Bersama Dengan Stake Holder Kemaritiman Se-Wilayah Eks Karesidenan Pekalongan dan Banyumas, Danlanal Tegal Gelar Rakor Lintas Instansi

KABARPROGRESIF.COM : (Tegal) Bersama Dengan Stake Holder Kemaritiman Se-Wilayah Eks Karisidenan Pekalongan, Komandan Pangkalan TNI Angkatan Laut (Danlanal) Tegal Letkol Laut (P) Agus Haryanto SE,M.Tr.Hanla, menggelar Rakor (Rapat Koordinasi) Lintas Instansi Pengawasan Larangan Operasional Alat Penangkapan Ikan (API) Pukat Hela dan Pukat Tarik  di Kantor  Pelabuhan Perikanan Pantai (PPP) Tegal Sari Jln. Blanak No.10 C Kel. Tegal Sari Kota Tegal, Kamis (4/10).

Acara Rakor yang dimulai pagi hingga siang hari, dengan pembahasan Topik Materi "Perkembangan Usaha Perikanan Tangkap dengan Alat Penangkapan Ikan (API) Cantrang" yang menghadirkan Narasumber  Syafrisal SH MH selaku Kasubdit Pengawasan Penangkapan Ikan dari  Direktorat PPSDP Pusat.

Dalam paparannya Faizal menyampaikan Penggunaan cantrang sendiri dianggap tak ramah lingkungan, karena hasil tangkapan yang didapat tak hanya menjaring ikan yang bernilai ekonomis saja, namun juga biota laut lain juga ikut terjaring bisa mengganggu ekosistem laut.

Dalam Kesempatan tersebut Komandan Lanal Tegal yang hadir dan menjadi narasumber dalam acara ini, turut memberikan Paparan Materi tentang Hukum Laut dan keberadaan atau Tugas Pokok TNI AL sebagai Penegak Hukum di Laut.

Menurutnya, penegakan hukum dilaut saat ini menjadi perhatian serius pemerintah. Hal itu seiring dengan kebijakan pemerintah untuk mewujudkan Negara Indonesia sebagai Poros Maritim Dunia.

Lebih lanjut menurut Agus sapaan akrab Danlanal Tegal ini menambahkan "Koordinasi dan kerjasama dengan semua pihak merupakan hal yang harus terus didorong dan dijalankan, dalam rangka Penegakan hukum dan menjadi kunci dalam keberhasilan pembangunan nasional", Pungkas Alumni AAL 45 tahun 1999 ini. (arf)

Read More

Kasus PLTU Riau 1, Eni Maulani Mengaku Ada Tekanan dari Partai Golkar

KABARPROGRESIF.COM : (Jakarta) Tersangka mantan Wakil Ketua Komisi VII DPR, Eni Maulani Saragih tetap berkomitmen mengungkap fakta dalam perkara yang sedang dihadapinya. Meski demikian, anggota Fraksi Partai Golkar itu mengakui ada tekanan dari partai.

"Ada lah pokoknya, ada lah. Sudah saya sampaikan juga itu. Semua sudah saya sampaikan ke penyidik," ujar Eni seusai menjalani pemeriksaan di Gedung KPK Jakarta, Kamis (4/10/2018).

Meski demikian, menurut Eni, tekanan itu tidak sampai mengintimidasi dirinya. Eni pun memastikan akan tetap mengungkap fakta dan bersikap kooperatif kepada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

"Cuma setiap orang punya hak mau aman juga, mau sebagiannya, tapi saya tak mengindahkan itu. Saya sudah berjanji akan kooperatif, menyampaikan apa adanya," kata Eni.

Eni adalah salah satu tersangka dalam perkara dugaan penerimaan hadiah atau janji kepada anggota DPR terkait kesepakatan kontrak kerja sama pembangunan PLTU Riau 1 berkekuatan 2x300 megawatt di Provinsi Riau pada 21 Agustus 2018.

KPK juga menetapkan seorang pengusaha sekaligus salah satu pemegang saham Blackgold Natural Resources Limited, Johannes Budisutrisno Kotjo, yang diduga menjadi pihak pemberi suap.

Menurut dugaan KPK, Eni menerima suap total sebesar Rp 4,7 miliar yang merupakan komitmen fee 2,5 persen dari nilai kontrak proyek pembangkit listrik 35 ribu megawatt itu.

Diduga, suap diberikan agar proses penandatanganan kerja sama terkait pembangunan PLTU Riau-1 berjalan mulus.

