Ingin Harumkan Nama Indonesia, Wanita Cantik Berbondong-bondong Ikuti Audisi Miss Indonesia 2019

KABARPROGRESIF.COM : (Surabaya) Setelah sukses menggelar audisi pertama di Jakarta, kini RCTI dan Yayasan Miss Indonesia menyambangi kota Surabaya.

Audisi yang digelar mulai pukul 08.00 WIB itu  dilewati oleh beberapa rangkaian tes seperti cek fisik (ukur tinggi dan berat badan), tes tertulis, wawancara hingga catwalk dan berpose didepan kamera.

"Audisi ini memang relatif ketat. Sebab kami akan mencari peserta yang tidak hanya cantik.  Tetapi juga memiliki kepribadian yang memenuhi kriteria ”MISS” yaitu: Manner, Impressive, Smart, Social," Ungkap Fajar Kurniawan selaku Produser Miss Indonesia.

Ajang Miss Indonesia 2019 kali ini tetap mengutamakan karakter Beauty With A Purpose yaitu seseorang yang tidak hanya cantik, tapi memiliki jiwa sosial, keterampilan istimewa dan mampu memberikan kontribusi positif terhadap masyarakat.

Tidak ada raut ketegangan yang timbul dari seluruh wajah peserta di kota Surabaya, dikarenakan persiapan matang yang telah mereka siapkan jauh sebelum jadwal audisi.

“Motivasi aku untuk ikutan Miss Indonesia karena aku ingin mengasah kemampuanku dibidang kecantikan terlebih khususnya untuk Indonesia” Ujar Shinta salah satu peserta audisi.

Para peserta yang lolos di audisi tiap kota akan berangkat ke Jakarta untuk menjalani karantina selama 14 hari hingga malam puncak yang akan dihadiri oleh Miss World 2018.

Melalui ajang Miss Indonesia, RCTI dan Yayasan Miss Indonesia telah melahirkan wanita-wanita yang telah mengharumkan nama Indonesia di ajang Miss World, seperti Maria Harfanti yang berhasil meraih 2nd Runner Up Miss World 2015, Natasha Mannuela yang berhasil meraih 2nd Runner Up Miss World 2016, dan Achintya Nielsen yang berhasil masuk 10 besar Miss World 2017. Di tahun ini juga Alya Nurshabrina Miss Indonesia 2018 akan mewakili Indonesia di ajang Miss World 2018 yang akan diselenggarakan Desember mendatang.

Selanjutnya, audisi Miss Indonesia 2019 juga akan diselenggarakan di kota Yogyakarta (30 September 2018), Bandung (13-14 Oktober 2018), dan akan kembali lagi digelar di Jakarta (27-28 Oktober 2018). Selain itu, Spesial City Audition juga akan digelar di lima kota, yaitu Makassar (13 September 2018), Semarang (27 September 2018), Medan (4 Oktober 2018), dan Samarinda (14 Oktober 2018). (arf)

Read More

TNI-Polri Tegaskan Netralitas pada Pemilu 2019

KABARPROGRESIF.COM : (Jakarta) Polri dan TNI melakukan tindakan netralitas dalam pelaksanaan Pemilihan Umum Serentak 2019 mendatang.

“Kita sudah melakukan langkah untuk menjamin netralitas. Saya dengan Bapak Panglima TNI (Marsekal Hadi Tjahjanto) safari di semua wilayah (netralitas), ”ujar Kapolri Jenderal (Pol) Tito Karnavian di Lapangan Silang Monas, Jakarta Pusat, Selasa (18/9/2018).

Tito mengaku, dirinya dan Panglima TNI Marsekal Hadi Tjahjanto telah memberikan arahan kepada jajaran di bawahnya untuk tetap menjaga integritas dalam Pemilu Serentak 2019.

“Beri peringatan, berikan surat-surat edaran. Bapak Panglima juga mengeluarkan banyak surat edaran, surat edaran (yang isinya) hingga detail, ”kata Tito.

Menurut Tito, ada surat yang melarang aparat untuk swafoto.

"Hanya amankan pemilu," kata dia. 

Tito mengungkapkan, pihaknya telah memiliki keputusan untuk jajaran kepolisian yang terbukti tidak netral.

"Dan kalau ada akan diberikan sanksi-sanksi sudah ada mulai tanggoran sampai berat pemecatan internal," tutur Tito. Hal yang sama disampaikan Panglima TNI Marsekal Hadi Tjahjanto.

