Rabu, 05 September 2018


KABARPROGRESIF.COM : (Jakarta) Juru Bicara Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Febri Diansyah mengatakan, dalam kasus-kasus, KPK selalu melalui alat bukti yang cukup dan kuat. Hal itu mengatakan, Febri yakin bahwa tersangka hakim ad hoc Tipikor PN Medan, Merry Purba, yang membantah telah menyambut suap.

"Kami sering melakukan penyangkalan-penyangkalan yang baik yang disebut dengan agama masing-masing atau tidak. Namun, banyak juga yang mengakui perbuatannya. Yang terpenting bagi KPK adalah tetap kasus-kasus korupsi secara hati-hati dengan bukti yang kuat," kata Febri, Rabu (5/9/2018).

Febri meminta tersangka Merry Purba untuk mengungkap informasi yang diketahuinya jika ada dalam kasus-kasus tersebut.

" Jika memang tersangka MP (Merry Purba) memiliki informasi tentang orang lain, silakan disampaikan pada penyidik," kata Febri.

Sebelumnya, tersangka hakim ad hoc Merry Purba mengaku sebagai korban dan proses hukum perkara yang dihadapinya bisa berjalan terbuka.

“ Saya mau proses ini semua orang yang terbuka. Saya tidak mau dikorbankan. Kalau saya disakiti saya akan berjuang, itu prinsip saya, ”ujar Merry.

Dalam kasus ini, KPK telah menangkap delapan orang dalam operasi tangkap tangan (OTT) di Medan, Sumatera Utara.

Empat orang di diskriminasi adalah hakim, misalnya Hakim Pengadilan Negeri Medan Marsuddin Nainggolan dan Wakil Ketua PN Medan Wahyu Prasetyo Wibowo.

Kemudian, hakim Sontan Merauke Sinaga dan hakim ad hoc Merry Purba. Namun, setelah dilakukan pemeriksaan dan gelar perkara, KPK hanya menetapkan Merry Purba sebagai tersangka. (rio)


KABARPROGRESIF.COM : (Surabaya) Komandan Pusat Penyelamatan Kapal dan Nuklir Bio Kimia (Danpuspeknubika) Komando Pendidikan Dukungan Umum (Kodikdukum) Kodiklatal Kolonel Laut (T) Reza Kusumanegara, S.T., M.A.P secara resmi membuka Kursus Penyelamatan Kapal Nuklir Bio Kimia (Suspeknubika) Tingkat Mahir Gelombang I TA 2018 yang dilaksanakan di Aula gedung Puspeknubika Kesatrian Bumimoro Kodiklatal.

Suspeknubika Tingkat Mahir yang akan dilaksanakan selama tiga bulan tersebut diikuti 13 Perwira Pertama dari Komando Utama (Kotama) TNI AL Wilayah Surabaya. Hadir dalam pembukaan tersebut para Kadep dan Kabag dilingkungan Puspeknubika Kodiklatal.

Dalam amanatnya Komandan Puspeknubika Kodikdukum Kodiklatal Kolonel Laut (T) Reza Kusumanegara, S.T., M.A.P menyampaikan bahwa program Suspeknubika tersebut merupakan upaya dari pemimpin TNI AL untuk menembah dan meningkatkan kemampuan serta ketrampilan personil dal;am bidang penyelamatan kapal dan Nubika.

Adapun program ini dilaksanakan disamping untuk meningkatkan kemampuan prajurit TNI AL dibidang penyelamatan kapal dan Nubika, juhga untuk mengantisipasi dari menyusutnya kemampuan prajurit karena faktor usia dan laijh sebagainya.

“Perlu kiranya disadari, dibalik semua itu nantinya para siswa akan dihadapkan pada tugas-tugas yang semakin berat dan dinamis seiring dengan perekmbangan teknologi pembangunan kita.” Terang Komandan Puspeknubika.

