Bupati Halmahera Timur Dituntut 5 Tahun Penjara dan Pencabutan Hak Politik

KABARPROGRESIF.COM : (Jakarta) Terdakwa Bupati nonaktif Halmahera Timur Rudy Erawan dituntut 5 tahun penjara oleh jaksa Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Rudy juga dituntut membayar denda Rp 250 juta subsider 6 bulan kurungan.

"Kami menuntut supaya majelis hakim menyatakan terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi," ujar jaksa Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Iskandar Marwanto saat membaca surat tuntutan di Pengadilan Tipikor Jakarta, Senin (27/8/2018).

Selain itu, jaksa juga menuntut supaya hakim menjatuhkan pidana tambahan berupa pencabutan hak politik selama 5 tahun. Hukuman itu berlaku selama 5 tahun setelah Rudy selesai menjalani pidana pokok.

Dalam pertimbangan, jaksa menilai perbuatan Rudy tidak mendukung program pemerintah yang sedang giat memberantas korupsi.

Rudy juga tidak berterus terang selama persidangan. Rudy Erawan didakwa menerima suap Rp 6,3 miliar.

Uang itu diberikan oleh Amran HI Mustary selaku Kepala Balai Pelaksana Jalan Nasional (BPJN) IX Maluku dan Maluku Utara.

Menurut jaksa, uang tersebut diberikan karena Rudy telah menjembatani kepentingan Amran untuk menjadi Kepala BPJN IX Maluku dan Maluku Utara.

Pencalonan Amran dilakukan dengan cara kolusi dan nepotisme dengan pejabat Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR).

Menurut jaksa, Amran sudah sering berkomunikasi dengan Rudy yang juga sebagai Ketua Dewan Pimpinan Daerah (DPD) PDI Perjuangan Maluku Utara.

Pada 2015, Rudy bertemu dengan Amran di Jakarta. Amran meminta agar Rudy membantu pencalonan dirinya sebagai kepala BPJN.

Amran berjanji akan memberi bantuan pada Rudy jika dirinya menjabat sebagai Kepala BPJN.

Amran akan mengusahakan program Kementerian PUPR masuk ke wilayah Halmahera Timur.

Selain itu, Amran akan memberikan dana untuk keperluan Rudy. Menurut jaksa, atas permintaan dan tawaran itu, Rudy menyampaikan, 'Nanti ada pendekatan dengan orang yang punya akses ke dalam'.

Pada akhirnya, setelah menindaklanjuti permintaan Amran, Rudy berhasil membuat Amran dilantik sebagai Kepala BPJN IX Maluku dan Maluku Utara.

Adapun, uang-uang yang diberikan Amran kepada Rudy berasal dari para pengusaha kontraktor yang biasa menjadi rekanan BPJN IX Maluku dan Maluku Utara.

Masing-masing berasal dari Direktur PT Windu Tunggal Utama, Abdul Khoir.

Kemudian, Komisaris PT Cahaya Mas Perkasa, So Kok Seng alias Aseng. Selain itu, dari Henock Setiawan, Hong Arta John Alfred dan Charles Frans alias Carlos.

Rudy dinilai melanggar Pasal 11 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat 1 ke-1 jo Pasal 64 ayat 1 KUHP. (rio)

Read More

KPK Tahan Mantan Anggota DPRD Sumut Terkait Kasus Suap

KABARPROGRESIF.COM : (Jakarta) Komisi Pemberantasan Korupsi ( KPK) menahan seorang tersangka mantan anggota DPRD Sumut periode 2009-2014 Musdalifah.

Penahanan dilakukan setelah pemeriksaan, Senin (27/8/2018). “Ditahan 20 hari pertama di Rutan Polres Jakarta Timur,” kata Juru Bicara KPK Febri Diansyah, Senin (27/8/2018).

Musdalifah merupakan seorang dari 38 anggota dan mantan anggota DPRD yang diduga terlibat dalam kasus suap berupa hadiah atau janji dari mantan Gubernur Provinsi Sumatera Utara Gatot Pujo Nugroho.

Suap itu terkait fungsi dan kewenangan mereka sebagai anggota dewan pada periode tersebut untuk menyetujui laporan pertanggungjawaban Pemerintah Provinsi Sumatera Utara untuk Tahun Anggaran 2012-2014 oleh DPRD sumut, persetujuan Perubahan APBD Provinsi Sumut Tahun 2013-2014 oleh DPRD Sumut.

Musdalifah keluar dari Gedung Merah Putih KPK sekitar pukul 16.30 WIB dengan mengenakan rompi tahanan warna oranye. Musdalifah tak banyak memberikan keterangan kepada awak media dan langsung masuk ke dalam mobil tahanan KPK.

