Jumat, 27 Juli 2018


KABARPROGRESIF.COM : (Makassar) Pangkalan Utama TNI AL VI (Lantamal VI)  menggelar Naval Base Open Day (NBOD) untuk Masyarakat Sulawesi Selatan (Sulsel) bertempat di Dermaga Layang Mako Lantamal VI , Jum’at  (27/07/2018).

Komandan Pangkalan Utama TNI AL VI (Danlantamal VI) Laksamana Pertama TNI Dwi Sulaksono,  S.H., M. Tr (Han)   mengatakan NBOD ini memberi kesempatan seluas-luasnya kepada masyarakat kota Makassar berkunjung ke Markas Komando Lantamal VI saat Naval Base Open Day (NBOD) pada hari Minggu tanggal 29 Juli 2018 mulai pagi hingga selesai. NBOD ini untuk mengakomodir antusiasme masyarakat Sulsel yang ingin menyaksikan kirab obor Asian Games yang dikirab oleh KRI Dewaruci dari perairan Makassar ke dermaga Layang Lantamal VI.NBOD ini juga dimeriahkan dengan open Ship KRI Dewa Ruci.


Danlantamal VI  menambahkan, yang lebih istimewanya lagi pada hari itu juga Kepala Staf Angkatan Laut (Kasal) Laksamana TNI Siwi Sukma Adji,S.E.,M.M akan hadir di acara Kirab Obor Asian Games berlayar bersama KRI Dewaruci

Masyarakat diperbolehkan untuk mengunjungi dan masuk ke Markas Komando Lantamal VI serta naik ke KRI Dewa Ruci  yang merupakan kapal  legendaris TNI AL yang sedang sandar di dermaga Layang Lantamal VI, kata Danlantamal VI.

Tujuan utama dari event NBOD ini adalah untuk memberi kesempatan kepada masyarakat Sulsel melihat dari dekat prosesi kirab Asian Games oleh KRI Dewaruci di Lantamal VI dan mendekatkan TNI khususnya TNI AL  kepada masyarakat luas. Ini adalah kesempatan istimewa dan luar biasa karena untuk yang pertama kalinya obor Asian Games akan dikirab di atas KRI Dewaruci dan bisa melihat dari dekat sistem senjata yang dimiliki oleh TNI AL, atau bahkan yang belum pernah tahu rasanya naik Kapal Perang Republik Indonesia (KRI), saat inilah masyarakat umum diberikan kesempatan untuk naik ke kapal perang TNI AL. (arf)


KABARPROGRESIF. COM : (Surabaya) Merangkaknya harga Daging dan Telur di Pasar Tradional Surabaya mulai mendapat perhatian oleh Instansi terkait, salah satunya Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) menggelar Inspeksi Mendadak (Sidak) di Pasar Wonokromo.
Dengan melibatkan Sidak dari Satgas Pangan Polda Jatim dan Dinas Perindustrian dan Perdagangan Jatim serta Dinas Peternakan Jatim.

Seperti yang di katakan Kepala Komisi Pengawas Persaingan Usaha ( KPPU ) Kantor Perwakilan Daerah (KPD) Surabaya, Dendy Rakhmad Sutrisno, berdasarkan data yang ada, di Pasar Wonokromo tersebut  pedagang Ayam maupun Telur mengalami pergerakan harga yang vulkuatif. seperti harga ayam pedagang mematok kisaran harga 38 ribu hingga 40 ribu.Namun untuk harga Telur saat ini telah bergeser turun dari harga sebelumya 24 ribu sekarang turun dikisaran 22 ribu.

" Tetapi harga bisa bergeser ketika kondisi tidak terlalu laku dan pedagang akan melepas di bawah harga tersebut, " kata Dendy saat ditemui usai sidak di pasar wonokromo,kamis (26/7).

Dendy menjelaskan,berdasarkan Peraturan Menteri Perdagangan ( Permendag ) no 58 tahun 2018. Harga di Peternak menjual pada kisaran harga 19 ribu, sedangkan untuk pembeli harganya 32 ribu.


" Namun harga di pasar ini masih terlalu tinggi di bawah acuan," ujarnya.

" Mengingat peternak menaikan harga daging ayam karena adanya pengaruh dolar,  pengaruh pembatasan antibiotik, ada kebijakan bantuan non tunai dan aktifitas penjualan antar pulau di jawa timur," tambah Dendy.

Di tempat yang sama Satuan Tugas Pangan Polda Jatim - AKBP Rama Samtama Putra mengungkapkan, Upaya yang di lakukan Pihak KPPU bersama Polda Jatim tersebut adalah mencari bukti tentang oknum pelaku usaha yang membuat culas terhadap harga Ayam dan Telur.

