Selasa, 04 September 2018


KABARPROGRESIF.COM : (Denpasar) Komandan Pangkalan TNI Angkatan Laut (Danlanal) Denpasar Kolonel Laut (P) Henricus Prihantoko menerima kunjungan kehormatan Konjen Jepang di Denpasar, Mr. Hirosha Chiba di Lobby Mako Lanal Denpasar Jalan Raya Sesetan 331 Denpasar, Bali kemarin.

Kunjungan tersebut sebagai bentuk silaturahmi dan mempererat jalinan kemitraan yang selama ini sudah berjalan dengan baik.

Hirosha Chiba dalam kunjungannya yang didampingi oleh Wakil Konjen Jepang, menyampaikan ucapan terimakasih atas sambutan yang begitu hangat dari Danlanal Denpasar beserta Staf.

Hirosha juga menyampaikan bahwa selama 60 tahun ini hubungan antara Indonesia dan Jepang sudah terjalin begitu eratnya sehingga banyak masyarakat Jepang yang suka tinggal di Indonesia khususnya Bali.

Lebih jauh Hirosha menyampaikan bahwa kunjungan ini disamping ingin memperkenalkan diri sebagai pejabat yang ada di Bali juga ingin memperkenalkan Jepang lebih luas lagi tentang adat istiadat, budaya, perekonomian dan masalah keamanan," jelasnya.

Dalam sambutannnya Danlanal Denpasar Kolonel Laut (P) Henricus Prihantoko yang didampingi Palaksa Lanal Denpasar, Mayor Laut (P) Bambang Abdullah Basuki Rahmad, Pasintel Mayor Laut (P) Herwanto, Dandenpomal Mayor Laut (PM) Andi Risal, dan  Pasprogar Mayor Marinir Nyoman Suarmika menyampaikan atas nama TNI Angkatan Laut mengucapkan terima kasih dan apresiasinya atas kunjungan ini.

Kunjungan ini sebagai bentuk tali silurahmi antara Konjen Jepang dan Pangkalan TNI AL Denpasar, karena Bali ini yang mayoritas penduduknya beragama Hindu memiliki ciri khas dan keunikan tersendiri, baik dari segi geografinya, demografinya maupun dari segi kondisi sosialnya," jelas Danlanal.

Menurutnya, Bali memiliki adat istiadat yang kuat dan budaya yang menyatu dengan agama yang dianut, sehingga membuat Provinsi Bali sangat dikenal oleh masyarakat mancanegara sebagai salah satu daerah tujuan wisata domestic maupun mancanegara.

Lebih jauh Danlanal Denpasar juga menyampaikan bahwa kedepan hubungan antara Konjen Jepang di Denpasar dengan Lanal Denpasar akan terus ditingkatkan mengingat tidak tertutup kemungkinan akan adanya kunjungan kapal-kapal dari Jepang baik kapal Militer maupun kapal-kapal lainnya yang akan berlabuh di wilayah Bali.

Selanjutnya kunjungan Kehormatan Konjen Jepang diakhiri dengan pemberian cindera mata dari Konjen Jepang Mr. Hirosha Chiba kepada Danlanal Denpasar yang disaksikan oleh Perwira Staf Mako Lanal Denpasar dalam suasana keakrabann dan penuh kekeluargaan. (arf)


KABARPROGRESIF.COM : (Jakarta) Kejaksaan Agung (Kejagung) RI menahan dua tersangka dugaan korupsi penyediaan sarana air bersih perkotaan Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Berau, Kalimantan Utara tahun Anggaran 2006-2010.

Kedua tersangka yang ditahan yakni Konsultan Pengawas CV Adhi Jasa Putra, Cahyo Adi Oktaviari, dan Direktur PT Karka Arganusa, Sutrisno Bachrun.

" Kedua tersangka ditahan di Rutan Salemba Cabang Kejagung sejak 3 September sampai 20 hari ke depan," ujar Kepala Pusat Penerangan Hukum (Kapuspenkum) Kejagung Muhammad Rum melalui siaran pers, Selasa (4/9/2018).

Alasan penahanan tersangka melarikan diri, merusak atau menghilangkan barang bukti, atau mengulangi perbuatan serupa.

Rum menjelaskan, perbuatan para tersangka diduga merugikan keuangan negara sejumlah Rp 35 miliar.

" Kerugian keuangan negara senilai Rp.35 miliar berdasarkan hasil perhitungan BPK," kata Rum.

