HUT Ke-73 TNI, Lantamal IX Pamerkan Alutsista

KABARPROGRESIF.COM : (Ambon) Pangkalan Utama TNI Angkatan Laut (Lantamal) IX Ambon, memamerkan Alat Utama Sistem Persenjataan (Alutsista) TNI AL pada pemeran Alutsista TNI dalam rangkaian kegiatan peringatan hari ulang tahun ke 73 Tentara Nasional Indonesia tahun 2018 di Lapangan Merdeka Kota Ambon. Jumat (05/10/2018).

Pameran dilaksanakan selama tiga hari dari tanggal 5 Oktober 2018 hingga tanggal 7 Oktober 2018, dibuka secara resmi oleh Pangdam XVI/Pattimura Mayjen TNI Suko Pranoto usai memimpin upacara sekaligus syukuran peringatan HUT TNI ke-73 tahun 2018.

Pameran diikuti oleh jajaran Kodam XVI/Pattimura, Lantamal IX Ambon dan Lanud Pattimura. Selain itu juga diikuti oleh Persit Kartika Chandra Kirana PD XVI/Pattimura, Korcab IX Daerah Jalasenastri Armada III dan PIA Ardhya Garini Cabang 17/D.II Lanud Pattimura.

Antusias warga Kota Ambon sangat besar pada kegiatan pameran Alutsista TNI itu sehingga memadati stand – stand pameran. Kesempatan yang langka tersebut dimanfaatkan oleh para pengunjung untuk mengetahui Alutsista yang dipunyai jajaran TNI khususnya di wilayah Kota Ambon dan tak sedikit pengunjung yang datang berselfie dengan latar Alutsista untuk mengabadikan momen itu dengan menggunakan kamera smartphone.

Peringatan hari ulang tahun TNI ke – 73 tahun 2018 digelar sederhana di seluruh wilayah Indonesia dari Sabang sampai Merauke. Peringatan di Ambon sendiri terpusat di Lapangan Merdeka Kota Ambon dengan dilaksanakan Upacara parade dipimpin Pangdam XVI Pattimura selaku Inspektur Upacara, selanjutnya dilaksanakan acara syukuran dan Pameran Alutsista TNI. (arf).

Read More

Didesak Segera Cairkan Gaji Ke-13, Risma Mengaku Duitnya Gak Ada

KABARPROGRESIF.COM : (Surabaya) Belum bisa mencairkan anggaran gaji ke 23, Tri Rismaharini Wali Kota Surabaya mengatakan jika anggarannya belum ada, karena pendapatan daerahnya belum tercapai akibat insiden bom teroris beberapa bulan lalu.

“Saya prinsip tdak ada masalah, ini loh kemarin kejadian teroris, itu nggak tercapai pendapatan,” jawab Risma kepada sejumlah awak media di ruangan kerjanya. Jumat (5/10/2018).

Risma mengaku tidak ingin mengambil resiko, jika dalam waktu dekat mencairkan gaji PNS ke 13, apalagi jika dikaitkan dengan tanggung jawabnya terhadap sejumlah kontrak dengan pihak ketiga yakni rekanan pelaksana.

“nantik klo tak kekno trus aku nggak bisa bayar kontrak rekanan trus piye, makanya kita lihat kondisi PAK, kenapa, kalau memang kita ada uang ya kita bayar, kan nggak bisa, kita sudah ada ikatan dengan pihak ketiga trus nggak tak bayar, trus seng nanggung sopo, trus aku mbayar gaji ke 13,” tuturnya.

Artinya, Risma bukan tidak bersedia mencairkan gaji PNS ke 13, tetapi anggaran yang akan digunakan memang belum ada. Untuk itu Risma tetap belum bisa menjajikan, kapan bisa mencairkan.

“Jadi bukan nggak cair, duite ra ono, pendapatan belum tercapai, sampai akhir bulan kemarin, itu mestinya 72 persen, kita belum, tiap hari aku menerima laporan, jadi kapannya ya nggak tau,” pungkasnya. (arf)

Read More

Mendadak, Makorem 084/Bhaskara Jaya Didatangi Polisi

KABARPROGRESIF.COM : (Surabaya) Mendadak, Wakapolrestabes Surabaya, AKBP Pratomo beserta beberapa personelnya mendatangi Makorem 084/Bhaskara Jaya. Jumat, 5 Oktober 2018.