Dalam pengembangan, KPK juga menetapkan mantan Sekretaris Jenderal Partai Golkar, Idrus Marham sebagai tersangka.

Idrus diduga mengetahui dan menyetujui pemberian suap kepada Eni Maulani. Selain itu, Idrus diduga dijanjikan 1,5 juta dollar Amerika Serikat oleh Johannes Kotjo. (rio)

Read More

Terkait Hoaks, Ini Imbauan Polri

KABARPROGRESIF.COM : (Jakarta) Kepala Divisi Hubungan Masyarakat Polri Inspektur Jenderal (Pol) Setyo Wasisto meminta masyarakat untuk tidak mudah percaya dengan kabar bohong alias hoaks.

Setyo mengimbau publik agar lebih dulu melakukan klarifikasi sebelum meyakini suatu informasi.

“Pertama bila mendapatkan berita-berita janggal yang meragukan bisa dicek di Kementerian Kominfo dengan www.aduankonten.id,” tutur Setyo, Kamis (4/10/2018).

Setyo meminta masyarakat untuk mengecek kembali segala kebenaran suatu informasi yang diterima.

Misalnya dengan langsung mengklarifikasi berita meragukan ke institusi terkait. 

“Lakukan cek kroscek kembali ke institusi terkait misalnya, BMKG (Badan Metereologi, Klimatologi dan Geofisika), BNPB (Badan Nasional Penanggulangan Bencana) terkait bencana alam atau ke Kepolisian cek benar ada enggak kejadian. Kalau tidak ada kita cek ke berita di media mainstream,” tutur Setyo.

Setyo mengatakan, pers juga berperan penting untuk menangkal kabar bohong.

Menurut Setyo, pers harus menyajikan suatu informasi atau berita yang terakreditasi dan kredibel.

Diberitakan sebelumnya, aktivis Ratna Sarumpaet mengakui berbohong soal penganiayaan yang disebut terjadi padanya. Faktanya, tidak pernah ada penganiayaan seperti kabar yang beredar.

"Jadi tidak ada penganiayaan. Itu hanya khayalan entah diberikan setan-setan mana dan berkembang seperti itu," ujar Ratna di rumahnya di kawasan Kampung Melayu Kecil V, Jakarta Selatan, Rabu (3/9/2018).

Setelah pengakuan Ratna tersebut, calon presiden Prabowo Subianto dan para politisi lainnya kemudian meminta maaf telah menyebarkan kebohongan. Ratna juga diberhentikan dari tim pemenangan Prabowo-Sandiaga. (rio)

Read More

Jaksa KPK Sebut Dirut PLN Sofyan Basir Ikut Pertemuan dengan Setya Novanto dan Eni Maulani

KABARPROGRESIF.COM : (Jakarta) Surat dakwaan terhadap Johannes Budisutrisno Kotjo selaku pemegang saham Blackgold Natural Resources Ltd menguraikan peran sejumlah pihak.

Salah satunya, Direktur Utama PT PLN Persero Sofyan Basir. Dalam surat dakwaan yang dibacakan di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jakarta, Kamis (4/10/2018), Sofyan disebut beberapa kali melakukan pembahasan dan pertemuan.

Salah satunya, pertemuan di kediaman Setya Novanto yang saat itu masih menjabat sebagai Ketua DPR RI.

Awalnya, Kotjo melalui Rudy Herlambang selaku Direktur PT Samantaka Batubara mengajukan permohonan dalam bentuk IPP kepada PT PLN Persero terkait rencana pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) Riau 1.

Menurut jaksa, karena tidak ada kelanjutan dari PLN, Kotjo menemui Ketua DPR sekaligus Ketua Umum Partai Golkar Setya Novanto.

Kotjo meminta bantuan Novanto agar dapat dipertemukan dengan pihak PLN. Kemudian, Novanto mempertemukan Kotjo dengan Eni yang merupakan anggota Fraksi Golkar yang duduk di Komisi VII DPR, yang membidangi energi.

Dalam pertemuan di Gedung Nusantara DPR, Novanto menyampaikan kepada Eni agar membantu Kotjo dalam proyek PLTU.

Kemudian, Novanto memberitahu bahwa Kotjo akan memberikan fee. Menurut jaksa, saat itu Eni menyanggupi perintah Novanto.

Selanjutnya, pada 2016, Eni mengajak Sofyan Basir yang didampingi Supangkat Iwan Santoso selaku Direktur Pengadaan Strategis 2 PT PLN menemui Setya Novanto.

