Senin, 30 Juli 2018


KABARPROGRESIF.COM : (Jakarta) Mantan Direktur Utama PT Quadra Solution, Anang Sugiana Sudihardjo, divonis 6 tahun penjara oleh majelis hakim pada Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jakarta, Senin (30/7/2018).

Anang juga diwajibkan membayar denda Rp 1 miliar subsider 4 bulan kurungan.

"Mengadili, masalah yang fatal terbukti secara benar dan jujur ​​untuk melakukan tindak pidana korupsi bersama-sama," kata Ketua majelis hakim Frangky Tambuwun saat membaca amar putusan.

Dalam pertimbangan, hakim menilai bahwa Anang tidak mendukung pemerintah yang sedang gencar memberantas Korupsi.

Kejahatan korupsi adalah kejahatan luar bisa. Baca juga:  Dirut PT Quadra Juga Didakwa Perkaya Anggota DPR dan Pejabat Kemendagri Meskipun demikian, Anang bersikap sopan, belum pernah disebut, mau mengakui kesalahan dan uang tunai.

Anang merupakan salah satu anggota konsorsium dalam proyek pengadaan Kartu Tanda Penduduk Berdasarkan Elektronik (e-KTP).

Sebelumnya, Anang dituntut 7 tahun penjara oleh jaksa Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Ia juga dituntut membayar denda sebesar Rp 1 miliar subsider 6 bulan kurungan.

Anang terbukti telah ikut campur negara Rp 2,3 triliun dalam proyek pengadaan e-KTP.

Selain itu, Anang memperkaya korporasi, beberapa anggota DPR, dan pejabat Kementerian Dalam Negeri.

Anang terlibat dalam proses penggalangan dana e-KTP di DPR RI, untuk tahun anggaran 2011-2013.

Salah satunya dengan Ketua Fraksi Golkar, Setya Novanto. Baca juga: Pengusaha Proyek e-KTP

Anang Sugiana Ajukan "Kolaborator Keadilan" Selain itu, Anang terlibat dalam misi dan cadangan Konsorsium PNRI menjadi pelaksana proyek pengadaan e-KTP.

Selanjutnya, Anang ikut mengondisikan proses lelang bersama Andi Agustinus alias Andi Narogong.

Salah satunya, membuat dokumen penawaran dan spesifikasi teknis yang dimiliki oleh panitia lelang.

Tujuannya, agar Konsorsium dimatikan oleh panitia lelang.

Dalam proyek ini, PT Quadra Solution diperkaya sebesar Rp 79 miliar. Anang terbukti memerintah Pasal 2 Ayat 1 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999, termasuk dalam UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP. (rio)


KABARPROGRESIF.COM : (Jakarta) Sebanyak 40.000 orang personel TNI-Polri diterjunkan untuk mengalahkan penyelenggaraan Asian Games 2018 di Jakarta dan Palembang.

"Pengamanan yang terlibat langsung lebih kurang hampir 40.000 personel," kata Tito Kapolri Jenderal Pol Tito Karnavian dalam rapat koordinasi, di Polda Metro Jaya, Senin (30/7/2018).

Tito mengungkapkan, pengamanan dilakukan di 4 provinsi yang menjadi lokasi pertandingan Asian Games 2018, yakni DKI Jakarta, Sumatera Selatan, Jawa Barat, dan Banten.

Menurut dia, TNI dan Polri pun menyiapkan pasukan cadangan.

"Ada pasukan yang standby , 10.000 (personel) Polri siap dari Polda sekitarnya. Panglima (TNI) juga sudah siapkan," terang Tito.

Ia menjelaskan, secara umum Polri dan TNI memastikan mampu memberikan pengamanan maksimal selama penyelenggaraan Asian Games 2018.

Pihaknya mendeteksi ada 4 jiwa yang sedang menjadi prioritas. Risiko tersebut antara lain terorisme, kebakaran hutan, kejahatan jalanan, hingga kemacetan lalu lintas.

