25 Prajurit TNI AL Ikuti Kursus Micro Teacing di Kodiklatal

KABARPROGRESIF.COM : (Surabaya) Dalam rangka meningkatkan kemampuan tenaga pendidik, Sebanyak 25 Prajurit TNI AL yang berdinas di lembaga pendidikan dan komanda latihan Kotama TNI AL Wialayah Surabaya  melaksanakan Kursus Micro Teaching TNI AL TA 2018 yang dibuka langsung oleh Koor Gumil Kodiklatal Kolonel Laut (T) Ir. Eko Gajah Seno, di Aula Gedung Krakatau Kesatrian Bumimoro Kodiklatal.

Kapokgadik Kodiklatal Kolonel Laut (E) Totok Subali Asmoro, S.T., M.A.P dalam sambutan yang dibacakan Koor Gumil Kodiklatal menyampaikan bahwa pola dan struktur pendidikan TNI AL disusun berdasarkan pada spektrum penugasan, tingkat jabatan dan kualifikasi yang akan diproyeksikan pada penugasan pendidikan di lembaga pendidikan ataupun Komando latihan di lingkungan TNI AL.

Menurutnya Pendidikan di lingkungan TNI AL harus mampu menciptakan iklim untuk mendorong tiap individu berkembang sesuai bakat, minat, kemampuan dan ciri kepribadianya. Untuk itu seorang tenaga pendidik harus mempunyai kemampuan dalam mengarahkan siswa pada kondisi dan situasi yang komplek agar siswa memiliki kemampuan dalam menggabungakan antara kecerdasan pengetahuan dan kepribadian.

Untuk itu seorang tenaga pendidik harus mempunyai kemampuan dalam mengarahkan siswa pada kondisi dan situasi yang komplek agar siswa memiliki kamampuan dalam menggabungkan antara kecerdasan, pengetahuan kepribadian danketrampilan sehingga kedepan mampu berpikir seccara divergent atau menyebar serta mempunyai keseimbangan dalam menghadapi tantangan dalam penugasan.

“Pada Tahun Anggaran 2018 ini Kodiklatal memnyelenggarkan kursus micro teaching dalam dua gelombang. Adapun tiap gelombang dengan  masa kursus selama dua minggu. Mengingat tenaga pendidk merupakan ujung tombak dari suatun proses pembelajaran maka tenaga pendidik haruslah personil yang berkualitas dan mampu mentranfer ilmu dengan baik ke peseta didik.” Tegas Kapokgadik. (arf)

Read More

Kodam Brawijaya Jalin MoU dengan Unisma Malang

KABARPROGRESIF.COM : (Malang) Kodam V/Brawijaya, tak henti-hentinya untuk terus mengajak masyarakat memerangi, sekaligus menangkal keberadaan paham radikalisme dan peredaran narkotika di wilayah tugasnya.

Itu dibuktikan, ketika Pangdam V/Brawijaya, Mayjen TNI Arif Rahman, M. A, berkunjung ke Universitas Islam Malang (Unisma). Senin, 4 September 2018, kemarin.

Pangdam mengungkapkan, terdapat berbagai tantangan yang harus dihadapi oleh para generasi penerus bangsa selama memasuki era perkembangan globalisasi saat ini.

Tak hanya baying-bayang paham radikalisme dan peredaran obat-obatan terlarang saja. Menurut Pangdam, Proxy War, juga seakan mengantui persatuan dan kesatuan yang selama ini sudah terwujud dengan sangat baik di Indonesia.

“Kita harus tetap waspada dalam menghadapi setiap isu, maupun informasi yang berkembang di kalangan masyarakat. Jangan sampai terpancing oleh isu-isu negatif yang tak bisa dipertanggungjawabkan kebenarannya,” jelas Mayjen Arif di hadapan ribuan mahasiswa baru Unisma.

