Kolonel Budi Sidak Kendaraan Dinas Anggota Korem

KABARPROGRESIF.COM : (Mojokerto) Usai memimpin berlangsungnya acara rutin bulanan Persit di wilayah tugasnya, Komandan Korem (Danrem) 082/CPYJ, Kolonel Arm Budi Suwanto, S. Sos, langsung beranjak menuju lapangan Makorem. Jumat, 20 Juli 2018.

Bukan tanpa sebab, kedatangan orangan nomor satu di lapangan Makorem tersebut, bertujuan untuk memastikan kondisi kendaraan dinas yang sudah berjejer rapi di lapangan.

Dengan didampingi Kepala Staf Korem (Kasrem), Letkol Inf Moch Sulistiono, Kolonel Budi langsung melihat satu persatu kendaraan, baik motor maupun mobil dinas yang sehari-hari digunakan oleh personel dalam menjalankan tugas dan kewajiban.

Diungkapkan Danrem, pengecekan tersebut dilakukannya, guna meminimalisir terjadinya kecelakaan. “Semuanya kita pastikan layak untuk digunakan, mulai dari plat kendaraan hingga mesin,” tandas Danrem 082/CPYJ.

Tak hanya itu saja, sidak yang dilakukan Danrem saat ini, juga dihadiri langsung oleh salah satu Bintara Kompi Markas, Serka Mahdum.

Mahdum menuturkan, dirinya bersama beberapa personel lainnya, secara rutin melakukan pengecekan terhadap seluruh kondisi kendaraan yang berada di Makorem.

Pengecekan itu, kata Mahdum, tak hanya sebatas surat-surat kendaraan saja. Akan tetapi, dirinya juga memastikan kondisi mesin kendaraan tetap terawat dengan sebaik mungkin. “Semua kondisi kendaraan kami pastikan terawat dengan baik,” tandas Mahdum. (andre).

Read More

Api Asian Games Tiba di Bandara Abdurahman Saleh Malang

KABARPROGRESIF.COM : (Malang) Peserta Pawai Api Asian Games, atau yang dikenal Torch Relay Asian Games ke-XVIII akhirnya resmi tiba di bandara Abdurahman Saleh, Kota Malang.

Kehadiran peserta pawai itu, langsung disambut oleh Komandan Korem (Danrem) 083/Baladhika Jaya, Kolonel Inf Suryadi Bagus Tayo. Jumat, 20 Juli 2018.

Kolonel Bagus mengungkapkan, usai tiba di bandara Abdurahman Saleh, rencananya para peserta pawai api Asian Games, langsung menuju ke wilayah Korem 082/DSJ, tepatnya di Kabupaten Blitar.

“Nanti disana, peserta akan diterima langsung oleh Danrem 081/DSJ,” ungkapnya.

Pawai itu, kata Danrem 083/BDJ, akan diawali di wilayah teritorial Korem 081/DSJ, hingga menuju ke beberapa titik daerah yang sudah ditentukan sebagai rute pawai tersebut. “Termasuk nantinya melewati Kota Malang,” tandasnya.

Selama berlangsung di Kota Malang, Kolonel Bagus menjamin pelaksanaan pawai itu berlangsung dengan aman dan kondusif. Sebab, kata Danrem, beberapa waktu lalu dirinya telah menginstruksikan seluruh personelnya untuk ikut serta mengawal pelaksanaan pawai tersebut.

“Kapan hari kita sudah lihat paparan dari masing-masing Komandan Satuan di wilayah Korem. Nantinya, personel TNI juga akan bersinergi dengan aparat Kepolisian setempat,” ujarnya. (andre)

Read More

Sofyan Basir Dicecar KPK soal Jabatan Dirut PLN hingga Proses Penunjukkan Langsung PLTU Riau-1

KABARPROGRESIF.COM : (Jakarta) Penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi ( KPK) mendalami sejumlah informasi dari pemeriksaan Direktur Utama Perusahaan Listrik Negara (PLN) Persero Sofyan Basir, Jumat (20/7/2018).

