KPK Apresiasi Surat Edaran Mendagri untuk Berhentikan ASN Koruptor

KABARPROGRESIF.COM : (Jakarta) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengapresiasi surat edaran yang diterbitkan Kemendagri tentang pemecatan aparatur sipil negara (ASN) yang terbukti melakukan tindak pidana korupsi.

" Kami apresiasi penerbitan SE Mendagri tersebut yang secara paralel seharusnya dipatuhi oleh para kepala daerah selaku PPK (Pejabat Pembina Kepegawaian)," kata Juru Bicara KPK Febri Diansyah, Kamis (13/9/2018).

KPK menilai, surat edaran lama Kemendagri nomor 800/4329/SJ tanggal 29 Oktober 2012 masih memberikan ruang kepada ASN yang terbukti melakukan korupsi tidak diberhentikan dengan tidak hormat dari jabatannya.

KPK meminta, kepala daerah untuk mematuhi aturan yang berlaku dan penegasan di SE tersebut agar segera memberhentikan ASN yang telah divonis bersalah melakukan korupsi dan perkaranya berkekuatan hukum tetap.

Kementerian Dalam Negeri telah mengeluarkan surat edaran baru yang berisikan pemecatan ASN berstatus koruptor. Surat tersebut diterbitkan dan ditanda tangani oleh Mendagri Tjahjo Kumolo pada 10 September 2018, yang ditujukan untuk seluruh bupati dan wali kota di seluruh Indonesia dengan nomor surat edaran 180/6867/SJ.

Dalam surat edaran tersebut, tertulis bahwa tindak pidana korupsi merupakan kejahatan luar biasa.

Dengan demikian, pemberantasannya harus dilakukan secara luar biasa dan sanksi tegas bagi yang melakukan, khususnya dalam hal ini ASN, untuk memberikan efek jera. Kemudian, poin kedua surat tersebut bertuliskan memberhentikan dengan tidak hormat ASN yang melakukan tindak pidana korupsi dan telah mendapatkan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Dengan terbitnya surat edaran itu, maka surat edaran lama nomor 800/4329/SJ tanggal 29 Oktober 2012 dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Sebanyak 2.357 koruptor masih berstatus pegawai negeri sipil. Padahal, perkara mereka sudah berkekuatan hukum tetap. Data tersebut diungkap Kepala Badan Kepegawaian Negara (BKN) Bima Haria Wibisana.

Data itu diperoleh BKN dari penelusuran data di Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Kementerian Hukum dan HAM. Video Pilihan Sementara itu, sebanyak 317 koruptor lainnya sudah diberhentikan tidak hormat sebagai PNS setelah putusan pengadilan mereka berkekuatan hukum tetap.

Temuan ini, kata dia, berawal pada upaya BKN melaksanakan pendataan ulang pegawai negeri sipil (PUPNS) tahun 2015 untuk mendapatkan data akurat, terintegrasi untuk mendukung pengelolaan dan pengembangan sistem informasi kepegawaian. (rio)

Read More

Penyuap Anggota DPR Amin Santono Divonis 2 Tahun Penjara

KABARPROGRESIF.COM : (Jakarta) Direktur CV Iwan Binangkit Ahmad Ghiast divonis 2 tahun penjara oleh majelis hakim pada Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jakarta.

Ghiast juga dihukum membayar denda Rp 100 juta subsider 2 bulan kurungan.

"Mengadili, menyatakan terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan korupsi berlanjut," ujar ketua majelis hakim Bambang Hermanto saat membacakan amar putusan di Pengadilan Tipikor Jakarta, Kamis (13/9/2018).

Vonis terhadap Ghiast lebih rendah satu tahun ketimbang tuntutan jaksa penuntut umum (JPU).

Jaksa menuntut Ghiast 3 tahun penjara serta membayar denda Rp 150 juta subsider 4 bulan penjara. 

Dalam pertimbangannya, hakim menilai perbuatan Ahmad Ghiast tidak mendukung pemerintah dalam memberantas korupsi.

Namun, Ghiast berlaku sopan dan bererus terang.

Ghiast belum pernah dipidana dan sudah tidak berpenghasilan, sehingga menjadi tulang pungggung keluarga.

Dalam pertimbangan putusan, majelis hakim menolak permohonan Ghiast sebagai justice collaborator atau saksi pelaku yang bekerja sama dengan penegak hukum.

Menurut hakim, Ahmad Ghiast terbukti menyuap anggota DPR Amin Santono.

