Posko Penanggulangan Bencana Lantamal VI akan Berangkatkan Bantuan Gempa & Tsunami Sulteng Yang Ke 9 (Sembilan) kalinya dengan Kapal

KABARPROGRESIF.COM : (Makassar) Posko Penanggulangan Bencana Alam Lantamal VI akan Berangkatkan Barang Bantuan gempa dan tsunami Kabupaten Donggala, Sigi dan kota Palu Provinsi Sulawesi Tengah (Sulteng) yang ke 9 (Sembilan) kalinya dengan Kapal.

Barang-barang bantuan yang berupa makanan, minuman, perlengkapan bayi dan pakaian beserta para relawan yang terdiri dari para personel TNI dan dari berbagai elemen masyarakat yang telah berada di Posko Penanggulangan Bencana Lantamal VI ini merupakan barang bantuan yang terus berdatangan dari berbagai elemen pemerintahan daerah dan ormas yang berada di Sulsel dan daerah lainnya.

Hari ini, KRI Makassar-590 melaksanakan embarkasi barang bantuan yang ada di Posko Penanggulangan Bencana Lantamal VI di pelabuhan Hatta yang kemudian akan diangkut menuju Dermaga Pantoloan kota Palu-Sulteng.

"Total sampai dengan hari ini sudah ke 9 kalinya kami mengirimkan barang bantuan tersebut melalui jalur laut dengan menggunakan Kapal-kapal perang TNI AL menuju dermaga Pantoloan Kota Palu setelah sebelumnya dilaksanakan pengiriman dengan KRI Layang-635, KRI Ahmad Yani-351, Kal Birang I.6-61, Kal Suluh Pari I-6-6.0 dan bantuan dari Kapal Kayu Nelayan", ujar Asisten Potensi Maritim (Aspotmar) Danlantamal VI Kolonel Laut (P) Suratun.

Barang bantuan yang telah sampai sebelumnya di dermaga Pantoloan telah di distribusikan kepada seluruh masyarakat yang terkena dampak bencana alam gempa dan tsunami yang terjadi di  kabupaten Donggala, Sigi dan Kota Palu dan sekitarnya, tambah Aspotmar Danlantamal VI. (arf)

Read More

Ini Pesan Jaksa Agung Kepada 7 Kajati Baru

KABARPROGRESIF.COM : (Jakarta) Jaksa Agung Muhammad Prasetyo melantik beberapa kepala Kejaksaan Tinggi di lingkungan Kejaksaan Agung Republik Indonesia di Gedung Sasana Baharudin Lopa, Kejagung , Jakarta Selatan, Jumat (12/10/2018).

Prasetyo mengatakan, mutasi dan promosi merupakan penyegaran yang dilakukan untuk memperbaiki capaian.

“Jadi ini secara rutin dan berkelanjutan harus dilakukan setidaknya merespons berbagai ekspektasi dan tuntutan masyarakat untuk mendapatkan pelayanan yang lebih baik dan lebih baik lagi,” kata Prasetyo usai acara pelantikan.

Prasetyo melimpahkan pesan kepada para Kajati yang baru dilantik untuk melaksanakan tugas dengan sungguh-sungguh.

“Saya sampaikan tadi kepada pejabat baru dan lama untuk mereka segera melaksanakan tugasnya dengan sungguh-sungguh mencermati apa yang ada di daerahnya, menyelami rasa sadar yang tumbuh dalam masyarakat mereka bisa memberikan harapan,” tutur Prasetyo.

Akan tetapi, ia memberikan pesan kepada Kajati Sulawesi Tengah untuk proses pemulihan rekonstruksi pasca bencana gempa bumi dan tsunami di Palu, Sulawesi Tengah.

“Secara khusus saya juga sampaikan kepada Kepala Kejaksaan Tinggi Sulteng yang baru tadi, bahwa mereka memiliki tugas tambahan di samping menata satuan kerja dan tentunya juga lingkungannya sendiri karena traumatis yang dihadapi oleh para anggota dan pegawai di lingkungan kejaksaan,” ujar Prasetyo.

Tak Ada Alasan Kejaksaan Agung untuk Diam

“Tapi di saat yang bersamaan juga harus tetap menjalankan tugas-tugas pelayanan bagi para pencari keadilan dan tidak kalah penting adalah tugas mendampingi, mengawal dan mengamankan pemulihan rehabilitasi dan restorasi kondisi dan situasi di Sulteng khususnya di Palu, Donggala dan Sigi,” sambung Prasetyo.

