Pengamanan Kunjungan VVIP di Malut Sukses

KABARPROGRESIF.COM : (Ternate) Pelaksanaan pengamanan VVIP Kunjungan Ibu Wakil Presiden Republik Indonesia Hj. Mufida Jusuf Kalla dalam rangka menghadiri sejumlah agenda sebagai Ketua Umum Dewan Kerajinan Nasional Indonesia.

Jauh sebelum kedatangan Ibu Wakil Presiden, unsur pengamanan baik dari Pasukan Pengamanan Presiden (Paspampres), Jajaran Korem 152/Babullah maupun Polda Maluku Utara telah melaksanakan sterilisasi objek maupun insert pasukan pengamanan yang titik yang telah disiapkan, termasuk kendaraan hingga setiap hal yang berkaitan langsung dengan kunjungan tersebut seluruhnya dipastikan aman dalam rangka mendukung kelancaran kunjungan kerja Ibu Wakil Presiden RI sebagai Ketua Umum Dewan Kerajinan Nasional dan TP PKK dalam rangka menghadiri acara “Sinergi Program Kegiatan Kemetrian Koperasi dan UKM dengan Dewan Kerajinan Nasional dan TP PKK” yang dilaksanakan di Ball Room Grand Dafam Hotel Ternate dan Dioalog Ketua Umum Dewan Kerajinan Nasional bersama Ketua Daerah Dewan Kerajinan Nasional Daerah Provinsi Maluku Utara di Royal Resto Ternate.

Keseluruhan kegiatan berjalan aman dan lancar, dari mulai saat tiba di Bandara Sultan Babullah Ternate, Perjalanan hingga kegiatan di 2 lokasi berbeda diwilayah Kota Ternate secara umum berjalan baik, sehingga Ibu Wakil Presiden beserta rombongan kembali ke Jakarta sekaligus mengakhiri kunjungan kerjanya di wilayah Maluku Utara. (andre)

Read More

KPK Periksa Rheza Herwindo Terkait kasus PLTU Riau-1

KABARPROGRESIF.COM : (Jakarta) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menjadwalkan pemeriksaan bagi Komisaris PT Skydweller Indonesia Mandiri Rheza Herwindo sebagai saksi kasus dugaan suap pembangunan PLTU Riau-1.

Putra kandung mantan Ketua DPR Setya Novanto itu memenuhi panggilan KPK dan tampak tiba di gedung Merah Putih KPK pada pukul 9.45 pagi. 

Ia mengenakan kemeja putih dengan celana hitam. Rheza juga tampak membawa sebuah dokumen.

“Yang bersangkutan diperiksa sebagai saksi untuk tersangka JBK (Johannes Budisutrisno Kotjo),” ujar Juru Bicara KPK Febri Diansyah.

Rheza sendiri tidak memberikan komentar apapun saat ditemui wartawan menjelang masuk lobby gedung KPK. 

Selain Rheza, untuk kasus yang sama, KPK juga memeriksa Wakil Ketua Komisi VII DPR Eni Maulani Saragih dan Ibu Rumah Tangga Nur Faizah Ernawati.

Kasus PLTU Riau-1 dimulai saat KPK melakukan operasi tangkap tangan terhadap Wakil Ketua Komisi VII DPR Eni Maulani Saragih di rumah dinas Idrus Marham yang saat itu berstatus sebagai Menteri Sosial.

Tak lama, Eni ditetapkan sebagai tersangka bersama Johannes Budisutrisno Kotjo, pemegang saham Blackgold Natural Resources Limited.

Belakangan, Idrus ditetapkan sebagai tersangka karena diduga berperan dalam mendorong agar dilakukan proses penandatanganan purchase power agreement (PPA) atau jual beli dalam proyek pembangunan PLTU. (rio)

Read More

Danlanal Banyuwangi Sambut Kasal Saat Tinjau Latsendu "Rajawali 18" Tahun 2018

KABARPROGRESIF.COM :  (Banyuwangi) Komandan Pangkalan TNI Angkatan Laut (Danlanal) Banyuwangi-Lantamal V Letkol Laut (P) Suhartaya M.Tr. Hanla beserta jajaran Forpimda Banyuwangi  menyambut kedatangan Kepala Staf Angkatan Laut Laksamana TNI Siwi Sukma Adji S.E.,M.M. di bandara udara Blimbingsari Banyuwangi dalam rangkaian  kegiatan meninjau Latsendu Rajawali 18 di Puslatpur V Karangtekok Situbondo dan PT. Lundin Banyuwangi kemarin.

