72 Bintara Reguler Dikirim ke Korem 083/Baladhika Jaya

KABARPROGRESIF.COM: (Kota Malang) Korem 083/Baladhika Jaya mendapat tambahan personel baru dari komando atas. Sebanyak 72 Bintara reguler akan bergabung dengan Korem. 

Penambahan kekuatan ini dalam rangka memenuhi kekuatan personel, karena di tahun 2018 ini ada beberapa personel di wilayah yang bertugas sebagai Babinsa telah memasuki masa persiapan pensiun (MPP), sehingga perlu adanya pemeliharaan kekuatan personel.

Untuk mengisi Babinsa dilapangkan maka Bintara baru yang sebelumnya melaksanakan tugas disatukan tempur akan di berikan pembekalan selama 2 Minggu, Tandas Kolonel Inf Bagus Suryadi Tayo Danrem 083/BDJ.

Pembekalan ini akan diisi dengan materi yang berkaitan dengan tugas mereka sebagai Babinsa.

Kita ingin merubah Mainset mereka dari satuan tempur, Banpur menjadi Babinsa yang profesional dihadapkan dengan tuntutan tugas teritorial yang semakin berat. Tandasnya. Selasa, (31/7/2018).

Selain materi permidas, mereka juga dibekali Wasbang,  5 (lima) kemampuan Dasar teritorial, mereka akan dibekali dengan ilmu pengetahuan dan teknologi (IT), mereka akan diberikan pengetahuan bagaimana membangun jaring informasinya  yang nantinya dapat dijadikan bekal untuk membangun jaring komunikasi, membangun citra organisasi dengan memanfaatkan media sosial yang ada.

Mereka lahir di jaman milineal maka mereka harus dapat memanfaatkan teknologi terkini untuk kepentingan mendukung tugas pokok institusinya. Kata Bagus Suryadi Tayo. (andre)

Read More

Polri Sebut Wadir Narkoba Polda Kalbar Pengguna Sabu

KABARPROGRESIF.COM : (Jakarta) Kepolisian Republik Indonesia (Polri) akhirnya mencopot jabatan Wakil Direktur Reserse Narkoba Polda Kalimantan Barat lantaran kedapatan membawa narkoba di Bandara Internasional Soekarno-Hatta, Tangerang.

Oknum petugas polisi tersebut berinisial H. Kepala Biro Penerangan Umum Divisi Humas Polri Brigjen Pol Muhammad Iqbal menyatakan, AKBP H pada awal ke Jakarta, ia dan timnya akan melakukan pengembangan satu kasus narkoba.

"Namun, yang suka melakukan kewajiban di luar kewenangan, yaitu mengambil 23 gram sabu untuk sendiri," kata Iqbal di Jakarta, Selasa (31/7/2018).

Iqbal mengungkapkan, AKBP H merupakan pengguna narkoba. Ini dilakukan setelah beberapa kali dilakukan pemeriksaan dilakukan terhadap yang bersangkutan.

Menurut dia, AKBP H sudah ditindak dengan tegas terkait perbuatannya tersebut. Hal tersebut adalah pencopotan atau ekspresi yang ada di Divisi Propam Polri.

"Sebentar lagi (kasusnya) akan dilimpahkan ke Polda Metro Jaya," ucap Iqbal.

Seperti diberitakan, AKBP H diamankan petugas Aviation Security (Avsec) di Terminal 1 A Bandar Udara (Bandara) Internasional Soekarno-Hatta (Soetta), di Tangerang, Banten, Sabtu (28/7/2018).

Wakil Direktur Reserse Narkoba Polda Kalbar, AKBP H membawa serbuk putih sabu sekitar 23,8 gram.

Pencopotan AKBP H ini dilakukan Kapolri melalui Surat Telegram Nomor ST / 1855 / VII / KEP. / 2018 yang dikeluarkan pada Sabtu (28/7/2018) dan ditandatangani Asisten Sumber Daya Manusia (SDM) Kapolri Irjen Pol Arief Sulistyanto. (rio)

Read More

Komandan Lanal Semarang Serahkan Barang Bukti Penangkapan Penyelewengan BBM Ke Polres Tuban

KABARPROGRESIF.COM : (Tuban) Komandan Pangkalan TNI Angkatan Laut (Danlanal) Semarang Lantamal V Kolonel Laut (P)  Heri Triwibowo, S.E.,  didampingi Pasops dan Pasintel serta Perwira Staf Lanal Semarang menyerahkan Barang Bukti berupa 1 unit truk tangki bermuatan solar  dengan kapasitas  13,5 Ton kepada Kapolres Tuban AKBP Nana Haryono,S.H., SIk, M.si., Senin (30/7/2018).