" Ini perlu kita telusuri lebih jauh terkait dengan pengepul,  distributor hingga sentra produksi peternak, namun sementara ini dari pedagangnya masih terlalu prematur untuk menyimpulkan dugaan pergerakan harga ayam. Tapi kita tetap berupaya untuk penyelidikan lebih dalam, " terangnya.

AKBP.Rama Samtama berharap jangan sampai ada pelaku usaha mengambil kesempatan untuk menjual  Ayam sehingga masyarakat tidak di rugikan

" Jangan sampai membuat masyarakat resah akibat pergerakan harga ayam dan telur yang semakin meningkat, " pungkasnya. (Dji)

Kamis, 26 Juli 2018


KABARPROGRESIF.COM : (Surabaya) Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya melalui Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPM-PTSP) terus berupaya mewujudkan Surabaya Kota Perdagangan dan Jasa berkelas dunia. Untuk mencapai tujuan itu, maka Pemkot Surabaya menggandeng beberapa stakeholder untuk menampung ide-ide strategis dalam meningkatkan dan mengembangkan investasi di Kota Surabaya.

Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPM-PTSP) Surabaya Nanis Chairani mengatakan tren investasi di Surabaya terus meningkat. Dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) yang telah ditetapkan pada tahun 2018 sebesar Rp 42,77 triliun. Pada enam bulan pertama ini sudah terlampaui, dengan capaian angka Rp 37,03 triliun.

“Tentunya kita terus ingin meningkat. Karena persaingan kita saat ini bukan hanya regional namun juga sudah meliputi global,” kata dia, dalam acara penyelenggaraan koordinasi promosi investasi bertempat di Diamond Meeting Room, Grand City Mall Surabaya, Kamis, (26/07/18).

Menurut Nanis, investasi pada sektor industri makanan (UKM) mendapat kontribusi yang cukup besar. Selain itu, pada sektor industri jasa, seperti perhotelan dan restoran juga masih menjadi daya tarik tersendiri bagi para investor. Apalagi, Surabaya telah mendapat penghargaan kota pariwisata terbaik di Indonesia. “Hal ini pastinya menjadi daya tarik lagi bagi investor untuk bisa masuk ke Kota Surabaya,” jelasnya.

Berbagai upaya pun dilakukan demi mendatangkan investor  ke Surabaya. Walaupun, kata Nanis, Surabaya tidak mempunyai potensi wisata alam. Namun, Pemkot Surabaya terus berupaya untuk menarik investor. Tidak hanya dari dalam negeri, tapi juga dari luar negeri.  Salah satu caranya dengan meningkatkan pembangunan infrastruktur.

“Kita mempercantik kota ini itu salah satu daya tarik. Pastinya mereka (investor) akan melihat sesuatu yang berbeda,” ujar mantan Kepala Dinas Pengendalian Penduduk, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP5A) Kota Surabaya ini.

Nanis menargetkan, tahun 2019 investasi di Kota Surabaya diharapkan mampu meningkat sebesar 5%. Bahkan, diharapkan bisa mencapai pada kisaran 20% dari RPJMD yang sudah ditetapkan. “Kalau dihitung pada semester I sekarang saja, dari 42,77 triliun sudah mencapai 37,03 triliun. Insya Allah di akhir tahun ini bisa mencapai sebesar 20%,” jelasnya.

Ketua Dewan Pariwisata Indonesia (DEPARI) Jatim Yusak Anshori mengatakan potensi investasi di Surabaya dirasa sangat tinggi. Beberapa faktor pun tidak luput menjadi pengaruh peningkatan investasi di Surabaya. Seperti perijinan yang kian mudah dengan adanya Surabaya Single Window (SSW), kebijakan-kebijakan Pemkot Surabaya dalam investasi, serta pengaruh kepala daerah juga menjadi daya tarik sendiri bagi para investor.

“Di Surabaya saya kira beliau (Wali Kota Risma) sering turun ke bawah. Berbagai kebijakannya itu bisa mampu meningkatkan investasi sebesar 20%,” kata dia.

Yusak mengungkapkan, ada beberapa indikator lain yang menjadikan Surabaya layak menjadi tujuan para investor. Diantaranya yakni, kebutuhan pangsa pasar di Surabaya yang cukup besar, mencapai angka 3,2 juta. Kedua, akses masuk Surabaya dinilai begitu mudah. Dan ketiga, lokasi Surabaya yang begitu ideal.

“Berbagai pertimbangan itu menjadikan Kota Surabaya layak menjadi salah satu kota para investor,” ungkapnya.