Dia diperiksa sebagai saksi untuk tersangka Johannes Budisutrisno Kotjo, pemegang saham Blackgold Natural Resources Limited, dalam kasus kesepakatan kontrak kerja sama pembangunan PLTU Riau-1 di Provinsi Riau.

"Kami dalami informasi-informasi pertemuan-pertemuan antara saksi dengan tersangka. Tentu dalam pertemuan itu juga digali lebih jauh apa yang dibicarakan," kata Juru Bicara KPK Febri Diansyah di gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Jumat sore.

Selain itu, KPK juga menggali sejauh mana peran Sofyan sebagai Dirut PLN dalam skema kerja sama proyek PLTU Riau-1 ini. KPK juga menyinggung proses penunjukkan langsung dalam proyek ini.

"Kami mendalami lebih jauh apa saja yang terjadi saat penunjukkan langsung itu. Itu salah satu poin. Skema yang lebih besar juga jadi concern KPK, karena nilai proyek ini kan sangat besar ya," kata dia.

Menurut Febri, KPK pada dasarnya menduga adanya pengaruh, atau pemberian aliran dana terhadap penyelenggara negara dalam proses penunjukkan langsung ini.

Akui Bertemu Eni Pantauan Kompas.com, Sofyan menuntaskan pemeriksaan sekitar pukul 16.20 WIB. Usai diperiksa, Sofyan mengaku pernah melakukan pertemuan dengan Eni Maulani Saragih, tersangka dalam kasus ini.

"Ya dulu-dulu pernah ketemulah (dengan Eni)," ujarnya.

Namun, pertemuan itu sebatas pada fungsi Eni di Komisi VII DPR.

Soal pertemuan atau kesepakatan yang dilakukan oleh Eni dan Johannes terkait kontrak kerja sama pembangunan PLTU Riau-1 di Provinsi Riau, dia mengaku tidak tahu menahu. Terkait penunjukkan langsung konsorsium proyek ini, Sofyan menegaskan hal itu sudah menjadi kewenangan PLN. Menurut dia, PLN menugaskan PT Pembangkitan Jawa Bali (PJB) selaku anak perusahaan untuk membentuk konsorsium.

Konsorsium proyek senilai 900 juta dolar Amerika Serikat ini terdiri dari PT Pembangkitan Jawa Bali (PJB), PT PLN Batu Bara, PT Samantaka Batu Bara, China Huadian Engineering Co, Ltd. PT Samantaka Batu Bara merupakan anak perusahaan Blackgold Natural Resources Limited.

Dalam kasus ini, KPK menetapkan Eni Maulani Saragih sebagai tersangka kasus suap terkait kesepakatan kontrak kerja sama pembangunan PLTU Riau-1 di Provinsi Riau.

Eni diduga menerima suap sebesar Rp 500 juta yang merupakan bagian dari commitment fee 2,5 persen dari nilai proyek kontrak kerja sama pembangunan PLTU Riau-1. Fee tersebut diberikan oleh Johannes Budisutrisno Kotjo, pemegang saham Blackgold Natural Resources Limited.

Diduga, suap diberikan agar proses penandatanganan kerja sama terkait pembangunan PLTU Riau-1 berjalan mulus. KPK menduga penerimaan suap sebesar Rp 500 juta itu merupakan penerimaan keempat dari Johannes. Total nilai suap yang diberikan Johannes kepada Eni sebesar Rp 4,8 miliar.

Tahap pertama uang suap diberikan pada Desember 2017 sebesar Rp 2 miliar. Kedua, pada Maret 2018 sebesar Rp 2 miliar dan ketiga pada 8 Juni 2018 sebesar Rp 300 juta. (rio)

Read More

Komandan Lantamal V Surabaya Pimpin Acara Sertijab Komandan Lanal Denpasar Dan Kadiskum Lantamal V

KABARPROGRESIF.COM : (Denpasar) Kolonel Laut (P) Henricus Prihantoko resmi menjabat sebagai Komandan Pangkalan TNI Angkatan Laut (Danlanal) Denpasar Lantamal V menggantikan Kolonel Laut (P) Gusti Bagus Oka Tapayasa, SE. Serah terima jabatan (sertijab) tersebut dipimpin langsung oleh Komandan Pangkalan Utama TNI AL (Danlantamal V) Laksamana Pertama TNI Edwin, S.H., Jumat (20/7) di Mako Lanal Denpasar Jalan Raya Sesetan 331 Denpasar Bali.

