Senin, 03 September 2018


KABARPROGRESIF.COM : (Malang) Seakan tak kenal lelah dalam menjalankan tuga, usai mengikuti gowes merah putih, Danrem 083/Baladhika Jaya, Kolonel Inf Bagus Suryadi Tayo, senin pagi memimpin berlangsungnya upacara di Universitas Muhammadiyah Malang (UMM), Senin, 3 September 2018.

Hari ini  Danrem menjadi Irup dalam upacara pembukaan  pengenalan studi mahasiswa baru (Pesmaba) di lapangan Helly Pad UMM.

Dijelaskan oleh Kolonel Bagus, generasi muda, khususnya para mahasiswa bakal memasuki tantangan di era perkembangan globalisasi seperti yang terjadi saat ini.

Pesatnya perkembangan teknologi, kata Danrem, seakan menjadi tantangan yang tak mudah bagi seluruh kalangan pemuda.

“Perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, mendorong kemajuan yang sangat cepat, hingga merubah tatanan kehidupan. Jadi, bijak-bijaklah dalam menanggapi setiap isu maupun informasi yang berkembang,” pinta Kolonel Bagus.

Mudahnya akses terhadap informasi, menurut Danrem, seakan membuka peluang terhadap munculnya paham-paham yang dinilai dapat memecah belah persatuan dan kesatuan sebuah bangsa yang selama ini sudah terwujud dengan sangat baik.

“ ada juga ancaman bahaya narkotika yang menargetkan para pemuda. Terus terang, ancaman itu mendapat perhatian serius dari Pemerintah, terlebih TNI,” terangnya.

Kendati demikian, orang nomor satu di tubuh Makorem 083/Baladhika Jaya itu mengimbau para mahasiswa untuk tidak gentar menghadapi setiap ancaman-ancaman tersebut.

Selain memperkokoh persatuan dan kesatuan, kata Danrem, ia juga mengimbau para mahasiswa untuk lebih menumbuhkan rasa kecintaannya terhadap negara (NKRI, red).

“Tunjukkan etos belajar yang keras, disiplin dan semangat juang yang tinggi. Melalui upaya-upaya itu, semua ancaman pasti bisa kita tangkal,” tegasnya. (andre)


KABARPROGRESIF.COM : (Surabaya) Gugatan class action yang diajukan warga eks lokalisasi Jarak - Dolly terhadap Pemkot Surabaya akhirnya ditolak oleh Pengadilan Negeri (PN) Surabaya

Dalam amar putusannya, Dwi Purnomo selaku ketua majelis hakim menyebut, gugatan yang diajukan penggugat tidak memenuhi syarat formal gugatan Class Action sebagaimana yang diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung (Perma) No.1 tahun 2002.

"Menolak gugatan yang diajukan penggugat,"kata Hakim Dwi Purnomo sembari mengetukkan palu sebagai tanda berahkirnya persidangan di PN Surabaya, Senin (2/9).

Selain menolak gugatan tersebut, Hakim Dwi Purnomo menyebut, jika pihak penggugat dapat mengajukan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Surabaya atas penutupan lokasisasi Jarak-Dolly.

Sementara, penggugat melalui Naen Suryono selaku kuasa hukumnya mengaku akan menempuh upaya hukum kasasi.

Pada awak media, Naen menyebut, jika pihaknya tidak dapat mengajukan gugatan ke PTUN Surabaya dikarenakan batas waktu gugatan TUN sudah jauh terlampaui, yakni 90 hari setelah pemkot Surabaya makukan penutupan Jarak – Dolly pada 2014 lalu.

"Oleh karena itu, kami memilih untuk kasasi atas gugatan yang ditolak ini,"ujar Naen Suryono usai persidangan.

Seperti diketahui sebelumnya, Warga Jarak-Dolly, melayangkan Gugatan Class Action pada Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya, dan menuntut ganti rugi sebesar Rp. 270 Miliar.

Mereka menilai, Pemkot Surabaya telah gagal mensejahterakan warga Dolly paska penutupan lokalisasi terbesar di Asia Tenggara itu.

Menanggapi hal itu, ketua Forkaji Surabaya menampik tudingan tersebut, pihaknya mengaku paska ditutupnya lokalisasi Dolly, warga disekitar telah mengembangkan usaha positif dibidang UMKM.

" Disini sudah berdiri produk UKM sampai kebanjiran order salah satunya sandal hotel yang sudah mendapatkan ribuan order dari beberapa hotel yang ada di Surabaya." Kata Korlap Forkaji, Kurnia Cahyo. (30/8).

Menyindir materi gugatan yang mengatakan tidak ada peningkatan ekonomi, Forkaji membantah hal itu, Kurnia mengatakan sampai detik ini pihaknya mengaku kekurangan tenaga kerja gara-gara kebanjiran order.

" Kami sendiri kurang tenaga kerja. Kalau mereka ngomong tidak ada peningkatan ekonomi, itu bohong,” seru Korlap Aksi Forkaji, Kurnia Cahyanto di depan PN Surabaya, Kamis, (30/8/2018).

Kurnia juga menuturkan, gugatan class action yang ditujukan ke Pemkot Surabaya sebesar Rp 270 miliar hanya untuk kepentingan segelintir warga. Bahkan, dirinya menduga kelompok tersebut bukan murni warga Jarak – Dolly.