Menurut Rum, penyediaan sarana air bersih Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Berau itu bersumber dari dana APBD Kabupaten Berau Tahun Anggaran 2009–2011 dengan sistem kontrak Multi Years tahap I dengan pagu anggaran senilai Rp. 98 miliar dan tahap II Rp. 134 miliar.

Dalam kasus itu, kata Rum, penyidik telah memeriksa 32 saksi dan satu ahli. Salah satunya memeriksa saksi Posman Sitorus, mantan Komisaris PT Karka Arganusa.

Tersangka disangkakan melanggar Pasal 2 ayat (1), Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP. (rio)


KABARPROGRESIF.COM : (Malang) Secara serentak, tak hanya dilakukan di lingkungan Mabes TNI saja. Namun, tari Gemu Famire dalam rangka peringatan HUT TNI ke-73 saat ini, juga berlangsung di seluruh jajaran TNI.

Seperti yang berlangsung di lapangan Rampal, Kota Malang pagi ini, Selasa, 4 September 2018. Sebanyak 5.400 peserta tari yang terdiri dari personel TNI, Polri hingga Forkopimda, terlihat sangat antusias ketika lagu Gemu Famire mulai diputar di lapangan tersebut.

Komandan Korem (Danrem) 083/Baladhika Jaya, Kolonel Inf Bagus Suryadi Tayo menuturkan, terdapat tiga titik daerah di wilayah tugasnya yang saat ini menggelar kegiatan yang sama dalam rangka pemecahan rekor MURI tersebut.

“Termasuk diantaranya di wilayah Kodim 0824/Jember, Kodim 0823/Situbondo dan disini (Malang),” jelas Danrem.

Tak hanya itu saja, menurutnya, tari Gemu Famire tersebut, dinilai sangat cocok untuk disajikan di masyarakat. Lagu itu, ujar Kolonel Bagus, melambangkan rasa persatuan dan kesatuan.

“Semua terlihat kompak. Tanpa memandang golongan apapaun ketika lagu itu mulai diputar,” bebernya. (andre)


KABARPROGRESIF.COM : (Jakarta) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) melimpahkan berkas perkara tersangka Direktur Utama PT Pura Binaka Mandiri dan PT Alfa Sentra Properti Puspa Sukrisna ke tingkat penuntutan.

Puspa merupakan tersangka dalam kasus dugaan suap terhadap Bupati Subang Imas Aryumningsihosiasi perizinan dua perusahaan untuk membuat pabrik atau tempat di lingkungan Pemerintah Kabupaten Subang Tahun 2017-2018.

"Hari ini dilakukan pelimpahan berkas, barang bukti dan tersangka PS (Puspa Sukrisna) dalam tindak pidana korupsi di perizinan di Pemerintah Kabupaten Subang, ke penuntutan tahap 2," kata Pelaksana Harian Kepala Biro Humas KPK Yuyuk Andriati dalam keterangan tertulisnya, Senin (3) / 9/2018).

Sidang rencananya digelar di Pengadilan Tipikor Bandung, Jawa Barat. Menurut Yuyuk, Puspa akan dipindahkan ke Lapas Kebon Waru Bandung dari Rutan Cabang KPK Pomdam Jaya Guntur, Jakarta.

" Sampai saat ini sudah ada 49 tempat yang rahasia untuk tersangka PS," kata Yuyuk.

Perkara ini bermula dari operasi tangkap tangan KPK terhadap Imas bersama beberapa pihak lainnya pada bulan Februari 2018.

Saat itu KPK dibantu sekitar Rp 337.328.000 dan dokumen bukti penyerahan uang.

Dalam kasus ini Imas bersama-sama beberapa pihak yang menerima penghargaan dari perusahaan terkait Rp 1,4 miliar.

Sementara Puspa dan tersangka swasta sebelumnya, Miftahudin, Menyatukan bersama-sama memberikan penghargaan kepada hasil-hasil perizinan dua perusahaan itu.  (rio)


KABARPROGRESIF.COM : (Tegal) Komandan Pangkalan TNI Angkatan Laut (Danlanal) Tegal-Lantamal V Letkol Laut (P) Agus Haryanto, SE.,M.Tr. Hanla., didampingi Ketua Jalasenastri Cabang 7 dan jajarannya mengikuti  Pemecahan Rekor  MURI Tari Gemu Famire dalam rangka HUT ke-73 TNI tahun 2018, Selasa (4/9).

