Selasa, 07 Agustus 2018


KABARPROGRESIF.COM : (Jakarta) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menjadwalkan pemeriksaan terhadap Kepala Lapas Sukamiskin Wahid Husen dan ajudannya, Hendry Saputra, terkait kasus dugaan penerimaan suap untuk pemberian fasilitas, perizinan dan lainnya di Lapas Sukamiskin.

"Yang bersangkutan diperiksa sebagai tersangka," ujar Juru Bicara KPK Febri Diansyah, saat dikonfirmasi Selasa (7/8/2018).

Selain keduanya, KPK juga memanggil narapidana kasus korupsi Fahmi Darmawansyah dan narapidana kasus umum Andri Rahmat.

Fahmi diperiksa sebagai saksi untuk Andri. Sedangkan, Andri diperiksa untuk Fahmi. Dalam kasus ini, Fahmi Darmawansyah yang merupakan narapidana kasus korupsi di Lapas Sukamiskin disangka menyuap Kepala Lapas Wahid Husein.

KPK menduga Fahmi dibantu Hendry Saputra dan Andri Rahmat dalam menjalankan aksinya menyuap Wahid.

Hendry adalah staf Wahid, sementara Andri adalah napi kasus pidana umum yang berstatus tahanan pendamping.

Fahmi diduga menyuap Wahid Husen agar diberikan fasilitas dan kemudahan yang seharusnya tidak ia dapatkan.

Suap yang diberikan berupa uang dan dua unit mobil. KPK menyita dua unit mobil, yaitu Mitsubishi Triton Exceed warna hitam dan Mitsubishi Pajero Sport Dakkar warna hitam. Ada juga uang total Rp 279.920.000 dan 1.410 dollar Amerika Serikat. (rio)


KABARPROGRESIF.COM : (Surabaya) Wali Kota Surabaya Tri Rismaharini bertindak cepat dalam membantu menangani dan mengobati Farel, si anak berkebutuhan khusus (ABK) yang menderita banyak kelainan. Bahkan, Wali Kota Risma juga langsung membentuk tim khusus untuk menangani bocah delapan tahun ini.

Wali Kota Risma mengatakan keluarga Farel ini berasal dari keluarga yang kurang mampu, sehingga ketika awal diketahui ada ABK yang sakit lumayan parah, Wali Kota Risma langsung meminta Dinas Kesehatan Surabaya untuk menyelamatkan anak itu. Bahkan, ia langsung meminta bocah yang kos bersama ayahnya di Bulak Cumpat 2/26, Kecamatan Bulak ini untuk dibawa ke RSUD Dr. Soewandhie untuk dilakukan pemeriksaan awal.

“Ternyata, penyakitnya bermacam-macam, ada kelainan jantung, hiperaktif, autis dan matanya ada masalah,” kata Wali Kota Risma seusai menggelar pertemuan dengan tim khusus di ruang kerjanya, Selasa (7/8/2018).

Setelah itu, Wali Kota perempuan pertama di Kota Surabaya ini langsung meminta Dinas Kesehatan Surabaya untuk membentuk tim dokter dalam menangani penyakit anak ini. Sebab, dia tidak ingin terjadi kasus serupa seperti Ibam, ABK yang agak terlambat konsultasinya ke dokter. Kini, Ibam tuna netra dan sekolah di salah satu sekolah disabilitas di Surabaya.

Akhirnya, terbentuklah tim khusus yang terdiri dari berbagai dokter spesialis, mulai dokter spesialis mata, dokter anak, dokter anestesi, psikiatri, psikolog dan dokter mata. Pada saat bertemu tim ini, Wali Kota Risma berkali-kali meminta tolong untuk dilakukan pengobatan terbaik kepada Farel, karena apabila dia berhasil sembuh, maka tidak akan membebani orang tuanya lagi.

“Sekarang sudah dibentuk tim, namanya manusia kan harus berusaha dulu, nanti persoalan hasilnya di tangan Tuhan, bukan saya lagi, tapi saya kan wajib untuk menyelamatkan anak ini karena saya sudah tahu. Tim inilah nanti yang akan membantu Farel,” ujarnya.

Sementara itu, Diki Hermawan, salah satu tim khusus para dokter mengatakan pertemuannya dengan Wali Kota Risma itu sebagai dukungan dan support Pemkot Surabaya terhadap Farel. Selain itu, mereka juga mendiskusikan tindaklanjut penanganan Farel, terutama operasi matanya.