Dalam pelaksanaan kursus ini, lanjutnya para siswa akan dibekali ketrampilan di bidang penyelamatan kapal dan Nubika sesuai dengan standart kualifikasi TNI AL.

Oleh sebab itu dengan keterbatasan waktu agar para siswa memanfaatkan kesempatan tersebut sebaik-baiknya sebagai  bekal dalam pengasan sehingga dapat berprestasi lebih baik. (arf)


KABARPROGRESIF.COM : (Jakarta) Juru Bicara Komisi Pemberantasan Korupsi ( KPK) Febri Diansyah meminta komitmen kepala daerah sebagai Pejabat Pembina Kepegawaian (PPK) untuk segera mencopot dan memberhentikan dengan tidak hormat aparatur sipil negara (ASN) aktif yang telah menjadi terpidana perkara korupsi.

“ Komitmen kepala daerah sebagai PPK (Pejabat Pembina Kepegawaian) di daerah sangat krusial untuk memastikan ASN yang sudah jadi napi korupsi tidak menjabat lagi,” ujar Febri, Rabu (5/9/2018).

Febri mengatakan, untuk pemblokiran akan berdampak pada proses kepegawaian seperti kenaikan pangkat, promosi, dan mutasi menjadi terhenti.

Namun, kata dia, pembayaran gaji tidak dapat dihentikan sampai adanya keputusan pemberhentian atau pencopotan PNS tersebut.

" Oleh karena itu, seharusnya para PPK harus segera menindaklanjuti pemblokiran ini dengan pemberhentian tidak dengan hormat. Kami minta para PPK tidak bersikap toleran atau kompromi dengan pelaku korupsi," ujar Febri.

Sebelumnya, Badan Kepegawaian Negara (BKN) mencatat terdapat 2.357 PNS aktif telah menjadi terpidana perkara korupsi.

Sebanyak 2.357 data PNS itu telah diblokir BKN untuk mencegah potensi kerugian negara. BKN menemukan sejumlah 2.674 PNS terpidana korupsi dengan rincian 317 sudah diberhentikan tidak dengan hormat, sisanya 2.357 masih aktif sebagai PNS.

" Data ini terus akan berkembang sesuai dengan validasi dan tambahan data yang kami peroleh," kata Kepala BKN Bima Haria Wibisana, saat konferensi pers di Gedung KPK, Jakarta, Selasa (4/9/2018). (rio)


KABARPROGRESIF.COM : (Boven Digoel, Papua) Tugas sebagai Satgas Pamtas RI-Papua Nugini yang selama ini diemban oleh Yonif Raider 500/Sikatan, rencananya bakal digantikan oleh Yonif 143/TWEJ.

Sebelum meninggalkan wilayah perbatasan RI-PNG, tepat di Kabupaten Boven Digoel tersebut, Yonif Raider 500/Sikatan menyempatkan diri untuk berpamitan dengan masyarakat dan Forpimda setempat.

Itu terlihat, ketika para tokoh masyarakat, agama, hingga Forpimda Boven Digoel berkumpul di aula kantor Bupati Boven Digoel, Rabu, (9/9/2018).

Tak hanya dihadiri oleh Dansatgas Yonif Raider 500/Sikatan saja. Namun, berlangsungnya acara perpisahan tersebut, juga dihadiri langsung oleh Bupati Boven Digoel, Benediktus Tambonop, beserta Wakil Bupati, Chaerul Anwar, S. T, beserta beberapa unsur Forpimda setempat.

Letkol Inf Sidik Wiyono menuturkan, meskipun tugas dan kewajibannya sudah digantikan oleh Satuan lain. Namun, dirinya berharap, tali silahturahmi yang selama ini sudah terjalin dengan sangat baik, tidak mudah pudar begitu saja.

Dirinya mengungkapkan, selama berada di perbatasan, kerjasama  yang diberikan oleh masyarakat dan Forpimda, dinilai sangat mendukung tugas dan kewajiban yang diemban oleh dirinya.