Kedatangan anggota Polrestabes ke Makorem itu, diiringi dengan suara nyanyian dari salah satu grup band di Indonesia.

Sontak, kedatangan Wakapolrestabes Surabaya itupun langsung disambut oleh Komandan Korem (Danrem) 084/Bhaskara Jaya, Kolonel Inf Sudaryanto, S. E, dengan didampingi beberapa pejabat teras Makorem.

Dengan membawa tumpeng serta kue, Wakapolrestabes Surabaya itu menuturkan jika kedatangannya ke Makorem petang ini, bertujuan untuk mengucapkan hari lahir TNI.

Sementara itu, menanggapi hal tersebut, Danrem 084/Bhaskara Jaya mengakui jika dirinya sangat  mengapresiasi langkah dari Polrestabes Surabaya.

“Hubungan kami (TNI-Polri, red) sudah seperti halnya kakak beradik,” ungkap Kolonel Sudaryanto.

Selain itu, Danrem juga mengibaratkan jika TNI-Polri, sama halnya seperti uang logam. Menurut Kolonel Sudaryanto, meskipun berbeda sisi. Namun, TNI-Polri, tetaplah satu.

“Melalui momen seperti ini, saya berharap ikatan silahturahmi dan sinergitas di antara kami akan semakin kokoh,” ungkap mantan Danrindam III/Siliwangi ini.

Usai melakukan penyambuta, kedua Perwira TNI-Polri itupun, langsung melakukan pemotongan tumpeng, hingga kue secara bersama-sama. (andre)

Read More

Hearing Layanan Kesehatan, Komisi D Usir Pejabat BPJS

KABARPROGRESIF.COM : (Surabaya) Komisi D DPRD mengusir manajemen dan pejabat BPJS Cabang Surabaya dari ruang komisi, Jumat (5/10/2018).

Mereka hanya sesaat berada di dalam forum hearing tentang layanan kesehatan baru yang ditetapkan dalam jaminan kesehatan nasional (JKN) melalui BPJS itu.

"Lebih baik disudahi saja pertemuan ini. Kami perlu kejelasan dari BPJS langsung menyangkut layanan kesehatan berjenjang yang merugikan warga Surabaya. Kenapa Kepala Cabang BPJS tidak datang," sesal Ketua Komisi D DPRD Kota Surabaya, Agustin Poliana, dengan langsung menutup hearing.

Komisi D yang membidangi Kesra termasuk Pendidikan dan Kesehatan ini sudah mengagendakan rapat dengan BPJS Kesehatna bersama Kepala Cabang BPJS Surabaya Moch Cucu  Zakaria. Namun Ketua Komisi D Agustin yang hadir bersama anggotanya marah karena kepala cabang tidak hadir.

Sudirdjo, anggota Komisi D bahkan bereaksi sangat keras dengan ketidakhadiran pimpinan BPJS di Surabaya itu. "Pejabat kalau tidak bisa melayani masyarakat begini sebaiknya tidak lagi menjabat di Surabaya. BPJS ini sangat dinantikan masyarakat," tegas Sudirdjo.

Komisi D hanya ingin mengetahui persis dari pihak BPJS langsung terkait tata aturan layanan kesehatan berjenjang yang sudah berlaku bulan ini. Namun Komisi D enggan melanjutkan hearing lantaran hanya diikuti para Kabid dan pegawai BPJS Surabaya.

"Bapak (Kacab BPJS Surabaya Cucu Zakaria) ada di Jakarta juga dalam kepentingan rapat terkait sistem berjenjang itu. Jadi kami yang hadir di DPRD ini," kata Kabid SDM Umum dan Komunikasi Publik BPJS Surabaya Dhani Rahmadian usai diusir.

Pertemuan hearing BPJS tersebut hanya berlangsung kurang dari 15 menit. Kemudian pertemuan dihentikan dan akan memanggil kembali Kepala BPJS Cabang Surabaya kembali.

Pertemuan itu memang hanya berlangsung seaat karena Komisi D marah-marah dengan layanan berjenjang BPJS sangat merepotkan masyarakat. Setelah dari fasilitas pertama pasien tidak boleh langsung ke RS Tipe B apalagi A. (*/arf))

Read More

Sehari, Kapal Rumah Sakit TNI AL KRI Soeharso - 990 Tangani 141 Pasien Korban Gempa Tsunami Di Palu.