“ Uang itu buat siapa? Hanya untuk memenuhi perut atau kepentingan segelintir orang saja,” imbuhnya.

Senada dikatakan  GP Ansor Surabaya, mereka juga menolak dibukanya rumah musik yang dianggapnya dapat berpotensi melahirkan kembali bibit-bibit prostitusi di kawasan eks lokalisasi Dolly.

“ Kita dukung upaya warga menolak rencana rumah musik karena kita nggak ingin ada bibit-bibit lagi prostitusi di Jarak dan Dolly,” terang Ketua PC GP Ansor Kota Surabaya M Faridz Afif.

Afif menegaskan bahwa pihaknya terus mengawal serta bergandengan dengan massa dari ormas Islam lainnya untuk tetap mengawal isu ini.

“ Seluruh ormas Islam akan turun, terutama ormas di lingkungan Nahdlatul Ulama (NU),” Pungkasnya.(Komang)


KABARPROGRESIF.COM : (Surabaya) Pengadilan Negeri PN Surabaya akhirnya menolak gugatan Class Action yang dimohonkan warga Jarak-Dolly pada Pemerintah Kota Surabaya dengan nilai gugatan mencapai Rp. 270 Miliar.

Dalam materi gugatan itu disebutkan, Pemkot Surabaya dinilai gagal mensejahterakan warga paska ditutupnya lokalisasi terbesar di Asia tenggara tersebut.

Namun Majelis hakim yang diketuai Dwi Winarko menyatakan, syarat formil dari gugatan warga pada pemerintah itu kurang memenuhi sehingga dinyatakan tidak sah.

Dalam putusan itu, Majelis hakim juga tidak membuat pertimbangan.

“Gugatan dinyatakan tidak sah sebagai gugatan kelompok. Maka materi gugatan tidak perlu dipertimbangkan lagi,” ucap hakim Dwi Winarko, membacakan amar putusannya,Senin (3/9/2018).

Dikesempatan yang sama, ratusan massa dari dua kubu yang pro dan kontra akan gugatan Class Action tersebut menggelar aksi di depan gedung Pengadilan.
.
Massa yang pro akan gugatan itu terdiri dari dua komunitas diantaranya ialah Komunitas Pemuda Independen (KOPI) dan Front Pekerja Lokalisasi (FPL).

Sedangkan massa yang kontra akan gugatan menamakan dirinya Forum Komunikasi Warga Jarak-Dolly (FORKAJI).

Seperti diketahui sebelumnya, Warga Jarak-Dolly, melayangkan Gugatan Class Action pada Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya, dan menuntut ganti rugi sebesar Rp. 270 Miliar.

Mereka menilai, Pemkot Surabaya telah gagal mensejahterakan warga Dolly paska penutupan lokalisasi terbesar di Asia Tenggara itu.

Menanggapi hal itu, ketua Forkaji Surabaya menampik tudingan tersebut, pihaknya mengaku paska ditutupnya lokalisasi Dolly, warga disekitar telah mengembangkan usaha positif dibidang UMKM.

" Disini sudah berdiri produk UKM sampai kebanjiran order salah satunya sandal hotel yang sudah mendapatkan ribuan order dari beberapa hotel yang ada di Surabaya." Kata Korlap Forkaji, Kurnia Cahyo. (30/8).

Menyindir materi gugatan yang mengatakan tidak ada peningkatan ekonomi, Forkaji membantah hal itu, Kurnia mengatakan sampai detik ini pihaknya mengaku kekurangan tenaga kerja gara-gara kebanjiran order.

" Kami sendiri kurang tenaga kerja. Kalau mereka ngomong tidak ada peningkatan ekonomi, itu bohong,” seru Korlap Aksi Forkaji, Kurnia Cahyanto di depan PN Surabaya, Kamis, (30/8/2018).

Kurnia juga menuturkan, gugatan class action yang ditujukan ke Pemkot Surabaya sebesar Rp 270 miliar hanya untuk kepentingan segelintir warga. Bahkan, dirinya menduga kelompok tersebut bukan murni warga Jarak – Dolly.

“ Uang itu buat siapa? Hanya untuk memenuhi perut atau kepentingan segelintir orang saja,” imbuhnya.

Senada dikatakan  GP Ansor Surabaya, mereka juga menolak dibukanya rumah musik yang dianggapnya dapat berpotensi melahirkan kembali bibit-bibit prostitusi di kawasan eks lokalisasi Dolly.

“ Kita dukung upaya warga menolak rencana rumah musik karena kita nggak ingin ada bibit-bibit lagi prostitusi di Jarak dan Dolly,” terang Ketua PC GP Ansor Kota Surabaya M Faridz Afif.

Afif menegaskan bahwa pihaknya terus mengawal serta bergandengan dengan massa dari ormas Islam lainnya untuk tetap mengawal isu ini.

“ Seluruh ormas Islam akan turun, terutama ormas di lingkungan Nahdlatul Ulama (NU),” Pungkasnya. (arf)


KABARPROGRESIF.COM : (Surabaya) Gugatan class action di Pengadilan Negeri (PN) Surabaya yang diajukan 12 warga Jarak Dolly terhadap Walikota Surabaya, Tri Rismaharini akibat penutupan lokalisasi prostitusi  kian memanas.

