Senin, 15 Oktober 2018


KABARPROGRESIF.COM : (Surabaya) Sudah hampir seperempat semester ini penyidikan kasus dugaan korupsi dana hibah Pemkot Surabaya yang disidik Kejari Tanjung Perak harus jalan ditempat.

Hasil audit BPK menjadi pemicu "parkirnya" penyidikan yang telah memeriksa sejumlah anggota legislatif DPRD Surabaya, termasuk beberapa wakil ketuanya.

Tak hanya para legislator saja yang diperiksa, korps Adhyaksa ini juga memeriksa sejumlah pejabat Pemkot Surabaya. Para RT dan RW se-Surabaya selaku pemohon dana hibah melalui program jaringan aspirasi masyarakat (Jasmas) juga tak luput dari pemeriksaan.

Dari informasi yang dihimpun , penyidik Pidsus Kejari Tanjung Perak sudah berancang-ancang menetapkan tersangka pada kasus ini. Tapi para calon tersangka dikasus ini masih bisa menahan nafasnya, karena belum keluarnya hasil Audit BPK.

Ada apa dengan lambannya audit BPK ?, padahal dari kabar yang didapat, jika pada penyidikan kasus ini, penyidik juga melibatkan PPATK guna menelusuri aliran dana yang diterima sejumlah anggota DPRD Surabaya dari seroang pengusaha yang diduga sebagai broker atau pemain proyek-proyek dana hibah.

Saat dikonfirmasi terkait masalah ini, Kasi Intelijen Kejari Tanjung Perak, Lingga Nuarie  meminta untuk bersabar.

"Sabar, kami juga masih menunggu,"pungkasnya, Senin (15/10).

Untuk diketahui, penanganan kasus korupsi Jasmas ini ditingkatkan ke penyidikkan berdasarkan surat perintah yang telah ditanda tangani Kajari Tanjung Perak, Rachmad Supriady, SH  MH, dengan Nomor Print-01/0.5.42/Fd.1/02/2018 tertanggal 8 Februari 2018 lalu.

Penyimpangan dana hibah ini bermodus pengadaan. Ada beberapa pengadaan yang dikucurkan oleh Pemkot Surabaya, diantaranya untuk pengadaan terop, kursi, meja dan sound system. (mang)


KABARPROGRESIF.COM : (Jakarta) Komisi Pemberantasan Korupsi ( KPK) menangkap pejabat Pemerintah Kabupaten Bekasi, Jawa Barat, Minggu (14/10/2018).

KPK menduga telah terjadi transaksi suap kepada penyelenggara negara terkait perizinan proyek Meikarta yang digarap salah satu perusahaan pengembang properti.

Dalam operasi tangkap tangan tersebut, KPK menemukan uang senilai lebih dari Rp 1 miliar yang diduga sebagai barang bukti suap. Uang tersebut dalam pecahan dollar Singapura.

"Ya (Meikarta). Kami menduga ada transaksi terkait proses perizinan properti di Bekasi," ujar Wakil Ketua KPK Basaria Pandjaitan saat dikonfirmasi, Senin (15/10/2018).

Hingga saat ini, KPK telah menangkap 10 orang yang terdiri dari unsur pejabat dan pegawai negeri sipil, serta pihak swasta.

Saat ini, sepuluh orang tersebut sedang menjalani pemeriksaan di Gedung KPK. Rencananya, pada Senin sore, KPK akan menggelar konferensi pers untuk mengumumkan status penanganan perkara dan status hukum para pihak yang ditangkap. (rio)


KABARPROGRESIF.COM : (Surabaya) Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Kota Surabaya memantau langsung seluruh kegiatan reses anggota DPRD Surabaya selama masa kampanye Pemilu 2019, yang dimulai 23 September 2018 sampai 13 April 2019.