Beberapa Kepala Kejaksaan Tinggi yang baru dilantik adalah sebagai berikut:

1. Fachruddin Jabatan Lama sebagai Direktur Tindak Pidana Terhadap Orang dan Harta Benda pada Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Umum (JAMPidum) Kejaksaan Agung. Jabatan baru sebagai kepala Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara di Medan.

2. Muhammad Rum Jabatan Lama sebagai Kepala Pusat Penerangan Hukum pada Jaksa Agung Muda bidang Intelijen (JAMIntel) Kejaksaan Agung. Jabatan baru di kepala Kejaksaan Tinggi Sulawesi Tengah di Palu.

3. Mudim Aristo Jabatan Lama sebagai Wakil Kepala Kejaksaan Tinggi DKI Jakarta. Jabatan baru sebagai kepala Kejaksaan Tinggi Sulawesi Tenggara di Kendari.

4. Selamat Hadiastuty Jabatan Lama sebagai Direktur Ekonomi dan Keuangan pada JAMIntel Kejaksaan Agung. Jabatan baru sebagai kepala Kejaksaan Tinggi Banten di Serang.

5. Irdam Jabatan Lama sebagai Wakil Kepala Kejaksaan Tinggi Sumatera Barat di Padang. Jabatan baru di Kepala Kejaksaan Tinggi Aceh di Banda Aceh.

6. Baginda Polin Lumban Gaol Jabatan Lama sebagai Kepala Kejaksaan Tinggi Bengkulu. Jabatan baru sebagai kepala Kejaksaan Tinggi Kalimantan Barat.

7. Amandra Syah Arwan Jabatan lama sebagai Wakajati Jawa Tengah. Jabatan baru sebagai kepala Kejaksaan Tinggi Bengkulu.

Pada yang bersamaan juga dilantik Syafrudin sebagai Sekretaris Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Umum, lalu Sekretaris Jaksa Agung Muda Perdata dan Tata Usaha Negara Bambang Sugeng Rukmono. 

Dilantik juga Direktur Tindak Pidana lainnya terhadap orang dan harta benda pada Jampidum, Sampe Tuah.

Lalu, Kepala Pusat Penerangan Hukum pada Jamintel, Mukri; Kepala Biro Perlengkapan pada Jambin, Didik Istiyanta; Direktur Ekonomi dan Keuangan pada Jamintel Chaerul Amir; Kepala Pusat Penelitian dan Pengembangan pada Jambin, Amran; dan Kepala Badan Pendidikan dan Pelatihan di Badan Diklat, Sulijati. (rio)

Read More

Wilayahnya Terisolasi Akibat Gempa Palu, Camat Balaesang Bersama 8 Kadesnya Antusias Sambut KRI Ahmad Yani-531

KABARPROGRESIF.COM : (Donggala) Kecamayan Balaesang setelah berhari-hari terisolasi akibat bencana gempa bumi, Camat Balaesang bersama 8 Kepala Desanya antusias menyambut kedatangan KRI Ahmad Yani-531 yang membawa barang bantuan untuk korban bencana gempa dan tsunami  di pesisir pantai desa Pamalulu Kecamatan Balaesang Kabupaten Donggala Provinsi Sulawesi Tengah (Sulteng).

Turut dalam penyambutan bantuan ini, para perangkat pemerintahan kecamatan dan desa serta  TNI/POLRI bersama masyarakat.

Kecamatan Balaesang ini adalah salah satu kecamatan di Kabupaten Donggala yang tidak kena dampak bencana tsunami akan tetapi Kena dampak Gempa yang mengakibatkan desa-desa di kecamatan tersebut terisolir karena Jalan utama dari Ibu kota Kabupaten menuju desa-desa dan kecamatan. Banyak Jalan yg tertimbun longsor, jembatan terputus dan rumah warga banyak yg roboh dan rusak berat dan sementara warga di kecamatan Balaesang ini mendirikan Tenda-tenda darurat di Lapangan atau jalan raya.

"Warga yang tinggal di kecamatan balaesang, mereka baru mendapatkan Bantuan logistik/Bahan kontak pasca bencana gempa setelah mendapatkan bantuan lewat jalur laut yang diangkut KRI Ahmad Yani " ujar Camat Balaesang Mas'udin,. Spd.

