KPK Jadwalkan Periksa Mantan Wakil Ketua PN Medan yang Dimutasi ke MA

KABARPROGRESIF.COM : (Jakarta) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menjadwalkan pemeriksaan terhadap hakim pada Badan Peradilan Umum Mahkamah Agung Wahyu Prasetyo Wibowo, Kamis (27/9/2018).

Wahyu akan diperiksa terkait kasus dugaan suap hakim di Pengadilan Negeri Medan.

"Akan diperiksa untuk tersangka HS," ujar Juru Bicara KPK Febri Diansyah saat dikonformasi, Kamis.

Menurut Febri, Wahyu akan diperiksa sebagai saksi untuk tersangka Hadi Setiawan.

Selain Wahyu, penyidik juga memanggil panitera muda pada Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Medan, Ahmad Riyadh. Wahyu sebelumnya adalah Wakil Ketua PN Medan.

Dia dimutasi tak lama setelah ditangkap dalam rangkaian operasi tangkap tangan yang dilakukan KPK.

Dalam penangkapan tersebut, KPK mengamankan empat hakim, masing-masing Ketua PN Medan Marsudin Nainggolan dan Wakil Ketua Wahyu Prasetyo Wibowo, serta hakim ad hoc Sontan Merauke Sinaga dan Merry Purba.

Kemudian, seorang Panitera Pengganti Helpandi bersama dua pihak swasta yang turut jadi tersangka yaitu Tamin Sukardi dan Hadi Setiawan.

Namun, hanya Merry dan Helpandi yang ditahan KPK. Baca juga: Dugaan Suap Hakim, KPK Periksa Wakil Ketua PN Medan Merry dan Helpandi diduga menerima suap 280.000 dollar Singapura atau Rp 3 miliar lebih.

Suap yang diberikan kepada Merry diduga untuk memengaruhi putusan hakim kasus korupsi dengan terpidana Tamin Sukardi.

Pada sidang putusan yang digelar Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Medan, Senin (27/8/2018),

Tamin Sukardi divonis 6 tahun penjara, denda Rp 500 juta, subsidair 6 bulan penjara dan membayar uang pengganti Rp 132 miliar lebih.

Vonis ini lebih rendah dari tuntutan jaksa, yakni 10 tahun penjara dan denda Rp 500 juta subsider 6 bulan penjara dan uang pengganti Rp 132 miliar lebih. (rio)

Read More

Danlantamal VI Buka Acara Olahraga Bersama Dan Fun Driving

KABARPROGRESIF.COM : (Makassar) Komandan Pangkalan Utama TNI AL VI (Danlantamal VI) Makassar Laksamana Pertama TNI Dwi Sulaksono S.H, M.Tr (Han) membuka acara  Olahraga Bersama dan Fun Driving  main  bersama mitra kerja bertempat di dermaga layang Mako Lantamal VI. Kamis (27/09/2018).

Acara diawali dengan senam aerobik yang diikuti seluruh personel Lantamal VI, pegolfer serta para undangan dan dilanjutkan dengan pembukaan  main golf dilaut yang ditandai dengan pemukulan bola pertama oleh Danlantamal VI Makassar.

Dalam sambutan spontan, Danlantamal VI mengatakan olahraga bersama dan bermain golf di laut, bukan untuk mencari menang atau kalah, tetapi sebagai sarana  lebih  mempererat silaturahmi antar pegolfer Sulsel dan mitra kerja Lantamal VI.

Lebih lanjut dikatakan, olahraga golf diatas laut ini baru pertama kali diselenggarakan di Makassar  bahkan di Indonesia dan tak lupa ucapan terimakasih disampaikan kepada penyelenggara, sponsor atas partisipasi demi  terselenggara serta suksesnya kegiatan ini.

Sementara itu Ketua PGI (Persatuan Golf Indonesia) Sulsel Yunang Yunus Kadir mengaku bangga, dan tidak menyangka jika acara olahraga bersama ini  diselenggara oleh Lantamal VI begitu spektakuler dan  banyak dihadiri para pegolfer.

Baru kali ini ikut main golf di laut, sungguh luar biasa sensasi dan tantangannya, kalau perlu acara ini disebar luaskan lewat media sosial supaya masyarakat mengetahui bahwa di Lantamal VI kita bisa main golf di atas laut , ujar ketua PGI Sulsel.

Main golf di laut  yang dibuka  Danlantamal VI dalam kondisi cuaca cerah itu  , diikuti oleh peserta yang terdiri dari berbagai mitra kerja Lantamal VI dan komunitas golf Sulsel  serta dimeriahkan dengan atraksi Jet sky.

Hadir dalam acara tersebut, Wadan Lantamal VI Kolonel Marinir Rasman M. Tr (Han), Para Asisten Danlantamal VI, para Kadis dan Kasatker Lantamal VI, 82 orang  pegolfer Sulsel serta sejumlah undangan. (arf)

Read More

Kejari Surabaya Serahkan Uang Kasus Korupsi Rp 8,2 Miliar ke Bank Jatim

KABARPROGRESIF.COM : (Surabaya) Kejaksaan Negeri (Kejari) Surabaya menyerahkan uang senilai Rp 8,2 milliar ke Bank Jatim.