Selama kunjungan di wilayah kerja Lanal Banyuwangi Kasal didampingi oleh Asrena Kasal, Kadisopslatal, Kadissadal, Kadispen, Danlantamal V dan Danpuspenerbal Juanda.

Maksud kedatangan Kasal beserta rombongan kali ini adalah untuk melaksanakan peninjauan latihan Rajawali 18 Latihan Senjata terpadu Marinir dengan menggunakan  Helly HS-4203 dan Helly HS-4205, dalam rangkaian kegiatan latihan secara langsung Kasal meninjau penembakan oleh roket MLRS Vampire RM 40, mencoba penembakan langsung dengan menggunakan meriam How 122, melihat kesiapan langsung gelar instalasi Satbanmin, dan  melihat perebutan sasaran oleh prajurit Korps Marinir pada ketinggian T.12. Karangtekok Situbondo.

Kasal menyatakan rasa bangganya dengan kemampuan prajurit Korps Marinir dalam dharma baktinya kepada Negara.

Selesai meninjau Latsendu Marinir orang nomor 1 (satu) di Angkatan Laut ini melanjutkan kegiatannya dengan naik  Helly HS-4203 dan Helly HS-4205 menuju PT. Lundin Banyuwangi untuk melihat langsung proses pembuatan Kapal cepat Trimaran, tiba di PT Lundin disambut Manager PT Lundin Ibu Lisa, Dansatgas Trimaran Kolonel Laut (T) Slamet dan Komandan Lanal Banyuwangi.

Kasal secara langsung melihat langsung kondisi kapal dan mendengarkan rangkaian proses pembuatan oleh pihak management PT. Lundin.(arf)

Read More

SMP Swasta Minim Siswa, Pemkot Surabaya Cari Solusinya

KABARPROGRESIF.COM : (Surabaya) Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya melalui Dinas Pendidikan (Dispendik) Kota Surabaya telah beberapa kali bertemu dengan Musyawarah Kerja Kepala Sekolah (MKKS) SMP Swasta.

Pertemuan ini membahas kekurangan murid yang terjadi di beberapa SMP swasta. Dispendik pun tidak tinggal diam dan ikut mencari jalan keluar atau solusinya.

Kepala Dispendik Kota Surabaya Ikhsan mengatakan, dalam pertemuan itu membahas soal nasib dan kesejahteraan guru terdampak minimnya siswa di sekolah.

Ada beberapa jalan keluar untuk mengatasi keluhan guru. Misalnya, guru diperbantukan di sekolah lain. Juga untuk memenuhi jam mengajar, guru bisa diperbantukan dalam kegiatan ekstra kurikuler.

"Soal guru sudah diatur, kita perbantukan ke sekolah lain. Ada beberapa guru yang tidak bisa kemana lagi, nanti ditawarkan menjadi guru kontrak di sekolah kita (negeri)," katanya.

Ikhsan menegaskan, pihaknya sudah minta data tentang guru yang terancam kekurangam jam pelajaran.

Selain itu, Dinas Pendidikan juga meminta data sekolah yang terdampak dan terancam mati.

"Jadi kalau masih terdampak, kami mohon minta diberi data," ungkap Ikhsan.

Perihal Bopda yang sering menjadi keluhan sekolah-sekolah swasta, Dispendik telah menyiapkan beberapa formulasinya untuk penghitungan Bopda. Misalnya, pencairan Bopda berbasis jumlah siswa atau dengan model per rombongan belajar (rombel).

" Gimana ke depan, apa seperti sekarang yang berbasis siswa atau per rombel. Tapi semuanya ada konsekwensinya. Kita masih belum tentukan yang mana, karena bisa saja harus mengubah perwali,” terangnya.

Sementara itu, puluhan kepala SMP swasta yang tergabung dalam MKKS mendatangi Komisi D DPRD Kota Surabaya, Selasa (28/8).

Mereka wadul soal minimnya jumlah siswa yang mendaftar di sekolah swasta. Akibatnya, sekolah swasta kekurangan murid yang berdampak pada operasional sekolah swasta yang terancam mandeg.