Kolonel Laut (P) Henricus Prihantoko sebelumnya menjabat sebagai Komandan Satuan Komando Pasukan Katak (Kopaska) di Armada II, sedangkan Kolonel Laut (P) Gusti Bagus Oka Tapayasa, S.E., selanjutnya akan ditugaskan menjadi Kepala Staf Gugus Tempur Laut Koarmada III.

Dalam sambutannya Danlatamal V menyampaikan Serah terima Jabatan dalam suatu organisasi merupakan bagian dari pembinaan personel untuk memberikan kesempatan dan peluang perwira untuk mengembangkan karier serta mengaktualisasikan kemampuan konseptualnya guna mewujudkan kinerja organisasi yang lebih baik. Dengan serah terima jabatan ini, diharapkan dapat menciptakan pembaharuan semangat dan penyegaran pemikiran guna terus meningkatakan kualitas kinerja, baik bagi oragnisasi maupun personel yang bersangkutan.

Lebih jauh Danlantamal V Laksamana TNI Edwin S.H., seusai pelantikan mengatakan kepada awak media yang hadir, bahwa tingkat variatif kerawanan keamanan laut di Bali perlu terus diwaspadai. Karena seperti diketahui, Bali adalah destinasi pariwisata dunia, yang mana, menjadi pintu masuk orang yang akan datang ke Indonesia, khususnya Bali.

Hal ini tentunya perlu diantisipasi dalam tugas kedepan. Selain itu, Bali yang berada dekat dengan perlintasan kapal-kapal yang cukup besar, tidak menutup kemungkinan bisa terjadi tidakan-tindakan yang ilegal. “Bali bisa juga dijadikan sebagai batu loncatan, seperti aksi penyelundupan baby lobster yang sempat digagalkan pihak Lanal Denpasar,” ungkapnya saat ditemui disela serah Terima Jabatan, Danlanal Denpasar.

Ke depan, kata Danlantamal V, banyak rangkaian kegiatan akan digelar, salah satunya IMF-WB Annual Meeting. Untuk itu, pihaknya akan tetap siaga melakukan pengamanan dari sisi laut.

“Laut harus dijaga, karena disini adalah pulau, area terdekatnya adalah Laut. Untuk itu laut disekitanya harus dijaga keamanannya,” ujarnya.

Dalam hal ini, pihaknya akan melibatkan unsur KRI dibawah koordinatornya Danlanal Denpasar dan dibantu juga oleh gugus tugas yang dibentuk TNI AL. Pihaknya akan menggelar unsur-unsur baik itu unsur KRI, unsul pesawat udara untuk patroli dan unsur pasukan kusus yang melaksanakan pengamanan di titik-titik yang akan diprioritas pada tingkat pengamanannya.

Hadir dalam acara sertijab Komandan Lanal Denpasar diantaranya Gubernur Bali yang diwakili oleh Sekda Provinsi Bali, Danrem 163/Wsa, Danlanud Ngurah Rai, Kapolresta Denpasar, Dansat Brimob Polda Bali, Para Sahli Kodam IX/Udayana, Para Asisten Kodam IX/Udayana, Para Asisten Danlantamal V, Dirpolair Polda Bali, Walikota Denpasar, Kabinda Provinsi Bali, Ka Bea Cukai Denpasar, Ka Imigrasi Benoa, Ka DPP ATLI Bali, Ketua BMKG Wilayah III Denpasar serta tamu undangan lainnya.