Penyerahan uang itu merupakan hasil kerugian negara atas kasus korupsi di Bank dari Jatim yang berhasil diselamatkan dari tangan Bos PT. Cipta Inti Parmindo (CIP) Yudi Setiawan, terpidana kasus korupsi, dengan nomor perkara 210 K/PID.SUS/2018 yang telah  berkekuatan hukum tetap atau incrachk

Penyerahan pengembalian kerugian negara ini diserahkan langsung oleh Kajari Surabaya, Muhammad R Teguh Darmawan, SH, MH ke Dirut Bank Jatim, R Soeroso di Gedung Bank Jatim, Jalan Basuki Rachmat Surabaya, Kamis (27/9).

Dijelaskan Teguh, Terpidana kasus ini telah dieksekusi dan menjalani hukuman di Lembaga Pemasyarakatan (LP) Permisan di Nusakambangan.

" Dan sesuai bunyi putusannya, barang bukti dirampas untuk negara dan dikembalikan ke negara cq Bank Jatim,"ujar Kajari Teguh didampingi Kasi Pidsus Kejari Surabaya, Heru Kamarullah, SH, MH.

Atas bunyi putusan kasasi itulah, Lanjut Teguh, Pihaknya langsung mengembalikan ke Bank Jatim.

"Alhamdulilah, hari ini kami bisa laksanakan pengembalian kerugian negara dari kasus ini ke Bank Jatim. Uang yang kami serahkan sebesar 8,2 miliar rupiah," sambung  Teguh.

Tak hanya  uang saja, pada kasus ini juga berhasil menyita beberapa barang bukti dari hasil korupsi yang dimiliki Yudi Setiawan.

Barang bukti tersebut berupa 16 unit mobil dari berbagai merk dan beberapa apartemen.

" Tapi tidak bisa kami serahkan sekarang, karena masih perlu proses dan mekanisme untuk dilakukan aprasial oleh KPKNL  sebelum dilakukan lelang," terang Kajari Surabaya, Teguh Darmawan.

Diungkapkan Teguh, dalam penanganan kasus korupsi ini bukan hanya bisa memenjarakan tersangka saja, namun bagaimana bisa mengembalikan kerugian negaranya.

" Namanya recovery, yang terpenting bagaimana bisa mengembalikan kerugian negaranya,"pungkas Teguh.

Sementara Dirut Bank Jatim R Soeroso mengapresiasi pengembalian kerugian negara kasus ini.

" Kami sangat berterima kasih pada Pak Kajari Surabaya. Dan pengembalian kerugian negara ini bisa menutup segala kerugian yang sudah terjadi pada kasus ini. Tentunya dengan pengembalian kerugian negara ini akan kembali menyehatkan Bank Jatim,"ujar R Soeroso pada awak media.

Diungkapkan Soeroso, kasus ini menjadi guru terbaik untuk merubah sistim maupun SDM di Bank Jatim.

"Agar tidak terjadi kasus kasus seperti ini, kami sudah melakukan perubahan dengan menyekolahkan para SDM Bank Jatim serta bekerjasama dengan Kejaksaan diseluruh Jatim untuk memberikan pengetahuan tentang pencegahan dan bahaya tindak pidana korupsi,"ungkapnya.

Untuk diketahui, kasus korupsi ini sempat menghebohkan Jawa Timur. Kasus ini bermula dari kredit macet di Bank Jatim cabang HR Muhammad dan telah menghantar beberapa pejabat Bank Jatim sebagai tersangka.

Selain itu, kasus ini juga menjerat beberapa tersangka dari pihak swasta, salah satunya
Yudi Setiawan. (Komang)

Read More

Aspotmar Kasal Hadiri Seminar Nasional Dies Natalis Ke-6 Polimarin 2018

KABARPROGRESIF.COM : (Surabaya) Asisten Pembinaan Potensi Maritim Kepala Staf Angkatan Laut (Aspotmar Kasal) Laksamana Muda TNI Edi Sucipto,  S. E.,  M. M.. mewakili Kepala Staf Angkatan Laut (KASAL)  Laksamana TNI Siwi Sukma Adji,  S. E.,  M.M., menghadiri Seminar Nasional dan Pemberian Penghargaan dalam rangka Dies Natalis Ke-6 Politeknik Negeri Indonesia (Polimarin) tahun 2018, Kamis (27/9/2018).

Kegiatan dilaksanakan di Ruang Poncowati Ball Room Hotel Patra Jasa Jalan Sisingamangaraja Kota Semarang tersebut di hadiri oleh Kadisdikal Laksma TNI Dr.Ivan Yulivan.S.E., Komandan STTAL Laksamana Pertama TNI Ir. Avando Bastari, M.Phil, Wadan Lantamal V Kolonel (Mar) CTO Sinaga, Komandan Lanal Semarang  Kolonel Laut (P) Heri Triwibowo.S.E., Deputi Bidang Pemberdayaan Manusia dan Kebudayaan Sekertariat Kabinet  RI.