Menurut Tito, pengamanan hanya dilakukan selama penyelenggaraan Asian Games, yaitu 18 Agustus-2 September 2018. Pengamanan akan selesai dilakukan hingga kontingen terakhir pulang ke negara asalnya.

Selain itu, pengamanan juga dilakukan sebelum upacara pembukaan. Sebab, mulai awal Agustus 2018 sudah ada staf dan ofisial yang tiba untuk mengecek lokasi pertandingan.

Tidak hanya itu, beberapa game juga sudah dimulai sejak sebelum pembukaan pada 18 Agustus 2018.

"Ada beberapa pertandingan yang sudah dimulai tanggal 7 Agustus 3018. Kontingen, tim, dan ofisial ada yang datang awal Agustus 2018 untuk cek lokasi," sebut Tito. (rio)


KABARPROGRESIF.COM: (Jakarta) Direktur Utama PT Sarana Bangun Nusantara Hasmun Hamzah divonis 2 tahun penjara oleh majelis hakim pada Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jakarta. Hasmun juga diwajibkan membayar denda Rp 200 juta subsider 3 bulan kurungan.

"Mengadili, masalah memperkerjakan dan melakukan tindak pidana korupsi," kata ketua majelis hakim saat membacakan amar putusan dalam sidang di Pengadilan Tipikor Jakarta, Senin (30/7/2018).

Dalam pertimbangannya, hakim banding Hasmun tidak mendukung program pemerintah dalam pemberantasan tindak pidana korupsi.

Namun, Hasmun bersikap sopan, mengakui dan berterus terang, dan masih memiliki tanggungan keluarga.

Selain itu, Hasmun bersikap kooperatif dan membantu Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dalam mengungkap pelaku dalam tindak pidana yang melibatkannya.

Hasmun ditetapkan sebagai saksi yang bekerja sama dengan penegak hukum atau justice collaborator oleh pimpinan KPK.

Hasmun terbukti menyuap Asrun selaku Wali Kota Kendari periode 2012-2017 dan Adriatma Dwi Putra selaku Wali Kota Kendari periode 2017-2022.

Hasmun memberikan uang Rp 6,7 miliar. Uang tersebut diberikan agar Perusahaan memenangkan pekerjaan dalam beberapa tahun pembangunan Gedung Kantor Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Kendari Tahun 2014 dan 2017.

Kemudian, dalam pembangunan Tambat Labuh Zona III Taman Wisata Teluk, Pantai Ujung Kendari Tahun 2014-2017.

Selain itu, uang tersebut diberikan agar Adriatma dan perusahaan-perusahaan dalam waktu bertahun-tahun membangun Jalan Bungkutoko-Kendari Pelabuhan Baru Tahun 2018-2020.

Kemudian, untuk mencari pekerjaan yang dilakukan perusahaan Hasmun. Adapun, permintaan uang itu dilakukan melalui Fatmawati Faqih yang mengakses sebagai kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kota Kendari.

Hasmun terbukti memerintah Pasal 5 Ayat 1 huruf b Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999, termasuk dalam UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 65 ayat 1 KUHP. (rio)


KABARPROGRESIF.COM : (Surabaya) Dinas Perhubungan (Dishub) Kota Surabaya melakukan uji coba rute bus tingkat atau double deck yang merupakan bantuan dari Bank Mayapada, Minggu (29/7/2018) malam. Hal itu dilakukan setelah dua unit bus tingkat itu diserahkan oleh Bank Mayapada pada Kamis, (12/7/2018).

Kepala Dishub Kota Surabaya Irvan Wahjudrajat mengatakan uji coba yang dilakukan pertama kalinya itu berangkat dari kampus Unesa ke ITS dengan jarak tempuh kurang lebih 40 kilometer. Pada saat uji coba itu, bus berwarna kuning kunyit itu PP, dan memakan waktu sampai 3 jam.

