Dikabarkan Larang Seminar, Korem 083/Baladhika Jaya Angkat Bicara

KABARPROGRESIF.COM : (Malang) Beredarnya informasi mengenai larangan adanya seminar nasional bertemakan Perubahan dan Kesinambbungan Historis dalam Perspektif Keilmuan dan Pembelajaran, akhirnya mendapat bantahan keras dari pihak Korem 083/Baladhika Jaya dan Kodim 0833/Kota Malang. Bahkan, artikel yang dimuat di historia.id tersebut, diduga mengandung unsur hoax.

“Sekali lagi, bukan ranah kita untuk melarang. Karena, kami tahu betul tentang UU nomor 12 tahun 2012, pasal 8 ayat 3 tentang kebebasan akademik, kebebasan mimbar akademik dan otonomi keilmuan,” jelas Kepala Penerangan Korem (Kapenrem) 083/Baladhika Jaya, Mayor Inf Prasetya, H. K, ketika ditemui di ruangan kerjanya. Kamis, 11 Oktober 2018 siang.

Tak hanya itu, dirinya juga sangat menyayangkan beredarnya artikel pelarangan seminar yang mencatut nama institusi TNI tersebut.

“Sekali lagi, masalah ini sudah di klarifikasi oleh pihak panitia, dalam hal ini DR. Ari Sapto, M. Hum. Kami menganggap permasalahan ini sudah selesai,” imbuhnya.

Perlu diketahui, sebelumnya, seminat tersebut rencananya akan digelar di Universitas Malang (UM) Kota Malang, dengan menghadirkan berbagai narasumber, termasuk diantaranya ialah Asvi Warman Adam, yang merupakan sejarawan Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI), Sri Margana, sejarawan asal Universitas Gajah Mada, Abdul Syukur dan Ari Sapto yang merupakan Ketua Jurusan Sejarah Universitas Muhammadiyah.(andre)

Read More

Laporan Kasus Korupsi Diprediksi Membludak, Penegak Hukum Harus Siap

KABARPROGRESIF.COM : (Jakarta) Anggota Komisi III DPR Ahmad Sahroni mengapresiasi terbitnya Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2018 yang mengatur pelapor kasus korupsi dan suap bisa mendapat hadiah hingga Rp 200 juta.

Ia menilai kebijakan itu sebagai komitmen pemerintah dalam hal penegakan hukum, khususnya korupsi.

Sahroni meyakini kebijakan tersebut akan memberikan efek domino dalam pemberantasan korupsi. Dengan kebijakan itu, masyarakat akan berlomba mengawasi praktik korupsi yang mungkin terjadi di lingkungan kerja ataupun di bidang pelayanan.

“Reward itu akan membuat masyarakat terpacu untuk ikut mengawasi adanya praktik korupsi. Di sisi lain, kebijakan ini juga akan menciptakan deterrence effect atau efek gentar kepada mereka yang berniat melakukan korupsi karena akan banyak yang mengawasi,” kata Sahroni, Rabu (10/10/2018).

Politisi Nasdem ini meminta lembaga penegak hukum, dalam hal ini KPK, Polri dan Kejaksaan untuk mempersiapkan sumber daya manusianya secara baik.

Hal ini menyikapi kemungkinan banyaknya laporan dari masyarakat yang akan masuk terkait dugaan praktik korupsi.

Ia mengingatkan lembaga penegak hukum harus memberikan perlakuan sama atas laporan yang diterima.

“KPK, Polri dan Kejaksaan harus benar-benar mempersiapkan SDM-nya untuk mengantisipasi banyaknya laporan dugaan korupsi yang akan masuk. Jangan sampai ada laporan diabaikan atau terbengkalai karena tebang pilih kasus yang akan ditangani,” ucap Sahroni.

Terkait keselamatan pelapor, Sahroni mengatakan bahwa Indonesia memiliki Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) yang selama ini telah memiliki kerjasama baik dengan penegak hukum.

LPSK, menurut dia, bisa dimaksimalkan untuk melindungi whistle blower atau pelapor.

"Perlindungan maksimal bahkan melalui safe house bisa diberikan melihat seberapa rentannya keamanan pelapor. LPSK juga dapat bekerjasama dengan Polri untuk memastikan keamanan pelapor,” kata dia.