Sementara itu seusai pelaksanaan serah terima jabatan Komandan Lanal Denpasar digedung serbaguna IGP. Dwinda Lanal Denpasar dilaksanakan serah terima jabatan Kadiskum Lantamal V dari Letkol Laut (KH) Ida Kade Sadnyana., S.H., M.H. diserahterimakan kepada Letkol Laut (KH) Totok Sumarsono, S.H., M.H., M. Tr. Hanla yang dipimpin langsung oleh Danlantamal V. (arf)

Read More

Satgas Pamtas Yonif Raider 500/Sikatan Jadi Guru Privat

KABARPROGRESIF.COM : (Boven Digoel, Papua) Selain menjaga keamanan di wwilayah perbatasan, satgas pamtas Yonif Raider 500/Sikatan juga memiliki kewajban untuk menjadi guru bagi anak-anak yang berada di daerah tersebut.

Seperti yang dilakukan satuan di bawah kepemimpinan Letkol Inf Sidik Wiyono saat ini, Jumat, 20 Juli 2018  di pos Kombut, Kabupaten Boven Digoel, Papua.

Layaknya seorang guru, salah satu personel satgas memberikan beberapa pembekalan mata pelajaran ke beberapa anak yang saat ini berkumpul di pos Kombut.

“Mulai dari membaca, hingga berhitung dan menulis. Semuanya kami ajarkan ke anak-anak disini,” ujar Perwira Penerangan (Papen) Satgas Pamtas Yonif Raider 500/Sikatan, Letda Kav Bill Klinton Manurung.

Dijelaskannya, tak hanya belajar saja. Akan tetapi, selama mengajar, prajurit satgas pamtas juga tak segan-segan untuk mengajak anak-anak bercanda.

“Kita selingi sambil bercanda. Biar tidak terkesan kaku, supaya bisa memudahkan mereka untuk menerima pelajaran yang kita sampaikan,” tuturnya.

Selama memberikan pelajaran, nantinya para personel akan bergantian. Pelajaran itu, di berikan ketika pagi dan siang hari. “Guru pembimbingnya bergantian. Sehari dua kali,” tandasnya. (andre)

Read More

Kantor dan Pendopo Rumah Dinas Bupati Labuhanbatu Digeledah KPK

KABARPROGRESIF.COM : (Jakarta) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menggeledah kantor dan pendopo rumah dinas Bupati Labuhanbatu Pangonal Harahap, Jumat (20/7/2018).

Pangonal telah ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus dugaan penerimaan suap terkait proyek-proyek di lingkungan Kabupaten Labuhanbatu Tahun Anggaran 2018.

"Sejak sekitar pukul 10 pagi hari ini, dilakukan penggeledahan dalam penyidikan kasus Labuhanbatu di kantor bupati dan pendopo di rumah dinas bupati," ujar Juru Bicara KPK Febri Diansyah, Jumat.

Ia menyatakan, penggeledahan masih terus berjalan. Sejauh ini tim KPK mengamankan dokumen-dokumen anggaran proyek Kabupaten Labuhanbatu.

Dalam kasus ini, KPK menduga pemberian uang dari tersangka pemilik PT Binivan Konstruksi Abadi Effendy Sahputra kepada Pangonal terkait proyek-proyek di lingkungan Kabupaten Labuhanbatu Tahun Anggaran 2018.

"Bukti transaksi sebesar Rp 576 juta dalam kegiatan ini diduga merupakan bagian dari pemenuhan dari permintaan bupati (Pangonal) sekitar Rp 3 miliar," ujar Wakil Ketua KPK Saut Situmorang.

Dari cek yang dicairkan oleh orang kepercayaan Effendy, Afrizal Tanjung, sebanyak Rp 500 juta disimpan dalam tas kresek dan dititipkan ke petugas bank.

Uang itu yang diambil oleh tersangka sekaligus orang kepercayaan Pangonal, Umar Ritonga.

Namun, Umar berhasil melarikan diri saat akan ditangkap petugas KPK di luar bank, Selasa (17/7/2018).

