Kasad : Wujudkan Persatuan dan Kesatuan Dengan Pelihara Netralitas Serta Bangun Imunitas Bangsa

KABARPROGRESIF.COM : (Surabaya) Akibat meningkatnya suhu politik menjelang Pemilu tahun 2019, persatuan bangsa kita akan terus menerus menghadapi ujian. Kondisi ini tentu menuntut TNI AD untuk tetap berpegang teguh pada komitmen netralitasnya. Hal ini penting, karena indikasi keberpihakan TNI AD pasti akan dimanipulasi oleh pihak-pihak tertentu yang ingin memperoleh keuntungan politik.

Hal tersebut disampaikan Kepala Staf Angkatan Darat (Kasad)  Jenderal TNI Mulyono pada laporan kenaikan pangkat 34 perwira tinggi (Pati) TNI AD di Markas Besar Angkatan Darat, Jakarta, Rabu (5/9/2018).

34 perwira tinggi (Pati) yang melaksanakan laporan kenaikan pangkatnya kepada Kasad diantaranya Letjen TNI A.M Putranto yang menjabat Komandan Kodiklatad, Mayjen TNI Tri Soewandono yang menjabat Komandan Pusat Kesenjataan Infanteri  (Danpussenif Kodiklatad), Mayjen TNI Santos Gunawan Matondang yang menjabat Kapuspen  TNI serta Brigjen TNI Candra Wijaya yang menjabat Kepala Dinas Penerangan Angkatan Darat (Kadispenad).

Kasad mengingatkan, untuk merefleksikan kembali perkembangan situasi di sekitar kita, khususnya sebagai dampak dari globalisasi serta kemajuan teknologi yang membuat pengaruh budaya dan nilai-nilai asing mengalir masuk dengan mudahnya.

“Harus kita akui, saat ini telah terjadi erosi dan perusakan jati diri serta moralitas bangsa khususnya yang menimpa generasi muda kita, aset bangsa yang seharusnya kita kokohkan kepribadiannya dalam rangka mempersiapkan diri menghadapi kompetisi global, " ujar Kasad.

Diungkapkan Kasad, imbas dan penyebaran nilai-nilai budaya asing berupa hedonisme, individualisme, materialisme dan lain-lain semakin jamak terlihat di wilayah-wilayah Indonesia, khususnya di kota-kota besar. Sementara itu ancaman Narkoba menjadi semakin nyata dan meresahkan karena telah menyentuh hampir semua lapisan masyarakat, bahkan Indonesia telah menjadi pasar terbesar Narkoba di Asia.

Kasad Jenderal TNI Mulyono menguraikan, di sisi lain, nilai-nilai luhur Bangsa Indonesia semakin hari semakin terkikis. Semangat persatuan, budaya toleransi, tenggang rasa dan tepo sliro yang merupakan ciri khas Bangsa Indonesia sedikit demi sedikit hilang sehingga menjadikan bangsa Indonesia tidak solid dan lemah dari dalam.

“Hal ini diperburuk dengan kondisi masyarakat kita yang rentan akan perpecahan, baik karena sentimen perbedaan yang terus-menerus diprovokasi, maupun akibat meningkatnya suhu politik menjelang Pemilu tahun 2019. Persatuan bangsa kita akan terus menerus menghadapi ujian. Kondisi ini tentu menuntut TNI AD untuk tetap berpegang teguh pada komitmen netralitasnya. Hal ini penting, karena indikasi keberpihakan TNI AD pasti akan dimanipulasi oleh pihak-pihak tertentu yang ingin memperoleh keuntungan politik,” tegas Kasad.

Menghadapi tantangan tersebut, Kasad menegaskan,  tidak ada jalan lain seluruh komponen bangsa  harus bersinergi untuk mewujudkan Imunitas Bangsa, yaitu kekuatan dan ketahanan Bangsa Indonesia terhadap segala terpaan masalah dan pengaruh negatif dari dalam dan dari luar. Agar dapat mewujudkan hal tersebut, TNI AD dituntut ikut serta merevitalisasi nilai-nilai luhur budaya bangsa yang terangkum dalam Pancasila dan Bhinneka Tunggal Ika.

“Saya menaruh harapan besar bahwa  kita semua di sini, dengan kapasitas pada jabatan dan pangkat yang disandang masing-masing serta bekal pengalaman, pengetahuan, maupun kemampuan yang kita miliki, dapat berkontribusi dalam mengatasi permasalahan bangsa melalui dedikasi tugas dan pengabdian kita di TNI AD, TNI serta instansi pemerintah lainnya. Dengan demikian, sekaligus kita dapat mempertahankan citra TNI AD sebagai institusi yang paling terpercaya oleh masyarakat selama ini, “ ucap Kasad diakhir amanat. (andre)

Read More

Adanya Munaslub Tandingan, Ini Tanggapan Ketua DPP IPHI

KABARPROGRESIF.COM : (Surabaya) Ketua Dewan Pengurus Pusat Ikatan Penasehat Hukum Indonesia  (DPP IPHI) , H Rakhmat Santoso SH, MH memberikan tanggapan terkait runmor  akan diadakannya Musyawarah Nasional Luar Biasa (Munaslub) tandingan yang bakal digelar oleh beberapa orang yang mengaku sebagai pendiri IPHI.