KABARPROGRESIF.COM : (Palu) Berlabu di pelabuhan Pantoloan di Palu, Kapal rumah sakit TNI AL KRI Soeharso (SHS)-990 yang mengangkut Satgas Kesehatan TNI Angkatan Laut yang dipimpin oleh  Laksamana Pertama TNI dr. I.D.G Nalendra I, Sp. BMTKV. langsung menangani korban gempa dan tsunami  berdatangan di kapal rumah sakit KRI dr. Soeharso (SHS) - 990. Jum'at (05/10/2018).

Pada hari ini sampai malam  tercatat tim Satgas Kesehatan TNI AL berhasil menangani   141 orang pasien dan ada  beberapa korban masih menjalani rawat inap di KRI SHS - 990.

Korban gempa tsunami yang datang rata-rata  mengalami trauma seperti patah tulang, luka robek, terbentur, dan sakit umum lainnya. Tim satgas kesehatan TNI AL  juga berhasil menyelamatkan tiga ibu melahirkan.

Dalam misi pelayanan kesehatan tersebut, KRI SHS - 990 yang dikomandani oleh Letkol Laut (P) Joko Setiyono menerima pasien rujukan dari Puskesmas dan rumah sakit setempat yang tidak dapat melakukan tindakan operasi karena keterbatasan peralatan medis. (arf)

Read More

2 Ketua DPRD Surabaya Tekan Walikota Risma Gaji Cairkan Gaji ke-13

KABARPROGRESIF.COM : (Surabaya) Setelah Armuji Ketua DPRD Surabaya, kini giliran Masduki Toha wakil ketua DPRD Surabaya iku angkat bicara soal belum dicairkannya anggaran gaji PNS ke 13 oleh Pemkot Surabaya.

Menurut Masduki, cair dan tidaknya hak PNS ini ada ditangan Wali Kota Tri Rismaharini, padahal telah menjadi instruksi Mendagri dan telah menjadi keputusan rapat paripurna DPRD Surabaya.

“Persoalan ini ternyata hanya ada di Bu Risma Wali Kota, sampai pak Bambang DH Ketua Bapilu PDIP nya juga meminta untuk dicairkan, artinya ini hanya soal apa maunya Bu Risma, uang sudah ada, mekanisme sudah dilakukan, sekarang apa maunya,” ucap Masduki.

Politisi asal Fraksi Partai Kabangkitan Bangsa (PKB) ini sampai mengaku jengah dengan sikap Wali Kota Surabaya yang masih terkesan mengulur-ulur pencairan hak para abdi negara di lingkungannya sendiri. Tapi dia meminta jawaban yang jelas.

”Sekarang mau dicairkan atau enggak terserah, kita ini di DPR ini kan butuh jawaban yang jelas, karena jajaran Sekda kebawah sudah siap, bahkan Wakil Wali Kota juga sudah pasangan badan, tapi faktanya masih saja tidak bisa,” akunya.

Masduki juga menilai ada kejanggalan di pemerintahan Risma, karena tidak memberikan delegasi penuh kepada wakilnya jika berhalangan untuk hadir, atau sedang berada di luar negeri.

“Anehnya lagi, kenapa tidak ada pendelegasian, alasan ke luar negeri itu hanya dibuat-buat, buktinya paripurna nota keuangan 9,2 Triliun bisa dibahas dan digedog tidak dengan Wali Kota, tapi dengan Wakil Wali Kota, kenapa pencairan yang nilainya sekitar 58 Miliar nggak bisa,” tandasnya.

“Sekarang bolanya ada di Bu Risma, tapi tolong berikan jawaban yang jelas kepada kami, masyarakat dan selurush PNS yang jumlah mencapai 24 Ribu itu, mau atau tidak mau mencairkan, biar jelas,” tambahnya.

Masduki mangatakan sangat khawatir, polemik pencairan gaji PNS ke 13 ini akan berdampak politis di Pemilu 2019, meskipun dirinya berharap agar tidak ditarik-tarik ke ranah politik, karena persoalan tersebut murni menyangkut hak PNS.