Dalam pertemuan itu, Novanto meminta proyek PLTGU Jawa III kepada Sofyan Basir. Namun, menurut jaksa, Sofyan menjawab bahwa PLTGU Jawa III sudah ada kandidatnya.

Sementara, untuk pembangunan PLTU Riau 1 belum ada kandidatnya. Kemudian, menindaklanjuti pertemuan itu, pada awal 2017, Eni memperkenalkan Kotjo dengan Sofyan Basir di Kantor PT PLN Persero.

"Eni menyampaikan bahwa terdakwa adalah pengusaha tambang yang tertarik menjadi investor dalam proyek PLTU Riau 1," kata jaksa.

Selanjutnya, Sofyan Basir meminta agar penawaran diserahkan dan dikoordinasikan dengan Supangkat Iwan Santoso.

Dalam surat dakwaan, Kotjo didakwa memberikan uang Rp 4,7 miliar kepada Eni Maulani Saragih.

Menurut jaksa, uang tersebut diduga diberikan dengan maksud agar Eni membantu Kotjo mendapatkan proyek Independent Power Producer (IPP) Pembangkit Listrik Tenaga Uap Mulut Tambang (PLTU) Riau 1.

Proyek tersebut rencananya akan dikerjakan PT Pembangkitan Jawa Bali Investasi (PT PJBI), Blackgold Natural Resources dan China Huadian Engineering Company Ltd yang dibawa oleh Kotjo. (rio)

Read More

Lanal Yogyakarta Gelar Doa Bersama Jelang HUT TNI Ke-73

KABARPROGRESIF.COM : (Yogyakarta) Komandan Pangkalan TNI Angkatan Laut (Danlanal) Yogyakarta-Lantamal V  Kolonel Laut (P) Arya Delano, S.E,M.Pd., beserta seluruh prajurit dan PNS Lanal Yogyakarta melaksanakan do’a bersama di Markas Komando Lanal Yogyakarta Jl. Melati Wetan No.62 Baciro Yogyakarta, Kamis (4/10).

Do’a bersama kali ini digelar di Musola Al Bariyah dengan maksud untuk memohon keselamatan dan kelancaran rangkaian pelaksanaan HUT Ke-73 TNI pada Jumat, 5 Oktober baik yang dilaksanakan oleh unsur TNI Yogyakarta maupun yang dilaksanakan secara  nasional di dua lokasi yakni di Merauke Papua dan Sabang Aceh Tahun 2018.

Do’a dipimpin Bintara Rohani (Baroh) Lanal Yogyakarta Serka Mes H. Sunarno dilanjutkan  Istiqhosah dan pembacaan surah Yasin dan Asmaul Husna.

Danlanal Yogyakarta pada kesempatan itu mengajak personelnya untuk bersama-sama memanjatkan doa kepada Tuhan YME untuk keselamatan unsur TNI diseluruh Indonesia dalam melaksanakan tugas dan kewajiban dengan baik dan penuh rasa tanggung jawab.

Di tempat terpisah, anggota Lanal Yogyakarta beragama Nasrani juga menggelar Doa Bersama yang diikuti sekitar 10 orang bertempat di ruang Aula Lanal Yogyakarta. (arf)

Read More

Begini Reaksi Sri Mulyani Pasca OTT Pejabat Kantor Pajak oleh KPK

KABARPROGRESIF.COM : (Jakarta) Menteri Keuangan Sri Mulyani menghormati langkah Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang melakukan operasi tangkap tangan (OTT) terhadap para pejabat Kantor Pajak di Ambon.

Ia mengaku akan menjadikan peristiwa ini sebagai koreksi bagi kementerian yang dipimpinnya.

"Dengan adanya KPK melakukan OTT sebenarnya juga membantu kami karena sebetulnya indikasi sudah ada, peringatan dininya sudah diberikan ke yang bersangkutan. Saya rasa dengan adanya OTT ini akan menjadi bahan untuk koreksi," kata Sri Mulyani di Istana Kepresidenan, Jakarta, Kamis (4/10/2018).

Sri Mulyani mengaku sudah meminta Inspektur Jenderal dan Dirjen Pajak untuk melakukan evaluasi terhadap sistem kerja yang ada.

"Peringatan dini kalau sudah ada kenapa tidak efektif mencegah terus? Kita dalam hal ini sampai harus dikoreksi oleh institusi seperti KPK," kata dia.

Sri Mulyani mengaku sangat kecewa dengan para pejabat dan pegawai Direktorat Jenderal Pajak yang tertangkap tangan KPK.