Kendati demikian, Pangdam mengimbau seluruh mahasiswa baru untuk tidak takut menghadapi hal-hal yang dinilai dapat merusak persatuan dan kesatuan di Indonesia. Menurutnya, hal itu dapat ditangkal melalui beberapa cara. Selain meningkatkan jiwa nasionalisme, kata Pangdam, para mahasiswa juga diimbau untuk bisa mencintai negaranya (NKRI, red).

“Tingkatkan jiwa nasionalisme dan patriotisme. Sebab hal itu, diyakini bisa menangkal segala ancaman yang dapat merusak persatuan dan kesatuan di Indonesia,” pinta Pangdam.

Usai memberikan materi kuliah umum ke para mahasiswa baru, Mayjen Arif Rahman, bersama pihak Rektor Unisma, Prof. Dr. H. Maskuri, M. Si, melakukan nota kesepahaman (MoU), serta pemberian cinderamata dan pemberangkatan konvoi Kalpataru. (andre)

Read More

1500 Orang Wakili Lantamal VI Ikut Pecahkan Rekor MURI Tari Gemu Famire Massal di Makassar

KABARPROGRESIF.COM : (Makassar) Sebanyak 1500 orang wakili Lantamal VI ikut serta dalam pemecahan rekor MURI (Museum Rekor Indonesia) tari gemu famire  terbanyak di Makassar dalam rangka memperingati HUT ke-73 TNI, Rabu (03/09/2018).

Semua unsur Lantamal VI  terlibat dalam pemecahan rekor Muri tersebut, antara lain dari Mako Lantamal VI Makassar, Yonmarhanlan VI, Rumkit TNI AL Jalaamari, Korcab VI  DJA II, Ladokgi TNI AL Yos Sudarso, SMA Hang Tuah Makassar dan Sekesal Makassar.

Selama 10 menit, para pejabat TNI - Polri Makassar  bersama ribuan Prajurit TNI, Polri, Istri-istri TNI, PNS dan Masyarakat  yang hadir mengenakan kaos olah raga , dengan  rumbai merah putih ditangan, memperagakan tari gemu famire.

Sejumlah pengeras suara terpasang di beberapa sudut  landasan. Suara musik  tarian gemu famire dilantunkan, bersamaan dengan suara sorak-sorai  prajurit TNI.

Tari gemu famire massal tersebut terasa unik, karena dilaksanakan di landasan  pesawat  tempur yang jarang dijumpai di Makassar.  Landasan dipenuhi dengan prajurit dan  warga yang  melakukan tarian  dengan kompak.

Panitia penyelenggara menyebutkan bahwa, di Makassar sebanyak 11. 135 orang prajurit dan masyarakat  berpartisipasi dalam memecahkan rekor Muri tersebut.

Hadir dalam tari gemu famire tersebut, Pangdam XIV Hasanuddin  dan ibu, Pangkoops AU II  dan ibu, Danlantamal VI dan ibu, Pangkosekhanudnas II dan ibu, Danlanud Sultan Hasanuddin dan ibu, Kasdam XIV Hasanuddin dan Ibu, Wakapolda Sulsel dan ibu,   serta para pejabat TNI Polri Makassar lainnya. (arf)

Read More

Sidang Irvanto dan Made Oka, Istri Setnov Jadi Saksi

KABARPROGRESIF.COM : (Jakarta) Istri Setya Novanto, Deisti Astriani, dihadirkan sebagai saksi dalam sidang kasus korupsi pengadaan Kartu Tanda Penduduk berbasis elektronik (e-KTP) di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jakarta, Selasa (4/9/2018).

Deisti bersaksi untuk dua terdakwa yakni, Irvanto Hendra Pambudi yang merupakan keponakan Setya Novanto. Kemudian, untuk terdakwa Made Oka Masagung.

Sebelumnya, mantan Direktur Utama PT Murakabi Sejahtera, Deniarto Suhartono, saat bersaksi menyatakan bahwa mayoritas saham Murakabi dikuasai oleh PT Mondialindo.