Ketua Komisi D DPRD Kota Surabaya, Agustin Poliana mengatakan, hasil hearing dengan MKKS diketahui ada 265-268 sekolah swasta di Surabaya, sementara ada 62 SMP negeri. MKKS berharap ada transparansi PPDB, sehingga sekolah swasta bisa mendapatkan siswa baru yang total jumlahnya 12 ribu didik baru.

" Tahun ini ada sekolah yang tidak menerima peserta didik baru yaitu 23 sekolah, belum lagi tahun depan ada penambahan sekolah swasta. Nah kekhawatiran dari MKKS ini saya kira wajar, agar ada pemerataan pembagian siswa ini harus diperhatikan oleh Kadispendik Surabaya," katanya.

Legislator PDI Perjuangan ini menjelaskan, jumlah lulusan SMP tahun 2017 sebanyak 42 ribu, sementara tahun 2018 meningkat menjadi 44 ribu siswa. Dari jumlah kelulusan tersebut, sekolah swasta mendapatkan share hanya 13.618 siswa baru, sementara di tahun kemarin swasta mendapatkan 18.299 siswa.

Dari hearing Komisi D dengan MMKS, kata Agustin, MMKS berharap dalam PPDB pihak sekolah bisa dilibatkan agar sekolah swasta tahu betul berapa pagu untuk penerimaan siswa baru di sekolah swasta.

" Hal ini harus menjadi perhatian bagi Dispendik Kota Surabaya, kami juga tidak bisa menolak adanya pendirian sekolah swasta baru, namun jika pihak swasta dilibatkan dalam PPDB tentunya krisis siswa di sekolah swasta tidak akan terjadi seperti sekarang ini," tutupnya. (arf)

Read More

Komsos Kreatif, Korem 084/Bhaskara Jaya Rangkul Pemuda di Surabaya

KABARPROGRESIF.COM : (Surabaya) Puluhan remaja yang saat ini berkumpul di aula Makorem 084/Bhaskara Jaya, seakan terlihat sangat antusiasi dengan adanya berbagai lomba kreatifitas yang sengaja digelar oleh pihak Korem.         

Tak hanya lomba melukis saja. Namun, pihak Korem juga menyediakan ruang bagi para pemuda yang memiliki bakat melantunkan music-musik Islami.

Kepala Seksi Teritorial (Kasiter) Korem, Mayor Inf A. Wakhid menuturkan, kegiatan yang berlangsung di Korem saat ini, digelar dengan tujuan untuk menjauhkan para generasi penerus dari berbagai hal kegiatan yang dinilai memiliki dampak negatif di lingkungan masyarakat.

“Seperti yang kita ketahui, era globalisasi saat ini sangat berdampak bagi para pemuda yang merupakan simbol generasi penerus bangsa,” ujar Wakhid.

Tidak hanya itu saja, kata Wakhid, banyaknya informasi-informasi yang beredar di internet, seakan mempengaruhi pola pikir para penggunanya, terlebih para pemuda.

“Kadang mereka juga belum bisa mencerna, mana informasi yang benar dan mana informasi yang palsu (hoax),” terangnya.

Selain itu, lanjut Kasiter, maraknya informasi mengenai paham radikalisme di media sosial, juga menjadi sorotan tersendiri. Bahkan, baru-baru ini, para pelaku terorisme, lebih cenderung mengincar para remaja.

“Maka dari itu, kita juga berupaya untuk melakukan cegah dan tangkal radikalisme melalui kegiatan ini,” katanya. (andre)

Read More

KPK Panggil Aziz Syamsuddin Terkait Kasus Dugaan Suap RAPBN-P

KABARPROGRESIF.COM : (Jakarta) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menjadwalkan pemeriksaan terhadap anggota DPR RI periode 2014-2019, Aziz Syamsuddin dan I Gusti Agung Rai Wirajaya.

Mereka akan diperiksa dalam kasus dugaan suap terkait usulan dana perimbangan keuangan daerah pada Rancangan APBN Perubahan Tahun Anggaran 2018.