Ia menekankan kepada jajaran TNI yang ada untuk melatih sikap netral dalam Pemilu 2019.

“TNI-Polri sama, satu komando ke bawah, namanya perintah jika ada perintah disitu."  ujarnya.

Selain itu, Hadi berusaha memberi pelayanan kepada masyarakat untuk mempelajari kinerja dari keberpihakan dalam Pemilu 2019.

"Kita meminta pertanggungan jawab kepada TNI untuk menemukan humas atau Puspen (TNI) yang pasti akan kita tanggapi dan kita tindak itu," ujar Hadi. (rio)

Read More

Menjelang Musim Hujan, Wali Kota Risma Sidak Rumah Pompa hingga Box Culvert

KABARPROGRESIF.COM : (Surabaya) Menjelang musim hujan yang diprediksi akan tinggi, membuat Wali Kota Surabaya Tri Rismaharini melakukan sidak ke beberapa lokasi, Selasa (18/9/2018). Lokasi-lokasi itu diantaranya rumah pompa Jalan Kenari, proyek Jembatan Kartini dan Box Culvert Jalan Raya Sememi.

Di rumah pompa yang berlokasi di Jalan Kenari, Wali Kota Risma langsung masuk untuk mengecek rumah pompa yang baru selesai dilakukan penambahan kapasitas pompa itu. Kapasitas rumah pompa ini, kata dia, ditambah pompa sekitar 3 m3 (kubik). Menurut dia, rumah pompa Jalan Kenari ini sangat vital. Sebab, mencakup beberapa jalan protokol di Surabaya. Diantaranya, Jalan Blauran, Embong Sawo, Gubernur Suryo dan Balai Kota.

“Jadi seluruh rumah pompa itu kita tambah kapasitas pompanya. Itu sudah hampir semua selesai (pengerjaan). Sudah 99 persen selesai,” kata Wali Kota Risma di sela-sela sidak.

Selain penambahan kapasitas pompa, Wali Kota Risma juga menyebut untuk mengindari kesan kumuh di rumah pompa itu, Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya juga mempercantik rumah pompa itu dengan mengecat warna-warni dan mural. Bahkan, saat ini rumah pompa yang tersebar di Surabaya juga sudah dilengkapi dengan genset. Tujuannya, ketika listrik padam, rumah pompa itu masih bisa dioperasikan.

“Jadi kalau listrik mati, Insya Allah kita bisa jalan. Dulu kita kalau ada listrik mati pasti trouble. Namun kita sekarang sudah ada genset. Jadi secara teori dan teknis itu sudah terpenuhi,” ujarnya.

Ia juga memastikan, untuk rumah pompa di lokasi lainnya, juga dilakukan penambahan kapasitas pompa. Setidaknya, ada 17 rumah pompa yang dilakukan penambahan kapasitas, masing-masing 3 m3 (kubik). Namun, untuk rumah pompa di Morokrembangan dan Balong 2, masing-masing ditambah 5 m3 (kubik).

“Jadi kita rata-rata nambahnya kapasitas rumah pompa itu 3 m3 (kubik), hampir di seluruh rumah pompa. Tapi yang di Morokrembangan dan Balong 2, kita nambahnya 5 m3 (kubik) baru,” terangnya.

Ia mengatakan alasan Pemkot Surabaya melakukan penambahan kapasitas pompa di masing-masing rumah pompa itu, disebabkan curah hujan yang semakin tinggi. Dulu rumah pompa tidak sampai menampung curah hujan 80 m3 (kubik). Namun sekarang, curah hujan yang mencapai tiga kali lipat, membuat rumah pompa menampung air rata-rata 290 m3 (kubik). Karena itu, pemkot kemudian melakukan penambahan kapasitas rumah pompa tersebut.

“Karena curah hujannya itu hampir tiga empat kali lipat. Kita memang persiapannya lebih di awal,” ujar perempuan berkerudung ini.

Dalam waktu dekat, Pemkot Surabaya juga bakal memiliki rumah pompa baru di Jalan Petekan. Namun, saat ini pengerjaannya masih mencapai sekitar 10 persen. Disamping penambahan kapasitas rumah pompa, Wali Kota Risma juga mengaku, peninggian tanggul laut juga menjadi salah satu prioritas utama dalam persiapan menghadapi musim penghujan.