Presiden Joko Widodo sebelumnya mengaku berupaya meningkatkan partisipasi masyarakat dalam perang terhadap tindak pidana korupsi.

Maka, Presiden meneken Peraturan tersebut. Pasal 17 ayat (1) PP 43/2018 menyebutkan, besaran premi diberikan sebesar dua permil dari jumlah kerugian keuangan negara yang dapat dikembalikan kepada negara.

Sementara untuk pelapor tindak pidana korupsi berupa suap, besar premi yang diberikan sebesar dua permil dari nilai uang suap dan/atau uang dari hasil lelang barang rampasan dengan nilai maksimal Rp 10 juta.

Peraturan tersebut diteken Presiden Joko Widodo dan diundangkan oleh Kementerian hukum dan HAM pada 18 September 2018. PP 43/2018 itu telah masuk dalam lembaran negara RI tahun 2018 nomor 157. (rio)

Read More

Pangdam V/Brawijaya Bersama Forkopimda Kunjungi Korban Gempa Pulau Sapudi Jatim

KABARPROGRESIF.COM : (Sumenep) Gempa dengan kekuatan 6,4 skala richter di yang  mengguncang Kabupaten Situbondo, Jawa Timur, Kamis, 11 Oktober 2018, menjadi perhatian serius bagi Forkopimda Jawa Timur.

Melalui jumpa pers di Mapolda Jatim, Pangdam V/Brawijaya, Mayjen TNI Arif Rahman, M. A, setidaknya telah mengirimkan sebanyak 20 personel untuk membantu proses evakuasi di lokasi terjadinya gempa.

“Kondisinya, anggota-anggota disana sudah melakukan pendataan. Jadi, yang dari Sumenep juga sudah diberangkatkan, setidaknya 20 personel,” kata Pangdam.

Selain itu, ujar Pangdam, akibat gempa tersebut, menyebabkan 3 korban meninggal dunia dan 25 rumah mengalami rusak berat.

“Pagi ini, saya bersama Kapolda dan Gubernur akan berangkat kesana. Laporan terakhir, 25 rumah rusak berat, 3 warga meninggal dunia dan 7 orang mengalami luka-luka,” ungkap Mayjen Arif.

Diketahui, 3 warga yang dinyatakan meninggal dunia ialah H. Nadar (60), warga Dusun Jambusok, Desa Prambanan, Nuril Kamelia (7), dan Muhammar Umur (70), warga Dusun Jambusuk Prabanan, Kabupaten Situbondo, Jawa Timur.

Ditemui di tempat yang sama, Kependam V/Brawijaya Kolonel Inf Singgih Pambudi Arinto, S. IP, M.M mengatakan akan dikirimkan Personel Kesehatan dan Personel Zeni Kodam V/Brawijaya yang ahli konstruksi ke Pulau Sapudi menggunakan Kapal yang dimiliki oleh Perbekalan dan Angkutan Kodam V/Brawijaya (Bekangdam V/Brawijaya)

"Hari ini juga, Kodam akan memberangkatkan 2 Dokter dan 6 Perawat dari Kesdam V/Brawijaya serta 22 Personel dari Zeni Kodam V/Brawijaya yang berkualifikasi konstruksi membantu di lokasi bencana, untuk mempercepat mobilitas mereka akan diberangkatkan menggunakan Kapal Motor Cepat (KMC) milik Perbekalan dan Angkutan Kodam V/Brawijaya (Bekangdam V/Brawijaya).", ungkap Kolonel Singgih. (andre)

Read More

Ulah Risma Rugikan Bambang DH

KABARPROGRESIF.COM : (Surabaya) Insiden pengusiran wartawan JTV dewi oleh risma melalui Kabag Humas M. Fikser juga memantik reaksi keras dari Bambang Dwi Hartono. Ia menilai sikap risma ini sangat tidak terpuji.

" Kejadian yang menimba mbak dewi, kenapa kok begini, ini tidak bagus." Tegas bambang.

Tak hanya itu, Walikota Surabaya dua periode ini pun juga merasa dirugikan pasalnya jabatan yang diemban Risma saat ini merupakan sebuah amanah dari Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) bukan ujug-ujug dari dirinya.