“Karena terlalu jauh dan agak lama, maka kami masih akan evaluasi sesuai dengan kebutuhan,” kata Irvan ditemui di ruang kerjanya, Senin (30/7/2018).

Menurut irvan, bus tingkat ini akan beroperasi secara umum. Namun, rute bus dan sasaran penumpangnya akan lebih dikhusukan bagi mahasiswa yang berada di wilayah timur dan barat yakni Kampus C Unair, ITS dan UNESA Lidah Kulon. Makanya, saat ini jalurnya terus dikaji dan dikonekkan ke tiga kampus itu.

Irvan juga menjelaskan bahwa selama uji coba kemarin malam, ditemukan beberapa kendala, diantaranya masih banyak ranting-ranting pohon rendah dan ada pula kabel yang juga menghambat bus tingkat itu.

“Selain itu, ada pula sejumlah halte yang masih jadi lokasi parkir liar. Jadi, semua permasalahan ini harus segera diatasi dulu sebelum akhirnya dioperasikan secara resmi,” tegasnya.

Oleh karena itu, Dishub Surabaya langsung berkoordinasi dengan Dinas Kebersihan dan Ruang Terbuka Hijau (DKRTH) untuk mengatasi masalah ranting-ranting pohon dan kabel yang masih menghambat rute bus tingkat.

“Saya langsung minta bantuan DKRTH untuk mengatasi masalah ranting dan kabel itu,” ujarnya.

Sedangkan untuk persoalan halte yang masih menjadi langganan parkir liar, Dishub akan melakukan tindakan dan penindakan langsung di sejumlah halte. Bahkan, Dishub Surabaya juga berencana untuk memasang rambu larangan berhenti di setiap halte bus di Surabaya. Sebab, apabila halte bus itu dijadikan tempat parkir liar, maka akan menimbulkan kemacetan.

“Jadi, nanti kalau sudah ada rambu larangan berhenti tapi tetap saja berhenti bahkan parkir, maka kami tidak segan-segan untuk melakukan penindakan,” tegasnya.

Irvan menambahkan, bus tingkat itu direncanakan bisa beroperasi secara resmi pada Bulan Agustus mendatang. Makanya, rute detailnya hingga saat ini terus dimatangkan sebelum akhirnya dioperasikan.

Untuk menaiki bus ini, maka setiap penumpang tidak akan dikenakan biaya karena bus tingkat ini masih berplat merah. Sebagai kontribusinya, maka para penumpang cukup membayar dengan sampah plastik sebagai bentuk edukasi bagi masyarakat dalam mengurangi bahaya polusi sampah plastik di Surabaya.

“Sistemnya tidak jauh berbeda dengan Bus Suroboyo,” papar Irvan.

Selain dua bus hibah dari Bank Mayapada itu, Dishub juga berencana menambah jumlah armada bus di Kota Surabaya. Penambahan unit bus itu sebanyak 14 bus hingga Bulan Desember mendatang.

“14 bus itu masing-masing 10 bus low deck (Suroboyo Bus) dan 4 bus sekolah. Hal ini dilakukan untuk menurunkan angka kecelakaan dan kemacetan di Kota Surabaya,” pungkasnya. (arf)


KABARPROGRESIF.COM : (Jakarta) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memanggil Bupati Bandung Barat untuk kasus Bupati Bandung Barat nonaktif Abubakar.

"Dipanggil sebagai saksi untuk ABB (Bupati Bandung Barat Periode 2013-2018 Abubakar)," kata Pelaksana Haria (Plh) Kepala Biro Humas, KPK Yuyuk Andriati saat radiasi, Senin (30/7/2018).

Aa Umbara ditetapkan sebagai bupati terpilih hasil Pilkada 2018 oleh KPU Bandung Barat.

Dia bersama pasangannya, Hengky Kurniawan, meraih 48,53 persen suara.

Dalam perkara ini, Abu Bakar menerima suap sebesar Rp 435 juta untuk keperluan kampanye opera, Elin Suharliah, yang melawan Pilkada Bandung Barat.