“Hari ini dijadwalkan pemeriksaan tiga orang saksi untuk tersangka AMN ( Amin Santono) dalam kasus dugaan suap terkait dana perimbangan daerah,” kata Juru Bicara KPK Febri Diansyah, melalui keterangan tertulis, Selasa (28/8/2018).

KPK juga menjadwalkan pemeriksaan saksi lainnya, yakni Kasubdit DAK (Dana Alokasi Khusus) Fisik 2 Direktorat Dana Perimbangan Ditjen Perimbangan Keuangan Kementerian Keuangan RI Yudi Sapto Pranowo.

Dalam kasus ini, KPK menetapkan anggota DPR Komisi XI Amin Santono dan pejabat nonaktif Kemenkeu Yaya Purnomo sebagai tersangka.

KPK juga menetapkan dua orang sebagai tersangka yaitu Eka Kamaludin dan Ahmad Ghiast. Eka diketahui merupakan pihak swasta yang berperan sebagai perantara. Adapun, Ahmad berstatus sebagai swasta atau kontraktor. Ahmad diduga sebagai pemberi uang. (rio)

Read More

Komandan Lantamal V Hadiri HUT ke-32 PPAL 2018

KABARPROGRESIF.COM : (Surabaya) Komandan Pangkalan Utama TNI AL (Danlantamal) V Surabaya Laksamana Pertama TNI Edwin, S.H., menghadiri acara perayaan HUT ke-32 PPAL (Persatuan Purnawirawan Angkatan Laut) tahun 2018 di gedung Graha PPAL Jl. Abdul Latif No. 1 Kenjeran Surabaya, Selasa (28/8).

Tampak hadir dalam acara tersebut antara lain Ketua PPAL Wil Jatim (Laksda TNI Purn Hari Mulyo), Wakil Ketua PPAL Wil Jatim Kol Laut (Purn) Kuswo Lalito, Bendahara PPAL Kol Laut/W (Purn) Suhartini,Ketua PPAD Wilayah Jatim, Ketua PPAU Wilayah Jatim, Ketua PP Polri, Para Ketua Rayon PPAL Wilayah Pulau Jawa, Para anggota PPAL dan Warakawuri Wilayah Surabaya.

Komandan Lantamal V pada kesempatan tersebut mengucapkan selamat ulang tahun ke-32 Persatuan Purnawirawan TNI Angkatan Laut.

“Saya selaku pembina Persatuan Purnawirawan TNI Angkatan Laut Wilayah Surabaya mengucapkan selamat ulang tahun ke-32 Persatuan Purnawirawan TNI Angkatan Laut, kepada ketua beserta segenap jajaran pengurus dan seluruh anggota Persatuan Purnawirawan TNI Angkatan Laut wilayah surabaya," ujarnya.

Peringatan hari ulang tahun ke 32 Persatuan Purnawirawan TNI Angkatan Laut mempunyai makna yang sangat berarti dalam menjalin tali silaturahmi antara PPAL dan TNI AL, dengan demikian diharapkan peran nyata Persatuan Purnawirawan TNI Angkatan Laut dapat mendukung keberhasilan tugas-tugas TNI Angkatan Laut yang di emban sampai saat lni.

Demikian besarnya kontribusi yang diberikan oleh Persatuan Purnawirawan TNI Angkatan Laut untuk perkembangan pembangunan kekuatan dan kemampuan TNI Angkatan Laut.

"besar harapan saya persatuan purnawirawan TNI Angkatan Laut akan tetap terbina dan terpelihara dengan baik," harapnya.

Selain itu Komandan Lantamal V berharap, seluruh Keluarga Besar Persatuan Purnawirawan TNI Angkatan Laut Wilayah Surabaya dapat menyikapi setiap perkembangan lingkungan strategis yang terjadi dan mengamati isu-isu kemaritiman nasional, serta menanggapinya secara positif dan optimis, sehingga tetap dapat memberikan sumbangsih pemikiran dan ide guna memperkuat upaya-upaya kembalinya kejayaan maritim bangsa dan negara Indonesia tercinta.