Selesai melaksanakan debarkasi/lokalisasi barang bantuan di Posyandu desa Pamalulu kemudian pendistribusian dilanjutkan kepada 8 (delapan) desa di sekitar kecamatan Balaesang Kabupaten Donggala yang terkena dampak Gempa terparah yaitu desa Palau, desa Pamalulu,desa Manimbaya, desa Ketong, desa Kamonji, desa Rano, desa Malei dan desa Walandano, tambah Mas'udin. (andre)

Read More

Dispendik Surabaya Bantah Lakukan Pemblokiran Rekening BOS Tapi Penundaan Pencairan

KABARPROGRESIF.COM : (Surabaya) Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya akhirnya kebakaran jeggot terkait laporan beberapa Kepala Sekolah (Kasek) ke DPRD Surabaya tentang pemblokiran ratusan rekening dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) ke sekolah.

Namun Pemkot Surabaya melalui Dinas Pendidikan (Dispendik) enggan disebut telah memblokirnya tetapi hanya menunda pencairan karena menunggu laporan pertanggungjawaban penggunaan dana BOS periode sebelumnya.

“Jadi sekolah itu begitu mendapat pencairan dana BOS harus membuat laporan per triwulan. Dari sini kami evaluasi, jika laporan belum lengkap maka akan kami lakukan penundaaan,” kata Aston Tambunan, Sekretaris Dispendik Surabaya saat menggelar jumpa pers di kantor Bagian Humas Pemkot Surabaya, Jum’at, (12/10/18).

Kata Aston menyampaikan, sebelum dilakukan penundaan pencairan dana BOS, pihak sekolah telah diberikan surat teguran agar yang belum melakukan pelaporan penggunaan dana periode sebelumnya.

”Surat teguran kami kirim 4 Oktober lalu. Surat itu ditujukan kepada 301 kepala SD negeri dan swasta,” katanya.

Dengan munculnya surat teguran tersebut, sekolah merespon untuk menyampaikan pelaporan pertanggungjawaban. Sehingga, data sekolah yang tertunda pencairannya terus bergerak turun. Hingga Jumat, (12/10/2018), tinggal 131 lembaga yang belum menyelesaikan laporan.

“Misalkan sekolah serahkan laporan siang ini, dalam waktu cepat bisa cair dananya yang tertunda. Kami tinggal minta Bank Jatim untuk membuka rekening yang tertunda pencairannya,” ungkap Aston.

Menurut Aston, pelaporan BOS ini adalah pekerjaan tahunan. Sekolah membuat laporan ke laman Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) dan Dispendik tiap triwulan. Pihaknya juga mengaku tiap tahun terus mengadakan sosialisasi ke pihak sekolah terkait pelaporan.

“Sekolah juga sudah diajari untuk membuat SPJ. Jadi kami tidak ada niatan sama sekali untuk menunda,” terangnya.

Kabid Sekolah Menengah (Sekmen) Sudarminto menuturkan, penggunaan dana BOS dimonitor dan dievaluasi oleh banyak pihak. Mulai dari pengawas sekolah dan inspektorat tingkat Kota Surabaya hingga Irjen Kemendikbud. Terkadang, Irjen melakukan monev secara sampling.

“Jadi kenapa mendadak heboh? Kalau memang waktunya pelaporan, ya harus melapor. Kalau terlambat maka akan kami beri teguran,” kata Sudarminto.

Terkait adanya masalah ijin operasional sekolah, Sudarminto menegaskan, jika pihak sekolah sendiri belum menyelesaikan ijin operasional, maka otomatis dana BOS juga akan ditunda. Hingga sekolah menyelesaikan ijin operasional tersebut.

“Kalau masalah ijin operasional sekolah itu pasti. Kalau belum selesai ijinnya, pastinya dana BOS akan ditunda dulu,” imbuhnya.

Sementara itu, Kabid Sekolah Dasar (Sekdas) Agnes Warsiati menambahkan jika ada sekolah yang mengalami kendala terkait cara pelaporan dana BOS bisa datang ke Dispendik Surabaya. Pihaknya akan membantu menyelesikan masalah tersebut.

“Biasanya itu kendalanya di bulan Juli. Karena di bulan Juli ada penyesuaian jumlah siswa, dan itu dari pusat,” tutupnya. Sumber Humas Pemkot Surabaya. (arf)

Read More

Bantu Korban Gempa, Tim Zeni dan Kesehatan Tiba di Pulau Sapudi

KABARPROGRESIF.COM : (Surabaya) Usai dilanda gempa kemarin, Kamis, 11 Oktober 2018 dini hari, kini Tim Zeni dan Kesehatan Kodam V/Brawijaya tiba di Pulau Sapudi, Kabupaten Sumenep, Madura, Jawa Timur. Jumat, 12 Oktober 2018 dini hari.