Sebagaimana diberitakan, Musdalifah ditangkap KPK pada Minggu (26/8/2018) di Medan, Sumatera Utara.

“KPK memutuskan melakukan penangkapan terhadap tersangka MDH (Musdalifah) kemarin (Minggu), karena tidak hadir dalam pemanggilan KPK tanpa alasan yang dapat dipertanggungjawabkan secara hukum,” ujar Juru Bicara KPK Febri Diansyah, Senin (27/8/2018).

Febri menuturkan, sebelumnya Musdalifah setidaknya telah dipanggil dua kali secara patut, yakni pada tanggal 7 dan 13 Agustus 2018. Pada panggilan pertama, KPK tidak memperoleh informasi alasan ketidakhadiran, sementara pada panggilan kedua, Musdalifah tidak datang dengan alasan menikahkan anaknya.

KPK, lanjut Febri, sebelumnya juga telah mengingatkan pada para tersangka anggota DPRD Sumut agar bersikap koperatif dalam proses hukum ini.

“Hadir memenuhi panggilan penyidik adalah kewajiban hukum yang semestinya dipenuhi oleh tersangka ataupun saksi,” kata Febri.

Febri menuturkan, ketidakhadiran tersangka hanya dapat diterima dengan alasan yang patut secara hukum.

KPK Dalam kasus ini, KPK telah menetapkan 38 orang tersangka. Selama proses penyidikan, ada lebih dari 200 saksi yang telah menjalani pemeriksaan oleh penyidik.

Suap untuk ke-38 anggota DPRD Sumut itu terkait persetujuan laporan pertanggungjawaban Pemerintah Provinsi Sumatera Utara untuk Tahun Anggaran 2012-2014 oleh DPRD sumut, Persetujuan Perubahan APBD Provinsi Sumut Tahun 2013-2014 oleh DPRD Sumut.

Kemudian, terkait pengesahan APBD tahun anggaran 2014-2015 dan penolakan penggunaan hak interpelasi anggota DPRD Sumut pada 2015.

Para anggota dewan itu diduga menerima suap berupa hadiah atau janji dari mantan Gubernur Provinsi Sumatera Utara, Gatot Pujo Nugroho. Dugaan fee dari Gatot untuk masing-masing anggota DPRD Sumut itu berkisar Rp 300 juta sampai Rp 350 juta. (rio)

Read More

Komandan Lanal Cilacap Tinjau Bangunan Budidaya Ikan Sidat

KABARPROGRESIF.COM : (Cilacap) Menindaklanjuti niat Komandan Lantamal V Surabaya Laksamana Pertama TNI Edwin, S.H., agar supaya Lanal Cilacap berusaha membudidayakan ikan Sidat, maka Komandan Pangkalan Angkatan Laut ( Lanal ) Cilacap-Lantamal V Kolonel Laut (P) Teguh Iman Wibowo merespon secara cepat dengan melaksanakan peninjauan bangunan yang rencananya akan dijadikan tempat budidaya ikan Sidat, Senin (27/08).

Bangunan/gedung yang dimaksud merupakan bangunan non dinas yang dulunya digunakan sebagai tempat Sekolah Pendidikan Guru ( SPG. Red ), bangunan yang sudah tua dengan kondisinya yang sudah rusak berat ini berdiri dilahan Komplek Perumahan Dinas TNI AL Gumilir yang notabene milik Lanal Cilacap.

Berkat kerjasama yang baik, Lanal Cilacap berhasil menggandeng Pihak kedua yakni PT. Sumber Segara Primadaya (S2P) PLTU Cilacap untuk bekerjasama merenovasi gedung yang sudah tua/rusak parah tersebut dan menyulapnya menjadi bangunan kokoh untuk dijadikan tempat budidaya ikan Sidat dengan membuat kolam-kolam untuk budidaya didalam ruangan gedung tersebut.

“Ikan Sidat merupakan salah satu komoditas unggulan daerah Cilacap, dengan adanya keinginan Komandan Lantamal V agar Lanal Cilacap membudidayakan ikan Sidat, maka kami selaku jajaran dibawahnya harus merespon cepat untuk merealisasikan keinginan tersebut”, ujar Danlanal Cilacap.

