Terus Kobarkan Semangat Perjuangan Arek-arek Suroboyo 10 Nopember 1945 untuk memberantas Korupsi, Terorisme dan Penyalahgunaan Narkoba

Soft Launching Kota Lama, Gelar Sejumlah Paket Wisata

Sejumlah paket wisata digelar Pemkot Surabaya usai soft launching Kota Lama zona Eropa yang berada di kawasan Jalan Rajawali, Krembangan, Surabaya.

Cegah Narkoba di Kalangan ASN dan Pelajar, Pemkot Surabaya Gandeng BNN dan Polisi

Upaya Pemkot Surabaya memberantas Narkoba tak hanya di kalangan pelajar dan masyarakat, tetapi juga Aparatur Sipil Negara (ASN) di lingkup pemkot.

Peluang Investasi untuk Pengembangan Eks THR-TRS

Pemkot Surabaya menggandeng Kamar Dagang dan Industri (Kadin) untuk mempromosikan proyek peluang investasi di Kota Pahlawan. Diantaranya di kompleks eks Taman Hiburan Rakyat (THR) dan Taman Remaja Surabaya (TRS).

Tekan Laju Inflasi, Pemkot Rutin Gelar Pangan Murah

Untuk menekan laju inflasi agar masyarakat bisa mendapatkan komoditas bahan pangan dengan lebih murah, Pemkot Surabaya rutin menggulirkan program Gerakan Pangan Murah setiap bulan.

Pemkot Surabaya Komitmen Amankan Aset yang Dikuasai Pihak Ketiga

Berbagai upaya strategis terus dilakukan Pemkot Surabaya untuk memastikan aset daerah dapat dimanfaatkan secara optimal demi kepentingan warga dan pemerintah.

Rabu, 18 Juli 2018

Cegah Korupsi di Sektor Swasta, KPK dan Komite Antisuap Jepang Jalin Kerja Sama


KABARPROGRESIF.COM : (Jakarta) Komisi Pemberantasan Korupsi ( KPK) dan Anti-Bribery Committee Japan (ABCJ) atau Komite Antisuap Jepang menjalin kerja sama untuk mencegah korupsi di sektor swasta. 

Wakil Ketua KPK Laode M Syarif menjelaskan, ABCJ memberikan dukungan nasehat hukum kepada perusahaan-perusahaan Jepang yang beroperasi di Indonesia untuk tak menyuap para oknum pejabat.

"Kita berharap ABCJ ini menasehatkan kepada seluruh perusahaan Jepang di Indonesia untuk tidak lagi menyuap pejabat indonesia. Kedua, tidak lagi membayar fasilitas yang diharapkan para pejabat Indonesia," kata Laode dalam konferensi pers di gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Rabu (18/7/2018).

Di sisi lain, KPK juga sedang membangun sistem pencegahan korupsi di sektor swasta. Hal itu guna menciptakan pengembangan bisnis yang berintegritas serta menekan praktik suap antara sektor swasta dan pejabat publik di Indonesia.

Saat ini, kata Laode, KPK menyusun pedoman pencegahan untuk perusahaan kecil dan menengah. Sedangkan untuk perusahaan besar, pedomannya masih dalam tahap finalisasi.

Ia memperkirakan pedoman ini akan selesai bulan depan. Sementara itu, anggota ABCJ Kengo Nishigaki mengungkapkan, organisasinya terdiri dari sejumlah pengacara dan pakar di bidang hukum.

Organisasi ini dibentuk secara sukarela guna memberikan nasehat hukum kepada perusahaan-perusahaan Jepang yang beroperasi di luar negeri untuk tidak menyuap pejabat di negara tempat mereka beroperasi.

"Di Jepang sangat bersih di kalangan pengacara maupun di pengadilan, hakim tidak pernah menerima suap. Kalau perusahaan yang beroperasi di luar Jepang, mereka juga tidak terbiasa diminta (suap)," kata dia.

Namun, mereka terkadang tak bisa menolak permintaan atas uang suap tersebut. Kengo menyayangkan maraknya praktik suap di sejumlah negara, termasuk di Indonesia.

Ia berharap KPK mampu menekan praktik suap melalui kerja sama pertukaran informasi dengan ABCJ.