Dalam acara peringatan HUT PPAL ke -  32 tahun 2018 ditampilkan juga tarian Remo dan Menyanyikan Mars PPAL oleh paduan suara PPAL. (arf)

Read More

Masuk Top 99 Sinovik, Tiga Inovasi Pemkot Surabaya Diverifikasi Lapangan

KABARPROGRESIF.COM : (Surabaya) Tiga terobosan atau inovasi layanan publik Pemerintah Kota Surabaya yang masuk Top 99 Sistem Inovasi Pelayanan Publik (Sinovik) Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemenpan RB) RI memasuki tahapan verifikasi lapangan. Sebanyak tiga tim independen atau tim juri dari kalangan jurnalis, akademisi dan dari Kemenpan RB melakukan verifikasi lapangan ke Gedung Siola, Selasa (28/8/2018). 

Tim ini awalnya bertemu dengan para pelaku UKM yang tergabung dalam Pahlawan Ekonomi dan Pejuang Muda, selanjutnya mereka meninjau Command Center 112, Puspaga, dan tempat pijat tuna netra. Bahkan, tim juri ini juga diperlihatkan pelayanan 6 in 1 di mal pelayanan public. Tim juri ini untuk memastikan inovasi itu layak masuk ke Top 40 Sinovik atau tidak.

Adapun tiga inovasi Pemkot Surabaya yang masuk ke Top 99 Sinovik adalah pertama, pelayanan publik 6 in 1 yang meliputi pengurusan akte lahir, kematian, perkawinan, perceraian, surat pindah datang, dan pindah keluar secara online. Kedua, inovasi Tahu Panas (tak takut kehujanan dan tak takut kepanasan) yang merupakan kegiatan perbaikan rumah tidak layak huni melalui program rehabilitasi sosial daerah kumuh. Ketiga, inovasi Pahlawan Ekonomi dan Pejuang Muda.

Tim independen Sinovik dari Kemenpan RB, R.R. Lies Woro Susanti mengaku tertarik dengan inovasi Pahlawan Ekonomi dan Pejuang Muda yang dilakukan oleh Pemkot Surabaya. Namun, ia tidak bisa memastikan apakah tiga inovasi itu bisa masuk Top 44 Sinovik, karena nanti yang menentukan adalah tim idependen yang sudah melakukan verifikasi lapangan.

“Tapi, kalau saya sendiri sih memang bagus banget inovasi Pahlawan Ekonomi ini,” tegasnya.

Menurut Lies, rencananya akan ada 20 inovasi di berbagai daerah yang akan dilakukan verifikasi lapangan. Sebab, sudah ada 20 inovasi lainnya yang sudah dipastikan masuk ke Top 44 Sinovik Kemenpan RB 2018.

“Nah, inovasi Pemkot Surabaya ini masuk dalam verifikasi lapangan,” tegasnya.

Sementara itu, Wali Kota Surabaya Tri Rismaharini mengatakan tujuan awal berbagai inovasi itu bukan untuk meraih penghargaan, tapi tujuan awalnya adalah untuk mempermudah layanan masyarakat.

“Gol akhirnya dari semua inovasi ini adalah warga Surabaya lebih sejahtera,” tegas Wali Kota Risma saat mengawal tim juri itu di gedung Siola.

Oleh karena itu, Wali Kota Risma juga berharap supaya warga Surabaya terus bekerja keras dan tidak mudah tergoda supaya bisa berhasil dan sukses. Sebab, apabila sukses akan bisa membantu anak-anaknya untuk sukses pula.

“Jadi, dalam kompetisi ini saya tidak melihat bergengsi atau tidaknya, tapi bagi saya adalah untuk menyemangati teman-teman supaya terus bersemangat dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat,” pungkasnya. (arf)

Read More

Meski Tidak Dapat Medali, Catatan Waktu Sertu Atjong Pecahkan Rekor Nasional

KABARPROGRESIF.COM : (Surabaya) Meski belum berhasil   meraih predika  t  juara dalam kategori lomba lari halang rintang jarak 3.000 meter Asean Games di Jakarta, namun, waktu yang berhasil ditempuh oleh Sertu Atjong Tio Purwanto tergolong fantastis.

Bagaimana tidak, dengan jarak 3000  meter dan melewati beberapa rintangan  tersebut, Atjong mampu menyelesaikannya dengan waktu 8 menit, 54,32 detik . Waktu tersebut, merupakan rekor tercepat pelari tingkat nasional.Dimana sebelumnya waktu tercepat pada nomor ini adalah 8 menit 55,91 detik atas nama Muhammad Qurosi dalam Sea Games 2011.