“Yang jelas ini tahun politik, jangan dibuat permainan seperti ini, dan saya tidak mau dikaitkan dengan politik karena ini murni soal hak para PNS, Ini dampak politisnya akan sangat jelas, termasuk untuk Pilpres mendatang,”

“Kalau jumlah PNS yang mencapai 24 ribu itu dikalikan 3 (satu keluarga) sudah ratusan ribu loh, ini bahaya, baik secara sosial maupun ekonomi, apalagi politis, karena sangat bosa dihubung-hubungkan terus,” imbuhnya.

Sebenarnya saya bisa santai aja, lanjut Masduki, tetapi ini kan menyangkut hak nya PNS. “Lagian bukan uang kita kok, kita ini hanya sebagai perantara saja, maka tolong kepada Wali Kota beri kami jawaban yang jelas dan pasti, dicairkan atau tidak,” pungkasnya. (arf)

Read More

Suara Musik, Kejutkan Perayaan HUT TNI di Makorem 082/CPYJ

KABARPROGRESIF.COM : (Mojokerto) Suasana perayaan HUT TNI ke-73 di Makorem 082/CPYJ, seakan berubah ketika personel dari Polresta, Polres Mojokerto hingga Satpol PP setempat, memasuki halaman Makorem dengan membawa berbagai macam alat musik, hingga pengeras suara.

Bukan bermaksud untuk menganggu berlangsungnya perayaan HUT TNI di Makorem, namun, kedatangan anggota Kepolisian dan Satpol PP tersebut, bertujuan untuk ikut serta merayakan berlangsungnya hari besar TNI tanggal 5 Oktober.

Tidak hanya itu, suasana keakraban dan sinergitas, semakin terlihat kental ketika kedatangan personnel tersebut, langsung disambut oleh Komandan Korem (Danrem) 082/CPYJ, Kolonel Arm Budi Suwanto, S. Sos, dengan didampingi Kasrem dan Dandim 0815/Mojokerto.

Kolonel Budi mengungkapkan, dirinya sangat mengapresiasi kejutan yang diberikan oleh pihak Kepolisian dan Satpol PP Mojokerto. Ia mengaku, sempat kaget dengan adanya suara gemuruh musik yang tiba-tiba terdengar kencang tersebut.

“Meskipun sempat kaget, tapi saya hati saya terasa senang ketika saya mengetahui yang datang itu ternyata rekan-rekan Kepolisian dan Satpol PP,” ungkapnya.

Tidak hanya itu, menurutnya, hal seperti inilah yang sangat dinanti-nanti oleh masyarakat. Sebab, kata Danrem, keamanan dan kondusifitas wilayah, dapat terwujud dengan baik jika seluruh aparatur keamanan, bisa saling bersinergi. 

“Hal semacam itu, sudah dibuktikan oleh para pejuang ketika melawan penjajah. Meskipun para penjajah menggunakan senjata yang serba modern, tapi mereka tetap kalah dengan adanya persatuan dan kesatuan,” jelas Kolonel Budi.

Usai melakukan penyambutan tersebut, Danrem bersama personel Polri dan Satpol PP Mojokerto, melakukan prosesi pemotongan tumpeng secara bersama-sama di hadapan prajurit TNI-Polri lainnya. (andre)

Read More

Gali Ke-13 Belum Cair, Ketua DPRD Surabaya Desak Pemkot Surabaya Segera Realisasikan

KABARPROGRESIF.COM : (Surabaya) Ketua DPRD Surabaya, Ir. Armuji.MT, kembali mendesak Pemkot Surabaya agar segera mencairkan gaji PNS ke 13, dengan alasan payung hukumnya sudah jelas sehingga tidak ada lagi yang dipersoalkan dan dikhawatirkan.

Armuji mengaku heran, kenapa Pemkot Surabaya masih terkesan alot mencairkan hak para abdi negara di lingkungannya. Padahal, jika tidak dicairkan justru bisa dianggap melanggar peraturan pemerintah. Apalagi telah menjadi keputusan rapat Paripurna DPRD Surabaya.

“Ini menjadi tanda tanya kita, apakah memang pemkot tidak mau mencairkan, karena jika benar, maka bisa dianggap melanggar peraturan pemerintah, kalau PP saja tidak digubris, harusnya pemkot bisa belajar dari daerah-daerah lain yang sudah mencairkan, karena hanya Surabaya yang belum,” ucapnya. Jumat (5/10/2018)

Politisi PDIP Surabaya yang saat ini tercatat sebagai Caleg DPRD Jatim asal Dapil 1 Surabaya ini, menegaskan jika Pemkot Surabaya tidak ada alasan lagi untuk bersikap hati-hati apalagi ragu, karena payung hukumnya sudah jelas.