Uang Rp 510 juta yang diberikan kepada Amin juga diberikan untuk Yaya Purnomo. Yaya merupakan Kepala Seksi Pengembangan Pendanaan Kawasan Perumahan dan Pemukiman pada Direktorat Evaluasi Pengelolaan dan Informasi Keuangan Daerah, pada Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan Kementerian Keuangan.

Uang tersebut diberikan supaya Amin Santono dan Yaya Purnomo mengupayakan agar Kabupaten Sumedang mendapatkan alokasi tambahan anggaran yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Perubahan (APBN-P) 2018. Ahmad Ghiast merupakan penyedia barang dan jasa yang biasa mengerjakan proyek infrastruktur di Kabupaten Sumedang.

Dalam kesepakatan, Amin Santono menyatakan kesediaan untuk membantu proposal penambahan anggaran Kabupaten Sumedang, dengan meminta kompensasi fee sebesar 7 persen dari nilai anggaran yang disetujui.

Adapun, anggaran yang diajukan sebesar Rp 25,8 miliar. Ahmad Ghiast dinilai terbukti melanggar Pasal 5 ayat 1 huruf a Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dalam UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 64 ayat 1 KUHP. (rio)

Read More

Bekas Wali Kota Depok Dicecar 171 Pertanyaan

KABARPROGRESIF.COM : (Depok) Tersangka kasus korupsi proyek pelebaran Jalan Nangka anggaran 2015 Harry Prianto enggan berkomentar setelah 13,5 jam diperiksa penyidik dari Polresta Depok, Jawa Barat, Rabu (12/9/2018).

Mantan Sekda Depok yang terlihat mengenakan kemeja batik dan membawa tas ransel hitam itu mulai diperiksa sejak pukul 08.30 hingga 22.00.

Sesekali Harry terlihat tersenyum kecil saat melihat para awak media.

Namun, ia enggan menjawab pertanyaan wartawan.

“ Saya serahkan semua ke pengacara ya,” ucap Harry, di Mapolresta Depok, Jalan Margonda, Depok, Jawa Barat, Rabu malam.

Kuasa hukum Harry, Bernhard Sibarani mengatakan, kliennya menjawab 171 pertanyaan yang diajukan penyidik.

“ Ada 34 halaman dengan 171 pertanyaan dari penyidik yang ditanyakan,” ujar Bernhard.

Namun, Bernhard dan kuasa hukum lainnya enggan menjawab mengenai hasil pemeriksaan.

Selain itu, pihaknya juga enggan berkomentar terkait pertanyaan yang disampaikan penyidik.

“ Lebih baik terkait substansi ditanyakan lebih rinci ke penyidik ya bukan kewenangan kami," katanya.

Pihaknya juga belum berpikir menempuh langkah praperadilan terkait penetapan tersangka Harry.

" Belum ada kepikiran, ini masih panjang. Selama proses hukum ini berjalan, kami berikan pembelaan secara maksimal," ucap Bernhard.

Pemanggilan ini merupakan pemanggilan kedua setelah Harry mangkir pada pemanggilan pertama, Kamis (5/9/2018).

Harry disebut sedang di luar kota terkait urusan pribadi yang tidak dapat ditinggal.

Menurut rencana, mantan Wali Kota Depok Nur Mahmudi akan menjalani pemeriksaan pada Kamis (13/9/2018).

Berdasarkan keterangan Kapolres Depok Kombes Didik Sugiarto, Nur Mahmudi dan Harry Prianto terjerat kasus penyelewengan pengadaan tanah Jalan Raya Bogor dan Jalan Nangka, Depok, Jawa Barat, pada 2015.

Nur Mahmudi disebut membuat surat yang membebankan pengembang untuk melakukan pelebaran Jalan Raya Bogor dan Jalan Nangka. (rio)

Read More

Kapolri Komitmen Pemilu 2019 Tak Timbulkan Perpecahan

KABARPROGRESIF.COM : (Jakarta) Kapolri Jenderal Tito Karnavian tak ingin Pemilu 2019 menimbulkan perpecahan di kalangan masyarakat.

Oleh karena itu, Polri dan Tentara Nasional Indonesia (TNI) berkomitmen menjaga persatuan dan kesatuan di Pemilu 2019.

"TNI dan Polri memiliki komitmen yang sama. Bicara untuk NKRI, persatuan kesatuan bangsa bagi Polri dan TNI itu adalah harga mati. Oleh karena itu, Polri dan TNI merapatkan barisan sebagai dua komponan penting bangsa ini," kata Tito usai menghadiri Rapat Koordinasi Nasional Pengamanan Pemilu 2019 di Perguruan Tinggi Ilmu Kepolisian, Jakarta, Kamis (13/9/2018).