PT Murakabi pernah menjadi salah satu konsorsium peserta lelang proyek e-KTP. PT Murakabi Sejahtera dan PT Mondialindo sama-sama berkantor di Lantai 27 Gedung Menara Imperium, Kuningan, Jakarta.

Selain itu, diketahui bahwa putra Novanto, Rheza Herwindo memiliki saham di PT Mondialindo, selain istri Novanto, Deisti Astriani Tagor.

Sementara itu, putri Novanto, Dwinna Michaela, diketahui juga memiliki saham di PT Murakabi bersama keponakan Novanto, Irvanto Hendra Pambudi.

Dalam kasus ini, Made Oka Masagung dan Irvanto didakwa menjadi perantara uang suap untuk mantan Ketua Fraksi Partai Golkar, Setya Novanto.

Made Oka diduga terlibat dalam kasus korupsi pengadaan Kartu Tanda Penduduk berbasis elektronik (e-KTP) tahun 2011-2013.

Made Oka dan Irvanto juga didakwa merekayasa proses lelang dalam proyek pengadaan e-KTP. Irvan juga didakwa menjadi perantara suap untuk sejumlah anggota DPR RI.

Selain memperkaya Setya Novanto, perbuatan Irvan dan Made Oka diduga telah memperkaya sejumlah orang dan korporasi. Perbuatan yang dilakukan bersama-sama itu telah mengakibatkan kerugian keuangan negara sebesar Rp 2,3 triliun. (rio)

Read More

Danlanal Denpasar Terima Kunjungan Kehormatan Konjen Jepang

KABARPROGRESIF.COM : (Denpasar) Komandan Pangkalan TNI Angkatan Laut (Danlanal) Denpasar Kolonel Laut (P) Henricus Prihantoko menerima kunjungan kehormatan Konjen Jepang di Denpasar, Mr. Hirosha Chiba di Lobby Mako Lanal Denpasar Jalan Raya Sesetan 331 Denpasar, Bali kemarin.

Kunjungan tersebut sebagai bentuk silaturahmi dan mempererat jalinan kemitraan yang selama ini sudah berjalan dengan baik.

Hirosha Chiba dalam kunjungannya yang didampingi oleh Wakil Konjen Jepang, menyampaikan ucapan terimakasih atas sambutan yang begitu hangat dari Danlanal Denpasar beserta Staf.

Hirosha juga menyampaikan bahwa selama 60 tahun ini hubungan antara Indonesia dan Jepang sudah terjalin begitu eratnya sehingga banyak masyarakat Jepang yang suka tinggal di Indonesia khususnya Bali.

Lebih jauh Hirosha menyampaikan bahwa kunjungan ini disamping ingin memperkenalkan diri sebagai pejabat yang ada di Bali juga ingin memperkenalkan Jepang lebih luas lagi tentang adat istiadat, budaya, perekonomian dan masalah keamanan," jelasnya.

Dalam sambutannnya Danlanal Denpasar Kolonel Laut (P) Henricus Prihantoko yang didampingi Palaksa Lanal Denpasar, Mayor Laut (P) Bambang Abdullah Basuki Rahmad, Pasintel Mayor Laut (P) Herwanto, Dandenpomal Mayor Laut (PM) Andi Risal, dan  Pasprogar Mayor Marinir Nyoman Suarmika menyampaikan atas nama TNI Angkatan Laut mengucapkan terima kasih dan apresiasinya atas kunjungan ini.

Kunjungan ini sebagai bentuk tali silurahmi antara Konjen Jepang dan Pangkalan TNI AL Denpasar, karena Bali ini yang mayoritas penduduknya beragama Hindu memiliki ciri khas dan keunikan tersendiri, baik dari segi geografinya, demografinya maupun dari segi kondisi sosialnya," jelas Danlanal.

Menurutnya, Bali memiliki adat istiadat yang kuat dan budaya yang menyatu dengan agama yang dianut, sehingga membuat Provinsi Bali sangat dikenal oleh masyarakat mancanegara sebagai salah satu daerah tujuan wisata domestic maupun mancanegara.

