Lagi, KPK Panggil Dirut PLN Sofyan Basir Besok

KABARPROGRESIF.COM : (Jakarta) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) akan kembali memeriksa Direktur Utama PT PLN Sofyan Basir dalam penyidikan kasus dugaan suap kesepakatan kontrak kerja sama pembangunan PLTU Riau-1.

"Benar besok ada jadwal pemeriksaan terhadap Dirut PLN Sofyan Basir," kata Juru Bicara KPK Febri Diansyah saat dikonfirmasi, Kamis (27/9).

Febri mengatakan pemanggilan Sofyan kali ini untuk melengkapi berkas penyidikan mantan Menteri Sosial Idrus Marham, yang juga tersangka dalam kasus dugaan suap proyek PLTU Riau-1. Namun, Febri menolak menyebut materi pemeriksaan Sofyan besok.

Sebelumnya, Sofyan sudah diperiksa untuk tersangka mantan Wakil Ketua Komisi VII DPR Eni Maulani Saragih dan pemegang saham Blackgold Natural Recourses Limited Johannes B Kotjo


"Kalau pemeriksaan sebelumnya saksi diperiksa untuk tersangka JBK (Johannes B Kotjo) dan ESM (Eni Maulani Saragih). Kali ini untuk tersangka IM (Idrus Marham)," ujarnya.

Dalam kasus ini, KPK baru menetapkan tiga orang sebagai tersangka, yakni Eni, Kotjo, dan Idrus. Eni dan Idrus diduga bersama-sama menerima hadiah atau janji dari Kotjo. Uang itu terkait dengan proyek PLTU Riau-1 yang bakal dikerjakan perusahaan Kotjo.

Eni mengaku pernah beberapa kali bertemu dengan Direktur Utama PT PLN Sofyan Basir dan Direktur Utama PT Pertamina Nicke Widyawati, serta Direktur Pengadaan Strategis 2 PT PLN Supangkat Iwan Santoso.

Nicke saat pertemuan terjadi masih menjabat Direktur Pengadaan Strategis 1 PT PLN.

Eni mengungkapkan pertemuan itu untuk membicarakan proyek pembangunan PLTU Riau-1, agar dikerjakan oleh perusahaan Blackgold Natural Recourses Limited, yang sahamnya juga dimiliki Johannes B Kotjo.

"Kalau soal melobi, paling enggak kami memang sering ketemu. Seperti yang sudah saya jelaskan ke penyidik bahwa ada pertemuan dengan Pak Sofyan, Bu Nicke, Pak Iwan," kata Eni di Gedung KPK, Jakarta, Kamis (27/9). (rio)

Read More

Pameran Alutsista TNI 5 sampai 7 Oktober di Malang

KABARPROGRESIF.COM : (Malang) TNI Se-Malang Raya rencananya akan menggelar pameran Alutsista selama 3 hari pada tanggal 5 s.d  7 Oktober 2018 mendatang, bertempat di Lapangan Rampal Kota Malang.

Kegiatan pameran Alutsista tersebut bertujuan untuk memperkenalkan Alutsista TNI kepada masyarakat umum, khususnya yang dimiliki satuan Jajaran TNI di Malang baik TNI AD, TNI AL dan TNI AU, mulai dari bentuk fisik, karakteristik hingga fungsi dan kegunaannya.

Pameran Alutsista yang akan dibuka hari Jumat tanggal 5 Oktober 2018 dan ditutup 7 Oktober 2018 tersebut berdasarkan surat perintah Panglima TNI Nomor TR/548/2018 Tanggal 18 Mei 2018 tentang rencana pelaksanaan kegiatan pameran Alutsista TNI secara serentak di 38 kota dalam rangka HUT ke 73 TNI tahun 2018.

Kepala Dinas Operasi Lanud Abd Saleh Kolonel Pnb Reza R.R. Sastranegara, S. Sos, M, A.P. selaku koordinator acara mengatakan Pameran Alutsista tahun ini sengaja mengambil tempat di tengah kota tepatnya di Lapangan Rampal Malang.

Ini mengindikasikan bahwa TNI akan semakin lebih dekat dengan masyarakat, sehingga momen ini sangat efektif untuk menunjukkan TNI adalah bagian dari masyarakat dan berkarya bersama masyarakat.

”Pameran kali ini akan dilaksanakan secara sederhana namun dapat menyentuh hati masyarakat." ujar Kolonel Pnb Reza R.R. Sastranegara, S. Sos., M., AP.

Selain itu agar masyarakat tumbuh rasa kebanggaan dan rasa memiliki terhadap TNI, serta meningkatkan semangat juang dan Nasionalisme. Menurutnya, dalam pameran kali ini, TNI AD selain menampilkan Alutsista berupa MPCV, Atlas, Meriem RH, MCP, Astros, Thank Anoa, Thank Scorpion, Thank Stormer, Mobil Zihandak, Alsus Zihandak, CBRN.

