Kamis, 06 September 2018


KABARPROGRESIF.COM : (Surabaya) Ketua DPRD Surabaya Ir Armuji,MT, merespon temuan Inspektorat Surabaya terkait penyalahgunaan anggaran Bopda yang dilakukan oleh 41 guru swasta dari sejumlah sekolah.

Politisi PDIP ini dengan tegas mengatakan bahwa terjadinya pelanggaran tersebut tidak bisa lepas dari peran pengawasan jajaran Dinas Pendidikan yang bertugas, apalagi telah berlangsung selama hampir 5 tahun.

“Sistem administrasi di Dinas pendidikan itu seperti apa, ini malah menjadi bukti kecerobohan Dinas pendidikan, ini bentuk pembiaran, artinya sudah tau sejak awal kok dibiarkan, harus bisa dicegah, jangan sekarang malah dijadikan senjata,” ucapnya kepada sejumlah wartawan. Kamis (6/8/2018)

Namun, Armuji juga meminta kepada mereka yang menerima bantuan tidak sesuai hak dan aturan untuk segera mengembalikan. Kalau ternyata pencairan mereka tidak sesuai, Inspektorat juga harus mengusut. Lakukan investigasi.

“Kewajiban mengembalikan itu harus, tetapi harus diusut bagaimana itu bisa terjadi dalam kurun waktu yang cukup lama, apalagi kabarnya terjadi pemotongan, misalnya yang satu juta hanya terima 800 Ribu, ini juga harus dicari siapa pelakunya, jangan hanya guru yang disalahkan, biar bagaimanapun guru itu pahlawan tanda jasa loh,” tandasnya.

Untuk diketahui, beberapa saat lalu Humas Pemkot Surabaya menggelar presscon dengan sumber Inspektorat Kota Surabaya dengan materi hasil audit dan temuan penyimpangan anggaran Bopda untuuk jasa pelayanan (Jaspel).

Hasilnya, ditemukan penyalagunaan anggaran bopda yang dilakukan oleh 41 guru swasta dari sejumlah sekolah swasta. Namun untuk tingkat Sekolah masih belum dilakukan.

Sigit Sugiarto Kepala Inspektorat Surabaya, mengatakan bahwa temuan tersebut merupakan hasil audit selama 5 hari terakhir.

“Temuan ini masih di tingkat audit by sistem terhadap guru secara personal, dan saat ini inspektorat melakukan audit di 27 dari 286 sekolah swasta untuk menindak lanjuti kasus penyalahgunaa tersebut,” tuturnya saat presscon.

Pasalnya, kata Sigit, disinyalir adanya keterlibatan dari pihak sekolah dalam hal ini kepala sekolah, mengingat dari beberapa kasus, ada juga penyalahgunaan yang secara sengaja di lakukan pihak sekolah dengan mengajukan anggaran Tunjangan Profesi Guru (TPG) milik guru yang sudah tidak lagi mengajar di sekolah tersebut.

Seperti diketahui, bahwa audit yang di lakukan oleh pemerintah kota surabaya ini merupakan buntut dari protesnya sejumlah SMP swasta yang khawatir tidak ada pemasukan untuk operasional gaji guru lantaran merosotnya jumlah siswa baru yang masuk ke sekolah swasta. Dan hal ini diperparah oleh penambahan kuota di penerimaan siswa baru SMP Negeri.

Merespon pengaduan ini, Wali Kota Surabaya spontan memberikan instruksi kepada Inspektorat untuk melakukan audit anggaran, karena selama ini sekolah swasta telah mendapatkan bosnas dari pusat dan juga jaspel dari pemerintah kota surabaya. (arf)


KABARPROGRESIF.COM : (Mojokerto) Kunjungan Presiden RI, Joko Widodo ke beberapa daerah di Jawa Timur, mendapat pengawalan ketat dari pihak keamanan TNI-Polri.

Komandan Korem (Danrem) 082/CPYJ, Kolonel Arm Budi Suwanto, S. Sos, yang ditunjuk sebagai Dansatgas Pam VVIP dalam kunjungan itu menuturkan, jika dirinya sudah menyiagakan beberapa personel TNI-Polri di setiap titik lokasi kunjungan yang dilakukan oleh Presiden RI tersebut.