“Yang kami tindaklanjuti sementara ini kondisi matanya, karena mungkin tidak hanya matanya saja yang mengalami kelainan,” kata Diki.

Dokter Spesialis Mata RSUD Dr Soetomo ini juga mengaku curiga bahwa Farel ini memang ada suatu kelainan bawaan, karena kelainannya itu tidak hanya pada matanya saja, tapi juga ada gangguan perilaku dan ada kelainan jantung.

“Tapi, kalau dilihat dari kondisinya bisa sampai besar, maka kemungkinan kelainan jantungnya tidak terlalu signifikan,” tegasnya.

Diagnosa sementara, lanjut Diki, mata kanan Farel didapatkan ada kekeruhan di dalam bola matanya dan didapatkan pula penebalan di selaput retinanya atau selaput saraf matanya. Sedangkan di mata kirinya, bola mata Farel memang kecil, karena diameter bola matanya hanya 15,9 mm, padahal normalnya sekitar 20-22 mm.

 “Yang jelas setelah ini akan kami masukkan ke kamar operasi dengan bius total. Nanti, akan kami evaluasi matanya, andaikata ada sesuatu matanya yang bisa diperbaiki, maka akan kami perbaiki. Tapi kalau tidak, kami akan sampaikan sesuai kondisi di lapangan. Kami akan diagnosa semuanya dan kita sudah persiapkan di RSUD Dr Soetomo,” pungkasnya. (arf)


KABARPROGRESIF.COM : (Surabaya) Pangkalan Utama TNI AL V (Lantamal V) melalui Dinas Potensi Maritim (Dispotmar) menggelar Pendidikan Pendahuluan Bela Negara bagi siswa SMK KAL 2 Surabaya, Selasa (7/8).

Pgs. Kadispotmar Lantamal V Letkol Laut (P) Roni S. mewakili Komandan Pangkalan Utama TNI AL (Danlantamal V) Laksamana Pertama TNI Edwin, S.H. membuka Pendidikan Pendahuluan Bela Negara SMK KAL 2 Surabaya yang diikuti 39 orang ini di Balai Prajurit Achmad Ichsan,  Komplek TNI AL Tony Sukaton, Jl. Kalianak Timur,  Surabaya.

Tampak hadiri oleh para Kasatker/Kadis Lantamal V Kepala Sekolah SMK KAL 2 Surabaya beserta staf pembimbing dan para pelatih.

Komandan lantamal V dalam amanatnya yang dibacakan Pgs. Kadispotmar mengatakan kesadaran bela negara itu penting untuk ditanamkan kepada seluruh warga negara, sebagai bentuk revolusi mental sekaligus untuk membangun daya tangkal bangsa dalam menghadapi kompleksitas ancaman guna mewujudkan ketahanan nasional yang tangguh berkarakter sesuai dengan nilai-nilai luhur bangsa dan agama.

Untuk itu lanjutnya,  TNI Angkatan alaut dalam hal ini Lantamal V mempunyai tugas dan fungsi pemberdayaan wilayah pertahanan laut (dawilhanla) diwilayah kerjanya,  salah satunya pembinaan sumber daya manusia dengan melaksanakan kegiatan berbagai bidang guna membantu pemerintah dalam mensejahterakan pembinaan ketahanan wilayah, lingkungan pendidikan melakukan tindakan nyata pada pendidikan pendahuluan bela negara.

Upaya mempertahankan kelangsungan hidup bangsa dan negara sebagai nilai dasar bela negara ini, mencakup cinta tanah air, sadar berbangsa dan bernegara, yakin pada pancasila sebagai ideologi negara, rela berkorban untuk bangsa dan negara serta memiliki kemampuan bela negara.

Danlantamal V berharap melalui bela negara akan terbangun karakter disiplin, optimisme, taat hukum, bekerja keras untuk bangsa dan negara, melaksanakan perintah tuhan sesuai agamanya masing-masing guna turut menjamin kelangsungan hidup bangsa dan negara. (arf)


KABARPROGRESIF.COM : (Jakarta) Direktur Utama PLN Sofyan Basir kembali mendatangi gedung Merah Putih Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) sekitar pukul 10.00 WIB, Selasa (7/8/2018).