" Kenapa saya ngomong gini, Saya merasa dirugikan,  darimana saya dirugikan. Ini warga kota melihat, menyaksikan. Dia itu kan kepala daerah yang diusung oleh partai. Dia itu kan gak bisa maju sendiri. " tandasnya.

Lanjut Bambang, bukan hanya dirinya yang malu tak bisa mendidik kader yuniornya namun PDIP sebagai partai pengusung Risma menjadi Walikota Surabaya juga turut dirugikan.

" Kesannya seenaknya sendiri. dipundaknya ada gerbong yang harus diselamatkan yang harus dijaga citra partai. " paparnya. (arf)

Read More

Babinsa Kodim Sumenep Langsung Terjuni Lokasi Gempa di Pulau Sapudi

KABARPROGRESIF.COM : (Sumenep) Gempa yang diduga berpotensi terjadi tsunami, terjadi di Kepulauan Sapudi, Kabupaten Sumenep, Jawa Timur. Gempa yang terjadi pukul 01.45 WIB itu, langsung mendapat respon tanggap dari pihak Kodim 0827/Sumenep.

Sertu Wasito, Babinsa Kodim 0827/Sumenep yang saat itu berada di lokasi kejadian gempa mengungkapkan, gempa terjadi ketika pukul 01.46 WIB. Dari hasil pendataan yang dilakukannya, 7 orang dinyatakan mengalami luka berat akibat tertimpa tembok, 3 orang tewas dan 25 rumah dinyatakan rusak berat.

Selain Aswiya (65), kata Warsito, juga terdapat Sudik (60), Nasia (55), Lihami (70), Muhawiya (60), Muhamma (66), dan Samsu (65).

Perlu diketahui, guna proses evakuasi lebih lanjut, Pangdam V/Brawijaya, Mayjen TNI Arif Rahman, M. A, telah menerjunkan beberapa personel dari Kesatuan Zeni untuk melakukan proses evakuasi para korban terdampak gempa di Kepulauan Sapudi, Kabupaten Sumenep, Jawa Timur. (andre)

Read More

KPK Periksa 4 Anggota DPRD Sumut sebagai Tersangka

KABARPROGRESIF.COM : (Jakarta) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menjadwalkan pemeriksaan terhadap empat tersangka anggota DPRD Sumatera Utara, pada Kamis (11/10/2018).

Keempatnya sebagai tersangka dalam kasus menuntutan suap dari mantan Gubernur Sumatera Utara, Gatot Pujo Nugroho. Mereka adalah Musdalifah (MDH), Washington Pane (WP), Restu Kurniawan Sarumaha (RKS), dan John Hugo Silalahi (JHS).

“Pemeriksaan dengan kasus suap untuk anggota DPRD Sumut periode 2004-2009 dan 2014-2019,” ujar Juru Bicara, KPK Febri Diansyah, Kamis (11/10/2018).

Sebelumnya, sebanyak 38 anggota DPRD Sumut sebelumnya ditetapkan sebagai tersangka oleh KPK.

Suap untuk ke-38 anggota DPRD Sumut itu terkait dengan persetujuan laporan pertanggungjawaban Pemerintah Provinsi Sumatera Utara untuk Tahun Anggaran 2012-2014 oleh DPRD Sumut, Persetujuan Perubahan APBD Provinsi Sumut Tahun 2013-2014 oleh DPRD Sumut.

Kemudian, terkait pengesahan APBD tahun anggaran 2014-2015 dan penggunaan hak interpelasi anggota DPRD Sumut pada 2015.

Para anggota Dewan itu memberikan penghargaan dari mantan Gubernur Provinsi Sumatera Utara, Gatot Pujo Nugroho.

Biaya Dugaan dari Gatot untuk masing-masing anggota DPRD Sumut itu berkisar Rp 300 juta hingga Rp 350 juta. (rio)

Read More

Kodiklatal Siap Didik Siswa Diktukpa TNI AL Angkatan Ke-48

KABARPROGRESIF.COM : (Surabaya) Sebanyak  660 Bintara dari berbagai Komando Utama (Kotama) TNI AL  mengikuti sidang Penentuan Akhir (Pantukhir) guna memperebutkan 350 kursi pada  Pendidikan Pembentukan Perwira (Diktukpa) TNI AL  Angkatan ke-48 tahun 2018. Setelah dinyatakan lulus, para prajurit tersebut untuk selanjutnya melaksanakan pendidikan dasar keprajuritan di Pusat Latihan Pendidikan Dasar Kemiliteran (Puslatdiksarmil) Komando Pembinaan Doktrin Pendidikan dan Latihan TNI Angkatan laut (Kodiklatal).