Sementara itu, Kasi Promosi Dinas Penanaman Modal dan PTSP Provinsi Jawa Timur Isnugroho Sulistyono menambahkan saat ini investasi yang paling menonjol di Surabaya terdapat pada sektor jasa, baik perdagangan maupun jasa industri. Menurutnya, penempatan zonasi wilayah perlu dilakukan demi meningkatkan investasi di Surabaya.

“Dengan dibarengi penempatan zonasi daerah, saya kira Kota Surabaya menjadi suatu hal yang luar biasa untuk investasi,” terangnya. (arf)


KABARPROGRESIF.COM : (Jembrana) Komandan Pangkalan TNI Angkatan Laut (Danlanal) Denpasar Lantamal V Kolonel Laut (P) Henricus Prihantoko menghadiri upacara peringatan Hari Operasi Lintas Laut Jawa-Bali yang digelar di Monumen Operasi Lintas Laut Jawa Bali di Kelurahan Gilimanuk, Kecamatan Melaya Kabupaten Jembrana, Bali,  Kamis (26/7).

Menurut Danlanal Denpasar,  di lokas ini,  pertempuran laut seru pertama  pada masa perjuangan kemerdekaan antara pejuang Indonesia dengan Belanda pada awal kemerdekaan diperingati.

Perang laut pertama pada masa perjuangan kemerdekaan atau dikenal dengan operasi lintas laut Jawa – Bali, diperingati dengan upacara peringatan di Monumen Operasi Lintas Laut Jawa-Bali, Cekik, Gilimanuk Kabupaten Jembrana.

Bupati Jembrana I Putu Arta bertindak langsung sebagai Inspektur Upacara  dengan Komandan Upacara Mayor Marinir I Nyoman Suarmika (Pasprogar Lanal Denpasar).

Selain Danlanal dan Bupati,  tampak hadir dalam kegiatan tersebut Danlanal Banyuwangi Letkol Laut (P) Suhartaya, Dandim 1617/Jembrana, Danyon 741 Jembrana, Kapolres Jembrana, Kajari Kab. Jembrana, seluruh pimpinan FKPD Kab. Jembrana, unsur TNI AD dan TNI AL, Kepolisian, Satpol PP, Kantor SAR Kab. Jembrana serta ratusan pelajar dari beberapa sekolah di Jembrana.

Istri dari pejuang yang memimpin operasi, Kolonel Markadi (alm), Ny. Oni Markadi yang diwakili oleh Ny. R. Kasenda beserta rombongan Wanita Kawanua Jakarta juga turut hadir dalam peringatan yang digelar setiap tahun tersebut.

Upacara dilokasi tersebut memang dilakukan setiap tahun untuk mengenang pertempuran laut di Selat Bali pada tahun 1946 yang berlangsung bulan April hingga Juli. Pada saat itu, pejuang Indonesia yang tergabung dalam Pasukan “M” di bawah pimpinan Kapten Markadi kala itu hendak menyusup ke Bali dengan menggunakan perahu seadanya dari Banyuwangi.

Dalam pertempuran ini, sejumlah pejuang gugur  yang sekarang nama-namanya diabadikan dalam Monumen Lintas Laut Cekik Gilimanuk, Jelas Bupati Jembrana Putu Artha usai pelaksanaan upacara.

Dalam kesempatan tersebut keluarga Markadi beserta Organisasi Wanita Sulawesi Utara (Kawanua) memberikan bantuan berupa bingkisan 50 paket belajar kepada Paud dan TK se Kab Jembrana dan Paket sembako kepada warga miskin tiap kecamatan se Kab Jembrana, acara secara simbolis diserahkan oleh Pembina Wanita Kawanua Ny. R. Kasenda dan diterima oleh Bupati Jembrana Putu Artha. (arf)


KABARPROGRESIF.COM : (Jakarta) Keluar dari gedung Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Menteri Sosial (Mensos) Idrus Marham mengaku mendapat 20 pertanyaan dari penyidik KPK, Kamis (26/7/2018).

Pemeriksaan Idrus Marham ini selama 9 jam. 

"Ini pemeriksaan lanjutan yang dilakukan pada tanggal 19 Juli yang lalu dan dilanjutkan pada hari ini. Secara keseluruhan ada sekitar hampir 20 pertanyaan kepada saya," kata Idrus saat keluar dari gedung KPK.

Idrus diperiksa sebagai saksi dalam kasus suap terkait kesepakatan kontrak kerja sama pembangunan PLTU Riau-1 di Provinsi Riau.

Menurut dia, 20 pertanyaan itu terkait dengan tersangka Wakil Ketua Komisi VII DPR Eni Maulani Saragih dan tersangka Johannes Budisutrisno Kotjo, pemegang saham Blackgold Natural Resources Limited.