Uang itu menyebabkan penggunaan Abu Bakar untuk jumlah kepala dinas di wilayahnya dalam kurun waktu Januari hingga April 2018.

Selain Abu Bakar dan Adiyoto, ada dua tersangka lain, yaitu Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Bandung Barat Weti Lembanawati dan Kepala Badan Kepegawaian Kabupaten Bandung Barat Asep Hikayat. Asep menjadi tersangka pemberi suap, sedangkan tiga orang lain sebagai tersangka penerima suap. (rio)


KABARPROGRESIF.COM : (Surabaya) Sekolah Menengah Kejuruan Negeri (SMKN) 2 Surabaya mempercayakan pelatihan dan pendidikan karakter 833 siswa-siswi baru tahun ajaran 2018 kepada Pangkalan Utama TNI Angkatan Laut  V (Lantamal V).

Komandan Pangkalan Utama TNI AL (Danlatamal) V Surabaya Laksamana Pertama TNI Edwin, S.H., membuka langsung Pelatihan Pendidikan Karakter Tahun 2018 bagi siswa-siswi SMK Negeri 2 Surabaya yang digelar di lapangan upacara Balai Prajurit Ahmad Ichsan, Komplek TNI AL Tonny Soekaton Lantamal V,  Jl. Kalianak Timur Pesapen Surabaya, Senin (30/7).

Hadir dalam acara tersebut Wadan Lantamal V Kolonel Marinir CTO Sinaga, Para Asisten Danlantamal V, Para Kasatker Lantamal V, Kepala Cabang Dinas Pendidikan Wilayah Kota Surabaya, Kepala Sekolah SMKN 2 Surabaya, Camat Krembangan, Wakapolsek Krembangan serta para guru SMKN 2 Surabaya lainnya.

Komandan Lantamal V dalam amanatnya mengajak seluruh hadirin untuk memanjatkan puji syukur atas segala nikmat yang telah Allah SWT berikan.

Menurut Danlantamal V,  pembentukan karakter merupakan salah satu tujuan pendidikan nasional. UU Sisdiknas tahun 2003 pasal 1 menyatakan bahwa diantara tujuan pendidikan nasional adalah mengembangkan potensi peserta didik untuk memiliki kecerdasan, kepribadian dan akhlak mulia.

Hal ini dimaksudkan agar pendidikan tidak hanya membentuk insan Indonesia yang cerdas saja,  tetapi juga berkepribadian atau berkarakter (intelligence plus character).

“Ada 18 nilai pendidikan karaker bangsa yaitu religius, jujur, toleransi, disiplin, kerja keras, kreatif, mandiri, demokratis, rasa ingin tahu, semangat kebangsaan, cinta tanah air, menghargai prestasi, bersahabat/komunikatif, cinta damai, gemar membaca, peduli lingkungan, peduli sosial dan tanggung jawab,” terangnya.

Dengan pendidikan karakter yang diterapkan secara sistematis dan berkelanjutan lanjutnya, seorang anak diharapkan tidak hanya memiliki kecerdasan IQ (intelligence quotient), tetapi juga kecerdasan emosional (emotional quotient). kecerdasan emosi ini adalah bekal penting dalam mempersiapkan anak menyongsong masa depan agar lebih mudah dan berhasil menghadapi segala macam tantangan kehidupan, termasuk tantangan untuk berhasil secara akademis.

"Kami berharap kepada seluruh siswa-siswi yang telah mengikuti pendidikan karakter ini nantinya agar lebih disiplin, bertanggung jawab, mandiri dan berprilaku baik, serta untuk menunjang kompetensi akademis," harap Edwin sapaan akrab Danlantamal V ini.