“Jadi rumah pompa yang berbatasan dengan laut itu kita tinggikan semua, termasuk tanggulnya. Termasuk sekitaran Suramadu, Tambak Wedi. Kemudian di Wonorejo Rungkut itu kemarin kita juga tinggikan tanggul di sana,” kata dia.

Selepas dari sana, Wali Kota Risma kemudian mengarah ke Jalan Kartini. Di sana, dia meninjau sebuah saluran air yang sedang dilakukan pengerukan oleh Dinas PU Bina Marga dan Pematusan (DPUBMP). Banyak lumpur yang mengendap di saluran tersebut. Alhasil petugas pun menerjunkan dua alat berat untuk mengeruk endapan lumpur tersebut. Bahkan di lokasi ini, Wali Kota Risma juga memastikan bahwa proyek Jembatan Kartini sudah selesai dan masyarakat bisa melewati jalan tersebut.

“Hari ini sudah selesai dan ini sudah bisa kita buka. Tinggal traffic light nya. Kan ini semua juga kita dalamkan (sungainya). Makanya nanti kalau ini sudah selesai, (jalan) Pandegiling kita bisa lewatkan sini flow nya,” katanya.

Usai meninjau proyek Jembatan Kartini, kemudian ia melanjutkan kunjungannya menuju proyek Box Culvert yang ada di Jalan Raya Sememi. Menurut dia, kendala yang dihadapi saat pengerjaan proyek itu adalah kepadatan masalah arus lalu-lintas. Sehingga harus dilakukan pola buka tutup jalan (bergantian).

“Di awal-awal kita ndak bisa tutup (jalan). Terus kita koordinasikan dengan Polres Gresik, Polsek Gresik dan Polres sini (Polrestabes Surabaya). Alhamdulillah kita bisa jalan (pengerjaan),” imbuhnya.

Wali Kota Risma menambahkan, awal nyendatnya proyek itu karena masalah jalanan yang sempit. Kemudian, ia memutuskan untuk dilakukan penutupan jalan. Ia berharap proyek box culvert ini bisa selesai pada akhir Desember 2018.

“Saat ini pengerjaannya sudah mencapai 50 persen. Nanti Desember (2018) harus selesai,” pungkasnya. (arf)

Read More

Kodiklatal Gelar Supervisi Penerapan Aplikasi Simak BMN

KABARPROGRESIF.COM : (Surabaya) Komando Pembinaan Doktrin, Pendidikan dan Latihan TNI Angkatan Laut (Kodiklatal) menggelar acara supervisi penerapan aplikasi Simak BMN dan mekanisme penyusunan laporan Barang Milik Negara (BMN) Tahun 2018, yang dipusatkan di ruang Laboratorium Komputer Pusat Pendidikan Elektronika (Pusdiklek) Kesatrian Bumimoro Kodiklatal.

 Kegiatan yang berlangsung selama dua hari tersebut diikuti 12 Satker dan 39 Sub Satker dari Kodiklatal serta beberapa perwakilan dari AAL, STTAL, UPT Mabesal, Lantamal VII Kupang dan Satlinlamil Surabaya.

Asisten Logistik Kepala Staf Angkatan laut (Aslog Kasal) Laksamana Muda TNI Mulyadi, S.Pi., M.A.P. dalam amanat yang dibacakan oleh Paban VI  Simak BMN Slogal Kolonel Laut (T) Agus Santoso, S.E. menyampaikan dalam era tata kelola pemerintahan dan instansi yang kekinian yaitu transparasi dan akuntabel, diperlukan adanya pengelolaan BMN yang baik mulai dari tahap perencanaan sampai dengan penghapusan.

Pada opini BPK RI TA 2017 dimana kita mendapatkan opini WDP (Wajar Tanpa Pengecualian), Simak BMN tetap menjadi sorotan. Ada dua hal penting yaitu pencatatan aset tetap dan persediaan belum memadai dalam mendukung penyajian neraca laporan keuangan kementerian pertahanan dan TNI.

Lebih lanjut disampaikan, kurang optimalnya pelaporan yang  dilaksanakan selama ini disebabkan beberapa hal antara lain, dari sisi aplikasi ditemukan bahwa aplikasi Simak BMN versi 18.1 masih terdapat banyak permasalahan, dari sisi Sumber Daya Manusia (SDM) dimana personel dalam unit akuntasi pengguna barang baik perwira maupun operator khususnya sangat berpengaruh dalam menentukan keberhasilan penatausahaan BMN dan terlambatnya dokumen sumber yang diterima oleh operator Simak BMN sehingga Entry data tidak tepat waktu.