Lebih jauh Danlanal Denpasar juga menyampaikan bahwa kedepan hubungan antara Konjen Jepang di Denpasar dengan Lanal Denpasar akan terus ditingkatkan mengingat tidak tertutup kemungkinan akan adanya kunjungan kapal-kapal dari Jepang baik kapal Militer maupun kapal-kapal lainnya yang akan berlabuh di wilayah Bali.

Selanjutnya kunjungan Kehormatan Konjen Jepang diakhiri dengan pemberian cindera mata dari Konjen Jepang Mr. Hirosha Chiba kepada Danlanal Denpasar yang disaksikan oleh Perwira Staf Mako Lanal Denpasar dalam suasana keakrabann dan penuh kekeluargaan. (arf)

Read More

Dua Tersangka Dugaan Korupsi Sarana Air Bersih di Kalimantan Utara Ditahan Kejagung

KABARPROGRESIF.COM : (Jakarta) Kejaksaan Agung (Kejagung) RI menahan dua tersangka dugaan korupsi penyediaan sarana air bersih perkotaan Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Berau, Kalimantan Utara tahun Anggaran 2006-2010.

Kedua tersangka yang ditahan yakni Konsultan Pengawas CV Adhi Jasa Putra, Cahyo Adi Oktaviari, dan Direktur PT Karka Arganusa, Sutrisno Bachrun.

" Kedua tersangka ditahan di Rutan Salemba Cabang Kejagung sejak 3 September sampai 20 hari ke depan," ujar Kepala Pusat Penerangan Hukum (Kapuspenkum) Kejagung Muhammad Rum melalui siaran pers, Selasa (4/9/2018).

Alasan penahanan tersangka melarikan diri, merusak atau menghilangkan barang bukti, atau mengulangi perbuatan serupa.

Rum menjelaskan, perbuatan para tersangka diduga merugikan keuangan negara sejumlah Rp 35 miliar.

" Kerugian keuangan negara senilai Rp.35 miliar berdasarkan hasil perhitungan BPK," kata Rum.

Menurut Rum, penyediaan sarana air bersih Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Berau itu bersumber dari dana APBD Kabupaten Berau Tahun Anggaran 2009–2011 dengan sistem kontrak Multi Years tahap I dengan pagu anggaran senilai Rp. 98 miliar dan tahap II Rp. 134 miliar.

Dalam kasus itu, kata Rum, penyidik telah memeriksa 32 saksi dan satu ahli. Salah satunya memeriksa saksi Posman Sitorus, mantan Komisaris PT Karka Arganusa.

Tersangka disangkakan melanggar Pasal 2 ayat (1), Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP. (rio)

Read More

Danrem 083/Baladhika Jaya Pimpin Pelaksanaan Tari Gemu Famire di Lapangan Rampal Kota Malang

KABARPROGRESIF.COM : (Malang) Secara serentak, tak hanya dilakukan di lingkungan Mabes TNI saja. Namun, tari Gemu Famire dalam rangka peringatan HUT TNI ke-73 saat ini, juga berlangsung di seluruh jajaran TNI.

Seperti yang berlangsung di lapangan Rampal, Kota Malang pagi ini, Selasa, 4 September 2018. Sebanyak 5.400 peserta tari yang terdiri dari personel TNI, Polri hingga Forkopimda, terlihat sangat antusias ketika lagu Gemu Famire mulai diputar di lapangan tersebut.

Komandan Korem (Danrem) 083/Baladhika Jaya, Kolonel Inf Bagus Suryadi Tayo menuturkan, terdapat tiga titik daerah di wilayah tugasnya yang saat ini menggelar kegiatan yang sama dalam rangka pemecahan rekor MURI tersebut.

“Termasuk diantaranya di wilayah Kodim 0824/Jember, Kodim 0823/Situbondo dan disini (Malang),” jelas Danrem.

Tak hanya itu saja, menurutnya, tari Gemu Famire tersebut, dinilai sangat cocok untuk disajikan di masyarakat. Lagu itu, ujar Kolonel Bagus, melambangkan rasa persatuan dan kesatuan.