Pemecahan Rekor Tari Gemu Famire secara serentak diseluruh jajaran TNI seluruh Indonesia ini,  di wilayah Korem 071 WK dilaksanakan di Makorem 071 WK.

“Para prajurit dari Tegal bergabung bersama Lanal Cilacap di Mako Korem 071 WK, juga ikut ambil bagian dalam kegiatan Gemu Famire yang dilaksanakan secara serentak di seluruh Indonesia pada hari yang sama,” ujar Danlanal Tegal disela-sela pelaksanaan Pemecahan Rekor Muri.

Agus -sapaan akrab Komandan Lanal Tegal ini juga menuturkan bahwa ada sekitar 3.500 peserta senam gabungan memeriahkan acara tersebut, ikut andil Jalasenastri dan prajurit Lanal dengan Unsur TNI-Polisi serta Masyarakat dan Pelajar mengikuti senam dengan menggunakan gerakan khas lagu “Gemu Famire” dari Maumere, Flores, Nusa Tenggara Timur.

“Sebelumnya semua peserta sudah dibagikan rekaman tentang gerakan Gemu Famire sebagai bahan latihan dan hari ini (Selasa, 04/09) dilakukan secara serentak terhubung langsung dengan video conference,” katanya.

senam serentak tersebut dilakukan sebagai wujud persatuan dan soliditas para Prajurit TNI AL di seluruh Indonesia dalam menyemarakkan HUT TNI ke-73 dan Pemecahan Rekor Muri.

Dia mengatakan senam Gemu Famire secara serentak ini berpusat di Mabes TNI Cilangkap.

Dijelaskan lebih lanjut oleh Danlanal yang berharap, kegiatan senam serentak seluruh Indonesia tersebut dapat terus memupuk persaudaraan dan persatuan keluarga-keluarga TNI Khusunya TNI AL yang ada di Indonsia agar tetap harmonis dan bahagia," pungkasnya. (arf)

Senin, 03 September 2018


KABARPROGRESIF.COM : (Surabaya) Ada kabar yang menggembirakan bagi guru swasta di Surabaya.

Pasalnya, Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya melalui Badan Perencana Pembangunan Kota (Bappeko) Surabaya berencana bakal membantu para pendidik 'luar negeri' tersebut mendapatkan tunjangan gaji sesuai dengan upah minimum regional (UMR) Kota Surabaya.

Kepala Bappeko Surabaya Eri Cahyadi menyampaikan, guru SD dan SMP swasta harus bergaji UMR. Rencana ini sudah masuk dalam kajian dengan dinas-dinas terkait, terutama Bappeko dan Dinas Pendidikan (Dispendik) Kota Surabaya.

“ Kita harus sepakat bahwa Pemkot sebagai pelindung sekolah negeri dan swasta untuk masyarakat. Guru-guru swasta juga harus mendapatkan gaji sesuai dengan UMR kota Surabaya. Tukang sapu saja gajinya UMR, masak guru ngak,” ucapnya di DPRD Surabaya, Senin (3/9).

Eri mengaku akan mengundang kepala sekolah dan guru swasta serta negeri di Surabaya dalam waktu dekat ini untuk membahas rencana itu.

Dia berharap, sekolah swasta terbuka dalam menyampaikan operasional sekolah. Terutama berkaita dengan gaji guru.

“ Kita undang guru swasta dan negeri cek akur,” tegasnya.

Data tentang keberadaan gaji dari guru swasta ini akan menjadi acuan bagi Bappeko untuk menganggarkan dalam APBD 2019.

Data gaji guru ini mendesak sekali mengingat Kebijakan Umum Anggaran (KUA) Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) sudah masuk ke mejad DPRD Surabaya.

“ Jadi data ini sifatnya mendesak karena ditunggu dewan. Meski KUA PPAS sudah masuk nanti kan bisa sampaikan ketika diundang oleh dewan, dengan data ini nanti saya bisa sampaikan anggaran kebutuhan sekolah swasta berapa,” terangnya.

Mantan Kepala Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman CKTR ini menegaskan, Pemkot Surabaya memiliki komitmen untuk peningkatan mutu sekolah. Untuk mewujudkan ini salah satunya guru harus mendapatkan UMR. Keseriusan ini bisa dilihat dari rencana revisi Perwali tentang Bopda. 

Dalam revisi perwali ini, akan dibahas agar guru swasta bisa mendapatkan gaji UMR, pihak sekolah harus mengajukan rencana anggaran belanja (RAB) sekolah.