Dengan mengenakan kemeja putih lengan panjang, ia langsung memasuki lobi gedung KPK dan tak banyak berkomentar.

Nama Sofyan tak tercantum dalam agenda pemeriksaan hari ini. Pihak KPK juga belum mengonfirmasi agenda pemeriksaan terhadap Sofyan.

Saat ditanya apakah kedatangannya untuk diperiksa sebagai saksi dalam kasus dugaan suap terkait kesepakatan kontrak kerja sama pembangunan PLTU Riau-1, Sofyan hanya menjawab singkat.

"Yes, iya," kata dia.

Sofyan tak menghadiri agenda pemeriksaan pada Selasa (31/7/2018) lalu. Pada waktu itu, ia telah menyampaikan surat ketidakhadirannya karena memiliki tugas lain.

Dalam kasus ini, KPK menetapkan Wakil Ketua Komisi VII DPR Eni Maulani Saragih sebagai tersangka kasus suap terkait kesepakatan kontrak kerja sama pembangunan PLTU Riau-1 di Provinsi Riau.

Politisi Partai Golkar itu ditangkap KPK saat sedang berada di kediaman Idrus Marham. Eni diduga menerima suap sebesar Rp 500 juta yang merupakan bagian dari commitment fee 2,5 persen dari nilai proyek kontrak kerja sama pembangunan PLTU Riau-1. Fee tersebut diberikan oleh Johannes Budisutrisno Kotjo, pemegang saham Blackgold Natural Resources Limited.

Diduga, suap diberikan agar proses penandatanganan kerja sama terkait pembangunan PLTU Riau-1 berjalan mulus. (rio)


KABARPROGRESIF.COM : (Tetewang) Meskipun baru melaksanakan tugas kurang dari sepekan, namun rupanya Satgas Yonif 731/Kabaresi langsung action.

Hal tersebut terbukti dengan penggagalan upaya penyelundupan ratusan plastik illegal jenis cap tikus yang dibawa oleh seorang ibu untuk di edarkan di wilayah Kota Ternate.

Kegiatan penangkapan tersebut berawal dari laporan masyarakat yang menyebutkan bahwa adanya upaya penyelundupan minuman keras yang dibungkus rapi dalam kardus dan dibawa dengan menggunakan mobil lintas dengan ciri-ciri tertentu tujuan sofifi.

Mendapatkan laporan tersebut kemudian Danpos Sertu Nurmansyah melakukan koordinasi dengan Bhabinkamtibmas Brigpol Jainudin.

Bakri lantas melakukan pengintaian, setelah mobil yang dicurigai melintas kemudian diberhentikan dan dilakukan pemeriksaan serta didapatkan 4 karton yang berisi ratusan kantong minuman keras jenis captikus berhasil diamankan berikut pemiliknya ironinya seorang perempuan yang telah berumur.

Atas penangkapan tersebut kemudian barang bukti langsung dilaksanakan pemusnahan di tempat yang disaksikan langsung oleh pemilik, sedangkan pemilik tersebut dipersilahkan melanjutkan perjalanan setelah diberikan himbauan dan membuat surat pernyataan tidak akan mengulangi perbuatan serupa dan apabila tertangkap akan diproses sesuai hukum pidana yang berlaku.

Sementara itu, Dansatgas Yonif 731/Kabaresi Letkol Inf Indra Hirawanto secara terpisah menyampaikan bahwa pihaknya turut serta dalam memberantas peredaran miras di Maluku Utara dalam hal ini kita lakukan tindakan preventif penjagaan di jalur-jalur rawan penyelundupan barang haram tersebut.

Untuk langkah awal kita lakukan tindakan Soft Force kepada para pelaku dengan menggandeng aparat Kepolisian diharapkan dapat memberikan efek jera terhadap pelaku-pelaku pengedar minuman keras di Wilayah Maluku Utara. (andre)


KABARPROGRESIF.COM : (Surabaya) Wali Kota Surabaya Tri Rismaharini memaparkan hasil kunjungannya di dua negara yakni Jepang dan Liverpool beberapa waktu lalu. Terdapat beberapa bantuan yang akan dilakukan Liverpool dan Jepang untuk Surabaya.