Kolonel Budi menilai, penunjukkan sebagai Dansatgas Pam VVIP terhadap dirinya, merupakan suatu tugas dan tanggung jawab yang harus dijalankannya, terlebih guna memastikan keamanan dan kondusifitas kunjungan Presiden Joko Widodo saat ini.

Dirinya menambahkan, kunjungan pejabat nomor satu di Indonesia itu, rencananya akan tertuju ke Ponpes Amanatul Ummah yang berlokasi di Dusun Kembang Belor, Kecamatan Pacet.

“Semua personel sudah kita siagakan. Sebelum kunjungan Presiden ke Mojokerto, kita menggelar apel terlebih dahulu,” ujar Danrem 082/CPYJ ini.

Selama kunjungan tersebut, ia juga mengimbau seluruh personel pengamanan untuk tetap waspada dan tidak mudah lengah terhadap perkembangan situasi dan kondisi di lokasi kunjungan berlangsung.

“Tugas kali ini, merupakan bentuk kepercayaan dan kehormatan. Untuk itu, hindari setiap kesalahan sekecil apapun,” tegasnya. (andre).


KABARPROGRESIF.COM : (Jakarta) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menjadwalkan pemeriksaan terhadap Komisaris PT Widya Sapta Colas (Wasco) Victor Sitorus terkait kasus korupsi proyek peningkatan Jalan Batu Panjang, Pangkalan Nyirih di Kabupaten Bengkalis, Provinsi Riau tahun 2013-2015.

Victor rencananya diperiksa sebagai saksi untuk tersangka Sekretaris Daerah Dumai Muhammad Nasir.

" Yang bersangkutan akan diperiksa sebagai saksi untuk tersangka MNS (Muhammad Nasir)," ujar Juru Bicara KPK Febri Diansyah saat dikonfirmasi, Kamis (6/9/2018).

Pada kasus korupsi di Bengkalis, KPK telah menetapkan dua tersangka, yakni Sekretaris Daerah Dumai Muhammad Nasir dan Direktur Utama PT Mawatindo Road Construction, Hobby Siregar.

Sekda Dumai ditetapkan sebagai tersangka dalam kapasitasnya sebagai Kepala Dinas PU Kabupaten Bengkalis Tahun 2013-2015 sekaligus pejabat pembuat komitmen (PPK) saat proyek tersebut berlangsung. Nasir dan Hobby menjadi tersangka setelah KPK meningkatkan penyelidikan kasus ini ke tahap penyidikan.

Gubernur Sulut Diperiksa KPK Untuk Kasus E-KTP Status penyidikan ditetapkan setelah KPK menemukan dua bukti permulaan yang cukup untuk menetapkan keduanya sebagai tersangka.

Keduanya diduga secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, yang dapat merugikan keuangan atau perekonomian negara pada proyek tersebut. (rio)


KABARPROGRESIF.COM : (Tobelo) Pangdam XVI/Pattimura Mayjen TNI Suko Pranoto bersama rombongan (As Ops Kasdam XVI/PTM Kolonel Inf Eppy dan As Intel Kasdam XVI/PTM Kolonel Inf Suranto) melaksanakan kunjungan kerja di Kodim 1508/Tobelo, Jln. Kawasan Pemerintahan, Ds. MKCM,  Kec. Tobelo, Kab. Halmahera Utara, Prov. Maluku Utara, Kamis (06/09/2018)

Kedatangan Pangdam XVI/Pattimura disambut langsung oleh Wakil Bupati Halut Muchlis Tapi Tapi, Danyon Satgas Yonif 731/Kabaresi Letkol Inf Indra, Kasdim 1508/Tbl Mayor Inf Robi Manuel, Wakapolres Halut Kompol Rudi Saeful Hadi, Kasi Intel Kajari Halut Herwin, para Perwira Staf Dim 1508/Tbl, para Danramil jajaran Dim 1508/Tbl Danton III Kipan C Yonif RK 732/Banau Letda Inf Frans Komea, personel Kodim 1508/Tbl serta personel Koramil jajaran, Persit Cabang XXXI Dim 1508/Tbl.