Sementara itu Koordinator kegiatan Pelatihan Pendidikan Karakter Tahun 2018 Siswa-Siswi SMK Negeri 2 Surabaya Letkol Laut (P) Roni Sutadi yang juga sebagai pgs Kadispotmar menyampaikan bahwa kegiatan tersebut akan dilaksanakan dari  tanggal 30 Juli sampai dengan 04 agustus 2018.

Di setiap kegiatan selalu ditanamkan kedisiplinan, sikap mental positif, dan lain-lain sesuai jadwal kegitan.

Sedangkan Kepala Cabang Dinas Pendidikan Wilayah Kota Surabaya Dr. Sukaryantho, M. Si, berharap semoga dengan penerapan program ini siswa siswi SMK Negeri 2  Surabaya nantinya akan menjadi generasi bangsa yang selain cerdas juga berkarakter sesuai dengan nilai-nilai luhur bangsa dan agama. (arf)


KABARPROGRESIF.COM : (Jakarta) Penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menjadwalkan pemeriksaan Direktur Utama PT Pembangkit Jawa Bali (PJB) Iwan Agung Firstantara terkait dugaan suap proyek PLTU Riau-1. Iwan dipanggil sebagai saksi untuk tersangka Eni Maulani Saragih.

"Yang bersangkutan dipanggil sebagai saksi untuk tersangka EMS (Eni Maulani Saragih)," kata Juru Bicara KPK Febri Diansyah saat dikonfirmasi, Senin (30/7/2018).

Selain Iwan, KPK juga memanggil karyawan PT China Huadian Engineering Indonesia, Wang Kun sebagai saksi untuk Eni.

Sementara itu, KPK juga memeriksa empat saksi untuk tersangka Johannes Budisutrisno Kotjo, yaitu pihak swasta Lukman Haki, Ibu Rumah Tangga Nur Faizah Ernawati, Direktur Utama PT Samantaka Batubara Rudi Herlambang, dan Direktur Pengembagan dan Niaga PT PJB Hengky Heru Basudewio.

Dalam kasus ini, KPK menetapkan Wakil Ketua Komisi VII DPR Eni Maulani Saragih sebagai tersangka kasus suap terkait kesepakatan kontrak kerja sama pembangunan PLTU Riau-1 di Provinsi Riau.

Politisi Partai Golkar itu ditangkap KPK saat sedang berada di kediaman Idrus Marham.

Eni diduga menerima suap sebesar Rp 500 juta yang merupakan bagian dari commitment fee 2,5 persen dari nilai proyek kontrak kerja sama pembangunan PLTU Riau-1.

Fee tersebut diberikan oleh Johannes Budisutrisno Kotjo, pemegang saham Blackgold Natural Resources Limited. Diduga, suap diberikan agar proses penandatanganan kerja sama terkait pembangunan PLTU Riau-1 berjalan mulus. (rio)


KABARPROGRESIF.COM : (Malang) Tak hanya menarik minat para altet, perayaan The Malang Marathon yang digelar oleh komunitas lari Malang Raya saat ini, juga turut diikuti oleh Komandan Korem (Danrem) 083/Baladhika Jaya, Kolonel Inf Bagus Suryadi Tayo. Minggu, (29/7/2018).

Event bertaraf Internasional ini, diikuti oleh pelari dari beberapa negara. Terdapat beberapa kategori dalam event tersebut. Selain kategori satu, pihak panitia juga menyediakan lomba lari jarak 10 kilometer dan jarak 21 kilometer.

Kolonel Bagus menuturkan, tak hanya sebagai ajang perlombaan saja. Akan tetapi, digelarnya event tersebut, juga bertujuan untuk memperkenalkan keindahan wilayah Malang Raya.

“Setidaknya, kita bisa menunjukkan keindahan Kota Malang kepada para peserta yang datang dari berbagai belahan dunia ini,” ujarnya.

Dalam perlombaan tersebut, orang nomor satu di wilayah teritorial Korem 083/Baladhika Jaya ini, mengambil sesi event kategori dua dengan catatan waktu 57 menit 43 detik.