Wali Kota Risma – sapaan akrabnya mengatakan, proses pengolahan air limbah rumah sakit (IPAL) antara Kota Surabaya dengan Jepang akan segera dilangsungkan. Pasalnya, kata Risma, hasil perhitungan biaya yang dibutuhkan ternyata lebih murah dibandingkan sebelumnya.

“Nanti saya coba menghadap pak Presiden supaya proses ini bisa dilangsungkan,” ujarnya saat ditemui di ruang kerjanya, Senin (6/8/2018).

Alasan Wali Kota Risma meminta agar proses IPAL rumah sakit segera dijalankan karena saat ini, kondisi rumah sakit mengalami kesulitan membuang limbah dan kondisinya tidak bisa ditunda lagi.

“Tahun depan kita harus realisasi karena sangat sifatnya mendesak,” tegasnya.

Proses pembuangan limbah IPAL rumah sakit sendiri, lanjut Wali Kota Risma, Pemkot Surabaya akan membangun rumah sakit. Selanjutnya, pihak rumah sakit di seluruh Surabaya akan membayar biaya pengolahannya.

Risma pun menegaskan, pembuangan IPAL rumah sakit hanya dikhususkan untuk rumah sakit Surabaya dengan alasan lahan yang terbatas.

“Nggak mungkin kita nangani yang lain,” imbuhnya.

Lebih lanjut, Wali Kota Perempuan di Surabaya juga menyampaikan beberapa bantuan yang ditawarkan Wakil Wali Kota Liverpool Gary Milliar bagi Surabaya salah satunya, mendatangakn guru bagi anak-anak berkebutuhan khusus.

“Nanti mereka akan mendidik dan membuat pelatihan agar anak-anak tersebut mandiri,” jelasnya.

Wali Kota Risma juga menjelaskan, Liverpool telah menyiapkan galeri yang mana di dalamnya terdapat aktivitas desainer, cat walk, produsen garmen, kopi dan akan menjual produk UKM Surabaya disana.

“Sebenarnya galerinya sudah siap dan akan dilaunching bersama saya beberapa waktu lalu, tapi karena ada peristiwa bom Surabaya, akhirnya dilaunching sendiri sama mereka,” terang Wali Kota sarat akan prestasi itu.

Selama di Liverpool, dirinya  juga meninjau Co working space dengan harapan para delegasi Liverpool tertarik untuk datang melihat co working space yang ada di Surabaya, mengingat pada bulan September akan ada acara internasional Start Up Nation Summit.

“Nanti beberapa dari mereka siap untuk membimbing anak-anak start up Surabaya agar bisa masuk dunia internasional,” pungkas Wali Kota Risma. (arf)


KABARPROGRESIF.COM : (Cilacap) Komandan Pangkalan Angkatan Laut (Lanal) Cilacap Lantamal V Kolonel Laut (P) Teguh Iman Wibowo menyambut baik keinginan Polres Cilacap untuk mengirimkan 10 personil Lanal Cilacap turut serta melaksanakan pengisian dan pengambilan gambar maupun video yang bertemakan Sinergitas TNI-Polri. Senin (06/08).

Kesepuluh personil Lanal Cilacap bergabung dengan beberapa personil Kodim Cilacap, Polres Cilacap dan Korps Brimob Kroya untuk melaksanakan pengambilan gambar dan video yang mengambil lokasi di Kali Empat dan Mercusuar Cimiring Pulau Nusakambangan.

Sebelum pelaksanaan dokumentasi, terlebih dahulu dilaksanakan Apel Pasukan yang diambil oleh Kasatpolairud Polres Cilacap AKP Huda Syafi'i di Area Pos obyek vital Teluk Penyu, untuk selanjutnya seluruh personil/pasukan yang terlibat berangkat menuju Pulau Nusakambangan dengan menggunakan 5 perahu fiber milik Paguyuban Andongan Teluk Penyu.

Rencananya pengambilan gambar dan video Sinergitas TNI-Polri ini dibuat dan dipublikasikan dalam rangka Peringatan Hari Kemerdekaan Republik Indonesia Ke-73. (arf)


KABARPROGRESIF.COM : (Jakarta) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memperpanjang masa penahanan terhadap tersangka Bupati Labuhanbatu Pangonal Harahap.

Pangonal terjerat kasus dugaan penerimaan suap terkait proyek-proyek di lingkungan Kabupaten Labuhanbatu Tahun Anggaran 2018.