Salah satu strategi Polri-TNI mencegah potensi perpecahan adalah dengan melibatkan elemen masyarakat dalam pengamanan Pemilu 2019.

"Kita juga ajak tokoh masyarakat, ormas, semua pihak yang peduli pemilu aman dan damai," kata Tito.

Tito mengakui, polarisasi masyarakat akibat Pemilu 2019 tak terhindarkan. Kendati demikian, ia tak ingin pesta demokrasi nantinya menimbulkan gesekan konflik di kalangan masyarakat.

"Ibarat mesin mobil dia harus panas, tapi tidak boleh terjadi overheat, terlalu panas," kata dia.

Ia melihat peranan elemen masyarakat seperti tokoh agama, tokoh masyarakat, dan ormas berperan strategis untuk mencegah konflik secara langsung.

Selain itu, kata dia, diperlukan pembangunan narasi-narasi positif oleh elemen masyarakat agar Pemilu 2019 berjalan damai.

"Kita dorong mengeluarkan narasi dan statement pemilu damai. Itu kita sampaikan di semua wilayah," kata dia.

"Kita berharap bisa maksimal untuk pengamanan sehingga pesta demokrasi ini menjadi pesta bagi rakyat untuk memilih wakil-wakilnya," sambung Tito. (rio)

Read More

Komandan Lantamal V Hadiri Sarasehan HUT Hiu Kencana ke-59 Tahun 2018

KABARPROGRESIF.COM : (Surabaya) Komandan Pangkalan Utama TNI AL (Danlantamal) V Surabaya Laksamana Pertama TNI Edwin, S.H., menghadiri Sarasehan dalam rangka HUT Hiu Kencana ke-59 tahun 2018 yang dilaksanakan di gedung PTA (Panti Tjahaja Armada) Mako Koarmada II Ujung Surabaya, Kamis (13/9).

Acara sarasehan tersebut dihadir Menteri ESDM Ignatius Jonan, Kepala Staf TNI Angkatan Laut (Kasal) Laksamana TNI Siwi Sukma Adji, S.E., M.M., Mantan Kasal Laksamana TNI (Purn) Prof. Dr. Marsetio, Letjen TNI Mar (Purn) Nono Sampono, Asrena Kasal, Aspers Kasal, Aslog Kasal, Pangkoarmada II, Dankodiklatal, Waasrena Kasal, Kadispenal, Kadisopslatal, Kas Koarmada II, Kadisdikal, Danguskamla Koarmada II dan undangan lainnya.

Tampil sebagai pembicara yakni Laksamana TNI (Purn) Prof. DR. Marsetio, Letjen TNI Mar (Purn) Nono Sampono, Laksda TNI Darwanto, S.H., M.A.P., Laksma TNI Muhammad Ali, S.E., M.M., Dr. Ir. Wisnu Wardhana sedangkan Moderator dalam acara tersebut adalah Dr. Aji Soelarso.

Pembukaan Sarasehan diawali dengan Menyanyikan Lagu Kebangsaan Indonesia Raya dlanjutkan dengan Menyanyikan Hymne Hiu Kencana serta sambutan Menteri ESDM Ignatius Jonan.

Sebagai Keynote Speaker Kasal menguaung tema “Kebijakan Pembinaan Kapal Selam” yang diawali pemutaran profil tentang peranan kapal selam.

Dalam sambutannya Kasal menyampaikan bahwa kapal selam dalan situasi damai digunakan guna pengumpulan data Intelijen dan dalam situasi perang digunakan untuk menghancurkan sasaran lawan.

Orang nomor satu di TNI AL ini juga mengingatkan kepada seluruh hadirin agar jangan sekali kali melupakan sejarah Kapal selam di Indonesia. Perjalanan Kapal selam TNI AL di Indonesia diisi dengan 4 periode.

Kasal juga menyampaikan tentang Perlu dipertimbangkannya perkuatan Industri Pertahanan tentang Kapal Selam.

Laksamana TNI (Purn) Prof. Dr. Marsetio sebagai penyampaian materi pertama dengan tema “Skuadron Kapal Selam Baru TNI AL dalam Perspektif Pertahanan Regional”.

Penyampaian materi ke-2 oleh Letjen TNI Mar (Purn) Nono Sampono dengan tema “Perlunya Pembinaan Prajurit dengan Penugasan Khusus” dan dilanjutkan dengan penyampaian materi ke-3 oleh Laksma TNI Muhammad Ali dengan Tema “Perkembangan Generasi Kapal Selam di Jajaran Armada RI”.