Dalam pengarahannya Pangdam menyampaikan terima kasih kepada para Babinsa yang telah membantu kesusahan masyarakat dalam mewujudkan masyarakat yang sejahtera,
Babinsa mendapat apresiasi yang positif dari bapak Presiden dan bapak Panglima TNI, saya harapkan tetap dipertahankan.

Kepada seluruh anggota sebentar lagi kita menghadapi Pilpres dan Pilcaleg diharapkan agar para anggota menjaga Netralitas dalam pemilihan nantinya. Tugas Babinsa kedepan cukup berat sehingga Babinsa harus tetap aktif dalam membina desanya agar masyarakat Desa binaannya lebih dekat lagi kepada Babinsa atau TNI, tegas Pangdam.

Pangdam mengharapkan kepada para anggota yang sudah berkeluarga jaga keluarganya dengan baik dan apabila ada permasalahan cepat selesaikan masalah tersebut dengan baik dan tenang.

Kepada seluruh anggota ataupun para ibu-ibu Persit jauhi namanya Narkoba karena itu bisa merusak kita dan anak-anak kita dan jangan ada yang terlibat dalam bisnis Narkoba, apabilah terlibat dan terbukti maka sanksinya adalah pemecatan, tegasnya.

Dalam kunjungan tersebut Pangdam XVI/Pattimura berkunjung di Kipan C Yonif RK 732/Banau serta memberikan pengarahan kepada anggota Kipan C dan Persit Ranting 4 Kompi C  Yonif RK 732/Banau kemudian di lanjutkan meninjau Kotis Satgas Yonif 731/Kabaresi. (andre).


KABARPROGRESIF.COM : (Jakarta) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terus mendalami dugaan aliran dana suap PLTU Riau-1 ke Partai Golkar.

" Nanti kita pelajari dulu seperti apa, nanti apa memang ada aliran dana seperti itu, nanti kita pelajari pelan-pelan," kata Wakil Ketua KPK Saut Situmorang di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (5/9/2018).

" Kalau (hanya) di omong-omong juga, kalau kita enggak bisa buktikan gimana," lanjut dia.

Jika nantinya memang ditemukan bukti yang menguatkan dugaan tersebut, Saut belum bisa memastikan apakah Golkar akan dijerat pasal korupsi korporasi.

Ia mengatakan hal itu masih perlu dipelajari lebih lanjut sebab partai berbeda dengan perusahaan biasa yang mencari keuntungan.

" Korporasi itu kan kalau by definition apakah seperti korporasi biasa dengan pengertian mencari untung, ini kan bukan cari untung, ini organisasi," ujarnya.

" Nanti kita lihat pada norma-norma yang harus diperdebatkan," sambung dia.

Kasus PLTU Riau-1 berawal saat KPK melakukan operasi tangkap tangan terhadap Wakil Ketua Komisi VII DPR Eni Maulani Saragih, di rumah dinas Idrus Marham yang saat itu berstatus sebagai Menteri Sosial.

Tak lama, Eni ditetapkan sebagai tersangka bersama Johannes Budisutrisno Kotjo, pemegang saham Blackgold Natural Resources Limited.

Eni diduga menerima suap dari kesepakatan kontrak kerja sama pembangunan PLTU Riau-1 di Provinsi Riau, sebesar 2,5 persen dari nilai kontrak.

Pengacara Eni, Fadli Nasution mengatakan adanya aliran dana suap Proyek PLTU Riau-1 senilai Rp 2 miliar yang diberikan kliennya untuk membiayai Munaslub Golkar 2017.

Belakangan, Idrus ditetapkan sebagai tersangka karena diduga berperan dalam mendorong agar dilakukan proses penandatanganan purchase power agreement (PPA) atau jual beli dalam proyek pembangunan PLTU. (rio)


KABARPROGRESIF.COM : (Ternate) Bentrokan yang terjadi antara pendukung kandidat calon peserta Pemilukada pecah dikawasan Salero Kota Ternate.