Hadir juga Dirjen Kelembagaan Iptek dan Dikti Dr.Ir.Patdono Suwignyo, Tenaga Ahli Kementrian Perhubungan RI Ir.Abdul Hamid, Walikota Semarang Hendrar Priyadi  S.E., Dirut  PT.Pelni, Dirut Polimarine.

Dalam kegiatan tersebut Direktur Polimarin. Dra. Sri Tutie Rahayu, M.Si, menyerahkan secara langsung Penghargaan kepada Kasal yang di terima oleh Aspotmar Kasal, yang berupa Penghargaan tentang Pengembangan Penelitian Kemaritiman.

Selain Kasal ada beberapa Pejabat yang menerima Penghargaan diantaranya  Prof. Dr. Ir. Mohamad Noeh, DEA. sebagai Tokoh Pengembangan Pendidikan Vokasi di Indonesia, Prof .Dr.dr.(HC) Joko Santoso sebagai Tokoh Inisiator Pendirian Polimarin, H. Hendrar Priyadi .S.E., sebagai Tokoh Kepedulian Pengembangan Pendidikan Vokasi di Indonesia.

PT. Pelayaran Nasional Indonesia menerima Penghargaan Perintis Pengembang Transportasi Laut, Dr. Capt. E. Kartini, M.M., Penerima Penghargaan Inspirator Nakhoda Kapal Wanita Indonesia, Minarno /Tjoen Ming Penerima Penghargaan Konservasi Satwa Laut (Hiu).

Kasal dalam sambutannya yang di bacakan Aspotmar Kasal menyampaikan bahwa dalam menghadapi perubahan lingkungan keamanan strategis global dan tantangan yang ditimbulkan oleh revolusi industri 4.0 diperlukan produsen baru dalam pendidikan Vokasi maritim Nasional.

Penajaman kerjasama pendidikan TNI Angkatan Laut dengan Polimarin diharapkan dapat menjadi salah satu solusi terhadap perubahan dan tantangan tersebut, pada dasarnya TNI Angkatan Laut sangat mendukung kegiatan pendidikan yang berjalan di Polimarin.

Ada beberapa gagasan yang dapat meningkatkan kuantitas dan kualitas kerjasama TNI Angkatan Laut dan Polimarin yakni,  persamaan kerjasama antara lembaga pendidikan TNI Angkatan Laut dan Kodiklatal dengan Polimerin meliputi kerjasama dalam bidang program studi dan kurikulum kemaritiman melalui penguatan pendidikan pembentukan karakter dan bela negara.

Pembelajaran berbasis teknologi informasi dan komunikasi, mendorong gerakan literasi baru dengan fokus pada tiga literasi baru yang mampu menjawab tuntutan era revolusi industri 4.0 yaitu literasi digital, literasi teknologi dan literasi manusia.

Literasi data diperlukan untuk dapat mengelola aliran data yang sangat besar. Literasi teknologi berhubungan dengan pengetahuan tentang teknologi atau perihal teknis dari peralatan atau mesin yang digunakan, literasi manusia diarahkan pada aspek manusiawi kemampuan komunikasi dan penguasaan ilmu desain.

Kerjasama sertifikasi Internasional bagi pelaut lemdik TNI Angkatan Laut dan Polimerin dapat bekerjasama untuk menjadi badan resmi yang dapat memenuhi standar sertifikasi kepelautan yang diakui secara Internasional.

Sedangkan yang kedua yaitu Kerjasama penelitian bidang Kemaritiman antara TNI Angkatan Laut Pushidrosal, STTAL dan Dislitbangal dengan Polimarin. Menteri Kemaritiman yang dikembangkan sangat luas antara lain bidang Transportasi Laut, Tehnologi Kemaritiman Energi dan Sumber Daya Maritim.

Disisi lain Walikota Semarang yang juga sebagai Pejabat Penerima Penghargaan menyampaikan bahwa di usia yang ke-6 adalah merupakan usia yang penuh tantangan, juga merupakan Proses  Perubahan Fase yang artinya  Polimarin telah berhasil membuktikan dan mencetak Perwira Pelayaran sesuai Nawa Cita Presiden. (arf)

Read More

Airlangga Hartarto Klaim Tak Terlibat Proyek PLTU Riau-1

KABARPROGRESIF.COM : (Jakarta) Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto mengklarifikasi sejumlah hal terkait pemberitaan salah satu media yang menyebutkan adanya dugaan keterlibatan sejumlah petinggi Golkar, termasuk dirinya dalam proyek PLTU Riau-1.