“Meskipun kami tidak disini lagi, kami harap tali persaudaraan yang sudah terjalin selama ini, tidak putus sampai disini,” pinta Danyonif Raider 500/Sikatan ini.

Sementara itu, dijelaskan Benediktus Tambonop, keberadaan Satgas Raider 500/Sikatan selama berada di Boven Digoel, dinilai sangat membantu. Tambonop menilai, tak hanya berhasil mewujudkan kondusifitas wilayah saja. Akan tetapi, Satgas Raider 500/Sikatan juga berhasil mewujudkan jiwa patriotisme di kalangan masyarakat.

“Saya pribadi, mengucapkan terima kasih sebanyak-banyaknya. Keberadaan Satgas Raider 500/Sikatan selama sembilan bulan di Boven Digoel, sangat membantu dan berhasil memberikan konstribusi di masyarkat,” singkat Bupati Boven Digoel ini. (andre)


KABARPROGRESIF.COM : (Surabaya) Program beasiswa pendidikan Teknik Pesawat Udara (TPU) yang digagas Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya bersama Politeknik Penerbangan (Poltekbang) Surabaya untuk anak-anak Surabaya kembali terlihat.

Sebanyak 48 peserta teknisi pesawat udara asal Surabaya dinyatakan lulus dan berhak menerima beasiswa tersebut. Kesempatan ini menjadi peluang bagi mereka, mengingat kebutuhan teknisi pesawat terbang di Indonesia mengalami kekurangan SDM sebanyak 7 ribu orang.

Kepala Dinas Pendidikan (Dispnedik) Kota Surabaya Ikhsan mengatakan, 48 calon taruna penerima beasiswa teknisi udara mulai melakukan tes sejak bulan agustus kemarin. Mereka, dinyatakan lolos setelah melewati beberapa tahapan seleksi antara lain, administrasi, tes potensi akademik (TPA) dan bahasa Inggris, tes kesehatan, kesamaptaan serta tes wawancara.

“Sudah kita umumkan hasilnya dan bisa dilihat melalui website dispendik.surabaya.go.id atau akun instagram @dispendiksby,” ujar Ikhsan di kantor Dispendik, (5/9/2018).

Disampaikan Ikhsan, proses seleksi beasiswa pendidikan TPU Poltekbang Surabaya yang diikuti 360 peserta dilakukan dengan transparan. Lebih lanjut, 48 peserta yang lolos akan menjalani pendidikan selama 3 tahun di Poltekbang. Setelah lulus calon taruna akan menyandang gelar D-3.

Ikhsan mengingatkan kepada calon taruna yang menerima beasiswa TPU agar tidak menyia-nyiakan kesempatan dan mau bekerja keras. Sebab, kata dia, ketika lulus, mereka langsung bekerja di maskapai penerbangan.

“Jangan pantang menyerah dan harus giat belajar,” pesannya. 

Menurut Ikhsan, program beasiswa TPU merupakan salah satu terobosan pemkot bagi anak-anak Surabaya yang tidak dapat mengenyam pendidikan tinggi secara utuh sekaligus memutus rantai kemiskinan melalui pendidikan.

“Kami (pemerintah) berharap anak-anak mampu bersaing di era globalisasi dan menjadi tuan dan nyonya di tanahnya sendiri,” pungkas Mantan Kepala Bapemas dan KB Kota Surabaya tersebut.

Wakil Direktur I Poltekbang Surabaya Moch Rifai menambahkan, peserta beasiswa Pemkot Surabaya yang sudah dinyatakan lulus akan melalukan serangkaian kegiatan diantaranya mengukur baju pada tanggal 10 September, lalu keesokan harinya masuk asrama dan akan disahkan menjadi taruna tanggal 1 Oktober 2018.