“Karena sudah masuk nomenklatur THR, kenapa nggak bisa cair, padahal sudah tidak ada masalah, nggak perlu didesak-desak seperti ini ,karena payung hukumnya sudah jelas,” tegasnya saat ditemui di ruang kerjanya.

Ditanya apakah akan menggunakan hak interpelasi? Armuji spontan menampik, karena bagaimanapun pemerintahan Kota Surabaya saat ini dipimpin oleh Walikota dan Wakil Wali Kota yang diusung PDIP.

“Kami PDIP nggak mungkin lah menggunakan itu,” pungkasnya.

Untuk diketahui, sebelumnya Fraksi PDIP DPRD Surabaya juga minta agar pencairan gaji PNS ke 13 dilakukan Pemkot Surabaya sesuai hasil keputusan rapat paripurna yang digelar Senin lalu.

Bahkan saat itu sempat menjadi gunjingan di lingkungan DPRD Surabaya, kenapa kesepakatan paripurna tersebut hanya berupa surat rekomendasi, bukan surat keputusan.

Hal ini disampaikan Sukadar ketua Fraksi PDIP DPRD Surabaya, Rabu (26/9/2018) sore. Menurut Sukadar mestinya pimpinan DPRD Surabaya membuat surat keputusan bukannya surat rekomendasi.

“Kami sedikit kecewa dan menyayangkan kenapa hanya surat rekomendasi. Itu kan sudah diputuskan melalui rapat paripurna. Mestinya DPRD membuat surat keputusan yang menjadi dasar pembayaran gaji ke 13,” lanjut Sukadar.

Menurut dia karena sudah menjadi keputusan maka surat keputusan yang mestinya dibuat DPRD Surabaya akan bisa mempercepat pembayaran gaji ke 13. (arf)

Read More

Peringati HUT Ke-73, Prajurit dan PNS Lantamal V Gelar Upacara

KABARPROGRESIF.COM : (Surabaya) Peringati HUT ke-73 TNI tahun 2018, prajurit dan PNS Pangkalan Utama TNI AL V (Lantamal V) mengikuti upacara yang digelar di Lapangan Yos Sudarso,  Mako Lantamal V,  Surabaya,  Jumat (5/10).

Wadan Lantamal V, Kolonel Marinir CTO Sinaga menjadi inspektur upacara mewakili Komandan Lantamal V Laksamana Pertama TNI Edwin, S.H., yang mengikuti pelaksanaan upacara HUT TNI di Koarmada ll.

Tampak hadir dalam upacara tersebut para Kasatker, Kadis, para Perwira staf, Bintara, Tamtama dan PNS Lantamal V lainnya.

Panglima TNI Marsekal TNI Hadi Tjahjanto, S.IP., dalam amanat tertulisnya yang dibacakan Wadan Lantamal V mengajak hadirin berdoa kepada Tuhan Yang Maha Kuasa agar meringankan beban yang menimpa saudara-saudara kita di Palu, Sigi, Donggala dan Parigi Moutong yang terkena gemba dan tsunami Jumat lalu.

Demikian pula beban yang masih diderita saudara-saudara kita di Lombok. Semoga    kekuatan dan ketabahan menyertai saudara¬-saudara kita dalam upaya memulihkan kembali kondisi sebagaimana sedia kala.

Semoga pula apa yang telah kita lakukan bersama, baik dalam bentuk bantuan secara fisik maupun dukungan doa, dapat meringankan musibah dan mempercepat upaya pemulihan tersebut.

“TNI bersama-sama berbagai komponen bangsa lainnya telah bekerja bahu membahu. Kita berupaya sekuat tenaga meringankan beban yang diderita saudara-saudara kita. TNI telah mengerahkan personel dan alutsistanya untuk memberikan pertolongan pertama, melaksanakan evakuasi, menyalurkan bantuan, memberikan pengamanan, serta memulihkan sarana dan prasarana secara bertahap,” ujarnya.