Sidang Panthukir Diktukpa yang merupakan puncak seleksi dan dilaksanakan di gedung Moeljadi Kesatrian Bumimoro Kodiklatal, tersebut  dipimpin langsung Asisten Personel (Aspers) Kasal Laksda TNI I Nyoman Mandra, M. Sc.

Selain Aspers  Kasal hadir dalam pantukhir tersebut Kadisdikal Laksma TNI Dr. Ivan Yulivan, S E., M.M, M.Tr. (Han), Kadisminpersal Laksma TNI Tedjo Sukmono. Wadan Kodiklatal Laksma TNI Sugeng Ing Kaweruh, S.E., M.M.,  Dirdiklat kodiklatal Laksma TNI Deny Septiana, S.IP., M.A.P,  Danpuspomal Laksma Dr. Nazali, S.H., M.H, Kasubdislitpers Dispamal Kolonel Marinir Mikaryo , Paban I Rendik Dirdiklat Kolonel Laut Fadelan, Paban III Pers Ditum Kolonel Mar Anif Hidayat, Danpuslatdiksarmil Kolonel Mar Agus Dwi Laksono.

Dari jumlah 660 peserta pantukhir tersebut terdiri Korps Pelaut 144 orang, Korps Teknik 122 orang, korps Elektro 46 orang, korps Suplay 78 orang, korps kesehatan, korps Khusus 20 orang, korps Polisi Militer 24 orang dan Korps marinir 202 orang.

Sebelum melaksanakan Pantukhir para Calon Siswa (Casis) telah menjalani berbagai tahap tes mulai dari tes Kesehatan fisik, Kesehatan jiwa (Keswa), Kesegaran Jasmani (Garjas), Psikologi, Mental Idiologi, akademik dan profesi. Untuk tes kesehatan lengkap, di Satuan Kesehatan (Satkes) Kodiklatal, tes Psikologi di Kantor Dinas Psikologi Angkatan Laut  (Dispsial) Juanda, Sidoarjo, kemudian Mental Ideologi dan akademik di gedung Moeljadi Bumimoro, sedangkan kesegaran jasmani (Garjas) digelar di Lapangan Dewa Ruci, Kesatrian Bumimoro, Kodiklatal.

Setelah melaksanakan sidang Panthukir  selanjutnya para Casis akan memulai pendidikan besok Jumat 12 Oktober 2018 di Puslatdiksarmil Kodiklatal. Adapun pembukaan pendidikan rencananya akan dipimpin langsung Komandan Kodiklatal Laksda TNI Darwanto, S.H., M.A.P. (arf)

Read More

Indonesia: UNICEF menyerukan kebutuhan dana 26.6 juta dolar AS untuk mendukung tanggap darurat dan pemulihan dini bagi anak-anak di Sulawesi dan Lombok

KABARPROGRESIF.COM : (Jakarta) Hari ini, UNICEF menyerukan kebutuhan dana tanggap darurat dan pemulihan dini guna memenuhi kebutuhan kemanusiaan yang mendesak untuk kurun waktu 6 bulan menyangkut kondisi anak-anak pascabencana di Sulawesi dan Lombok. Dana ini akan membantu menyediakan layanan air bersih, sanitasi, dan kebersihan (WASH), kesehatan, gizi, pendidikan dan perlindungan bagi sekitar 475.000 anak sebagai bagian dari upaya tanggap bencana yang dipimpin Pemerintah Indonesia.

Diperkirakan 1,5 juta orang terdampak tsunami yang disebabkan oleh gempa berkekuatan 7,4 SR yang terjadi di wilayah lepas pantai Sulawesi pada 28 September. Per tanggal 9 Oktober, 2.010 orang dinyatakan meninggal dunia, 10.700 orang terluka, dan 671 orang masih hilang. Di Lombok, setelah serangkaian gempa yang sangat merusak terjadi pada bulan Agustus, lebih dari 340.000 orang masih mengungsi dan menghuni di 2.800 tenda pengungsian. UNICEF menggalang dana sebesar 26,6 juta dollar AS untuk mendukung 1,4 juta orang mendapat akses layanan WASH, perlindungan anak, pendidikan, kesehatan dan gizi bayi di Sulawesi Tengah dan Lombok.