Pengiriman pasukan tersebut, terdiri dari personel Yon Zipur - 5/Arati Bhaya Wighina, Kesehatan Kodam V/Brawijaya (Kesdam V/Brawijaya), Staf Teritorial Kodam V/Brawijaya (Sterdam V/Brawijaya) dan Detasemen Perhubungan Kodam V/Brawijaya (Denhubdam V/Brawijaya).

Kepala Penerangan Kodam (Kapendam) V/Brawijaya, Kolonel Inf Singgih Pambudi Arinto, S. IP, M. M, menjelaskan, 31 personel tersebut, dikirim melalui jalur laut dengan menggunakan Kapal Motor Cepat (KMC) Komando milik Perbekalan dan Angkutan Kodam V/Brawijaya (Bekangdam V/Brawijaya), dini hari tadi.

“Masing-masing satuan terdiri dari 16 personel Yonzipur, 7 personel Kesdam, 1 personel Sterdam, 1 personel Hubdam dan 6 awak kapal KMC,” ujar Kolonel Singgih ketika ditemui di ruangan kerjanya usai sholat Jumat, 12 Oktober 2018.

Dijelaskan Kolonel Singgih, pengiriman personel tersebut, sesuai dengan jumlah yang dibutuhkan dalam membantu pelaksanaan proses evakuasi para korban dan pendataan rumah-rumah milik warga yang mengalami kerusakan akibat gempa di Kepulauan Sapudi.

“Di Pulau itu, Kodam Brawijaya sudah mendirikan posko darurat bencana. Nantinya, para korban bencana, akan mendapat pengobatan langsung,” tambah Kapendam. (andre)

Read More

Jaksa Agung Lantik Tujuh Kajati

KABARPROGRESIF.COM : (Jakarta) Jaksa Agung Muhammad Prasetyo melantik beberapa Kepala Kejaksaan Tinggi di lingkungan Kejaksaan Agung Republik Indonesia di Gedung Sasana Baharudin Lopa, Kejagung, Jakarta Selatan, Rabu (15/11/2017).

Beberapa Kepala Kejaksaan Tinggi yang baru dilantik adalah sebagai berikut:

1. Fachruddin Jabatan lama sebagai Direktur Tindak Pidana Terhadap Orang dan Harta Benda pada Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Umum (JAMPidum) Kejaksaan Agung. Jabatan baru sebagai Kepala Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara di Medan.

2. Muhammad Rum Jabatan lama sebagai Kepala Pusat Penerangan Hukum pada Jaksa Agung Muda bidang Intelijen (JAMIntel) Kejaksaan Agung. Jabatan baru di kepala Kejaksaan Tinggi Sulawesi Tengah di Palu.

3. Mudim Aristo Jabatan lama sebagai Wakil Kepala Kejaksaan Tinggi DKI Jakarta. Jabatan baru sebagai Kepala Kejaksaan Tinggi Sulawesi Tenggara di Kendari.

4. Happy Hadiastuty Jabatan lama sebagai Direktur Ekonomi dan Keuangan pada JAMIntel Kejaksaan Agung. Jabatan baru sebagai Kepala Kejaksaan Tinggi Banten di Serang.

5. Irdam Jabatan lama sebagai Wakil Kepala Kejaksaan Tinggi Sumatera Barat di Padang. Jabatan baru di Kepala Kejaksaan Tinggi Aceh di Banda Aceh.

6. Baginda Polin Lumban Gaol Jabatan lama sebagai Kepala Kejaksaan Tinggi Bengkulu. Jebatan baru sebagai kepala Kejaksaan Tinggi Kalimantan Barat.

7. Amandra Syah Arwan Jabatan lama sebagai Wakajati Jawa Tengah. Jabatan baru sebagai Kepala Kejaksaan Tinggi Bengkulu.

Selain itu, Syafrudin dilantik Sekretaris Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Umum, Sekretaris Jaksa Agung Muda Perdata dan Tata Usaha Negara Bambang Sugeng Rukmono, Direktur Tindak Pidana lainnya terhadap orang dan harta benda pada Jampidum, Sampe Tuah.

Adapun, Mukri dilantik Kepala Pusat Penerangan Hukum pada Jamintel; Kepala Biro Perlengkapan pada Jambin, Didik Istiyanta, Direktur Ekonomi dan Keuangan pada Jamintel Chaerul Amir, Kepala Pusat Penelitian dan Pengembangan pada Jambin, Amran, serta Kepala Pusat Pendidikan dan Pelatihan Manajemen dan Kepemimpinan pada Badan Diklat, Sulijati.