Sarasehan sesi ke-2 menghadirkan Komandan Kodiklatal Laksamana Muda TNI Darwanto, S.H., M.A.P. dengan Tema “Sistem Pendidikan dan Latihan untuk menyiapkan Generasi Baru Kapal Selam” dan ditutup oleh Dr. Ir. Wisnu Wardhana dengan Tema “Penerapan Teknologi Kapal Selam Generasi Baru melalui Alih Teknologi dari Korea Selatan dan Inovasi Versi Indonesia” sebagai Penyampaian materi ke-5. (arf)

Read More

Diduga Korupsi Dana Sosialisasi SKPD, Polisi Tetapkan Kepala BPKAD Makassar Jadi Tersangka

KABARPROGRESIF.COM : (Makassar) Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kota Makassar Erwin Syafruddin ditetapkan sebagai tersangka oleh Bareskrim Polri.

Penyidik meyakini Erwin bertanggung jawab atas dugaan korupsi dana kegiatan sosialisasi atau penyuluhan kepada satuan kerja perangkat daerah (SKPD).

"BPKAD melalui bidang anggaran mengalokasikan kegiatan sosialisasi atau penyuluhan kepada SKPD tingkat kecamatan se-Kota Makassar. Besar anggaran kegiatan itu Rp 70.049.999.000 (Rp 70 miliar)," kata Direktur Tindak Pidana Korupsi (Dirtipikor) Bareskrim Polri Brigjen Erwanto dalam siaran pers, Rabu (12/9/2018).

Erwanto menyebut Erwin ditetapkan sebagai tersangka pagi ini setelah polisi melakukan gelar perkara dan modus kejahatan Erwin adalah memerintahkan Kabid Anggaran BPKAD melakukan pemotongan sebesar 30% dari pagu anggaran. Perintah itu diteruskan Kabid Anggaran ke Kasubag Perencanaan Keuangan (Renkeu).

"Menuruti perintah Kepala BPKAD, Kasubag Renkeu mengurangi jumlah peserta kegiatan sosialisasi atau penyuluhan, belanja ATK, dan makan-minum peserta," ujar Erwanto.

Erwanto mengaku telah memeriksa 86 saksi terkait kasus ini, termasuk Wali Kota Makassar Danny Pomanto dan 11 anggota DPRD Kota Makassar. Dari perhitungan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI, kerugian negara yang diakibatkan mencapai Rp 20 miliar.

"Kerugian negara sekurang-kurangnya sebesar Rp 20.475.000.000," tandas Erwanto.  (rio)

Read More

Lantamal IX Ambon Kedatangan Tim Safari Logistik Mabesal

KABARPROGRESIF.COM : (Ambon) Asisten Potensi Maritim (Aspotmar) Danlantamal IX Kolonel Marinir Nanang Purwoko mewakili Komandan Lantamal IX Ambon Laksamana Pertama TNI Antongan Simatupang menyambut kedatangan Tim Safari Logistik Markas Besar Angkatan Laut (Mabesal) Jakata di Ruang Rapat Mako Lantamal IX Ambon. Kamis (13/09/2018).

Saat tiba di Lantamal IX, Tim Safari Logistik berjumlah 5 orang dipimpin Paban I Ren Staf Logistik Angkatan Laut (Slogal) Mabes TNI AL Kolonel Laut (T) Udyatmoko selaku Ketua Tim Safari Logistik.

Pada acara pembukaan Safari Logistik itu, Aspotmar Danlantamal IX membacakan sambutan Komandan Lantamal IX yang menyampaikan ucapan selamat datang kepada Tim Safari Logistik di Mako Lantamal IX. “Atas nama Danlantamal IX saya mengucapkan selamat datang di Mako Lantamal IX kepada Tim Safari Logistik dari Mabesal dan menyambut gembira serta memberikan apresiasi yang tinggi atas kunjungan  ini”, ucap Danlantamal IX pada sambutannya.

Lebih lanjut Danlantamal IX menilai kesempatan ini adalah momen yang tepat agar anggota yang hadir dapat mengikuti kegiatan ini sehingga terbangun dialog agar dapat dihasilkan gagasan dan langkah – langkah implementatif yang dapat menjadi pendorong dalam meningkatkan kinerja TNI Angkatan Laut.

“Mengingat pentingnya acara ini, diharapkan kepada para peserta dapat mengikuti kegiatan ini dengan serius, apabila ada hal – hal yang kurang dimengerti bisa ditanyakan pada sesi tanya jawab nanti”, sambungnya.