Ketua Bawaslu Kota Surabaya, Hadi Margo Sambodo, Senin (15/10) menyampaikan, pengawasan dilakukan, karena khawatir kegiatan reses menjadi ajang kampanye kalangan dewan yang maju lagi sebagai calon anggota legislatif.

“Makanya dalam pertemuan dengan anggota dewan tadi, saya meminta tak digabungkan antara reses dengan giat kampanye,” terang Hadi usai dengar pendapat di Komisi A

Hadi menyampaikan, bentuk pelanggaran yang terjadi ketika melakukan reses atau jaring aspirasi masyarakat, yakni mengarah ke ajakan dan pemaparan visi-misi.

Namun sebaliknya, jika dalam forum itu hanya berbicara masalah aspirasi masyarakat, kemudian program yang belum terealisasi tidak termasuk kategori kampanye.

“Kalau sudah ajakan, pembagian brosur, pamflet itu sudah kampanye,” jelasnya.

Ia mengakui, anggota dewan yang melakukan reses tak ada kewajiban untuk melaporkan pelaksanaan kegiatan tersebut ke bawaslu.

Namun, bawaslu akan proaktif mendatangi kegiatan reses, karena kekhawatiran adanya kegiatan kampanye.

“Kalau kegiatan itu mengarah ke giat kampanye rawan pelanggaran,” tandasnya.

Hadi menegaskan, bentuk pelanggaran dalam pertemuan reses tak hanya dilakukan anggota dewan.

Jika pembawa acara dalam kegiatan terkait mengarahkan pada ajakan untuk memilih anggota dewan yang bersangkutan pada pemilu mendatang juga bisa masuk kategori pelanggaran.

“Kalau ada ajakan dari pembawa acara masuk dugaan pelanggaran. Maka si pembuat acara bisa kita panggil untuk klarifikasi,” katanya.

Menanggapi pengawasan yang dilakukan bawaslu terhadap kegiatan reses, Ketua Komisi A DPRD Surabaya, Herlina Harsono Njoto menilai hal tersebut wajar-wajar saja. Namun, ia menyatakan, bahwa kegiatan reses dewan dilindungi aturan sesuai tugas dan fungsinya.

“Kami diminta turun ke daerah pemilihan untuk menjaring aspirasi masyarakat, dan berupaya mewujudkan (aspirasi) di tahun anggaran,” katanya.

Politisi Partai Demokrat ini mengaku, pada pemilu sebelumnya mempunyai pengalaman pelaksanaan reses berbarengan dengan masa kampanye.

“Saat itu kami didampaingi panwas dan dinilai kegiatan itu kampanye atau tidak,” tuturnya.

Kegiatan reses anggota DPRD menggunakan dana APBD. Sementara kegiatan kampanye melarang penggunaan dana APBD.

“Makanya kami juga tak ingin melanggar aturan,” jelas Herlina.

Anggota DPRD lainnya, Agustin Poliana mengatakan, sepanjang kegiatan reses tak ada ajakan tak masalah. Menurutnya, anggota dewan memiliki konstituen yang memerlukan sosialisasi program yang dilaksanakan.

“Saya pikir semua (anggota dewan) paham,” katanya

Politisi PDIP ini tak mempermasalahkan jika reses yang dilakukan diawasi bawaslu. Asalkan, pengawasan yang dilakukan juga sesuai dengan koridor aturan yang ada. (arf)


KABARPROGRESIF.COM : (Jakarta) Komisi Pemberantasan Korupsi ( KPK) menjadwalkan pemeriksaan terhadap Ketua DPRD Pasuruan, Ismail Marzuki, Senin (15/10/2018). Ismail akan diperiksa sebagai saksi dalam kasus suap yang melibatkan Wali Kota Pasuruan, Setiyono.

"Diperiksa sebagai saksi untuk tersangka SET," ujar Juru Bicara KPK Febri Diansyah saat dikonfirmasi, Senin (15/10/2018).