“Perwali ini nanti lebih terperinci, misalnya untuk mengajukan tahapannya harus punya RAB dulu, berapa jumlah guru dan murid, gaji guru perorang berapa dan berapa yang sudah sertifikasi,” ujarnya.

Menuruntya, gaji guru dibawah UMR bisa diatasi dengan bagus. Kekuatan APBD Kota Surabaya sebesar Rp 9,2 triliun sangat mampu untuk mengatasi kesejahteraan guru-guru swasta.

“ Bopda bisa digunakan untuk jaspel (jasa pelayanan) untuk gaji guru,” tegasnya.

Wakil Ketua DPRD Surabaya Masduki Toha mengapresiasi rencana Pemkot Surabaya memberi gaji guru swasta dengan UMR.

Pasanya, selama ini hampir 70 persen guru swasta di Surabaya masih menerima gaji di bawah Rp 1 juta.

“ Itu rencana baik. Saya katakana harus diapresiasi dan harus didukung. Karena kesejahteraan guru swasta itu kasihan sekali,” ujarnya.

Legislator PKB ini menegaskan, Bappeko bisa bertindak tegas kepada sekolah swasta yang tidak mau transparan.

“ Kalau ada sekolah swasta yang tidak menyerahkan RAB, tinggal saja, ngak perlu ditunggu lagi, karena KUA PPAS sudah masuk ke kita (dewan),” ancamnya. (arf)


KABARPROGRESIF.COM : (Surabaya) Pemerintah Kota Surabaya mengimbau kepada warga Kota Surabaya untuk berhati-hati dalam jual beli tanah. Sebab, aset Pemkot Surabaya yang ada di Kelurahan Pagesangan dijual oleh salah satu oknum yang tidak bertanggung jawab. Bahkan, oknum tersebut juga berani memalsukan surat dinas yang tidak pernah dikeluarkan oleh Dinas Pengelolaan Bangunan dan Tanah (DPBT) Surabaya.

Kepala DPBT Surabaya Maria Theresia Ekawati Rahayu menjelaskan aset Pemkot Surabaya yang diduga dijual oleh oknum yang tidak bertanggung jawab itu berada di Kelurahan Pagesangan, Kecamatan Jambangan, dekat dengan Masjid Al-Akbar Surabaya. Tanah seluas 9.733 meter persegi itu masih tercatat sebagai aset Pemkot Surabaya dengan nomor register aset 12345678-1991-82467-1.

“Nah, aset pemkot ini diduga dijual oleh salah satu oknum dengan berbekal surat palsu yang tidak pernah kami terbitkan,” kata Yayuk-sapaan Maria Theresia Ekawati Rahayu, Senin (3/9/2018).

Menurut Yayuk, kasus ini diketahui setelah pihaknya menerima surat atau laporan dari Camat Jambangan yang menanyakan keaslian surat dengan nomor 593/4305/436.6.18/2015 tertanggal 10 Desember 2015, perihal Permohonan Sertifikat.

Dalam laporan Camat Jambangan itu, dijelaskan juga bahwa ada salah satu warga yang menanyakan keaslian surat itu kepada Camat Jambangan, karena tidak tahu keaslian surat itu, maka Camat Jambangan menanyakan langsung kepada DPBT Surabaya. 

“Setelah kami cek, surat itu palsu karena kami tidak pernah mencoret aset Pemkot Surabaya yang ada di Kelurahan Pagesangan itu. Kami juga cek surat keluar pada 10 Desember 2015 dengan nomor 593/4305/436.6.18/2015, ternyata surat ini juga tidak ada dalam arsip kami, jadi nomor surat dan tanggal suratnya itu tidak ada. Pointnya juga diubah serta tandatangan saya juga dipalsukan,” tegas Yayuk sambil menunjukkan tandatangannya yang asli.

Yayuk menduga, oknum itu sudah lama berusaha menjual aset Pemkot Surabaya yang ada di Pagesangan itu. Bahkan, ia juga menduga sudah ada beberapa korban. Sebab, Camat Jambangan juga mendapatkan laporan bahwa sudah ada warga yang siap membangun pondasi di tanah aset Pemkot Surabaya itu.

"Kalau sudah ada yang siap membangun pondasi rumah di atas tanah aset itu, berarti dia sudah membeli tanah aset itu," ujarnya.