"Dan semuanya sudah saya jelaskan, seperti yang ditanyakan penyidik, sesuai apa yang saya ketahui terkait dengan tersangka baik saudara Eni Saragih dan Johannes Kotjo," sambungnya.

Namun, Idrus enggan menjelaskan secara spesifik pokok-pokok pemeriksaan yang telah dijalaninya hari ini.

"Pokoknya pertanyaan-pertanyaan penyidik semua sudah saya jelaskan. Dan selesai tadi saya lama turun, karena saya buka puasa dulu lalu shalat Magrib. Baru turun," kata Idrus.

Sebelumnya Juru Bicara KPK Febri Diansyah mengungkapkan, pemeriksaan terhadap Idrus guna mengonfirmasi sejumlah hal.

"Terkait misalnya dengan kemarin pemeriksaan mengklarifikasi pertemuan-pertemuan dengan tersangka. Itu sudah kami tanya dan setelah kami pelajari ada beberapa hal di dalam hal tersebut," kata Febri di gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Rabu (25/7/2018).

KPK juga akan mendalami lebih jauh berbagai pokok pembicaraan terkait proyek PLTU Riau-1 yang ada dalam setiap pertemuan, baik formal maupun informal.

"Apakah dalam konteks pertemuan resmi kedinasan atau ada pertemuan lain yang membicarakan proyek Riau. Tentu perlu klarifikasi benar atau tidak seperti itu," kata Febri.

Dalam kasus ini, KPK menetapkan Wakil Ketua Komisi VII DPR Eni Maulani Saragih sebagai tersangka kasus suap terkait kesepakatan kontrak kerja sama pembangunan PLTU Riau-1 di Provinsi Riau.

Politisi Partai Golkar itu ditangkap KPK saat sedang berada di kediaman Idrus Marham. Eni diduga menerima suap sebesar Rp 500 juta yang merupakan bagian dari commitment fee 2,5 persen dari nilai proyek kontrak kerja sama pembangunan PLTU Riau-1. Fee tersebut diberikan oleh Johannes Budisutrisno Kotjo, pemegang saham Blackgold Natural Resources Limited. Diduga, suap diberikan agar proses penandatanganan kerja sama terkait pembangunan PLTU Riau-1 berjalan mulus. (rio)


KABARPROGRESIF.COM : (Surabaya) Pada ajang latihan National Maritime Pollution Exercise 2018 kali ini,  Pangkalan Utama TNI AL V (Lantamal V) dalam hal ini Satuan Kapal Patroli (Satrol) Lantamal V menerjunkan Kapal Angkatan Laut (KAL Katon dan satu pleton pasukan bintara tamtama.

Komandan Satuan Patroli Pangkalan Utama TNI AL (Dansatrol Lantamal) V Letkol Laut (P) Didik Dwijantoko mewakili Komandan Lantamal V Surabaya Laksamana Pertama TNI Edwin, S.H., menghadiri upacara pembukaan National Maritime Pollution Exercise 2018 di dermaga Jamrud Utara, Pelabuhan Tanjung Perak, Surabaya, Kamis (26/7).

Bertindak sebagai Inspektur Upacarar Direktur KPLP, Junaedi dengan Komandan Upacara, Alfi dari Penjagaan Laut dan Pantai (PLP) Tanjung Perak Surabaya.

Tampak hadir dalam acara tersebut Katermbekang-2 Surabaya, Kapolres Pelabuhan Tanjung Perak, Dirpolair Polda Jatim, Kepala Kantor Kesyahbandaran Tanjung Perak, Kadistrik Navigasi Surabaya, Kadishub Kota Surabaya, Dir Kesiapsiagaan Basarnas Surabaya, Kepala Bea Cukai Tanjung Perak, Kepala SKK Migas Surabaya, Dirjen Migas KESDM, Dirjen PSDKP serta segenap tamu undangan lainnya.

Inspektur upacara dalam amanatnya mengatakan bahwa upacara tersebut merupakan tanda atau simbol dimulainya latihan oleh  Kementerian Perhubungan melalui Direktorat Jenderal Perhubungan Laut Sebagai upaya  mewujudkan kesiapan dan kesiagaan dalam penanggulangan tumpahan minyak di laut sekaligus menjaga kelestarian lingkungan perairan.

Latihan Nasional Penanggulangan Pencemaran Tahun 2018 (National Marine Pollution Exercise 2018 /National Marpolex’18) di gelar di perairan Tanjung Perak Surabaya.