Selain Ketua DPRD, KPK juga memanggil dua kepala dinas di Pasuruan. Masing-masing yakni, Kepala Dinas Koperasi Siti Amini dan Kepala Dinas PUPR M Agus Fadjar.

Kemudian, KPK juga akan memeriksa beberapa saksi lainnya, yakni Kepala Badan Layanan Pengadaan Njoman Swasti.

Selain itu, Kepala Bidang Usaha Mikro Rini Mujiwati. Kemudian, Kepala Bidang Perdagangan Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Pasuruan Edy Trisulo Yudo dan Direktur CV Sinar Perdanan Wongso Kusumo.

Setiyono ditetapkan sebagai tersangka setelah diduga menerima uang Rp 115 juta dari kontraktor Muhamad Baqir.

Menurut KPK, diduga sejak awal sudah ada kesepakatan bahwa Setiyono akan mendapatkan jatah 10 persen dari nilai proyek sebesar Rp 2,2 miliar yang akan dikerjakan oleh Baqir.

Proyek yang dimaksud yakni proyek belanja modal gedung dan bangunan pengembangan pusat layanan usaha terpadu pada Dinas Koperasi dan Usaha Mikro di Pemerintah Kota Pasuruan. Anggaran proyek tersebut pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) 2018.

Selain Setiyono dan Baqir, KPK juga menetapkan staf ahli sekaligus pelaksana harian Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kota Pasuruan Dwi Fitri Nurcahyo dan staf kelurahan Purutrejo, Wahyu Tri Hardianto, sebagai tersangka. (rio)


KABARPROGRESIF.COM : (Bangkalan) Setelah melewati proses perencanaan yang cukup matang, akhirnya program Tentara Manunggal Membangun Desa (TMMD) ke-103 di Jawa Timur, secara resmi dibuka.

Pembukaan itu, ditandai dengan upacara pembukaan TMMD di Desa Turin Timur, Kecamatan Konang, Kabupaten Bangkalan, Madura, Jawa Timur, yang dihadiri langsung oleh Pangdam V/Brawijaya, Mayjen TNI Arif Rahman, M. A. Senin, 15 September 2018 siang.

Pangdam menuturkan, beberapa program TMMD, bakal digencarkan oleh Satgas TMMD di setiap wilayah yang menjadi sasaran TMMD di Jawa Timur.

“Nanti ada pembangunan jalan, rehab rumah, penyuluhan pertanian dan lain sebagainya,” ungkap Pangdam.

Mayjen Arif Rahman menambahkan, ditetapkannya lokasi itu, merupakan suatu hasil survey yang sebelumnya dilakukan oleh Dansatgas TMMD (Dandim).

“Yang menentukan lokasinya Dandim langsung. Itu sesuai hasil rapat dengan pihak Pemda,” jelasnya.

Sementara itu, R. Abdul Latif Amin Imron menilai, program TMMD merupakan bentuk upaya dari TNI dalam membantu Pemerintah Daerah, dan masyarakat dalam melaksanakan pembangunan di wilayah tertinggal.

“Melalui program ini, sinergitas antara TNI dan masyarakat dapat terjalin dengan baik,” kata Bupati Bangkalan ini.

Selain itu, kata Latif, TMMD merupakan suatu wujud operasi bhakti TNI, dimana program tersebut merupakan perpaduan antara TNI, Pemda dan masyarakat.

“Kami selaku Kepala Daerah, sangat mendukung dan mengharapkan peningkatan dari bentuk kerjasama ini,” ucapnya.

Tak hanya itu, pembukaan TMMD ke-103 ini bertambah meriah dengan penampilan Marching Band dari Pesantren Hidayatullah dan Demonstrasi Pencak Silat dari Perguruan Joko Tole.

Disamping itu, Pangdam V/Brawijaya juga berkesempatan untuk meninjau stand Pelayanan Keluarga Berencana (KB) dan pengobatan gratis yang disiapkan oleh Kodim 0829/Bangkalan serta mengunjungi beberapa stand produk-produk lokal milik kelompok maupun masyarakat sekitar.