“Semua terlihat kompak. Tanpa memandang golongan apapaun ketika lagu itu mulai diputar,” bebernya. (andre)

Read More

Penyuap Bupati Subang Segera Disidang

KABARPROGRESIF.COM : (Jakarta) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) melimpahkan berkas perkara tersangka Direktur Utama PT Pura Binaka Mandiri dan PT Alfa Sentra Properti Puspa Sukrisna ke tingkat penuntutan.

Puspa merupakan tersangka dalam kasus dugaan suap terhadap Bupati Subang Imas Aryumningsihosiasi perizinan dua perusahaan untuk membuat pabrik atau tempat di lingkungan Pemerintah Kabupaten Subang Tahun 2017-2018.

"Hari ini dilakukan pelimpahan berkas, barang bukti dan tersangka PS (Puspa Sukrisna) dalam tindak pidana korupsi di perizinan di Pemerintah Kabupaten Subang, ke penuntutan tahap 2," kata Pelaksana Harian Kepala Biro Humas KPK Yuyuk Andriati dalam keterangan tertulisnya, Senin (3) / 9/2018).

Sidang rencananya digelar di Pengadilan Tipikor Bandung, Jawa Barat. Menurut Yuyuk, Puspa akan dipindahkan ke Lapas Kebon Waru Bandung dari Rutan Cabang KPK Pomdam Jaya Guntur, Jakarta.

" Sampai saat ini sudah ada 49 tempat yang rahasia untuk tersangka PS," kata Yuyuk.

Perkara ini bermula dari operasi tangkap tangan KPK terhadap Imas bersama beberapa pihak lainnya pada bulan Februari 2018.

Saat itu KPK dibantu sekitar Rp 337.328.000 dan dokumen bukti penyerahan uang.

Dalam kasus ini Imas bersama-sama beberapa pihak yang menerima penghargaan dari perusahaan terkait Rp 1,4 miliar.

Sementara Puspa dan tersangka swasta sebelumnya, Miftahudin, Menyatukan bersama-sama memberikan penghargaan kepada hasil-hasil perizinan dua perusahaan itu.  (rio)

Read More

Danlanal Tegal bersama Prajurit Ikuti Pemecahan Rekor MURI Tari Gemu Famire HUT TNI

KABARPROGRESIF.COM : (Tegal) Komandan Pangkalan TNI Angkatan Laut (Danlanal) Tegal-Lantamal V Letkol Laut (P) Agus Haryanto, SE.,M.Tr. Hanla., didampingi Ketua Jalasenastri Cabang 7 dan jajarannya mengikuti  Pemecahan Rekor  MURI Tari Gemu Famire dalam rangka HUT ke-73 TNI tahun 2018, Selasa (4/9).

Pemecahan Rekor Tari Gemu Famire secara serentak diseluruh jajaran TNI seluruh Indonesia ini,  di wilayah Korem 071 WK dilaksanakan di Makorem 071 WK.

“Para prajurit dari Tegal bergabung bersama Lanal Cilacap di Mako Korem 071 WK, juga ikut ambil bagian dalam kegiatan Gemu Famire yang dilaksanakan secara serentak di seluruh Indonesia pada hari yang sama,” ujar Danlanal Tegal disela-sela pelaksanaan Pemecahan Rekor Muri.

Agus -sapaan akrab Komandan Lanal Tegal ini juga menuturkan bahwa ada sekitar 3.500 peserta senam gabungan memeriahkan acara tersebut, ikut andil Jalasenastri dan prajurit Lanal dengan Unsur TNI-Polisi serta Masyarakat dan Pelajar mengikuti senam dengan menggunakan gerakan khas lagu “Gemu Famire” dari Maumere, Flores, Nusa Tenggara Timur.