Rencana pembacaan putusan gugatan class action oleh Hakim PN Surabaya hari ini diwarnai aksi unjuk rasa dari ratusan warga Dolly didepan gedung PN Surabaya, dijalan Arjuna.

Dari pantauan dilokasi, ratusan warga Dolly ini tebelah menjadi dua kubu, ada kubu kontra dengan kebijakan Risma, yakni kubu penggugat dan ada kubu yang mendukung Risma, kubu yang menolak gugatan class action tersebut.

Informasi yang dihimpun, satu kubu berasal dari massa Forum Pekerja Lokalisasi (FPL) dan Komunitas Pemuda Independen (KOPI), yang menuntut kesejahteraan ekonomi dan menggugat Pemkot Surabaya.

Kubu yang menuntut agar gugatannya dikabulkan oleh Hakim PN Surabaya adalah  kubu berasal dari massa Forum Pekerja Lokalisasi (FPL) dan Komunitas Pemuda Independen (KOPI),  mereka menuntut kesejahteraan ekonomi pasca penutupan lokalisasi dan menggugat Pemkot Surabaya.


Sedangkan kubu yang menolak gugatan class action itu adalan massa dari Forum Komunikasi Jarak Dolly (Forkaji), yang menolak gugatan atas gugatan massa FPL dan KOPI.

Massa Forkaji membantah bila warga Jarak-Dolly menuntut kesejahteraan dari Pemkot.

Sedangkan massa FPL dan KOPI tetap pada prinsipnya, di mana mereka mengaku mendapat intimidasi dan diskriminasi serta menuntut gugatan Class Action di PN Surabaya.

Sementara dalam orasinya, kubu FPL dan KOPI mengatakan, jika pihaknya
tidak ingin membuka prostitusi kembali di daerah Jarak Dolly. Mereka hanya menginginkan Pemkot Surabaya melakukan pemulihan ekonomi akibat ditutupnya bisnis proatitusi di area Dolly.

Menurut salah satu koordinator pendemo (KOPI), semua yang digembar gemborkan Pemkot Surabaya melalui walikota Risma tidak terbukti sama sekali. Mulai dari home industri batik, sepatu atau keripik tidak menyerap banyak pekerja.

“Tidak ada itu katanya home industri menyerap banyak warga, hanya segelintir saja. Lha terus dana yng sudah ada dikemanakan?” ujar sang orator saat berorasi di depan gedung PN Surabaya, Senin (2/9).



Dikatakan orator, gugatan class action ini dilakukan akibat tidak adanya respon dari Pemkot Surabaya dan DPRD Surabaya meski beberapa kali melayangkan surat somasi dan permintaan audensi.

"Kami juga menintut adaya kejahatan HAM pada warga Dolly,"kata orator yang juga kordinator dari massa KOPI.

Terpisah, kubu pendemo yang didampingi ormas Banser dan GP Anshor dalam surat penolakan menyebutkan bahwa gugatan yang dilayangkan 12 orang tersebut hanyalah untuk kepentingan pribadi penggugat. Terbukti dari 12 penggugat tersebut adalah pemilik usaha rumah karoke di daerah Jarak Dolly.

Menurut Supadi, yang juga Ketua RT di daerah dolly mempertanyakan KTP para pendemo yang mengatas namakan warga dolly tersebut. Lebih lanjut Supadi mengatakan bahwa memang benar adanya bahwa didaerah dolly banyak home industri yang jumlah tenaga kerjanya ditaksir sekitar 100 orang.

” Coba sampean tanya mereka, KTP nya orang mana itu, kami semua tidak kenal. Orang luar semua itu. Di dolly itu banyak home industrinya, hampir 100 orang tenaga kerjanya. Itu ketua home industrinya.” kata Supadi sambil menunjuk satu per satu ketuanya.

Perlu diketahui, adanya aksi penolakan ini dilakukan karena warga tidak ingin adanya kebangkitan prostitusi kembali. Mereka merasa dengan adanya penutupan prostitusi di Jarak Dolly warga sudah merasa aman, nyaman dan tenteram.

Beberapa perwakilan pendemo (KOPI dan FPL) akhirnya ditemui oleh pihak PN Surabaya yang diwakili Sigit Sutriono,SH, MH, selaku humas PN Surabaya. (Komang)

Minggu, 02 September 2018


KABARPROGRESIF.COM : (Maluku) Asisten Perencanaan dan Anggaran (Asrena) Danlantamal IX Letkol Laut (S) Dodik Pujiargo, S.E., mewakili Komandan Lantamal (Danlantamal) IX Laksamana Pertama TNI Antongan Simatupang menutup secara resmi kerja sama TNI AL dengan BI (Bank Indonesia) dalam rangka Ekspedisi Kas Keliling, Edukasi Publik, dan Pemberian Bansos di Pulau – Pulau Terluar, Terdepan dan Tertinggal.

Penutupan kegiatan kerjasama tersebut digelar di Dermaga Irian Lantamal IX Ambon. Minggu (02/09/2018). Dihadiri oleh Asintel Guskamla Koarmada III, para Asisten Danlantamal IX, para Kasatker Lantamal IX, Komandan KRI Sura-802, Komandan KAL Alkura, Komandan KAL Panana, Kepala Tim BI Prov. Maluku Teguh Triono, Manager BI Provinsi Maluku Bonariadi, Manager SLA Erlangga Febriano dan Asisten Manager Ali Hasan.