Sehubungan dengan hal itu, Pangdam V/Brawijaya, Mayjen TNI Arif Rahman, M. A, menuturkan, perjuangan  prajuritnya  dalam ajang bergengsi tersebut tetap merupakan suatu kebanggaan bagi Kodam V/Brawijaya.Dalam even olahraga paling bergengsi di Asia ini,Kodam V/Brawijaya berhasil menurunkan dua atlet dimana salah satunya Serda Rifki yang berhasil mempersembahkan emas di cabang Karate.

Partisipasi 2 atlet militer tersebut  menurut Pangdam menjadi motivasi luar biasa bagi atlet -atlet Kodam V/Brw lainnya untuk terus memberikan yang terbaik kepada bangsa dan negara.

“Meski belum mendapatkan medali, tapi dia (Atjong) mampu memecahkan rekor nasional,” kata Pangdam Selasa, (28/8/2018).

Menurutnya, Kodam tetap mengapresiasi hasil yang dicapai  Atjong kali ini . “Sebelumnya, Atjong juga pernah menjuarai Sea Games 2017 dan beberapa event bergengsi lainnya,sehingga masih ada waktu untuk mengukir prestasi demi bangsa di lain waktu” ujar Mayjen TNI Arif Rahman.

Perlu diketahui, Sertu Atjong, atlet yang sudah sering berprestasi di tingkat nasional dan regional ini sehari-hari bertugas di Yonif 521/DY    sebuah Batalyon Infanteri Mekanis yang merupakan satuan jajaran  Brigade Infanteri Mekanis 16/Wira Yudha yang berkedudukan di Kediri Jawa Timur. (andre)

Read More

KPK Tahan 3 Anggota DPRD Sumut Terkait Kasus Suap

KABARPROGRESIF.COM : (Jakarta) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) meraih tiga tersangka anggota DPRD Sumut periode 2009-2014 setelah dilakukan pemeriksaan pada Senin (27/8/2018).

“Senin 27 Agustus 2018 dilakukan penahanan selama 20 hari pertama terhadap 3 tersangka dugaan suap terhadap jumlah anggota DPRD Provinsi Sumatera Utara,” Juru Bicara KPK Febri Diansyah melalui keterangan tertulis.

Tiga anggota DPRD Sumatera Utara yang menjalin KPK, yaitu Musdalifah yang akan membantu di Rumah Tahanan Polres Jakarta Timur, Rahmianna Delima Pulungan di Rumah Tahanan Cabang KPK di Kav K-4, dan Abdul Hasan Maturidi di Rumah Tahanan Cabang KPK di Pomdam Jaya Guntur.

Dari 38 anggota DPRD yang sudah menjadi tersangka sudah ada 21 orang yang sama dengan orang ketiga.

Disebut diberitakan, Musdalifah Disebut KPK pada Minggu (26/8/2018) di Medan, Sumatera Utara.

"KPK memutuskan melakukan penangkapan terhadap tersangka MDH (Musdalifah) kemarin (Minggu), karena tidak ada dalam pemanggilan KPK tanpa alasan yang dapat dipertanggungjawabkan secara hukum," ujar Juru Bicara KPK Febri Diansyah dalam keterangan tertulis, Senin (27/8/2018).

Febri menuturkan, sebelumnya Musdalifah pernah telah melakukan dua kali secara nyata, pada tanggal 7 dan 13 Agustus 2018.

Pada pertama, KPK tidak dapat membeli informasi alasan ketidakhadirannya. Sementara pada pertemuan kedua, Musdalifah tidak datang dengan alasan menikahkanasi.

KPK, lanjut Febri, sebelumnya juga telah memanggil para anggota DPRD Sumut agar dapat dilakukan dalam proses hukum ini.

"Hadir adalah penyidik ​​adalah kewajiban hukum yang dipikirkan oleh tersangka atau saksi," kata Febri.

Febri menuturkan, ketidakhadiran tersangka hanya dapat diterima dengan alasan yang sangat baik secara hukum.

Dalam kasus ini, KPK telah menetapkan 38 orang tersangka. Selama proses penyidikan, ada lebih dari 200 yang telah menjalani pemeriksaan oleh penyidik.