Penyerahan barang bukti dugaan penyelewengan berupa truk tersebut, terkait beberapa hari yang lalu Personil Posal Rembang dan anggota Sintel Lanal Semarang melaksanakan patroli darat di sekitar Wilayah Kabupaten Rembang sampai ke Wilayah Desa Bancar Kabupaten Tuban atau sektor paling Timur Wilayah Kerja Lanal Semarang, dalam patrolinya tim mencurigai gerak gerik dari truk tangki milik PT. BPE yang disinyalir melakukan pelanggaran hukum yakni mendistribusikan BBM solar bersubsidi dijual dengan harga Industri.

Setelah di periksa ternyata terbukti melakukan pelanggaran tersebut, sehingga oleh Danlanal Semarang dilaksanakan pelimpahan perkara kepada Polres Tuban.

Komandan Lanal Semarang menyampaikan bahwa Tempat Kejadian  Perkara di desa Sowan Bancar kabupaten Tuban yang merupakan wilayah Hukum Polres Tuban, maka seluruh barang bukti diserahkan ke Polres Tuban.

“Mengingat tempat  kejadian  perkara diwilayah hukum Polres Tuban, maka seluruh barang bukti kami serahkan ke Polres Tuban yang nantinya Proses Hukum akan di tangani oleh Polres Tuban,” ujarnya.

Kapolres Tuban mengucapakan banyak terimakasih kepada Komandan Lanal Semarang atas kerja samanya,  dan Kapolres Tuban berjanji akan mengusut tuntas kasus ini dan akan mengadakan swiping terhadap perusahaan perusahaan yang menggunakan jasa dari PT. BPE.

“Terima kasih kepada Komandan Lanal Semarang dan jajarannya atas bantuan dan kerjasamanya dalam menegakan hukum. Saya akan tindak lanjuti pelimpahan berkas perkara ini” ujar Kapolras Tuban.

Dalam penyerahan tersebut juga di saksikan oleh Komandan Kodim Tuban  Letkol Inf Nor Wicahyanto.

Usai penyerahan barang bukti ke Polres Tuban, Danlanal Semarang sekaligus berkunjung ke Kantor Pemerintah Kabupaten Tuban dan diterima oleh Wakil Bupati Tuban Ir.Noor Nahar Husein, dilanjutkan singgah di Kodim Tuban. Dalam kesemlatan itu, Danlanal meninjau Bangunan Baru Posal Tuban yang terletak di Desa Bancar Kabupaten Tuban.(arf)

Read More

Binti Rohma Mengaku Dicecar Seputar Pencairan Jasmas 2016

KABARPROGRESIF.COM: (Surabaya) Anggota DPRD Surabaya, Binti Rochma mengaku diperiksa penyidik Pidana Khusus (Pidsus) Kejaksaan Negeri (Kejari) Tanjung Perak seputar mekanisme pencairan dana hibah Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya tahun 2016 yang berbentuk jaring aspirasi masyarakat (Jasmas).

" Hanya mekanisme  pencairan jasmas. Itu aja." kata Binti Rocma ditemui awak media saat sedang istirahat, Senin (31/7/2018) 

Politisi dari Partai Golkar ini enggan berkomentar terlalu jauh, ketika ditanya berapa lokasi yang diajukan pada program Jasmas yang diusulkannya.

"  Aku ndak....eh...ndak perhatikan berapa lokasi." jelas Binti Rohma terbata-bata.

Tak hanya lokasi jasmas, Binti Rochma juga mengaku lupa berapa total nilai keseluruhan dalam program jasmas  yang diusulkannya.

" Wah, tambah gak hafal mas." tegasnya.

Binti memaparkan, tugas legislatif dalam program Jasmas ini hanya sebatas perantara antara masyarakat dengan Pemkot Surabaya

" Kita sebagai pengusul program masyarakat.Kita menyerap jaring aspirasi masyarakat." paparnya.

Seperti diberitakan kabarprogresif.com, muara adanya proyek yang didanai dari jasmas tersebut bermula dari seorang pengusaha berinisial 'ST' yang merupakan teman kuliah dari oknum Anggota DPRD Kota Surabaya bernisial 'D'.

Melalui tangan 'D' inilah para oknum legislator lainnya akhirnya mengikuti jejaknya dan pasrah bongkokan kepada 'D' mempromosikan program pengadaan terop, kursi, meja dan sound system tersebut ke para kepala RT dan RW di Surabaya.

Untuk menjalankan program itu, para legislator yang berkantor di jalan Yos Sudarso Surabaya tersebut menggunakan tangan konstituennya untuk meloby para RT maupun RW agar mau ikut dalam proyek jasmas tersebut.