Oleh karena itu, ia mengimbau kepada warga Surabaya untuk berhati-hati dalam jual beli tanah semacam ini. Sebab, apabila kasusnya seperti ini, Pemkot Surabaya tidak akan tinggal diam dan dipastikan akan dilaporkan kepada pihak kepolisian.

“Kalau seperti ini, urusannya pasti dengan hukum,” tegasnya.

Yayuk menambahkan, khusus untuk oknum yang tidak bertanggungjawab dan berusaha menjual aset Pemkot Surabaya itu, pihaknya sudah melaporkan kepada Polrestabes Surabaya dengan nomor laporan STTLP/B/832/VIII/2018/JATIM/RESTABES SBY tertanggal 28 Agustus 2018.

“Kami sudah melaporkan perbuatan pemalsuan surat kepada Polrestabes Surabaya, karena memang surat itu palsu semua dan dijadikan dasar untuk menjual aset pemkot di Pagesangan,” pungkasnya. (arf)


KABARPROGRESIF.COM : (Jakarta) Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Basaria Panjaitan menuturkan, kasus yang melibatkan total 41 anggota DPRD Kota Malang periode 2014-2019 terkait dugaan suap pembahasan APBD-P Pemkot Malang Tahun Anggaran 2015 tentang tindak pidana korupsi dilakukan secara massal.

Hal itu permainan Basaria usai KPK menetapkan 22 anggota DPRD Kota Malang sebagai tersangka baru sebagai bagian dari pengembangan penyidikan KPK dalam perkara tersebut.

"Pelaksanaan tugas di satu fungsi legislatif, misalnya, atau untuk memprioritaskan faktor persengkongkolan para pihak untuk manfaat pribadi atau kelompok," ujar Basaria dalam konferensi pers di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Senin (3/9/2018) )

Basaria yang meleluasakan membuat anggota anggota dewan yang terbatas, anggaran dan tidak berjalan secara maksimal. Dalam hal ini, KPK menegaskan 22 orang yang menerima biaya sekitar Rp 12,5 juta hingga Rp 50 juta dari Rp.

"Penyidik ​​mendapatkan fakta-fakta yang didukung dengan alat bukti, surat keterangan, dan barang elektronik (terkait dugaan tersebut)," ujar Basaria.

Mereka yang menerima biaya tersebut terkait dengan keputusan yang digunakan Peraturan Daerah Kota Malang tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2015 sebagai peraturan daerah.

"Penetapan 22 anggota DPRD Kota Malang itu merupakan tahap ketiga. Dari total 45 anggota DPRD Kota Malang, sudah ada 41 anggota yang ditetapkan sebagai tersangka oleh KPK," papar Basaria.

Pada tahap pertama, KPK telah mengangkat ketua DPRD Kota Malang. Arief Wicaksono dan Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Pengawasan Bangunan Pemkot Malang Tahun 2015 Jarot Edy Sulistiyono sebagai tersangka.

Tahap kedua, KPK telah menetapkan 19 orang tersangka, Bebas Rali Kota Malang nonaktif Moch Anton dan 18 anggota DPRD Kota Malang periode 2014-2019.

Berikut adalah daftar 22 anggota DPRD Malang yang menjadi tersangka baru dalam perkara tersebut:

1. Arief Hermanto
2. Teguh Mulyono
3. Mulyanto
4. Chieroel Anwar
5. Suparno Haduwibowo
6. Imam Ghozali
7. Mohammad Fadli
8. Asia Iriani
9. Indra Tjahyono
10. Een Ambarsari
11. Bambang Triyoso
12. Diana Yanti
13. Sugiarto
14. Afdhal Fauza
15. Syamsul Fajrih
16. Hadi Susanto
17. Erni Farida
18. Sony Yudiarto
19. Harun Prasojo
20. Teguh Puji Wahyono
21. Choirul Amri
22. Ribut Harianto

Dalam perkara ini, mereka disangka pasal 12 huruf a dan pasal 12 b Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan TIndak Pidana Korupsi telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 juncto pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP. (rio)


KABARPROGRESIF.COM : (Surabaya) Komandan Komando Pembinaan Doktrin Pendidikan dan Latihan TNI Angkatan Laut (Dankodiklatal) Laksda TNI Darwanto, S.H., M.A.P., secara resmi menutup dua program pendidikan yang berada dibawah Pusat Pendidikan Lanjutan Perwira (Pusdiklapa) Komando Pendidikan Operasi Laut (Kodikopsla) Kodiklatal.