Saat ini kasus dugaan suap terkait kesepakatan kontrak kerja sama pembangunan PLTU Riau-1 di Provinsi Riau sedang ditangani Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

"Saya tidak pernah sekalipun terlibat proyek PLTU Riau-1 yang menjadi pokok berita dan opini media tersebut," kata Airlangga dalam pernyataan resminya di DPP Golkar, Jakarta, Rabu (26/9/2018).

Di sisi lain, Airlangga mengakui pernah ada pertemuan antara dirinya, dan tiga tersangka kasus ini, yaitu mantan Sekjen Golkar Idrus Marham, Wakil Ketua Komisi VII DPR Fraksi Golkar Eni Maulani Saragih, dan salah satu pemegang saham Blackgold Natural Resources Limited, Johannes Budisutrisno Kotjo.

Kendati demikian, kata Airlangga, pertemuan itu hanya terjadi satu kali pada tanggal 17 Januari 2018, beberapa hari setelah Idrus Marham dilantik sebagai Menteri Sosial.

Dia mengklaim, pertemuan itu juga tidak membahas proyek PLTU Riau-1.

"Beliau (Idrus) datang bersilaturahim ke rumah saya. Namun tanpa sepengetahuan atau persetujuan saya sebelumnya, saudara Idrus Marham ternyata ditemani oleh saudara Johannes Kotjo dan saudari Eni Saragih," kata dia.

"Pembicaraan kami tidak keluar dari kepantasan pembicaraan antara pimpinan partai (saya) dan fungsionaris partai lainnya. Tidak ada pembicaraan bisnis, proyek, ataupun saham perusahaan apapun," lanjut Airlangga.

Ia juga mengaku tak pernah memerintahkan atau meminta kader-kadernya untuk mencari pendanaan dari sumber-sumber yang ilegal demi mendukung kegiatan partai.

"Pendanaan Partai Golkar telah terprogram dan saya tidak pernah memerintahkan atau meminta kader-kader Partai Golkar atau siapapun untuk mencari dana yang tidak benar, atau melanggar hukum, untuk kepentingan atau kegiatan Partai Golkar," ujar dia. (rio)

Read More

TNI AL Luncurkan Tiga Unit Kapal Perang di Batam

KABARPROGRESIF.COM : (Batam) TNI Angkatan Laut (AL) menggelar peluncuran (launching) dan Shipnaming tiga unit kapal perang yakni dua unit Kal Latih 45 M di galangan PT Karimun Anugrah Sejati dan satu unit kapal Bantu Cair Minyak (BCM) dari galangan PT Batamec bertempat di galangan PT Karimun Anugrah di Batam, Kepulauan Riau, Rabu (26/9/2018).

Kapal-kapal tersebut diresmikan oleh Kepala Staf Angkatan Laut (KSAL) Laksamana TNI Siwi Sukma Adji dan secara resmi diberi nama oleh Ketua Umum (Ketum) Jalasenastri Ny Manik Siwi Sukma Adji selaku Ibu Kandung Kapal yaitu KAL Kadet-6, KAL Kadet-7 dan Kapal Bontang. 

Siwi mengatakan, launching merupakan proses pemindahan posisi kapal dari dock ke atas air untuk pertama kalinya untuk mengetahui stabilitas kapal dan kekedapan badan kapal terhadap kemungkinan adanya platform kapal yang tidak berfungsi dengan baik dan telah siap untuk diberikan tugas dan tanggung jawab dalam menjaga Kedaulatan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).

"Seremonial pembangunan kapal perang tersebut meliputi first steel cutting, keel laying, shipnaming, launching, delivery and receiving, commissioning dan pengukuhan," ujar Laksamana TNI Siwi Sukma Adji dalam keterangan tertulisnya.

Shipnaming Kal Kadet-6 dan Kal Kadet-7 yang nantinya akan melaksanakan tugasnya dalam fungsi penyelenggaraan serta pengembangan teknologi industri strategis di bidang pertahanan negara di laut. Selain itu juga akan menjadi sarana belajar dan berlatih bagi Taruna/Taruni Akademi Angkatan Laut untuk menjadi Perwira pengawal samudra yang profesional.

Kapal Kal Latih 45 M memiliki tinggi 4,25 meter, kecepatan jelajah 16 Knot dan kecepatan maksimum 18 Knot dilengkapi dengan mesin penggerak kapal 2 unit Cummins KTA 50 M2, sedangkan Kapal BCM Bontang memiliki tinggi 9 meter, kecepatan jelajah 16 Knot dan dilengkapi dengan mesin penggerak kapal 2 unit STX MAN 12V 32/40.

"Sementara Shipnaming Kapal BCM yang diberi nama Kapal Bontang ini diambil dari nama Kota di Provinsi Kalimantan Timur yang terkenal akan kekayaan alam migasnya," kata dia.

Kota Bontang merupakan kota dengan pendapatan devisa utamanya berasal dari ekspor migas sehingga mampu menopang perekonomian warganya, sehingga diharapkan melaksanakan fungsinya sebagai pelopor sumber energi masa depan yang akan menjadi inspirasi bagi komandan beserta seluruh ABK dalam mendukung operasi di laut bagi unsur-unsur TNI AL dalam menjaga kedaulatan wilayah perairan Indonesia.