Untuk persenjataan meliputi SMR, Canon Scorpion 90 mm, SO 12,7 mm, SO 7,62 mm, SS2V5 Pistol P1, juga Bela Diri Yongmodo, Double Stick (Ruyung). Untuk TNI AL berupa sejata ringan seperti AGL, NTW, Black Arrow, SMR : M 60, GPMG, Sniper berupa SG. 550, AW, SPR, Stiyer, GALATZ serta Pistol P.228, glock 17, P. 226, Munisi Cal 40 mm Link, Para : Para Static dan Free Fall

Sementara TNI AU akan menampilkan Static Show : C-212 Casa Aviocar, EMB-314 Super Tucano, C-130 B/H Hercules, EC-120 Colibri, Amunisi: Bom MK-81 Dummy, Roket FFAR, Peluru 12.7 mm, Persenjataan, antara lain: MO 60, MO 81, AW 50, SPR-1, Sniper AX, GPMG, Minimi kal 7,62mm, SS2-V4, Pistol Glock dan pistol G-2 Elite. C-130 B/H / Terjun Free Fall, C-212 / Helly Box/SSDS, EMB-314 / SIM SUL, Flypast Seluruh Pesawat, Atraksi Terjun Payung Pasukan TNI. tegas Kolonel Pnb Reza R.R. Sastranegara.

Pameran Alutsista yang dimeriahkan “Bazar dan Pasar Rakyat” dari UMKM, Dinas Pasar Kota Malang tersebut didukung oleh 20 satuan TNI yang ada di Kota Malang.

Untuk TNI AD yang tergabung dalam pameran antara lain Brigif PR 18/SEY/2 Kostrad, Yonif PR 502/UY/2 Kostrad, Yon Armed 1/Roket/AY/1/2 Kostrad, Yon Arhanud 2/ABW/2 Kostrad, Yon Kes 2/YBH/2 Kostrad, Yon Bekang 2/MWJ/2 Kostrad, Den PAL Divif 2 Kostrad, Den POM Divif 2 Kostrad, Den HUB Divif 2 Kostrad, Yon ZIPUR 5 & 10, Yon KAV 3, Yonif 512. dan untuk AL dari Lanal Malang.

Sementara untuk TNI AU, Lanud Abd Saleh melibatkan Skadron Udara 4, Skadron Udara 21, Skadron Udara 32, Skadron Teknik 022, dan Depo Pemeliharaan 30, serta Detasemen Matra 2 Paskhas, dan Yonko 464 Paskhas. (andre)

Read More

Wali Kota Risma Ajak Negara-negara Dunia Berkolaborasi Amankan Perubahan Iklim

KABARPROGRESIF.COM : (Surabaya) Wali Kota Surabaya Tri Rismaharini diundang Presiden Perancis Emmanuel Macron untuk menjadi pembicara di forum One Planet Summit yang digelar di New York, Kamis (27/9/2018). Di forum dunia yang sangat terbatas itu, Wali Kota Risma merupakan satu-satunya kepala daerah yang menjadi pembicara, karena forum itu dihadiri level presiden atau perdana menteri.

Di forum yang mengangkat topik perubahan iklim itu, Wali Kota Risma mengajak berbagai perwakilan negara di dunia untuk bekerjasama dan berkolaborasi mengamankan dunia dari perubahan iklim, termasuk pula untuk memenuhi tujuan Perjanjian Paris yang merupakan upaya global dalam mengatasi dampak dari perubahan iklim di dunia.

“Hanya dengan bekerjasama kita dapat membuat kemajuan yang signifikan, mengamankan dunia dari perubahan iklim dan bisa memenuhi tujuan Perjanjian Paris. Kongres ini menciptakan ruang untuk berkolaborasi, sehingga kami berharap dapat bekerjasama untuk mengatasi tantangan perubahan iklim secara bersama-sama,” kata Wali Kota Risma dalam paparannya.

Menurut Wali Kota Risma, kolaborasi itu sudah diterapkan di Kota Surabaya untuk menjamin keamanan perubahan iklim di tingkat lokal. Hasilnya, saat ini Kota Surabaya sudah berhasil menurunkan suhunya 2 derajat celcius. Hal itu bisa dicapai setelah Pemkot Surabaya menciptakan 45 hektar hutan kota, 35 hektar median hijau, dan 420 taman kota yang totalnya sekitar 133 hektar ruang hijau.

“Karena kami sadar bahwa keuangan kami terbatas, maka kami lebih memanfaatkan kekuatan alam dan masyarakat Surabaya. Inilah kekuatan kami,” tegasnya.