Dua kelompok pendukung yang melengkapi diri dengan berbagai jenis senjata seperti panah, senjata rakitan, senapan angin hingga parang dan tombak saling serang hingga mengakibatkan korban meninggal dan luka-luka dari kedua kubu.

Aparat keamanan gabungan dari TNI, Polri dan Satpol PP segera diterjunkan guna melerai konsentrasi masa dengan melakukan penyekatan.

Meskipun pada awalnya situasi sangat sulit dikendalikan karena jumlah masa yang sangat banyak serta ditambah situasi masa yang emosi dibalut dengan dendam dan sangat sulit dikendalikan maupun sekedar negosiasi bahkan masa sempat melakukan pembakaran beberapa fasilitas umum.

Upaya penyekatan dilakukan secara terus menerus termasuk dikawasan perairan oleh TNI Angkatan Laut, secara perlahan masa diurai dan dipecah menjadi beberapa bagian serta orang yang dianggap sebagai provokator diamankan dan korban segera dilarikan ke rumah sakit terdekat.

Sekitar siang hari diperoleh informasi bahwa terdapat ratusan orang yang menyebrang menggunakan puluhan boat untuk membantu masa aksi di Ternate namun kedatangan mereka dapat segera di intersep oleh tim Sea Rider Lanal Ternate hingga dihimbau kembali ke tempat masing-masing.

Setelah bentrokan dapat direda dan masa sudah mau dinegosiasi hingga dilakukan Mediasi di Kantor Walikota Ternate. Proses mediasi dihadiri Danrem 152/Babullah, Wakil Walikota Ternate, Kapolres Ternate, Dandim 1501/ternate, tokoh masyarakat dan kapita masing-masing kubu.

Setelah dilakukan hearing maka kedua belah pihak berdamai serta menandatangani surat perjanjian yang disaksikan oleh Muspida.

Bentrokan tersebut bukanlah kejadian sebenarnya namun hanyalah sebuah simulasi dalam rangka Latihan Kesiap Siagaan Kodam XVI/Pattimura yang dilaksanakan diwilayah Korem 152/Babullah yang disimulasikan dalam rangka menangani konflik sosial.

Kegiatan tersebut diselenggarakan oleh Kodiklat TNI yang merupakan latihan dalam rangka melatih dan menguji sejauh mana kesiapan maupun sinergitas antara stake holder di wilayah dalam melakukan penanggulangan konflik sosial. (andre)


KABARPROGRESIF.COM : (Jakarta) Tersangka Eni Maulani Saragih mengaku telah mengajukan diri kepada KPK sebagai "justice collaborator" (JC) atau pelaku yang mau bekerja sama.

Eni terjerat kasus korupsi suap kesepakatan kerja sama pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) Riau-1.

" Saya sudah sampaikan," ucap Eni usai diperiksa di gedung KPK, Jakarta, Rabu (5/9/2018),

KPK memeriksa Eni sebagai saksi untuk tersangka Johannes Budisutrisno Kotjo (JBK), pemegang saham Blackgold Natural Resources Limited.

Eni mengaku mengenal Johannes dari mantan Ketua Umum Golkar Setya Novanto.

"Ya memang saya kenalnya dari mana lagi, saya kan kenal Pak Kotjo dari Pak SN (Setya Novanto)," katanya.

KPK telah menetapkan tiga tersangka dalam kasus tersebut, yaitu Eni Maulani Saragih, Johannes Budisutrisno Kotjo, dan mantan Sekjen Partai Golkar Idrus Marham.

Eni, mantan Wakil Ketua Komisi VII DPR Fraksi, sebelumnya mengakui bahwa uang yang ia terima terkait proyek pembangunan PLTU di Riau, ada kaitannya dengan ketua umum Partai Golkar.

Namun, Eni tidak menyebut nama ketua umum yang memerintahkannya menerima uang.

" Karena saya petugas partai, ya pasti semua itu, saya ada perintah ketua umum," ujar Eni.

