Jumat, 12 Oktober 2018


KABARPROGRESIF.COM : (Banyuwangi) Bencana yang melanda beberap wilayah di Indonesia beberapa waktu ini, seakan menjadi perhatian khusus bagi Komandan Korem (Danrem) 083/Baladhika Jaya, Kolonel Inf Bagus Suryadi Tayo.

Hal itu, diungkapkan oleh dirinya ketika mengunjungi Makodim 0825/Banyuwangi dalam rangka Pamwil antisipasi IMF dan World Bank Annual Meeting.

“Negara kita sekarang, sedang dilanda musibah. Untuk itu, Babinsa harus rutin melakukan pengecekan di setiap wilayah tugasnya,” tegas Kolonel Bagus di hadapan ratusan prajurit Kodim dan Persit Banyuwangi. Jumat, 12 Oktober 2018.

Tak hanya itu saja, orang nomor satu di tubuh Makorem 083/Baladhika Jaya ini menambahkan, sebagai aparatur keamanan, dirinya menginstruksikan seluruh personelnya agar tetap bisa menjaga kondusifitas wilayah selama berlangsungnya IMF dan dan World Bank Annual Meeting, tahun ini.

“Kita semua, hadir disini dalam rangka melaksanakan tugas pokok kita untuk menciptakan suasana yang kondusif,” jelas Danrem.

“Untuk itu, prajurit harus menjadi panutan masyarakat dalam menjalankan tugas sehari-hari. Landasi tugas kalian dengan Sumpah Prajurit, Sapta Marga dan 8 Wajib TNI,” pinta Kolonel Bagus.

Selain membahas persoalan gempa dan pengamanan IMF saat ini, Kolonel Bagus Suryadi Tayo juga membahas pelaksanaan Pileg dan Pilpres mendatang. Menurutnya, berlangsugnya pesta demokrasi tersebut, merupakan tugas dan tantangan terberat bagi TNI guna mewujudkan pesta demokrasi yang aman dan damai.

“Ingat, TNI harus bersikap netral. Netralitas TNI, harga mati. TNI hanya berkewajiban mengawal pelaksanaan pesta demokrasi itu bersama aparat keamanan lainnya,” ujarnya. (andre)


KABARPROGRESIF.COM : (Jakarta) Mantan petinggi Lippo Group, Eddy Sindoro menyatakan siap menjalani proses hukum dengan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Eddy menyerahkan diri setelah hampir dua tahun kabur dan berada di luar negeri.

"Saya kira saya sudah di sini, dan siap untuk menjalani proses hukum yang ada, terima kasih," ujar Eddy sebelum menaiki mobil tahanan di Gedung KPK Jakarta, Jumat (12/10/2018).

Eddy merupakan tersangka dalam kasus suap panitera Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, Edy Nasution.

Kasus ini sudah bergulir sejak tahun 2016. Eddy sendiri sudah ditetapkan sebagai tersangka di bulan Desember 2016.

Eddy diduga terkait penyuapan dalam pengurusan sejumlah perkara beberapa perusahaan di bawah Lippo Group, yang ditangani di PN Jakarta Pusat.

Meski demikian, Eddy Sindoro belum pernah diperiksa oleh penyidik KPK. Eddy selalu mangkir dalam setiap jadwal pemeriksaan yang diagendakan. Eddy Sindoro akhirnya menyerahkan diri kepada KPK. Proses penyerahan diri melalui bantuan pihak otoritas Singapura. (rio)


KABARPROGRESIF.COM : (Jakarta) Mantan petinggi Lippo Group, Eddy Sindoro, telah menyerahkan diri kepada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Kabar penyerahan diri tersebut dibenarkan oleh Ketua KPK Agus Rahardjo.

"Menyerahkan diri. Sebentar lagi ada konferensi pers," ujar Agus saat dikonformasi, Jumat (12/10/2018).

Menurut Agus, proses penyerahan diri Eddy dibantu berbagai pihak dari dalam dan luar negeri.

Beberapa instansi yang terlibat, yakni pihak kedutaan, Polri dan Direktorat Jenderal Imigrasi Kementerian Hukum dan HAM.