Wali Kota Risma juga mengaku memiliki konsep yang sangat populer di Kota Surabaya, yaitu Reduce, Reuse, Recycle. Konsep ini telah membantu mengubah pola pikir warga dan membuat semua orang ingin menjadi bagian dalam membuat Kota Surabaya lebih hijau, lebih bersih dan lebih sehat.

Salah satu contohnya adalah banyak warga di kampung-kampung Surabaya mendirikan Bank Sampah di lingkungannya masing-masing. Untuk mengapresiasi itu, Pemkot Surabaya menggelar festival “bebas dari sampah”.

Dalam acara itu, semua peserta mengenakan pakaian dari bahan daur ulang sampah.

“Kami juga memiliki Suroboyo Bus yang merupakan bus pertama yang membayar dengan botol plastik. Jadi, ini tidak hanya mendorong orang untuk berpindah dari angkutan pribadi ke angkutan umum, tapi juga untuk membantu upaya pengelolaan sampah dan daur ulang kami di Surabaya, sehingga kami dapat mengurangi 10% dari limbah yang dibuang ke TPA setiap tahun,” ujarnya.

Wali Kota perempaun pertama di Kota Surabaya itu juga menjelaskan Surabaya terus mengembangkan pemanfaatan solar cell, mengimplementasikan proyek limbah ke energi tenaga listrik di TPA, mengkonversi bahan bakar fosil menjadi gas, dan menerapkan kebijakan di Green Building.

“Proyek revitalisasi sungai juga dilakukan dengan mengubah daerah kumuh di sepanjang tepi sungai menjadi ruang hijau dan taman tematik untuk mempertahankan fungsi sungai,” kata dia.

Dengan berbagai upaya itu, maka saat ini warga Surabaya bisa menikmati pengurangan konsumsi energi, indeks kualitas udara menjadi lebih baik, penurunan tingkat penyakit dan kemiskinan, serta pengurangan banjir yang signifikan.

“Itulah keberhasilan implementasi kebijakan iklim di tingkat lokal, yaitu Kota Surabaya,” pungkasnya. (arf)

Read More

Ungkap keberadaan Bos Lippo Eddy Sindoro, Besok, KPK Periksa Pengacara Lucas

KABARPROGRESIF.COM : (Jakarta) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK)  telah melayangkan surat panggilan pemeriksaan untuk advokat Lucas dalam kasus dugaan suap yang menjerat bekas Bos Lippo Group Eddy Sindoro. Pemeriksaan terhadap Lucas bakal dilakukan besok, Jumat (28/9).

"Surat untuk Lucas sebagai saksi sudah dikirim penyidik ​​ke rumah dan kantor. Dijadwalkan besok," kata Juru Bicara KPK Febri Diansyah, Kamis (27/9).

Febri mengatakan pemanggilan Lucas ini untuk menginformasikan beberapa hal terkait Eddy. Lucas diduga mengetahui posisi Eddy yang Melarikan diri ke luar negeri sejak dua tahun silam.

" Perlu diklarifikasi yang terkait sepengetahuan mereka tentang masalah tersangka ES (Eddy Sindoro-red) di luar negeri, termasuk yang tahu pemindahan tenaga ES itu," ujarnya.

Lucas sendiri telah dicegah ke Luar negeri. Selain Lucas ada juga seorang swasta bernama Dina Soraya.

Pencegahan kedua orang ini berlaku untuk enam bulan ke depan sejak 18 September 2018.

"Ketika KPK melakukan pelarangan ke luar negeri terhadap tersangka atau saksi, sesuai UU, tentu saja hal-hal yang karena yang ada dalam masalah dengan perkara," kata Febri.

KPK pun sudah meminta Eddy Sindoro agar kooperatif dalam kasus dugaan suap kepada mantan Panitera Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Pusat, Edy Nasution.

Eddy Sindoro memberikan dana pendidikan kepada para anggota Lippo Group.

KPK menetapkan Eddy Sindoro sebagai tersangka suap untuk mantan Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, Edy Nasution, pada akhir tahun 2016. Eddy Sindoro diduga memberikan kepada Eddy Nasution terkait dengan banyak perkara yang disebutkan dengan Lippo Group.

Belakangan Eddy Sindoro telah berada di luar negeri sebelum ditetapkan sebagai tersangka oleh penyidik ​​lembaga antirasuah itu.

Dalam proses penyidikan, KPK telah menahan mantan Sekretaris Utama (MA) Nurhahadi Abdurrachman dalam kasus dugaan suap ini. (rio)

Read More

Brigif Raider 9 Kostrad Napak Tilas Menyambut HUT ke-73 TNI

KABARPROGRESIF.COM : (Jember) Dalam rangka menyambut HUT ke-73 TNI tahun 2018, Brigif Raider 9 Kostrad menyelenggarakan napak tilas yang di ikuti prajurit satuan jajarannya, pada Selasa 25-9-2018 bertempat di Markas Komando Brigif Raider 9 Kostrad, Jember.