Menurut Eni, segala seuatu terkait dengan proyek dan uang yang ia terima telah diceritakan kepada penyidik KPK.

Salah satunya, penerimaan uang yang diduga untuk membiayai musyawarah nasional luar biasa (Munaslub) Partai Golkar.

" Saya kan bendahara Munaslub. Semua yang mas dan mbak tanya, saya sudah sampaikan semua ke penyidik dengan detail. Nanti kalau saya sampaikan sedikit, takutnya diplintir menjadi yang lain," kata Eni.

KPK Geledah Ruang Kerja Tersangka Eni Saragih Eni sudah mengembalikan Rp 500 juta kepada penyidik KPK yang terkait dengan perkara yang menjeratnya. (rio)


KABARPROGRESIF.COM : (Ternate) Panglima Kodam XVI/Pattimura Mayjen TNI Suko Pranoto didampingi oleh Asisten Intelijen Kolonel Inf R Soeranto dan Asisten Operasi Kolonel Inf Eppy Gustiawan melaksanakan kunjungan ke Satuan jajaran Kodam XVI/Pattimura yang berada di daratan Halmahera.

Dengan menggunakan Helikopter Bell 412 EP milik Penerbad, Panglima beserta rombongan bertolak dari Bandara Sultan Babullah Ternate menuju lapangan Kipan C Yonif RK 732/Banau yang berada di Tobelo Halmahera Utara.

Dalam kunjungannya di Halut Pangdam diagendakan mengunjungi sejumlah satuan jajaran antara lain Kotis Satgas Yonif 731/Kabaresi, Makodim 1508/Tobelo dan terakhir Kipan D Yonif RK 732/Banau, guna menyapa dan memberikan pengarahan kepada Prajurit dan Persit jajaran.

Setiap kunjungannya Pangdam memberikan wejangan antara lain sebagai seorang Prajurit harus dapat menyesuaikan dengan perkembangan zaman yang ada baik dari segi penguasaan teknologi informasi dan komunikasi serta menguasai keterampilan dasar Prajurit dengan senantiasa belajar dan berlatih denga terarah sehingga dapat meningkatkan kualitas dan skill dalam rangka mewujudkan Prajurit Proffesional.

Dalam hal membina keluarga khususnya bagi yang telah menikah baik Prajuritnya maupun Persit agar selalu menjaga komunikasi dan kehangatan dalam berinteraksi dengan keluarga khususnya anak-anak, persiapkan mereka menjadi generasi yang hebat dengan diberikan pendidikan formal maupun keluarga dan tanamkan budi pekerti serta akhlak yang baik sejak dini. terakhir Panglima menekankan Netralitas TNI dalam Pilkada, Pileg dan Pilpres.

Diakhir sesi Prajurit dan Prajurit diberikan kesempatan untuk mengajukan pertanyaan, kesempatan tersebut tidak disia-siakan oleh Prajurit maupun Persit bertanya maupun saran dalam rangka meningkatkan fasilitas maupun pemenuhan personel dilapangan.

Dalam keterangannya kepada awak media Pangdam memberikan statement bahwa kunjungan ini merupakan bentuk perhatian Panglima ke Prajurit di jajaran Kodam XVI/Pattimura khususnya di wilayah Maluku Utara sehingga saya selaku Panglima dapat melihat secara langsung kondisi Prajurit maupun sarana pendukung maupun alutsista sekaligus memberikan moril kepada Prajurit yang tengah melaksanakan tugas di wilayah. Pungkas Pangdam. selain hari ini besok diagandakan Pangdam akan mengunjungi wilayah Halmahera Selatan dan Pulau Obi (andre)


KABARPROGRESIF.COM : (Jakarta) Usai diperiksa penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Mantan Wakil Ketua Komisi VII DPR Fraksi Golkar Eni Maulani Saragih mengaku mengenal tersangka Johannes Budisutrisno Kotjo dari Ketua Umum Partai Golkar Setya Novanto.