Terkait runmor tersebut, Advokat berwajah tampan ini meminta agar anggotanya tidak termakan segala bentuk isu yang bisa memecah belah persatuan IPHI.

"Saya menghimbau seluruh anggota untuk menjaga persatuan serta kekompakan guna melanjutkan program-program kerja IPHI,"kata Rakhmat pada awak media, Rabu (5/8).

Diungkapan Rakhmat, Munaslub yang rencanya diadakan di Jakarta pada 7 hingga 9 September itu diduga ilegal, lantaran IPHI  telah menggelar Munaslub di Surabaya pada 14-16 Agustus 2018 lalu. Munaslub Surabaya tersebut menindaklanjuti hasil yang telah disepakati dari Rapimnas yang diadakan di Lampung sebelumnya.

" Apabila ada Munaslub IPHI lagi, diduga itu liar,”ungkap Rakhmat.

Dugaan liar rencana Munaslub Jakarta tersebut, lanjut Rakmat, dikarenakan pihaknya menilai tidak sah serta tidak ada dasar hukum yang mendukung diadakannya Munaslub Jakarta tersebut. Hal tersebut diduga juga sebagai bentuk upaya memecah belah persatuan IPHI.

“Yang mengadakan Munaslub Jakarta mengaku sebagai orang yang menerima mandat dari pendiri untuk menggelar Munaslub. Sedangkan, dalam AD/ART tidak ada satupun huruf pun yang menyebut istilah pendiri. Untuk itu, dihimbau kepada seluruh anggota IPHI untuk buka mata buka hati, teliti secara hukum sebelum melanjutkan langkah. Mari besarkan IPHI, jaga persatuan dan jaga kekompakan,”sambungnya

Sedangkan, pada Munaslub Surabaya lalu, telah menghasilkan susunan pengurus yang sah sesuai kesepakatan DPD IPHI yang hadir.

Tersusun sebagai pengurus DPP IPHI antara lain: Ketua Umum dijabat H Rakhmat Santoso SH, MH, Sekretaris Jenderal (Sekjen) dijabat Siti Jamaliah Lubis (adik kandung almarhum Sahnun Lubis), Bendahara Umum dijabat WantonA Salan K, sedangkan Ketua I dijabat Achmad Anshori.

Perubahan Anggaran Dasar mengenai pengurusan IPHI ini telah tertuang dalam Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (Menhumkam) bernomor AHU-0000658.AH.01.08.Tahun 2018 tentang Persetujuan Perubahan Badan Hukum Perkumpulan Ikatan Penasihat Hukum Indonesia.

Keputusan ini ditetapkan di Jakarta tanggal 28 Agustus 2018 oleh a.n Menteri Hukum dan HAM RI, Plt Dirjen Administrasi Hukum Umum Cahyo Rahadian Muzhar, SH, LLM.

Guna menindaklanjuti program kerjanya, rencananya IPHI bakal menggelar Rapat Kerja Nasional (Rakernas) di Bangkok Thailand pada September 2018 mendatang.

“Kita harapkan DPD seluruh Indonesia mendukung Rakernas tersebut,” harap Rakhmat. (Komang)

Read More

Ini Alasan Pemkot Surabaya Menyegel Taman Remaja Surabaya

KABARPROGRESIF.COM : (Surabaya) Kepala Bagian Hukum Pemerintah Kota Surabaya Ira Tursilowati menjelaskan berbagai alasan tentang penyegelan Taman Remaja Surabaya (TRS) di Jalan Kusuma Bangsa, Tambaksari, Surabaya. Ia memastikan ada beberapa pelanggaran yang dilakukan oleh pengelola TRS, yaitu PT Star, sehingga Pemkot Surabaya akhirnya melakukan penyegelan.

“Jadi, ada beberapa pelanggaran yang dilakukan oleh PT Star ini, makanya Pemkot Surabaya melakukan penyegelan,” kata Ira di ruangannya, Rabu (5/9/2018).

Pelanggaran pertama, ada 12 bangunan yang tidak sesuai dan tidak termasuk dalam bangunan yang diizinkan sesuai IMB no 188.45/1291-92/402.5.09/1993 tanggal 30 April 1993. Izin IMB saat itu, ada 28 bangunan, tapi setelah dilakukan survie terakhir, sudah ada 40 bangunan.