Pelaksana Harian (Plh) Kepala Biro Humas KPK Yuyuk Andriati mengungkapkan, perpanjangan penahanan dilakukan selama 40 hari.

"PHH (Pangonal Harahap, Bupati Labuhanbatu), perpanjangan penahanan dilakukan dari tanggal 7 Agustus 2018 sampai dengan 15 September 2018," kata Yuyuk, Senin (6/8/2018).

Perpanjangan masa penahanan juga dilakukan terhadap tersangka pemberi suap, yaitu pemilik PT Binivan Konstruksi Abadi Effendy Sahputra.

"ES (Effendy Sahputra), perpanjangan penahanan dilakukan dari tanggal 8 Agustus 2018 sampai dengan 16 September 2018," ujar dia.

Dalam kasus ini, KPK menduga pemberian uang dari Effendy kepada Pangonal terkait proyek-proyek di lingkungan Kabupaten Labuhanbatu Tahun Anggaran 2018.

"Bukti transaksi sebesar Rp 576 juta dalam kegiatan ini diduga merupakan bagian dari pemenuhan dari permintaan bupati (Pangonal) sekitar Rp 3 miliar," ujar Wakil Ketua KPK Saut Situmorang dalam konferensi pers, Rabu (18/7/2018).

Dari cek yang dicairkan, uang Rp 500 juta yang diberikan Effendy ke Pangonal melalui orang kepercayaan Pangonal, Umar Ritonga dan orang kepercayaan Effendy, Afrizal Tanjung, bersumber dari pencairan dana pembayaran proyek-proyek pembangunan RSUD Rantau Prapat. (rio)

Senin, 06 Agustus 2018


KABARPROGRESIF.COM : (Surabaya) Kejaksaan Negeri (Kejari) Tanjung Perak tak mau dikatakan berlama-lama dalam mengungkap adanya dugaan korupsi dana hibah Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya tahun 2016 dalan bentuk Jaring Aspirasi Masyarakat (Jasmas).

Dalam waktu dekat, Korps Adhyaksa di jalan Kemayoran Baru no 1 Surabaya ini, akan segera  menetapkan tersangka.

Menurut Kepala Kejaksaan Negeri (Kajari) Tanjung Perak, Rachmad Supriady, SH. MH  mengatakan, penetapan tersangka ini dianggap sudah cukup kuat, dari beberapa alat bukti serta perhitungan kerugian dari Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK RI).

Namun sayangnya orang nomer satu di Kejari Tanjung Perak ini enggan menyebutkan siapa tersangkanya, apakah dari warga masyarakat, eksekutif, legislatif atau pihak swasta. Rachmad hanya menyebut bila tersangka tersebut memiliki andil besar dalam kasus ini.

" Tokoh utama. Kita punya dua alat bukti bahkan lebih malah dengan nilai kerugian yang kami perhitungkan cukup besar." tegas Kajari Tanjung Perak Rachmad Supriady, SH,  MH saat dikonfirmasi, Senin (6/8/2018)

Rachmad memaparkan, selain sudah mengantongi lebih dari dua alat bukti, penetapan tersangka ini juga dilakukan lantaran adanya pergantian pucuk pimpinan di jajaran Pidana Khusus (Pidsus) Kejari tanjung Perak. Kabarnya Kasi Pidsus Tanjung Perak Andhi Ardhani, SH, MH dipromosikan ke Kejari type A yakni Kejari Sidoarjo sebagai Kasi Datun.

" Untuk tersangka utama kita sudah bisa, mungkin kita usahakan dalam minggu ini, karena ini ada pergantian Kasi Pidsus, kita lagi upayakan secepatnya untuk yang  pelaku utamanya ini." jelasnya.

Saat disinggung, berapa orang yang bakal  dijadikan tersangka, Rachmad tak bisa menyebut secara pasti. Tapi yang jelas, menurutnya tergantung dari hasil yang di dapat dari pemeriksaan sejumlah saksi-saksi yang pernah jadi terperiksa.

" Bisa lebih dari satu, itu tergantung dari kita pengembangan ini, sejauh mana keterlibatan dari orang-orang dibelakangnya ini, apa peranannya ini turut serta atau terputus, bermain tunggal dalam kasus ini." paparnya.