Perlu diketahui, selain Kabupaten Bangkalan, terdapat beberapa daerah di Jawa Timur lainnya yang dijadikan sasaran pelaksanaan TMMD ke-103. Beberapa diantaranya ialah Kabupaten Bangkalan, Pamekasan, Bondowoso, Kediri dan dan Kabupaten Pacitan. (andre)


KABARPROGRESIF.COM : (Jakarta) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memeriksa mantan petinggi Lippo Group, Eddy Sindoro , Senin (15/10/2018).

Eddy surut ujian perdana sebagai tersangka pasca masuk diri dan selama KPK.

"Diperiksa sebagai tersangka," ujar Juru Bicara, KPK Febri Diansyah, Senin.

Eddy pergi menggunakan mobil tahanan menuju Gedung KPK sekitar pukul 13.00 WIB. Eddy, yang mengenakan rompi oranye berlogo KPK, langsung menuju ruang pemeriksaan di Lantai II Gedung KPK.

Eddy merupakan tersangka dalam kasus suap panitera Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, Edy Nasution.

Kasus ini sudah bergulir sejak tahun 2016. Eddy sendiri sudah ditetapkan sebagai tersangka pada Desember 2016.

Penyuapan yang berbeda dari perusahaan di bawah Lippo Group, yang ditujukan di PN Jakarta Pusat.

Meski demikian, Eddy Sindoro belum pernah dikeluarkan oleh penyidik ​​KPK. Eddy selalu mangkir dalam setiap jadwal pemeriksaan yang diagendakan. Eddy Sindoro akhirnya sampai kepada KPK pada Jumat (12/10/2018). Proses penyerahan diri melalui bantuan pihak otoritas Singapura. (rio)


KABARPROGRESIF.COM : (Sumenep) 14 Desa di Kepulauan Sapudi, Kabupaten Sumenep, Madura, Jawa Timur, memperoleh bantuan dari pihak TNI-Polri. Dari bantuan yang disalurkan di 14 Desa tersebut, 9 diantaranya tertuju kepada para korban pasca gempa di Kecamatan Gayam dan 5 di Kecamatan Nonggunong.

Kapten Inf Suratman menuturkan, bantuan tersebut merupakan hasil dari pendataan yang sebelumnya dilakukan oleh pihak Kodim. 

“Sudah dilakukan pendataan sebelumnya,” ujar Perwira Seksi Teritorial (Pasiter) Kodim 0827/Sumenep ini ketika ditemui di lokasi penyaluran bantuan. Senin, 15 Oktober 2018.

Tak hanya itu saja, selain bantuan berupa makanan dan kebutuhan lainnya, pihak Yonif Raider 500/Sikatan juga melakukan penambahan personel guna membantu proses penanggulangan pasca gempa di Kepulauan Sapudi.

Hal itu, dikatakan oleh Danyonif Raider 500/Sikatan, Letkol Inf Sidik Wiyono ketika di konfirmasi melalui via seluler miliknya. Menurutnya, beberapa personelnya sudah di berangkatkan ke Pulau Sapudi, Senin, pagi.

“Sudah, kebetulan jumlah personel disana kurang. Jadi, kita tambah lagi untuk membantu proses penanggulangan itu,” ujar Danyonif Raider 500/Sikatan ini.

Selama di berada di Kepulauan tersebut, kata Letkol Sidik, seluruh personelnya diwajibkan untuk membantu proses pembangunan dan evakuasi para warga yang menjadi korban pasca gempa dengan radius 6,4 skala richter tersebut. (andre)


KABARPROGRESIF.COM : (Jakarta) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menangkap 10 orang dalam kegiatan operasi tangkap tangan di Bekasi, Jawa Barat, sejak Minggu (14/10/2018).