Sebanyak 850 orang prajurit Satjar Brigif Raider 9 Kostrad terdiri dari Yonif Raider 509 Kostrad, Yonif Raider 514 Kostrad dan Yonif Raider 515 kostrad mengikuti napak tilas tersebut.

Jumlah peserta yang mengikuti napak tilas ini berjumlah 10 regu terdiri dari 10 orang tiap regunya dari setiap satuan Jajaran Brigif Raider 9 Kostrad. Sebagai titik start masing-masing satuan berbeda dengan jarak tempuh 20 Km, finish di lapangan Mako Brigif Raider 9 Kostrad, Jember.

Acara napak tilas yang dibuka langsung oleh Danbrigif Raider 9 Kostrad Kolonel Inf Robby Suryadi, S.Sos. tersebut mengambil tema “Dengan Napak Tilas Kita Bisa Menghargai Perjuangan Para Pahlawan Yang Mendahului kita”.

Danbrigif Raider 9 Kostrad mengatakan, bahwa kegiatan napak tilas ini merupakan kegiatan untuk memperingati HUT ke-73 TNI serta mengingat kembali tradisi jajaran Brigade Infanteri 9 Dharaka Yudha Kostrad dan sekaligus untuk menguji ketahanan fisik prajurit Kostrad agar kondisi fisik tetap prima sehingga para prajurit mampu melaksanakan tugasnya dengan baik dan dapat mendukung kesiapan oprasional satuan.

Acara napak tilas tahun 2018 kali ini dilaksanakan secara serentak di jajaran Brigif Raider 9 Kostrad. Start dimulai pukul 22.00 WIB dan finish pada Pukul 04.00 WIB. Kegiatan berlanjut dengan Sholat Subuh berjamaah, pembacaan Asmaul Husna dan Kultum.

Diakhir kegiatan napak tilas seluruh prajurit berkumpul melaksanakan makan pagi bersama (ramah tamah) dan panggung prajurit. (Penkostrad/andre)

Read More

Gaji ke-13 Tak Segera Dicairkan, DPRD Khawatir Pemkot Surabaya Terima Sangsi dari Pusat

KABARPROGRESIF.COM : (Surabaya) Keinginan legislator di jalan Yos Sudarso Surabaya agar Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya segera mencairkan gaji ke-13 bagi Aparatur Sipil Negara (ASN) di Lingkungan Pemkot Surabaya hanya hitungan hari pasca dikeluarkannya rekomendasi pencairan, Senin(24/9/2018) lalu nampaknya sia-sia.

Ini lantaran, Wali kota Surabaya Tri Rismaharini masih melakukan agenda kunjungan kerja ke luar negeri dan tak bisa menandatangani pencairan gaji ASN ke-13 tersebut.

Namun hal tersebut bagi sejumlah anggota DPRD Surabaya bukan suatu masalah yang dianggap pelik apalagi harus menunggu Walikota Tri  Rismaharini kembali ke Surabaya, sebab masih ada jalan keluar yakni dengan mendelegasikan kepada Wakil Wali kota untuk mencairkan gaji ASN ke-13 tersebut.

“Sebenarnya ini harus pendelagasian. Kalau mekanismenya itu sudah selesai wali kota mendelegasikan kepada wakil wali kota untuk menandatangani proses pencairan gaji ke 13 tersebut,” ujar Wakil Ketua DPRD Surabaya, Masduki Toha digedung DPRD Surabaya, Kamis(27/9/2018).

Masduki menyarankan dengan memberi pelimpahan delegasi atas wewenang pencairan gaji ke-13 ke Wakilnya dinilai sangat memungkinkan. Mengingat, Wakil Wali kota sudah turut rapat pengesahan penetapan KUAPPAS nota keuangan dan menandatanganinya.

“Itu semua sah, kok,” tegasnya.

Menurut Politisi dari Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) ini mengatakan, rekomendasi Paripurna DPRD Kota Surabaya untuk pencairan gaji ke-13 merupakan itikad baik yang harus segera direspon oleh Pemkot Surabaya dengan memproses pencairannya.

“Saya berharap Pemkot konsisten mengawal bagaimana gaji ke 13 ini bisa cair. Kami DPRD sudah bersusah payah menggelar rapat dadakan diparipurna hingga menghasilkan surat keputusan yang seharusnya tidak perlu keluar,” tandasnya.

Pernyataan sama juga disampaikan oleh Baktiono anggota komIsi B DPRD kota Surabaya dari fraksi PDI Perjuangan.