Beberapa materi yang disampaikan pada kegiatan tersebut antara lain tentang Penetapan Status Penggunaan (PSP), proses pelaporan dari Sub Satker ke Satker dan Rekon internal dengan Saiba, gambaran umum tentang aplikasi E-Rekon Simak, aplikasi penyusunan RKBMN, Update aplikasi dan referensi Simak BMN serta revaluasi BMN dilingkungan Kemhan/TNI Tahun 2018. (arf)

Read More

Kasus DPRD Sumut, KPK Sita Uang Rp 200 Juta

KABARPROGRESIF.COM : (Jakarta) Juru Bicara Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Febri Diansyah menuturkan, pihaknya menyita uang sebesar Rp 200 juta dari salah satu tersangka anggota DPRD Sumatera Utara (Sumut).

Penyitaan ini terkait dengan kasus dugaan suap berupa hadiah atau janji dari mantan Gubernur Provinsi Sumatera Utara Gatot Pujo Nugroho.

"Penyidik kemarin menyita uang sebesar Rp 200 juta dari salah satu tersangka Anggota DPRD Sumut," kata Febri dalam keterangan tertulisnya, Selasa (18/9/2018).

Kendati demikian, Febri tak menjelaskan lebih rinci identitas anggota DPRD Sumut tersebut.

Dalam kasus ini, KPK menetapkan 38 anggota dan mantan anggota DPRD Sumut sebagai tersangka. Mereka disangka menerima suap dari Gatot Pujo Nugroho berkisar antara Rp 300 juta sampai Rp 350 juta per orang. 

Menurut KPK, suap untuk 38 anggota DPRD Sumut itu terkait persetujuan laporan pertanggungjawaban Pemerintah Provinsi Sumatera Utara untuk Tahun Anggaran 2012-2014 oleh DPRD Sumut, Persetujuan Perubahan APBD Provinsi Sumut Tahun 2013-2014 oleh DPRD Sumut.

Kemudian, terkait pengesahan APBD tahun anggaran 2014-2015 dan penolakan penggunaan hak interpelasi anggota DPRD Sumut pada 2015. (rio)

Read More

Tiga Pilar Surabaya Bahas Persiapan Pengamanan Pemilu Serentak

KABARPROGRESIF.COM : (Surabaya) Tiga Pilar Kota Surabaya mulai mempersiapkan berbagai upaya pengamanan menjelang berlangsungnya Pemilihan Umum (Pemilu) serentak yang akan berlangsung tahun depan.

Apel rapat yang berlangsung di Mapolrestabes Surabaya itu, tak hanya dihadiri oleh pihak Pemkot Surabaya saja. Namun, rapat koordinasi pengamanan itu, juga dihadiri langsung oleh Komandan Korem (Danrem) 084/Bhaskara Jaya, Kolonel Kav M. Zulkifli, S. I. P. selasa, (18/9/2018).

Menurut Danrem, rapat itu digelar sebagai bentuk komitmen berlangsungnya Pemilu yang aman dan damai di Kota Surabaya.

Hal tersebut, kata Kolonel Zulkifli, dinilai sangat penting untuk dilakukan guna mengantisipasi terjadinya konflik horizontal, baik secara dini di tingkat Kota, Kecamatan, dan Kelurahan/Desa.

“Selama berlangsungnya pemilihan itu, kita harus bisa menciptakan suasana yang penuh dengan nuansa keakraban, kerukunan dan kekeluargaan di setiap tingkat daerah,” kata Danrem.

Selama menciptakan suasana tersebut, kata Danrem, sinergitas dan kekompakan tiga pilar, dinilai sangat penting untuk ditegakkan. Langkah itu, menurutnya, dapat dilakukan melalui berbagai cara, terutama mengoptimalkan pengelolaan pimpinan di setiap daerah.

“Upaya itu meliputi pimpinan maupun personel di tingkat bawah. Mulai dari Camat, Kepala Desa/Lurah, Babinsa hingga Bhabinkamtibmas,” tegasnya.