“Alhamdulillah niat tulus Kami juga mendapat respon positif dari instansi sahabat dalam hal ini PT. S2P PLTU Cilacap untuk bersedia menjadi mitra dan membantu kami mewujudkan keinginan Lanal Cilacap untuk memiliki tempat budidaya ikan Sidat ini, Insyaa Allah kedepannya juga kami ingin menjadikan tempat ini sebagai sarana edukasi dan tempat percontohan bagi masyarakat yang juga berminat membudidayakan ikan Sidat“,  pungkas Danlanal Cilacap. (arf)

Read More

Sering Mangkir, Mantan Anggota DPRD Sumut Ditangkap KPK

KABARPROGRESIF.COM : (Jakarta) Komisi Pemberantasan Korupsi ( KPK) melakukan penangkapan terhadap satu orang tersangka mantan Anggota DPRD Sumatera Utara periode 2009-2014.

Penangkapan mantan anggota DPRD Sumut yang bernama Musdalifah dilakukan pada hari Minggu (26/8/2018) di Medan, Sumatera Utara.

“KPK memutuskan melakukan penangkapan terhadap tersangka MDH (Musdalifah) kemarin (Minggu,26/8/2018), karena tidak hadir dalam pemanggilan KPK tanpa alasan yang dapat dipertanggungjawabkan secara hukum,” ujar Juru Bicara KPK Febri Diansyah dalam keterangan tertulis, Senin (27/8/2018).

Febri menuturkan, sebelumnya tersangka MDH setidaknya telah dipanggil dua kali secara patut, yakni pada tanggal 7 dan 13 Agustus 2018. Febri mengatakan, pada panggilan pertama tersangka MDH tidak diperoleh informasi alasan ketidakhadiran, sementara pada panggilan kedua tidak datang dengan alasan menikahkan anaknya.

KPK, lanjut Febri, sebelumnya juga telah mengingatkan pada para tersangka anggota DPRD Sumut agar bersikap koperatif dalam proses hukum ini.

“Hadir memenuhi panggilan penyidik adalah kewajiban hukum yang semestinya dipenuhi oleh tersangka ataupun saksi,”kata Febri.

Febri menuturkan, ketidakhadiran tersangka hanya dapat diterima dengan alasan yang patut secara hukum.

Dalam kasus ini, KPK telah menetapkan 38 orang tersangka. Selama proses penyidikan, ada lebih dari 200 saksi yang telah menjalani pemeriksaan oleh penyidik.

Suap untuk ke-38 anggota DPRD Sumut itu terkait persetujuan laporan pertanggungjawaban Pemerintah Provinsi Sumatera Utara untuk Tahun Anggaran 2012-2014 oleh DPRD sumut, Persetujuan Perubahan APBD Provinsi Sumut Tahun 2013-2014 oleh DPRD Sumut.

Kemudian, terkait pengesahan APBD tahun anggaran 2014-2015 dan penolakan penggunaan hak interpelasi anggota DPRD Sumut pada 2015.

Para anggota dewan itu diduga menerima suap berupa hadiah atau janji dari mantan Gubernur Provinsi Sumatera Utara, Gatot Pujo Nugroho.

Dugaan fee dari Gatot untuk masing-masing anggota DPRD Sumut itu berkisar Rp 300 juta sampai Rp 350 juta. (rio)

Read More

Komandan Pangkalan TNI-AL Tegal, Lepas Kontingen Saka Bahari Ikuti Pelantara Sail Mayo Tambora Th. 2018

KABARPROGRESIF.COM : (Tegal) Sebanyak 9 (sembilan) Pelajar Anggota Saka Bahari, kembali diberangkat oleh Komandan Pangkalan TNI Angkatan Laut (Danlanal) Tegal-Lantamal V Letkol Laut (P) Agus Haryanto SE, M.Tr.Hanla dalam rangka mengikuti Pelantara (Pelayaran Lingkar Nusantara) Sail Mayo Tambora Tahun 2018 di Mako Lanal Jl. Proklamasi No.01 Kota Tegal, Senin (27/08).

Melalui Upacara Pelepasan yang digelar pada kesempatan siang hari di Aula Sardjoe ini, diharapkan para pelajar Saka Bahari dari Lanal Tegal bisa mengikuti seluruh rangkaian kegiatan Sail tersebut dengan optimal.

"Gunakan kesempatan waktu ini sebaik baiknya dan nantinya kalian bisa tularkan ilmu yang didapat selama mengikuti kegiatan tersebut kepada teman-teman kalian disekolahan. Pengalaman yang didapatkan, semoga bisa menjadi bekal kalian nantinya untuk menjadi Pribadi yang handal, disiplin dan pintar ", ujar Danlanal.

Selanjutnya Agus sapaan akrab Danlanal Tegal ini berpesan kepada sembilan Pelajar anggota Saka Bahari.