Menurut Baktiono, gaji ke-13 merupakan hak 14.400 ASN dilingkungan Pemkot Surabaya yang harus di bayarkan oleh Pemkot Surabaya.

Baktiono menjelaskan, hanya Pemkot Surabaya yang belum membayarkan kewajibannya, karena berdalih adanya revisi Peraturan Presiden (Perpres) nomer 19 tahun 2018, tentang pengucuran gaji ke-13 dan gaji ke-14 yang harus di tambah dengan tunjangan lain.

“Gaji ke 13 ini sudah ada perintah presiden, menteri melalui surat-surat keputusan. Jadi seluruh kabupaten kota di indonesia ini sudah mencairkan,” ujarnya.

Ia menilai kekuatan anggaran APBD sebenarnya sangat mampu untuk membayar gaji ke 13 yang ditaksir sekitar Rp. 60 milliar.

“Surabaya cukup mampu. Bahkan terlalu bisa, dari selisih penggunanaan anggaran saja sudah cukup, dari penghematan anggaran juga sudah cukup,” paparnya.

Anggota legislatif 4 periode ini khawatir, apabila Pemkot tak kunjung segera mencairkan gaji ke-13, maka Pemerintah pusat akan menjatuhi sanksi berupa penahanan Dana Alokasi Umum(DAU), bahkan sampai pemangkasan anggaran.

“Sanksinya bisa berupa sanksi administratif, sanksi keuangan sampai penahanan dan pengurangan DAU dari pemerintah pusat,” pungkasnya.(d-one/arf)

Read More

Direktorat Latihan Bakamla Latihan Menembak di Ambon

KABARPROGRESIF.COM : (Ambon) Riuh suara tembakan senjata api terdengar di Dusun Telaga Kodok. Pasalnya Direktorat Bakamla RI sedang menggelar latihan menembak bagi personel di jajaran Zona Maritim Timur, pada Rabu 26-9-2028 di Lapangan Tembak Lantamal IX, Dusun Telaga Kodok, Kec. Leihitu, Kab. Maluku Tengah, Ambon.

Latihan Menembak di Zona Maritim Timur ini merupakan latihan menembak yang ketiga kalinya diselenggarakan di tahun ini. Kegiatan ini diikuti oleh personel Kantor Kamla Zona Maritim Timur, Stasiun Pemantauan Keamanan dan Keselamatan Laut (SPKKL) di wilayah Zona Maritim Timur, dan Pangkalan Kapal Zona Maritim Timur.

Total peserta mencapai 30 orang, kegiatan ini diikuti dengan antusiasme tinggi oleh para pesertanya. Materi pelatihan yang diberikan seputar pengenalan dasar terhadap senjata yang digunakan, teori menembak, perlakuan terhadap senjata, dan sikap menembak.

Tidak hanya itu, praktik menembak cepat dan lambat jarak 50 meter, dan 100 meter juga dilakukan untuk mengasah kemampuan personel. Sebelumnya, kegiatan ini resmi dibuka oleh Direktur Latihan Bakamla RI Brigjen TNI Suwarno, S.IP.

Pada sambutan pembukaannya, Direktur Latihan menyampaikan harapannya bahwa pelatihan ini dapat membangun kepercayaan diri, kemampuan fisik dan mental yang baik, serta dapat meningkatkan dan mengembangkan pengetahuan, keterampilan, sikap, kemampuan dan kecakapan personel Bakamla RI dalam pengunaan senjata.

Brigjen TNI Suwarno, S.IP. juga menambahkan agar keterampilan dan kemampuan para peserta yang diperoleh selama pelatihan ini tidak berhenti dengan selesainya pelatihan ini. Pengembangan diri harus terus dilakukan untuk kepentingan pribadi dan dapat memberikan bermanfaat bagi instansi, bangsa dan negara.

Turut hadir dalam kegiatan ini Kepala Kantor Kamla Zona Maritim Timur Vetty V. Salakay, S.H., M.Si., beserta jajarannya, Komandan Lantamal IX Ambon Laksma TNI Antongan Simatupang, dan Kepala Pangkalan Kapal Zona Maritim Timur Letkol Laut (P) Saekhul Anwar, S.I.P. (Humas Bakamla RI/andre)

Read More

Dewan Sorot Layanan RSUD Dr Soewandhie yang Remehkan Pasien BPJS

KABARPROGRESIF.COM : (Surabaya) Anggota Komisi D DPRD Kota Surabaya Reni Astuti sangat menyesalkan kejadian di RSUD Dr Soewandhie, di mana salah satu pasien yang hendak berobat ke rumah sakit tersebut tidak dilayani secara maksimal.