“Jadi, peserta yang lolos diharapkan mempersiapkan diri dengan baik, sehingga dapat menempuh pendidikan sampai tuntas,” ujar Rifai. (arf)


KABARPROGRESIF.COM : (Surabaya) Komando Pembinaan Doktrin, Pendidikan dan Latihan Angkatan Laut (Kodiklatal) mengikutsertakan 2.200 orang prajurit, siswa dan Jalasenastri PG Kodiklatal dalam acara pemecahan Rekor MURI (Museum Rekor Dunia Indonesia) Tari Gemu Famire yang diselenggarakan dalam rangka memperingati HUT ke-73 TNI di Koarmada II, Ujung Surabaya (4/9).

Hadir pada acara tersebut, Pangarmada II selaku tuan rumah, Pangdam V Brawijaya serta para pejabat TNI/Polri wilayah Jawa Timur. Sedangkan dari Kodiklatal turut hadir Komandan Kodiklatal Laksda TNI Darwanto, S.H., M.A.P., Ketua Gabungan Jalasenastri Kodiklatal Ny. Ina Darwanto, Wadan Kodiklatal Laksma TNI Sugeng Ingkaweruh, S.E., M.M. para pejabat utama Kodiklatal dan Pengurus PG Kodiklatal lainnya.

Kegiatan tersebut digelar secara serentak di seluruh Indonesia dengan melibatkan ribuan Prajurit TNI-Polri dan PNS TNI serta keluarga, di seluruh Kotama TNI baik TNI AD, TNI AL, TNI AU serta Polri dari Sabang sampai Merauke yang berjumlah sekitar 346.829 peserta. Sedangkan di Koarmada II sendiri diikuti oleh 11.000 lebih peserta.

Panglima TNI Marsekal TNI Hadi Tjahjanto, S.I.P. dalam sambutannya melalui video conference menjelaskan bahwa Tarian Gemu Famire dilaksanakan tepat pukul 07.00 WIB untuk wilayah bagian barat, pukul 08.00 WITA untuk wilayah bagian tengah dan pukul 09.00 WIT untuk wilayah bagian timur serta dapat disaksikan dengan videotron.

Sementara itu, penyerahan Rekor MURI diberikan oleh Ketua MURI Jaya Suprana kepada Panglima TNI Marsekal TNI Hadi Tjahjanto, S.I.P. Ketua MURI mengatakan bahwa acara ini merupakan rekor dunia yang belum pernah terjadi di planet bumi, hampir 400 ribu rakyat Indonesia bersama menari Gemu Famire. Kegiatan tersebut merupakan bukti bahwa TNI-Polri manunggal dengan rakyat, termasuk dalam hal kesenian. (arf)


KABARPROGRESIF.COM : (Jakarta) Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tjahjo Kumolo berharap partai politik segera melaksanakan pergantian antar waktu (PAW) terhadap 41 anggota DPRD Pemerintah Kota (Pemkot) Malang yang ditetapkan sebagai tersangka oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

" Walaupun bukan kewenangan penuh pemerintah, kami hanya bisa mengimbau kepada para partai politik untuk segera melakukan PAW atas mereka," ujar Tjahjo saat dijumpai di Istana Presiden Jakarta, Rabu (5/9/2018).

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Pemda), mekanisme PAW dapat dilakukan apabila kadernya di legislatif daerah ditahan atau dinyatakan bersalah di pengadilan yang berkekuatan hukum tetap.

Tjahjo pun berharap partai politik tidak sampai menunggu ada kekuatan hukum yang tetap atas status kadernya yang ditetapkan tersangka oleh KPK.

Meski demikian, pernyataannya ini hanya sebatas imbauan. Tidak ada surat ataupun lisan langsung yang disampaikan kepada pimpinan partai politik terkait permohonan PAW ini.

" Enggak ada. Karena itu otonomi penuh masing-masing partai politik. Ada yang OTT partai langsung memecatnya dan ada juga yang menunggu berkekuatan hukum tetap," ujar Tjahjo.

Diberitakan, KPK menetapkan 41 anggota DPRD Kota Malang sebagai tersangka atas kasus dugaan suap pembahasan APBD-P Pemkot Malang Tahun Anggaran 2015.