Selain itu, menurut Agus, proses penyerahan ini juga dibantu otoritas Singapura.

Berstatus tersangka sejak 2016 Eddy merupakan tersangka dalam kasus suap panitera Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, Edy Nasution.

Eddy sudah ditetapkan sebagai tersangka pada Desember 2016. Eddy diduga terkait penyuapan dalam pengurusan sejumlah perkara hukum beberapa perusahaan di bawah Lippo Group, yang ditangani di PN Jakarta Pusat.

Sebelumnya, KPK telah menetapkan pegawai Lippo Group, Doddy Aryanto Supeno, dan panitera PN Jakarta Pusat, Eddy Nasution, sebagai tersangka.

Keduanya juga telah divonis bersalah oleh Pengadilan Tindak Pidana Korupsi. Edy Nasution didakwa menerima sejumlah uang terkait pengurusan sejumlah perkara beberapa perusahaan di bawah Lippo Group, yang ditangani di PN Jakarta Pusat.

Dalam persidangan terbukti suap tersebut dilakukan atas persetujuan dan arahan dari Eddy Sindoro.

Kabur ke luar negeri Meski hampir dua tahun berstatus tersangka, Eddy Sindoro belum pernah diperiksa penyidik KPK.

Eddy selalu mangkir dalam setiap jadwal pemeriksaan yang diagendakan. KPK telah mengirimkan surat pencegahan ke luar negeri atas nama Eddy Sindoro kepada pihak Imigrasi sejak 28 April 2016.

Pihak Keimigrasian menyatakan, Eddy memang sempat berada di Singapura. Keberadaan Eddy di Singapura sebelum KPK mengajukan pencegahan ke luar negeri.

Dalam mencari Eddy, KPK sempat meminta bantuan berbagai pihak, salah satunya Interpol. Dideportasi Malaysia Pada awal Oktober 2018, KPK menetapkan seorang advokat, Lucas, sebagai tersangka.

Lucas diduga membantu pelarian Eddy Sindoro ke luar negeri. Padahal, Eddy Sindoro sudah ditetapkan sebagai tersangka oleh KPK.

Eddy berulang kali mangkir saat dipanggil untuk diperiksa KPK. Wakil Ketua KPK Saut Situmorang mengatakan, Eddy Sindoro diketahui pernah ditangkap oleh otoritas Malaysia saat mencoba melarikan diri.

Eddy bahkan sempat dideportasi dari Malaysia ke Indonesia. Namun, menurut Saut, Lucas menggunakan kemampuannya untuk kembali memberangkatkan Eddy ke luar negeri. Lucas mencegah Eddy masuk kembali ke yurisdiksi Indonesia. (rio)


KABARPROGRESIF.COM : (Surabaya) Komandan Pangkalan Utama TNI AL (Danlantamal) V Surabaya Laksamana Pertama TNI Edwin, S.H., menghadiri peringatan Hari Jadi ke -73 Provinsi Jawa Timur tahun 2018 yang digelar di halaman Gedung Grahadi Jl. Gubernur Suryo Surabaya, Jumat (12/10).

Upacara peringatan yang mengusung tema "Makmurkan Jawa Timur melalui industri UMKM berbasis Digital" ini,  diikuti sedikitnya 3.500 peserta dengan Irup Gubernur Jawa Timur Dr. H. Soekarwo, S. H, M. H.

Tampak hadir dalam acara tersebut antara lain Wakil Gubernur Jawa Timur dan Istri, Pangdam V/Brawijaya, Kapolda Jawa Timur, Pangkoarmada II dan Istri, Kepala Kejaksaan Tinggi Jatim, Kepala Pengadilan Tinggi Jatim, Ketua DPRD Jawa Timur dan Istri, Para Konsulat Jenderal Negara Sahabat di Jatim dan tamu undangan lainnya.