Kedua program tersebut adalah Pendidikan Matra (Dikmatra) 2 yang diikuti 15 siswa dan Pendidikan Aplikasi (Dikaplikasi) 2 yang diikuti 25 siswa. Adapun Penutupan Dikmatra-2 dan Dikaplikasi-2 tersebut dilaksanakan di gedung Betelgeuse Pusdiklapa Kesatrian Bumimoro Kodiklatal, Senin, (3/9).

Komandan Kodiklatal Laksda TNI Darwanto, S.H., M.A.P. di awal sambutannya mengucapkan selamat atas keberhasilan para siswa dalam menyelesaikan pendidikan di Pusdiklapa Kodiklatal, dengan harapan bekal berupa teori, doktrin, strategi dan kebijakan pemimpin TNI Angkatan Laut, serta kegiatan yang terakhir yaitu Lattek Olah Yudha Operasi Amfibi dan operasi operasi pendaratan administrasi, mampu di pahami dengan baik dan benar.

Lebih lanjut disampaikan, sebagai jenjang pendidikan  pengembangan umum tertingi di Kodiklatal, maka hasil didik Dikmatra-2 dan Dikaplikasi-2 diarahkan agar mampu mengaplikasikan fungsi-fungsi manajemen, mampu merencanakan dukungan logistik operasi laut setingkat gugus tugas serta mampu merencanakan operasi amfibi sesuai prosedur dengan baik dan benar.

“Dengan berakhirnya pendidikan ini, bukan berarti proses belajar para perwira selesai, karena apa yang diperoleh selama pendidikan disini masih memerlukan pengembangan dan pemantapan lebih lanjut. Keberhasilan saudara dalam menyelesaikan pendidikan ini hanyalah sebagai penopang dalam memasuki penugasan yang lebih luas.” Tegas Komandan Kodiklatal.

Disisi lain Komandan Kodiklatal menyampaikan bahwa Dalam mewujudkan visi TNI AL yang andal dan disegani serta berkelas dunia, para perwira memiliki kedudukan yang sangat menentukan untuk menjadi panutan bagi anggota serta unsur pemimpin di bawahnya, sehingga profesionalisme saja idak cukup tanpa  di imbangi dengan jiwa kepemimpinan yang berkarakter, etos kerja yang tangguh dan moralitas yang tinggi.

Sebelum mengakhiri sambutannya, Dankodilatal memberikan beberapa arahan antara lain, agar selalu meningkatkan keimanan dan ketakwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa sebagai dasar dalam pelaksanaan tugas, selain itu para prajurit agar senantiasa memegang teguh nilai-nilai luhur yang terkandung dalam Sapta Marga, Sumpah Prajurit dan Trisila TNI AL.

Selain itu agar setiap prajurit menumbuhkan sikap keteladanan untuk meningkatkan kinerja anggota guna memberikan kemampuan terbaiknya bagi oganisasi, menunjukkan kualitas pribadi dengan memberikan kontribusi positif pada satuan pengguna sehingga pendidikan ini benar-benar berhasil menempa perwira untuk menjadi prajurit TNI AL yang bermoral, profesional dan berani serta mengembangkan kemampuan diri dalam kompetisi yang sehat dan dinamis.

Tampak hadir pada acara tersebut, Wadan Kodiklatal Laksma TNI Sugeng Ing Kaweruh, S.E., M.M., para Direktur Kodiklatal, Dankodikopsla, Irkodiklatal, para pejabat utama Kodiklatal, Komandan Pusdik, Komandan Puslat dan Komandan Pusdik jajaran Kodiklatal. (arf)


KABARPROGRESIF.COM : (Jakarta) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) telah menetapkan 22 anggota DPRD Kota Malang periode 2014-2019 sebagai tersangka terkait kasus dugaan suap pembahasan APBD-P Pemkot Malang Tahun Anggaran 2015.

Penetapan 22 tersangka ini merupakan bagian dari pengembangan penyidikan KPK dalam perkara tersebut. Wakil Ketua KPK Basaria Panjaitan mengungkapkan, 22 orang tersebut diduga menerima fee sekitar Rp 12,5 juta hingga Rp 50 juta dari Wali Kota Malang nonaktif Moch Anton terkait pelaksanaan fungsi dan wewenang mereka sebagai anggota DPRD.