"Serta dapat melaksanakan underway replenishment sehingga tidak perlu kembali ke pangkalan untuk pemenuhan kebutuhan logistik dan bahan bakarnya," jelas Siwi.

Acara tersebut diresmikan dengan pemotongan tali pengikat kendi, pemecahan kendi ke badan kapal dan penekanan tombol sirine serta Kapal BCM Bontang turun menggunakan airbag ballons dengan diiringi mars TNI AL “Jalesveva Jayamahe”. (arf)

Read More

Eni Saragih Bongkar Pertemuan di Rumah Airlangga ke KPK

KABARPROGRESIF.COM : (Jakarta) Mantan Wakil Ketua Komisi VII DPR, Eni Maulani Saragih mengatakan terjadi pertemuan di rumah pribadi Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto terkait dengan pengawalan proyek pembangunan PLTU Riau-1, pada pertengahan Januari 2018.

Eni menyebut pertemuan itu dihadiri mantan Sekretaris Jenderal Partai Golkar Idrus Marham, Ketua Fraksi Golkar Melchias Marcus Mekeng, serta pemegang saham Blackgold Natural Recourses Limited Johannes B Kotjo.

"Pokoknya bahwa pertemuan itu ada. Pertemuan itu ada dan saya sudah jelaskan pertemuan itu apa saja kepada penyidik," kata Eni usai diperiksa, di Gedung KPK, Jakarta, Rabu (26/9).

Eni ditetapkan sebagai tersangka bersama Kotjo dan Idrus terkait kesepakatan kontrak kerja sama pembangunan PLTU Riau-1. Eni dan Idrus diduga bersama-sama menerima hadiah atau janji dari Kotjo. Total uang yang diterima Eni secara bertahap dari Kotjo sebesar Rp6,25 miliar.

Eni mengaku tak masalah dengan bantahan Airlangga soal pertemuan di rumahnya. Menurutnya, kebenaran pertemuan itu bisa dikonfirmasi kepada sejumlah pihak yang hadir di rumah Airlangga.

"Kalau Pak Airlangga menyanggah silahkan saja. Nanti tinggal tanya yang ada di situ, kan ada beberapa orang yang ada di situ," ujarnya.

Eni menolak menjelaskan lebih lanjut tentang pembahasan dalam pertemuan di rumah Airlangga. Eni yang juga kader Golkar itu mengaku sudah menjelaskan pertemuan di rumah Airlangga tersebut kepada penyidik ​​KPK.

"Pokoknya semua sudah saya jelaskan ke penyidik," kata Eni.

Sebelumnya, Airlangga mengakui mengenal Kotjo, yang telah ditetapkan sebagai tersangka suap terkait proyek PLTU Riau-1.

"Terkait saudara Johannes Kotjo, karena yang bersangkutan adalah pengusaha nasional, tentu tahu, tapi tidak punya apa pun keterkaitan," kata Airlangga, di Kantor DPP Golkar, Jakarta, Rabu (26/9).
Airlangga mengakui bertemu dengan Kotjo, mencampur mantan Menteri Sosial Idrus Marham datang ke kediamannya.

Saat itu, Idrus datang bersama Kotjo dan Eni. Menteri Perindustrian itu mengklaim tak tahu jika Idrus mengajak Kotjo dan Eni.

"Beliau [Idrus] datang bersilaturahmi ke rumah saya. Namun, tanpa sepengetahuan saya sebelumnya, saudara Idrus Marham ternyata ditemani oleh saudara Johannes Kotjo dan saudari Eny Saragih," katanya.

Saat itu, kata Airlangga, diulang juga lebih dulu muncul Ketua Fraksi Partai Golkar Melchias Markus Mekeng.

Namun, dia mengklaim pertemuan itu tidak membahas semua yang berhubungan dengan bisnis.

"Tidak ada pembicaraan bisnis, proyek, atau apa pun di situ," kata Airlangga. (rio)

Read More

Satgas Indobatt dan Battalion Finlandia Latihan di Lebanon

KABARPROGRESIF.COM : (Lebanon) Prajurit TNI yang tergabung dalam Satgas Indobatt (Indonesian Battalion) Kontingen Garuda XXIII-L/UNIFIL (United Nataions Interim Forces In Lebanon) dan FCR (Force Commander Reserve) Battalion Finlandia menggelar latihan bersama “Family Deployment” di sekitar AOR (Area of Responsibility) Markas Indobatt UNP 7-1 Adshit Al Qusayr, Lebanon Selatan.

Latihan bersama family deployment yang berlangsung selama 4 hari (19 s.d 22 September 2018) melibatkan 32 personel Satgas Indobatt dan 33 personel Battalion Finlandia, dengan Koordinator Latihan Kapten Mar Taufiq Hidayat.