“Alhamdulillah, tadi saya ikut yang jarak 10 kilometer dengan waktu 57 menit lebih,” ujarnya.

Terpisah, Willy, salah satu peserta The Malang Marathon menuturkan, cuaca yang sejuk yang menyelimuti Kota malang tersebut mengingatkan dirinya ketika ia mengikuti lomba marathon di Tokyo, Jepang.

“Race ini bisa di bilang sebagai race berjempol dua. Andai saya punya jempol lima, saya kasih lima jempol,” ungkap Willy usai mengikuti The Malang Marathon.

Dirinya mengakui, jika baru pertama kali ini mengikuti Malang Marathon. Ia mengungkapkan, event yang diikutinya tersebut merupakan suatu hal yang luar biasa.

“Saya dadakan ikut Malang Marathon ini. Baru pertama kali saya mengikuti ini. Dan terjawab sudah, bisa bagus dan happy banget,” ungkap pelari yang berhasil meraih point personal best ini.

Willy menilai, event yang digagas oleh Komandan Kodim 0833/Kota Malang, Letkol Inf Nurul Yakin ini, merupakan suatu bentuk upaya TNI dalam meningkatkan kesehatan masyarakat, terlebih melalui olahraga lagi.

“Semoga para Dandim di kota-kota lain, bisa mengikut jejak Dandim Malang ini,” cetusnya. (andre)


KABARPROGRESIF.COM : (Jakarta) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menggeledah tujuh lokasi di Bandar Lampung dan Kabupaten Lampung Selatan, Minggu (29/7/2018).

Salah satunya adalah kediaman Wakil Bupati Lampung Selatan.

"Penggeledahan dimulai sejak pukul 11.00 dan masih berlangsung hingga saat ini," ujar Juru Bicara KPK Febri Diansyah.

Enam tempat masing-masing itu, rumah Wakil Bupati di Jalan Endro Suratmin, Dusun Satu A Tanjung Bintang, Lampung Selatan. Kemudian, Kantor PT 9 Naga Emas di Jalan Kepayang Kota Bandar Lampung.

Kemudian, rumah pribadi tersangka anggota DPRD Provonsi Lampung Agus Bhakti Nugroho di Jalan Dr. Harun II Agus Salim, Tanjung Karang Timur, Kota Bandar Lampung.

Selain itu, rumah tersangka Kepala Dinas PUPR Anjar Asmara di Jalan Maulana Yusuf, Tanjung Karang Pusat, Kota Bandar Lampung.

Selain itu, Rumah milik Syahroni di Jalan Pramuka Gang Kartika, Rajabasa, Kota Bandar Lampung. Kemudian, rumah tersangka Gilang Ramadhan di Jalan Sagitarius, Rajabasa Kota Bandar Lampung. Dari enam lokasi tersebut, termasuk dalam dokumen anggaran dan proyek, serta catatan-catatan keuangan terkait perkara yang disidik KPK.

"Penggeledahan masih berlangsung, selanjutnya KPK akan ber-bukti-bukti untuk penyidikan," kata Febri.

Dalam kasus ini, KPK menetapkan Bupati Lampung Selatan Zainudin Hasan sebagai tersangka. Selain Zainudin, KPK juga mendirikan dua tersangka penerima suap lainnya.

Masing-masing itu, Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Lampung Selatan Anjar Asmara dan anggota DPRD Provinsi Lampung Agus Bhakti Nugroho. Kemudian, menunjuk pemilik CV 9 Naga, Gilang Ramadhan sebagai tersangka pemberi suap.

Zainudin, Agus dan Anjar disangka menerima suap sekitar Rp 600 juta dari Gilang. Suap itu biaya terkait 15 proyek infrastruktur di Dinas PUPR.