“Semoga Tuhan yang Mahakuasa memberkati saudara mengemban tugas untuk kepentingan bangsa dan negara republik Indonesia,” ujar Prasetyo.

Seluruh pejabat yang dilantik diambil sumpahnya untuk menyanggupi tidak memberi sesuatu kepada siapapun juga, baik langsung maupun tidak langsung.

Selain itu, mereka juga diambil sumpahnya untuk setia dan taat kepada negara Republik Indonesia, serta memegang rahasia sesuatu yang menurut sifatnya atau menurut perintah harus dirahasiakan.

"Bahwa saya tidak akan menerima hadiah atau suatu pemberian apapun, dari siapapun juga yang saya tahu atau patut dapat mengira bahwa ia mempunyai hal yang bersangkutan atau mungkin berbenturan dengan jabatan atau pekerjaan saya," kata Prasetyo, diikuti seluruh pejabat yang dilantik.

Dalam sambutannya, Prasetyo menuturkan pentingnya pembangunan kapasitas, integritas, dan kapabilitas aparat penegak hukum.

“Peraturan perundang-undangan disusun dan dirumuskan tidak ada artinya bila tidak didukung dan dilaksanakannya oleh penegak hukum yang kapabel, profesional, dan jujur,” tutur Prasetyo. (rio)

Read More

Danlanal Cilacap Terima Kunker Tim Wilayah Perbatasan dan Tata Ruang Pertahanan Kemenko Polhukam

KABARPROGRESIF.COM : (Cilacap) Komandan Pangkalan TNI Angkatan Laut (Danlanal) Cilacap Lantamal V, Kolonel Laut (P) Teguh Iman Wibowo  menerima Kunjungan Kerja Tim Wilayah Perbatasan dan Tata Ruang Pertahanan dari Kementerian Kordinator Politik, Hukum dan Keamanan (Kemenko Polhukam), Jumat (12/10).

Rombongan Tim Kemenko Polhukam yang diketuai Brigjen TNI (Mar) Edy Djatmiko, S.Sos. tersebut, dalam rangka Pengumpulan Informasi dan Data Berkaitan Dengan Implementasi Kebijakan Pembangunan Pulau Nusakambangan Sebagai Pulau Kecil Terluar Serta Kebijakan Pengembangan Kekuatan TNI dan Polri di Pulau Kecil Terluar.

Tim tersebut, akan melaksanakan Kunker diwilayah Kabupaten Cilacap khususnya Pulau Nusakambangan selama 3 hari, dengan rangkaian kegiatannya  mengunjungi beberapa instansi terkait, diantaranya Pemkab Cilacap, Lanal Cilacap, Polres Cilacap, Kodim Cilacap dan Lapas Nusakambangan.

Dalam kunjungannnya di Mako Lanal Cilacap, Danlanal Cilacap beserta seluruh Perwira dan para Danposal jajarannya menerima kunjungan Tim dari Kemenko Polhukam di ruang Serbaguna Mako Lanal Cilacap.

Dalam pertemuan tersebut dilaksanakan dialog interaktif dimana seluruh yang hadir bisa memberi data, informasi, pendapat maupun saran guna memenuhi maksud dan sasaran yang ingin dicapai/didapat oleh Tim tersebut.

Tim Kemenko Polhukam yang diketuai Brigjen TNI (Mar) Edy Djatmiko, S.Sos. juga berkesempatan berkunjung ke Posal Klaces di Kecamatan Kampung Laut,  Nusakambangan dilanjut kunjungan ke Lapas Pulau Nusakambangan Cilacap dalam rangka Pengumpulan Informasi dan Data Berkaitan Dengan Implementasi Kebijakan Pembangunan Pulau Nusakambangan sebagai pulau kecil terluar serta kebijakan pengembangan kekuatan TNI dan Polri di pulau kecil terluar. (arf)

Read More

Pemkot Surabaya Blokir Ratusan Rekening Dana BOS, Kasek Wadul ke Dewan

KABARPROGRESIF.COM : (Surabaya) Anggota Komisi D DPRD Surabaya, Laila Mufidah mendapat laporan dari beberapa Kepala Sekolah di Surabaya, jika nomer rekening dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) nya telah di blokir seminggu yang lalu oleh Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya.