Uang Rp 500 juta itu juga turut dibawa Umar. Hingga saat ini ia belum menyerahkan diri ke KPK. KPK menduga uang yang diberikan Effendy ke Pangonal melalui Umar Ritonga dan Afrizal Tanjung bersumber dari pencairan dana pembayaran proyek-proyek pembangunan RSUD Rantau Prapat. (rio)

Read More

Danlanal dan Prajurit Lanal Yogyakarta Lari Estafet Pembawa Obor Asian Games 2018

KABARPROGRESIF.COM : (Yogyakarta) Tepat hari ini hari ke-3, Kamis (19/07/2018) api abadi berasal dari New Delhi India berada di kota Yogyakarta sebagai cikal bakal obor pesta olah raga bertaraf internasional Asian Games ke-18 tahun 2018 oleh pemerintah Indonesia, api India tersebut telah disatukan dengan api abadi dari Mrapen Grobogan Jawa Tengah, prosesi penyatuan dua api tersebut oleh Wakil Presiden RI  M. Yusuf Kalla di Candi Prambanan pada Rabu (18/07/2018) malam.

Selanjutnya dimulainya pawai obor (Torch Riley) Asian Games 2018 keliling kota Yogyakarta sebagai kota pertama melaksanakan pawai obor Asian Games 2018. Acara pelepasan pawai obor Asian Games 2018 digelar di Pagelaran Kraton Yogyakarta oleh Sri Sultan Hamengku Buwono X, selaku Gubernur DIY.

Acara dimulai tepat pukul 07.00 WIB, dibuka dengan pentas tarian tradisional Krido Jati Roso, yang dihadiri pula Menteri Luar Negeri RI Ibu Retno Marsudi, Sekretaris Menteri Pemuda dan Olahraga RI Bpk. Gatot Sulistyantoro, Sekjen Inasgoc Bpk. Eri Herianto, unsur pejabat Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) DIY antara lain Danrem 072/Pmk, Danlanud Adisucipto, Kapolda DIY, Kabinda DIY, Danlanal Yogyakarta, Kajati DIY serta dihadiri ribuan warga masyarakat Yogyakarta memadati pagelaran Kraton dan sepanjang jalan rute kirab yang dilalui.

Komandan Lanal Yogyakarta, Kolonel Laut (P) Arya Delano, S.E, M.Pd dan prajurit Lanal Yogyakarta bersama unsur Forkopimda DIY lainnya mengikuti lari estafet sebagai pembawa obor Asian Games 2018, dimana sebelumnya obor diserahkan oleh Gubernur DIY kepada Menlu RI sebagai pelari pembawa obor pertama kali, menjadi awal kirab dimulai dengan didampingi Tim Pelari Gabungan TNI Polri DIY dan para atlit berkeliling kota Yogyakarta menempuh jarak sekitar 11 km.

Sekitar pukul 09.20 Wib, obor sampai dititik finish di pal putih Tugu Yogyakarta, diserahkan oleh Sekjen Inasgoc  Eris Heryanto kepada Walikota Yogyakarta Drs. Haryadi Suyuti, api kemudian dipindahkan dalam tinder box untuk selanjutnya akan dibawa ke Solo untuk melanjutkan rangkaian kirab obor 35 kota seluruh Indonesia.

Rangkaian kegiatan kirab obor Asian Games 2018 kota Yogyakarta selesai terlaksana tertib dan lancar, Danlanal Yogyakarta turut menyampaikan doa dan harapannya, "Semoga obor api yang diawali dan dikirab di Yogyakarta ini, dapat menjadi penyemangat sportifitas atlet kita untuk siap bertanding dan siap sukses mengharumkan bangsa Indonesia selaku tuan rumah Asian Games 2018", ujar Danlanal Yogyakarta. 9arf)

Read More

Kasdam, Danrem dan Dandim Kawal Pawai Obor di Kota Malang

KABARPROGRESIF.COM : (Kota Malang) Setelah dinanti-nanti oleh masyarakat, akhirnya pawai obor Asian Games ke XVIII mulai melintasi Kota Malang. Jumat, (20/7/2018).