Pakde Karwo- sapaan akrab Gubernur Jatim ini- diawal sambutannya mengucapkan selamat HUT TNI ke 73 tahun 2018 yang bertemakan Profesional TNI Untuk Rakyat. Menurutnya,  sebagai elemen Negara, TNI bersinergi dengan rakyat untuk menjaga keamanan di negeri ini, sehingga stabilitas ekonomi bisa stabil.

Tak lupa kami menyampaikan turut berbela sungkawa kepada korban Gempa dan Tsunami di Palu dan donggala. Dan baru saja terjadi kemarin di Kab. Situbondo, Sumenep dan sekitarnya sehingga mengakibatkan korban jiwa, semoga Allah SWT memberikan tempat yang mulia disisinya dan bagi keluarga yang ditinggalkan diberikan kesabaran.

Hari jadi Pemprov Jatim lanjutnya,  dicetuskan pada pertama kali oleh Gubernur Jatim pertama yakni Raden Mas Suryo pada tangga 12 Oktober 1945. Selanjutnya dengan berjalannya waktu dan pergantian masa kepemimpinan Gubernur Jatim, Jatim mulai meningkatkan program pemerataan pembangunan yang berbasis kedesaan dan inklusi sesuai dengan amanat Konstitusi untuk kesejahteraan rakyat.

Pemerintah Prov Jatim melakukan upaya alternatif dengan cara membiayayi, memproduksi dan memasarkan produk produk UMKM Masyarakat. Karena UMKM memiliki peran utk kemajuan ekonomi Jatim dan dapat bertahan dalam keadaan krisis moneter.

"Saat ini UMKM di Jatim paling besar dengan menciptakan 4.6 Juta UMKM, di luar UMKM dibidang pertanian," paparnya.

Tantangan Jatim saat ini yakni bonus demografis ( Penduduk Produktif ), Pemerintah Jatim berupaya menjadikan penduduk Jatim agar lebih produktif dibidang UMKM, UMKM akan berguna utk peningkatan ekonomi di Jatim.

Pemprov telah mengembangkan E-Goverment untuk melayani masyarakat Jatim.

"Faktor penting yang tak bisa dilupakan dalam peningkatan ekonomi yakni rasa aman di Jatim. Pemprov bersama Forkopimda, Tokoh agama dan masyarakat dan media selalu bersinergi untuk menjaga Jatim dalam bingkai Bhineka Tunggal Ika," pungkasnya. (arf)


KABARPROGRESIF.COM : (Jakarta) Mantan petinggi Lippo Group, Eddy Sindoro menyerahkan diri kepada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Jumat (12/10/2018).

Eddy Bersedia diri setelah sekitar dua tahun untuk melanjutkan ke luar negeri.

"Menyayangkan diri. Sebentar lagi ada konferensi pers," kata Ketua KPK Agus Rahardjo, Jumat.

Eddy merupakan tersangka dalam kasus suap panitera Pengadilan Negeri Jakarta Pusat

Kasus ini sudah bergulir sejak tahun 2016. Eddy sendiri sudah ditetapkan sebagai tersangka pada bulan Desember 2016.

Eddy terkait penyuapan dalam beberapa bagian di bawah Lippo Group, yang ditujukan di PN Jakarta Pusat.

Meski demikian, hingga saat ini Eddy Sindoro belum pernah dikeluarkan oleh penyidik ​​KPK. Eddy selalu mangkir dalam setiap jadwal pemeriksaan yang diagendakan. (rio)


KABARPROGRESIF.COM : (Surabaya) Jelang Serah terima Jabatan Komandan Komando Pembinaan Doktrin Pendidikan dan Latihan TNI Angkatan Laut (Dankodiklatal) yang akan dilaksanakan tanggal 17 Oktober 2018 yang akan datang,  Dankodiklatal Laksda TNI Darwanto, S.H., M.A.P  mengajak Prajurit, Pegawai Negeri Silpil (PNS) dan anggota Jalasenastri Kodiklatal olah raga bareng yang dipusatkan di lapangan Laut Maluku kesatrian Bumimoro Kodiklatal.