Apa yang dilaksanakan di lokasi bencana lanjutnya,  baik pengerahan personel maupun alutsista, adalah sebagian dari bentuk profesionalisme TNI. Sesuai dengan tema Profesionalisme TNI Untuk Rakyat.

Sebagai alat negara, tugas TNI tidak lepas dari berbagai tantangan saat ini maupun di masa depan yang semakin kompleks. Perkembangan politik, ekonomi dan teknologi global, telah menciptakan ruang atau dimensi dan metode peperangan baru.

Ketidakpastian akibat krisis ekonomi, politik dan kepemimpinan global yang dikatalisasi oleh disrupsi teknologi, membawa perang tidak lagi terbatas (restricted war) dalam suatu batas teritorial.

Perang telah menjadi tidak terbatas (unrestricted war) masuk ke berbagai dimensi, seperti perang ekonomi, perang dagang, perang hukum, perang siber, perang opini, dan bahkan akhir-akhir ini kita menyaksikan adanya perang mata uang di berbagai negara. Era perang kinetik bergeser ke arah perang digital, non-letal tapi tetap menimbulkan dampak sangat merugikan bagi kehidupan masyarakat bernegara.

Konsep-konsep inipun mengaburkan filosofi perang konvensional, selain melahirkan dimensi-dimensi ruang palagan baru, juga menggeser dimensi waktu, karena perang-¬perang tersebut terjadi di masa damai.

Selain menghadapi komplek-sitas tantangan ke depan, kita juga harus menghadapi gejolak alam    yang   terjadi  akhir¬-akhir ini. TNI sebagai satuan yang siaga di masa damai, harus membantu pemerintah menanggulangi bencana yang terjadi di berbagai daerah.

Pada tahun 2018 ini TNI telah terlibat dalam penanggulangan bencana di berbagai daerah, seperti kejadian luar biasa gizi buruk di Asmat - Papua, letusan gunung Agung di Bali, kebakaran hutan di Kalimantan dan Sumatera, gempa bumi di Lombok, dan saat ini gempa bumi di Palu. (arf)

Read More

Profesionalisme Untuk Rakyat, Kolonel Bagus: Inilah Bukti TNI Semakin Dicintai Rakyat

KABARPROGRESIF.COM : (Malang) Puncak HUT TNI ke-73 saat ini, seakan menjadi penilaian tersendiri bagi Komandan Korem (Danrem) 083/Baladhika Jaya, Kolonel Inf Bagus Suryadi Tayo. Menurutnya, perayaan HUT yang bertemakan Profesionalisme TNI, Untuk Rakyat, merupakan suatu butki jika hubungan institusi TNI dengan rakyat, semakin menguat.

“Inilah bukti TNI semakin dicintai rakyat. Hal itu, berdasarkan survey yang menyebutkan jika tingkat kepercayaan rakyat kepada TNI cukup tinggi,” ujar Danrem 083/Baladhika Jaya, usai mengikuti berlangsungnya perayaan HUT TNI di lapangan rampal, Kota Malang. Jumat, 5 Oktober 2018 pagi.

Selain profesionalisme, kata Danrem, kepercayaan itu meningkat ketika kemahiran dan kompetensi prajurit TNI, semakin meingkat. Upaya itu, merupakan salah satu langkah TNI dalam mewujudkan prajurit TNI yang kuat dan handal.

“Semua tugas, serta kewajibannya di dharma baktikan hanya untuk rakyat. Itu semua, sudah dijelaskan di Sapta Marga dan Sumpah Prajurit,” tandasnya.

“Sumpah itu, merupakan nafas bagi semua prajurit berdasarkan Pancasila dan UUD 1945,” tambah Kolonel Bagus.

Dalam kegiatan tersebut Danrem juga menerima bantuan dari UMM yang peduli bagi warga terdampak bencana di Provinsi Sulawesi Tengah.

Dirinya menilai, saat ini, uluran tangan maupun bantuan dari masyarakat, sangat diperlukan bagi warga terdampak bencana di Kota Palu.

“Kami mengucapkan terima kasih kepada masyarakat yang mash peduli dengan saudara-saudara kita disana (Kota Palu, red),” tuturnya.       