Namun untuk menjalankan aksi tersebut pengusaha 'ST' tidak berjalan sendirian, ia di bantu tiga rekannya.

Pada akhirnya pengusaha 'ST' dan Oknum Legislator 'D' telah menyusun rencana untuk bisa mengolah agar proyek yang didanai dari APBD Surabaya itu bisa dimainkan.

Ternyata, sejak pengajuan proposal hingga pembuatan laporan pertanggung jawaban (LPJ) sudah dikonsepkan oleh 'ST' bersama tiga rekannya. Para ketua RT dan RW hanya tahu beres dan menerima fee sebesar 1 hingga 1,6 persen dari 'ST'.

Sebelum dugaan penyimpangan ini ditangani Kejari Tanjung Perak, ternyata kasus ini juga pernah diperiksa oleh Inspektorat Pemkot Surabaya. Dan hasilnya cukup mengejutkan.

Dalam pemeriksaan yang dilakukan, Inspektorat dengan jelas menyebut adanya perbuatan pidana pada pengadaan terop, kursi, meja dan sound system yang dicairkan dari dana hibah Jasmas Pemkot Surabaya periode tahun 2016.

Penyidikkan penyelewangan dana Jasmas ini mulai dilakukan pada 8 Februari 2018 lalu, berdasarkan surat perintah yang telah ditanda tangani Kajari Tanjung Perak, Rachmad Supriady, SH, MH, dengan Nomor Print-01/0.5.42/Fd.1/02/2018. (arf)

Read More

Diperiksa Kejari Tanjung Perak, Binti Rochma Anggota DPRD Surabaya Bawa Dua 'Pengawal'

KABARPROGRESIF.COM : (Surabaya) Ada yang aneh dalam pemeriksaan anggota DPRD Surabaya, Binti Rochma terkait adanya dugaan korupsi pada kasus dana hibah Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya tahun 2016 yang berbentuk jaring aspirasi masyarakat (Jasmas) oleh kejakaaan negeri (kejari) Tanjung Perak Senin (31/7/2018).

Dalam pemeriksaan itu, politisi dari partai Golkar tersebut tak datang sendirian. Binti Rochma juga membawa dua 'pengawalnya'.

Pemeriksaan Binti Rocma akhirnya kelar sekitar pukul 13.50 WIB. Anggota DPRD Surabaya ini lantas bergegas menuju mobilnya yang terparkir diluar gedung Kejari Tanjung Perak jalan Kemayoran Baru no. 1  Surabaya.

Sebelumnya, Binti Rochma anggota DPRD Surabaya memenuhi panggilan penyidik Kejari Tanjung Perak senin (31/7/2018)sekitar pukul 09.00 WIB.

Namun tepat pukul  11.50 WIB politisi dari Partai Golkar itu terlihat keluar dari ruang Pidsus Kejari Tanjung perak, namun bukan berarti Pemeriksaan tersebut telah selesai. Anggota DPRD Surabaya asal Partai Golkar ini hanya diijinkan untuk istirahat sebentar.

Sekitar pukul 12.30 WIB, Binti Rochma kembali masuk ke masuk  ruang Pidsus Kejari Tanjung Perak untuk diperiksa lagi.

Seperti diberitakan kabarprogresif.com, muara adanya proyek yang didanai dari jasmas tersebut bermula dari seorang pengusaha berinisial 'ST' yang merupakan teman kuliah dari oknum Anggota DPRD Kota Surabaya bernisial 'D'.

Melalui tangan 'D' inilah para oknum legislator lainnya akhirnya mengikuti jejaknya dan pasrah bongkokan kepada 'D' mempromosikan program pengadaan terop, kursi, meja dan sound system tersebut ke para kepala RT dan RW di Surabaya.

Untuk menjalankan program itu, para legislator yang berkantor di jalan Yos Sudarso Surabaya tersebut menggunakan tangan konstituennya untuk meloby para RT maupun RW agar mau ikut dalam proyek jasmas tersebut.

Namun untuk menjalankan aksi tersebut pengusaha 'ST' tidak berjalan sendirian, ia di bantu tiga rekannya.

Pada akhirnya pengusaha 'ST' dan Oknum Legislator 'D' telah menyusun rencana untuk bisa mengolah agar proyek yang didanai dari APBD Surabaya itu bisa dimainkan.

Ternyata, sejak pengajuan proposal hingga pembuatan laporan pertanggung jawaban (LPJ) sudah dikonsepkan oleh 'ST' bersama tiga rekannya. Para ketua RT dan RW hanya tahu beres dan menerima fee sebesar 1 hingga 1,6 persen dari 'ST'.