Kegiatan yang digelar dalam latihan bersama tersebut meliputi antara lain pengenalan senjata, kesehatan lapangan (first aid and kit), patroli kendaraan (vehicle patrol), patroli jalan kaki (foot patrol), penanggulangan huru-hara (crowded riot control), menembak senjata ringan, psikologi lapangan dan olahraga umum.

Dansatgas Indobatt Konga XXIII-L/UNIFIL Letkol Inf Arfan Johan Wihananto, S.I.P. saat menutup latihan, pada Minggu 23-9-2018 mengatakan bahwa family deployment merupakan latihan yang kedua kali dilaksanakan di Markas Indobatt.

“Semua materi yang dilatihkan merupakan hal yang penting berkaitan dengan tugas-tugas peacekeepers dalam melaksanakan misi perdamaian di Lebanon,” katanya.

“Suatu nilai plus bagi kita, dan kita mengucapkan terima kasih, dimana UNIFIL mempercayakan Indobatt untuk yang kedua kali merancang dan melaksanakan latihan bersama dengan FCR Battalion Finlandia,” ujar Letkol Inf Arfan Johan Wihananto.

Dalam rangkaian latihan bersama juga digelar pameran (static show) dengan menampilkan pemeran Alutsista dan gelaran peralatan CIMIC (Civil Military Coordination). Latihan bersama Satgas Indobatt dan Battalion Finlandia diakhiri dengan kegiatan social night atau malam akrab yang menampilkan pertunjukan seni budaya dari kedua negara.

Turut hadir pada acara tersebut diantaranya Wadan Satgas Indobatt Mayor Inf Didiet Trilaksono, para Perwira Indobatt dan Battalion Finlandia serta perwakilan anggota dari masing-masing kontingen negara-negara misi PBB di Lebanon. (Puspen TNI/andre).

Read More

Diperiksa 7 Jam, Kejagung Cecar Alex Noerdin soal Korupsi Dana Bansos Sumsel

KABARPROGRESIF.COM : (Jakarta) Mantan Gubernur Sumatera Selatan Alex Noerdin rampung selesai diperiksa sebagai saksi penyidik Jaksa Muda Tindak Pidana Khusus (Jampidsus) Kejaksaan Agung (Kejagung) terkait kasus dugaan korupsi dana hibah dan bantuan sosial Provinsi Sumatera Selatan tahun 2013.

Alex dalam pemeriksaan dicecar sejumlah pertanyaan oleh penyidik terkait kasus dugaan korupsi dana bansos ini.

"Saya diundang untuk sebagai saksi dimintai keterangan tadi case Bansos 2013 lalu. Ada beberapa pertanyaan tadi (dari penyidik)," kata Alex di Kejaksaan Agung, Jakarta, Rabu (26/9).

Hari ini adalah pemanggilan ketiga Alex setelah dua pemanggilan sebelumnya mangkir. Alex mengatakan dua pemanggilan sebelumnya terpaksa absen lantaran ada tugas yang tidak bisa ditinggalkan.

"Pertama karena saya pembicara di Birmingham bersama perdana menteri, yang kedua sertijab (Gubernur Sumsel)," ucap Alex yang juga Ketua DPD Golkar Sumsel ini.

Pengacara Alex, Soesilo Aribowo menambahkan pemeriksaan kliennya masih dalam tahap pemeriksaan umum. Dia juga mengaku belum mengetahui dugaan kerugian negara yang terjadi akibat kasus ini.

"Ini masih proses biasa. Kita akan ikutin prosesnya dari para penyidik di Kejaksaan Agung. Ini hanya saksi," jelas dia.

Adapun substansi dari pemeriksaan hari ini adalah soal jabatan Alex sebagai Gubernur saat penganggaran dana bansos di tahun 2013. Sebagai Gubernur, ujar Soesilo, Alex tidak tahu menahu secara detail terkait proses penganggaran di bawah.

"Kalau yang namanya pimpinan, seorang gubernur pasti ada usulan dari bawah. Sepanjang itu pak Alex ada tandatangan dan menyetujui. Tapi proses itu kan berasal dari bawah," jelas dia.

Soesilo enggan menjelaskan lebih lanjut terkait sejumlah kesaksian anak buah Alex yang menyudutkan kliennya itu. Dia hanya bilang kasus ini masih dalam proses oleh penyidik.

Alex diperiksa kurang lebih selama 7 jam mulai pukul 09.00 WIB hingga sekitar pukul 16.00 WIB. Soesilo berharap ini pemeriksaan terakhir bagi Alex.

"Penyidik akan menindaklanjuti penyidikan mengenai bansos ini. Harapan saya sih sudah enggak ada panggilan," ujar dia.

Pada kasus ini, Kejaksaan Agung telah menetapkan dua tersangka yaitu Kepala Badan Pengelola Keuangan Daerah (BPKAD) Sumatera Selatan Laonna Toning dan Mantan Kepala Kesbangpol Provinsi Sumatera Selatan, Ikhwanuddin. Penyidik telah memeriksa anggota DPRD Provinsi Sumsel sampai setelahnya menetapkan tersangka.