“Semuanya harus saling bersinergi, dan bisa mewujudkan nuansa kekeluargaan di setiap wilayah,” tambahnya. (andre)

Read More

Sepanjang tahun 2013-2017, 26 Koruptor Dicabut Hak Politiknya

KABARPROGRESIF.COM : (Jakarta) Juru Bicara Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Febri Diansyah, menuturkan, sepanjang tahun 2013-2017, pengadilan tindak pidana korupsi (tipikor) telah mencabut hak politik 26 koruptor yang terbukti terlibat dalam kasus korupsi.

"26 orang tersebut ada yang menjabat sebagai ketua umum dan pengurus parpol, anggota DPR dan DPRD, kepala daerah serta jabatan lain yang memiliki risiko publik besar jika menjadi pemimpin politik," kata Febri dalam keterangan tertulisnya, Selasa (18/9/2018).

Ia menjelaskan, pencabutan hak politik koruptor perlu dilakukan guna menekan potensi praktik-praktik korupsi ke depannya.

Menurut Febri, pencabutan hak politik baru diinisiasi oleh KPK pada periode kepemimpinan sebelumnya.

"Karena setelah diskusi dan analisis di KPK saat ini, ada risiko besar bagi publik jika terpidana dalam kasus tertentu menjabat sebagai pimpinan politik," ujarnya.

Febri menjelaskan, KPK memiliki kewenangan mengajukan tuntutan berupa pencabutan hak politik terhadap politisi yang terjerat dalam kasus korupsi.

KPK memandang politisi yang terlibat dalam kasus korupsi sudah mencederai kepercayaan publik.

"Ketika mereka melakukan korupsi dalam jabatan dan kewenangan yang dimiliki tentu saja kami pandang hal tersebut telah mencederai kepercayaan yang diberikan dalam jabatannya," kata dia.

KPK, kata Febri, berharap hukuman pencabutan hak politik bisa menjadi perhatian bersama seluruh penegak hukum baik dalam mengajukan tuntutan atau memberikan putusan di pengadilan.

"Jika memungkinkan dijadikan standar dan pembahasan di Mahkamah Agung (MA) agar menjadi pedoman bagi seluruh pengadilan Tipikor," ujarnya.

Dengan demikian, kata dia, politik bersih dan berintegritas bisa terwujud dengan baik. (rio)

Read More

Komandan Lantamal V Tinjau Satgas Hanla Latihan Armada Jaya XXXVI TA. 2018

KABARPROGRESIF.COM : (Surabaya) Komandan Pangkalan Utama TNI AL (Danlantamal) V Surabaya Laksamana Pertama TNI Edwin, S.H., meninjau langsung Pos Komando Satuan Tugas Pertahanan Laut (Posko Satgas Hanla) di Gedung Bellatrix Lantai 1 Mako Kodiklatal Morokrembangan Surabaya, Selasa (18/9).

Kedatangan Komandan Lantamal V disambut langsung oleh Wadan Lantamal V Kolonel Marinir CTO Sinaga selaku Komandan Satgas Hanla didampingi  Asops Danlantamal V selaku Wadan ST Hanla, Para Asisten ST Hanla, Para Dan UT Hanla.

Asops Danlantamal V selaku Wadan ST Hanla pada kesempatan tersebut dihadapan Komandan Lantamal V Surabaya memaparkan dan analisa tugas latihan Satgas Hanla, dalam rangka Latihan Armada Jaya XXXVI TA. 2018.

Selanjutnya Komandan Lantamal V menerima Paparan dan analisa oleh Asintel ST Hanla, Paparan dan analisa oleh Asops ST Hanla, saran, masukan dan pertimbangan dari Aspers ST Hanla serta Laporan Asintel ST Hanlan kepada Wadan ST Hanla.

Usai menerima laporan dari para Asisten Satgas Hanlan, Komandan Lantamal V menekankan kepada seluruh pelaku latihan di ST. Hanlan untuk melaksanakan latihan secara sungguh sungguh,  untuk mencapai tingkat kewaspadaan tertinggi dalam melaksanakan pertahanan pangkalan sesuai dengan tugas dan fungsi pangkalan. (arf)

Read More

Utut Adianto Dicecar 11 Pertanyaan Terkait Bupati Purbalingga

KABARPROGRESIF.COM : (Jakarta) Wakil Ketua DPR Utut Adianto selesai menjalani pemeriksaan di Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Selasa (18/9/2018).