"Tentu saya juga mengimbau kepada seluruh wajib pajak untuk terus kalau ada pihak-pihak dari kantor pajak yang melakukan tindakan-tindakan yang dianggap tidak wajar, melakukan pemerasan, mereka bisa menyampaikan kepada kita," ucap Sri Mulyani.

KPK menangkap enam orang di Ambon, Maluku, Rabu (3/10/2018). Juru Bicara KPK Febri Diansyah mengatakan, dari jumlah tersebut, beberapa di antaranya adalah pejabat kantor wilayah Direktorat Jenderal Pajak.

"Empat orang dari unsur pejabat kantor pajak Ambon-Papua, pemeriksa pajak dan wajib pajak," ujar Febri saat dikonfirmasi, rabu malam.

Menurut KPK, diduga telah terjadi transaksi pemberian uang terkait upaya pengurangan pembayaran pajak. (rio)

Read More

Komandan Satgas MTF TNI Kunjungi Pangkalan AL Port Said Mesir

KABARPROGRESIF.COM : (Port Said, Mesir) Komandan Satgas Maritime Task Force (MTF) TNI Konga XXVIII-J/United Nations Interim Forces in Lebanon (UNIFIL) Kolonel Laut (P) Alan Dahlan, S.H., M.Si melaksanakan kunjungan kehormatan ke Angkatan Laut Mesir pada Selasa 2-10-2018 di Pangkalan Angkatan Laut Port Said Mesir.

Kunjungan kehormatan Komandan Satgas MTF TNI Konga XXVIII-J/UNIFIL diterima langsung oleh Chief of Staff Port Said Naval Base Egypt Naval Base Port Said Mesir Rear Admiral Ehab Muh. Salah Mahmud mengucapkan terima kasih atas sambutannya yang hangat.

Chief of Staff Port Said Naval Base Mesir mengucapkan selamat datang di Port Said, Mesir dan selamat telah menyelesaikan misi perdamaian dunia di Lebanon. Kunjungan diakhiri dengan penyerahan cinderamata dari Dansatgas kepada Chief of Staff Port Said Naval Base Egypt.

Turut hadir dalam kunjungan tersebut, Atase Pertahanan Mesir Kolonel Laut (P) Kemas Ihwan Madani dan Asisten Atase Pertahanan Mesir Mayor Inf Hendrasari Nurhono, S.Pdi. (Pen Konga XXVIII-J/Unifil/arf)

Read More

OTT Pejabat Pajak di Ambon, KPK Temukan Uang Rp 100 Juta

KABARPROGRESIF.COM : (Jakarta) Komisi Pemberantasan Korupsi ( KPK) menemukan uang Rp 100 juta dalam operasi tangkap tangan di Ambon, Maluku, Rabu (3/10/2018).

Dalam kegiatan itu, petugas KPK menangkap enam orang.

"Ada uang yang diamankan dalam kegiatan ini. Sejauh ini, yang telah dihitung setidaknya Rp100 juta," ujar Juru Bicara KPK Febri Diansyah saat dikonfirmasi, Rabu malam.

Menurut Febri, KPK awalnya mendapat informasi dari masyarakat dan kemudian melakukan pengecekan ke lokasi.

Diduga telah terjadi transaksi pemberian uang terkait upaya pengurangan pembayaran pajak.

Saat ini sejumlah pihak yang terjaring dalam operasi tangkap tangan (OTT) di Ambon, Maluku, tiba di Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Kamis (4/10/2018).

Mereka datang secara bertahap sekitar sejak pukul 11.14 WIB. Salah satu yang datang diketahui merupakan Kepala Kantor Pelayanan Pratama (KPP) Ambon, La Masikamba.

Ia tiba di KPK sekitar pukul 11.16 WIB. Pejabat pajak yang mengenakan kemeja putih dibalut jaket kulit itu tampak membawa koper berukuran sedang.

Ia hanya melempar senyum kepada awak media sebelum memasuki lobi KPK.

Sementara itu, satu orang lainnya yang mengenakan kemeja bermotif dan celana bahan hitam juga telah tiba di KPK terlebih dulu sekitar pukul 11.14 WIB.

Adapun tiga orang lainnya masih dalam perjalanan menuju ke KPK. Selain Masikamba, identitas empat orang lainnya belum diketahui.

Sebelumnya Juru Bicara KPK Febri Diansyah menuturkan, pihaknya menangkap enam orang di Ambon, Maluku, Rabu (3/10/2018).