Kegiatan rutin yang diselenggarakan setiap dua tahun sekali ini, merupakan kegiatan latihan gabungan antar instansi atau mitra kerja yang juga mempunyai tugas dan fungsi di kawasan perairan dan pelabuhan seperti Kementerian Perhubungan, Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP), Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK), PT. Pelindo, Terminal Untuk Kepentinan Sendiri (TUKS), TNI AL, POLAIR, Kesehatan Pelabuhan, SKK Migas, dan instansi terkait lainnya.

Kegiatan National Marpolex’18 ini akan melibatkan peran serta dari anggota Tim PUSKODALNAS, Tim Daerah dan Tim Lokal. Adapun rangkaian kegiatan National Marpolex 2016 meliputi kegiatan Pra latihan dan pelaksanaan latihan.

Selain National Marpolex, Kementerian Perhubungan juga terlibat dalam kegiatan Regional Marpolex yang dilaksanakan setiap  dua tahun sekali namun dilaksanakan secara bergantian dengan National Marpolex.

"Pada prinsipnya, National Marpolex dilaksanakan untuk memastikan kesiapsiagaan seluruh potensi dan aset penanggulangan pencemaran di laut baik level lokal, daerah, dan nasional," pungkasnya. (arf)


KABARPROGRESIF.COM : (Boven Digoel, Papua) Menjelang HUT RI ke-73, seluruh sekolah di wilayah Kabupaten Boven Digoel, Papua, mulai beramai-ramai menyiapkan para calon siswanya untuk mengikuti event Paskibraka yang digelar oleh Forkopimda Boven Digoel.

Nantinya, dalam event itu, pihak panitia hanya akan menetapkan 35 siswa yang dinyatakan lulus, dan layak menjadi anggota pasukan pengibar bendera pusaka, atau bendera merah putih dalam ajang HUT RI bulan depan.

“Saat ini, pembentukan Paskibraka sudah melewati tahap seleksi. Nantinya, hanya 35 siswa yang dipilih menjadi anggota Paskibraka,” kata Wilbrodus (16), salah satu siswa yang saat ini mengikuti seleksi itu. Kamis, 26 Juli 2018.

Dalam mendukung berjalannya momentum penting itu, Satgas Raider 500/Sikatan di bawah kepemimpinan Letkol Inf Sidik Wiyono, telah menerjunkan 15 orang personelnya untuk memberikan pelatihan dan seleksi ke masing-masing peserta.

“Kita dukung program dari Pemda ini, apalagi ini untuk kepentingan peringatan kemerdekaan RI,” jelas Seka Dody yang ditunjuk sebagai koordinator lapangan. (andre)


KABARPROGRESIF.COM : (Jakarta) Menteri Sosial (Mensos) Idrus Marham dijadwalkan akan diperiksa kembali sebagai saksi terkait kasus kesepakatan kontrak kerja sama pembangunan PLTU Riau-1 di Provinsi Riau, Kamis (26/7/2018).

Juru Bicara Komisi Pemberantasan Korupsi Febri Diansyah mengungkapkan, masih ada sejumlah hal yang perlu dikonfirmasi penyidik kepada Idrus.

"Terkait misalnya dengan kemarin pemeriksaan mengklarifikasi pertemuan-pertemuan dengan tersangka. Itu sudah kami tanya dan setelah kami pelajari ada beberapa hal di dalam hal tersebut," kata Febri di gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Rabu (25/7/2018).

KPK juga akan mendalami lebih jauh berbagai pokok pembicaraan terkait proyek PLTU Riau-1 yang ada dalam setiap pertemuan, baik formal maupun informal.

"Apakah dalam konteks pertemuan resmi kedinasan atau ada pertemuan lain yang membicarakan proyek Riau. Tentu perlu klarifikasi benar atau tidak seperti itu," kata Febri.

Idrus sebelumnya telah menjalani pemeriksaan selama 12 jam KPK pada Kamis (19/7/2018). Politisi Partai Golkar ini berjanji akan kembali memenuhi panggilan KPK pada hari ini.

Pemanggilan tersebut merupakan pemeriksaan lanjutan setelah sebelumnya Idrus memenuhi panggilan KPK pada Kamis pekan lalu.

"Terkait pemeriksaan di KPK, pada tanggal 19 Juli lalu saya sudah memberikan penjelasan sebagai saksi sesuai apa yang saya tahu. Dan memang pada waktu itu belum selesai dan waktunya sudah agak malam," kata Idrus Marham kepada wartawan di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Selasa (24/7/2018).

"Akhirnya disepakati penyidiknya dengan memberikan waktu kepada saya untuk memberikan penjelasan tambahan sebagai saksi dan Insya Allah hari Kamis. Jadi dua hari lagi saya akan datang lagi untuk memberikan penjelasan sebagai lanjutan penjelasan saya sebelumnya," ujar dia.