Sebelum dugaan penyimpangan ini ditangani Kejari Tanjung Perak, ternyata kasus ini juga pernah diperiksa oleh Inspektorat Pemkot Surabaya. Dan hasilnya cukup mengejutkan.

Dalam pemeriksaan yang dilakukan, Inspektorat dengan jelas menyebut adanya perbuatan pidana pada pengadaan terop, kursi, meja dan sound system yang dicairkan dari dana hibah Jasmas Pemkot Surabaya periode tahun 2016.

Penyidikkan penyelewangan dana Jasmas ini mulai dilakukan pada 8 Februari 2018 lalu, berdasarkan surat perintah yang telah ditanda tangani Kajari Tanjung Perak, Rachmad Supriady, SH, MH, dengan Nomor Print-01/0.5.42/Fd.1/02/2018. (arf)

Read More

Sempat Istirahat, Binti Rochma Lanjutkan Pemeriksaan

KABARPROGRESIF.COM : (Surabaya) Sekitar kurang lebih 4 jam menjalani pemeriksaan penyidik pidsus kejari tanjung perak, anggota DPRD Surabaya, Binti Rochma akhirnya keluar dari ruang Pidana Khusus (Pidsus) Kejari Surabaya.

Namun keluarnya politisi dari Partai Golkar ini dari ruang Pidsus Kejari Tanjung perak tepat pukul 11.50 wib ini bukan berarti Pemeriksaan tersebut telah selesai. Anggota DPRD Surabaya asal Partai Golkar ini hanya diijinkan untuk istirahat sebentar.

" Belum, masih istirahat. Nanti dilanjutkan lagi." Kata binti rohma.

Tepat pukul 01.30 WIB, Binti Rohma akhirnya masuk kembali ke ruang Pidsus Kejari Surabaya.

Seperti diberitakan kabarprogresif.com, muara adanya proyek yang didanai dari jasmas tersebut bermula dari seorang pengusaha berinisial 'ST' yang merupakan teman kuliah dari oknum Anggota DPRD Kota Surabaya bernisial 'D'.

Melalui tangan 'D' inilah para oknum legislator lainnya akhirnya mengikuti jejaknya dan pasrah bongkokan kepada 'D' mempromosikan program pengadaan terop, kursi, meja dan sound system tersebut ke para kepala RT dan RW di Surabaya.

Untuk menjalankan program itu, para legislator yang berkantor di jalan Yos Sudarso Surabaya tersebut menggunakan tangan konstituennya untuk meloby para RT maupun RW agar mau ikut dalam proyek jasmas tersebut.

Namun untuk menjalankan aksi tersebut pengusaha 'ST' tidak berjalan sendirian, ia di bantu tiga rekannya.

Pada akhirnya pengusaha 'ST' dan Oknum Legislator 'D' telah menyusun rencana untuk bisa mengolah agar proyek yang didanai dari APBD Surabaya itu bisa dimainkan.

Ternyata, sejak pengajuan proposal hingga pembuatan laporan pertanggung jawaban (LPJ) sudah dikonsepkan oleh 'ST' bersama tiga rekannya. Para ketua RT dan RW hanya tahu beres dan menerima fee sebesar 1 hingga 1,6 persen dari 'ST'.

Sebelum dugaan penyimpangan ini ditangani Kejari Tanjung Perak, ternyata kasus ini juga pernah diperiksa oleh Inspektorat Pemkot Surabaya. Dan hasilnya cukup mengejutkan.

Dalam pemeriksaan yang dilakukan, Inspektorat dengan jelas menyebut adanya perbuatan pidana pada pengadaan terop, kursi, meja dan sound system yang dicairkan dari dana hibah Jasmas Pemkot Surabaya periode tahun 2016.

Penyidikkan penyelewangan dana Jasmas ini mulai dilakukan pada 8 Februari 2018 lalu, berdasarkan surat perintah yang telah ditanda tangani Kajari Tanjung Perak, Rachmad Supriady, SH, MH, dengan Nomor Print-01/0.5.42/Fd.1/02/2018. (arf)

Read More

Giliran Binti Rochma, Anggota DPRD Surabaya Diperiksa Kejari Tanjung Perak Terkait Kasus Jasmas 2016

KABARPROGRESIF.COM : (Surabaya) Satu persatu anggota DPRD surabaya yang mengetahui adanya dugaan korupsi pada kasus dana hibah Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya tahun 2016 yang berbentuk jaring aspirasi masyarakat (Jasmas)bakal mendapat giliran pemerikaaan oleh kejakaaan negeri (kejari) Tanjung Perak.