Ia diperiksa sebagai saksi terkait kasus dugaan suap pengadaan barang dan jasa di Pemerintah Kabupaten Purbalingga, Provinsi Jawa Tengah Tahun 2017-2018.

Usai diperiksa, Utut mengaku menjawab 11 pertanyaan terkait tersangka Bupati nonaktif Purbalingga Tasdi. Menurut dia, materi pemeriksaan membahas relasinya dengan Tasdi.

"Ada 11 pertanyaan mengenai mantan kader kita Pak Tasdi, Bupati Purbalingga. Nanyain hubungan," kata Utut.

Kendati demikian, ia tak menjawab secara spesifik apakah relasi yang dimaksud secara personal atau sebagai sesama kader PDI-P.

"Bagaimana di sana di lapangan," katanya. Ia juga enggan berkomentar lebih jauh ketika ditanya soal relasinya dengan Tasdi.

"Ini kan termasuk materi, tanyakan Pak Penyidik ya," ujarnya.

 Sebagai kader PDI-P, Utut bersimpati dengan Tasdi. Menurut Utut, Tasdi sebenarnya adalah orang baik. Namun, ia melakukan kekeliruan sehingga terjerat dalam kasus korupsi.

"Memang dia orang baik, tapi ada kekeliruan jalan saja," kata Utut.

Dalam kasus ini KPK sebelumnya telah menetapkan Bupati Purbalingga Tasdi sebagai tersangka.

KPK juga menetapkan tersangka Hamdani Kosen, pengusaha alias pihak swasta yang diduga memberikan suap kepada Tasdi.

Status tersangka juga disematkan pada Librata Nababan dan Ardirawinata Nababan.

Keduanya merupakan pihak swasta yang memberikan hadiah atau janji. Tersangka lainnya dalam kasus suap Bupati Purbalingga adalah Hadi Iswanto.

HIS merupakan pegawai negeri sipil (PNS) dengan jabatan Kepala Bagian Unit Layanan Pengadaan Pemerintah Kabupaten Purbalingga yang bersama Tasdi menerima suap.

KPK Tangkap 6 Orang, Diduga Terkait Suap Proyek Tasdi diduga menerima fee Rp 100 juta dari kontraktor pemenang proyek pembangunan Purbalingga Islamic Center tahap 2 tahun 2018.

Adapun nilai total proyek itu senilai Rp 22 miliar. Diduga pemberian tersebut merupakan bagian dari commitment fee sebesar 2,5 persen dari total nilai proyek, yakni Rp 500 juta. (rio)

Read More

Kampanye Lantamal VI "Stop Kotori Laut" Sukses Memotivasi Anak-anak Jaga Kebersihan Pantai

KABARPROGRESIF.COM : (Makassar) Kampanye Stop Kotori Laut yang selalu di dengung-dengungkan Lantamal VI dan komunitas kemaritiman telah merasuki jiwa dan menumbuhkan Kecintaan akan kebersihan Laut bagi anak-anak.

Ini ditunjukkan dengan semangat gotong royong oleh anak-anak yang berasal dari kecamatan Ujung Tanah ini dalam membersihkan laut di sekitaran Pantai Jalaria Mako Lantamal VI, Senin (17/09/2018).

Anak-anak ini setiap harinya memungut sampah-sampah yang ada di sekitaran pantai Jalaria tanpa ada paksaan dan terlihat,mereka bersemangat dalam mengumpulkan sampah-sampah tersebut lewat bak sampah yang tersedia, merekapun melakukan ini semua dengan  sukarela.

"Saya senang membersihkan sampah-sampah di sini (Pantai Jalaria) karena tempat ini juga tempat bermain serta berenang saya bersama dengan teman-teman yang lain, kalau kotor khan tidak bagus dilihat, berenang pun pasti tidak nyaman", kata Udin salah satu anak SD ini.

"Stop Buang Kotori Laut", seru mereka bersamaan sembari memungut sampah yang ada.

Sampah-sampah inipun dipungut oleh mereka dan dikumpulkan di tempat bak sampah yang tersedia yang nantinya akan diambil dan dibuang ke tempat pembuangan sampah umum oleh mobil sampah. (arf)

Read More

KPK Panggil Zulkifli Hasan Terkait Kasus Adiknya

KABARPROGRESIF.COM : (Jakarta) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menjadwalkan pemeriksaan terhadap Ketua Umum Partai Amanat Nasional Zulkifli Hasan, Selasa (18/9/2018).