Acara diawali dengan Senam Kesegaran Jasmani (SKJ) dilanjutkan Jalan Santai mengitari kesatrian Bumimoro Kodiklatal yang dilepas langsung Komandan Kodiklatal, Pengumpulan Donasi untuk korban Palu, Sigi dan Donggala serta diakhiri sambutan Komandan Kodiklatal sekaligus Pamitan kepada para prajurit PNS dan anggota Jalasenastri Kodiklatal.

 Selain Komandan Kodiklatal hadir dalam acara tersebut Hadir dalam acara olah raga tersebut Wadan Kodiklatal Laksma TNI Sugeng Ing Kaweruh, S.E., M.M, Dirdiklat Laksma TNI Deny Septiana S.Ip., M.A.P, Dirum Laksma TNI Bernard  Setya Budiheruyono, Dirjianbang Laksma TNI Budi Kalimantoro, Dankodikopsla Laksma TNI Maman Firmansyah, Inspektur Kodiklatal Kolonel Laut (P) Lukman H serta para Komandan Kodik, Puslat dan para Komandan Pusdik.

Dalam sambutannya Komandan Kodiklatal Laksda TNI Darwanto, S.H., M.A.P menyampaikan ucapkan terimakasih atas bantuan, dukungan dan kerjasama yang diberikan seluruh personel Kodiklatal kepadanya selama menjabat sebagai Komandan Kodiklatal hingga akhir masa jabatannya.

 Lebih lanjut disampaikan bahwa Kodiklatal sebagai tempat mencetak Prajurit TNI AL memiliki peran sentral dalam pembentukan prajurit matra laut. Menurutnya untuk mencapai keberhasilan dalam tugas tersebut perlu adanya pengawak organisasi dan pelatih yang memiliki kesamaptaan yang baik, mental yang baik dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa.

 Selain itu kepada para prajurit Kodiklatal orang nomor satu dijajaran Kodiklatal ini berpesan agar selalu meningkatkan kemampuan dan profesionalisme, meningkatkan etos kerja serta bekerja secara ikhlas, dengan rasa ikhlas akan mendapat pahala dari Allah SWT.

 Dalam acara olah raga tersebut selain diisi dengan Senam SKJ dan jalan sehat juga dilaksanakan  berbagai lomba antara lain, membalikkan ban traktor, esftafet Holahop, balap buldoser dan estafet bola pimpong. Sedangkan kegiatan lainnya adalah donor darah yang bekerja sama dengan PMI Cabang Gresik.

  Selain Komandan Kodiklatal hadir dalam acara tersebut Wadan Kodiklatal Laksma TNI Sugeng Ing Kaweruh, S.E., M.M, Dirdiklat Laksma TNI Deny Septiana S.I.P., M.A.P, Dirum Laksma TNI Bernard  Setya Budiheruyono, Dirjianbang Laksma TNI Budi Kalimantoro, Dankodikopsla Laksma TNI Maman Firmansyah, Inspektur Kodiklatal Kolonel Laut (P) Lukman Hakim serta para Komandan Kodik, Puslat dan para Komandan Pusdik. (arf)


KABARPROGRESIF.COM : (Jakarta) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menggeledah empat lokasi lain di Malang terkait kasus dugaan korupsi dengan tersangka Bupati Malang Rendra Kresna, pada Kamis (11/10/2018).

Keempat lokasi tersebut terdiri dari kantor Dinas Pariwisata, kantor Unit Layanan Pengadaan (ULP), kantor Dinas Kesehatan (Dinkes), dan kantor Dinas Peternakan.

"Hari ini dilakukan penggeledahan di empat lokasi lain di Malang, yaitu kantor Dinas Pariwisata, ULP, Dinkes dan Dinas Peternakan," ujar Juru Bicara KPK Febri Diansyah melalui keterangan tertulis, Kamis.

Febri mengungkapkan, dari lokasi-lokasi tersebut, timnya menyita sejumlah barang bukti elektronik dan dokumen-dokumen terkait proyek.

Sebelumnya, KPK telah menggeledah 22 lokasi di Malang terkait kasus yang menjerat Rendra.

Rendra telah ditetapkan sebagai tersangka dalam dua kasus dugaan korupsi.