Setelah itu, Ketua Tim Safari Logistik Kolonel Laut (T) Udyatmiko membacakan amanat Asisten Logistik (Aslog) Kasal Laksamana Muda TNI Mulyadi, S.Pi., M.A.P., yang menyampaikan bahwa kegiatan safari logistik dilaksanakan dalam rangka pembinaan logistik kepada satuan bawah khususnya di wilayah Lantamal dan jajarannya serta mengetahui permasalahan – permasalahan yang dihadapi. Selain itu juga safari logistik sebagai forum tukar menukar informasi dari Tim Safari logistik terkait dengan kebijakan – kebijakan bidang logistik.

“Safari logistik ini bertujuan agar pelaksanaan hubungan logistik dapat berjalan dengan lancar, transparan dan akuntabel khususnya di lingkungan Lantamal IX”, jelasnya.

Dengan dilaksanakannya kegiatan safari logistik ini, sambungnya, diharapkan dapat meringkas data informasi secara langsung dan real tentang kondisi fisik dan permasalahan aspek logistik yang ada di pangkalan – pangkalan guna mendapatkan solusi atau bahan pertimbangan dalam merencanakan usulan pembangunan di bidang logistik.

Kegiatan dilanjutkan dengan paparan Asisten Logistik (Aslog) Danlantamal IX Letkol Laut (T) Aliyanto, tentang kegiatan di bidang logistik Lantamal IX dan jajarannya yang sedang dilaksanakan pada tahun anggaran 2018 maupun rencana kegiatan pada tahun anggaran 2019. (arf).

Read More

Amankan Pemilu 2019, Polri dan TNI Libatkan Elemen Masyarakat

KABARPROGRESIF.COM : (Jakarta) Kapolri Jenderal Tito Karnavian menegaskan, Polri dan TNI tak bergerak sendiri dalam penyelesaian Pemilu 2019 .

Selain menyusun strategi dan operasi terpusat, Polri dan TNI akan mencakup seluruh elemen untuk pengamanan.

" Kita juga ajak tokoh masyarakat, ormas, semua pihak yang peduli damai dan damai," kata Tito usai pada Rapat Koordinasi Nasional Pengamanan Pemilu 2019 di Perguruan Tinggi Ilmu Kepolisian (Jakarta), Jakarta, Kamis (13/9/2018).

Tito mengakui bahwa polarisasi masyarakat terhadap Pemilu 2019 tak terhindarkan. Kendati demikian, ia ingin berkoordinasi.

"Ibarat mesin mobil dia harus panas, tapi tidak boleh terjadi terlalu panas, terlalu panas," kata dia.

Ia melihat elemen-elemen penting seperti tokoh agama, tokoh masyarakat, dan ormas. Selain itu, kata dia, diperlukan konstruksi narasi-narasi positif oleh elemen masyarakat agar Pemilu 2019 berjalan damai.

" Kita dorong mengeluarkan narasi dan pernyataan pemilu damai. Itu kita sampaikan di semua wilayah," kata dia.

Di sisi lain, ia melihat keputusan keamanan pada pemilihan legislatif (Pileg) lebih rawan dari pemilihan presiden dan wakil presiden (Pilpres).

Sebab, setiap calon anggota legislatif dan partai politik di daerah-daerah pemilihan (dapil) bersaing ketat memenangkan kontestasi politik di daerahnya.

Situasi itu bisa berupa konflik yang keras antara peserta maupun masyarakat di daerah.

" Semua ini kan mau bertahan , mau terpilih. Satu, bertarung di dapil masing-masing calon, terikat dengan pihak lain. Itu mungkin kerasnya itu," kata Tito.

Persaingan ketat ini, kata Tito, juga merupakan dosa dengan ambang batas parlemen sebesar 4 persen.

Jika tak memenuhi ambang itu, partai akan terancam bubar. Sehingga, diperlukan upaya untuk mewujudkan itu.

"Oleh karena itu tidak ada hanya presiden dan wakil presiden, yang lebih baik daripada yang saya duga di dapil dalam memperebutkan kursi legislatif dan mendorong partainya menang parlemen," papar Tito. (rio)

Read More

80 Putra Malut Siap Bersaing Sseleksi Pusat Penerimaan Secaba PK TNI AD

KABARPROGRESIF.COM : (Ternate) Korem 152/Babullah menggelar sidang Parade Penerimaan Secaba PK TNI AD TA. 2018 bertempat di Aula Babullah Makorem 152/Babullah Jl. A.M. Kamarudin No. 1 Kel. Sangaji Ternate Utara.