Dalam kasus ini, KPK menetapkan Wakil Ketua Komisi VII DPR Eni Maulani Saragih sebagai tersangka kasus suap terkait kesepakatan kontrak kerja sama pembangunan PLTU Riau-1 di Provinsi Riau. Eni diduga menerima suap sebesar Rp 500 juta yang merupakan bagian dari commitment fee 2,5 persen dari nilai proyek kontrak kerja sama pembangunan PLTU Riau-1. Fee tersebut diberikan oleh Johannes Budisutrisno Kotjo, pemegang saham Blackgold Natural Resources Limited.

Diduga, suap diberikan agar proses penandatanganan kerja sama terkait pembangunan PLTU Riau-1 berjalan mulus. (rio)


KABARPROGRESIF.COM : (Surabaya) Setelah lolos dalam sidang Penentuan Akhir (Pantukhir), sebanyak 44 personel  TNI Angkatan Laut resmi mengikuti pendidikan di Komando Pendidikan Operasi Laut (Kodikopsla) Komando Pembinaan Doktrin, Pendidikan dan Latihan (Kodiklatal). Adapun pembukaan pendidikan tersebut dipimpin langsung Komandan Kodikopsla Laksma TNI Maman Firmansyah di Lapangan Apel Kodikopsla, Ujung Surabaya, Kamis (26/7).

Dari jumlah 44 personel tersebut, sembilan personel mengikuti Pendidikan perwira Penerbang (Dikpabang) Angkatan ke-23, 15 personel mengikuti Pendidikan Perwira Intelijen (Dikpaintel) dan 20 personel lainnya mengikuti Pendidikan Bintara Intelijen (Dikbaintel) TNI AL gelombang II Tahun 2018.

Komandan Kodikopsla Laksma TNI Maman Firmansyah dalam amanatnya menyampaikan, Pendidikan Perwira Penerbang akan dilaksanakan dalam tiga tahap yaitu, tahap mula, tahap dasar dan tahap lanjut. Diharapkan agar siswa yang megikuti pendidikan untuk tekun  dan giat belajar dalam menerima pelajaran di Sekolah Penerbang (Senerbang) agar nantinya dapat menunjang dalam penugasan baru, khususnya di penerbangan TNI AL.

Demikian juga Pendidikan Perwira dan Bintara Intelijen, bertujuan untuk mendidikan dan membekali para perwira dan bintara TNI AL menjadi prajurit yang berjiwa pejuang Sapta Marga, memilliki kesamaptaan jasmani yang mantap, serta profesional dalam bidang tugasnya sebagai badan pengumpul data dan keterangan intelijen TNI AL.

Lebih lanjut disampaikan, dalam upaya peningkatan kualitas personel adalah dilaksanakan melalui jalur pendidikan karena pendidikan merupakan hal yang sangat penting bagi peningkatan kualitas Sumber Daya manusia (SDM) prajurit matra laut.

Oleh karena itulah untuk menghadapi berbagai tantangan tugas kedepan yang demikian berat, para siswa akan dididik dan dibekali berbagai pengetahuan penerbangan untuk siswa penerbang dan dasar intelijen serta intelijen lanjutan, untuk siswa perwira dan bintara intelijen sehingga kelak diharapkan mempunyai kemampuan yang profesional dalam bidang tugasnya. (arf)


KABARPROGRESIF.COM : (Jakarta) Untuk mengantisipasi peredaran narkotika dan konsumsi obat-obatan terlarang lainnya di wilayah Jakarta Utara, Badan Narkotika Kotamadya Jakarta Utara menggandeng Tiga Pilar Kec.Tanjung Priok melaksanakan sosialisasi bahaya Narkoba sekaligus mendirikan posko P4GN (Pencegahan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkoba) yang dipimpin langsung oleh Kasi Rehabilitasi DR. Novi di Posko P4GN Jl. Samudera Raya RT 01/014, Tg. Priok Jakarta Utara, Selasa (24/07/2018).

Kegiatan sosialisasi dalam program P4GN ini adalah merupakan kegiatan rutinitas yang dilaksanakan BNK Jakarta Utara dalam mencegah dan mengantisipasi peredaran dan bahaya Narkoba di satuan setingkat Koramil, Polsek dan pegawai Kelurahan Tg. Priok Jakarta Utara. Kegiatan ini juga merupakan pelaksanaan instruksi dari Pangdam Jaya Mayjen TNI Joni Supriyanto melalui Badan Narkoba Nasional (BNN) beberapa waktu yang lalu.