Seperti diberitakan, muara adanya proyek yang didanai dari jasmas tersebut bermula dari seorang pengusaha berinisial 'ST' yang merupakan teman kuliah dari oknum Anggota DPRD Kota Surabaya bernisial 'D'.

Melalui tangan 'D' inilah para oknum legislator lainnya akhirnya mengikuti jejaknya dan pasrah bongkokan kepada 'D' mempromosikan program pengadaan terop, kursi, meja dan sound system tersebut ke para kepala RT dan RW di Surabaya.

Untuk menjalankan program itu, para legislator yang berkantor di jalan Yos Sudarso Surabaya tersebut menggunakan tangan konstituennya untuk meloby para RT maupun RW agar mau ikut dalam proyek jasmas tersebut.

Namun untuk menjalankan aksi tersebut pengusaha 'ST' tidak berjalan sendirian, ia di bantu tiga rekannya.

Pada akhirnya pengusaha 'ST' dan Oknum Legislator 'D' telah menyusun rencana untuk bisa mengolah agar proyek yang didanai dari APBD Surabaya itu bisa dimainkan.

Ternyata, sejak pengajuan proposal hingga pembuatan laporan pertanggung jawaban (LPJ) sudah dikonsepkan oleh 'ST' bersama tiga rekannya. Para ketua RT dan RW hanya tahu beres dan menerima fee sebesar 1 hingga 1,6 persen dari 'ST'.

Sayangnya hal tersebut dibantah oleh 'D' yang tak lain adalah Darmawan, Wakil Ketua DPRD Surabaya. Darmawan mengaku tak kenal dengan 'ST'.

Sebelum dugaan penyimpangan ini ditangani Kejari Tanjung Perak, ternyata kasus ini juga pernah diperiksa oleh Inspektorat Pemkot Surabaya. Dan hasilnya cukup mengejutkan.

Dalam pemeriksaan yang dilakukan, Inspektorat dengan jelas menyebut adanya perbuatan pidana pada pengadaan terop, kursi, meja dan sound system yang dicairkan dari dana hibah Jasmas Pemkot Surabaya periode tahun 2016.

Penyidikkan penyelewangan dana Jasmas ini mulai dilakukan pada 8 Februari 2018 lalu, berdasarkan surat perintah yang telah ditanda tangani Kajari Tanjung Perak, Rachmad Supriady, SH, MH, dengan Nomor Print-01/0.5.42/Fd.1/02/2018. (arf)


KABARPROGRESIF.COM : (Surabaya) Pemeriksaan sejumlah anggota DPRD Surabaya sebagai saksi yang disinyalir mengetahui adanya dugaan korupsi pada dana hibah Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya tahun 2016 berbentuk Jaring Aspirasi Masyarakat (Jasmas) oleh Kejaksaan Negeri (Kejari) Tanjung Perak ternyata belum kelar.

Diam-diam, selain Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK RI), Kejari Tanjung Perak juga menggandeng Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK).

Tujuan digandengnya PPATK ini, menurut Kepala Kejaksaan Negeri (Kajari Tanjung Perak, Rachmad Supriady, SH, MH, diduga adanya indikasi terjadinya transaksi perbankan dalam kasus ini.

" Ah, itu kita dapatkan hasil dari PPATK, kita lagi telaah sejauh mana, apakah data dari PPATk ini ada keterlibatan tindak pidana ini atau tidak." Jelas Kajari Tanjung Perak, Rachmad Supriady, SH. MH saat dikonfirmasi senin (6/8/2018).

Namun orang nomer satu di Korps Adhyaksa Kejari Tanjung Perak ini enggan membeberkan siapa saja yang menerima aliran dana segar dari proyek jasmas tersebut. Ia juga berpendapat bila informasi yang dalam genggamannya itu belum dapat dipublikasikan saat ini. 

" Belum kita sampaikan, karena PPATK bersifat rahasia." ujarnya.

Seperti diberitakan, muara adanya proyek yang didanai dari jasmas tersebut bermula dari seorang pengusaha berinisial 'ST' yang merupakan teman kuliah dari oknum Anggota DPRD Kota Surabaya bernisial 'D'.

Melalui tangan 'D' inilah para oknum legislator lainnya akhirnya mengikuti jejaknya dan pasrah bongkokan kepada 'D' mempromosikan program pengadaan terop, kursi, meja dan sound system tersebut ke para kepala RT dan RW di Surabaya.