Kasus pertama, bupati dua periode ini diduga menerima suap terkait penyediaan sarana Dinas Pendidikan Pemerintah Kabupaten Malang sebesar Rp 3,45 miliar.

Untuk kasus pertama, KPK juga telah menetapkan seorang pihak swasta bernama Ali Murtopo (AM).

Kemudian, untuk perkara kedua, Rendra bersama seorang pihak swasta bernama Eryk Armando Talla (EAT) diduga menerima gratifikasi sekitar Rp 3,55 miliar.

Eryk juga telah ditetapkan sebagai tersangka. Gratifikasi tersebut diduga terkait sejumlah proyek di beberapa dinas yang ada di Kabupaten Malang. (rio)


KABARPROGRESIF.COM : (Surabaya) Bantuan kemanusiaan dari Second Fleet Quick Respon (SFQR)  Pangkalan Utama TNI AL (Lantamal) V tadi malam sudah tiba di pelabuhan Kalianget, Sumenep Madura, bantuan ini langsung di angkut Kapal Angkatan Laut (KAL) Pagerungan menuju Dermaga Terebung,  Pulau Sapudi,  Jumat (12/10).

Komandan Lanal Batuporon Letkol Laut (P) Teguh Wibowo, M.Tr. Hanla., yang turut bersama dalam rombongan menyatakan bahwa bahan kontak satu truk barang campuran  berupa beras, gula pasir, sarden, biskuit, air mineral, mie instan, minyak goreng, susu kental manis, mie instan dan lainnya tersebut, akan segera diserahkan kepada warga masyarakat di Pulau Sapudi.

“Pagi ini saya bersama 9 personel Lanal Batuporon akan bergerak menuju ke lokasi di pulau Sapudi dengan menggunakan salah satu unsur dari Lanal Batuporon yakni KAL Pagerungan. Bantuan ini mudah-mudahan bisa meringankan beban dari saudara-saudara kita yang tertimpa musibah," terang Danlanal Batuporon.

Disinggung tentang kendala yang dihadapi, Teguh -sapaan akrab Danlanal Batuporon ini-menyampaikan bahwa sampai saat ini syukur Alhamdulillah semua berjalan dengan lancar, namun demikian dirinya mengaku bahwa tantangan yang paling berat adalah alam, kita berharap cuaca dan arus laut hari ini bersahabat, sehingga bantuan bisa lebih cepat diterima warga.

"Apabila masih ada bantuan dari berbagai pihak, kami siap untuk berkoordinasi dengan satkeholder terkait guna menyalurkan bantuan untuk korban gempa," pungkasnya. (arf)


KABARPROGRESIF.COM : (Surabaya) Bidang Seksi Pidana Khusus (Pidsus) Kejari Surabaya terus mengembangkan skandal korupsi di Bank Rakyat Indonesia (BRI) yang telah berhasil menetapkan Kasna Gustiansyah, seorang teller BRI sebagai tersangka.

Dijelaskan Kasi Pidsus, Heru Kamarullah, saat ini pihaknya masih mendalami peran tersangka lain yang diduga telah bekerjasama dengan tersangka Kasna Gustiansyah dalam pembobolan uang 26 nasabah di BRI, tempat tersangka Kasna bertugas.

Pendalaman peran tersangka lain itu mengarah adanya pemindahan aliran dana nasabah ke rekening lain  yang diduga hasil kerjasama antara tersangka Kasna dengan pemilik rekening.

"Itu yang akan kita dalami, apakah memang ada kerjasama atau tidak,"jelas Heru, kamis (11/10).

Diungkapkan Heru, kasus korupsi ini dilaporkan oleh pihak BRI. Tindak pidana itu dilakukan tersangka Kasna pada Januari hingga Agustus 2017.

"Uang para nasabah dipindah bukukan ke rekening lain, nilainya diatas 1 miliar,"ungkap Heru.

Dalam kasus ini, penyidik sudah melakukan penahanan terhadap Kasna, pada Rabu (19/9) lalu. Penahanan itu dilakukan untuk mempermudah proses penyidikan.