"Di negara Asia Tenggara, beberapa negara sudah punya lembaga antikorupsi, namun dengan KPK Indonesia sangat unik karena lembaga ini bersifat independen dan kami datang ke KPK Indonesia untuk berbagi pandangan," katanya.

"Kalau perusahaan Jepang diminta suap memang terjadi di China dan Asia Tenggara dan itu kalau diminta suap itu terkait seperti bea cukai atau izin bisnis, itu juga sering diminta," tambahnya.

Menurut Kengo, uang suap yang diminta cenderung bervariasi, mulai dari ratusan yen hingga ratusan juta yen.

Kengo mengapresiasi jaminan perlindungan KPK terhadap para pelapor dari perwakilan perusahaan Jepang di Indonesia yang melaporkan adanya permintaan uang dari oknum pejabat Indonesia.

"Kami sudah diskusi dengan KPK, KPK sudah memberikan perlindungan bagi whistleblower yang melaporkan. Ini kesempatan yang sangat baik," paparnya.

Kengo juga berjanji akan mendorong perusahaan-perusahaan Jepang di Indonesia untuk segera melaporkan permintaan uang suap ke KPK. Baca juga: Pemerintah Usulkan Pasal Korupsi di Sektor Swasta Diatur dalam UU Tipikor

Di sisi lain, Laode berharap kerja sama ini semakin kuat. Ia berjanji KPK akan melindungi para pelapor. Laode juga mengusulkan kepada ABCJ untuk bekerja sama dengan Perhimpunan Advokat Indonesia (Peradi) dan Kamar Dagang dan Industri Indonesia (Kadin).

"Misalnya supaya Peradi mau menasehatkan kepada klien mereka (perusahaan Jepang di Indonesia) jangan memberikan suap kepada pemerintah. Kemudian kepada Kadin, supaya kalau semuanya terlibat, dunia usaha di Indonesia akan lebih baik," katanya. (rio)

Bersepeda, Pangdam Brawijaya Tinjau Lokasi TMMD di Mojokerto


KABARPROGRESIF.COM : (Mojokerto) Pangdam V/Brawijaya, Mayjen TNI Arif Rahman, M. A, memastikan pelaksanaan program Tentara Manunggal Membangun Desa (TMMD) ke-102 di wilayah teritorialnya, dapat berlangsung dengan lancar.

Bahkan, pada kesempatan kali ini, orang nomor satu di tubuh Makodam Brawijaya itu, melakukan peninjauan di beberapa Desa yang dijadikan sasaran pelaksanaan program TMMD di Mojokerto dengan menggunakan sepeda.

Dikatakan Pangdam, kedatangannya di lokasi TMMD ini, tak hanya sekedar memantau sejauh mana pelaksanaan program itu. Namun, dirinya juga memastikan, jika selama pelaksanaan program itu, seluruh satgas TMMD bisa membaur dengan warga yang berada di lokasi sasaran.

“Kepada masyarakat, saya titip prajurit-prajurit saya yang tinggal di rumah warga,” ujar Mayjen Arif ketika berada di Desa Jembul, Kecamatan Jatirejo, Kabupaten Mojokerto. Rabu, 18 Juli 2018.

Tak hanya itu saja. Sebelum meninggalkan lokasi TMMD, Pangdam V/Brawijaya juga menyempatkan dirinya untuk meninjau lokasi pelaksanaan bakti sosial (baksos) yang digelar oleh satgas TMMD Kodim 0815/Mojokerto.

“Saya ucapkan, terima kasih banyak kepada seluruh pihak yang ikut serta mendukung pelaksanaan program ini (TMMD, red),” tutur Pangdam.

Sementara itu, di lokasi yang sama. Komandan Korem (Danrem) 082/CPYJ, Kolonel Arm Budi Suwanto, S. Sos menyebut, keberadaan program tersebut dinilai sangat bermanfaat bagi masyarakat.

Selain sebagai perkembangan Desa, menurut Danrem, beberapa pembangunan fasilitas umum di wilayah tersebut, dinilai mampu mendongkrak perekonomian warga.