Untuk menjalankan program itu, para legislator yang berkantor di jalan Yos Sudarso Surabaya tersebut menggunakan tangan konstituennya untuk meloby para RT maupun RW agar mau ikut dalam proyek jasmas tersebut.

Namun untuk menjalankan aksi tersebut pengusaha 'ST' tidak berjalan sendirian, ia di bantu tiga rekannya.

Pada akhirnya pengusaha 'ST' dan Oknum Legislator 'D' telah menyusun rencana untuk bisa mengolah agar proyek yang didanai dari APBD Surabaya itu bisa dimainkan.

Ternyata, sejak pengajuan proposal hingga pembuatan laporan pertanggung jawaban (LPJ) sudah dikonsepkan oleh 'ST' bersama tiga rekannya. Para ketua RT dan RW hanya tahu beres dan menerima fee sebesar 1 hingga 1,6 persen dari 'ST'.

Sayangnya hal tersebut dibantah oleh 'D' yang tak lain adalah Darmawan, Wakil Ketua DPRD Surabaya. Darmawan mengaku tak kenal dengan 'ST'.

Sebelum dugaan penyimpangan ini ditangani Kejari Tanjung Perak, ternyata kasus ini juga pernah diperiksa oleh Inspektorat Pemkot Surabaya. Dan hasilnya cukup mengejutkan.

Dalam pemeriksaan yang dilakukan, Inspektorat dengan jelas menyebut adanya perbuatan pidana pada pengadaan terop, kursi, meja dan sound system yang dicairkan dari dana hibah Jasmas Pemkot Surabaya periode tahun 2016.

Penyidikkan penyelewangan dana Jasmas ini mulai dilakukan pada 8 Februari 2018 lalu, berdasarkan surat perintah yang telah ditanda tangani Kajari Tanjung Perak, Rachmad Supriady, SH, MH, dengan Nomor Print-01/0.5.42/Fd.1/02/2018. (arf)


KABARPROGRESIF.COM : (Hiri) Semenjak pertamakali ditemukan keberadaan seekor buaya yang berada diperairan pulau hiri oleh personel Satgas TMMD dan Masyarakat Hiri dan videonya ramai beredar di media sosial.

Posisinya yang berada tidak jauh dari lokasi wisata yang sering dipergunakan masyarakat untuk berenang sehingga dengan ditemukannya keberadaan buaya tersebut dapat membahayakan keselamatan warga.

Untuk itu Satgas TMMD berkordinasi dengan Lanal Ternate dan BKSDA Kota Ternate  melaksanakan patroli penyisiran di perairan antara Ternate dan Hiri.

Pencarian sendiri dipimpin oleh Wadan Satgas TMMD Mayor Inf Anton Santoni beserta Personel Lanal, BKSDA dan Awak Media dengan menggunakan Sea Rider Lanal Ternate, Namun hingga sore hari tim belum berhasil menemukan keberadaan hewan reptil tersebut.

Sementara itu Dansatgas TMMD 102 Letkol Kav Bambang Sugiyarta, S.H, M.M, M.Tr (Han) berupaya mengamankan dan mengevakuasi buaya tersebut sehingga tidak membahayakan masyarakat karena peristiwa buaya menyerang manusia pernah dilaporkan beberapa kali diwilayah Malut bahkan ada yang mengakibatkan korban jiwa.

" Untuk itu guna menghindari jatuhnya korban kita sesegera mungkin mengevakuasi, meskipun pencarian hari ini belum membuahkan hasil selain itu saya menghimbau kepada masyarakat Kota Ternate untuk waspada serta segera melapor apabila melihat keberadaan hewan buas tersebut agar segera dapat kita ambil tindakan." tegasnya. (andre)


KABARPROGRESIF.COM : (Surabaya) Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya melalui Badan Penanggulangan Bencana (BPB) dan Linmas, membuka posko peduli korban gempa Lombok, Nusa Tenggara Barat (NTB), untuk memfasilitasi masyarakat yang akan menyalurkan bantuan kepada para korban. Posko tersebut didirikan sejak seminggu yang lalu, tepatnya pada Selasa, 31 Juli 2018, berlokasi di halaman Balai Kota Surabaya.