“Yang terakhir jaga nama baik almamater kalian selama berinteraksi dengan rekan-rekan Saka Bahari lainnya, serta bangun kekompakan dan utamakan keselamatan", pungkas Komandan Lanal selaku Ketua Mabisaka Lanal Tegal.

Rencananya kegiatan Pelantara itu sendiri akan berlangsung selama 14 (empat belas) hari, mulai dari tanggal 29 Agustus hingga 11 September 2018. Turut hadir dalam upacara tersebut Kamabi Saka Bahari Kabupaten Batang Ir. Tri Haryadi dan Ka. Pinsaka Lanal Tegal Kapten Laut (P) Subandi, serta Para Pamong Saka Bahari tiap-tiap Posal. 9arf)

Read More

Mangkir, Anak Kandung Novanto Dipanggil Lagi Selasa Besok

KABARPROGRESIF.COM : (Jakarta) Penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) hari ini, Senin (27/8/2018) menjadwalkan pemeriksaan Komisaris PT. Skydweller Indonesia Mandiri Rheza Herwindo sebagai saksi kasus dugaan suap pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Uap (Riau-1).

Reza yang juga anak kandung dari mantan Ketua DPR Setya Novanto akan diperiksa sebagai saksi untuk tersangka Idrus Marham. Namun, Rheza absen dari panggilan KPK sebagai saksi kasus dugaan suap PLTU Riau-1 dan diagendakan pemeriksaannya ulang pada Selasa (28/8/2018) esok.

“Saksi dijadwalkan pemeriksaannya besok selasa, 28 Agustus 2018,” kata Juru Bicara KPK Febri Diansyah, Senin (27/8/2018).

Meski demikian, Febri tak menjelaskan alasan Rheza tak memenuhi panggilan penyidikan KPK. Selain Rheza, KPK juga menjadwalkan pemeriksaan terhadap mantan Ketua DPR RI Setya Novanto.

KPK juga memanggil saksi lain untuk dimintai keterangan terkait kesepakatan kontrak kerja sama pembangunan PLTU Riau-1 di Provinsi Riau.

Saksi-saksi tersebut adalah karyawan swasta Audrey Ratna Justianty Alias Tine, Bupati Temanggung terpilih M. Al Khadziq, Pegawai Pemerintah Non PNS Tenaga Ahli DPR RI Tahta Maharaya, Direktur PT. Nugas Trans Energy dan Direktur PT Raya Energi Indonesia Indra Purmandani, serta saksi dari pihak swasta, Gustahal.

Diberitakan sebelumnya, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menetapkan mantan Sekretaris Jenderal Partai Golkar, Idrus Marham sebagai tersangka.

Idrus diduga berperan dalam mendorong terlaksananya kontrak kerja sama dalam pembangunan PLTU Riau-1 dan pemberian suap dari pelaksana proyek.

Wakil Ketua KPK Basaria Panjaitan mengatakan, Idrus diduga berperan dalam mendorong agar dilakukan proses penandatanganan purchase power agreement (PPA) atau jual beli dalam proyek pembangunan PLTU.

Sebelum Idrus, KPK juga telah menetapkan Wakil Ketua Komisi VII DPR Eni Maulani Saragih sebagai tersangka kasus dugaan suap terkait proyek pembangkit listrik 35 ribu megawatt.

Eni diduga menerima suap atas kesepakatan kontrak kerja sama pembangunan PLTU Riau-1 di Provinsi Riau.

Eni juga diduga menerima suap dari commitment fee 2,5 persen dari nilai proyek kontrak kerja sama pembangunan PLTU Riau-1. Commitment fee tersebut diberikan oleh Johannes Budisutrisno Kotjo, pemegang saham Blackgold Natural Resources Limited. (rio)

Read More

Dihadapan 1493 Mahasiswa Universitas Pancasakti, Komandan Pangkalan TNI-AL Tegal Berikan Edukasi Wasbang

KABARPROGRESIF.COM : (Tegal) Komandan Pangkalan TNI Angkatan Laut (Danlanal) Tegal Lantamal V Letkol Laut (P) Agus Haryanto SE,M.Tr.Hanla memberikan Edukasi Wawasan Kebangsaan dan Bela Negara kepada Para Mahasiswa dalam kegiatan Ospek Mahasiswa Baru Universitas Pancasakti (UPS) Jl. Halmahera No. KM 01 Kel. Mintaragen Kota Tegal, Senin, (27/8).