Kali ini giliran anggota DPRD Surabaya Binti Rochma diperikaa penyidik pidana khusus (pidsus) kejari tanjung perak selasa (31/7/2018).

Politisi dari partai golkar tersebut datang ke kejari tanjung perak di jalan kemayoran baru no 1 sekitar pukil 09.00 WIB.

Saat datang Binti Rohma langsung menjalani pemeriksaan penyidik pidsus kejari tanjung perak di lantai II Kejari Tanjung Perak.

Hingga pukul 11.00 WIB, Binti Rochma belum keluar dari ruang pidsus. Ia masih menjalani pemeriksaan.

Sayangnya pemeriksaan Binti Rochma tertutup rapat, tak satu pun penyidik pidsus berani memberikan komentar terkait seputar pemeriksaannya.

Seperti diberitakan kabarprogresif.com, muara adanya proyek yang didanai dari jasmas tersebut bermula dari seorang pengusaha berinisial 'ST' yang merupakan teman kuliah dari oknum Anggota DPRD Kota Surabaya bernisial 'D'.

Melalui tangan 'D' inilah para oknum legislator lainnya akhirnya mengikuti jejaknya dan pasrah bongkokan kepada 'D' mempromosikan program pengadaan terop, kursi, meja dan sound system tersebut ke para kepala RT dan RW di Surabaya.

Untuk menjalankan program itu, para legislator yang berkantor di jalan Yos Sudarso Surabaya tersebut menggunakan tangan konstituennya untuk meloby para RT maupun RW agar mau ikut dalam proyek jasmas tersebut.

Namun untuk menjalankan aksi tersebut pengusaha 'ST' tidak berjalan sendirian, ia di bantu tiga rekannya.

Pada akhirnya pengusaha 'ST' dan Oknum Legislator 'D' telah menyusun rencana untuk bisa mengolah agar proyek yang didanai dari APBD Surabaya itu bisa dimainkan.

Ternyata, sejak pengajuan proposal hingga pembuatan laporan pertanggung jawaban (LPJ) sudah dikonsepkan oleh 'ST' bersama tiga rekannya. Para ketua RT dan RW hanya tahu beres dan menerima fee sebesar 1 hingga 1,6 persen dari 'ST'.

Sebelum dugaan penyimpangan ini ditangani Kejari Tanjung Perak, ternyata kasus ini juga pernah diperiksa oleh Inspektorat Pemkot Surabaya. Dan hasilnya cukup mengejutkan.

Dalam pemeriksaan yang dilakukan, Inspektorat dengan jelas menyebut adanya perbuatan pidana pada pengadaan terop, kursi, meja dan sound system yang dicairkan dari dana hibah Jasmas Pemkot Surabaya periode tahun 2016.

Penyidikkan penyelewangan dana Jasmas ini mulai dilakukan pada 8 Februari 2018 lalu, berdasarkan surat perintah yang telah ditanda tangani Kajari Tanjung Perak, Rachmad Supriady, SH, MH, dengan Nomor Print-01/0.5.42/Fd.1/02/2018. (arf)

Read More

Jelang Buka Pendidikan Wadan Kodiklatal Inspeksi Kaporlap Dikmaba TNI AL

KABARPROGRESIF.COM : (Surabaya) Jelang pelaksanaan Pembukaan Pendidikan Pertama Bintara Prajurit Karier (Dikmaba PK) TNI AL Angkatan ke-38 gelombang I tahun 2018, Wakil Komandan Komando Pembinaan Doktrin, Pendidikan dan Latihan TNI Angkatan Laut (Wadan Kodiklatal) Laksma TNI Sugeng Ing Kaweruh, S.E., M.M melaksanakan Inspeksi Perlengkapan Perorangan Lapangan (Kaporlap) di Lapangan Candra Dimuka Pusat Latihan Pendidikan dasar Kemiliteran (Puslatdiksarmil) Juanda Sidoarjo.

Inspeksi Kaporlap ini  dalam rangka persiapan Pembukaan Dikmaba PK TNI AL Angkatan ke 38 gelombang I tahun 2018 yang rencananya dibuka langsung Komandan Kodiklatal Laksda TNI Darwanto, S.H., M.A.P. Adapun pendidikan tersebut diikuti 550 siswa terbaik dari seluruh wilayah Indonesia setelah sebelumnya melaksanakan seleksi yang cukup ketat. Dari 550 personil tersebut terdiri 434 siswa pria dan 116 siswa Dimaba wanita.

Kelengkapan perorangan yang mendapat inspeksi orang nomor dua dijajaran Kodiklatal tersebut mulai dari topi/pet, baju Pakaian Dinas Lapangan, sepatu, ransel, ponco, sabuk, hingga pakaian dalam dan peralatan mandi. Bagi kaporlap yang tidak sesuai dengan ukuran tubuh, dikembalikan kepada dinas untuk selanjutnya diganti yang sesuai dengan ukuran.