Penyidik KPK hari ini Rabu (5/9/2018) memeriksa Eni Maulani Saragih sebagai saksi untuk Johannesdalam penyidikan korupsi suap kesepakatan kerja sama pembangunan Pembangkitan Listrik Tenaga Uap (PLTU) Riau-1.

Johannes merupakan pengusaha pemegang saham perusahaan Blackgold Natural Resources Limited yang diduga sebagai pemberi suap.

“Hari ini saya diperiksa untuk tersangka pak Johannes Kotjo," kata Eni di Gedung Merah Putih KPK, Rabu (5/9/2018).

"Ini untuk pendalaman-pendalaman mengenai pertemuan-pertemuan saya dengan Pak Kotjo dan Pak Sofyan Basir dan perintah-perintah tentunya bermula dari sebelum saya kenal pak Kotjo ya dari pak Novanto,” lanjut Eni.

Eni mengatakan, semua semua keterangan yang diketahuinya telah disampaikan kepada penyidik KPK. Eni juga mengungkapkan, bila dirinya telah mengajukan diri sebagai justice collaborator (JC) atau saksi pelaku yang bekerja sama dengan penegak hukum.

“ Sudah disampaikan (pengajuan Justice Collaborator),” ujar Eni saat memasuki mobil tahanan.

Kasus PLTU Riau-1 dimulai saat KPK melakukan operasi tangkap tangan terhadap Wakil Ketua Komisi VII DPR Eni Maulani Saragih di rumah dinas Idrus Marham yang saat itu berstatus sebagai Menteri Sosial (Mensos).

Tak lama, Eni ditetapkan sebagai tersangka bersama Johannes Budisutrisno Kotjo, pemegang saham Blackgold Natural Resources Limited.

Eni diduga menerima suap dari kesepakatan kontrak kerja sama pembangunan PLTU Riau-1 di Provinsi Riau sebesar 2,5 persen dari nilai kontrak. 

Suap diduga untuk memuluskan proses penandatanganan kerja sama terkait pembangunan PLTU Riau-1 Belakangan, Idrus ditetapkan sebagai tersangka karena diduga berperan dalam mendorong agar dilakukan proses penandatanganan purchase power agreement (PPA) atau jual beli dalam proyek pembangunan PLTU. (rio)


KABARPROGRESIF.COM : (Surabaya) Komandan Komando Pembinaan Doktrin Pendidikan dan Latihan TNI Angkatan laut (Dankodiklatal) Laksda TNI Darwanto, S.H., M.A.P secara resmi membuka Pelatihan General Emergerncy Life Support (Gels) TA 2018. Pelatihan yang akan berlangsung selama tiga hari tersebut diikuti 45 orang yang terdiri 42 orang siswa dan 3 orang prajurit Antap Kodiklatal. Adapun pembukaan pelatihan tersebut dilaksanakan di Aula Pusat Pendidikan Kesehatan (Pusdikkes) Kesatrian Bumimoro Kodiklatal.

Hadir dalam pembukaan pelatihan tersebut Dirdiklat Kodiklatal Laksma TNI Deny Septiana S.I.P., M.A.P, Direktur Umum (Dirum) Laksma TNI Bernard  Setyo Budiheruyono, Dirjianbang Laksma TNI Budi Kalimantoro Inspektur Kodiklatal Kolonel Laut (P) Lukman Hakim. Selain itu hadir Komandan Kodikdukum Kolonel Laut (T) Sa’ban Nur Subkhan serta para instruktur yang berasal dari Persatuan Dokter Ahli Emergency Seluruh Indonesia (Perdamsi).

Dari 42 siswa  peserta yang pelatihan Gels tersebut terdiri 26 Siswa Pendidikan Pertama Kesehatan (Dikmapakes) Angkatan ke-25 dan 16 Siswa Pendidikan Spesialisasi Kesehatan (Dikspespakes) Angkat6an ke 16.

Komandan Kodiklatal Laksda TNI Darwanto, S.H., M.A.P dalam sambutannya menyampaikan bahwa pelaksanaan pelatihan yang akan berlangsung selama tiga hari tersebut bertujuan untuk memberikan gambaran tentang General Emergerncy Life Support (Gels) yang harus dimiliki oleh siswa Korps Kesehatan, sehingga setelah mengikuti pelatihan ini para siswa diharapkan memiliki ketrampilan kedaruratan medis sebelum melaksanakan pelayanan dukungan kesehatan pada operasi dan latihan di lapangan.