“Saat ini, prioritas utama kami adalah memastikan agar anak-anak menerima bantuan yang menyelamatkan nyawa dalam bentuk layanan kesehatan, air bersih dan sanitasi, gizi dan perlindungan anak,” ujar Kepala Perwakilan UNICEF Indonesia, Debora Comini. “Masa 6 bulan ke depan adalah masa yang luar biasa penting seiring kami bekerja memastikan setiap anak yang terdampak punya kesempatan yang adil untuk melanjutkan proses pemulihan dan membangun kembail kehidupan mereka di lingkungan yang aman dan kondusif.”

Di Sulawesi Tengah, sekitar 83.000 orang mengungsi dan 500.000 lainnya sangat membutuhkan akses terhadap layanan air dan sanitasi. Sebelum bencana terjadi, Palu memiliki cakupan imunisasi rendah 49 persen, sementara prevalensi keadaan berat badan dan tinggi badan tidak sesuai usia (wasting dan stunting), masing-masing adalah 12,5 dan 36,1 persen. Sulawesi Tengah pun merupakan salah satu daerah dengan tingkat sanitasi terendah di Indonesia.

Kerentanan ini memperparah risiko ribuan anak terkena wabah penyakit. Sebagian besar dari 2.700 sekolah di sana juga bisa terdampak dan pendidikan 270.000 anak bisa terancam.

Sebagai bagian dari tanggap darurat, UNICEF dan para mitra akan memberikan layanan air dan sanitasi bagi pengungsi, dilengkapi dengan bantuan kebersihan; UNICEF juga akan membantu meneruskan kembali layanan kesehatan dan gizi dan akan menyiapkan sarana belajar sementara.

UNICEF juga mengkhawatirkan anak-anak yang terpisah dari keluarganya dan yang memerlukan dukungan psikososial. Tim kami yang berada di lapangan tengah membuat fasilitas berbasis masyarakat yang aman untuk perempuan dan anak, termasuk fasilitas ramah anak, serta melanjutkan mekanisme pendataan dan pelacakan untuk membantu mengidentifikasi, mendata, memverifikasi dan menyatukan kembali anak dan keluarganya.

Di Lombok, UNICEF mendukung Kementerian Kesehatan di bidang gizi, kesehatan ibu dan anak dan imunisasi; serta Kementerian Pekerjaan Umum untuk bidang air, sanitasi, dan kebersihan (WASH). UNICEF juga bekerja dengan Kementerian Sosial dan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan untuk memastikan kegiatan perlindungan anak dan psikososial berjalan selaras dengan standar minimal global.

“Staf UNICEF yang sudah berada di area terdampak, mendukung upaya tanggap bencana pemerintah di bidang air, sanitasi dan kebersihan, perlindungan anak, kesehatan, gizi dan pendidikan. Kami akan terus berada di sana, memperluas operasi bantuan langsung hingga ke tahap pemulihan dini agar anak-anak dapat meneruskan kembali kehidupan mereka demi masa depan yang lebih baik,” tambah Comini. (arf)

Read More

Ketiga Kalinya KRI Makassar-590 Bersandar Di Pelabuhan Hatta Untuk Mengangkut Bantuan Gempa Tsunami Palu

KABARPROGRESIF.COM : (Makassar) KRI Makassar-590 kembali bersandar di pelabuhan Hatta melaksanakan embarkasi barang bantuan bencana gempa dan tsunami untuk Kabupaten Donggal, Sigi dan kota Palu, Provinsi Sulawesi Tengah (Sulteng) bertempat di dermaga Peti Kemas Hatta, Kamis (11/10/2018).

Hari ini merupakan ketiga kalinya KRI Makassar Bersandar di pelabuhan Hatta sejak terjadinya bencana gempa bumi dan tsunami di Palu, Sigi dan Donggala  untuk mengangkut bantuan logistik, prajurit TNI, relawan dan beberapa alat berat  yang dilaksanakan di posko bantuan bencana gempa tsunami Palu Lantamal VI Makassar di pelabuhan Hatta.