"Penyidik mendapatkan fakta-fakta yang didukung dengan alat bukti berupa surat, keterangan saksi, dan barang elektronik (terkait dugaan tersebut)," ujar Basaria dalam konferensi pers di gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Senin (3/9/2018).

Mereka diduga menerima gratifikasi terkait persetujuan penetapan rancangan peraturan daerah Kota Malang tentang perubahan anggaran pendapatan dan belanja daerah tahun anggaran 2015 sebagai peraturan daerah.

"Penetapan 22 anggota DPRD Kota Malang tersebut merupakan tahap ketiga. Hingga saat ini, dari total 45 anggota DPRD Kota Malang, sudah ada 41 anggota yang ditetapkan sebagai tersangka oleh KPK," papar Basaria.

Pada tahap pertama, KPK telah menetapkan mantan Ketua DPRD Kota Malang Arief Wicaksono dan Kepala Dinas Pekerjaan Umum Perumahan dan Pengawasan Bangunan Pemkot Malang Tahun 2015 Jarot Edy Sulistiyono sebagai tersangka.

Tahap kedua, KPK telah menetapkan 19 orang tersangka, dengan rincian Wali Kota Malang nonaktif Moch Anton dan 18 anggota DPRD Kota Malang periode 2014-2019. Berikut adalah daftar 22 anggota DPRD Malang yang menjadi tersangka baru dalam perkara tersebut:

1. Arief Hermanto
2. Teguh Mulyono
3. Mulyanto
4. Chieroel Anwar
5. Suparno Haduwibowo
6. Imam Ghozali
7. Mohammad Fadli
8. Asia Iriani
9. Indra Tjahyono
10. Een Ambarsari
11. Bambang Triyoso
12. Diana Yanti
13. Sugiarto
14. Afdhal Fauza
15. Syamsul Fajrih
16. Hadi Susanto
17. Erni Farida
18. Sony Yudiarto
19. Harun Prasojo
20. Teguh Puji Wahyono
21. Choirul Amri
22. Ribut Harianto

Dalam perkara ini, mereka disangka melanggar pasal 12 huruf a atau pasal 11 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan TIndak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 juncto pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP. (rio)


KABARPROGRESIF.COM : (Madiun) Dalam waktu dekat, pucuk pimpinan Danrem 081/DSJ akan diserahterimakan dari Kolonel Inf Sidharta Wisnu Graha, S.E. kepada Kolonel Inf Masduki, S.E., M.Si.

Terkait hal itu, sebelum melaksanakan Sertijab, Kolonel Inf Masduki, S.E., M.Si. tampak mengunjungi Makorem 081/DSJ yang berada di Jl. Pahlwaan No. 50 Kota Madiun, Senin (3/9/18).

Sebelum  nantinya menjabat sebagai Danrem 081/DSJ, pria kelahiran 51 tahun yang lalu itu pernah menduduki beberapa jabatan strategis di jajaran TNI-AD, seperti Danyonif Mekanis 203/AK, Dandim 0508/Depok, Aspers Kasdam IV/Diponegoro, Staf Ahli Pangdam XVI/Pattimura Bidang Hukum dan Humaniter dan terakhir sebagai Dosen Utama Seskoad.

Dalam kunjungannya itu, Kolonel Inf Masduki, S.E., M.Si. disambut langsung oleh Danrem 081/DSJ Kolonel Inf Sidharta Wisnu Graha, S.E. dan Kasrem Letkol Inf Agus Faridianto beserta Perwira Staf.

Pada kesempatan itu, tampak Kolonel Inf Masduki, S.E., M.Si. memanfaatkan kunjungannya untuk lebih mengenal satuan Korem 081/DSJ yang akan dipimpinnya.

Karena menurut alumni Akmil 1992 itu, hal tersebut sangat penting dilakukan untuk menyiapkan dirinya, sebelum menjabat sebagai Danrem 081/DSJ. (andre)


KABARPROGRESIF.COM : (Surabaya) Wali Kota Surabaya Tri Rismaharini menerima kunjungan dari Andre Hehanusa. Penyanyi yang tenar dengar lagu Bidadari dan Kuta Bali di era tahun 1990 an itu, sengaja datang untuk membahas rencana dia membantu Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya dalam menggerakkan industri kreatif di Kota Surabaya.

Wali Kota Risma pun menyambut baik rencana tersebut. Menurutnya, industri kreatif di Surabaya harus terus bergerak. Andre berencana ingin membantu dalam menggerakkan industri kreatif di Surabaya.