Lebih lanjut disampaikan bahwa seorang perwira TNI AL yang bertugas dibidang kesehatan haruslah memahami bahwa penugasannya nanti tidak hanya terbatas pada rumah sakit didarat saja melainkan bisa di kapal bantu rumah sakit seperti KRI dr. Suharso-990 atau pada saat operasi dan latihan-latihan yang digelar TNI AL.

Oleh karena itu, setelah menyelesaikan pelatihan ini para siswa hendaknya tetap belajar dan terus belajar untuk meningkatkan kemampuan dan memantapkan profesionalisme sebagai tenaga kesehatan baik tenaga medis maupun  paramedis yang mampu berpikir secara konsepsional serta bertindak secara cepat dan tepat dalam menghadapi kasus kasus kegawat daruratan yang akan dijumpai didaerah latihan maupun di rumah sakit. (arf)


KABARPROGRESIF.COM : (Surabaya) Sekitar tahun 2002, Wali Kota Surabaya Tri Rismaharini yang masih menjabat sebagai Kepala Dinas Bina Program menceritakan pengalaman buruk yang sempat dialaminya bersama keluarga.

Ancaman ataupun teror didapat ketika dirinya hendak menerapkan program e-procurement. Namun, berkat dukungan Profesor Richardus Eko Indrajit, program tersebut berhasil diterapkan di lingkungan Pemerintah kota (Pemkot) Surabaya dan nasional.

“Kalian tahu siapa orang ini? Dia adalah orang yang membantu dan menyelamatkan nyawa Saya (Risma) dan keluarga ketika menerima berbagai macam teror untuk menerapkan program e-procurement,” ujar Wali Kota Surabaya Tri Rismaharini kepada pengunjung di koridor lantai 3 gedung Siola, Kamis, (6/9/2018).

Dijelaskan Wali Kota Risma – sapaan akrabnya, awal pembuatan program e-procurement sempat mengalami gejolak dan penolakan dari dalam tubuh pemerintahan Surabaya. Namun, kata dia, berkat bantuan dan dukungan Prof Eko, program yang bertujuan untuk memutus rantai korupsi bisa diterapkan.

“Saat presentasi di Bandung dan Jakarta, dia selalu meyakinkan kepada seluruh peserta bahwa langkah program ini sudah benar hingga akhirnya bisa diterima di level nasional,” ungkapnya. 

Menurut Wali kota perempuan pertama di Surabaya ini, jika tidak menggunakan program e-procurement, Pemkot Surabaya akan mengalami kesulitan untuk mempercepat pembangunan. Mengingat dana yang diberikan sangat terbatas.

Meskipun dana yang di dapat terbatas, Wali Kota Risma mengaku Surabaya bisa melakukan penghematan sekitar 20-25 persen melalui kompetisi yang ketat. Hasil penghematan ini, kata Risma, yang kemudian dimanfaatkan untuk  membangun jalan dan saluran.

“Mungkin itu yang membuat pembangunan di Surabaya lebih cepat dibandingkan daerah-daerah lainnya,” urai wali kota sarat akan prestasi tersebut. 

Profesor Richardus Eko Indrajit mengatakan, dalam menciptakan suatu program pasti ada resiko gagal dan berhasil. Namun baginya, program e-procurement sudah berhasil diterapkan di Kota Pahlawan.

Kesuksesan itu dapat dilihat ketika banyak kota dan negara datang ke Surabaya untuk belajar teknologi, leadership, terobosan, ide, inisiatif dan terpenting melibatkan warganya dalam membangun kota.

“Kota yang benar-benar layak untuk ditinggali karena melibatkan warga dalam membangun kotanya,” ungkap pria alumni Institut Sepuluh November (ITS) tersebut. 