“Nah, 12 bangunan ini yang tidak sesuai dengan IMB tahun 1993,” kata dia.

Dalam pelanggaran ini, Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang (DCKTR) sudah mengeluarkan sanksi administrative berupa peringatan tertulis kesatu atau surat peringatan kesatu (SP 1) pada tanggal 25 Juli 2018. Selanjutnya, dikeluarkan lagi peringatan tertulis kedua atau Surat peringatan kedua (SP2) pada tanggal 8 Agustus 2018, kemudian dikeluarkan kembali SP 3 pada tanggal 15 Agustus 2018.

“Pada saat penerbitan SP 1 sampai SP 3 itu, memang ada beberapa tanggapan dari PT Star dan ada surat jawaban pula dari DCKTR. Karena memang melakukan pelanggaran, maka akhirnya DCKTR mengeluarkan surat pembekuan IMB pada tanggal 23 Agustus 2018,” tegasnya.

Pelanggaran kedua, lanjut Ira, PT Star tidak melakukan pembaharuan Perjanjian Kerja Bersama (PKB) sebagaimana diamanatkan dalam undang-undang nomor 13 tahun 2003 tentang ketenagakerjaan. Dalam pelanggaran ini, Dinas Tenaga Kerja Surabaya sudah mengirimkan surat pemberitahuan pada tanggal 25 Juli 20018 mengenai kewajiban pengusaha melakukan pembaharuan dan pendaftaran PKB.

“PT Star memang pernah mengajukan pendaftaran Perjanjian Kerja Bersama kepada Dinas Tenaga Kerja Surabaya, tapi permohonannya ditolak karena belum memenuhi persyaratan dokumen TDP dan SIUP,” ujarnya.

Ira menjelaskan, dalam menyikapi pelanggaran ini, Dinas Tenaga Kerja Surabaya meminta bantuan kepada Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Pemprov Jatim untuk melakukan pemeriksaan terhadap PT Star. Hasilnya, ditemukan bahwa PT Star tidak membayar iuran BPJS kesehatan dan ketenagakerjaan sejak November 2014.

“Selain itu, ditemukan pula bahwa PT Star tidak melakukan uji ulang atau pemeriksaan ulang secara berkala terhadap alat-alat kerja (wahana permainannya),” imbuhnya.

Pelanggaran ketiga, PT Star ini menunggak Pajak Bumi dan Bangunan (PBB), sehingga surat tagihan dan surat teguran sudah dilayangkan kepada PT Star. Bahkan, setelah ditelusuri, PT Star ini juga menunggak Pajak Parkir.

Pelanggaran keempat, PT Star ini tidak mengolah limbah B3 sehingga melanggar pasal 59 ayat 1, ayat 3 UU no 32 tahun 2009 jo Pasal 3 ayat 1 PP no 101 tahun 2014. Selain itu, PT Star ini juga tidak memiliki bangunan TPS limbah B3, sehingga melanggar pasal 12 ayat 1 PP no 101 tahun 2014. Bahkan, PT Star ini tidak memiliki izin penyimpanan sementara limbah B3, sehingga melanggar Pasal 12 ayat 3 PP no 101 tahun 2014 jo Pasal 5 ayat 1 huruf a perwali no 26 tahun 2010.

“Dalam pelanggaran ini, Dinas Lingkungan Hidup sudah mengeluarkan teguran tertulis, pembekuan izin lingkungan dan terakhir pencabutan izin lingkungan pada tanggal 23 Agustus 2018,” kata Ira.

Menurut Ira, berdasarkan pendapat dari pakar, apabila izin lingkungan sudah dicabut, maka izin usaha menjadi tidak berlaku. Hal itu berdasarkan ketentuan UU 32 tahun 2009 tentang lingkungan hidup pasal 40.

“Jadi, pakar itu menemukan aturan bahwa pencabutan izin lingkungan yang dilakukan oleh DLH menjadi dasar untuk mencabut izin usaha, sehingga gugur semua izin-izinnya,” tegasnya.

Selain itu, PT Star melanggar Perwali nomor 25 tahun 2014 tentang tata cara penyelenggaraan usaha pariwisata. Salah satu bunyi dari perwali itu adalah setiap taman rekreasi harus memiliki luas 3 hektar, sedangkan PT Star hanya memiliki luas 1,6 hektar.

“Atas pelanggaran ini, Dinas Pariwisata sudah menerbitkan surat pemberitahuan, surat peringatan 1 dan 2, lalu surat pembekuan sementara Tanda Daftar Usaha Pariwisata (TDUP), hingga pembatalan TDUP,” tegasnya.