"Dia membawa anak-anak kreatif dari fashion, juga yang lain. Untuk bagaimana bersama-sama bisa menggerakkan industri kreatif di Surabaya,” kata Wali Kota Risma usai menerima kunjungan Andre Hehanusa di ruang kerja Balai Kota, Senin, (03/09/18).

Bahkan, wali kota perempuan di Surabaya itu, juga mengajak Andre untuk berkontribusi dan berperan serta dalam event internasional bertajuk Startup National Summit (SNS) pada tanggal 16-17 November 2018 mendatang.

“Dia tadi saya tawari untuk berperan serta di bulan November, dan dia sepakat,” ujarnya.

Dalam kunjungannya itu, Wali Kota Risma memaparkan kepada Andre beberapa industri kreatif yang berkembang di Surabaya. Diantaranya, produk UKM dari eks lokalisasi Dolly-Jarak dan beberapa aplikasi startup karya anak-anak Co-Working Space.

“Dia bisa jadi coach nya untuk anak-anak. Misalkan yang musik, fashion. Dia secara khusus pingin ndidik yang Ibam itu,” imbuhnya.

Hal itu pun diakui oleh Andre Hehanusa, pria kelahiran asli Makassar itu sengaja datang untuk meminta ijin Wali Kota Risma dalam rencananya untuk membantu menggerakkan industri kreatif di Surabaya. Menurut Andre, hal itu didasari atas ketertarikannya pada industri kreatif di Surabaya yang kini semakin berkembang pesat, di bawah sentuhan Wali Kota Risma.

“Ketertarikan saya ke Surabaya, jujur anak-anak kreatif Surabaya ini diberdayakan lagi. Memang banyak di Surabaya. Saya pingin ada juga di Surabaya, karena saya ngefans sama ibu Risma,” kata Andre.

Dalam waktu dekat, Andre mengungkapkan, bakal merealisasikan dukungannya itu, dalam sebuah pagelaran event pada tanggal 29 September 2018 mendatang. Acara tersebut, bakal mempertemukan 100 desainer muda bersama 100 influencer vlogger, untuk bersama-sama berkolaborasi dalam bentuk hal-hal kreatif. Bahkan, dalam pertemuannya bersama Wali Kota Risma, ia sengaja mengajak designer dan law can yang nantinya bakal membantu dia untuk bersama-sama menggerakkan industri kreatif di Surabaya.

“Paling tidak kita membuat Indonesia ini lebih bahagia. Usia 7 sampai 17 tahun itu perlu bahagia. Kita bantu mereka untuk bahagia di usia yang produktif itu. Dengan kreatifitas dan talent,” ujarnya.

Menurut Andre, ekosistem industri kreatif di Surabaya kini tumbuh semakin pesat. Hal itu tidak lepas dari dukungan dan peran serta pemerintah kota kepada anak-anak kreatif di Surabaya. Apalagi, pada bulan November nanti, Surabaya didapuk menjadi tuan rumah event internasional bertajuk Startup National Summit (SNS) 2018.

“Kita harap Surabaya tambah hebat, tambah kreatif. Dan anak-anak Surabaya punya masa depan yang gemilang,” tuturnya.

Kecintaan Andre terhadap dunia musik pun membuatnya tertarik dengan talenta yang dimiliki oleh Ibam. Penyanyi cilik penyandang tuna grahita itu, bakal khusus dibuatkan lagu oleh Andre.

“Saya sudah dapat recommended dari ibu (Risma). Bakal membuatkan lagu untuk anak yang hebat itu (Ibam). Lagunya berjudul mom, mengenai mama Risma,” ungkapnya.

Usai melakukan pertemuan dengan Wali Kota Risma, Andre Hehanusa bersama rombongan kemudian mengunjungi beberapa lokasi di Surabaya. Diantaranya, Koridor Co-Working Space, dan Pijat Tuna Netra Siola.

Bahkan dalam kunjungannya tersebut, ia juga menemui Ibam di sekolah, untuk melihat langsung talenta dari penyanyi cilik tersebut. (arf)

Narkoba

Koperasi & UMKM

Terus Kobarkan Semangat Perjuangan Arek-arek Suroboyo 10 Nopember 1945 untuk memberantas Korupsi, Terorisme dan Penyalahgunaan Narkoba

Translate

Hukum

Metropolis

Nasional

Pidato Bung Tomo


Hankam

Popular Posts

Blog Archive