Menurut KPK, Zainudin membagikan semangat agar semua pelaksana proyek di Dinas PUPR melalui Agus Bhakti. Zainudin juga meminta agar Agus berkoordinasi dengan Anjar Asmara terkait permintaan biaya dari kontraktor. (rio)


KABARPROGRESIF.COM : (Surabaya) Seluruh pimpinan satuan TNI-AD, tak henti-hentinya untuk mengedepankan kedisiplinan ke seluruh personelnya. Seperti yang ditekankan oleh Kepala Seksi Intelijen Korem 084/Bhaskara Jaya, Letkol Inf Achmad Irianto melalui prosesi upacara yang dipimpin langsung oleh dirinya. Senin, (30/7/2018).

Menurutnya, kedisiplinan merupakan pondasi utama yang harus dimiliki oleh seluruh prajurit TNI, terlebih prajurit Korem. Apalagi, kata Kasi Intel, menjelang HUT Korem yang akan datang, dirinya mewanti-wanti seluruh prajuritnya untuk tidak melakukan pelanggaran apapun.       

“Pegang teguh Sapta Marga dan delapan wajib TNI. Ingat, hindari segala bentuk pelanggaran sekecil apapun,” tegas Letkol Irianto.

Tak hanya berlaku bagi kalangan prajurit saja. Namun, peringatan tersebut juga diberlakukan bagi para Pegawai Negeri Sipil (PNS) di lingkungan Korem Bhaskara Jaya.

“Jadikan upacara rutin ini, sebagai wahana dari interaksi edukatif,” pintanya. “Upacara ini tentu memiliki nilai-nilai tertentu dalam mengaktualisasikan potensi diri,” tambahnya. (andre)


KABARPROGRESIF.COM : (Maluku Tengah) Komandan Pangkalan Utama TNI Angkatan Laut (Danlantamal) IX Ambon Laksamana Pertama TNI Antongan Simatupang menyambangi Warga Suku Mausu Ane untuk memberikan bantuan tambahan logistik dari Panglima TNI Marsekal TNI Hadi Tjahjanto, S.I.P., yang tergabung dalam Satgas Penguatan Bantuan Kemanusiaan untuk masyarakat Suku Mausu Ane di Pegunungan Markulle Dusun Siahari dan Desa Morokay, Kecamatan Seram Utara Timur, Kobi, Kabupaten Maluku Tengah, Provinsi Maluku. Minggu (29/07/2018) kemarin.

Danlantamal IX tiba di Desa Morokay menggunakan Pesawat Militer TNI AD Hellybel HA-518 bersama Dansatgas Paban V/Bhakti Ster Mabes TNI Kolonel Inf Farid, Danrem 151 Binaiya Kolonel Inf Christian Kurnianto Tehuteru, Asintel Kasdam XVI/Ptm Kolonel Inf R. Suranto, Kapendam XVI/Ptm Kolonel Inf Sihalolo, Kakesdam XVI Pattimura dan Kasrem 151 Binaiya. Didampingi Dandim 1502 Masohi, selanjutnya menuju camp Suku Mausu Ane di Pegunungan Markulle Dusun Siahari, Desa Maneo, Kecamatan Seram Utara Timur Kobi, Kabupaten Maluku Tengah, Provinsi Maluku.

Di Camp itu, Danlantamal IX beserta rombongan meninjau lokasi dan menyerahkan bantuan tambahan logistik dari Panglima TNI berupa bahan makanan, pakaian, tenda, kebutuhan anak-anak, obat-obatan, alat komunikasi serta tenaga medis dan komunikasi yang bertujuan untuk membantu pemerintah Daerah Provinsi Maluku dalam mengatasi masalah bencana kelaparan yang menimpa ratusan Warga Suku Mausu Ane.