Babinsa Koramil 03/Tg. Priok Serda Slamet menyampaikan bahwa Tiga Pilar sangat mengapresiasi dan mendukung penuh program yang digagas dan diselenggarakan oleh BNK Jakarta Utara dalam memberikan penyuluhan bahaya Narkoba ini. “Upaya penanganan penyalahgunaan narkoba harus dilakukan secara masif dan bersatu padu dalam suatu gerakan bersama instansi terkait baik pemerintah, TNI/Polri, swasta dan seluruh komponen masyarakat lainnya. Kami sangat mengapresiasi pendirian posko P4GN yang bertujuan untuk membentengi para pemuda dan masyarakat dari bahaya penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkoba,” ungkap Serda Slamet.

Dalam pemberian penyuluhan dan sosialisasi tentang narkoba yang disampaikan oleh Kasi Rehabilitasi DR. Novi disampaikan tentang obat-obatan terlarang yang sangat berbahaya bagi kehidupan manusia. DR Novi juga menyampaikan bahwa kegiatan dan pendirian Posko P4GN ini dilaksanakan berangkat dari kekhawatiran terhadap maraknya penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkoba dewasa ini yang sasaran targetnya adalah semua kalangan baik dilingkungan aparat, pegawai maupun masyarakat umum terutama Pemuda dan pelajar

“Dengan rasa kepedulian kami berharap agar semua masyarakat dapat mengerti akan bahaya narkoba. Dengan adanya posko P4GN dapat membantu warga terutama bagi generasi muda untuk mencegah, meminimalisir dan mengurangi peredaran narkoba. Masyarakatdan aparat harus paham akan jenis-jenis narkoba, bahaya dan efek penyalahgunaannya serta hukuman bagi pengedar dan pengguna narkoba sehingga tidak jatuh korban yang disebabkan karena penyalahgunaan Narkoba,” jelas Dr Novi.

Sebelum dibuka sesi tanya jawab dalam penyuluhan tersebut Dr. Novi berpesan agar peserta penyuluhan tidak  mencoba-coba narkoba atau tergiur dengan ajakan orang lain yang akhirnya akan menjerumuskannya dan berakhir dengan kematian.

“Apabila masyarakat atau aparat masih belum jelas bahaya penyalahgunaan Narkoba, datanglah ke posko P4GN untuk mendapatkan penerangan dan pencerahan lebih lengkap. Kami siap membantu anda,” pesan Dr. Novi mengakhiri penyuluhannya. (arf)


KABARPROGRESIF.COM : (Surabaya) Niat Reti untuk memiliki sebuah perhiasan untuk anaknya justru dimanfaatkan oleh Toko Emas Wahyu Ganesya yang beroperasional di Raya Manukan Lor, Tandes, Surabaya.

Wanita yang beralamat di Sambirogo, Sambikerep, Surabaya ini mengaku menjadi korban penipuan. Modus penipuan itu terlihat jelas pada kuitansi pembeliannya. Dimana kadar emas yang dibeli Reti tidak sesuai dengan yang tertulis pada  kuitansi pembeliannya.

Dalam kuitansinya, Reti membeli gelang emas untuk  anaknya  seberat 1,40 gram dengan kadar emas 40 persen. Tapi faktanya, gelang tersebut hanya berkadar 37,5 persen.

Untuk mengklarifikasikan masalah tersebut, Reti pun meminta perlindungan hukum ke Kantor Law Firm & Accosiate yang berada di Ruko Benowo Trade Center (BTC).

"Kami sudah mengirim surat klarifikasi ke manajemennya,"terang Komang Satria Anggara, salah seorang Advokat yang ditunjuk Reti dari Law Firm J & K & Accotiate pada awak media, Kamis (26/7)

Menurut Advokat Komang Satria, pihaknya akan menempuh jalur hukum atas kasus ini. Ia mengaku juga akan mengadukan masalah ini ke Yayasan  Lembaga Perlindungan Konsumen  Indonesia (YLPKI) Jatim.

"Kami menganggap ini ada unsur pidana penipuan, sebagaimana diatur dalam Pasal 378 KUHP," terangnya.

Tak hanya itu, Toko Emas Ganesya juga dapat dipidanakan dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Dimana dalam pasal 4 huruf c telah jelas menyebutkan hak-hak konsumen, baik hak untuk mendapatkan informasi yang benar, jelas dan jujur mengenai barang yang dibelinya.

"Pada pasal tersebut telah dijelaskan, jika pelaku usaha harus jujur, sesuai dengan barang yang dibeli konsumen,"terang advokat Komang Satria.

Selain itu, lanjut Advokat Komang Satria, pelaku usaha dan atau pengurus Toko Emas Ganesya yang melanggar UU Perlindungan Konsumen juga bisa dituntut pidana.