Kepala Tim BI Maluku mewakili Kepala Perwakilan BI Provinsi Maluku dalam sambutannya mengatakan kegiatan kerjasama ini bukan yang pertama dan yang terakhir, karena dalam tahun 2018 kita masih ada kegiatan ekspedisi seperti ini yaitu rencana pada Bulan Oktober dengan rekan – rekan di NTT dan kemudian Bulan November dengan rekan – rekan di Papua. “Semoga kerjasama TNI AL dengan BI ini memberikan yang terbaik untuk masyarakat”, sambungnya.

Selain itu dikatakan, kegiatan ekspedisi juga mengajak rekan-rekan medis dan media karena memang tidak semata - mata dari BI saja. Selain itu, kami juga mengucapkan terimakasih kepada rekan – rekan DPU.

“Semoga ini memberikan semangat kepada rekan – rekan kita yang tinggal di daerah terpencil atau perbatasan, bahwa saudara kita yang disana bisa mendapatkan rupiah dengan kondisi yang baik tidak menggunakan uang yang lusuh dan tidak layak pakai”, ujarnya.

Sementara itu, Komandan Lantamal IX dalam sambutannya yang dibacakan oleh Asrena Danlantamal IX sekaligus menutup secara resmi kerjasama TNI AL dengan BI menyampaikan ucapan terimakasih kepada BI Provinsi Maluku atas terselenggaranya kerjasama TNI AL dan pihak BI Provinsi Maluku.

“Kami mengucapkan terimakasih dan sangat mengapresiasi kepada Bank Indonesia Provinsi Maluku dengan diadakannya kegiatan seperti ini”, ucap Danlantamal IX dalam sambutannya.

Lebih lanjut dijelaskan BI menyelenggarakan berupa pelayanan setiap satuan kerja kas berupa penerimaan penarikan dan setoran oleh bank umum serta pelayanan pemahaman penukaran uang kepada masyarakat, selain itu BI menyediakan pelayanan kas diluar kantor yaitu kas keliling, melalui kas keliling berbagai kemudahan akan dirasakan oleh masyarakat mulai dengan pembukaan rekening, penyetoran, penarikan, transfer, termasuk tagihan listrik.

Kegiatan ekspedisi layanan kas ke pulau – pulau terdepan, terpencil di wilayah Provinsi Maluku dan Maluku Utara menggunakan kapal perang TNI AL yaitu KRI Sura-802 dengan Komandan KRI Mayor Laut (P) M. Puji Santoso. Ekpedisi di mulai dari tanggal 26 Agustus 2018 lalu hingga tanggal 1 September 2018 kemarin. (arf).


KABARPROGRESIF.COM : (Malang) Usai melewati berbagai persiapan, akhirnya gowes Merah Putih secara resmi digelar. Hampir kurang lebih,  seribu peserta gowes, juga turut meramaikan berlangsungnya event tersebut.

Kepala Perangan Korem (Kapenrem) 083/Baladhika Jaya, Mayor Inf Prasetya H. K, menuturkan, para peserta nantinya akan menempuh rute sepanjang 130 Kilometer. Rute itu, kata Mayor Prasetya, terletak di sepanjang Kabupaten Situbondo, hingga berakhir di Kabupaten Banyuwangi.

“Start berawal dari Hotel Utama Raya, Banyulugur, Kabupaten Situbondo. Finishnya, di tempatkan di Grand Watu Dodol, Banyuwangi,” jelas Kapenrem 083/Baladhika Jaya ini, Sabtu, 1 September 2018.

Tak hanya diikuti oleh Pangdam V/Brawijaya, Mayjen TNI Arif Rahman, M. A, dan Danrem 083/Baladhika Jaya, Kolonel Inf Bagus Suryadi Tayo saja. Namun, pelaksanaan gowes merah putih itu, juga turut dimeriahkan oleh personel Polri di Jawa Timur.

“Termasuk diantaranya Kapolrestabes Surabaya, Kabiro Ops Polda Jatim dan beberapa personel Polri lainnya,” jelasnya.

Terpisah, ditambahkan Kolonel Inf Bagus, berlangsungnya event tersebut juga diwarnai dengan adanya pembagian sembako yang dipimpin langsung oleh Mayjen Arif Rahman.

Tak hanya itu, selama berlangsungnya acara tersebut, para peserta gowes juga mengajak seluruh masyarakat Banyuwangi, untuk lebih peduli terhadap lingkungan, terlebih menjaga kelestarian terumbu karang dan hewan tukik (penyu, red).

“TNI-AD juga sangat peduli, dan ikut berpartisipasi menjaga kelestarian ekosistem tersebut,” tegas Danrem. (andre)

Sabtu, 01 September 2018


KABARPROGRESIF.COM : (Surabaya) Seorang penerima beasiswa generasi emas Surabaya, mendapat bantuan kursi roda dari Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya. Bantuan tersebut, diserahkan pemkot melalui Dinas Pendidikan (Dispendik) Kota Surabaya, disela-sela acara pembekalan kepada seluruh mahasiswa penerima generasi emas di SMPN 13, Sabtu, (01/9/2018).