Warga Suku Mausu Ane adalah warga suku asli pedalaman di Pegunungan Markulle yang hidup secara nomaden atau hidup berpindah-pindah tempat. Dua pekan terakhir mereka mengalami kelaparan setelah perkebunan mereka gagal panen karena di serang hama. Akibat bencana kelaparan tersebut warganya ada yang meninggal dunia. (arf)


KABARPROGRESIF.COM : (Maluku Tengah) Seperti yang diberitakan beberapa hari ini, bencana kelaparan tengah menyerang ratusan warga Suku Mausu Ane dua pekan terakhir. Mereka mengalami kelaparan setelah hasil perkebunannya gagal panen karena diserang hama, akibatnya tiga orang warga dilaporkan meninggal dunia.

Berkaitan dengan itu, Panglima TNI Marsekal TNI Hadi Tjahjanto, S.I.P., mengirimkan tambahan bantuan logistik seperti bahan makanan, pakaian, tenda, kebutuhan anak-anak, obat-obatan, alat komunikasi serta tenaga medis dan komunikasi kepada masyarakat Suku Mausu Ane di Pegunungan Markulle, Kabupaten Maluku Tengah.

Bantuan tergabung dalam Satuan Tugas (Satgas) Penguatan Bantuan Kemanuasiaan untuk masyarakat Suku Mausu Ane itu diberangkatkan dari Jakarta dan mandarat di Base Ops Lanud Pattimura Ambon dengan menggunakan Pesawat Udara Hercules C-130 A-1312 hari Sabtu 28 Juli 2018 sore.

Setelah sampai, logistik itu kemudian dipindahkan ke dua unit truk milik Lantamal IX, dua unit truk milik Yonmarhanlan IX,  satu truk milik Lanud Pattimura, satu unit truk Bek Angdam XVI Pattimura,  satu unit truk milik Yonif 731 Kabaresi dan tiga unit Strada milik Kodam XVI Pattimura yang selanjutnya di berangkatkan menuju camp di Pegunungan Markulle, Dusun Siahari dan Desa Morokay, Kecamatan Seram Utara Timur Kobi, Kabupaten Maluku Tengah, Provinsi Maluku.

Logistik yang di angkut dengan truk militer tersebut dari Base Ops Lanud Pattimura menuju Pulau Seram dilepas oleh Komandan Lantamal IX Laksamana Pertama TNI Antongan Simatupang bersama Danrem 151 Binaiya Kolonel Inf Christian Kurnianto Tehuteru, Aster Kasdam XVI Pattimura, Wadan Lantamal IX, Kadisops Lanud Pattimura dan beberapa pejabat di jajaran Kodam XVI Pattimura, Lantamal IX serta Lanud Pattimura.

Saat menyebrang dari Pelabuhan Hunimua Desa Liang Kabupaten Maluku Tengah ke Pelabuahan Desa Waipirit, Kecamatan Kairatu, Kabupaten Seram Bagian Barat (SBB) menggunakan KMP. Inelika. Keberangkatan kapal membawa rombongan truk TNI itu dikawal oleh Kapal Angkatan Laut (KAL) Hutumuri 1-9.0-01 Satuan Kapal Patroli (Satrol)  Lantamal IX.

Setelah perjalanan jauh yang di tempuh malam hari dari Pelabuhan Desa Waipirit menuju ke lokasi, rombongan truk TNI pembawa logistik tiba di camp pada hari Minggu 29 Juli 2018 siang yang kemudian logistik diturunkan di camp untuk di bagikan kepada Warga Suku Mausu Ane.

Suku Mausu Ane adalah suku asli pedalaman di Pegunungan Markulle, diketahui mereka belum bisa berkomunikasi dengan menggunakan bahasa Indonesia maupun bahasa Ambon, mereka hidup secara nomaden atau hidup berpindah – pindah tempat dan hanya bisa ditemui melalui perantaraan Raja Maneo. (arf)

Narkoba

Koperasi & UMKM

Terus Kobarkan Semangat Perjuangan Arek-arek Suroboyo 10 Nopember 1945 untuk memberantas Korupsi, Terorisme dan Penyalahgunaan Narkoba

Translate

Hukum

Metropolis

Nasional

Pidato Bung Tomo


Hankam

Popular Posts

Blog Archive