Sebelum mengakhiri Inspeksi, Wadan Kodiklatal ini menyampaikan ucapan selamat atas keberhasilan siswa dalam seleksi masuk Dikmaba PK TNI AL, sekaligus berharap dalam menempuh pendidikan di Puslatdiksarmil agar dilaksanakan dengan sungguh-sungguh dan senatiasa menjaga kesehatan hingga akhir pendidikan.

Dalam melaksanakan Sidak tersebut, Wadan Kodiklatal Laksma TNI Sugeng Ing Kaweruh, S.E., M.M didampingi oleh pejabat utama Kodiklatal diantaranya  Dirum Kodiklatal Laksma TNI Bernard  Setyo Budiheruyono, Paban IV Log Dium, Paban 1 Rendik, Danpuslatdiksarmil Kolonel Mar Agus Dwi Laksana, para  Komandan Kodik dan para Komandan Pusdik di jararan Kodiklatal. (arf)

Read More

Kota Surabaya Dipercaya Menjadi Tuan Rumah Kongres UCLG ASPAC ke-7

KABARPROGRESIF.COM : (Surabaya) Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya kembali dipercaya menjadi tuan rumah event berskala internasional. Kali ini, Kota Surabaya dipercaya menjadi tuan rumah kongres United Cities and Local Governments Asia-Pacific (UCLG ASPAC), ke-7. Kongres berskala internasional ini, akan diselenggarakan pada tanggal 11 sampai 15 September 2018.

Fulvia selaku Media and Communication UCLG ASPAC mengatakan Kota Surabaya akan menjadi tuan rumah kongres UCLG ASPAC ke-7. Kongres dua tahunan ini, akan mempertemukan para pemimpin daerah atau aktor-aktor kunci pembangunan di Negara se-Asia Pasifik, dengan pertumbuhan ekonomi yang kuat.

“Dalam kongres tahun ini, kami memilih tema “Pembangunan Inovasi untuk Kota Berkelanjutan”, sesuai dengan konteks global dan kebutuhan dari setiap pemerintah daerah yang ada,” kata dia, saat menggelar konferensi pers di kantor Bagian Humas Pemkot Surabaya, Senin, (30/07/18).

Fulvia menjelaskan UCLG adalah asosiasi organisasi pemerintah daerah yang diakui oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) yang berpusat di Barcelona. Asosiasi ini, bertujuan untuk membantu memfasilitasi pemerintah daerah untuk melakukan fungsinya dalam mengembangkan daerahnya. Wujudnya, seperti program pelatihan kepada Pemerintah Daerah (pemda) khususnya di asia pasifik. Dan berbagai implementasi project-project di empat sub region, yakni asia tenggara, selatan, timur, dan pasifik.

“Di Indonesia, saat ini yang terbaru kami lakukan yakni program implementasi Sustainable Development Goals (SDGs), berupa lokalisasi SDGs di pemda-pemda di Indonesia, kami berkerjasama dengan Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri),” urainya.

Di Surabaya sendiri, pihaknya telah melakukan implementasi project dalam pengembangan ruang publik di daerah Kedinding, Keputih dan Ketandan Surabaya. “Lalu di kawasan Asia Selatan, yang kami jalankan yakni project sanitasi," imbuhnya.

Sebagai organisasi, lanjut dia, pihaknya mempunyai kepengurusan yang rutin melakukan pertemuan pada setiap enam bulan dan dua tahunan. Menariknya, pertemuan dua tahunan ini yang paling dinantikan oleh setiap pemimpin daerah. “Nantinya, kongres ini akan diikuti sekitar 800 orang dari Negara se Asia Pasifik.  Ranah diskusinya sangat luas, kami mengudang partner bukan hanya dari asia pasifik, namun juga global,” ujar Fulvia.

Marcelino Pandin selaku Policy Adviser UCLG ASPAC menuturkan kongres UCLG ASPAC adalah kongres skala dunia. Tujuan diselenggarakannya kongres ini adalah untuk memperkuat komitmen dan kapasitas pemimpin daerah dalam menciptakan konektivitas yang lebih baik untuk mencapai Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDG).

“UCLG ASPAC bertujuan untuk menyuarakan suara-suara dari anggotanya. UCLG ini, mendiseminasikan praktek-praktek yang dianggap terbaik,” katanya.