Sementara total jumlah anggota DPRD Kota Malang adalah 45 orang.

Juru Bicara KPK Febri Diansyah mengatakan, pihaknya menduga para anggota DPRD Kota Malang menerima gratifikasi senilai Rp 5,8 miliar.

Dugaan penerimaan gratifikasi ini merupakan pengembangan KPK terkait dugaan suap Rp 700 juta dari Wali Kota Malang nonaktif Moch Anton melalui Kepala Dinas Pekerjaan Umum Perumahan dan Pengawasan Bangunan Pemkot Malang Jarot Edy Sulistiyono

" Diduga para anggota DPRD menerima total Rp 700 juta untuk kasus suap dan Rp 5,8 miliar untuk dugaan gratifikasi," kata Febri dalam keterangan tertulis, Selasa (4/9/2018). (rio)


KABARPROGRESIF.COM : (Makassar) Komandan Pangkalan TNI Utama Angkatan Laut (Danlantamal VI)  Makassar Laksamana Pertama TNI Dwi Sulaksono S. H, M. Tr (Han) didampingi Perwira Staf  Lantamal VI  menerima kunjungan Perwira Siswa  (Pasis) Pendidikan Reguler (Dikreg) XLV Sekolah Staf dan Komando Tentara Nasional Indonesia (Sesko TNI) tahun  2018  bertempat di ruang rapat Bontomarannu Mako Lantamal VI Makassar, Rabu (05/09/2018).

Rombongan Pasis Sesko TNI  itu dipimpin langsung oleh Wadan Sesko TNI Marsekal Muda TNI Herry Irsal dan Dankorsis  Sesko TNI  Brigjen TNI (Mar) Donar Philp Rompas beserta  68 orang terdiri dari  50 siswa Sesko TNI, para Patun 10 orang, dan para pejabat dan dosen Sesko TNI  8 orang.

Dalam sambutannya Danlantamal VI Makassar mengatakan semoga kunjungan segenap perwira Dikreg  XLV Sesko TNI mendapatkan pengalaman dan kesan tersendiri serta dapat mengenal lebih dekat tentang keberadaan Lantamal VI dalam mengemban tugas pokoknya.

Harapan kami kunjungan kali ini membawa manfaat besar bagi perwira siswa dalam menyelesaikan tugas – tugas belajar di Sesko TNI dan sekaligus berguna bagi perkembangan TNI, serta bangsa dan negara dimasa yang akan datang, lanjut Danlantamal VI.

Sedangkan menurut ketua rombongan, maksud dan tujuan dari kunjungan ini adalah untuk memenuhi program akademik dengan melaksanakan kunjungan Kuliah Kerja Dalam Negeri (KKDN) Pasis XLV Sesko TNI tahun 2018 ke objek strategis yang berkaitan dengan TNI di wilayah Sulawesi Selatan.

Dalam kesempatan tersebut ketua rombongan  menyampaikan ucapan terima kasih kepada Danlantamal VI karena telah diterima  dengan baik di Mako Lantamal VI.

Selanjutnya acara dilanjutkan dengan paparan tugas pokok dan fungsi Lantamal VI Makassar yang sejalan dengan dinamika perkembangan yang  disampaikan oleh Asops Danlantamal VI Kolonel (P) Musleh Yadi serta dilanjutkan dengan tanya jawab dan penyerahan cindera mata.

Hadir dalam penerimaan pasis Sesko TNI tersebut, Wadan Lantamal VI Kolonel Marinir Rasman M. Tr (Han), Para Asisten Danlantamal VI, Dansatrol Lantamal VI, Kafasharkan Makassar, para Kadis dan Kasatker Lantamal VI. (arf)


KABARPROGRESIF.COM : (Surabaya) Sengketa tanah dan bangunan di Jalan Kenjeran no 254 antara Soendari (Penggugat) dan Pemerintah Kota Surabaya (Tergugat) akhirnya dimenangkan Pemkot Surabaya. Hal ini berdasarkan hasil putusan perkara perdata dari majelis hakim nomor 1029/Pdt.G/2017/PN.SBY. Dengan putusan ini, berarti Pemkot Surabaya berhak memiliki tanah dan bangunan karena memiliki bukti yang cukup kuat.