Komandan Lanal sebagai narasumber mengatakan bahwa Wawasan Kebangsaan merupakan hal yang sangat mendasar bagi bangsa Indonesia. Dalam kenyataannya konsep kebangsaan itu telah dijadikan dasar negara dan ideologi nasional yang terumus di dalam Pancasila sebagaimana terdapat dalam Alinea IV Pembukaan UUD 1945.

"Konsep kebangsaan itulah yang membedakan bangsa Indonesia dengan bangsa-bangsa lain di dunia ini," ujarnya.

Konsep Wawasan kebangsaan Indonesia lanjutnya, menjadikan kita sebagai negara yang tidak dapat mengisolasi diri dari negara lain, dengan menjiwai semangat bangsa bahari yang terimplementasikan menjadi wawasan nusantara bahwa wilayah laut Indonesia adalah bagian dari negara kepulauan yang diakui dunia.

Negara Indonesia merupakan satu kesatuan dari semua aspek, dalam mewujudkan tujuan nasional yang mencakup aspek kesatuan politik, kesatuan sosial budaya, kesatuan ekonomi serta kesatuan pertahanan keamanan.

"Derasnya pengaruh globalisasi, bukan mustahil akan memporak porandakan adat budaya yang menjadi jati diri kita sebagai suatu bangsa, dan tentunya akan melemahkan rasa nasionalisme seperti diera mileneal saat ini, untuk itulah kalian sebagai calon penerus generasi bangsa harus dapat menjaga rasa nasionalisme dan kebangsaan dengan mempedomani nilai-nilai luhur Pancasila dan Bhineka Tunggal Ika," pungkas perwira Alumnus AAL 45 tahun 1999 ini. (arf)

Read More

Program GO-JEK SWADAYA Beri Akses Mitra Driver Surabaya Miliki Rumah Dengan Angsuran Harian

KABARPROGRESIF.COM : (Surabaya) GO-JEK kembali menunjukkan komitmennya dalam meningkatkan kesejahteraan yang berkelanjutan bagi para mitra driver dengan memperkuat program GO-JEK SWADAYA. Setelah dua tahun diluncurkan, GO-JEK SWADAYA memiliki semakin banyak ragam inisiatif dan manfaat yang dapat diakses oleh para mitra driver. Melalui program ini, mitra driver mendapat akses pengelolaan keuangan, yang meliputi diskon kebutuhan operasional, cicilan ringan, akses layanan jasa keuangan seperti perbankan dan asuransi, serta akses terhadap penghasilan tambahan untuk meningkatkan kesejahteraan keluarga.

Delly Nugraha, Strategic Regional Head GO-JEK Jawa Tengah, Jawa Timur, Bali dan Nusa Tenggaradalam Diskusi GO-JEK SWADAYA di Zest Hotel Jemursari Surabaya mengatakan lebih dari satu juta mitra driver bergabung dan mencari nafkah untuk dirinya dan keluarga melalui platformyang kami sediakan. Namun, membantu mencari nafkah hanyalah separuh dari perjuangan GO-JEK. Sebagai technology enabler,

" Kami terus berupaya mengusahakan para mitra driver untuk dapat meningkatkan kesejahteraan melalui berbagai cara. Melalui GO-JEK SWADAYA, kami secara proaktif bekerja sama dengan berbagai pihak untuk menyediakan berbagai akses yang dibutuhkan, meliputi keringanan dalam biaya pengeluaran operasional, proteksi dan perlindungan finansial, serta perencanaan keuangan jangka panjang bagi mitra dan keluarga.” jelasnya.

Dalam merancang program-program GO-JEK SWADAYA, GO-JEK senantiasa melakukan survei lapangan serta mengadakan diskusi dua arah untuk mengetahui aspirasi dan kebutuhan utama para mitra driver.

“Dari hasil temuan lapangan, terhitung ribuan mitra driver Surabaya telah terdaftar sebagai penerima manfaat proteksi serta puluhan lainnya telah mampu mencicil rumah dengan biaya yang sangat terjangkau. Dan kami optimis bahwa angka penerima manfaat ini akan terus bertambah,” ujar Delly. 

Bantu Tekan Pengeluaran Hingga Cicilan Terjangkau

Guna membantu mitra driver menekan pengeluaran operasional sehari-hari, GO-JEK saat ini menggandeng perusahaan operator telekomunikasi dan penyedia jasa perawatan kendaraan. Delly mencontohkan, GO-JEK SWADAYA telah bekerja sama dengan Telkomsel dan Indosat untuk memangkas hampir 50% harga paket internet bulanan para mitra dimana sebelumnya rata-rata dari mereka menghabiskan lebih dari Rp 150 ribu untuk paket data. Selain itu, mitra roda empat mendapatkan keringan Buy2Get2 untuk pembelian dan ganti oli di seluruh cabang Shop&Drive.