Penerima bantuan itu adalah Avatachia Berliana Setiawan. Mahasiswi semeter 1 jurusan Agroteknologi Universitas Pembangunan Nasional (UPN) "Veteran" Jatim. Berliana yang menderita lumpuh pun merasa terharu dan senang, usai menerima bantuan kursi roda.

"Tak disangka saya mendapatkan bantuan kursi roda dari Pemkot Surabaya," kata Berliana.

Berliana menuturkan, sebagai penerima beasiswa generasi emas, ia akan berupaya semaksimal mungkin dalam menuntaskan perkuliahan yang dibiayai Pemkot Surabaya dengan tepat waktu.

“Program beasiswa ini sangat membantu warga Surabaya dalam meraih pendidikan yang lebih tinggi, terutama menggapai masa depan yang gemilang,” imbuhnya.

Kepala Dispendik Surabaya Ikhsan mengatakan, beasiswa generasi emas diberikan kepada warga Surabaya yang berstatus mahasiswa. Penerima adalah mahasiswa yang memiliki kecerdasan dan bakat istimewa dari keluarga kurang mampu yang telah diterima di perguruan tinggi negeri (PTN).

"Tahun ini ada 478 generasi emas," kata Ikhsan saat memberikan pembekalan kepada penerima generasi emas.

478 generasi emas tersebut, sebelumnya telah terdaftar sebagai mahasiswa di Perguruan Tinggi Negeri (PTN) Surabaya. Antara lain, Universitas Airlangga (Unair), Universitas Negeri Surabaya (Unesa), Institut Teknologi Sepuluh Nopember (ITS), Universitas Islam Negeri Sunan Ampel (UINSA), PPNS, PENS, UIN Malang, STAN, serta Poltekes Kemenkes.

Pada kesempatan itu, Ikhsan berpesan agar para penerima beasiswa berkuliah dengan rajin. Membulatkan tekad untuk lulus lebih cepat, atau lulus tepat waktu. Menurutnya, dengan lulus D3 atau S1, nilai tawar generasi emas lebih bagus saat mencari kerja, dibanding hanya lulusan SMA. "Bu wali kota ingin kalian selesai kuliah tepat waktu. Karena ini untuk memutus rantai kemiskinan," jelasnya.

Ikhsan mengungkapkan, Pemkot Surabaya akan menanggung biaya pendidikan para generasi emas. Selain itu, mereka juga menerima uang saku dan biaya kebutuhan pendidikan.

"Tugas utama kalian adalah berkuliah. Saya harap nilainya bagus-bagus dan lulus tepat waktu," tandasnya.

Sementara itu, Aston Tambunan Sekretaris Dispendik Surabaya menambahkan semua informasi terkait program beasiswa Generasi Emas ini dapat diakses masyarakat melalui website dispendik.surabaya.go.id. Menurutnya informasi itu juga dapat dilihat setiap saat melalui akun instagram resmi @dispendiksby.

"Saat ini arus kemajuan teknologi sudah menjadi bagian dari kinerja Pemkot Surabaya sehari-hari sebagi perwujudan Surabaya Smart City. Jadi adik-adik jangan sampai ketinggalan bahkan harus bisa lebih dari kami", pungkas Aston. (arf)


KABARPROGRESIF.COM : (Surabaya) Wali Kota Surabaya Tri Rismaharini membuka acara the 1st international conference on health administration and policy (ICoHAP) atau konferensi internasional pertama tentang administrasi dan kebijakan kesehatan di Hotel Wyndam Surabaya, Sabtu (1/9/2018). Acara yang digelar oleh Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Airlangga selama dua hari itu mengangkat tema manajemen risiko pada pelayanan kesehatan.

Saat menjadi keynote session di konferensi internasional itu, Wali Kota Risma menjelaskan berbagai hal tentang perbaikan manajemen rumah sakit di Kota Surabaya. Bahkan, ia memastikan bahwa rumah sakit di Surabaya menggunakan alat-alat medis yang sangat berkualitas dan paling bagus.

“Saya minta alatnya yang paling canggih. Alat-alatnya pasti nomor 1 dan termodern. Silahkan boleh dicek, saya gak bohong,” kata Wali Kota Risma disambut tepuk tangan para peserta yang hadir saat itu.

Selain itu, Wali Kota perempuan pertama di Kota Surabaya itu juga menjelaskan dirinya sendiri yang mengatur berbagai rumah sakit di Surabaya, termasuk ruangan-ruangan yang harus dipersiapkan untuk menampung alat-alat canggih itu.

“Karena bagi saya, kalau saya bisa menyelamatkan satu orang, maka saya bisa menyelamatkan satu generasi. Mungkin yang diselamatkan itu bapaknya, kan bapaknya kalau sudah sembuh bisa cari nafkah untuk keluarganya,” kata dia.

Bahkan, persoalan antrian di puskesmas atau di rumah sakit dipikirkan oleh Wali Kota Risma. Akhirnya, lahirlah aplikasi e-health, sehingga saat ini bisa antri lewan mesin atau by phone.