Untuk penerimaan tahun ini tercatat 811 Orang pendaftar selanjutnya mengikuti tahapan proses seleksi tingkat Panitia Daerah Korem 152/Babullah.

Proses seleksi sendiri dilaksanakan secara marathon mulai dari pemeriksaan administrasi, kesehatan, postur dan lain sebagainya.

Sidang parade sendiri merupakan tahapan akhir setelah serangkaian seleksi di tingkat Panda Korem 152/Babullah.

Sidang yang dipimpin langsung oleh Danrem 152/Babullah Kolonel Inf Endro Satoto, S.I.P. M.M., serta didampingi oleh tim werving diantaranya Kasi Pers Korem, Dandenkesyah bersama Katim Dokter, Ka Ajenrem dan Kajasrem.

Sidang Parade sendiri merupakan pemeriksaan bagi para calon siswa yang telah dinyatakan lulus pada serangkaian pemeriksaan sebelumnya namun masih melebihi kuota pengiriman sehingga diteliti ulang dan diurut berdasarkan ranking hasil pemeriksaan.

Dan setelah sidang berakhir diputuskan sejumlah 80 Orang dinyatakan lulus seleksi penerimaan Secaba PK TNI AD TA. 2018 tingkat Panda Korem 152/Babullah dan akan dikirim diikut sertakan dalam seleksi tingkat pusat, untuk peserta pria akan dilaksanakan di Rindam XVI/Pattimura Suli P. Ambon.

Dalam keterangannya Ka Ajenrem 152/Babullah Mayor Caj Afton Wijaya mengatakan bahwa pada penerimaan tahun ini animo meningkat dari tahun sebelumnya hingga mencapai 811 pendaftar, peningkatan tersebut sangat kami apresiasi karena merupakan salah satu indicator tingginya minat para Pemuda/Pemudi untuk menjadi Prajurit TNI AD, dari sekian pendaftar 80 orang dinyatakan lulus dan akan mengikuti proses tes tingkat pusat,

" Kepada yang belum dinyatakan lulus kami berharap agar tidak kecewa manfaatkan pengalaman tersebut sebagai proses perbaikan dan evaluasi, sehingga apabila akan mendaftar kembali pada kesempatan yang akan dating dapat lebih mempersiapkan diri dan mengetahui kelemahan diri sendiri untuk diperbaiki. Selain itu kami juga dalam waktu dekat akan membuka pendaftaran Secata PK Pulau Terluar dan Secara PK. Untuk informasi dan pendaftaran dapat langsung menghubungi Korem, Ajenrem maupun Kodim setempat." jelasnya. (andre)

Read More

Masuk Nominasi Penghargaan Siddhakarya, Sesjamwas Kunjungi Kejari Surabaya

KABARPROGRESIF.COM : (Surabaya) Kejaksaan Negeri (Kejari) Surabaya masuk nominasi calon penerima penghargaan Siddhakarya (produktifitas dan kualitas) yang digagas oleh Kejaksaan Agung (Kejagung) Republik Indonesia (RI) untuk memberikan penilaian secara khusus pada institusi Adhyaksa tersebut.

Elvis Johny, Sekretaris Jaksa Agung Muda Bidang Pengawasan (Sesjamwas) pada Kejagung RI menyatakan Siddhakarya adalah suatu program Kejaksaan untuk memberikan penilaian pada 10 Kejaksaan type A dan 10 Kejaksaan type B yang ada di seluruh Indonesia.

" Yang masuk nominasi untuk type A, salah satunya Kejaksaan Negeri (Kejari) Surabaya. Dari 10 kejaksaan itu nantinya akan diranking dan diambil yang nilainya tertinggi. Disitulah nanti yang akan diberikan penghargaan Siddhakarya pada rakernas yang akan dilaksanakan pada bulan Nopember 2018 mendatang," ujar mantan Kepala Kejati Jatim ini, Kamis (13/9/2018).

Elvis menambahkan, salah satu kriteria untuk bisa masuk sebagai penerima penghargaan Siddhakarya adalah inovasi dari para pegawai termasuk diantaranya kecepatan dan ketepatan dalam melakukan pelayanan publik.

Elvis mencontohkan pelayanan tilang yang ada di Kejari Surabaya yang bisa melayani tiga orang dalam kurun waktu satu menit.

" Dan yang utama tidak menerima pembayaran cash, semua langsung ditransfer ke bank," ujar Elvis.

Untuk penghargaan Siddhakarya sendiri lanjut Elfis, penilaian dilakukan secara menyeluruh yakni bidang pidana umum, bidang pidana khusus dan juga tata usaha negara.