“Seminggu yang lalu ada Sekolahan yang mau ambil ke Bank Jatim ternyata diblokir. Ini laporan dari salahsatu Kepsek di Mulyorejo dan Kepsek di daerah Tenggilis Mejoyo,” ucap Laila Mufidah kepada media ini, tanpa menyebut nama Kepsek dan Sekolahnya dengan alasan keamanan. Jum'at (12/10/2018)

Dia mengatakan bahwa jumlah rekening yang diblokir ternyata mencapai ratusan. Keterangan ini didapat saat dirinya berusaha minta penjelasan langsung dari salahsatu staf Dispendik Surabaya bernama Agnes.

“Kenapa di blokir, alasannya ijin operasioanal sudah mati. Tapi beberapa Kepsek yang lapor ke saya, ijinnya masih hidup semua. Anehnya, ternyata Bu Agnes ini mengaku bisa membuka blokirannya, asal PPN dan PPH nya diselesaikan, setelah saya desak terus, belakangan beralasan lagi kalau dana BOS nya memang telat,” keluhnya.

Menurut politisi perempuan asal Fraksi PKB ini, laporan ke Web milik Kemendikbud sudah dilakukan, setelah membuat laporan ke Dinas. “Tapi sepertinya malah dicari-cari kesalahannya, termasul soal pajak, bukan hanya untuk Triwulan 1 dan 2, tapi juga pajak tahun 2017,” terangnya.

“Kenapa kok Dispendik Surabaya nggak ngasih penjelasan ini lewat sosialisasi sebelumnya ke setiap Sekolah, kalau memang ada pemblokiran, sehingga mereka nggak bolak balik ke bank, alasan pemblokiran pun tidak disampaikan di awal,” tambahnya.

Laila mengatakan bahwa kejadian yang menimpa Sekolah ini mengagetkan sekaligus menjadi keprihatian seluruh anggota DPRD di Komisinya yang membidangi Kesra dan Pendidikan.

“Kami dengan teman-teman heran, mengapa sampai seperti ini, padahal dana ini dari pusat yang ditransfer dari Dispendik Provinsi. Kalau dianggap salah, teman-teman mengakui salah, tapi kalau diblokir kan sekolah tidak bisa bergerak, karena itu yang BOS untuk bulan Juli sampai dengan September,” tandasnya.

Laila berharap, Pemkot Surabaya bisa segera memberikan solusi secepatnya karena menyangkut penyelenggaraan proses belajar mengajar di setiap Sekolah, yang tentu berimbas kepada nasib dan masa depan siswa.

“Kepala Sekolah sudah munter untuk nalangi, daerah lain di jatim tidak ada yang melakukan seperti itu, sudah tidak banyak membantu sekolah swasta, kok malah tambah ditahan, Bopda juga ngadat,” pungkasnya. (arf)

Read More

Danrem 083/Baladhika Jaya Instruksikan Personelnya Untuk Waspada Terhadap Bencana

KABARPROGRESIF.COM : (Banyuwangi) Bencana yang melanda beberap wilayah di Indonesia beberapa waktu ini, seakan menjadi perhatian khusus bagi Komandan Korem (Danrem) 083/Baladhika Jaya, Kolonel Inf Bagus Suryadi Tayo.

Hal itu, diungkapkan oleh dirinya ketika mengunjungi Makodim 0825/Banyuwangi dalam rangka Pamwil antisipasi IMF dan World Bank Annual Meeting.

“Negara kita sekarang, sedang dilanda musibah. Untuk itu, Babinsa harus rutin melakukan pengecekan di setiap wilayah tugasnya,” tegas Kolonel Bagus di hadapan ratusan prajurit Kodim dan Persit Banyuwangi. Jumat, 12 Oktober 2018.

Tak hanya itu saja, orang nomor satu di tubuh Makorem 083/Baladhika Jaya ini menambahkan, sebagai aparatur keamanan, dirinya menginstruksikan seluruh personelnya agar tetap bisa menjaga kondusifitas wilayah selama berlangsungnya IMF dan dan World Bank Annual Meeting, tahun ini.

“Kita semua, hadir disini dalam rangka melaksanakan tugas pokok kita untuk menciptakan suasana yang kondusif,” jelas Danrem.

“Untuk itu, prajurit harus menjadi panutan masyarakat dalam menjalankan tugas sehari-hari. Landasi tugas kalian dengan Sumpah Prajurit, Sapta Marga dan 8 Wajib TNI,” pinta Kolonel Bagus.