Dalam proses embarkasi barang bantuan ke atas KRI Makassar ini, para Personel TNI AL dibantu dengan para relawan dan elemen masyarakat umum.

Barang bantuan ini rencananya akan diberangkatkan pada hari Jum'at besok (12/10/2018) menuju Dermaga Pantoloan Kota Palu-Sulteng.

"Sudah ketiga kalinya KRI Makassar bersandar di pelabuhan Hatta untuk  mengangkut barang bantuan untuk  korban bencana alam gempa dan tsunami di Donggala, Sigi dan Palu, setelah proses embarkasi selesai selanjutnya akan segera menuju ke dermaga Pantoloan Kota Palu untuk di distribusikan kepada masyarakat di beberapa daerah yang terkena dampak bencana alam yang terjadi di Provinsi Sulteng ini", ujar Komandan KRI Makassar-590 Letkol Laut (P) Anton Pratomo S. E., M. Tr (Hanla). (arf)

Read More

Menjelang Musim Hujan, Surabaya Genjot Pengerukan Lumpur

KABARPROGRESIF.COM : (Surabaya) Pemerintah Kota Surabaya terus berupaya menyiapkan berbagai hal untuk menghadapi musim hujan. Salah satunya pemkot semakin mengintensifkan pengerukan lumpur di sungai, kali dan juga saluran di Kota Surabaya.

Kepala Dinas Pekerjaan Umum, Bina Marga dan Pematusan (DPUBMP) Kota Surabaya Erna Purnawati mengaku rutin melakukan pengerukan lumpur di berbagai saluran. Hal ini dilakukan untuk mengantisipasi datangnya musim hujan, supaya tidak ada lagi genangan di Kota Surabaya.

"Sejak awal Januari kita rutin melakukan pengerukan lumpur saluran. Tapi menjelang musim hujan ini, kami makin meningkatkan pengerukan itu," kata Erna, Kamis (11/10/2018).

Bahkan, Erna mengaku pengerukan sungai itu sudah diberlakukan sejak tahun 2011 silam. Hasil pengerukan itu kemudian digunakan untuk membangun fasilitas umum lainnya yang saat ini sedang dibangun, seperti pembangunan taman-taman, pembangunan buffer zone di  eks TPA Keputih dan juga untuk pembuatan tanggul.

“Dengan cara ini, kami bisa mengantisipasi genangan air dan juga bisa membangun infrastruktur lainnya di Surabaya,” tegasnya.

Erna mencatat, hasil pengerukan lumpur mulai Januari-Agustus 2018 sudah mencapai 82.399 kubik. Hasil lumpur yang dikeruk ini memang turun drastis dibanding tahun 2011 silam yang mencapai 214.615 kubik.

Penurunan ini bukan berarti Dinas PU Bina Marga dan Pematusan tidak bekerja, malah sebaliknya. Petugas Dinas PU Bina Marga dan Pematusan bekerja hingga 24 jam.

“Kalau sekarang (jelang musim hujan) anak-anak bekerja 24 jam, bekerja terus mereka melakukan pengerukan,” kata dia.

Ia juga menjelaskan hasil pengerukan pada tahun 2012 yang mencapai 427.315 kubik, tahun 2013 sebanyak 254.995 kubik, tahun 2014 sebanyak 280.190 kubik, tahun 2015 sebanyak 257.115 kubik, tahun 2016 sebanyak 315.250 kubik dan tahun 2017 sebanyak 63.553 kubik.

"Hasil pengerukan hingga Agustus 2018 ini lebih banyak dibandingkan dengan tahun 2017 karena adanya penambahan dumptruk dan alat berat yang mengeruk dan mengangkut lumpur-lumpur itu. Total dump truk saat ini sebanyak 92 unit dan alat berat 63 unit," tambah Erna.

Selain meningkatkan pengerukan, Pemkot Surabaya juga melakukan penambahan kapasitas rumah pompa, peninggian tanggul laut, dan penyelesaian proyek Box Culvert Jalan Raya Sememi.

“Ada 17 rumah pompa yang kami tambah kapasitasnya,” ujarnya.