Tak hanya dikawal oleh Komandan Korem (Danrem) 083/Baladhika Jaya, Kolonel Inf Suryadi Bagus Tayo dan Dandim 0833/Kota Malang, Letkol Inf Nurul Yakin serta Kapolresta saja. Akan tetapi, Torch Relay Asian Games tersebut, juga turut dikawal oleh Kepala Staf Angkatan Laut (KSAL), Laksmana TNI Siwi Sukma Aji, dengan didampingi oleh Pangdivif-2/Kostrad dan Kepala Staf Kodam (Kasdam) V/Brawijaya, Brigjen TNI Widodo Iryansyah, S. Sos.

Danrem menuturkan, pawai obor yang mendapat pengawalan ketat dari personel TNI, Polri serta Forpimda setempat malam ini, merupakan suatu bentuk dukungan semangat yang diberikan untuk tim Indonesia di ajang Asian Games tahun ini.

“Obor itu nantinya akan menuju kea rah Gunung Bromo dan berakhir di lokasi itu,” ungkap Kolonel Bagus.

Dirinya menambahkan, antusias masyarakat semakin bertambah ketika obor yang didampingi oleh atlet Indonesia itu, semakin menambah rasa antusias masyarakat ketika melewati Balai Kota Malang.

“Ada juga atraksi-atraksi yang ditunjukkan oleh beberapa komunitas lokal. Rencananya, atraksi itu akan berakhir pukul 00.30 WIB dini hari nanti,” jelasnya. (andre)

Read More

Dirut PLN Sofyan Basir Penuhi Pemeriksaan KPK Terkait Kasus PLTU Riau-1

KABARPROGRESIF.COM : (Jakarta) Direktur Utama Perusahaan Listrik Negara (PLN) Persero, Sofyan Basir mendatangi gedung Merah Putih Komisi Pemberantasan Korupsi ( KPK), Jumat (20/7/2018).

Sofyan yang mengenakan kemeja putih dan celana panjang hitam ini datang sekitar pukul 9.53 WIB didampingi sejumlah orang.

Tanpa banyak berkomentar, Sofyan langsung memasuki gedung KPK dan menunggu di lobi gedung selama beberapa menit.

"Enggak, enggak, nanti ya," ujar Sofyan. Sekitar pukul 10.10 WIB, ia menuju lantai 2 gedung KPK.

Juru Bicara KPK Febri Diansyah mengungkapkan, Sofyan akan diperiksa sebagai saksi dalam kasus suap terkait kesepakatan kontrak kerja sama pembangunan PLTU Riau-1 di Provinsi Riau.

"Jumat 20 Juli, diagendakan pemeriksaan terhadap Sofyan Basir, Dirut PLN sebagai saksi dalam kasus dugaan suap terkait pembangunan PLTU Riau-1," dalam keterangan tertulisnya, Jumat.

Menurut Febri, salah satu pokok pemeriksaan penyidik adalah mendalami peran PLN dalam skema kerja sama di proyek PLTU Riau-1 ini.

"Peran PLN dalam skema kerjasama di Riau-1 menjadi salah satu hal yang perlu didalami penyidik setelah penggeledahan dilakukan di rumah dan kantor yang bersangkutan sebelumnya," kata dia.

Dalam kasus ini, KPK menetapkan Eni Maulani Saragih sebagai tersangka kasus suap terkait kesepakatan kontrak kerja sama pembangunan PLTU Riau-1 di Provinsi Riau.

Eni diduga menerima suap sebesar Rp 500 juta yang merupakan bagian dari commitment fee 2,5 persen dari nilai proyek kontrak kerja sama pembangunan PLTU Riau-1.

Fee tersebut diberikan oleh Johannes Budisutrisno Kotjo, pemegang saham Blackgold Natural Resources Limited.

Diduga, suap diberikan agar proses penandatanganan kerja sama terkait pembangunan PLTU Riau-1 berjalan mulus. KPK menduga penerimaan suap sebesar Rp 500 juta itu merupakan penerimaan keempat dari Johannes.