“Dengan menggunakan cara ini, maka nomor antrian dan jam pemeriksaannya akan diketahui, sehingga warga cukup datang mendekati jam pemeriksaannya itu, tidak perlu antri,” tegasnya.

Menurut Wali Kota Risma, yang diinginkan saat itu adalah catatan medis yang ada di puskesmas bisa diketahui pula di rumah sakit, sehingga apabila periksa ke rumah sakit tidak perlu lagi bawa berkas-berkas riwayat kesehatannya, namun tinggal menyebutkan nama dan alamatnya.

“Selain itu, dokter menuliskan resep obatnya melalui aplikasi juga dan dikirim ke apotek, sehingga lebih efektif dan efisien,” ujarnya.

Pada kesempatan itu, Wali Kota Risma juga menjelaskan tentang program Jamkesmas Non Kuota yang dikhususkan untuk mengcover biaya yang tidak ditanggung oleh asuransi. Ia mencontohkan apabila ada salah satu warga yang diharuskan cuci darah 4 kali, tapi yang ditanggung asuransi hanya 3 kali cuci darah, maka yang satu kali cuci darah itu akan diambilkan dari program Jamkesmas Non Kuota itu.

“Makanya saat ini Pemkot Surabaya menjadi tertinggi pembayar biaya asuransi untuk kesehatan, karena saya selalu katakan di Surabaya gratis. Dan alhamdulillah sekarang warga Surabaya bisa tersenyum karena kalau ke rumah sakit tidak takut biayanya,” imbuhnya.

Sementara itu, Kolonel Laut Bima Pramundita selaku Ketua Panitia Konferensi Internasional itu mengaku sangat luar biasa manajemen yang dilakukan oleh Wali Kota Risma dalam memperbaiki manajemen rumah sakit di Surabaya ini. Makanya, dia mengundang Wali Kota Risma untuk sama-sama belajar tentang manajemen rumah sakit di Surabaya.

“Saya kira beliau patut dijadikan contoh sukses dalam mengelola manajemen risiko dalam pelayanan kesehatan,” kata Bima di sela-sela acara.

Selain mengundang Wali Kota Risma, pihaknya juga mengundang Direktur Mutu Akreditasi Pelayanan Kesehatan Kementerian Kesehatan RI, Deputi Direksi Bidang Aktuaria dan Manajemen Risiko BPJS Kesehatan, serta pembicara internasional dan nasional yang berpengalaman secara akademisi maupun praktisi di bidang manajemen risiko pelayanan kesehatan.

“Goal akhirnya nanti munculnya solusi kebijakan yang pas tentang mengelola manajemen risiko pada pelayanan kesehatan. Mudah-mudahan nanti didengar oleh pemerintah sehingga memunculkan kebijakan yang lebih komprehensif,” pungkasnya. (arf)


KABARPROGRESIF.COM : (Surabaya) Wakil Komandan Pangkalan Utama TNI AL (Wadan Lantamal) V Kolonel Marinir CTO Sinaga mewakili Komandan  Lantamal V Laksamana Pertama TNI Edwin, S.H., menghadiri Upacara Pemberangkatan Satgas Yonif Mekanis 521/DY (dengan menggunakan KRI Banda Aceh-593) di Dermaga Madura, Koarmada ll,  Ujung, Surabaya,  Sabtu (1/9).

Pemberangkatan Satgas ini dalam rangka penugasan operasi pengamanan perbatasan RI - PNG sektor Selatan di Papua TA. 2018 menggantikan Yonif 315/III/Siliwangi.

Kasdam V/Brw Brigjen TNI Widodo Irwansyah menjadi Inspektur Upacara pelepasan Satgas dengan Komandan Upacara dipercayakan kepada Danyonif Mekanis 521/ DY Letkol Inf Andi Andrianto Wibowo, S.Sos. dengan pasukan upacara sebanyak 450 anggota dari Yonif Mekanis 521/DY.

Tampak hadir dalam acara tersebut antara lain  Asops Pangkoarmada II mewakili Pangkoarmada II, ) Aspers Pangkoarmada II, Asops Garnisun-III/Sby,  Asops Danlantamal V, Aspers Danlantamal V, Danpomal Lantamal V, Dandim 0830/SU, Dandim 0832/SS,  Dandim 0831/ST, Perwakilan Danyon dibawah jajaran Pasmar-2, Para Danyon dibawah jajaran Brigif-16/DY, Perwakilan Pamen Polda Jatim, Perwakilan Pamen Lanud Surabaya, Danden Brimob Polda Jatim, Danyonmenkav-2 Mar serta Para Kasi Yonif Mekanis 521/ DY.

Kasdam V/ Brw yang membacakan amanat Pangdam V / Brawijaya menyampaikan bahwa pada kesempatan yang baik ini selaku pribadi dan sebagai komandan garnisun tetap 3 Surabaya, Ia mengucapkan selamat atas terpilihnya prajurit-prajurit Batalyon Infanteri mekanis 521/DY di mana bangsa dan negara telah memberikan kepercayaan dan kehormatan kepada kalian dalam pengabdian menjaga keamanan NKRI melalui penugasan terhormat di daerah perbatasan Papua Nugini.

“Hal ini bukan hanya dimaksud sebagai pembangkit motivasi dan gelora semangat yang mengalir di daerah, kalian sebagai prajurit bangsa dalam mengemban tugas luhur yang akan dihadapi namun lebih dari itu.