Akhirnya, Dinas Pariwisata mengirimkan bantib atau permohonan penegakan perda ke Satpol PP Surabaya pada 27 Agustus 2018. Karena memang semua izinnya sudah gugur karena tidak mengelola limbah B3, maka Satpol PP pun mengirimkan surat pemberitahuan ke PT Star dan akhirnya dilakukan penyegelan pada 31 Agustus 2018.

“Setidaknya, itulah berbagai pelanggaran yang dilakukan PT Star hingga akhirnya kami (Pemkot Surabaya) melakukan penyegelan,” pungkasnya. (arf)

Read More

Peraih Emas Asian Games Diganjar Kenaikan Pangkat Luar Biasa

KABARPROGRESIF.COM : (Surabaya) Ternyata, keberhasilan Serda Rifki, anggota Jasdam V/Brawijaya yang berhasil tampil memukau di ajang Asian Games 2018, berhasil menarik perhatian Kepala Staf Angkatan Darat (KSAD),  Jenderal TNI Mulyono.

Hal itu, terlihat ketika KSAD memberikan penghargaan kepada delapan personel TNI-AD melalui Apel Luar biasa yang berlangsung di Mabesad, Selasa, 4 September 2018, kemarin.

Jenderal TNI Mulyono menuturkan, penghargaan yang diberikannya tersebut, merupakan komitmen TNI-AD dalam rangka pembinaan personel, atau yang lebih dikenal dengan sebutan reward and punishment.

“Prestasi-prestasi prajurit baik dalam penugasan operasi, tugas-tugas khusus, termasuk sebagai atlet yang bisa mengharumkan nama bangsa, merupakan suatu pencapaian luar biasa yang patut diapresiasi dan di contoh,” ujar KSAD.

Selain nama Serda Rifki, KSAD juga memberikan kenaikan pengkat luar biasa kepada dua atlet TNI-AD lainnya, yaitu Serda Andri dan Serda (K) Huswatun Hasanah.

Tak hanya itu saja, KSAD juga memberikan penghargaan kepada lima personel TNI-AD lainnya. Selain Sertu Rudik Siswanto, KSAD juga memberikan penghargaan kepada Serma Timbul Prawoto Irawan, Serka Ratno Timur, Serka Yonatan F Duil dan Sertu Kristianus Sina.

Rencananya, ketiga altet TNI-AD itu, akan mengikuti Kenaikan Pangkat Reguler Percepatan (KPRP). Untuk Serda Rifki Ardiansyah, akan naik pangkat satu tingkat, menjadi Sersan Satu (Sertu) pada tanggal 1 Oktober mendatang.

Sedangkan untuk Serda Andri dan Serda (K) Uswatun Hasanah, akan naik pangkat satu tingkat pada bulan April dan Oktober tahun 2019. (andre)

Read More

Dishub Surabaya Kembali Uji Coba Rute Bus Double Deck

KABARPROGRESIF.COM : (Surabaya) Dinas Perhubungan (Dishub) Kota Surabaya melakukan uji coba kedua rute bus tingkat atau double deck yang merupakan bantuan dari Bank Mayapada. Uji coba tahap dua ini dilakukan setelah Dishub melakukan evaluasi pada uji coba rute tahap pertama.

Kepala Dishub Kota Surabaya Irvan Wahyudrajat mengatakan uji coba kali ini melibatkan dua bus. Dengan masing-masing rute, barat-timur menggunakan Bus Suroboyo, dan untuk rute utara-selatan menggunakan bus double deck.

"Dan besok bus double deck akan mulai beroperasi full mulai pukul 06.00 WIB. Dua rute itu, baik barat timur maupun utara selatan," kata Irvan, disela-sela uji coba bus double deck, Selasa, (04/09/18).

Irvan mengungkapkan, bahwa pada uji coba tahap pertama, pihaknya masih menemukan beberapa kendala. Diantaranya masih banyak ranting-ranting pohon rendah di sekitaran halte bus. “Ketika bus merapat di halte atau trotoar itu mengenai (ranting) pohon. Sehingga sayang kalau mengorbankan terlalu banyak pemotongan pohon,” ujarnya.

Oleh karena itu, lanjut Irvan, pihaknya kemudian mengubah rute bus double deck tersebut. Bus tingkat ini, akan mulai beroperasi secara umum pada Rabu, (05/08/18), mulai pukul 16.00 hingga 22.00 WIB. Selama dua minggu, masyarakat bisa menggunakan fasilitas bus double deck tanpa dipungut tiket atau botol sampah plastik.

“Mulai hari ini hingga dua minggu ke depan, masyarakat bisa mencoba bus double track, karena sedang uji trayek,” imbuhnya.

Untuk menaiki bus ini, kedepan sistemnya tidak jauh beda dengan Bus Suroboyo. Setiap penumpang cukup membayar dengan sampah botol plastik sebagai bentuk edukasi bagi masyarakat dalam mengurangi bahaya polusi sampah plastik di Surabaya.