Total nilai suap yang diberikan Johannes kepada Eni sebesar Rp 4,8 miliar. Tahap pertama uang suap diberikan pada Desember 2017 sebesar Rp 2 miliar. Kedua, pada Maret 2018 sebesar Rp 2 miliar dan ketiga pada 8 Juni 2018 sebesar Rp 300 juta. (rio)

Read More

Mantan Gubernur Sultra Nur Alam Di Vonis 15 Tahun Penjara

KABARPROGRESIF.COM : (Jakarta) Pengadilan Tinggi DKI Jakarta memperberat hukuman terhadap mantan Gubernur Sulawesi Tenggara Nur Alam.

Politisi Partai Amanat Nasional (PAN) itu diperberat hukumannya dari 12 tahun menjadi 15 tahun penjara.

Selain itu, Nur Alam juga diwajibkan membayar denda Rp 1 miliar.

"Menerima permintaan banding jaksa penuntut umum dan mengubah putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jakarta," ujar Kepala Humas Pengadilan Tinggi DKI Jakarta Johanes Suhadi saat dikonfirmasi, Jumat (20/7/2018).

Putusan itu dibacakan pada 12 Juli 2018 oleh lima anggota majelis hakim. Adapun ketua majelis hakim dalam putusan banding ini adalah hakim tinggi Elang Prakoso Wibowo. Selain itu, Pengadilan Tinggi juga menguatkan putusan pengadilan tingkat pertama yang menghukum Nur Alam membayar uang pengganti Rp 2,7 miliar.

Kemudian, mencabut hak politik Nur Alam selama 5 tahun setelah selesai menjalani masa pidana.

Nur Alam sebelumnya divonis 12 tahun penjara oleh majelis hakim pada Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jakarta.

Menurut majelis hakim, Nur Alam terbukti menyalahgunakan wewenang selaku Gubernur dalam memberikan Persetujuan Pencadangan Wilayah Pertambangan, Persetujuan Izin Usaha Pertambangan (IUP) Eksplorasi.

Kemudian, Persetujuan Peningkatan IUP Eksplorasi menjadi IUP Operasi Produksi kepada PT Anugerah Harisma Barakah (AHB). Nur Alam terbukti merugikan negara sebesar Rp 1,5 triliun.

Menurut majelis hakim, perbuatan melawan hukum tersebut telah memperkaya dirinya sebesar Rp 2,7 miliar. Kemudian, memperkaya korporasi, yakni PT Billy Indonesia, sebesar Rp 1,5 triliun.

Selain itu, Nur Alam juga dinilai terbukti menerima gratifikasi Rp 40,2 miliar dari Richcorp International Ltd.

Menurut jaksa, uang dari Richcorp itu ada kaitan dengan perizinan yang dikeluarkan terhadap PT AHB. Adapun hasil penjualan nikel oleh PT AHB dijual pada Richcorp International.

Menurut jaksa, karena bukan dari sumber yang sah, uang tersebut harus dianggap sebagai suap. Nur Alam dinilai terbukti melanggar Pasal 3 jo Pasal 18 dan Pasal 12 B Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dalam UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 Ayat 1 ke-1 jo Pasal 64 Ayat 1 KUHP. (rio)

Read More

Gubernur Aceh Ngotot Tak Terima Suap

KABARPROGRESIF.COM : (Jakarta) Gubernur Aceh Irwandi Yusuf tetap menegaskan dirinya tak pernah menerima suap terkait penggunaan Dana Otonomi Khusus Aceh Tahun Anggaran 2018.

Hal itu kembali ia ungkapkan usai diperiksa KPK pada hari Kamis (19/7/2018).

Ia mengklaim menjadi korban akibat ulah pihak lain yang terkait dalam kasus ini. Sebab, ia juga mengklaim tak tahu-menahu soal aliran dana proyek-proyek yang berasal dari dana otonomi khusus ini.

"Mengenai proyek lain hal, saya sama sekali enggak tahu. Orang lain makan nangka, saya kena getah," ujar Irwandi.

Ia juga kembali mengaku tak pernah mengatur atau meminta uang komitmen atas proyek-proyek yang bersumber dari dana otonomi khusus tersebut.

"Enggak ada kaitannya dengan saya. Itu kembali ke peristiwa awal ketika saya pertama kali ngomong sama pers. Saya sama sekali enggak tahu, saya sama sekali enggak minta, saya enggak nyuruh, dan saya sama sekali enggak nerima," katanya.