Ditanya soal perubahan gedung siola dulu dan kini, Prof Eko mengaku speechless saat melihat kondisi gedung siola yang dulunya sebagai pusat perbelanjaan kini disulap menjadi mall pelayanan publik.

Menurutnya, mall pelayanan publik siola sangat bagus dan sukses. Hal itu bisa dilihat dari cara warga bergerak, saling menyapa dan tersenyum.

“Kalau mau lihat baik buruknya pelayanan masyarakat bisa dilihat berapa jumlah orang yang tersenyum. Kalau perlu Surabaya buat program senyum orang,” imbuhnya sambil tertawa.

Selama di gedung Siola, Wali Kota Risma mengajak Prof Eko dan rombongan melihat museum Surabaya, ruang command center room (CCR) 112 dan koridor coworking space. Sebelumnya, Wali Kota Risma dan Prof Eko hadir dalam Rapat Kerja Nasional (Rakernas) Lembaga Pendidikan PGRI yang dibuka Presiden Joko Widodo di Kampus Universitas PGRI Adi Buana Surabaya, Kamis pagi (6/9/2018).(arf)


KABARPROGRESIF.COM : (Makassar) Komandan Pangkalan Utama Angkatan Laut  VI (Danlantamal VI) Makassar Laksamana Pertama TNI Dwi Sulaksono S. H, M. Tr (Han) dalam hal ini diwakili  Wadan Lantamal VI  Kolonel Marinir M. Tr (Han) memimpin jalannya sidang Panitia Penentuan Akhir Daerah (Pantukhirda) Calon Bintara dan Tamtama TNI AL Gelombang II TA. 2018 Panitia Daerah (Panda) Makassar bertempat di  Gedung Sultan Hasanuddin, Kamis (06/09/2018). 

Kegiatan diawali dengan laporan pelaksanaan  seleksi calon prajurit Bintara dan Catam TNI AL gelombang II  2018 Panda VI  Makassar oleh Aspers Danlantamal  VI Kolonel Laut (S) Mulyawan,S.E dan dilanjutkan pengecekan ulang oleh panitia. 

Di sidang tersebut, Wadan  Lantamal VI mengatakan kepada  panitia agar melaksanakan seleksi dengan cermat dan teliti untuk menentukan dan memilih prajutit  bintara dan tamtama TNI AL  yang berkualitas, baik unggul dibidang akademik, fisik maupun mental.

Panitia diharapkan mengambil calon prajurit yg terbaik untuk TNI AL. Bagi calon prajurit  yg tidak lolos agar dibina dan masih bisa mendaftar kembali  pada tahun depan, ujar Wadan Lantamal VI. 

Kegiatan Pantukhirda ini merupakan rangkaian seleksi terakhir calon prajurit Tamtama tingkat daerah, dimana sebelumnya telah dilaksanakan berbagai tahapan seleksi yang  meliputi kesehatan, jasmani/samapta, mental ideologi, psikologi, administrasi dengan sistem gugur. 

Sedangkan  hasil sidang  Panda VI Makassar  menyatakan dari 52 peserta yang mengikuti test pantukhirda, 32 orang peserta dinyatakan lolos, terdiri dari  9 orang Bintara pria, 2 orang Bintara Wanita dan 21 orang  tamtama. 

Selanjutnya ke 32 orang peserta  yang dinyatakan lolos seleksi daerah akan berangkat mengikuti seleksi tingkat pusat di Lapetal (Lembaga Penyedia Tenaga Angkatan Laut) Malang Jawa Timur.

Hadir pada Sidang Pantukhirda tersebut   Asintel Danlantamal VI, Kadisminpers Lantamal VI, Kadiskes Lantamal VI serta seluruh panitia seleksi Bintara Tamtama TNI AL Panda VI Makassar. (arf)

Narkoba

Koperasi & UMKM

Terus Kobarkan Semangat Perjuangan Arek-arek Suroboyo 10 Nopember 1945 untuk memberantas Korupsi, Terorisme dan Penyalahgunaan Narkoba

Translate

Hukum

Metropolis

Nasional

Pidato Bung Tomo


Hankam

Popular Posts

Blog Archive