" Masing-masing mencakup banyak hal dan itu kita nilai satu-satu, seperti bidang pidum terkait tilang dan juga pengembalian barang bukti yang dilakukan di belakang gedung ini," ujar Elvis.

Untuk melakukan penilaianpun, pihak Kejaksaan juga akan melibatkan masyarakat untuk dimintai pendapat tentang bagaimana pelayanan yang selama ini diberikan oleh Kejaksaan.

" Jadi nanti akan ditanyai, pernah berhubungan dengan Kejari Surabaya apa nggak, dalam hal apa, bagaimana pelayanannya. Jadi masyarakat juga bisa menilai," ujar Elvis.

Selain untuk menerima Siddhakarya, penilaian ini juga nantinya akan digunakan untuk penghargaan Wilayah Bebas Korupsi (WBK) yang mana Jawa Timur ini menempatkan dua Kejaksaan yang akan mewakili yakni Kejari Surabaya dan Situbondo.

Untuk bidang pidana khusus Kejari Surabaya sendiri, Elvis juga mengapresiasi karena sejauh ini sudah melakukan lima penyidikan kasus korupsi. Dan itu masuk dalam kriteria untuk menjadi WBK. (komang/arf)

Read More

Komandan Kodiklatal Buka Pendidikan Pasukan Elit TNI AL

KABARPROGRESIF.COM : (Surabaya) Setelah lolos dalam sidang Penentuan Akhir (Pantukhir) Pendidikan Brevet (Dikbrevet) TNI AL tahun 2018, sebanyak 197 calon pasukan elit TNI AL ini resmi mengikuti pendidikan di Komando Pembinaan Doktrin Pendidikan dan Latihan TNI Angkatan Laut (Kodiklatal)). Adapun pembukaan pendidikan tersebut dipimpin langsung Komandan Kodiklatal Laksda TNI Darwanto, S.H., M.A.P di Lapangan Apel Kodikopsla Ujung Surabaya

Dari jumlah 197 prajurit yang mengikuti Dikbrevet tersebut, 32 orang mengikuti Pendidikan Komando Pasukan Katak (Dikopaska) di Sekolah Komando Pasukan  Katak (Sekopaska), 26 orang mengikuti Pendidikan Calon Awak Kapal Selam (Dikcawakkasel) yang akan digembleng di Sekolah Kapal Selam (Sekasel), 22 orang mengikuti Pendidikan Juru Selam (Dikjursel) di Sekolah Juru Selam (Sejursel) dan 35 orang korps Marinir mengikuti Pendidikan Intai Amfibi (Diktaifib.

Untuk pendidikan Dikopaska, Dikcawakkasel, Dikjursel menempuh pendidikan di Pusat Pendidikan Khusus (Pusdiksus) dibawah Komando Pendidikan Operasi Laut (Kodikopsla), sedangkan Diktaifib akan menempuh pendidikan di Sekolah Khusus (Sesus) yang berada dibawah Pusat Pendidikan Infanteri (Pusdikif) Komando Pendikan Marinir (Kodikmar).

Komandan Kodiklatal Laksda TNI Darwanto, S.H., M.A.P dalam sambutanya menyampaikan selaku Komandan Kodiklatal dirinya mengucapkan selamat atas keberhasilan para siswa masuk dalam pendidikan brevet Ta 2018 yang meliputi pendidikan Komando Pasukan Katak Angkatan Ke42, Pendidkan Juru Selam angkatan ke-59, Pendidikan Calon Awak Kapal Selam Angkatan Ke-53 dan Pendidikan Intai Amfibi Angkatan Ke-45, sesuai keinginan dan cita-cita selama ini.

 Oleh karena itu, sudah selayaknya para siswa merasa bersyukur kepada Tuhan Yang Maha Kuasa dan bangga atas keberhasilan ini. Namun, yang lebih penting adalah para siswa mampu mengikuti pendidikan dengan sungguh sungguh agar nanti berhasil sesuai dengan tujuan dan sasaran yang diharapkan masing-masing prodik.

Adapun pendidikan Komando Pasukan Katak akan dilaksanakan selama 10 bulan dengan tujuan agar para siswa mampu melaksanakan tugas-tugas dalam operasi amfibi maupun tugas tugas dalam peperangan khusus laut. Pendidikan Juru Selam akan dilaksanakan selama 6 bulan dengan tujuan untuk mendidik para siswa menjadi juru selam TNI AL yang profesional guna mendukung kesiapan dan keselamatan bawah air khususnya KRI dalam suatu operasi laut.