Sementara itu, Pemkot Surabaya menyambut baik atas dipercayanya Surabaya menjadi tuan rumah kongres UCLG ASPAC ke-7. Kasubag Luar Negeri Bagian Administrasi Kerjasama Pemkot Surabaya Yanuar Hermawan mengatakan Event UCLG ASPAC tentunya membawa dampak positif bagi Kota Surabaya. Disamping para tamu delegasi dapat belajar langsung dengan kunjungan lapangan, pastinya melalui acara ini, perekonomian Kota Surabaya juga akan meningkat.

“Secara prinsip Pemkot Surabaya siap untuk menjadi tuan rumah kongres ke tujuh ini. Dan kami ingin memberikan pengalaman yang baik kepada para tamu, yang nantinya terdiri dari kepala daerah di asia pasifik dan juga pemangku kepentingan pembangunan kota yang berkelanjutan,” kata dia.

Menurutnya, Pemkot Surabaya sudah menyiapkan berbagai fasilitas bagi para tamu yang akan mengikuti jalannya kongres. Seperti layanan relation officer untuk setiap delegasi, dan fasilitas transportasi lokal selama berada di Surabaya. Mulai penjemputan dan pengantaran bandara, hingga transportasi dari hotel ke venue.

“Selain itu juga akan ada welcome dinner yang diselenggarakan di Balai Kota. Disela-sela kongres, juga akan ada city tour di beberapa tempat. Selain itu, juga ada technical visit, kunjungan di berbagai tempat yang sesuai dengan tema bahasan kongres ini,” terangnya.

Sementara itu, Kasubag Layanan dan Informasi Bagian Humas Pemkot Surabaya Jefry S. menambahkan rangkaian acara akan dilaksanakan mulai tanggal 11 sampai 15 September 2018. Namun openingnya, akan dilaksanakan pada tanggal 13 September 2018. Sementara untuk venue utama akan dipusatkan di Dyandra Convention Hall.

“Disitu nanti akan berkumpul seluruh kepala daerah, baik dari Indonesia maupun mancanegara,” jelasnya.

Pihaknya sekaligus mengundang rekan-rekan media untuk mengikuti rangkaian acara UCLG ASPAC ke-7 ini, dengan melakukan registrasi secara online. Karena menurutnya, kongres ini berskala internasional, yang pengamanannya langsung dari Polda Jawa Timur. Ia menyarankan untuk rekan-rekan media yang ingin mengikuti jalannya kongres, bisa melakukan registrasi terlebih dahulu secara online. Yang nantinya akan mendapat ID card dengan dilengkapi QR code.

”Kami akan buka online registrasinya di bulan Agustus, nanti akan kita sampaikan,” tutupnya. (arf)

Read More

Mantan Dirut PT Quadra Solutions Dihukum Bayar Rp. 20,7 Miliar Terkait Korupsi E-KTP

KABARPROGRESIF.COM : (Jakarta) Mantan Direktur Utama PT Quadra Solution, Anang Sugiana Sudihardjo, dihukum membayar uang pengganti sebesar Rp 20,7 miliar.

Menurut hakim, Anang terbukti diperkaya dalam kasus korupsi pengadaan Kartu Tanda Penduduk berbasis elektronik (e-KTP).

"Apabila tidak dibayar dalam waktu sebulan sesudah putusan ini berkekuatan hukum tetap, maka harta bendanya akan disita dan dilelang. Apabila tidak punya harta, maka dipidana selama 5 tahun penjara," ujar ketua majelis hakim Frangky Tambuwun di Pengadilan Tipikor Jakarta, Senin (30/7/2018).

Anang sebelumnya dituntut membayar uang pengganti Rp 39 miliar.

Namun, dalam tahap penyidikan, Anang sudah menyerahkan uang kepada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) sebesar Rp 18,9 miliar.

Dia divonis 6 tahun penjara dan diwajibkan membayar denda Rp 1 miliar subsider 4 bulan kurungan.

Anang terbukti telah ikut merugikan negara Rp 2,3 triliun dalam proyek pengadaan e-KTP.

Selain itu, Anang memperkaya korporasi, sejumlah anggota DPR, dan pejabat Kementerian Dalam Negeri.

Anang dianggap terlibat dalam pemberian suap terkait proses penganggaran proyek e-KTP di DPR RI, untuk tahun anggaran 2011-2013. Salah satunya kepada Ketua Fraksi Golkar, Setya Novanto.

Selain itu, Anang dinilai terlibat dalam mengarahkan dan memenangkan Konsorsium PNRI menjadi pelaksana proyek pengadaan e-KTP.

Selanjutnya, Anang ikut mengondisikan proses lelang bersama Andi Agustinus alias Andi Narogong.

Salah satunya, membuat dokumen penawaran dan spesifikasi teknis yang telah disetujui oleh panitia lelang.