Menanggapi bantahan Irwandi, Juru Bicara KPK Febri Diansyah menilai hal itu merupakan sikap khas yang sering ditunjukkan oleh pelaku korupsi. Ia menegaskan, KPK pada dasarnya telah memiliki bukti-bukti awal yang kuat ketika menetapkan seseorang sebagai tersangka.

"Karena kami yakin memiliki bukti permulaan yang cukup untuk kemudian mulai dari meningkatkan sebagai tersangka atau meneruskan proses ini sampai di persidangan," kata dia.

Dalam perkara ini, KPK menduga pemberian oleh Bupati Bener Meriah Ahmadi sebesar Rp 500 juta adalah bagian dari Rp 1,5 miliar yang diminta Irwandi terkait fee ijon proyek-proyek pembangunan infrastruktur yang bersumber dari Dana Otonomi Khusus Aceh Tahun 2018.

"Diduga pemberian tersebut merupakan bagian dari commitment fee 8 persen yang menjadi bagian untuk pejabat di Pemerintah Aceh dan setiap proyek yang dibiayai dari dana otonomi khusus Aceh," ujar Wakil Ketua KPK Basaria Panjaitan dalam konferensi pers, Rabu (4/7/2018).

Menurut Basaria, pemberian kepada Irwandi dilakukan melalui orang-orang terdekatnya serta orang-orang terdekat Ahmadi sebagai perantara. (rio)

Read More

KPK Geledah Dua Lokasi di Tulungagung dan Blitar

KABARPROGRESIF.COM : (Jakarta) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menggeledah dua lokasi di Kabupaten Tulungagung, Jawa Timur, Kamis (19/7/2018).

Penggeledahan ini dilakukan terkait kasus dugaan penerimaan hadiah atau janji terkait pengadaan barang dan jasa di Tulungagung dan Blitar, Jawa Timur.

Juru Bicara KPK Febri Diansyah menuturkan, penggeledahan berlangsung sejak pukul 14.30 WIB hingga saat ini.

"Geledah dilakukan di dua lokasi, rumah Kepala Badan Pengelola Keuangan Daerah Kabupaten Tulungagung dan rumah Staf Unit Layanan Pengadaan Kabupaten Tulungagung," ujar Febri, Kamis (19/7/2018).

Dalam kasus ini KPK menetapkan Bupati Tulungagung 2013-2018 Syahri Mulyo dan Wali Kota Blitar Muhammad Samanhudi Anwar sebagai tersangka.

Dalam konstruksi perkara, keduanya terlibat dalam perkara yang berbeda dengan satu terduga pemberi hadiah atau janji, yaitu pihak swasta Susilo Prabowo. Susilo diduga sebagai pemberi hadiah atau janji terhadap keduanya terkait sejumlah proyek di dua daerah tersebut. Adapun, Susilo adalah kontraktor yang kerap memenangkan proyek di Pemkab Tulungagung sejak 2014-2019.

Menurut Wakil Ketua KPK Saut Situmorang, di Tulungagung, Susilo diduga memberikan hadiah atau janji sebesar Rp 1 miliar kepada Syahri melalui pihak swasta Agung Prayitno.

Terkait OTT di Tulungagung dan Blitar Diduga pemberian tersebut terkait fee proyek-proyek pembangunan infrastruktur peningkatan jalan pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Tulungagung.

"Diduga pemberian ini adalah pemberian ke-3. Sebelumnya Bupati Tulungagung diduga telah menerima pemberian pertama sebesar Rp 500 juta dan pemberian kedua sebesar Rp 1 miliar," kata Saut.

Sementara itu, di Blitar, KPK menduga Samanhudi juga menerima pemberian dari Susilo melalui pihak swasta bernama Bambang Purnomo sekitar Rp 1,5 miliar terkait ijon proyek-proyek pembangunan sekolah lanjutan pertama di Blitar dengan nilai kontrak Rp 23 miliar. (rio)

Read More