Ia akan diperiksa sebagai saksi dalam kasus dugaan suap pengadaan barang dan jasa di Pemerintahan Kabupaten Lampung Selatan Tahun Anggaran 2018.

Dalam kasus ini, KPK menetapkan adik Zulkifli, Zainudin Hasan, Bupati Lampung Selatan sebagai tersangka. 

Zulkifli rencananya diperiksa sebagai saksi untuk tersangka lainnya, yaitu pemilik CV 9 Naga, Gilang Ramadhan.

Zulkifli diperiksa dalam kapasitasnya sebagai Wakil Ketua Majelis Pembina Persatuan Tarbiyah Islamiyah (Perti).

"Yang bersangkutan akan diperiksa sebagai saksi untuk tersangka GR (Gilang Ramadhan)," ujar Juru Bicara KPK Febri Diansyah saat dikonfirmasi.

Dalam kasus ini, Zainudin, anggota DPRD Provinsi Lampung Agus Bhakti Nugroho dan Kepala Dinas PUPR Lampung Selatan Anjar Asmara diduga menerima suap Rp 600 juta dari pemilik CV 9 Naga, Gilang Ramadhan.

Uang itu terkait penunjukkan Gilang sebagai pelaksana proyek.

Menurut KPK, atas arahan Zainudin, Agus Bhakti mengatur proses lelang, sehingga Gilang mendapatkan 15 proyek pada tahun 2018.

Sebanyak 15 proyek di Dinas PUPR itu senilai total Rp 20 miliar. KPK menduga Gilang meminjam banyak nama perusahaan untuk setiap proyek yang dimenangkan. Meski berbeda nama perusahaan, semuanya dikendalikan oleh Gilang. (rio)

Read More

Lantamal VI Siap Dukung International Festival & Forum (F8) Tahun 2018

KABARPROGRESIF.COM : (Makassar) Wadan Lantamal VI Kolonel Marinir Rasman M.Tr (Han)  dalam hal ini mewakili Danlantamal VI Makassar Laksamana Pertama TNI Dwi Sulaksono S.H, M. Tr (Han) menerima audensi panitia Makassar International Fesvifal & Forum (F8) 2018 bertempat di Ruang Rapat Bontomarannu Mako Lantamal VI, Selasa (17/09/2018).

Acara audensi tersebut diawali dengan perkenalan para pejabat Lantamal VI oleh Wadan Lantamal VI dan perkenalan panitia Makassar International Festival & Forum (F8) oleh Kadispariwisata Kota Makassar.

Dalam kunjungan tersebut Kadispariwisata Kota Makassar Ibu Rosmayai (Panitia F8 Kota Makassar)  meminta dukungan kepada pihak Lantamal VI.  "Ini adalah kegiatan yang bertaraf internasional, segenap panitia F8 mohon dukungan dan bantuan dari pihak Lantamal VI Makassar.," katanya di hadapan Wadan Lantamal VI dan staf.

Kadispariwisata Kota Makassar menjelaskan tentang F8 secara terperinci yang merupakan singkatan dari Film, Fashion,Food & Fruit, Folk, Fine Art, Flora&Fauna, Fusion Music, Fiction Writer & Font.  Festival  internasional ini akan dilaksanakan pada hari Rabu tanggal 10 Oktober 2018 bertempat di pelataran city of Makassar, Anjungan Pantai Losari. Sekitar 23 negara sahabat akan menghadiri fertival ini.

Wadan Lantamal VI yang mendengarkan penjelasan Kadispariwisata Kota Makassar  menyatakan bahwa Lantamal VI selama ini sudah bersinergi dengan pemerintah kota Makassar dan tentu saja akan mendukung untuk menyukseskan kegiatan bertaraf internasional itu. “ Lantamal VI siap beri  dukungan demi suksesnya kegiatan F8, Apalagi ini banyak tamu dari daerah lain dan mancanegara yang akan hadir , terutama keamanan aspek laut “ kata Kolonel Marinir Rasman.

Turut hadir dalam audensi panitia F8  tersebut Aspotmar Lantamal VI Kolonel Laut (P) Suratun , Asintel Danlantamal VI Letkol Laut (KH) Fahyuddin, Kadis Penanaman modal dan PTSP Makassar Bapak Andi Bukti Djufrie. serta para perwira Spotmar Lantamal VI. (arf)

Read More