Selain membahas persoalan gempa dan pengamanan IMF saat ini, Kolonel Bagus Suryadi Tayo juga membahas pelaksanaan Pileg dan Pilpres mendatang. Menurutnya, berlangsugnya pesta demokrasi tersebut, merupakan tugas dan tantangan terberat bagi TNI guna mewujudkan pesta demokrasi yang aman dan damai.

“Ingat, TNI harus bersikap netral. Netralitas TNI, harga mati. TNI hanya berkewajiban mengawal pelaksanaan pesta demokrasi itu bersama aparat keamanan lainnya,” ujarnya. (andre)

Read More

Eddy Sindoro: Saya Sudah di Sini dan Siap Menjalani Proses Hukum

KABARPROGRESIF.COM : (Jakarta) Mantan petinggi Lippo Group, Eddy Sindoro menyatakan siap menjalani proses hukum dengan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Eddy menyerahkan diri setelah hampir dua tahun kabur dan berada di luar negeri.

"Saya kira saya sudah di sini, dan siap untuk menjalani proses hukum yang ada, terima kasih," ujar Eddy sebelum menaiki mobil tahanan di Gedung KPK Jakarta, Jumat (12/10/2018).

Eddy merupakan tersangka dalam kasus suap panitera Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, Edy Nasution.

Kasus ini sudah bergulir sejak tahun 2016. Eddy sendiri sudah ditetapkan sebagai tersangka di bulan Desember 2016.

Eddy diduga terkait penyuapan dalam pengurusan sejumlah perkara beberapa perusahaan di bawah Lippo Group, yang ditangani di PN Jakarta Pusat.

Meski demikian, Eddy Sindoro belum pernah diperiksa oleh penyidik KPK. Eddy selalu mangkir dalam setiap jadwal pemeriksaan yang diagendakan. Eddy Sindoro akhirnya menyerahkan diri kepada KPK. Proses penyerahan diri melalui bantuan pihak otoritas Singapura. (rio)

Read More

Ini Kronologi Kasus Eddy Sindoro dari Kabur Hingga Menyerahkan Diri

KABARPROGRESIF.COM : (Jakarta) Mantan petinggi Lippo Group, Eddy Sindoro, telah menyerahkan diri kepada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Kabar penyerahan diri tersebut dibenarkan oleh Ketua KPK Agus Rahardjo.

"Menyerahkan diri. Sebentar lagi ada konferensi pers," ujar Agus saat dikonformasi, Jumat (12/10/2018).

Menurut Agus, proses penyerahan diri Eddy dibantu berbagai pihak dari dalam dan luar negeri.

Beberapa instansi yang terlibat, yakni pihak kedutaan, Polri dan Direktorat Jenderal Imigrasi Kementerian Hukum dan HAM.

Selain itu, menurut Agus, proses penyerahan ini juga dibantu otoritas Singapura.

Berstatus tersangka sejak 2016 Eddy merupakan tersangka dalam kasus suap panitera Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, Edy Nasution.

Eddy sudah ditetapkan sebagai tersangka pada Desember 2016. Eddy diduga terkait penyuapan dalam pengurusan sejumlah perkara hukum beberapa perusahaan di bawah Lippo Group, yang ditangani di PN Jakarta Pusat.

Sebelumnya, KPK telah menetapkan pegawai Lippo Group, Doddy Aryanto Supeno, dan panitera PN Jakarta Pusat, Eddy Nasution, sebagai tersangka.

Keduanya juga telah divonis bersalah oleh Pengadilan Tindak Pidana Korupsi. Edy Nasution didakwa menerima sejumlah uang terkait pengurusan sejumlah perkara beberapa perusahaan di bawah Lippo Group, yang ditangani di PN Jakarta Pusat.

Dalam persidangan terbukti suap tersebut dilakukan atas persetujuan dan arahan dari Eddy Sindoro.

Kabur ke luar negeri Meski hampir dua tahun berstatus tersangka, Eddy Sindoro belum pernah diperiksa penyidik KPK.

Eddy selalu mangkir dalam setiap jadwal pemeriksaan yang diagendakan. KPK telah mengirimkan surat pencegahan ke luar negeri atas nama Eddy Sindoro kepada pihak Imigrasi sejak 28 April 2016.

Pihak Keimigrasian menyatakan, Eddy memang sempat berada di Singapura. Keberadaan Eddy di Singapura sebelum KPK mengajukan pencegahan ke luar negeri.

Dalam mencari Eddy, KPK sempat meminta bantuan berbagai pihak, salah satunya Interpol. Dideportasi Malaysia Pada awal Oktober 2018, KPK menetapkan seorang advokat, Lucas, sebagai tersangka.