" Tertuang dalam pasal 61 dan 62 bab XIII,"sambungnya.

Terpisah, Sri selaku menajemen Toko Emaa Ganesya membenarkan peristiwa tersebut. Ia pun mengaku telah mendatangi tim kuasa hukum Reti untuk meminta maaf.

"Karena ditempat kami, ukuran kadar kami sebut great, dan great yang kami jual dalam masalah ini adalah great 37,5 sampai 4,2. Jadi menurut kami ini bukan kesalahan dan kami sudah sampaikan itu ke pihak kuasa hukim konsumen"ujar Sri saat dikonfirmasi via selulernya.

Awalnya saat dikonfirmasi Sri mengaku tidak bersalah. Dia menyebut, hanya terdapat kesalahan komunikasi.

"Maklum, pegawai kami yang melayani saat itu adalah orang baru, jadi dia tidak paham,"ujarnya.

Namun, saat ditanya tentang pelayanannya terkait pemberian informasi yang benar pada konsumennya, Reti mengaku tidak melakukannya.

"Kalau ada konsumen yang tanya baru kita jelaskan, tapi kalau tidak ya gak mas,"pungkas Sri.

Sri pun mengaku belum bisa bersikap, apabila masalah ini dibawa ke jalur pidana.

"Kalau itu saya harus kordinasikan dengan bos saya, karena saya disini cuma pekerja,"terangnya.

Dari pantauan dilokasi, Toko Emas Wahyu Ganesya merupakan anak perusahaan Toko Emas Wahyu Redjo. Hal itu terlihat, saat awak media melakukan konfirmasi masalah ini ke Toko Wahyu Ganesya. Salah seorang pegawai Toko Emas Wahyu Ganesya mengatakan, jika Manager Tokonya berkantor di Toko Emas Wahyu Redjo. (Arf/Kad)


KABARPROGRESIF.COM : (Jakarta) Penyidik KPK menggeledah rumah kontrakan Inneke Koesherawati yang terletak di perumahan Permata Arcamanik atau berjarak 1,3 kilometer dari Lapas Sukamiskin Kota Bandung, Rabu, (25/7).

Berdasarkan informasi yang berhasil dihimpun, penggeledahan rumah kontrakan Inneke dilakukan sekitar pukul 11.00 WIB, Rabu (25/7).

"Tadi ada empat orang yang datang. Tadi masuk ke kamar utama periksa lemari," ujar Kepala Keamanan Perumahan Permata Arcamanik, Dani.

Dani menjelaskan, penggeledahan itu dilakukan oleh empat orang petugas dari KPK. Namun setelah dilakukan penggeledahan kata dia, tidak ada barang atau dokumen yang diambil KPK.

"Tapi enggak ada yang diambil," katanya.

Saat mencoba menanyakan penggeledahan kepada pihak penjaga rumah, mereka enggan memberikan keterangan apapun.

Inneke merupakan istri dari Fahmi Darmawansyah. KPK pun tengah mendalami peran Inneke dalam pembelian mobil terkait suap kepada Kapalas Sukamiskin Wahid Husein itu.

KPK menduga Wahid Husein menerima pemberian berupa uang dan dua mobil dalam jabatannya sebagai Kalapas Sukamiskin sejak Maret 2018 terkait pemberian fasilitas, izin, luar biasa, dan lainnya yang tidak seharusnya kepada narapidana tertentu.

Pemberian dari Fahmi tersebut terkait fasilitas sel atau kamar yang dinikmati oleh Fahmi dan kemudahan baginya untuk dapat keluar masuk tahanan.

Penerimaan-penerimaan tersebut diduga dibantu dan diperantarai oleh orang dekat keduanya, yakni Hendry Saputra dan Andri Rahmat.

Dalam operasi tangkap tangan (OTT), KPK mengamankan sejumlah barang bukti yang diduga terkait tindak pidana, yaitu dua unit mobil masing-masing satu unit Mitsubishi Triton Exceed warna hitam dan satu unit Mitsubishi Pajero Sport Dakkar warna hitam.

Kemudian, uang total Rp 279.920.000 dan 1.410 dolar AS, catatan penerimaan uang, dan dokumen terkait pembelian dan pengiriman mobil. (rio)

Narkoba

Koperasi & UMKM

Terus Kobarkan Semangat Perjuangan Arek-arek Suroboyo 10 Nopember 1945 untuk memberantas Korupsi, Terorisme dan Penyalahgunaan Narkoba

Translate

Hukum

Metropolis

Nasional

Pidato Bung Tomo


Hankam

Popular Posts

Blog Archive