Suap untuk ke-38 anggota DPRD Sumut itu terkait dengan persetujuan laporan pertanggungjawaban Pemerintah Provinsi Sumatera Utara untuk Tahun Anggaran 2012-2014 oleh DPRD sumut, Persetujuan Perubahan APBD Provinsi Sumut Tahun 2013-2014 oleh DPRD Sumut.

KPK Kemudian, terkait pengesahan APBD tahun anggaran 2014-2015 dan penggunaan hak interpelasi anggota DPRD Sumut pada 2015. (rio)

Read More

Perangi Narkoba, Personel Lantamal IX Terima Sosialisasi P4GN

KABARPROGRESIF.COM : (Ambon) Personel militer dan Pegawai Negeri Sipil (PNS) Lantamal IX serta Korcab IX Daerah Jalasenastri Armada III menerima sosialisasi Pencegahan, Pemberantasan, Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika (P4GN) dari Dinas Hukum TNI Angkatan Laut (Diskumal) Jakarta bekerjasama dengan Badan Narkotika Nasional Provinsi (BNNP) Maluku di Gedung Dr. J. Leimena Lantamal IX. Selasa (28/08/2018).

Pada acara pembukaan sosialisasi P4GN, Komandan Lantamal IX Laksamana Pertama TNI Antongan Simatupang dalam sambutannya yang dibacakan oleh Wakil Komandan Lantamal IX Kolonel Marinir Supriyono mengatakan bahwa acara sosialisasi bahaya Narkoba ini bertujuan agar seluruh anggota Lantamal IX paham akan bahaya Narkoba dan dapat mengetahui apa saja kerugian yang kita dapatkan.

“Bahaya penyalahgunaan Narkoba harus terus kita tekankan karena selain sudah merupakan perintah dari komando atas, juga karena Narkoba dapat merusak hidup kita”, ujar Danlantamal IX dalam sambutannya.

Kejahatan Narkoba sudah digolongkan dalam kejahatan luar biasa dan serius yang dapat merusak sedni sendi kehidupan berbangsa dan bernegara, sambungnya, terlebih lagi kejahatan Narkoba tersebut sudah bersifat lintas Negara dan sangat terorganisir, sehingga menjadi ancaman nyata yang membutuhkan penanganan serius.

Di akhir sambutannya, Danlantamal IX menyampaikan terimakasih kepada Tim dari Diskumal dan BNNP Maluku yang berkenan menyampaikan sosialisasi bahaya Narkoba kepada personel Lantamal IX.

Selain itu disampaikan, kepada segenap prajurit dan keluarga besar Lantamal IX, apabila ada hal – hal yang kurang jelas atau kurang dimengerti dapat sitanyakan pada sesi Tanya jawab nanti.

Sementara itu dalam sambutan Kepala Diskumal Laksamana Pertama TNI Kresno Buntoro yang dibacakan oleh Kasubdis Dargakum Diskumal Kolonel Laut (KH) Deni Bayu Nugraha mengatakan kegiatan sosialisasi P4GN sangat diperlukan sebagai upaya preventif dan antisipatif untuk melindungi prajurit dan PNS di lingkungan TNI AL dari kegiatan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkoba.

Selain itu dikatakan, sosialisasi ini juga sebagai upaya cegah tangkal terhadap berbagai cara yang dilakikan oleh para Bandar Narkoba yang berusaha memanfaatkan anggota TNI maupun keluarganya dalam penyalahgunaan maupun peredaran gelap Narkoba, baik secara langsung maupun tidak langsung.

Kemudian acara diteruskan dengan sosialisasi oleh Kasubdis Dargakum Diskumal yang menyampaikan tentang hukum penyalahgunaan Narkoba bagi prajurit dan PNS TNI Angkatan Laut dan dilanjutkan dengan sosialisasi tentang bahaya Narkoba oleh Kabid P2M BNNP Maluku Beni Timisela serta diakhiri dengan sesi Tanya jawab. (arf)

Read More

KPK Ajak Perempuan Tanamkan Pencegahan Korupsi Sejak Dini Pada Anak

KABARPROGRESIF.COM : (Surabaya) Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya bersama Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Republik Indonesia menggelar sosialisasi pembangunan budaya anti korupsi berbasis keluarga di graha Sawunggaling lantai VI.