“Sebelumnya semua peserta sudah dibagikan rekaman tentang gerakan Gemu Famire sebagai bahan latihan dan hari ini (Selasa, 04/09) dilakukan secara serentak terhubung langsung dengan video conference,” katanya.

senam serentak tersebut dilakukan sebagai wujud persatuan dan soliditas para Prajurit TNI AL di seluruh Indonesia dalam menyemarakkan HUT TNI ke-73 dan Pemecahan Rekor Muri.

Dia mengatakan senam Gemu Famire secara serentak ini berpusat di Mabes TNI Cilangkap.

Dijelaskan lebih lanjut oleh Danlanal yang berharap, kegiatan senam serentak seluruh Indonesia tersebut dapat terus memupuk persaudaraan dan persatuan keluarga-keluarga TNI Khusunya TNI AL yang ada di Indonsia agar tetap harmonis dan bahagia," pungkasnya. (arf)

Read More

Horeee... Pemkot Surabaya Berencana Gaji Guru Swasta Sesuai UMR

KABARPROGRESIF.COM : (Surabaya) Ada kabar yang menggembirakan bagi guru swasta di Surabaya.

Pasalnya, Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya melalui Badan Perencana Pembangunan Kota (Bappeko) Surabaya berencana bakal membantu para pendidik 'luar negeri' tersebut mendapatkan tunjangan gaji sesuai dengan upah minimum regional (UMR) Kota Surabaya.

Kepala Bappeko Surabaya Eri Cahyadi menyampaikan, guru SD dan SMP swasta harus bergaji UMR. Rencana ini sudah masuk dalam kajian dengan dinas-dinas terkait, terutama Bappeko dan Dinas Pendidikan (Dispendik) Kota Surabaya.

“ Kita harus sepakat bahwa Pemkot sebagai pelindung sekolah negeri dan swasta untuk masyarakat. Guru-guru swasta juga harus mendapatkan gaji sesuai dengan UMR kota Surabaya. Tukang sapu saja gajinya UMR, masak guru ngak,” ucapnya di DPRD Surabaya, Senin (3/9).

Eri mengaku akan mengundang kepala sekolah dan guru swasta serta negeri di Surabaya dalam waktu dekat ini untuk membahas rencana itu.

Dia berharap, sekolah swasta terbuka dalam menyampaikan operasional sekolah. Terutama berkaita dengan gaji guru.

“ Kita undang guru swasta dan negeri cek akur,” tegasnya.

Data tentang keberadaan gaji dari guru swasta ini akan menjadi acuan bagi Bappeko untuk menganggarkan dalam APBD 2019.

Data gaji guru ini mendesak sekali mengingat Kebijakan Umum Anggaran (KUA) Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) sudah masuk ke mejad DPRD Surabaya.

“ Jadi data ini sifatnya mendesak karena ditunggu dewan. Meski KUA PPAS sudah masuk nanti kan bisa sampaikan ketika diundang oleh dewan, dengan data ini nanti saya bisa sampaikan anggaran kebutuhan sekolah swasta berapa,” terangnya.

Mantan Kepala Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman CKTR ini menegaskan, Pemkot Surabaya memiliki komitmen untuk peningkatan mutu sekolah. Untuk mewujudkan ini salah satunya guru harus mendapatkan UMR. Keseriusan ini bisa dilihat dari rencana revisi Perwali tentang Bopda. 

Dalam revisi perwali ini, akan dibahas agar guru swasta bisa mendapatkan gaji UMR, pihak sekolah harus mengajukan rencana anggaran belanja (RAB) sekolah.

“Perwali ini nanti lebih terperinci, misalnya untuk mengajukan tahapannya harus punya RAB dulu, berapa jumlah guru dan murid, gaji guru perorang berapa dan berapa yang sudah sertifikasi,” ujarnya.

Menuruntya, gaji guru dibawah UMR bisa diatasi dengan bagus. Kekuatan APBD Kota Surabaya sebesar Rp 9,2 triliun sangat mampu untuk mengatasi kesejahteraan guru-guru swasta.

“ Bopda bisa digunakan untuk jaspel (jasa pelayanan) untuk gaji guru,” tegasnya.