“Program itu dari rakyat, dan untuk rakyat,” tandas Danrem 082/CPYJ. (andre)

Kota Petaling Jaya Adopsi Konsep Learning City Surabaya


KABARPROGRESIF.COM : (Surabaya) 24 orang delegasi dari Pemerintah Kota Petaling Jaya, Malaysia berkunjung ke Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya. Rombongan yang dipimpin Senior Assistant Director of Information Technology Administration & QRD, Jafizatul Azlinda diterima Kepala Sub Bagian Layanan Informasi Bagian Humas Pemkot Surabaya Jefry di co-workingspace gedung Siola pada Rabu (18/7/2018).

Senior Assistant Director of Information Technology Administration & QRD Jafizatul Azlinda menyampaikan, dasar kunjungan dilakukan karena Kota Petaling Jaya ingin menerapkan konsep learning city atau pengembangan kota secara menyeluruh di negaranya.

Selain itu, pihaknya juga ingin mendapat pengalaman sekaligus mempelajari bagaimana upaya Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya memperoleh penghargaan best pratice Learning City yang diberikan UNESCO di Cork, Irlandia tahun 2017.

“Jadi kami ingin mendapatkan award semacam itu dengan cara belajar di Surabaya lalu mengaplikasikan di Kota Petaling Jaya,” ujar Azlinda saat meninjau co-workingspace di gedung Siola.

Disampaikan Azlinda, hal spesifik yang ingin diwujudkan Pemkot Petaling Jaya dari Kota Surabaya adalah taman baca dan co-workingspace. Baginya, kedua fasilitas ini sangat baik sebagai wadah bagi anak-anak muda untuk mengasah bakat dan minatnya utamanya dari segi pendidikan.

“Di Kota Petaling Jaya juga ada tapi lebih ke pusat cyber dan kebanyakan digunakan untuk bermain game, bukan belajar. Nanti kita segera terapkan disana,” ungkapnya.

Dirinya juga mengaku akan menerapkan hal ini di Kota Petaling Jaya dalam waktu dekat.

“Kira-kira 1 atau 2 bulan ke depan segera kami terapkan,” tuturnya.

Ke depan, dirinya juga berharap muncul kerjasama antara Pemkot Ketaling Jaya dengan Pemkot Surabaya.

“Kami sangat menginginkan kerjasama yang erat antar kedua negara,” imbuh Azlinda.

Setelah mendapatkan ilmu dari Pemkot Surabaya terkait pengembangan kota, Azlinda berharap, seluruh stakeholder terus berkomunikasi dan bekerjasama dalam mewujudkan pengembangan kota yang dihuni sekitar 800 ratus jiwa penduduk ini.

Sebelum mengunjungi co-working space, rombongan delegasi terlebih dahulu singgah ke BLC yang ada di Taman Prestasi, Rumah Matematika, Rumah Bahasa dan Perpustakaan serta Taman Flora.

“Saya kagum dan bangga melihat fasilitas dan taman yang ada di Surabaya,” tandas Azlinda. (arf)

Danlantamal VI Mulai Gelorakan Semangat Obor Asian Games XVIII 2018 di Makassar


KABARPROGRESIF.COM : (Makassar) Komandan Lantamal VI (Danlantamal VI) Laksamana Pertama TNI Dwi Sulaksono, S.H., M.Tr (Han) mulai gelorakan semangat Asian Games dengan memimpin rapat khusus membahas tentang rencana Kirab Obor (Torch Relay)Asian Games XVIII 2018 di kota Makassar.

Rapat khusus tersebut dihadiri Wadan Lantamal VI Kolonel Marinir Rasman M.Tr (Han) dan para Asisten Danlantamal VI, Kadis serta Kasatker Lantamal VI  acara berlangsung di Ruang Rapat Bontomarannu Lantamal VI, Rabu, (18/07/2018).

Terkait dengan kedatangan api obor Asian Games  XVIII tahun 2018 di Makassar, diminta agar segenap panitia Lantamal VI mempersiapkan dengan baik dan tetap berkoordinasi dengan Mabesal dan pemerintah Sulawesi Selatan, kata  Danlantamal VI pada saat membuka acara rapat tersebut.

Dalam rapat tersebut  Danlantamal VI menyampaikan bahwa direncanakan kapal legendaris TNI AL KRI Dewaruci akan membawa obor Asian Games XVIII 2018 dari Bira Bulukumba menuju dermaga Layang Mako Lantamal VI Makassar  dan direncanakan tiba pada tanggal 29 Juli 2018 dengan di kawal KAL , Sea Rider Lantamal VI serta dimeriahkan dengan pawai kapal tradisional/nelayan dan jetsky Makassar.