Menurut Febri, dari jumlah tersebut, beberapa di antaranya adalah pejabat kantor wilayah Direktorat Jenderal pajak.

" Empat orang dari unsur pejabat kantor pajak Ambon-Papua, pemeriksa pajak dan wajib pajak," ujar Febri saat dikonfirmasi, Rabu malam.

Menurut KPK, Diduga telah terjadi transaksi pemberian uang terkait upaya pengurangan pembayaran pajak.

Hingga kini KPK belum memberikan pernyataan resmi terkait hasil OTT tersebut. (rio)

Read More

Bakamla RI bersama Malaysia Tuntaskan Operasi Malindo

KABARPROGRESIF.COM : (Medan) KN Bintang Laut 4801 Bakamla RI dan kapal patroli dari instansi maritim Indonesia lainnya seperti TNI AL, Polair, PSDKP KKP, KPLP, dan Ditjen Bea dan Cukai yang tergabung dalam Satgas Operasi Tindakan Maritim Malaysia – Indonesia atau Optima Malindo seri 27B/18, sandar di Belawan, Medan, untuk melaksanakan persiapan penutupan operasi, beberapa hari lalu.

Selain KN Bintang Laut 4801 Bakamla RI, unsur lain yang terlibat dari TNI AL, antara lain yaitu :

KRI Silea 858, dan KRI Sigurot 864.
Dari Polair mengerahkan KP Taka 3010.
PSDKP KKP mengerahkan KP-Hiu Macan Tutul 02.
KPLP mengerahkan KN Rantos.
Ditjen Bea dan Cukai mengerahkan kapal BC 7004.
Operasi Patkor Optima Malindo yang digelar sejak 20 – 30 September 2018 ini, melibatkan 7 kapal patroli instansi maritim Indonesia, 3 pesawat patroli udara maritim, dan 11 kapal patroli instansi maritim Malaysia ini. Operasi ini dilaksanakan untuk mengantisipasi dan mengatasi gangguan keamanan laut di perairan perbatasan kedua negara, khususnya di Selat Malaka.

Patkor Optima Malindo tahun 2018 yang dilaksanakan secara terkoordinasi di sepanjang Selat Malaka ini, secara umum berjalan dengan lancar dan berhasil mengamankan berbagai tindak kejahatan dan pelanggaran di laut.

Kegiatan yang diselenggarakan 2 kali dalam setahun ini merupakan implementasi dari hasil rapat Tim Perancang Operasi Maritim (TIPOM) oleh agensi maritim di kedua negara, yaitu Bakamla RI dan Agensi Penguatkuasaan Maritim Malaysia (APMM).

Rencananya, Patkor Optima Malindo seri 27B/2018 secara resmi akan ditutup pada Jumat 5-10-2018 di Medan, yang akan dihadiri oleh sejumlah pejabat instansi maritim dari Indonesia dan Malaysia.

Melalui operasi bersama 2 negara ini, diharapkan dapat meminimalisir ancaman keamanan dan keselamatan laut, khususnya di Selat Malaka. Selain itu kegiatan ini juga sebagai wadah untuk mempererat hubungan baik antar kedua negara, khususnya antaraparat keamanan maritim di Indonesia dan Malaysia. (Humas Bakamla RI/arf)

Read More

Polri Tangkap 4 Penyebar Hoaks Gempa dan Tsunami Palu

KABARPROGRESIF.COM : (Jakarta) Kepolisian Republik Indonesia menangkap empat pelaku penyebaran berita hoaks bencana alam pascagempa dan tsunami Donggala dan Palu.

Keempatnya ditangkap pada waktu dan tempat yang berbeda-beda.

Kepala Divisi Hubungan Masyarakat Polri Inspektur Jenderal Setyo Wasisto menuturkan, seluruh pelaku telah dilakukan penahanan.

Meski demikian, kata Setyo, ada pengecualian terhadap salah seorang pelaku yang berstatus seorang ibu yang masih menyusui.

“ Ditahan, kecuali ada hal tertentu. Misalnya sakit, ibu menyusui kan yang di Lombok ibu-ibu loh,” tutur Setyo di Amos Cozy Hotel, Jakarta Selatan, Kamis (4/10/2018).

Keempat tersangka itu adalah:
1. Ade Irma S. N, ditangkap di Janeponto pada hari Selasa (3/10/2018)
2. Dhany Ramdhany, ditangkap di Jakarta pada hari Senin (1/10/2018)
3. Martha Margaretha, ditangkap di Surabaya pada hari Jumat (24/9/2018)
4. Malini, ditangkap di Pekanbaru pada hari Selasa (2/10/2018)
Seluruh pelaku menyebarkan berita hoaks bencana alam tersebut melalui media sosial Facebook.