Kasna akan dijerat melanggar Pasal 2, Pasal 3, Paasal 8 dan Pasal 9 UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Ancaman hukumannya 20 tahun penjara. (Mang)


KABARPROGRESIF.COM : (Surabaya) Kasus korupsi dana Lembaga Pengelola Dana Bergulir (LPDB) yang dikucurkan Kementerian Koperasi & UMKM sebesar Rp 1 milliar ke Koperasi Serba Usaha (KSU) Mitra Lestari segera dilimpahkan ke Pengadilan Tipikor.

Kasi Pidsus Kejari Surabaya, Heru Kamarullah menjelaskan, saat ini pihaknya masih merampungkan penyusunan surat dakwaan kasus ini.

"Sekarang masih penyusunan surat dakwaan,"terang Heru Kamarullah,Kamis (11/10).

Dikatakan Heru, Penyidikan kasus ini telah menetapkan 4 pejabat KSU Mitra Lestari Sebagai Tersangka. Mereka adalah Kun Hidayat Imam (ketua), Sutikno Tjoedoko (manager) Johanes (Bendahara) dan Pawitro Tjoedoko (sekretaris).

"Berkas perkaranya dipisahkan,"kata Heru.

Dugaan korupsi ini terjadi pada Desember 2012 lalu, saat itu KSU Mitra Lestari  mengajukan pinjaman LPDB ke Kementerian Koperasi & UMKM sebesar 1,5 milliar rupiah yang akan disalurkan ke 24 anggota KSU Mitra Lestari.

Pengajuan dana LPDB itu akhirnya cair pada 26 Maret 2013 dan selanjutnya dana tersebut dicairkan oleh tersangka Sutikno Tjoedoko selaku Manager KSU Mitra Lestari melalui rekening KSU Mitra Lestari di Bank BCA KCP Tandes.

Namun ternyata, pengelolaan dana LPDB itu diselewengkan oleh para  tersangka. Dari 24 anggota KSU Mitra Lestari hanya 5 orang yang diberi pencairan, sedangkan 19 anggota KSU Mitra Lestari justru tidak mengetahui adanya pinjaman dana LPDP tersebut. Berdasarkan hasil audit BPK, kasus ini telah merugikan kerugian negara satu miliar lebih.

Empat tersangka kasus ini akan di dakwa melanggar pasal 2 ayat (1) jo Pasal 18 UU Nomor 31 Tahun 1999 tentang tindak pidana korupsi sebagaimana diubah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas UU Nomor 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi jo Pasal 55 ayat (1) KUHP.

Perbuatan para tersangka ini telah  bertentangan dengan Surat Pemberitahuan Persetujuan Prinsip (SP3) tanggal 23 Februari 2013 dan  Peraturan Direksi LPDB Nomor 36/PER/LPDB/2010 tentang petunjuk teknis pemberian pinjaman atau pembiayaan kepada koperasi. (Mang)


KABARPROGRESIF.COM : (Jakarta) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) telah melayangkan surat pemanggilan kedua kepada pemegang saham pengendali Bank Dagang Nasional Indonesia (BDNI) tahun 2004, Sjamsul Nursalim, dan istrinya, Itjih Nursalim.

Keduanya akan dimintai keterangan terkait kasus korupsi dalam pemberian Surat Keterangan Lunas (SKL) atas pemberian Bantuan Likuiditas Bank Indonesia (BLBI).

Juru Bicara KPK Febri Diansyah mengatakan surat tersebut sedang menuju Singapura, tempat keduanya bermukim sekarang.

"Tadi saya juga dapat update dari tim yang menangani BLBI bahwa surat panggilan kedua untuk Sjamsul Nursalim dan Itjih Nursalim sudah dibuat dan dalam proses pengantaran ke Singapura," ujar Febri usai konferensi pers di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta Selatan, Kamis (11/10/2018).

Dalam proses pengantaran, Febri menuturkan KPK bekerja sama dengan pihak KBRI di Singapura dan otoritas setempat.

Hal itu dilakukan untuk memastikan surat panggilan tersebut sampai di kediaman Sjamsul dan istrinya.