Dalam memperingati HUT TNI ke-73 saat ini, tak hanya ketrampilan saja. Namun, personel TNI di wilayah Malang Raya, bakal menampilkan berbagai jenis alutsista ke masyarakat.(andre)

Read More

Pemkot Surabaya Fasilitasi Korban Bencana Alam Gempa Bumi dan Tsunami

KABARPROGRESIF.COM : (Surabaya) Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya siap memberikan fasilitas bagi pengungsi korban bencana alam gempa bumi dan tsunami yang datang ke ke Kota Pahlawan. Pemkot Surabaya bekerjasama dengan Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jawa Timur bakal membantu para korban untuk mencarikan saudara mereka di Surabaya.

Wali Kota Surabaya Tri Rismaharini mengatakan sekitar 100 orang pengungsi korban bencana alam dari Kota Palu Sulawesi Tengah, hari ini tiba di Surabaya, Jum’at, (05/10/18).

Tujuannya adalah untuk mengungsi dan mencari sanak-saudara di Surabaya ataupun lokasi lain di Jawa Timur.

“Ini sudah didata sekitar 100 orang oleh Pemprov. Kita juga sudah siapkan di hallnya Liponsos untuk menampung mereka. Kita juga siapkan untuk sarana prasarana termasuk selimut, tikar, dan makanan,” kata Wali Kota Risma di ruang kerjanya Balai Kota, Jum’at, (05/10/18).

Wali Kota Risma menyampaikan Pemkot Surabaya siap membantu untuk identifikasi terkait kependudukan. Apabila memang warga Surabaya atau mempunyai sanak saudara di Surabaya, pemkot akan siap membantu untuk mengantar mereka.

“Nanti kita juga dalami yang mengungsi dari Palu ke Surabaya ini. Terus kondisinya juga, misalkan itu keluarga lengkap, atau anak-anak, sambil kita minta waktu kita tempatkan di hallnya liponsos,” ujarnya.

Namun begitu, Wali Kota Risma belum bisa memastikan apakah pengungsi tersebut merupakan warga Surabaya. Oleh karena itu, pihaknya akan melakukan pendataan bagi para pengungsi korban bencana alam tersebut.

“Kalau ngomongnya warga Surabaya. Tapi masih didata ulang. Aku kalau ketemu (orang) di luar itu bilangnya dari Surabaya. Ternyata tinggalnya di Nganjuk atau Jember,” pungkasnya. (arf)

Read More

Korem Kirim Bantuan Logistik Kemanusiaan Korban Gempa Palu, Sigi dan Donggala

KABARPROGRESIF.COM : (Ternate) Korem 152/Babullah mengirimkan bantuan logistik kemanusiaan untuk korban bencana di Palu, Sigi dan Donggala bekerjasama dengan Pelindo.

Bantuan tersebut diserahkan langsung oleh Kasiter Korem 152/Babullah Letkol Inf Laode M. Sabaruddin kepada perwakilan dari Pelni, bantuan tersebut berupa logistik bahan makanan seperti mie instan, susu bayi, perlengkapan bayi, sarden, Energen, Susu Kotak, Pampers, Air Mineral, Biscuit dan snack campuran. yang dikemas dalam 3 Kontainer dan akan diangkut oleh KM. Sabuk Nusantara PT. Pelni, sementara itu dihadapkan dengan terbatasnya ketersediaan tempat di Kapal sementara diprioritaskan adalah bantuan berupa makanan dan kebutuhan bayi sedangkan untuk bantuan berupa pakaian dan kebutuhan sandang lainnya akan disusulkan melalui KM. Labobar yang direncanakan akan berangkat pada tanggal 6 Oktober besok hari.

Sementara itu dalam keterangannya Danrem saat ditemui awak media menyampaikan bahwa bantuan kemanusiaan ini kita himpun dari Kodim jajaran maupun rekanan dan masyarakat yang menitipkan bantuannya melalui Korem, bantuan tersebut kita segera salurkan bekerjasama dengan PT. Pelindo dan PT. Pelni agar segera diterima oleh para korban bencana alam di Sulawesi, selain itu sebelumnya Korem telah menyalurkan bantuan uang tunai sebesar Rp. 31.350.000 yang kita salurkan melalui Kodam.

Selain itu sempat disinggung mengenai pengiriman pasukan Danrem menyampaikan bahwa sementara ini belum ada karena hal tersebut diatur oleh Mabes TNI, namun seandainya sewaktu-waktu ada Perintah kita siap berangkatkan personel. (andre)

Read More