“Untuk pembayaran bisa menggunakan sampah plastik, atau kalau tidak mau ribet bisa menukarkan sampah dan nanti akan diberikan tiket,” jelasnya.

Untuk kapasitas penumpang, kata Irvan, bus double deck ini mampu menampung sebanyak 67 orang. Sementara untuk rute bus double deck dimulai start dari Terminal Purabaya menuju arah Jalan Ahmad Yani ke utara, hingga Jalan Bubutan, minus di Jalan Rajawali. Bus ini nantinya juga akan berhenti pada setiap halte yang dilewati.

“Untuk Jalan Rajawali itu tidak dilewati, karena ada viaduk (jembatan). Sehingga sampai Jalan Bubutan langsung belok ke arah Jalan Tembakan,” katanya.

Irvan menuturkan, masyarakat yang akan menggunakan layanan Suroboyo Bus bisa memanfaatkan aplikasi GoBis, yang bisa diunduh di Playstore. Aplikasi ini, mampu mendeteksi posisi terakhir dari Suroboyo Bus.

“Dengan menggunakan aplikasi GoBis, penumpang yang menunggu bisa mengetahui posisi terakhir dari bus tersebut,” ungkapnya.

Dishub Surabaya juga berencana menambah jumlah armada bus di Kota Surabaya. Penambahan unit bus itu sebanyak 10 bus hingga bulan Desember mendatang.

“Ini kita usulkan di PAK (Perubahan Anggaran Keuangan), diharapkan sampai Desember Insya Allah sudah ready, untuk 10 bus tambahan. Dan awal tahun depan kita bisa operasikan,” terangnya.

Irvan juga berharap dengan mulai dioperasikannya bus double deck maupun Suroboyo Bus, mampu mengurangi angka kemacetan dan angka kecelakaan. Sehingga diharapkan masyarakat bisa memanfaatkan angkutan ini dengan baik.

“Karena bus nya cukup bagus, bersih, lengkap, aman, nyaman ber-AC. Terutama yang biasa menggunakan angkutan pribadi bisa beralih menggunakan Suroboyo Bus,” tutupnya. (arf)

Read More

Lima Babinsa Dapat Penghargaan Langsung dari KSAD

KABARPROGRESIF.COM : (Surabaya) Kepala Staf Angkatan Darat (KSAD), Jenderal TNI Mulyono, memberikan penghargaan ke beberapa Babinsa yang dinilai berprestasi dan mampu menjalankan tugas dengan baik.

Bahkan, dari lima Babinsa tersebut, dua diantaranya bertugas di wilayah teritorial Kodam V/Brawijaya atas nama Sertu Rudik Siswanto, yang kesehariannya menjabat sebagai Baton Taikam Denma Brigif 16/Wira Yudha dan Serka Retno Timur, Babinsa Koramil Grogol, Kodim 0809/Kediri.

Jenderal TNI Mulyono mengungkapkan, penghargaan itu diberikan, sebagai bentuk komitmen TNI-AD dalam pembinaan personel melalui pemberian reward an punishment.

            Salah satu prajurit penerima penghargaan dari Jenderal TNI Mulyono menuturkan, dirinya tak menyangka jika tindakan yang dilakukannya ketika momentum upacara 17 Agustus di Kota Kediri beberapa waktu lalu, berhasil mendapat respon positif dari masyarakat.

“Saat upacara bendera di Kota Kediri, anginnya sangat kencang. Sehingga, tali bendera melilit ke tiang, benderanya juga tidak bisa di tarik sama sekali,” ujar Sertu Rudik Siswanto.

“Spontan saja, saya langsung memanjat tiang bendera untuk memperbaiki tali itu, hingga benderanya berhasil diturunkan,” tambah personel Baton Taikam Denma Brigif 16/Wira Yudha ini.

Tak hanya kebanggan, menurut Didik, bisa bertatap muka dan mengobrol langsung dengan KSAD, merupakan suatu kehormatan tersendiri bagi dirinya.

“Bisa bertemu dengan bapak KSAD, ngobrol dan berfoto bersama dengan pimpinan tertinggi TNI-AD merupakan penghargaan yang sangat luar biasa bagi kami. Sekali lagi, kami sangat berterima kasih atas penghargaan yang diberikan oleh beliau (KSAD, red),” tuturnya.

Dikabarkan sebelumnya, kelima Babinsa tersebut mendapat penghargaan dari KSAD atas keberaniannya dalam menjalankan tugas dan kewajiban. Bahkan, keberanian beberapa Babinsa itu, berhasil menyita perhatian publik.(andre)

Read More

Latihan Kesiapsiagaan Korem 152 Digelar

KABARPROGRESIF.COM : (Ternate) Panglima Kodam XVI/Pattimura Mayjen TNI Suko Pranoto secara resmi membuka Latihan Kesiap Siagaan Operasi Korem 152/Babullah yang akan berlangsung selama 3 hari dari tanggal 05 s.d 07 September 2018, upacara pembukaan sendiri dilaksanakan di lapangan Ngaralamo Kota Ternate.