Diketahui bahwa pada keduanya mangkir saat pemanggilan pertama, pada 8 dan 9 Oktober 2018. Febri pun mengingatkan kembali kepada mereka yang dipanggil untuk bersikap kooperatif.

Ia tegaskan bahwa pemanggilan adalah ajang untuk memberikan klarifikasi.

Sebelumnya Febri menjelaskan, keterangan keduanya dibutuhkan dalam rangka pengembangan kasus BLBI, setelah mantan Kepala Badan Penyehatan Perbankan Nasional (BPPN) Syafruddin Arsyad Temenggung dijatuhi vonis hakim.

Syafruddin dinyatakan terbukti merugikan negara sekitar Rp 4,58 triliun terkait penerbitan Surat Keterangan Lunas (SKL) BLBI kepada Bank Dagang Nasional Indonesia (BDNI).

Menurut hakim, perbuatan Syafruddin telah memperkaya Sjamsul Nursalim, selaku pemegang saham pengendali BDNI tahun 2004. Syafruddin selaku Kepala BPPN melakukan penghapusan piutang BDNI kepada petani tambak yang dijamin oleh PT Dipasena Citra Darmadja (PT DCD) dan PT Wachyuni Mandira (PT WM).

Selain itu, Syafruddin disebut telah menerbitkan Surat Pemenuhan Kewajiban Pemegang Saham.

Padahal, Sjamsul Nursalim belum menyelesaikan kewajibannya terhadap kesalahan (misrepresentasi) dalam menampilkan piutang BDNI kepada petambak, yang akan diserahkan kepada BPPN.

Perbuatan Syafruddin dinilai telah menghilangkan hak tagih negara terhadap Sjamsul Nursalim sebesar Rp 4,58 triliun. Untuk itu, majelis hakim menjatuhi vonis 13 tahun penjara kepada Syafruddin. (rio)


KABARPROGRESIF.COM : (Jakarta) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menggeledah empat lokasi lain di Malang terkait kasus dugaan korupsi dengan tersangka Bupati Malang Rendra Kresna, pada Kamis (11/10/2018).

Keempat lokasi tersebut terdiri dari kantor Dinas Pariwisata, kantor Unit Layanan Pengadaan (ULP), kantor Dinas Kesehatan (Dinkes), dan kantor Dinas Peternakan.

"Hari ini dilakukan penggeledahan di empat lokasi lain di Malang, yaitu kantor Dinas Pariwisata, ULP, Dinkes dan Dinas Peternakan," ujar Juru Bicara KPK Febri Diansyah, Kamis.

Febri mengungkapkan, dari lokasi-lokasi tersebut, timnya menyita sejumlah barang bukti elektronik dan dokumen-dokumen terkait proyek.

Sebelumnya, KPK telah menggeledah 22 lokasi di Malang terkait kasus yang menjerat Rendra. Rendra telah ditetapkan sebagai tersangka dalam dua kasus dugaan korupsi.

Kasus pertama, bupati dua periode ini diduga menerima suap terkait penyediaan sarana Dinas Pendidikan Pemerintah Kabupaten Malang sebesar Rp 3,45 miliar.

Untuk kasus pertama, KPK juga telah menetapkan seorang pihak swasta bernama Ali Murtopo (AM).

Kemudian, untuk perkara kedua, Rendra bersama seorang pihak swasta bernama Eryk Armando Talla (EAT) diduga menerima gratifikasi sekitar Rp 3,55 miliar.

Eryk juga telah ditetapkan sebagai tersangka. Gratifikasi tersebut diduga terkait sejumlah proyek di beberapa dinas yang ada di Kabupaten Malang. (rio)

Narkoba

Koperasi & UMKM

Terus Kobarkan Semangat Perjuangan Arek-arek Suroboyo 10 Nopember 1945 untuk memberantas Korupsi, Terorisme dan Penyalahgunaan Narkoba

Translate

Hukum

Metropolis

Nasional

Pidato Bung Tomo


Hankam

Popular Posts

Blog Archive