Mengusung tema "Saya Perempuan Anti Korupsi", Pemkot Surabaya mengajak 40 Ketua Dharma Wanita, 31 Ketua Tim PKK Kecamatan, 154 Ketua Tim Kelurahan PKK dan 30 Ketua Organisasi Wanita yang tergabung dalam Gerakan Organisasi Wanita (GOW) untuk menanamkan upaya pencegahan secara dini praktik korupsi di dalam keluarga, utamanya anak-anak.

Spesialis Penelitian dan Pengembangan KPK, Sari Anggraeni mengatakan, pentingnya pembangunan budaya anti korupsi berbasis keluarga didasari oleh banyaknya pola korupsi yang melibatkan keluarga. Fenomena ini, kata Sari, mengindikasikan bahwa korupsi telah memasuki ruang kehidupan di dalam keluarga dan mengalami pergeseran pola dalam melakukan tindakan korupsi.

“Karena itu kami ingin mengembalikan fungsi keluarga pada jalurnya untuk menghasilkan generasi antikorupsi secara efektif kini dan nanti,” paparnya seusai acara, Senin, (27/8/2018).

Dalam sosialisasi ini, Sari menekankan 2 hal kepada perempuan terkait pemahaman tentang antikorupsi bagi anak. Pertama, posisi ibu yang memiliki peran penting dalam keluarga. Kedua, menjadikan perempuan sebagai aktivis atau influencer yang menyebarkan sosialisasi terkait penanam nilai kejujuran dan antikorupsi dalam struktur keluarga.

“Keluarga merupakan garda terdepan dan menjadi tempat utama untuk menjaga moral anak-anaknya,” ujarnya.

Disampaikan Sari, salah satu cara untuk mencegah tindakan antikorupsi pada anak adalah menanamkan nilai kejujuran. Namun, kata Dia, nilai kejujuran belum cukup untuk menindak pencegahan korupsi. Nilai tersebut harus didukung dengan tanggung jawab, kesederhanaan dan kerja keras.

“Sekumpulan nilai-nilai anti korupsi tersebut akan terbukti ketika anak-anak memegang atau memiliki kewenangan,”  jelasnya.

Kewenangan ini, lanjut Sari, mungkin belum terlihat pada saat orang tua mengajarkan kepada anak-anaknya semasa kecil. Namun, hal itu akan terbukti saat anak-anak menjadi PNS atau pejabat negara.

“Apakah pondasi yang diberikan orang tua semasa kecil teruji atau tidak pada saat anak memiliki kewenangan itu ,” tandasnya.

Melalui kegiatan ini, dirinya berharap, Kota Surabaya bisa menjadi pilot project bagi kota-kota lainnya dan mampu menerapkan di wilayahnya masing-masing mulai lingkup RT/RW. Sehingga, tercipta kampung keluarga jujur di Surabaya.

“Saat tercipta ini, KPK juga bisa mengambil pelajaran keberhasilan dari Surabaya,” tegas Sari.

Tidak hanya Surabaya, Sari mengatakan, program yang nantinya akan menjadi milik dari masing-masing daerah termasuk organisasi perempuan dan keagamanan tingkat nasional, juga dapat diterapkan di beberapa daerah.

“Jika ada banyak daerah yang memiliki kampung keluarga jujur maka hal ini menjadi pondasi cukup bagus untuk menanamkan kejujuran kepada anak-anak yang akan menjadi generasi pemimpin di masa datang,” terangnya.

Wali Kota Surabaya Tri Rismaharini menambahkan, kondisi akan berat jika anak tidak diajarkan kejujuran sejak kecil. Dia mencontohkan lomba mewarnai anak-anak tidak dilakukan sendiri, justru dikerjakan orang tuanya.

"Itu sepele tapi sudah mengajarkan ketidakjujuran sejak kecil. Kalau mau sukses harus bekerja keras,” pungkas Wali Kota sarat akan prestasi tersebut.

Wali Kota Risma – sapaan akrabnya mengajak ibu-ibu untuk mengajarkan anak-anak untuk berbuat jujur, mau bekerja keras dan survive. Tujuannya, agar anak-anak tidak mudah tergoda dan punya prinsip hidup.

"Saya yakin panjenengan semua bisa melakukan ini. Tidak ada yang tidak mungkin," tegasnya. (arf)

Read More