Diduga ada penyimpangan dana dalam perubahan anggaran untuk dana hibah dan bansos tersebut. Nilai bansos dan hibah di provinsi tersebut awalnya berjumlah Rp1,4 triliun.

Namun angka ini berubah menjadi Rp2,1 triliun. Diduga ada ketidaksesuaian dan pemotongan anggaran di perencanaan hingga pelaporan pertanggungjawaban. (rio)

Read More

KSAU: Purnawirawan TNI AU Hindari Politik Praktis

KABARPROGRESIF.COM : (Jakarta) Kepala Staf TNI Angkatan Udara (KSAU) Marsekal TNI Yuyu Sutisna berharap Perhimpunan Purnawirawan TNI AU (PPAU) menghindari politik praktis pada Pemilu 2019 mengingat hubungan antara TNI AU dan PPAU sangat erat,, (24/9/2018).

“Sehingga apabila PPAU berpolitik praktis, tentu akan menyakiti TNI AU yang masih aktif,” kata KSAU saat membuka Kongres IV PPAU pada Senin 24-9-2018 di Gedung Hercules, Klub Eksekutif Persada, Halim Perdanakusuma, Jakarta.

Menurut dia, menjadi tidak baik jika KSAU sebagai pelindung berada di tempat netral, sementara yang dilindungi tidak netral. Maka, akan mencederai institusi TNI AU itu sendiri. Marsekal TNI Yuyu Sutisna sebagai pembina PPAU berharap peserta kongres dapat menjaga kemandiriannya sebagai organisasi kemasyarakatan yang tidak berpolitik praktis pada Pemilu 2019.

“Saya juga berharap PPAU dapat menjadi suri teladan bagi generasi penerus dengan menampilkan sikap dan tindak tanduk terpuji di tengah masyarakat,” kata mantan Panglima Komando Operasi TNI AU (Pangkoopsau) I ini.

Marsekal TNI Yuyu Sutisna menambahkan bahwa pembentukan PPAU salah satunya adalah keinginan mulia dari para purnawirawan untuk dapat terus mendarmabaktikan dirinya kepada TNI AU, masyarakat, bangsa, dan negara.

“Karena menjadi tentara merupakan pilihan dan dibentuk melalui proses yang panjang, terencana, dan terukur. Oleh karena itu, dalam diri seorang purnawirawan melekat nilai Saptamarga, Sumpah Prajurit, dan nilai-nilai juang yang lain,” kata Marsekal TNI Yuyu Sutisna dalam siaran persnya.

Sementara itu, Ketua PPAU Marsekal TNI (Purn.) Djoko Suyanto selaku penyelenggara kongres mengatakan, melalui kongres ini diharapkan organisasi PPAU makin mantap dan makin mampu berkarya lebih baik dan lebih luas.

“Pemikiran-pemikiran konstruktif yang berkaitan dengan kepentingan TNI AU, masyarakat, bangsa, dan negara hendaknya terus ditingkatkan dan disampaikan melalui saluran dan strata yang semestinya,” katanya.

Hal itu, kata mantan Menko Polhukam ini, termasuk mendorong anggota PPAU yang masih produktif dan kreatif untuk berkarya dan memberikan manfaat bagi kehidupan berbangsa bernegara dan bermasyarakat.

Kongres IV PPAU yang mengusung tema “Perkukuh Rasa Persaudaraan, Persatuan dan Kesatuan Bangsa” juga dihadiri oleh :

Aspers KSAU Marsda TNI Anastasius Sumadi.

Irjenau Marsda TNI Yadi Indrayadi,.

Pangkoopsau I Marsda TNI Nanang Santoso.

Dankodiklatau Marsda TNI Chairil Anwar

Ketua Umum LVRI.

Ketua Umum Pepabri.

Ketua Umum PPAD.

Ketua Umum PPAL.

Ketua Umum PP Polri.

para mantan KSAU.

Seluruh peserta Kongres PPAU. (andre)

Read More

Walikota Risma ke Luar Negeri, Gaji ke 13 Dipastikan Molor

KABARPROGRESIF.COM : (Surabaya) Fraksi PDIP DPRD Surabaya minta agar pencairan gaji ke 13 dilakukan Pemkot Surabaya sesuai hasil keputusan rapat paripurna yang digelar Senin lalu. Fraksi PDIP juga menyayangkan kenapa kesepakatan paripurna itu hanya berupa surat rekomendasi, bukan surat keputusan.

Hal ini disampaikan Sukadar ketua Fraksi PDIP DPRD Surabaya, Rabu (26/9/2018) sore. Menurut Sukadar mestinya pimpinan DPRD Surabaya membuat surat keputusan bukannya surat rekomendasi.

"Kami sedikit kecewa dan menyayangkan kenapa hanya surat rekomendasi. Itu kan sudah diputuskan melalui rapat paripurna. Mestinya DPRD membuat surat keputusan yang menjadi dasar pembayaran gaji ke 13," lanjut Sukadar.