Dalam sambutannya Pangdam menyampaikan bahwa latihan ini  bertujuan untuk menguji Kesiapsiagaan Operasional Koops TNI Wilayah Maluku dan Maluku Utara dalam melaksanakan tugas mengatasi konflik sosial. Oleh karenanya, tema latihan kali ini, “Kodam XVI/Pattimura Selaku Koops TNI Wilayah Maluku dan Maluku Utara Mengatasi Konflik Sosial di Wilayah Maluku dan Maluku Utara dalam rangka Mendukung Tugas Pokok TNI” sangat tepat guna menjawab tantangan tugas TNI khususnya Kodam XVI/Pattimura saat ini dan ke depan. Dalam latihan ini disimulasikan terjadinya eskalasi situasi dimana terjadi konflik antara pendukung pasangan calon Pilkada sehingga mengakibatkan jatuhnya korban jiwa maupun luka-luka. Sehingga diperlukan langkah-langkah dari Satgas Pengamanan yang terdiri dari unsur TNI, Polri, Satpol PP, SAR, BNPB, Damkar, Kesehatan serta melibatkan kendaraan pendukung baik kendaraan taktis, pengangkut personel, ambulance, pemadam kebakaran, pengawalan hingga helikopter telah disiapkan.

Selain itu juga akan dilakukan penimbulan situasi dengan keadaan sebenarnya serta dengan metode latihan dua pihak dikendalikan sehingga penimbulan situasi dilakukan secara mendadak dan tempat secara acak sehingga diharapkan tiap-tiap bagian mengerti tugas serta tahapan pengambilan keputusan dan penerapan prosedur standar penanganan dengan mengedepankan aspek keselamatan dan mengantisipasi jatuhnya korban dari kedua belah pihak. (andre)

Read More

KPK Tanggapi Bantahan Tersangka Dugaan Suap Hakim Tipikor Medan

KABARPROGRESIF.COM : (Jakarta) Juru Bicara Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Febri Diansyah mengatakan, dalam kasus-kasus, KPK selalu melalui alat bukti yang cukup dan kuat. Hal itu mengatakan, Febri yakin bahwa tersangka hakim ad hoc Tipikor PN Medan, Merry Purba, yang membantah telah menyambut suap.

"Kami sering melakukan penyangkalan-penyangkalan yang baik yang disebut dengan agama masing-masing atau tidak. Namun, banyak juga yang mengakui perbuatannya. Yang terpenting bagi KPK adalah tetap kasus-kasus korupsi secara hati-hati dengan bukti yang kuat," kata Febri, Rabu (5/9/2018).

Febri meminta tersangka Merry Purba untuk mengungkap informasi yang diketahuinya jika ada dalam kasus-kasus tersebut.

" Jika memang tersangka MP (Merry Purba) memiliki informasi tentang orang lain, silakan disampaikan pada penyidik," kata Febri.

Sebelumnya, tersangka hakim ad hoc Merry Purba mengaku sebagai korban dan proses hukum perkara yang dihadapinya bisa berjalan terbuka.

“ Saya mau proses ini semua orang yang terbuka. Saya tidak mau dikorbankan. Kalau saya disakiti saya akan berjuang, itu prinsip saya, ”ujar Merry.

Dalam kasus ini, KPK telah menangkap delapan orang dalam operasi tangkap tangan (OTT) di Medan, Sumatera Utara.

Empat orang di diskriminasi adalah hakim, misalnya Hakim Pengadilan Negeri Medan Marsuddin Nainggolan dan Wakil Ketua PN Medan Wahyu Prasetyo Wibowo.

Kemudian, hakim Sontan Merauke Sinaga dan hakim ad hoc Merry Purba. Namun, setelah dilakukan pemeriksaan dan gelar perkara, KPK hanya menetapkan Merry Purba sebagai tersangka. (rio)

Read More

Komandan Puspeknubika Kodiklatal Buka Suspeknubika Tingkat Mahir

KABARPROGRESIF.COM : (Surabaya) Komandan Pusat Penyelamatan Kapal dan Nuklir Bio Kimia (Danpuspeknubika) Komando Pendidikan Dukungan Umum (Kodikdukum) Kodiklatal Kolonel Laut (T) Reza Kusumanegara, S.T., M.A.P secara resmi membuka Kursus Penyelamatan Kapal Nuklir Bio Kimia (Suspeknubika) Tingkat Mahir Gelombang I TA 2018 yang dilaksanakan di Aula gedung Puspeknubika Kesatrian Bumimoro Kodiklatal.