"Kebanggaan atas pengabdian ini disamping sebagai catatan sejarah bagi bangsa yang diperoleh oleh batuan Infanteri mekanis 521/DY dalam hakikatnya turut menjaga keutuhan Bumi Pertiwi juga dapat diyakini dan dicatat sebagai amal baik oleh Tuhan Yang Maha Esa,” ujarnya.

Salah satu kebanggaan dan kesempurnaan sebagai seorang prajurit adalah tugas membela negara dan bangsa tercinta ini tidak sedikit dari sekian banyak prajurit TNI yang belum beruntung dan belum mendapatkan kesempatan untuk menjalankan tugas negara seperti yang kalian tempuh kali ini.

“Saudara memiliki tugas tanggung jawab menjaga keutuhan NKRI yang berbatasan langsung dengan Papua Nugini mengamankan patok-patok perbatasan negara menciptakan situasi yang kondusif sepanjang perbatasan di kedua negara, memberikan rasa aman kepada masyarakat serta membantu pihak atau aparat terkait menangani permasalahan yang sering terjadi di wilayah perbatasan seperti pelanggaran lintas batas penyelundupan barang ilegal termasuk narkoba serta gangguan keamanan lainnya dan tugas yang tidak kalah penting adalah kalian harus bisa membantu meningkatkan kesejahteraan masyarakat setempat,” tegasnya.

Ini bukanlah tugas yang ringan tetapi tugas ini akan menjadi ringan Apabila kalian melaksanakannya dengan tulus ikhlas dan penuh rasa tanggung jawab. Ingatlah kalian adalah prajurit yang terpilih terlatih handal dan memiliki standar yang tinggi Saya yakin dan percaya dengan bekal latihan dan ilmu yang kalian peroleh selama ini serta latihan pratugas yang telah dilaksanakan kalian akan mampu melaksanakan tugas ini. Oleh karena itu materi yang dilatihkan selama pratugas agar dijadikan sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas para prajurit satgas Yonif 521/DY.

Usai pelaksanaan upacara, Inspektur Upacara dengan didampingi segenap tamu undangan memberikan ucapan selamat bertugas kepada para personel satgas. (arf)


KABARPROGRESIF.COM : (Surabaya) Animasi Festival Jawa Timur 2018 diselenggarakan oleh Pemerintah Provinsi Jawa Timur melalui Dinas Perindustrian dan Perdagangan Jawa Timur dengan mengangkat industri kreatif dalam bidang animasi. Malam penanugerahan kompetisi ini dilaksanakan di Atrium East Rotunda, Grand City, Surabaya Jum'at (31/8/2018).

Kompetisi animasi ini diikuti sekitar 230 peserta yang berasal dari berbagai daerah di Jawa Timur. Hal ini membuktikan bahwa industri kreatif sudah mulai tersebar dan berkembang di berbagai daerah. Seperti yang kita tahu, industri kreatif merupakan hal yang menjanjikan dan menarik untuk dikembangkan.

Dalam animasi festival tahun ini dibagi menjadi dua kategori peserta yaitu kategori umum dan kategori pelajar. Dalam kelas umum dibagi menjadi beberapa kategori yaitu Animasi Pendek 2D/3D/Mixed , Iklan Teaser, Mobile Game Edukasi, Mobile Game, Mobile Apps Market Place. Pada kelas pelajar, dibagi pula menjadi beberapa kategori yaitu Animasi Pendek 2D/3D/Mixed, Iklan teaser, Ide Cerita dan Storyboard.

“Jawa Timur  ingin mengembangkan satu ekonomi kreatif yang basisnya adalah industri digital. Hari ini memang salah satu dari industri digital yaitu animasi yang dikembangkan di Jawa Timur”  dalam sambutan Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Jawa Timur, Dr. Ir. Drajat Irawan, SE., MT. pada Malam Penganugerahan Animasi Festival 2018 (31/08).

Dia berharap ke depan juga akan lebih mengembangkan desain komunikasi visual dan juga mengupayakan software-software aplikasi yang akan dkembangkan termasuk juga berbagai desain produk yang digital.

“Harapannya jawa timur dengan industry digital ini akan masuk investasi hardwarenya,  kompenen telematika bisa masuk,  teknologinya bisa masuk, sdmnya akan bekerjasama dengan Institut Teknologi Sepuluh November, Universitas Brawijaya dan beberapa perguruan tinggi lain. Sehingga terintegrasi antara investasi, teknologi dan pasar” ucap Bapak Dr. Ir. Drajat Irawan, SE., MT selaku Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Jawa Timur.

Salah satu tujuan diadakannya animasi festival 2018 adalah “menumbuhkan semangat baru bagi kemajuan animasi Jawa Timur dalam lingkup ekosistem animasi sehingga bisa memberikan motivasi, semangat berbagi, dan menularkan pengetahuan di industri animasi, yang dapat menghasilkan regenerasi berikutnya dari pelaku animasi yang semakin maju dan melalui inkubasi bisnis animasi” ucap Kepala Bidang Non Agro Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Jawa Timur, Drs. M. Munif, MM  selaku Ketua Panitia Penyelenggara Animasi Festival 2018.