Tak hanya itu, GO-JEK SWADAYA juga mampu membuka akses pada layanan keuangan termasuk akses kepada para mitra untuk memiliki rumah idaman mereka melalui skema cicilan KPR harian.

“Hanya dengan Rp 48.000 rupiah per hari, para mitra driver dapat memiliki rumah idaman mereka. Para mitra driver dapat dengan mudah memanfaatkan program GO-JEK SWADAYA yang ada pada aplikasi driver mereka untuk mengajukan kredit kepemilikan rumah (KPR). Sampai saat ini, sudah lebih dari 400 mitra driver telah melakukan serah terima kunci rumah idamannya,” ujar Delly.

Dorong Inklusi Keuangan untuk Kalangan Mitra Driver di 66 Kota

Delly mengatakan, perluasan program GO-JEK SWADAYA juga merupakan bentuk komitmen GO-JEK mendorong inklusi keuangan di Indonesia. Bekerja sama dengan industri perbankan seperti BTN untuk cicilan KPR, BNI Syariah untuk tabungan umroh, serta program proteksi dari Allianz dan Pasar Polis membuktikan bahwa para mitra driver dapat menikmati semua akses finansial yang sebelumnya sulit bagi mereka.

Melalui GO-JEK SWADAYA, para mitra juga mendapatkan akses kepada proteksi finansial terjangkau, mulai dari asuransi kesehatan on-trip dan off-trip bagi mitra dan keluarga melalui kerja sama dengan Allianz, jaminan barang pribadi dan perlindungan kecelakaan melalui kerja sama dengan Pasar Polis, serta jaminan hari tua melalui kerja sama dengan BPJS Ketenagakerjaan.

Saat ini lebih dari satu juta mitra telah menerima manfaat program-program GO-JEK SWADAYA, termasuk mitra driver dan keluarganya di seluruh Indonesia.

“GO-JEK SWADAYA memiliki berbagai program tepat sasaran yang dapat menjembatani para mitra driver untuk mengakses ragam layanan yang berdampak positif agar mitra driver bisa semakin meningkatkan taraf hidupnya. Hadirnya kami di 66 kota di Indonesia juga membuka jalan seluas-luasnya pada peningkatan inklusi finansial di kalangan mitra pengemudi,” tambah Delly.

“Semua program dalam GO-JEK SWADAYA dapat mereka akses dimana saja dan kapan saja dari handphone mereka. Dalam satu genggaman, seluruh mitra driver di 66 kota operasi GO-JEK dapat merasakan manfaat program SWADAYA untuk lebih sejahtera secara berkelanjutan,” tutup Delly. (arf)

Read More

Aspotmar Kasal Beri Pembekalan Bela Negara 250 Taruna Polimarin Semarang

KABARPROGRESIF.COM : (Semarang) Asisten Potensi Maritim Kepala Staf Angkatan Laut (Aspotmar Kasal) Laksamana Muda TNI Edi Sucipto,  S. E., M. M.,  membuka sekaligus memberi pembekalan bela negara kepada 250 Taruna Polimarin Semarang pada Pendidikan Dasar dan Bela Negara th.2018, Senin (27/8).

Pendidikan Dasar dan Bela Negara tahun 2018 Ini digelar di Aula Asrama Polimarine ( Menza) Semarang Jawa Tengah.

Tampak Komandan Angkalan TNI AL (Danlanal) Semarang Kolonel Laut  (P) Heri Triwibowo mendampingi Aspotmar Kasal, Kemudian hadir juga Palaksa Lanal Semarang,  Letkol Marinir Idi Rizaldi, Pasprogar, Dansatma, Pasilid, Direktur Polimarin DR. Sri Tuti Rahayu M.Si dan Ketua Senat Polimarine, Untung Budiarso M.H serta para pengasuh juga Dosen Polimarin.

Untuk peserta Pendidikan Dasar dan Bela Negara tahun 2018 yang berjumlah 250 sendiri diikuti taruna Polimarin, Akpelni, Amni dan Akademi Teknik Perkapalan (ATP).

Direktur Polimarin DR. Sri Tuti Rahayu M.Si diawal sambutannya mengucapkan selamat datang kepada Aspotmar Kasal dan rombongan serta dapatnya memberikan pembekalan kepada peserta bela negara yang hadir pada siang hari ini, semoga bisa menjadi pedoman bagi peserta semua.