“Beberapa bukti diantaranya besluit van de geementeraad atau bukti kepemilikan atas tanah pada zaman Belanda, meskipun belum bersertifikat, lalu objek tanah dan bangunan masih tercatat dalam daftar aset pemkot serta saksi yang dihadirkan membenarkan bahwa tanah tersebut dulunya merupakan kantor Kelurahan Rangkah,” ujar Kepala Dinas Pengolahan Bangunan dan Tanah (DPBT) Surabaya, Maria Theresia Ekawati, Selasa, (4/8/2018).

Dikarenakan dari sisi perdata Pemkot Surabaya dinyatakan menang oleh PN, Yayuk – sapaan akrabnya menuturkan masih menunggu tindak lanjut dari putusan perdata itu.

“Putusan itu digunakan sebagai bahan pertimbangan pengajuan kasasi,” imbuhnya.

Menurut Yayuk, selain perdata, Soendari juga menjalani proses hukum pidana. Pasalnya, pemkot menemukan bukti bahwa obyek tanah dan bangunan tersebut sudah dijual Soendari ke orang lain. Pemkot pun, kata Yayuk, meminta bantuan kepada Kejaksaan Tinggi untuk menelusuri informasi tersebut.

“Orang yang membeli tanah itu datang ke pemkot membawa kwitansi pembayaran yang sudah dibelinya dari Soendari,” terang Yayuk.

Dari hasil pemeriksaan, Kejaksaan Tinggi menduga ada tindak pidana korupsi yang dilakukan Soendari dengan bukti kwitansi pembayaran sebesar Rp 2,1 miliar. “Kejaksaan tinggi menilai Soendari merugikan negara karena mencoba mengalihkan tanah dan bangunan tersebut kepada pihak lain,” papar Yayuk.

Awal tahun 2017, kejaksaan tinggi menahan Soendari lalu pada 2 Juli 2018 majelis hakim membebaskan Soendari secara murni atas pertimbangan tidak adanya bukti melakukan tindak korupsi. Alasannya, belum ada perjanjian jual-beli.

“Kira-kira seperti itu pertimbangannya,” tegas mantan Kabag Hukum tersebut. 

Keputusan hakim membebaskan Soendari disayangkan Yayuk. Sebab, dalam putusan perdata menyebutkan bahwa tanah dan bangunan seluas 194,82 m2 itu adalah aset pemkot sebagai penggugat rekovensi.

“Kenapa di pidana, hakim menyatakan tidak ada tindak pidana korupsi? Seharusnya putusan itu sinkron,” ungkap Yayuk.

Dijelaskan Yayuk, obyek tanah dan bangunan yang terletak di jalan Kenjeran 254 Surabaya dulunya eks kantor Kelurahan Rangkah yang dijaga oleh ayah Soendari. Kemudian ditempati Soendari ketika ayahnya meninggal.

Tahun 2008, tanah dan bangunan yang ditinggali Soendari terkena pembebasan lahan untuk akses jalan Suramadu.

Pada saat itu, Soendari meminta ganti rugi kepada pemkot, namun ditolak karena tanah tersebut masih tercatat dalam aset Pemkot Surabaya. Namun, Pemkot tetap memberikan ganti rugi untuk bangunannya.

“Upaya itu kembali ditolak Soendari lalu Pemkot melakukan konsinyasi di pengadilan. Kalau tidak salah uangnya sampai sekarang ada di pengadilan dan belum diambil,” ujarnya. 

Berdasarkan catatan DPBT, Soendari juga pernah menyerahkan bukti peta bidang namun ditolak oleh BPN dengan alasan peta bidang tidak dapat dijadikan bukti kepemilikan.