Seperti yang terjadi pada Sabtu (22/9), pasien bernama Suparto (63) warga Jl Kapas Baru gg X No 87 yang kesehariannya sebagai pengayuh bentor alias becak motor harus merenggang nyawa saat tiba di ruang IGD RSUD Dr Soewandhie (Tambak Rejo) Surabaya.

Karena pada waktu itu bertepatan hari libur nasional pada Selasa (11/9), maka pasien diperiksakan ke IGD RSUD Dr Soewandhie.

Selama pemeriksaan pasien, ditangani oleh salah satu petugas IGD bernama dr D Pratama. Dia memberikan ketegasan bahwa pasien tidak kritis.

Penilaian dr D Pratama bahwa pasien masih tergolong sadar saat diajak komunikasi. Karena itu salah satu tenaga medis IGD RSUD Dr Soewandhie menyimpulkan pasien BPJS tidak kritis.

”Dari kejadian di atas tadi, saya sangat menyesalkan mengapa pihak rumah sakit tidak segera menangani pasien secepat mungkin, tanpa harus membedakan tahap kritis atau tidak,” ujar Reni Astuti kepada wartawan di gedung DPRD Kota Surabaya, Kamis (27/9).

Ia menambahkan, padahal di setiap layanan di RSUD Dr Soewandhie ada pengumuman yang sangat jelas yaitu, Layanan Kesehatan RSUD Dr Soewandhie Tidak Membedakan pasien BPJS atau SKTM.

”Yang membedakan hanya pasien status darurat atau tidak. Tapi mengapa hal ini harus terjadi kembali di RSUD Dr Soewandhie,” kata Reni.

Jadi dari pengumuman tersebut saja sudah jelas tidak ada perbedaan pasien kaya atau miskin. Dirinya juga menambahkan, RSUD Dr Soewandhie seharusnya tidak boleh ada perbedaan layanan, antara pasien yang mampu dan yang kurang mampu.

Dengan kejadian pasien bernama Soeparto, warga Kapas Baru, pihak rumah sakit Soewandi harus menjelaskan ke publik terkait kejadian Sabtu lalu.

Reni Astuti kembali menegaskan, RSUD Dr Soewandhie adalah rumah sakit yang dibiayai oleh APBD Kota Surabaya, seharusnya RS tidak boleh membedakan layanan karena status pasien.

”Malah bukan sebaliknya, dengan alasan pasien tidak kritis maka lambat pelayanan medisnya. Padahal pihak keluarga Soeparto sudah mengatakan kalo orangtuanya kritis,” terang Reni.

Dengan kejadian tersebut, pihak RSUD Dr Soewandi harus mengklarifikasi ke keluarga pasien, jika memang tidak menyalahi prosedural maka klarifikasi ke publik harus segera dilakukan oleh manajemen RSUD Dr Soewandhie. (*/arf)

Read More

Latihan Pertahanan Pangkalan Lanal Kota Baru Daratkan Helikopter

KABARPROGRESIF.COM : (Kota Baru, Kalsel) Marine Traffic MCC Lanal Kotabaru telah dapat mengindentifikasi adanya Kapal mencurigakan, yang diduga menerbangkan helly tanpa izin disekitar utara Wilker Lanal Kotabaru. Atas dasar hal tersebut, sesegera mungkin Komandan Lanal Kotabaru Letkol Laut (E) Joko Andriyanto, S.T., M.Tr.Hanla, memerintahkan jajarannya untuk melaksanakan pertahanan pangkalan.

Setelah didahului dengan adanya rapat koordinasi Komandan Lanal Kotabaru beserta staf, Prajurit Lanal Kotabaru juga dengan cepat menempati Pos Tempurnya. Kemudian, pesawat lawan pun mulai berputar-putar di angkasa Mako Lanal Kotabaru.

Beberapa jam berlalu, pesawat mulai menjatuhkan bom di gudang Kaporlap Lanal Kotabaru yang mengakibatkan kebakaran hingga timbul adanya 1 orang korban luka parah.

Korban merupakan Prajurit Lanal Kotabaru a.n. Kopda Mer Suliwa. Karena tidak ada Rumah Sakit terdekat yang dapat melakukan pertolongan, maka Lanal Kotabaru meminta bantuan udara dalam hal ini Helikopter untuk evakuasi korban ke Rumah Sakit Ulin di Banjarmasin.

Aksi penyelamatan dan pertahanan pangkalan berjalan lancar dan aman, demikian adalah juga merupakan skenario kegiatan penilaian Lanal Teladan di Lanal Kotabaru. (arf)

Read More

Peraturan Baru BPJS Kesehatan Dianggap Memperlambat Pelayanan Medis

KABARPROGRESIF.COM : (Surabaya_Peraturan Direktur Jaminan Pelayanan (Perdirjampel) Nomor No 4 Tahun 2018 yang diterapkan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan mengenai layanan pengobatan berjenjang atau rujukan berobat menuai berbagai penolakan.