Sementara itu Aspotmar Kasal dalam pembekalannya mengingatkan generasi bangsa untuk bijak dan bisa memanfaatkan era digital sekarang ini. Dengan era digital ini informasi lebih cepat tersebar dan diketahui oleh semua orang.

Dalam pengabdian kepada bangsa,  sebagai bahan dari komponen bagsa harus belajar,  bekerja untuk kepentingan negara,  ini salah satu bentuk bela negara. (arf)

Read More

42 Pramugari Dibekali Wasbang dan Bela Negara

KABARPROGRESIF.COM : (Surabaya) Bela Negara dan Wawasan Kebangsaan, dinilai sangat penting untuk dimiliki oleh seluruh warga negara republik Indonesia. Selain menanamkan rasa cinta kepada tanah airnya, pelatihan itu juga bertujuan untuk menanamkan rasa patriotisme dan nasionalisme di dalam diri seluruh masyarakat Indonesia.

Seperti halnya di Makorem 084/Bhaskara Jaya ini. Sebanyak puluhan pramugari dari salah satu staf airlines, sengaja dikumpulkan oleh pihak Korem untuk dibekali Belneg dan Wasbang.

Letkol Arm Soegeng Boediharto menuturkan, pelatihan itu sengaja diberikan oleh Korem guna menghadapi perkembangan era globalisasi yang terjadi saat ini. “Berkembangnya era itu, sangat rentan terhadap nilai-nilai kebangsaan. Banyak anak bangsa yang sudah lupa dengan jati dirinya sebagai warga Indonesia,” ungkap Kasipers Korem yang hadir mewakili Danrem. Senin, 27 Agustus 2018.

Pembekalan itu, kata Kasipers, rencananya akan berlangsung selama 5 hari. Tepatnya mulai tanggal 27 hingga 31 Agustus mendatang.

“Kegiatan itu, nantinya akan mengarah kepada penanaman akan pentingnya wasbang dan belneg,” tegasnya.

Sementara itu, hal senada juga dikatakan oleh Mayor Inf Atjep Hindarsyah. Mantan Kepala Staf Kodim 0826/Pamekasan ini menuturkan, tak hanya pelatihan baris-berbaris saja. Namun, beberapa materi pelatihan lainnya, akan segera disajikan kepada masing-masing peserta.

“Pelatihannya beragam. Mulai dari kedisiplinan, kepemimpinan dan masih banyak lagi materi yang akan kita berikan,” tambah Pasi Komsos Korem ini.

Dirinya berharap, dengan adanya pelatihan itu, para peserta nantinya dapat memiliki semangat, hingga etos kerja yang tinggi, serta menjadi generasi penerus bangsa yang handal.

“Yang paling utama ialah, dapat mencintai negaranya secara tulus dan ikhlas,” kata Atjep. (andre)

Read More

KPK Dalami Keterlibatan Dirut PLN Sofyan Basir Terkait Kasus Korupsi PLTU Riau-1

KABARPROGRESIF.COM : (Jakarta) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) masih mendalami keterlibatan Direktur Utama PT. Perusahaan Listrik Negara (PLN), Sofyan Basir terkait kasus dugaan suap proyek pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) Riau-1.

Juru Bicara KPK Febri Diansyah menuturkan, penyidik KPK masih membutuhkan keterangan Dirut PLN tersebut kepentingan penyidik KPK.

Menurut Febri, peran PLN tidak mungkin dipisahkan dengan proyek PLTU Riau-1.

“Yang pasti bagaimana peran yang bersangkutan sebagai Dirut PLN jadi salah satu perhatian bagi KPK disini. Karena PLN sebagai entitas yang tidak mungkin dipisahkan dari kerjasama proyek PLTU Riau-1 ini,” ujar Febri di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Senin (27/8/2018).

Febri mengatakan, penyidik KPK masih menelusuri sejumlah barang bukti elektronik yang berhasil diamankan KPK dari rumah Sofyan dan ruang kantor di PLN.

Febri menambahkan, KPK masih mendalami peran yang dilakukan Sofyan saat menjadi Dirut PLN.

“Tentu kami akan lihat apa yang dilakukan saksi saat jadi Dirut PLN dan bagaimana penunjukan perusahaan. Dan bagaiamana pertemuan dengan tersangka-tersangka lain itu jadi poin yang diperhatikan penyidik,” ujar Febri.

Febri melanjutkan, Penyidik KPK tak menutup kemungkinan akan memanggil Sofyan untuk kepentingan melengkapi berkas perkara tersangka Idrus Marham.