Kepala BPB dan Linmas Kota Surabaya Eddy Christijanto mengatakan pembukaan posko tersebut sebagai bentuk solidaritas dan kepedulian Pemkot Surabaya kepada para korban gempa. Pendirian posko tersebut, merupakan instruksi langsung dari Wali Kota Surabaya Tri Rismaharini yang prihatin atas musibah yang menimpa saudara-saudara yang ada di Lombok NTB.

“Sejak didirikan sampai sekarang, ada sekitar Rp 617 juta (bantuan) yang sudah terkumpul, itu terbagi menjadi dua. Yang dari sekolah ada sekitar Rp 407 juta, yang dari OPD (Organisasi Perangkat Daerah) dan masyarakat sekitar Rp 211 juta,” kata dia, saat meninjau langsung posko penyaluran bantuan korban gempa di halaman Balai Kota, Senin, (06/08/18).

Eddy menuturkan, bantuan tersebut fokus penyalurannya akan dibagi menjadi dua. Yang pertama bantuan yang berasal dari sekolah SD-SMP di Surabaya, akan fokus disumbangkan untuk perbaikan bangunan atau gedung rusak. Sementara itu, bantuan yang berasal dari OPD dan masyarakat, akan disalurkan untuk keperluan korban yang ada disana.

Ditanya sampai kapan posko ini akan dibuka, Eddy menjelaskan, dengan adanya gempa susulan yang kembali mengguncang pada Minggu, (06/08) kemarin, pihaknya belum bisa memastikan sampai kapan posko ini akan dibuka.

“Dengan adanya bencana tanggal 29 Juli kemarin, kita target 10 hari. Namun, karena adanya bencana susulan, tentunya ini akan kita perpanjang, Waktunya sampai kapan, belum bisa kita tentukan,” jelasnya.

Sejak adanya gempa susulan yang berkekuatan 7,0 Skala Richter (SR), pihaknya akan terus membuka posko penyaluran bantuan korban gempa. Usai melakukan koordinasi dan komunikasi dengan Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) NTB, Eddy mengungkapkan, ternyata banyak bangunan yang roboh dan rumah yang rata dengan tanah.

“Tentunya kami akan segera melakukan evaluasi bentuk bantuan kita dalam wujud apa,” imbuhnya.

Dengan dibukanya posko penyaluran bantuan ini, ia berpesan kepada seluruh masyarakat Surabaya yang ingin mendonasikan bantuan bisa datang langsung ke halaman Balai Kota Surabaya. Ia berharap kepada seluruh warga Surabaya, untuk peduli membantu saudara-saudara yang tertimpa musibah bencana di Lombok NTB.

“Bantuan bisa dalam bentuk wujud apapun, tidak harus uang. Kami siap untuk menerima dan siap untuk menyalurkan ke Lombok,” tuturnya.

Terkait rencana pengiriman bantuan personil ke NTB, pihaknya masih melakukan komunikasi dengan BPBD Provinsi NTB. Saat ini, kata dia, masih dilakukan koordinasi kebutuhan bantuan seperti apa yang mendesak di NTB.

“Jadi mereka minta tenaga medis dan juga obat-obatan yang diperlukan. Segera kita laporkan kepada Wali Kota Surabaya, untuk proses pengiriman bantuan termasuk personil ke NTB,” ujarnya.

Sementara itu, salah satu Guru SDN Krembangan Selatan VII Umi Suyanti yang datang langsung ke posko untuk mewakili sekolahnya menyalurkan bantuan, merasa prihatin atas musibah yang menimpa saudara-saudara yang ada di Lombok.

“Semoga bantuan ini bisa tersalurkan untuk bantuan disana, meliputi pendidikan, dan bangunan disana yang roboh,"kata dia.

Yanti menambahkan penggalangan dana di sekolahnya tersebut, merupakan bentuk aksi solidaritas atas peristiwa bencana alam yang menimpa Lombok, NTB. “Ini merupakan aksi spontanitas,” tutupnya. (arf)

Narkoba

Koperasi & UMKM

Terus Kobarkan Semangat Perjuangan Arek-arek Suroboyo 10 Nopember 1945 untuk memberantas Korupsi, Terorisme dan Penyalahgunaan Narkoba

Translate

Hukum

Metropolis

Nasional

Pidato Bung Tomo


Hankam

Popular Posts

Blog Archive