Lucas diduga membantu pelarian Eddy Sindoro ke luar negeri. Padahal, Eddy Sindoro sudah ditetapkan sebagai tersangka oleh KPK.

Eddy berulang kali mangkir saat dipanggil untuk diperiksa KPK. Wakil Ketua KPK Saut Situmorang mengatakan, Eddy Sindoro diketahui pernah ditangkap oleh otoritas Malaysia saat mencoba melarikan diri.

Eddy bahkan sempat dideportasi dari Malaysia ke Indonesia. Namun, menurut Saut, Lucas menggunakan kemampuannya untuk kembali memberangkatkan Eddy ke luar negeri. Lucas mencegah Eddy masuk kembali ke yurisdiksi Indonesia. (rio)

Read More

Komandan Lantamal V Hadiri Peringatan Hari Jadi Ke -73 Provinsi Jawa Timur

KABARPROGRESIF.COM : (Surabaya) Komandan Pangkalan Utama TNI AL (Danlantamal) V Surabaya Laksamana Pertama TNI Edwin, S.H., menghadiri peringatan Hari Jadi ke -73 Provinsi Jawa Timur tahun 2018 yang digelar di halaman Gedung Grahadi Jl. Gubernur Suryo Surabaya, Jumat (12/10).

Upacara peringatan yang mengusung tema "Makmurkan Jawa Timur melalui industri UMKM berbasis Digital" ini,  diikuti sedikitnya 3.500 peserta dengan Irup Gubernur Jawa Timur Dr. H. Soekarwo, S. H, M. H.

Tampak hadir dalam acara tersebut antara lain Wakil Gubernur Jawa Timur dan Istri, Pangdam V/Brawijaya, Kapolda Jawa Timur, Pangkoarmada II dan Istri, Kepala Kejaksaan Tinggi Jatim, Kepala Pengadilan Tinggi Jatim, Ketua DPRD Jawa Timur dan Istri, Para Konsulat Jenderal Negara Sahabat di Jatim dan tamu undangan lainnya.

Pakde Karwo- sapaan akrab Gubernur Jatim ini- diawal sambutannya mengucapkan selamat HUT TNI ke 73 tahun 2018 yang bertemakan Profesional TNI Untuk Rakyat. Menurutnya,  sebagai elemen Negara, TNI bersinergi dengan rakyat untuk menjaga keamanan di negeri ini, sehingga stabilitas ekonomi bisa stabil.

Tak lupa kami menyampaikan turut berbela sungkawa kepada korban Gempa dan Tsunami di Palu dan donggala. Dan baru saja terjadi kemarin di Kab. Situbondo, Sumenep dan sekitarnya sehingga mengakibatkan korban jiwa, semoga Allah SWT memberikan tempat yang mulia disisinya dan bagi keluarga yang ditinggalkan diberikan kesabaran.

Hari jadi Pemprov Jatim lanjutnya,  dicetuskan pada pertama kali oleh Gubernur Jatim pertama yakni Raden Mas Suryo pada tangga 12 Oktober 1945. Selanjutnya dengan berjalannya waktu dan pergantian masa kepemimpinan Gubernur Jatim, Jatim mulai meningkatkan program pemerataan pembangunan yang berbasis kedesaan dan inklusi sesuai dengan amanat Konstitusi untuk kesejahteraan rakyat.

Pemerintah Prov Jatim melakukan upaya alternatif dengan cara membiayayi, memproduksi dan memasarkan produk produk UMKM Masyarakat. Karena UMKM memiliki peran utk kemajuan ekonomi Jatim dan dapat bertahan dalam keadaan krisis moneter.

"Saat ini UMKM di Jatim paling besar dengan menciptakan 4.6 Juta UMKM, di luar UMKM dibidang pertanian," paparnya.

Tantangan Jatim saat ini yakni bonus demografis ( Penduduk Produktif ), Pemerintah Jatim berupaya menjadikan penduduk Jatim agar lebih produktif dibidang UMKM, UMKM akan berguna utk peningkatan ekonomi di Jatim.

Pemprov telah mengembangkan E-Goverment untuk melayani masyarakat Jatim.

"Faktor penting yang tak bisa dilupakan dalam peningkatan ekonomi yakni rasa aman di Jatim. Pemprov bersama Forkopimda, Tokoh agama dan masyarakat dan media selalu bersinergi untuk menjaga Jatim dalam bingkai Bhineka Tunggal Ika," pungkasnya. (arf)

Read More