Suspeknubika Tingkat Mahir yang akan dilaksanakan selama tiga bulan tersebut diikuti 13 Perwira Pertama dari Komando Utama (Kotama) TNI AL Wilayah Surabaya. Hadir dalam pembukaan tersebut para Kadep dan Kabag dilingkungan Puspeknubika Kodiklatal.

Dalam amanatnya Komandan Puspeknubika Kodikdukum Kodiklatal Kolonel Laut (T) Reza Kusumanegara, S.T., M.A.P menyampaikan bahwa program Suspeknubika tersebut merupakan upaya dari pemimpin TNI AL untuk menembah dan meningkatkan kemampuan serta ketrampilan personil dal;am bidang penyelamatan kapal dan Nubika.

Adapun program ini dilaksanakan disamping untuk meningkatkan kemampuan prajurit TNI AL dibidang penyelamatan kapal dan Nubika, juhga untuk mengantisipasi dari menyusutnya kemampuan prajurit karena faktor usia dan laijh sebagainya.

“Perlu kiranya disadari, dibalik semua itu nantinya para siswa akan dihadapkan pada tugas-tugas yang semakin berat dan dinamis seiring dengan perekmbangan teknologi pembangunan kita.” Terang Komandan Puspeknubika.

Dalam pelaksanaan kursus ini, lanjutnya para siswa akan dibekali ketrampilan di bidang penyelamatan kapal dan Nubika sesuai dengan standart kualifikasi TNI AL.

Oleh sebab itu dengan keterbatasan waktu agar para siswa memanfaatkan kesempatan tersebut sebaik-baiknya sebagai  bekal dalam pengasan sehingga dapat berprestasi lebih baik. (arf)

Read More

KPK Minta Koruptor yang Masih Berstatus PNS Segera Dicopot

KABARPROGRESIF.COM : (Jakarta) Juru Bicara Komisi Pemberantasan Korupsi ( KPK) Febri Diansyah meminta komitmen kepala daerah sebagai Pejabat Pembina Kepegawaian (PPK) untuk segera mencopot dan memberhentikan dengan tidak hormat aparatur sipil negara (ASN) aktif yang telah menjadi terpidana perkara korupsi.

“ Komitmen kepala daerah sebagai PPK (Pejabat Pembina Kepegawaian) di daerah sangat krusial untuk memastikan ASN yang sudah jadi napi korupsi tidak menjabat lagi,” ujar Febri, Rabu (5/9/2018).

Febri mengatakan, untuk pemblokiran akan berdampak pada proses kepegawaian seperti kenaikan pangkat, promosi, dan mutasi menjadi terhenti.

Namun, kata dia, pembayaran gaji tidak dapat dihentikan sampai adanya keputusan pemberhentian atau pencopotan PNS tersebut.

" Oleh karena itu, seharusnya para PPK harus segera menindaklanjuti pemblokiran ini dengan pemberhentian tidak dengan hormat. Kami minta para PPK tidak bersikap toleran atau kompromi dengan pelaku korupsi," ujar Febri.

Sebelumnya, Badan Kepegawaian Negara (BKN) mencatat terdapat 2.357 PNS aktif telah menjadi terpidana perkara korupsi.

Sebanyak 2.357 data PNS itu telah diblokir BKN untuk mencegah potensi kerugian negara. BKN menemukan sejumlah 2.674 PNS terpidana korupsi dengan rincian 317 sudah diberhentikan tidak dengan hormat, sisanya 2.357 masih aktif sebagai PNS.

" Data ini terus akan berkembang sesuai dengan validasi dan tambahan data yang kami peroleh," kata Kepala BKN Bima Haria Wibisana, saat konferensi pers di Gedung KPK, Jakarta, Selasa (4/9/2018). (rio)

Read More

Sembilan Bulan di Perbatasan, Satgas 500/Raider Pamit ke Masyarakat dan Forpimda

KABARPROGRESIF.COM : (Boven Digoel, Papua) Tugas sebagai Satgas Pamtas RI-Papua Nugini yang selama ini diemban oleh Yonif Raider 500/Sikatan, rencananya bakal digantikan oleh Yonif 143/TWEJ.

Sebelum meninggalkan wilayah perbatasan RI-PNG, tepat di Kabupaten Boven Digoel tersebut, Yonif Raider 500/Sikatan menyempatkan diri untuk berpamitan dengan masyarakat dan Forpimda setempat.

Itu terlihat, ketika para tokoh masyarakat, agama, hingga Forpimda Boven Digoel berkumpul di aula kantor Bupati Boven Digoel, Rabu, (9/9/2018).