Wakil Ketua DPRD Surabaya Masduki Toha mengapresiasi rencana Pemkot Surabaya memberi gaji guru swasta dengan UMR.

Pasanya, selama ini hampir 70 persen guru swasta di Surabaya masih menerima gaji di bawah Rp 1 juta.

“ Itu rencana baik. Saya katakana harus diapresiasi dan harus didukung. Karena kesejahteraan guru swasta itu kasihan sekali,” ujarnya.

Legislator PKB ini menegaskan, Bappeko bisa bertindak tegas kepada sekolah swasta yang tidak mau transparan.

“ Kalau ada sekolah swasta yang tidak menyerahkan RAB, tinggal saja, ngak perlu ditunggu lagi, karena KUA PPAS sudah masuk ke kita (dewan),” ancamnya. (arf)

Read More

Hati-hati Jual Beli Tanah, Pemkot Surabaya Temukan Aset yang Dijual di Pagesangan

KABARPROGRESIF.COM : (Surabaya) Pemerintah Kota Surabaya mengimbau kepada warga Kota Surabaya untuk berhati-hati dalam jual beli tanah. Sebab, aset Pemkot Surabaya yang ada di Kelurahan Pagesangan dijual oleh salah satu oknum yang tidak bertanggung jawab. Bahkan, oknum tersebut juga berani memalsukan surat dinas yang tidak pernah dikeluarkan oleh Dinas Pengelolaan Bangunan dan Tanah (DPBT) Surabaya.

Kepala DPBT Surabaya Maria Theresia Ekawati Rahayu menjelaskan aset Pemkot Surabaya yang diduga dijual oleh oknum yang tidak bertanggung jawab itu berada di Kelurahan Pagesangan, Kecamatan Jambangan, dekat dengan Masjid Al-Akbar Surabaya. Tanah seluas 9.733 meter persegi itu masih tercatat sebagai aset Pemkot Surabaya dengan nomor register aset 12345678-1991-82467-1.

“Nah, aset pemkot ini diduga dijual oleh salah satu oknum dengan berbekal surat palsu yang tidak pernah kami terbitkan,” kata Yayuk-sapaan Maria Theresia Ekawati Rahayu, Senin (3/9/2018).

Menurut Yayuk, kasus ini diketahui setelah pihaknya menerima surat atau laporan dari Camat Jambangan yang menanyakan keaslian surat dengan nomor 593/4305/436.6.18/2015 tertanggal 10 Desember 2015, perihal Permohonan Sertifikat.

Dalam laporan Camat Jambangan itu, dijelaskan juga bahwa ada salah satu warga yang menanyakan keaslian surat itu kepada Camat Jambangan, karena tidak tahu keaslian surat itu, maka Camat Jambangan menanyakan langsung kepada DPBT Surabaya. 

“Setelah kami cek, surat itu palsu karena kami tidak pernah mencoret aset Pemkot Surabaya yang ada di Kelurahan Pagesangan itu. Kami juga cek surat keluar pada 10 Desember 2015 dengan nomor 593/4305/436.6.18/2015, ternyata surat ini juga tidak ada dalam arsip kami, jadi nomor surat dan tanggal suratnya itu tidak ada. Pointnya juga diubah serta tandatangan saya juga dipalsukan,” tegas Yayuk sambil menunjukkan tandatangannya yang asli.

Yayuk menduga, oknum itu sudah lama berusaha menjual aset Pemkot Surabaya yang ada di Pagesangan itu. Bahkan, ia juga menduga sudah ada beberapa korban. Sebab, Camat Jambangan juga mendapatkan laporan bahwa sudah ada warga yang siap membangun pondasi di tanah aset Pemkot Surabaya itu.

"Kalau sudah ada yang siap membangun pondasi rumah di atas tanah aset itu, berarti dia sudah membeli tanah aset itu," ujarnya.

Oleh karena itu, ia mengimbau kepada warga Surabaya untuk berhati-hati dalam jual beli tanah semacam ini. Sebab, apabila kasusnya seperti ini, Pemkot Surabaya tidak akan tinggal diam dan dipastikan akan dilaporkan kepada pihak kepolisian.