“Penolakan ini yang membuat Soendari menggugat pemkot ke pengadilan negeri Surabaya untuk pertama kalinya,” tandas Yayuk. (arf)


KABARPROGRESIF.COM : (Ternate) Sejumlah 4.550 Peserta yang terdiri dari Personel TNI/Polri, Ormas, Pelajar dan masyarakat Maluku Utara memadati sepanjang Jalan Pahlawan Revolusi dan kawasan Land Mark Ternate Maluku Utara dalam rangka kegiatan pemecahan rekor dunia tarian maumere yang dilaksanakan secara serentak diseluruh Nusantara dengan jumlah peserta total 350.000 yang diinisasi oleh Panglima TNI Marsekal TNI Hadi Tjahjanto sukses dilaksanakan.

Sejak pagi hari sudah nampak orang berdatangan dan memadati kawasan yang telah disterilkan oleh petugas Lantas dan Polisi Militer, sekira pukul 08.00 WIT persiapan secara keseluruhan telah rampung, namun sebelum pelaksanaan secara Nasional yang dilaksanakan pukul 07.00 Wib atau dalam zona waktu setempat pukul 9 pagi dilaksanakan latihan pendahuluan terlebih dahulu untuk memastikan saat pelaksanaannya secara maksimal termasuk penyusunan keindahan barisan dan formasi. Hingga akhirnya tepat pukul 09.00 WIT dilaksanakan Video Confrence secara Live dengan komando dari Panglima TNI secara serentak pemecahan rekor MURI tarian Gemu Famire secara serentak dimulai dengan durasi lagu sekitar 10 menit. Berdasarkan hasil pantauan udara awak media tarian yang dilaksanakan di Ternate berjalan secara sukses dan indah saat dipandang dari monitor alat Quad Copter seirama dengan lagu yang dimainkan.

Sementara itu usai kegiatan Ketua Panitia yang dijabat oleh Kasipers Rem Mayor Caj Waskito menyampaikan terimakasih dan apresiasi sebesar-besarnya terhadap seluruh peserta dengan antusias dan dedikasi yang tinggi sehingga kegiatan hari ini berjalan sukses bahkan, setelah gladi bersih yang dilakukan beberapa hari lalu tercatat 3.350 peserta namun setelah kita ekspose di media kemudian berdatangan berbagai  kelompok maupun organisasi kemasyarakat hingga 1.100 orang yang ingin turut andil dalam acara akbar tersebut. Hal ini menunjukan kebersamaan antara seluruh stake holder masyarakat serta kemanunggalan TNI dan Rakyat terjalin dengan baik di Maluku Utara ini. (andre)


KABARPROGRESIF.COM : (Jakarta) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memperpanjang masa penahanan tersangka Wali Kota Blitar Muhammad Samanhudi Anwar terkait dugaan penerimaan hadiah atau janji terkait pengadaan barang dan jasa di Tulungagung dan Blitar, Jawa Timur.

Selain Samanhudi, KPK juga memperpanjang penahanan terhadap tersangka dari pihak swasta Bambang Purnomo.

Juru Bicara KPK Febri Diansyah menuturkan, perpanjangan penahanan keduanya berlangsung selama 30 hari.

"Hari ini dilakukan perpanjangan penahanan selama 30 hari dimulai tanggal 5 September 2018 sampai 4 Oktober 2018 untuk 2 tersangka," kata Febri dalam keterangan tertulis, Selasa (4/9/2018).

Dalam kasus ini, KPK menduga Samanhudi menerima pemberian dari seorang kontraktor bernama Susilo Prabowo melalui pihak swasta bernama Bambang Purnomo sekitar Rp 1,5 miliar.