Tak hanya dihadiri oleh Dansatgas Yonif Raider 500/Sikatan saja. Namun, berlangsungnya acara perpisahan tersebut, juga dihadiri langsung oleh Bupati Boven Digoel, Benediktus Tambonop, beserta Wakil Bupati, Chaerul Anwar, S. T, beserta beberapa unsur Forpimda setempat.

Letkol Inf Sidik Wiyono menuturkan, meskipun tugas dan kewajibannya sudah digantikan oleh Satuan lain. Namun, dirinya berharap, tali silahturahmi yang selama ini sudah terjalin dengan sangat baik, tidak mudah pudar begitu saja.

Dirinya mengungkapkan, selama berada di perbatasan, kerjasama  yang diberikan oleh masyarakat dan Forpimda, dinilai sangat mendukung tugas dan kewajiban yang diemban oleh dirinya.

“Meskipun kami tidak disini lagi, kami harap tali persaudaraan yang sudah terjalin selama ini, tidak putus sampai disini,” pinta Danyonif Raider 500/Sikatan ini.

Sementara itu, dijelaskan Benediktus Tambonop, keberadaan Satgas Raider 500/Sikatan selama berada di Boven Digoel, dinilai sangat membantu. Tambonop menilai, tak hanya berhasil mewujudkan kondusifitas wilayah saja. Akan tetapi, Satgas Raider 500/Sikatan juga berhasil mewujudkan jiwa patriotisme di kalangan masyarakat.

“Saya pribadi, mengucapkan terima kasih sebanyak-banyaknya. Keberadaan Satgas Raider 500/Sikatan selama sembilan bulan di Boven Digoel, sangat membantu dan berhasil memberikan konstribusi di masyarkat,” singkat Bupati Boven Digoel ini. (andre)

Read More

48 Calon Penerima Beasiswa Surabaya Siap Mengisi Kebutuhan Teknisi Pesawat Udara

KABARPROGRESIF.COM : (Surabaya) Program beasiswa pendidikan Teknik Pesawat Udara (TPU) yang digagas Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya bersama Politeknik Penerbangan (Poltekbang) Surabaya untuk anak-anak Surabaya kembali terlihat.

Sebanyak 48 peserta teknisi pesawat udara asal Surabaya dinyatakan lulus dan berhak menerima beasiswa tersebut. Kesempatan ini menjadi peluang bagi mereka, mengingat kebutuhan teknisi pesawat terbang di Indonesia mengalami kekurangan SDM sebanyak 7 ribu orang.

Kepala Dinas Pendidikan (Dispnedik) Kota Surabaya Ikhsan mengatakan, 48 calon taruna penerima beasiswa teknisi udara mulai melakukan tes sejak bulan agustus kemarin. Mereka, dinyatakan lolos setelah melewati beberapa tahapan seleksi antara lain, administrasi, tes potensi akademik (TPA) dan bahasa Inggris, tes kesehatan, kesamaptaan serta tes wawancara.

“Sudah kita umumkan hasilnya dan bisa dilihat melalui website dispendik.surabaya.go.id atau akun instagram @dispendiksby,” ujar Ikhsan di kantor Dispendik, (5/9/2018).

Disampaikan Ikhsan, proses seleksi beasiswa pendidikan TPU Poltekbang Surabaya yang diikuti 360 peserta dilakukan dengan transparan. Lebih lanjut, 48 peserta yang lolos akan menjalani pendidikan selama 3 tahun di Poltekbang. Setelah lulus calon taruna akan menyandang gelar D-3.

Ikhsan mengingatkan kepada calon taruna yang menerima beasiswa TPU agar tidak menyia-nyiakan kesempatan dan mau bekerja keras. Sebab, kata dia, ketika lulus, mereka langsung bekerja di maskapai penerbangan.

“Jangan pantang menyerah dan harus giat belajar,” pesannya. 

Menurut Ikhsan, program beasiswa TPU merupakan salah satu terobosan pemkot bagi anak-anak Surabaya yang tidak dapat mengenyam pendidikan tinggi secara utuh sekaligus memutus rantai kemiskinan melalui pendidikan.

“Kami (pemerintah) berharap anak-anak mampu bersaing di era globalisasi dan menjadi tuan dan nyonya di tanahnya sendiri,” pungkas Mantan Kepala Bapemas dan KB Kota Surabaya tersebut.

Wakil Direktur I Poltekbang Surabaya Moch Rifai menambahkan, peserta beasiswa Pemkot Surabaya yang sudah dinyatakan lulus akan melalukan serangkaian kegiatan diantaranya mengukur baju pada tanggal 10 September, lalu keesokan harinya masuk asrama dan akan disahkan menjadi taruna tanggal 1 Oktober 2018.

“Jadi, peserta yang lolos diharapkan mempersiapkan diri dengan baik, sehingga dapat menempuh pendidikan sampai tuntas,” ujar Rifai. (arf)

Read More