17 rumah pompa yang ditambah kapasitasnya itu adalah rumah pompa Jagir Kalimir, Simolawang, Gunungsari 2, Grahadi, Kebon Agung, Medokan Ayu Hilir, Kalisari, Kalibokor, Jeblokan, Tambak Wedi, Kenari, Bratang, Dinoyo, Kenjeran 1 dan Darmokali.

Masing-masing rumah pompa tersebut ditambah 3 meter kubik. Namun, untuk Morokrembangan ditambah dua pompa, masing-masing 3 meter kubik. Sementara untuk rumah pompa Balong 2, ditambah 5 meter kubik.

“Saat ini, semuanya sudah hampir selesai, sekitar 99 persen,” pungkasnya. (arf)

Read More

SFQR Lantamal V Kirim Bantuan Untuk Warga Korban Gempa di Pulau Sapudi Sumenep

KABARPROGRESIF.COM : (Sumenep) Posko Second Fleet Quick Respon (SFQR)  Pangkalan Utama TNI AL (Lantamal) V yang juga merupakan posko tanggap darurat bencana alam,  hari ini memberangkatkan satu unit truk berisi bahan kontak untuk membantu warga masyarakat di pulau Sapudi Kabupaten Sumenep Madura.

Hal tersebut disampaikan Komandan Lantamal V Surabaya Laksamana Pertama TNI Edwin, S.H., menyikapi gempa berskala 6.3 SR yang mengguncang wilayah Jatim Kamis dinihari tadi yang mengakibatkan tiga orang meninggal dunia,  korban lain luka luka dan beberapa rumah dan fasilitas umum mengalami kerusakan.

“Hari ini kita berangkatkan satu unit truk berisi bahan kontak (makanan, air minum,  dll) untuk membantu warga masyarakat di pulau Sapudi Kabupaten Sumenep, Madura, mudah mudah hal ini bisa membantu dan kondisi bisa normal kembali," terang Danlantamal V, Kamis (11/10).

Bantuan ini lanjutnya,  dikirimkan sebagai bentuk kepedulian TNI AL dalam hal ini Lantamal V,  kepada warga yang terdampak bencana. Semoga bantuan ini bisa tersalurkan kepada warga masyarakat yang membutuhkan.

Disinggung transportasi yang akan mengirimkan bantuan ke lokasi bencana, Jenderal bintang satu dipundak ini menjelaskan bahwa saat ini dipelabuhan PT. Garam tepatnya di Kalianget, Sumenep, sudah disiapkan Kapal Angkatan Laut (KAL) Pagerungan yang akan bergerak ke lokasi.

“Lantamal V sudah berkoordinasi dengan Lanal Batuporon untuk mendorong unsurnya (KAL Pagerungan, red) untuk membantu menditribusikan bantuan dari Lantamal V kepada warga masyarakat pulau Sapudi Jum’at pagi," terangnya.

Komandan Lanal Batuporon Letkol Laut (P) Teguh Wibowo direncanakan onboard di KAL Pagerungan tersebut guna menyerahkan langsung bantuan kepada warga masyarakat di lokasi bencana.  (arf)

Read More

Gaji 13 Tak cair, Risma Tak Pikirkan Dampak ASN Golongan Rendah

KABARPROGRESIF.COM : (Surabaya) Desakan agar Walikota Surabaya Tri Rismahari segera mencairkan gaji ke 13 bagi Aparatur Sipil Negara (ASN) Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya tak hanya dari kalangan dewan surabaya.

Mantan Walikota Surabaya dua periode Bambang Dwi Hartono pun turut menyuarakan jeritan ASN pemkot surabaya tersebut. Ia menilai bila Risma tak pernah memikirkan pegawai golongan rendah.

" Saya kaget mendapat keluhan, kebutuhan itu banyak nah untuk itu pemerintah memberikan payung hukum diantaranya juga mengintruksikan. Alhamdullillah sebelum ekspos besar-besaran mereka (Pemkot/Pemkab) itu sudah mengalokasikan untuk tahun 2018." Ujar Bambang DH, Kamis (11/10/2018)

Bahkan Bambang cukup geli ketika mendengar alasan yang di buat Risma bila anggaran pencairan gaji 13 tidak ada.

" Daerah lain itu fasilitas viskalnya, rasio kebutuhan APBD jauh lebih kecil lebih daripada Surabaya." jelasnya. (arf)

Read More