Meski demikian, Febri tak menjelaskan kapan penyidik KPK akan memanggil Dirut PLN tersebut.

“Kalau dibutuhkan, tentu dibutuhkan untuk tersangka IM (Idrus Marham) tentu akan kami lakukan (pemanggilan). Nanti tentu akan kami panggil, tapi kapan waktunya nanti kami informasikan,” kata Febri.

Diberitakan sebelumnya, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menetapkan mantan Sekretaris Jenderal Partai Golkar, Idrus Marham sebagai tersangka. Idrus diduga berperan dalam mendorong terlaksananya kontrak kerja sama dalam pembangunan PLTU Riau-1 dan pemberian suap dari pelaksana proyek.

Wakil Ketua KPK Basaria Panjaitan mengatakan, Idrus diduga berperan dalam mendorong agar dilakukan proses penandatanganan purchase power agreement (PPA) atau jual beli dalam proyek pembangunan PLTU.

Sebelum Idrus, KPK juga telah menetapkan Wakil Ketua Komisi VII DPR Eni Maulani Saragih sebagai tersangka kasus dugaan suap terkait proyek pembangkit listrik 35 ribu megawatt.

Eni diduga menerima suap atas kesepakatan kontrak kerja sama pembangunan PLTU Riau-1 di Provinsi Riau.

Eni diduga menerima suap dari commitment fee 2,5 persen dari nilai proyek kontrak kerja sama pembangunan PLTU Riau-1. Commitment fee tersebut diberikan oleh Johannes Budisutrisno Kotjo, pemegang saham Blackgold Natural Resources Limited.

Dalam kasus ini KPK juga menetapkan Johannes sebagai tersangka karena memberikan suap kepada Eni.

Menurut Basaria, dalam pengembangan penyidikan diketahui bahwa Idrus ikut membantu dan bersama-sama dengan Eni Maulani menerima suap. (rio)

Read More

Bina dan Rawat Nilai-Nilai Pancasila, Danlanal Yogyakarta Hadiri Malam Puncak Bulan Pancasila DIY

KABARPROGRESIF.COM : (Yogyakarta) Berbagai upaya untuk membina dan merawat nilai-nilai luhur Pancasila sebagai ideologi bangsa Indonesia senantiasa bersama sama dilakukan oleh instansi pemerintah bersama segenap elemen masyarakat Indonesia, khususnya Yogyakarta. Bertempat di Bangsal Pagelaran Kraton Yogyakarta telah berlangsung Malam Puncak Bulan Pancasila, kemarin malam.

Menurut Danlanal Jogya,  Acara Malam Puncak Bulan Pancasila Yogyakarta menjadi ajang menanamkan nilai-nilai luhur Pancasila kepada generasi milenia, dengan berbagai rangkaian kegiatan telah dilaksanakan sebagai aktualisasi pengamalan nilai nilai luhur Pancasila.

Kegiatan tersebut antara lain, upacara peringatan hari Lahir Pancasila 1 Juni, konser musik dan gelar budaya, sarasehan, berbagai perlombaan, dhahar kembul, kongres Pancasila dan diahkiri acara malam puncak bulan Pancasila dengan tajuk "Kita Pancasila", terselenggara dengan baik berkat adanya sinergitas berbagai unsur antara lain Pemprov DIY, pusat Studi UGM, Ikatan Alumni UII serta unsur TNI Polri wilayah DIY.

Turut hadir dalam acara Malam Puncak Bulan Pancasila yang dimulai pukul 19.30 Wib tersebut, Komandan Lanal (Danlanal) Yogyakarta Lantamal V Kolonel Laut (P) Arya Delano,  S.E, M.Pd bersama unsur pimpinan Forum Komunikasi Pemerintah Daerah (Forkompinda) DIY.

Gubernur DIY hadir langsung, kemudian Danrem 072/Pamungkas, Wakapolda DIY serta para Bupati dan Walikota se-DIY. Acara juga dihadiri Prof Dr. Mohammad Mahfud MD., S.H, S.U selaku Dewan Pengarah Badan Pembinaan Idiologi Pancasila (BPIP).

Dalam sambutannya, Gubernur DIY, Sri Sultan Hamengku Buwono X menyampaikan bahwa acara ini juga sebagai ahkir penutupan bulan bakti Pancasila Yogyakarta yang dilanjutkan pengumuman dan penyerahan hadiah pemenang berbagai kategori lomba serta sebagian wujud solidaritas kemanusian kepada korban bencana alam Lombok, diserahkan donasi kepada perwakilan Ikatan Pelajar dan Mahasiswa NTB. (arf)

Read More