Setyo mengatakan, sampai saat ini pihaknya masih melakukan pendalaman untuk mencari tahu motif pelaku menyebarkan berita tersebut.

Polri mengimbau agar masyarakat lebih selektif dan bijak terhadap menggunakan internet dan media sosial.

“ Ini yang perlu diajarkan kepada masyarakat bahwa menggunakan internet atau ponsel tidak boleh sembarangan, ada Undang-Undang. Ingat saring dulu,” tutur Setyo.

Total sudah delapan penyebar hoaks yang ditangkap dan ditahan polisi.

Sebagai informasi, Polri sebelumnya telah menangkap empat orang di Lombok Timur (Nusa Tenggara Barat), Batam (Kepulauan Riau), Sidoarjo (Jawa Timur), dan Manado (Sulawesi Utara). (rio)

Read More

Lantamal IX Doa Bersama Kelancaran HUT TNI Ke 73 dan Korban Gempa serta Tsunami

KABARPROGRESIF.COM : (Ambon) Prajurit dan Pegawai Negeri Sipil (PNS) Pangkalan Utama TNI Angkatan Laut (Lantamal) IX Ambon. Kamis (04/10/2018), melaksanakan doa bersama untuk keselamatan dan kelancaran pelaksanaan Hari Ulang Tahun TNI yang ke 73 tahun 2018 yang akan terpusat di Merauke dan Sabang pada tanggal 5 Oktober 2018 besok.

Doa bersama digelar di dua tempat ibadah yang ada di Kompleks Lantamal IX, yaitu bagi yang beragama Islam dilaksanakan di Masjid Nurul Iman Lantamal IX dan yang beragama Kristen di Gereja Kategorial Mahanaim Lantamal IX.

Pelaksanaan doa bersama di Masjid Nurul Iman diawali dengan pembacaan Surat Yasin dan dilanjutkan Istighosah serta diakhiri dengan doa. Sedangkan doa bersama di Gereja Kategorial Mahanaim Lantamal IX diawali dengan pujian pembukaan, pendarasan Mazmur, pujian, pembacaan Alkitab Roma 13:1-7, khotbah/renungan, lagu penutup dan diakhiri dengan berkat.

Selain untuk keselamatan dan kelancaran pelaksanaan Hari Ulang Tahun TNI yang ke 73 tahun 2018, doa bersama juga di tujukan kepada para korban yang terkena bencana gempa bumi dan tsunami yang terjadi di Kota Palu dan Donggala Sulawesi Tengah. (arf)

Read More

Kena OTT, Pejabat Pajak Ambon Tiba di KPK

KABARPROGRESIF.COM : (Jakarta) Sejumlah pihak yang kena operasi tangkap tangan (OTT) di Ambon, Maluku, tiba di Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Kamis (4/10/2018).

Mereka datang secara bertahap sekitar sejak pukul 11.14 WIB. Salah satu yang datang diketahui merupakan Kepala Kantor Pelayanan Pratama (KPP) Ambon, La Masikamba.

Ia tiba di KPK sekitar pukul 11.16 WIB. Pejabat pajak yang mengenakan kemeja putih dibalut jaket kulit itu tampak membawa koper berukuran sedang.

Ia hanya melempar senyum kepada awak media sebelum memasuki lobi KPK.

Sementara itu, satu orang lainnya yang mengenakan kemeja bermotif dan celana bahan hitam juga telah tiba di KPK terlebih dulu sekitar pukul 11.14 WIB.

Adapun tiga orang lainnya masih dalam perjalanan menuju ke KPK. Selain Masikamba, identitas empat orang lainnya belum diketahui.

Sebelumnya Juru Bicara KPK Febri Diansyah menuturkan, pihaknya menangkap enam orang di Ambon, Maluku, Rabu (3/10/2018).

Menurut Febri, dari jumlah tersebut, beberapa di antaranya adalah pejabat kantor wilayah Direktorat Jenderal pajak.

" Empat orang dari unsur pejabat kantor pajak Ambon-Papua, pemeriksa pajak dan wajib pajak," ujar Febri saat dikonfirmasi, Rabu malam.

Menurut KPK, Diduga telah terjadi transaksi pemberian uang terkait upaya pengurangan pembayaran pajak.

Hingga kini KPK belum memberikan pernyataan resmi terkait hasil OTT tersebut. (rio)

Read More