Setibanya  di dermaga Layang Mako Lantamal VI kemudian  dilaksanakan
Kirab Obor (Torch Relay) menuju ke pantai Losari dan KRI Dewaruci gelar open ship untuk seluruh lapisan warga kota Makassar

Kepala Staf TNI Angkatan Laut ( KASAL) Laksamana TNI Siwi Sukma Adji dan pejabat teras TNI AL lainnya akan  hadir dalam acara penerimaan obor Asian Games XVIII Tahun 2018 di Makassar lanjut Danlantamal VI. (arf)

OTT Bupati Labuhanbatu, KPK Temukan Bukti Transaksi Ratusan Juta


KABARPROGRESIF.COM : (Jakarta) KPK melakukan operasi tangkap tangan atau OTT terhadap Bupati Labuhanbatu, Sumatera Utara Pangonal Harahap di Jakarta. Menurut Juru bicara KPK Febri Diansyah, KPK menangkap tangan lima orang dalam OTT pada hari ini Selasa 17 Juli 2018.

Mereka ditangkap di dua lokasi, yakni Labuhanbatu dan Jakarta. "Bupati dan ajudan diamankan di Bandara, Jakarta," kata Febri kemarin. Sedangkan tiga lainnya ialah pihak swasta, diamankan dan dibawa ke Polres Labuhanbatu.

Dalam operasi itu, tim satuan tugas menemukan bukti transaksi senilai ratusan juta rupiah. Uang tersebut diduga berkaitan dengan proyek di Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat setempat.

Saat ini bupati dan ajudan sudah berada di kantor KPK untuk pemeriksaan lebih lanjut. "Ada waktu 1x24 jam sebelum penentuan status hukum pihak diamankan," kata Febri.

Pangonal menjabat sebagai bupati ke-18 sejak 17 Februari 2016. Bersama wakilnya, Andi Suhaimi, politikus Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan itu mengalahkan empat pasang calon bupati dan wakil bupati pada Pemilihan Kepala Daerah Labuhanbatu 9 Desember 2015.

Ketua Dewan Pimpinan Pusat PDI Perjuangan Hendrawan Supratikno menyesalkan praktik lancung yang menyeret kadernya. Ia memastikan, jika Bupati Labuhanbatu Pangonal Harahap tertangkap tangan dengan disertai barang bukti, partai akan memecatnya.

"Tapi kalau OTT tidak langsung, kami akan cermati dulu sebab akibatnya," kata dia. (rio)

Korem 083/Baladhika Jaya Pastikan Pelaksanaan Torch Relay Asian Games Berjalan Aman


KABARPROGRESIF.COM : (Malang) Sebentar lagi, Indonesia akan menjadi tuan rumah pelaksanaan Asian Games yang akan dipusatkan di Jakarta dan Palembang. Sebelum memasuki pelaksanaan Asian Games, masyarakat nantinya akan dihibur dengan adanya pawai obor Asian Games di seluruh daerah, termasuk salah satunya di Kota Malang pada 20 Juli mendatang.

Hal itu, dikatakan oleh Komandan Kodim (Dandim) 0833/Kota Malang, Letkol Inf Nurul Yakin saat memaparkan kesiapannya kepada Danrem 083/Baladhika Jaya.

Rencananya, Letkol Nurul akan menempatkan seluruh personelnya  di beberapa titik lokasi yang nantinya akan dijadikan rute pawai obor.

“Semua personel akan kita siagakan dan kita sebar di beberapa titik,” ungkap Dandim. Rabu, 18 Juli 2018.

Acara itu, kata Nurul Yakin, nantinya akan diselingi beberapa hiburan yang disuguhkan oleh berbagai komunitas yang berada di Kota Malang. Selain komunitas Harley, kata Dandim, nantinya juga terdapat komunitas sepatu roda, skate board hingga Freestyle yang nantinya turut meramaikan acara Torch Relay Asian Games mendatang.

“Semuanya akan kita kawal hingga acara itu selesai,” tandasnya.