“Kalau seperti ini, urusannya pasti dengan hukum,” tegasnya.

Yayuk menambahkan, khusus untuk oknum yang tidak bertanggungjawab dan berusaha menjual aset Pemkot Surabaya itu, pihaknya sudah melaporkan kepada Polrestabes Surabaya dengan nomor laporan STTLP/B/832/VIII/2018/JATIM/RESTABES SBY tertanggal 28 Agustus 2018.

“Kami sudah melaporkan perbuatan pemalsuan surat kepada Polrestabes Surabaya, karena memang surat itu palsu semua dan dijadikan dasar untuk menjual aset pemkot di Pagesangan,” pungkasnya. (arf)

Read More

KPK Anggap Kasus DPRD Kota Malang Tunjukkan Korupsi Massal

KABARPROGRESIF.COM : (Jakarta) Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Basaria Panjaitan menuturkan, kasus yang melibatkan total 41 anggota DPRD Kota Malang periode 2014-2019 terkait dugaan suap pembahasan APBD-P Pemkot Malang Tahun Anggaran 2015 tentang tindak pidana korupsi dilakukan secara massal.

Hal itu permainan Basaria usai KPK menetapkan 22 anggota DPRD Kota Malang sebagai tersangka baru sebagai bagian dari pengembangan penyidikan KPK dalam perkara tersebut.

"Pelaksanaan tugas di satu fungsi legislatif, misalnya, atau untuk memprioritaskan faktor persengkongkolan para pihak untuk manfaat pribadi atau kelompok," ujar Basaria dalam konferensi pers di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Senin (3/9/2018) )

Basaria yang meleluasakan membuat anggota anggota dewan yang terbatas, anggaran dan tidak berjalan secara maksimal. Dalam hal ini, KPK menegaskan 22 orang yang menerima biaya sekitar Rp 12,5 juta hingga Rp 50 juta dari Rp.

"Penyidik ​​mendapatkan fakta-fakta yang didukung dengan alat bukti, surat keterangan, dan barang elektronik (terkait dugaan tersebut)," ujar Basaria.

Mereka yang menerima biaya tersebut terkait dengan keputusan yang digunakan Peraturan Daerah Kota Malang tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2015 sebagai peraturan daerah.

"Penetapan 22 anggota DPRD Kota Malang itu merupakan tahap ketiga. Dari total 45 anggota DPRD Kota Malang, sudah ada 41 anggota yang ditetapkan sebagai tersangka oleh KPK," papar Basaria.

Pada tahap pertama, KPK telah mengangkat ketua DPRD Kota Malang. Arief Wicaksono dan Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Pengawasan Bangunan Pemkot Malang Tahun 2015 Jarot Edy Sulistiyono sebagai tersangka.

Tahap kedua, KPK telah menetapkan 19 orang tersangka, Bebas Rali Kota Malang nonaktif Moch Anton dan 18 anggota DPRD Kota Malang periode 2014-2019.

Berikut adalah daftar 22 anggota DPRD Malang yang menjadi tersangka baru dalam perkara tersebut:

1. Arief Hermanto
2. Teguh Mulyono
3. Mulyanto
4. Chieroel Anwar
5. Suparno Haduwibowo
6. Imam Ghozali
7. Mohammad Fadli
8. Asia Iriani
9. Indra Tjahyono
10. Een Ambarsari
11. Bambang Triyoso
12. Diana Yanti
13. Sugiarto
14. Afdhal Fauza
15. Syamsul Fajrih
16. Hadi Susanto
17. Erni Farida
18. Sony Yudiarto
19. Harun Prasojo
20. Teguh Puji Wahyono
21. Choirul Amri
22. Ribut Harianto

Dalam perkara ini, mereka disangka pasal 12 huruf a dan pasal 12 b Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan TIndak Pidana Korupsi telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 juncto pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP. (rio)

Read More