Tujuannya, agar Konsorsium dimenangkan oleh panitia lelang. Dalam proyek ini, PT Quadra Solution diperkaya sebesar Rp 79 miliar. (rio)

Read More

Bawa Narkoba, Wadir Narkoba Polda Kalbar Bakal Terkena Sanksi Pemecatan

KABARPROGRESIF.COM : (Jakarta) Kepolisian Republik Indonesia (Polri) sementara dicopot dari jabatannya sebagai Wakil Direktur Reserse Narkoba Polda Kalimantan Barat lantaran kedapatan membawa narkoba di Bandara Internasional Soekarno-Hatta, Tangerang.

Kepala Bagian Penerangan Umum Divisi Humas Polri Brigjen Pol M Iqbal menyatakan, oknum polisi tersebut berinisial H seketika itu langsung diamankan di Divpropam Mabes Polri.

Ia pun diperiksa secara maraton.

"Dicopot dari jabatan Wadirserse Narkoba di Kalimantan Barat," kata Iqbal di Polda Metro Jaya, Senin (30/7/2018).

Iqbal mengungkapkan, H diperiksa secara maraton di Polda Metro Jaya.

Ia juga diperiksa lantaran melanggar kode etik profesi.

Iqbal menyatakan, H bisa saja dipecat sebagai anggota kepolisian. Pasalnya, ia sudah melanggar kode etik sebagai penegak hukum dengan membawa narkoba.

"Bisa jadi dipecat. Akan ada sidang berkali-kali. Prinsipnya tindakan tegas, bisa dipecat dan proses terus berjalan," sebut Iqbal.

H diamankan petugas Aviation Security (Avsec) di Terminal 1 A Bandar Udara (Bandara) Internasional Soekarno-Hatta (Soetta), di Tangerang, Banten, Sabtu (28/7/2018).

Kapolri Jenderal Pol Tito Karnavian langsung mencopot jabatan Wakil Direktur Reserse Narkoba Polda AKBP H usai tertangkap tangan membawa serbuk putih diduga sabu sekitar 23,8 gram.

Pencopotan ini dilakukan Kapolri melalui Surat Telegram Nomor ST/1855/VII/KEP./2018 yang dikeluarkan pada Sabtu (28/7/2018) dan ditandatangani Asisten Sumber Daya Manusia (SDM) Kapolri Irjen Pol Arief Sulistyanto. (rio)

Read More

Kelompok Tani dan Satgas Raider 500/Sikatan Tanam Padi Bersama

KABARPROGRESIF.COM : (Boven Digoel, Papua) Satgas Pamtas Yonif Raider 500/Sikatan tak henti-hentinya untuk terus memberikan yang terbaik ke masyarakat di wilayah perbatasan, terlebih warga di Kabupaten Boven Digoel, Papua.

Dalam kepeduliannya saat ini, beberapa personel Pamtas itu terlihat asyik membantu petani Kampung Anren memanen padi jenis Gogo.

Bahkan, bantuan yang diberikan oleh personel Satgas itu, mendapat dukungan dari warga sekitar, khususnya kelompok tani di desa itu.

“Bapak-bapak ini sering membantu warga disini. Semua bantuan dilakukan dengan cuma-cuma,” kata Daniel (67) Ketua kelompok tani desa Anren, Distrik Mindiptana, Papua. Senin, (30/7/2018).

Daniel menambahkan, pada bulan Juni lalu, warga bersama personel Satgas Raider 500/Sikatan, melakukan penanaman bibit padi jenis gogo di lahan yang saat ini sudah mencapai masa panen tersebut.

“Kurang lebih luasnya satu hektar. Kebetulan, yang menanam waktu itu warga bersama bapak-bapak Satgas ini,” ujarnya.

Sementara itu, hal itu mendapat tanggapan dari Dansatgas Pamtas Yonif Raider 500/Sikatan, Letkol Inf Sidik Wiyono. Ia menuturkan, dirinya bersama personelnya tak akan berhenti begitu saja dalam memberikan konstribusi ke masyarakat di wilayah perbatasan.

“Meskipun kami mau mendekati masa purna tugas, bukan berarti membuat kami untuk berhenti memberikan yang terbaik kepada warga disini,” tegas Dansatgas Pamtas Yonif Raider in.

Dirinya berharap, momentum panen padi saat ini, bisa menjadi pelopor bagi warga Papua lainnya yang ingin menjadikan Tanah Papua sebagai salah satu sumber ketahanan pangana masyarakat.

“Ini patut untuk dijadikan contoh oleh warga lainnya, supaya bisa memanfaatkan lahan kosong yang berada di sekitarnya,” pintanya. (andre)

Read More