Terpisah, Danrem 083/Baladhika Jaya usai menerima paparan tersebut menambahkan, dirinya memastikan jika berlangsungnya acara tersebut dapat berjalan dengan aman dan kondusif.

Keyakinan itu, kata Kolonel Bagus, diungkapkan oleh dirinya usai memantau seluruh kesiapan personel di wilayah Korem 083/BDJ, khususnya Kodim Malang dalam rangka pengamanan acara Torch Relay mendatang.

“Semuanya sudah siap. Nanti, kami juga akan bersinergi dengan pihak Kepolisian dalam rangka pengamanan acara itu,” jelasnya singkat. (andre)

Kasus Suap PLTU Riau-1, KPK Jadwalkan Pemeriksaan Idrus Marham dan Sofyan Basir


KABARPROGRESIF.COM : (Jakarta) Setelah menggeledah delapan lokasi sejak Minggu (15/7/2018), hingga Selasa (17/7/2018) dini hari terkait kasus dugaan korupsi dalam kontrak kerja sama pembangunan PLTU Riau-1, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menjadwalkan pemeriksaan Menteri Sosial RI Idrus Marham dan Direktur Utama Perusahaan Listrik Negara (PLN) Persero Sofyan Basir.

“Besok, Kamis (19/7/2018), dan Jumat (20/7/2018) direncanakan pemeriksaan saksi Idrus Marham dan Sofyan Basir,” ujar juru bicara KPK Febri Diansyah melalui keterangan tertulis, Rabu (18/7/2018).

KPK, kata Febri, telah menyampaikan surat panggilan tersebut kepada pihak yang bersangkutan secara baik dan patut.

Ia berharap para saksi-saksi sanggup memenuhi panggilan KPK untuk dimintai keterangan terkait kasus yang sedang ditanganinya tersebut.

“Kami percaya para saksi akan memenuhi panggilan KPK. Para saksi ini dibutuhkan keterangannya tentang apa yang ia ketahui terkait perkara yang sedang kami proses ini,” kata Febri.

Sebelumnya, KPK menetapkan Eni Maulani Saragih sebagai tersangka atas kasus dugaan suap terkait kesepakatan kontrak kerja sama pembangunan PLTU Riau-1 di Provinsi Riau.

KPK juga menetapkan Johannes Budisutrisno Kotjo, yang diduga menjadi pihak pemberi suap.

KPK telah melakukan penyelidikan kasus ini sejak Juni 2018, setelah mendapatkan informasi dari masyarakat.

Pada Jumat (13/7/2018) siang, tim penindakan KPK mengidentifikasi adanya penyerahan uang dari Audrey Ratna Justianty kepada Tahta Maharaya di lantai 8 gedung Graha BIP.

Audrey merupakan sekretaris Johannes Budisutrisno Kotjo. Sedangkan Tahta adalah staf sekaligus keponakan Eni Maulani Saragih.

Menurut KPK, Eni menerima suap total sebesar Rp 4,8 miliar yang merupakan commitment fee 2,5 persen dari nilai kontrak proyek pembangkit listrik 35.000 megawatt itu.

Diduga, suap diberikan agar proses penandatanganan kerja sama terkait pembangunan PLTU Riau-1 berjalan mulus. (rio)

Kolonel Laut (T) Reza Kusumanegara Jabat Komandan Puspeknubika Kodiklatal



KABARPROGRESIF.COM : (Surabaya) Pusat Penyelamatan Kapal Nuklir Biologi dan Kimia (Puspeknubika) Komando Penndidikan Dukungan Umum (Kodikdukum),  Komando Pembinaan Doktrin Pendidikan dan Latihan TNI Angkatan Laut (Kodiklatal) miliki Komandan baru,  setelah jabatan tersebut diserah terimakan dari Kolonel Laut (T) Yuli Satriawan, S.E. kepada Kolonel Laut (T) Reza Kusumanegara.

Sertijab yang dilaksanakan dalam upacara militer tersebut dipimpin langsung Komandan Komando Pendidikan Dukungan Umum (Dankodikdukum) Kolonel Laut (T) Sa’ban Nur Subkhan yang dilaksanakan di Lapangan Apel Kodikdukum Kesatrian  Bumimoro, Kodiklatal, Surabaya.