Animasi Festival 2018 mengangkat berbagai perkembangan dunia animasi yang beriringan dengan maraknya perkembangan dunia digital. Pada kategori-kategori yang ada, diharapkan para animator mampu bersaing dengan mengangkat dunia digital yang dikemas secara lebih kreatif sehingga mempunyai nilai jual yang tinggi. (arf)


KABARPROGRESIF.COM : (Makassar) Pangkalan Utama TNI AL (Lantamal) VI menjadi tuan rumah ajang Ajang pemilihan Putra Putri Maritim Sulawesi Selatan tahun 2018. Acara puncak pemilihan Putra Putri Maritim dilaksanakan di Aula Gedung Hasanuddin Mako Lantamal VI, Jumat (31/08/2018).

Acara ini berlangsung selama tiga hari mulai dari tanggal 29 s.d. 31 Agustus 2018 yang diikuti oleh 13 peserta terdiri dari 7 putra dan 6 putri yang masing-masing berasal dari beberapa Kabupaten di Sulsel tahun ini bersaing menjadi yang terbaik di ajang ini.

Setelah melalui serangkaian selaksi  akhirnya Rian Kurniawan dari kabupaten Pinrang dan Kurnia Jabbar dari Kabupaten Takalar  berhasil memikat para juri serta mengumpulkan nilai tertinggi. Keduanya  berhak menyandang Putra Putri Maritim Sulsel tahun 2018.

Dalam amanat Komandan Pangkalan Utama TNI AL ( Lantamal ) VI Laksamana Pertama Dwi Sulaksono, S.H., M.Tr. Han yang di bacakan Kafasharkan Makassar Kolonel Laut (T) Supriyanto menyampaikan ajang pemilihan Putra Putri Maritim ini diselenggarakan bukan semata mata sebagai lomba kecantikan dan ketampanan, melainkan mencari potensi yang multi talenta dari generasi muda untuk di jadikan duta maritim yang memiliki jiwa nasionalisme yang tinggi.

Pemenang Putra Putri  Maritim Sulsel akan  diikutkan di ajang yang sama tingkat nasional di Jakarta.

Kegiatan ini dilaksanakan oleh Paguyuban putra putri maritim Sulsel bekerja sama dengan Lantamal VI, Menko Kemaritiman, Dinas Pariwisata dan DKP

Sebelumnya, selama 3 Hari di Lantamal VI para peserta  di beri bekal dan materi ujian diiantaranya  Kesehatan, Kesamaptaan, Wawancara, Pengenalan tentang Pemanfaatan Potensi Maritim untuk Kesejahteraan Masyarakat Nelayan, UMKM dari Potensi Unggulan Sulawesi Masyarakat Nelayan serta  Implementasi Indonesia Menuju Poros Maritim Dunia.

Para peserta juga di kesempatan berkunjung ke kapal Perang Milik TNI AL Lantamal VI

Hadir pada acara ini staf Menko Kemaritiman, Jakarta, Dinas pariwisata Propinsi Sulsel, DKP Sulsel dan Paguyuban putra putri maritim Sulsel. (arf)


KABARPROGRESIF.COM : (Ternate) Organisasi Himpunan Putra Putri Keluarga Angkatan Darat Provinsi Maluku Utara secara resmi terbentuk, kegiatan pelantikan dilaksanakan di Aula Eks Kantor Walikota Ternate.

Dalam kegiatan tersebut dihadiri oleh Ketua Umum Hipakad Hariara Tambunan, S.H., M.M., Danrem 152/Babullah yang diwakili Kasiter Mayor Inf M. Laode Sabarudin, Dandim 1501/Ternate Letkol Kav Bambang Sugiyarta, S.H., M.M., M.Tr (Han), Sultan Jailolo, Perwakilan Danlanal Ternate, Kapolres Ternate yang diwakili Kasat Binmas AKP Aris. dalam kesempatan tersebut Danrem memberikan sambutannya bahwa Organisasi HIPAKAD sebagai wadah putra/i dan kelurga besar Angkatan Darat harus dapat bertransformasi dan menyesuaikan dengan jaman serta memberikan kontribusi positif dalam pemberdayaan masyarakat serta mendukung proses berjalanannya pembangunan serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Dalam kesempatan tersebut juga dilaksanakan pelantikan HIPAKAD Provinsi Malut oleh Ketua Umum, serta pengambilan sumpah Ketua dan pengurus DPC Kab/Kota oleh Ketua Provinsi sekaligus penyerahan Dhuaja organisasi.

Sementara itu secara terpisah Kapenrem 152/Bbl Kapten Inf Iriono menyampaikan bahwa pelantikan organisasi HIPAKAD ini merupakan bentuk pembinaan kepada putra/i dan keluarga besar Angkatan Darat di wilayah Maluku Utara agar dapat memberikan kontribusi positif bagi bangsa dan Negara Kesatuan Republik Indonesia. (andre)

Narkoba

Koperasi & UMKM

Terus Kobarkan Semangat Perjuangan Arek-arek Suroboyo 10 Nopember 1945 untuk memberantas Korupsi, Terorisme dan Penyalahgunaan Narkoba

Translate

Hukum

Metropolis

Nasional

Pidato Bung Tomo


Hankam

Popular Posts

Blog Archive