Uang tersebut diduga terkait ijon proyek-proyek pembangunan sekolah lanjutan pertama di Blitar dengan nilai kontrak Rp 23 miliar. (rio)


KABARPROGRESIF.COM : (Denpasar) Pangkalan TNI Angkatan Laut (Lanal) Denpasar-Lantamal V bersama ribuan pprajurit, PNS, Ibu-ibu Persit KCK, Jalasenastri, Pia Ardia Garini wilayah Kodam IX/Udayana  berasatu ambil bagian dalam memecahkan rekor MURI  tari Gemu Famire di Lapangan Museum Bajra Sandi Niti Mandala Renon, Denpasar, Selasa (4/9).

Tarian Gemu Famire dari Flores Nusa Tenggara Timur yang mulai fenomenal di tahun 2012 lalu, dibawakan lebih dari 6.400 personel TNI dna unsur PNS Pemprov Bali, Mahasiswa serta pelajar di Denpasar ikuti andil bagian dalam pemecahan Rekor MURI tari Gemu Famirer terbanyak dalam rangka HUT TNI ke 73 di Lapangan Renon Denpasar.

Latihan persiapan Tari Gemu Famire berlangsung mulai hari Jumat (31/8/2018) di lapangan Niti Mandala Renon Denpasar dan Gladi kotor dan gladi bersih dilaksanakan pada hari Senin (3/9/2018).

Tampak hadir dalam kegiatan tersebut Pangdam IX/Udayana Mayjen TNI Benny Susianto S.Ip., Kasdam IX/Udayana Brigjen TNI Kasuri, Wakapolda Bali Brigjen Pol. Drs. I Wayan Sunartha, Danrem 163/Wsa Kolonel Arh. Albertus Magnus Suharyadi, Danlanal Denpasar Kolonel Laut (P) Henricus Prihantoko, Danlanud Ngurah Rai Kolonel Pnb. Wibowo, serta para pejabat dilingkungan Kodam IX/Udayana dan Polda Bali dan Pemprov Bali.

Pemecahan rekor MURI tari Gemu Famire dimulai pukul 07.00 WITA, dalam kegiatan tersebut Lanal Denpasar mengikutkan 200 orang terdiri dari prajurit Militer, PNS, Jalasenastri serta Pramuka Saka Bahari binaan Potensi Maritim Lanal Denpasar. Selain dilaksanakan di Denpasar Tarian Gemu Famire juga dilaksanakan dijajaran Kodam IX/Udayana yaitu di NTB dan NTT, dan serentak dilaksanakan di seluruh Indonesia.

Rangkaian acara diawali dengan menyanyikan lagu Indonesia Raya, pelaksanaan tari Gemu Famire oleh peserta wilayah Kodam IX/udayana serta menyaksikan live teleconference bersama Panglima TNI.

Dalam teleconference, Panglima TNI yang didampingi Kapolri dan Kepala Staf Angkatan menyapa para peserta tari Gemu Famire serta menyampaikan rasa syukur dan bangganya atas prestasi atlit-atlit TNI meraih medali emas dalam ivent bergengsi Asian Games 18 serta pemecahan rekor MURI tari Gemu Famire diikuti 346.829 orang ini akan dicatatkan sebagai rekor dunia oleh MURI, adapun penyerahan piagam dan medali rekor dunia MURI tari Gemu Famire dari Ketua MURI, H. Jaya Suprana kepada Panglima TNI beserta Ibu.

Sementara sejumlah pelajar ditemui usai mengikuti tarian Gemua Famire bersama, merasa senang berpartisipasi, mereka merasa senang dan bangga juga karena bisa ikut berpartisipasi menyambut HUT TNI dengan menari Gemu Famire serentak dengan teman-teman lain dari Sabang sampai Merauke,”ujar Putu Nia,siswa kelas VII SMA Negeri I Denpasar. (arf)

Narkoba

Koperasi & UMKM

Terus Kobarkan Semangat Perjuangan Arek-arek Suroboyo 10 Nopember 1945 untuk memberantas Korupsi, Terorisme dan Penyalahgunaan Narkoba

Translate

Hukum

Metropolis

Nasional

Pidato Bung Tomo


Hankam

Popular Posts

Blog Archive