Kolonel Laut (T) Reza Kusumanegara sebelum menempati jabatan Komandan Puspeknubika menempati jabatan sebagai Aslog Lantamal VIII Manado Sulawesi Utara, sedangkan Kolonel Laut (T) Yuli Satriawan, S.E selanjutnya mendapat amanah untuk menempati jabatan sebagai Kafasharkan Lantamal III Jakarta.

Komandan Kodikdukum Kodiklatal Kolonel Laut (T) Sa’ban Nur Subkhan dalam sambutanya menyampaikan bahwa serah terima Jabatan yang ditandai penyerahan tongkat komando dan bendera pataka, merupakan rangkaian tour of duty dan tour of area di lingkungan TNI AL. Regenerasi kepemimpinan dan pergantian pejabat dalam suatu organisasi adalah adanya harapan dan semangat baru yang diusung oleh pejabat baru untuk lebih memajukan organisasi yang dipimpinnya.

Lebih lanjut disampaikan bahwa Puspeknubika sebagai unsur pelaksana di bawah Kodikdukum yang bertugas mengkoordinasikan, mengawasi dan mengendalikan setiap pembekalan siswa di bidang penyelamatan kapal, melaksanakan fungsi pendidikan penyelamatan kapal dan Nubika termasuk membina kekuatan sarana dan prasarana di bawah Puspeknubika

”Keberhasialan organisasi bisa diukur dari adanya peningkatan sumber daya manusia yang profesional, hal ini tidak lepas dari pejabatnya sebagai Decision Maker yang memegang peran sentral dalam organisasi yang dibinanya,” terang pamen melati tiga di pundak tersebut.

Hadir dalam kegiatan tersebut para Komandan Pusdik dibawah Kodikdukum diantaranya Wadan Kodikdukum, Komandan Pusdiktek,  Komandan Pusdikes, selain itu hadir pula para Komandan Sekolah serta para Kepala Bagian dijajaran Kodikdukum. (arf)

Model Steffy Burase Penuhi Panggilan KPK


KABARPROGRESIF.COM : (Jakarta) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengembangkan pemeriksaan terhadap kasus-kasus yang melibatkan Gubernur Aceh Irwandi Yusuf .

Rencananya, penyidik ​​akan memeriksa beberapa laporan yang sebelumnya dicegah ke luar negeri. Salah satu yang diperiksa pada Rabu (18/7/2018) adalah Steffy Burase.

Model Mantan yang juga aktif di ajang olahraga lari yang dicegah agar tidak berpindah ke luar negeri.

Steffy bersama tiga lain karena sangat dibutuhkan oleh penyidik ​​KPK. Steffy datang ke gedung KPK sekitar pukul 09.33 WIB ditemani oleh pengacaranya yang bernama Fahri Timur.

Steffy yang memakai hijab berwarna hitam dan berkacamata berwarna hitam tidak banyak memberikan komentar kepada awak media.

“Nanti, nanti di penyidikan saja,”  ujar dia yang langsung masuk ke dalam gedung KPK.

Selain Steffy, penyidik ​​juga akan memeriksa Nizarli selaku kepala biro ULP Provinsi Aceh. Kemudian, Rizal Aswandi mantan kepala Dinas Pekerjaan Umun Aceh, Rizal Aswandi Syahbuddin selaku pegawai negeri sipil (PNS), dan juga dari pihak swasta Teuku Fadhilatul Amri, staf khusus Gubernur Aceh.

Selain itu, penyidik juga memeriksa dua orang yang menjadi tersangka, yaitu Teuku Saiful Bahri selaku swasta, dan Hendri Yuzal selaku staf khusus Gubernur Aceh.

“ Yang bertingkah kreatif sebagai saksi IY (Irwandi Yusuf),” ujar Juru Bicara KPK Febri.

Febri juga mengatakan, yang disebut-sebut ikut bertanggung jawab, datang ke penyidik ​​dan berbicara tentang apa yang dia ketahui.

Irwandi Yusuf bersama dengan Bupati Bener Meriah, Aceh Ahmadi terjerat kasus dugaan penerimaan uang atau penyelesaian yang berhubungan dengan kewajibannya dengan pengalokasian dan penyaluran Dana Otonomi Khusus Aceh (DOCA) Tahun Anggaran 2018 pada Pemerintah Provinsi Aceh.