Kali ini, Ikatan Dokter Indonesia (IDI) Kota Surabaya menilai, peraturan baru tersebut dianggap memperlambat pelayanan medis.

Ketua Ikatan Dokter Indonesia (IDI) Kota Surabaya Brahmana Askandar mengatakan, Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan tidak seharusnya menetapkan aturan baru tersebut. Karena, ia menilai kualitas pelayanan medis yang tersebar di Kota Surabaya masih belum merata.

"Kami menolak peraturan baru itu. Ini kan prosesnya harus berjenjang, dan rumah sakit di Surabaya masih belum merata," kata Brahmana, Kamis, (27/09/18).

Diketahui, Perdirjampel BPJS Kesehatan No 4 tahun 2018 yang baru saja diterbitkan itu mengatur tentang warga pengguna BPJS tidak bisa lagi meminta rujukan ke rumah sakit yang terdekat dengan tempat tinggalnya. Namun, harus dimulai dari jenjang Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP) atau rumah sakit tipe D. Jika tidak mampu, kemudian bisa dirujuk ke rumah sakit tipe C, B dan A.

Sementara itu, kata dia, jumlah rumah sakit di Surabaya yang telah ikut BPJS sebanyak 48 dan lokasinya belum merata. Rinciannya yakni, 9 rumah sakit tipe D, 13 rumah sakit tipe C, 10 rumah sakit tipe B dan 3 rumah sakit tipe A. Sedangkan, untuk rumah sakit khusus, ada 6 terbagi tipe B, C, dan D.

“Seperti rumah sakit tipe D lokasinya kan belum tersebar di Surabaya. Sehingga hal itu dapat berimbas memperlambat pelayanan medis. Otomatis kualitas pelayanan medis akan menurun,” ujarnya.

Di sisi lain, peraturan baru itu bertentangan dengan UU No 36 Tahun 2016 pasal 5 tentang kesehatan. Dalam ayat pertama disebutkan bahwa setiap orang berhak dalam memperoleh akses atas sumber daya di bidang kesehatan. Kedua, Setiap orang berhak memperoleh pelayanan kesehatan yang aman bermutu dan terjangkau. Dan ketiga, setiap orang juga berhak secara mandiri dan bertanggung jawab menentukan sendiri pelayanan kesehatan yang diperlukan bagi dirinya.

Menanggapi hal tersebut, Brahmana mengaku, pihaknya telah melakukan koordinasi dengan Dinas Kesehatan (Dinkes) Kota Surabaya dan Persatuan Rumah Sakit Indonesia (Persi) untuk melakukan penolakan. Pihaknya berharap agar BPJS Kesehatan kembali merevisi peraturan baru tersebut.

“Kami berharap pihak BPJS Kesehatan bisa meninjau ulang peraturan baru itu,” tegasnya.

Brahmana menambahkan Perdirjampel No 4 tahun 2018 bisa diaplikasikan di Surabaya, jika sarana prasarana, lokasi, dan kemampuan pada pelayanan kesehatan medis di Kota Surabaya dianggap sudah merata.

“Jika pelayanan medis di Surabaya sudah merata, baru bisa diterapkan peraturan tersebut,” tandasnya.

Sebelumnya, Kepala Dinas Kesehatan (Dinkes) Kota Surabaya, Febria Rahmanita mengaku bahwa Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya telah melayangkan surat kepada Kementerian Kesehatan dan Direktur Utama BPJS agar meninjau ulang mekanisme pelayanan pengobatan berjenjang. Pasalnya, prosedur baru tersebut membebani masyarakat dan rumah sakit.

“Surabaya sudah merasakan dampak dari peraturan baru itu. Makanya kami membuat surat ke Kemenkes dan Dirut BPJS yang isinya meminta agar peraturan itu ditinjau ulang,” kata Febria.

Febria mengungkapkan setiap hari jumlah pasien yang berobat di puskesmas sekitar 100 – 400 pasien. Jika dirata-rata tiap hari ada 200 pasien yang berobat di 63 puskesmas di Surabaya, itu artinya sekitar 12 ribu hingga 24 ribu pasien yang membutuhkan pelayanan di fasilitas kesehatan di tipe D.

“Kami khawatir dengan jumlah yang relatif besar tersebut, tak mampu dilayani oleh rumah sakit tipe D. Pasalnya, di rumah sakit tersebut, jumlah tenaga dokter dan jenis pelayanannya juga terbatas,” tutupnya. (arf)

Read More

Pangdam Iskandar Muda Kunjungi Satgas Pamtas Pulau Rondo

KABARPROGRESIF.COM : (Sabang) Panglima Komando Daerah Militer  Iskandar Muda (IM), Mayjen TNI Teguh Indratmoko mengunjungi Pos Satuan Tugas Pengamanan Pulau Terluar pada Senin 24-9-2018 di Pulau Rondo, Kabupaten Kota Sabang, Provinsi Aceh.