Menurutnya karena sudah menjadi keputusan maka surat keputusan yang mestinya dibuat DPRD Surabaya akan bisa mempercepat pembayaran gaji ke 13.

Sukadar sendiri saat itu sempat interupsi agar keputusan yang diambil dari suara fraksi fraksi ditawarkan kepada peserta rapat yang hadir untuk disetujui.

Pada saat rapat paripurna itu memang akan dibuatkan surat keputusan DPRD, akan tetapi kondisinya saat ini berubah menjadi surat rekomendasi saja.

"Mestinya ini sudah merupakan keputusan tertinggi karena merupakan kesepakatan bersama di forum rapat paripurna," ujar Sukadar yang akan maju lagi sebagai caleg DPRD Surabaya 2019.

Fraksi PDIP juga telah menjalin kontak dengan wawali Whisnu Sakti Buana terkait kemungkinan dicairkannya gaji 13 dalam waktu dekat. Menurut Sukadar, wawali meminta surat itu dikirim secepatnya untuk kemudian diproses lebih lanjut.

Sementara itu Sekretariat DPRD Surabaya, Hadi Siswanto Anwar, ketika dikonfirmasi Surabayakita.com membenarkan kalau surat rekomendasi itu sudah dikirimkan ke walikota Surabaya.

"Sudah saya cek lagi, surat rekomendasi tersebut telah dikirimkan hari Selasa (25/9/2018). Yang tandatangan ketua DPRD Surabaya pak Armuji," ujar mantan Kabag Hukum Pemkot Surabaya ini.

Surat tersebut tertanggal 25 September 2018. Perihalnya terkait dengan rekomendasi DPRD Surabaya untuk percepatan/tunjangan gaji 13.

Dipastikan Hadi Siswanto surat tersebut sudah ada di Pemkot Surabaya.

Hanya saja walau ditarget dua hari setelah surat rekomenadasi diterima Pemkot Surabaya, belum tentu pencairan gaji 13 itu bisa dilakukan secepat yang diinginkan DPRD.

Hal ini mengingat karena walikota Surabaya Tri Rismaharini saat ini tengah melakukan kunjungan ke beberapa negara. Sebab pencairan anggaran untuk gaji ke 13 itu harus menunggu perintah walikota.

"Kami tetap optimis gaji 13 itu bisa dibayarkan cepat. Hal ini karena bu Risma akan kembali ke Surabaya lagi dalam waktu dekat. Tunggu saja," tutup Sukadar meyakinkan. (*/arf)

Read More

Tingkatkan Kerjasama Delegasi AU Kamboja Kunjungi Mabesau

KABARPROGRESIF.COM : (Jakarta) Dalam rangka meningkatkan hubungan dan kerjasama dengan TNI AU, Angkatan Udara Kerajaan Kamboja (Royal Cambodian Air Force – RCAF) melakukan kunjungan pada Selasa 25-9-2018  ke Mabesau, Cilangkap, Jakarta.

Kedatangan delegasi RCAF yang berjumlah sepuluh perwira dan dipimpin Direktur Sekolah Penerbang RCAF Brigadier General Yem Bunreth diterima oleh Kepala Dinas Pendidikan Angkatan Udara (Kadisdikau) Marsma TNI Andjar Sungkowo.

Kepada delegasi RCAF, Kadisdikau mengatakan, kunjungan kali ini bernilai strategis untuk meningkatkan kerjasama dan membangun kesepahaman antara kedua angkatan udara. Kokohnya kerja sama kedua angkatan udara menurut Kadisdikau menjadi modal penting bagi kedua negara dalam menjaga stabilitas kawasan Asean.

Beberapa saat sebelumnya, ketua delegasi RCAF juga melakukan courtesy call (CC) kepada Wakil Kepala Staf Angkatan Udara (Wakasau) Marsdya TNI Wieko Syofyan di ruang kerja Wakasau Mabesau Cilangkap, Jakarta.

Kepada Wakasau, Brigadir General Yem Bunreth menyatakan kedatangan delegasi RCAF yang dikemas dalam kegiatan Senior Junior Officers Exchange Visit Program TNI AU-RCAF, dimaksudkan untuk lebih meningkatkan kerjasama dan persahabatan antara kedua angkatan udara khususnya dan kedua negara pada umumnya.

Kerjasama TNI AU dan RCAF yang sudah berjalan selama ini pada bidang pendidikan, berupa pertukaran perwira siswa. Beberapa waktu lalu, RCAF telah mengirimkan beberapa perwiranya untuk menempuh pendidikan penerbang di Sekolah Penerbang (Sekbang) TNI AU di Lanud Adisutjipto, Yogyakarta.

Selama di Indonesia, delegasi RCAF akan melakukan serangkaian kunjungan resmi ke beberapa satuan TNI AU, antara lain ke Markas Komando Operasi TNI AU (Koopsau) I Jakarta dan Sekbang TNI AU di Yogyakarta. (andre)

Read More