Selanjutnya, Pendidikan Calon Awak Kapal Selam akan dilaksanakan selama 9 bulan dengan tujuan untuk mendidik para siswa menjadi pengawak kapal selam yang memiliki pengetahuan dan keterampilan teknis kapal selam type 209 serta kecakapan khusus yang dapat ditugaskan sebagai pasukan bawah air. Sedangkan Pendidikan Intai Amfibi (Diktaifib), akan dilaksanakan selama sepuluh bulan dengan tujuan untuk mendidik siswa menjadi prajurit taifib yang dapat melaksanakan tugas pengintaian dan penyelidikan dalam operasi amfibi dan operasi-operasi lain melalui darat, laut dan udara.

Disisi lain disampaikan bahwa dinamika yang perlu dicer mati dalam kurun lima tahun ke depan diantaranya pertumbuhan ekonomi yang berimplikasi pada perkembangan kekuatan militer khususnya di kawasan Asia Pasifik. Dinamika ini sangat memengaruhi pola dan bentuk ancaman yang semakin kompleks dan multidimensional, berupa ancaman militer, ancaman non militer dan ancaman hibrida yang dapat dikategorikan dalam bentuk ancaman nyata dan belum nyata.

“Oleh karena itu, memiliki pasukan khusus TNI AL yang profesional dan modern merupakan keniscayaan untuk menghadapi dinamika ancaman tersebut, agar terwujud visi tni angkatan laut yang andal dan disegani serta berkelas dunia.” Tegas Komandan Kodiklatal. (arf)

Read More

Dua Atlet Pemanah Meriahkan Pembukaan UCLG ASPAC

KABARPROGRESIF.COM : (Surabaya) Pembukaan acara United Cities and Local Government (UCLG) Asia Pacific (Aspac) 2018 di Dyandra Convention Center, dilakukan dengan meriah. Berbagai pertunjukkan mampu menghibur sekitar 1.200an peserta dari beberapa negara anggota dan para tamu undangan.

Sejumlah pelajar tingkat sekolah dasar (SD) dan sekolah menengah pertama (SMP) di Kota Surabaya turut berpartisipasi dalam acara pembukaan tersebut. Di antaranya, Grup Drum Band Gita Rama Shinta dari SMPN 1 Surabaya, Refalina Azara Putri dari SD Al Falah, serta Naufal Faruq Aldilah dari SMPN 1 Surabaya. Dua nama terakhir tampil sebagai pemanah.

Drum Band Gita Rama Shinta tampil membawakan dua lagu sambil mengiringi tamu VVIP masuk ke ruangan. Lagu pertama berjudul Surabaya Oh Surabaya dan lagu kedua berjudul I Love You Baby yang dipopulerkan oleh Frank Sinatra.

“Sebelum tampil tadi tegang. Tapi setelah tampil lega dan plong. Kemudian muncul rasa bangga karena ditonton oleh Wali Kota Surabaya, Gubernur DKI, dan tamu undangan dari seluruh dunia,” kata salah satu personel Gita Rama Shinta, Faris Alif Indiarto, saat ditemui usai tampil, Kamis, (13/09/18).

Hal yang sama juga diungkapkan Habil Prasetyo, salah satu personil Gita Rama Shinta. Menurut dia, sebelum tampil di acara UCLG Aspac 2018 ini, timnya berlatih selama tiga minggu. Ia mengaku, latihan selama tiga minggu itu untuk menghafal dua lagu yang dibawakan. Dua lagu itu, selama dua tahun ini sudah pernah dipelajari.

“Lagu ini dihafalin lagi sama menyerasikan musiknya dan tambah-tambahan visual lain,” tuturnya.

Rasa tegang juga sempat menghampiri Refalina Azara Putri dari SD Al Falah, serta Naufal Faruq Aldilah dari SMPN 1. Keduanya yang didapuk sebagai pemanah ini, khawatir meleset saat memanah balon agar meletus, sekaligus membuka banner bertuliskan 7th UCLG Aspac Congress.

“Sebelum memanah muncul rasa khawatir dan grogi kalau tidak kena balonnya. Apalagi ini dilihat banyak orang,” kata Refalina yang masih duduk di kelas 6 SD ini.

Namun, kekhawatiran tersebut tidak terbukti. Keduanya memanah dengan tepat sasaran dalam satu kali tembakan.

“Saya senang sekali bisa menembak tepat sasaran, meski tadi agak grogi karena banyak orang yang melihat,” ujar Naufal yang belajar memanah sejak kelas 3 SD. (arf)

Read More