Kunjungan Mayjen TNI Teguh Indratmoko ke salah satu pulau terluar Indonesia tersebut, merupakan kunjungan yang diprioritaskan sejak ia menjabat sebagai Pangdam Iskandar Muda .

Dalam kunjungannya, Pangdam Mayjen TNI Teguh Indratmoko melihat langsung beberapa fasilitas yang ada di Pos Satgaspam Pulau Terluar ini, selaligus melakukan pengecekan terhadap barak, gudang senjata, pos tinjau, dapur, dan kamar mandi bagi pasukan Satgas.

Usai peninjauan, dilanjutkan dengan pengarahan kepada para prajurit TNI AL dan TNI AD yang bertugas di Pulau Rondo. Dalam pengarahannya Pangdam IM Mayjen TNI Teguh Indratmoko meminta kepada prajurit Satgas agar menjalankan tugas dengan penuh rasa tanggung jawab.

“Prajurit yang bertugas hendaknya bisa menjalankan tugas dengan penuh rasa tanggung jawab, walaupun dalam pelaksaannya tentunya mengalami kendala, dengan mencari solusi untuk mengatasi kendala tersebut,” kata Pangdam IM.

Terkait dengan kendala air bersih di pulau Rondo, Pangdam IM Mayjen TNI Teguh Indratmoko meminta kepada prajuritnya dapat memanfaatkan waktu kosong untuk mencari tempat atau wilayah yang memungkinkan terdapat sumber air bersih.

“Sehingga sewaktu-waktu ada bantuan berupa pengeboran air dapat segera dilaksanakan, karena sudah diadakan survei,” kata Mayjen TNI Teguh Indratmoko. Pangdam juga berpesan agar para prajurit Satgaspam Pulau Terluar ini selalu menjaga kekompakan dalam melaksanakan tugas, selaligus menjaga kesehatannya.
.
“Jaga selalu kesehatan, dengan memanfaatkan fasilitas olah raga yang ada,” pesan Mayjen TNI Teguh Indratmoko . Turut mendampingi Pangdam IM dalam kunjungan tersebut, Kepala Kelompok Staf Ahli Pangdam IM, Komandan Resimen Induk Kodam  IM, Asisten Operasi dan Asisten Logistik Kasdam IM.

Untuk diketahui, Pulau Rondo adalah salah satu pulau terluar bagian wilayah Aceh, yang terletak di ujung Barat Nusantara, dengan luas wilayah 42 hektar. Pulau Rondo termasuk wilayah Kecamatan Sukakarya, Kota Sabang yang berjarak sekitar 15 mil laut dari Kota Sabang.

Pulau yang berbatasan dengan Pulau Nikobar, India ini, sekarang dijaga oleh TNI, yakni 24 prajurit Marinir TNI AL dari Yon Mar Kavaf, Cilandak, Jakarta dan 10 prajurit Yonif 116/GS, Meulaboh, Aceh Barat. (andre)

Read More

Dukung Pemberantasan Narkoba, Pegawai Kejari Tanjung Perak Jalani Tes Urine

KABARPROGRESIF.COM : (Surabaya) Diam-diam Kejaksaan Negeri  (Kejari) Tanjung Perak melakukan tes pemeriksaan urine terhadap seluruh pegawainya secara mendadak, Kamis (27/9/2018).

Alhasil dalam pemeriksaan tes urine yang dilakukan oleh Badan Narkotika Nasional (BNN) Kota Surabaya di aula Kejari Tanjung Perak, tidak ditemukan adanya pegawai Kejari Tanjung Perak yang menggunakan Narkotika.

" Tidak ada yang menggunakan (Narkoba-red), dari 46 Pegawai (Jaksa dan TU-red) dan 21 orang honorer. Hanya 3 orang ijin tidak masuk kantor." Kata Kajari Tanjung Perak, Rachmad Supriady, SH. MH melalui Kasi Intel, Lingga Nuarie, SH.MH.

Meski dalam tes urine kali ini tidak ditemukan adanya pegawai Kejari Tanjung Perak yang terbukti menggunakan bahan terlarang tersebut, lanjut Lingga, pihaknya tak akan berhenti untuk melakukan tes urine dadakan di lain waktu.

" Tetap akan kita lakukan lagi, ini menunjukkan bila Kejari Tanjung Perak berkomitmen bahkan mendukung pemberantasan dan penyalahgunaan narkoba." Tegas Lingga Nuarie, SH.MH. (arf)

Read More