Adapun Dana Otonomi Khusus Aceh Tahun Anggaran 2018 itu sebesar Rp 8 triliun.

KPK juga menetapkan dua pihak swasta Hendri Yuzal dan Syaiful Bahri. Pendiri bersama dengan Irwandi disebut sebagai penerima. Sementara Ahmadi disebut sebagai pemberi. Dalam konstruksi perkara, KPK yakinkan uang Rp 500 juta dari Ahmadi kepada Irwandi terkait biaya-biaya pembangunan yang bersumber dari Dana Otonomi Khusus Aceh Tahun 2018.

Diduga uang tersebut merupakan bagian dari biaya komitmen 8 persen yang menjadi bagian untuk pejabat di Pemerintah Aceh dan setiap proyek yang dibiayai dari dana DOKA. Pemberian uang kepada Irwandi tersebut dilakukan melalui orang-orang terdekatnya dan orang-orang terdekat Ahmadi sebagai perantara. Saat ini, KPK masih mendalami dugaan penerimaan-penerimaan sebelumnya. (rio)

Gandeng KBP2, Satgas TMMD Tekan Terjadinya Kekerasan Perempuan dan Anak


KABARPROGRESIF.COM : (Gresik) Kekerasan, sering kali dialami oleh kaum perempuan dan anak-anak. Bahkan, tahun 2017 lalu, kekerasan tersebut mengalami peningkatan.

Guna menekan terjadinya tindakan kekerasan tersebut, satgas TMMD di Kabupaten Gresik menggandeng pihak Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan (KBP2) guna mensosialisasikan keberadaan pelayanan terhadap perempuan dan anak-anak yang mengalami kekerasan.

Hal itu, dikatakan oleh Kepala KBP2 Kabupaten Gresik. Menurut Minarti, keberadaan kekerasan itu, perlu diawasi oleh seluruh pihak. Dirinya menilai, melalui sosialisasi yang dilakukannya saat ini, warga, khususnya perempuan dan anak-anak di wilayah tertinggal, dapat memahami betapa pentingnya keberadaaan KBP2.

“Kalau sampai ada, ataupun terjadi kekerasan itu. Warga harus segera melapor ke Pusat Pelayanan Terpadu Perlindungan Peremuan dan Anak (P2TP2A, red),” ungkap Minarti. Rabu, 18 Juli 2018.

al senada, juga ditambahkan oleh Karmu. Danramil Balongpanggang ini mengimbau kepada seluruh perempuan, khususnyda di Desa Ngampel, untuk tidak ragu ketika mengalami kekerasan tersebut.

“Ibu-ibu juga bisa datang ke aparat keamanan terkait, baik TNI ataupun Kepolisian setempat. Nanti kami juga melakukan pendampingan,” tandas Karmu. (andre)

KPK Batal PeriksaGubernur Aceh Irwandi Yusuf


KABARPROGRESIF.COM : (Jakarta) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) sedianya hari ini menjadwalkan pemeriksaan terhadap Gubernur nonaktif Aceh Irwandi Yusuf Terkait kasus kasus hakim atau ganti rugi yang berkaitan dengan pengalokasian dan penyaluran Dana Otonomi Khusus Aceh (DOKA) Tahun Anggaran 2018.

Tampak Irwandi Yusuf tiba di gedung KPK sekitar pukul 09.50 WIB. Ia yang mengenakan rompi berwarna oranye langsung masuk ke gedung KPK tanpa memberikan komentar apa pun.

Tak berlangsung lama sekitar pukul 10.16, Irwansi Yusuf keluar dari gedung KPK dan langsung menaiki mobil tahanan.

“ IY (Irwandi Yusuf) belum jadi diperiksa karena ada sejumlah saksi dan tersangka lain yang diagendakan pemeriksaan hari ini,” ujar Juru Bicara KPK Febri Diansyah saat dikonfirmasi.

Febri mengatakan, terhadap Gubernur Aceh nonaktif tersebut akan dilakukan pemeriksaan ulang pada besok Kamis (19/7/2018).

Irwandi Yusuf, bersama dengan Bupati Bener Meriah Ahmadi, terjerat kasus dugaan suap senilai Rp 8 triliun.

KPK juga menetapkan dua pihak swasta Hendri Yuzal dan Syaiful Bahri. Pendiri bersama dengan Irwandi disebut sebagai penerima.

Sementara Ahmadi disebut sebagai pemberi. Dalam konstruksi perkara, KPK yakinkan uang Rp 500 juta dari Ahmadi kepada Irwandi terkait biaya-biaya pembangunan yang bersumber dari Dana Otonomi Khusus Aceh Tahun 2018.

Diduga uang tersebut merupakan bagian dari biaya komitmen 8 persen yang menjadi bagian untuk pejabat di Pemerintah Aceh dan setiap proyek yang dibiayai dari dana DOKA.

Pemberian uang kepada Irwandi tersebut diketahui dilakukan melalui orang-orang terdekatnya serta orang-orang terdekat Ahmadi sebagai perantara.

Saat ini, KPK masih mendalami dugaan penerimaan-penerimaan sebelumnya. (rio)

Ciptakan Kebersamaan, Komandan Kodiklatal Makan Malam Bersama Pasis Diklapa


KABARPROGRESIF.COM : (Surabaya) Untuk meningkatkan kebersamaan dan kedekatan dengan siswa, Komandan Kodiklatal Laksda TNI Darwanto, S.H., M.A.P., didampingi Ketua PG Jalasenastri Kodiklatal Ny. Ina Darwanto mengadakan acara makan malam bersama di Ruang Makan Gedung Pegunungan Bukit Barisan, Kodiklatal, Bumimoro, Surabaya (17/7).

Acara makan malam tersebut juga dihadiri oleh Wadan Kodiklatal Laksma TNI Sugeng Ingkaweruh, S.E., M.M., para Direktur Kodiklatal, Ir Kodiklatal, para Pengurus PG Jalasenastri Kodiklatal, Danpusdiklapa Kolonel Laut (P) Tony  Herdijanto, S.E., M.Sc. serta Danselapa Letkol Laut (P) Ashari Sunan Abidin, S.E., M.Tr. Hanla.

Usai makan malam, Komandan Kodiklatal menyampaikan bahwa tujuan makan malam bersama ini adalah untuk meningkatkan kebersamaan antara lembaga dengan peserta didiknya. Selain itu, untuk mengetahui sejauh mana perkembangan kondisi makan malam siswa Kodiklatal, khususnya Pasis Diklapa.

Untuk uang makan siswa, lanjut Komandan Kodiklatal, sampai saat ini dananya masih terbatas, padahal diluar sudah lebih dari  Rp. 70.000. Hal tersebut, akan menjadi acuan bagi lembaga untuk pengajuan penambahan anggaran makan siswa.

”Saya berharap dengan penambahan anggaran tersebut, kualitas makanan seperti lauknya bisa ditingkatkan menjadi lebih baik lagi,” ujar Komandan Kodiklatal.

Namun demikian, Komandan Kodiklatal mengingatkan kepada seluruh siswa agar dapat mengatur pola makan, belajar dan pembinaan fisik secara baik sehingga kondisi badan selalu prima selama mengikuti pendidikan di Kodiklatal, bahkan sampai melaksanakan tugas nanti di satuan masing-masing.

”Sebagai calon pemimpin masa depan, kita harus menyiapkan diri baik secara fisik maupun mental sehingga kita bisa memimpin dengan baik dan menjadi contoh bagi seluruh anggota,” ujar Komandan Kodiklatal.

Pada bagian akhir sambutannya, Komandan Kodiklatal meminta kepada seluruh siswa Diklapa untuk melaksanakan pendidikan di Kodiklatal ini dengan penuh rasa tanggung jawab serta selalu memegang teguh nilai-nilai kejujuran.

”Mulai sekarang, nilai-nilai kejujuran selalu pegang teguh, pasti kalian akan beruntung,” tegasnya.

Sementara itu, Ketua Pengurus Gabungan  Jalasenastri Kodiklatal Ny. Ina Darwanto menyampaikan sekilas tentang Jalasenastri. Menurutnya menjadi seorang Jalasenastri  tidak ada sekolahnya, namun demikian pengalaman selama berorganisasi Jalasenastri akan mengasah diri kita menjadi matang dan mampu melaksanakan tugas. Untuk itu, Ketua PG Jalasenastri meminta agar seluruh istri perwira aktif dalam berbagai kegiatan Jalasenastri.(arf)