Sejumlah orang yang ditangkap adalah penyelenggara negara di Pemerintah Kabupaten Bekasi.

"Diamankan 10 orang sampai pagi ini, dari unsur pejabat pemkab dan swasta," ujar Juru Bicara KPK Febri Diansyah, Senin (15/10/2018).

Menurut Febri, saat ini ke-10 orang yang ditangkap sedang menjalani pemeriksaan intensif di Gedung KPK Jakarta.

Rencananya, KPK menggelar konferensi pers untuk mengumumkan status 10 orang yang ditangkap. Febri mengatakan, dalam kegiatan penindakan tersebut, petugas KPK menemukan barang bukti berupa uang dalam pecahan mata uang dollar Singapura. Diduga telah terjadi transaksi antara pihak swasta dan pejabat di Pemkab Bekasi. (rio)


KABARPROGRESIF.COM : (Surabaya) Menjelang Serah Terima Jabatan (Sertijab) Pangkoarmada ll dari Laksda TNI Didik Setiyono,  S. E.,M. M kepada Laksda TNI Mintoro Yulianto,  S. Sos., M. Si., Rabu mendatang,  Komandan Pangkalan Utama TNI AL (Danlantamal) V Laksmana Pertama TNI Edwin, S.H., beserta para perwira Lantamal V menghadiri Exit Briefing Pangkoarmada ll, Senin (15/10).

Exit briefing yang digelar di Gedung Panti Tjahaya Armada (PTA) Koarmada II Ujung Surabaya ini, dihadir Kasarmada II, Danguspurla Koarmada II, Danguskamla Koarmada II, Danlantamal VI, VII, VIII dan XIII serta pejabat dijajaran Koarmada ll lainnya.

Dipembuka Exit  Briefing, Pangarmada II mengajak prajurit dijajarannya untuk meningkatkan keimanan dan ketaqwan kepada Tuhan Yang Maha Esa dan tetap semangat dalam melaksanakan tugas pengabdian kepada bangsa dan negara.

Menanggapi tugas yang semakin dinamis, Ia mengingatkan para komandan satuan dan komandan unsur untuk tidak ragu  ataupun terintervensi dalam menindak segala bentuk pelanggaran di laut, sesuaikan dengan prosedur hukum yang berlaku,  telegramkan saja biarkan komando atas yang mengambil keputusan.

Menurutnya,  para perwira harus bisa menjadikan contoh dan teladan yang baik bagi kehidupan sehari-hari serta mengajari disiplin, profesional sesuai bidang tugasnya kepada prajurit dijajarannya.

"Dalam Kedinasan jangan dikotori dengan hal-hal negatif, yang salah berikan hukuman dan yang baik berikan reward atau perhargaan kepada prajurit,” ujarnya.

Didik -sapaan akrab Pangarmada II ini- berharap agar para perwira bisa membangun komunikasi yang baik antara atasan dan bawahan, jangan sibuk sendiri namun,  perhatikan anggotanya karena tidak ada Komandan yang bisa bekerja tanpa bantuan dari bawahannya.

"Bangun kepercayaan dan jadikan proritas, pegang teguh Sapta Marga dan Trisila TNI-AL serta cermati perkembangan situasi lingkungan wilayah kerja masing-masing di seluruh Jajaran  Koarmada II," pintanya.

Dibagian akhir exit briefing, Ia berharap agar seluruh prajurit Koarmada II jangan pernah mengabaikan hal-hal yang kecil dikarena ketidaktahuan dan keteledoran yang bisa mengakibatkan kerugian yang besar.

"Teruslah belajar dan kembangkan kelebihan atau potensi diri masing-masing, serta berikan dukungan sepenuhnya kepada Pangkoarmada ll yang baru untuk kemajuan organisasi kedepan yang lebih baik lagi," pungkasnya. (arf)


KABARPROGRESIF.COM : (Jakarta) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) kembali menggelar operasi tangkap tangan, Minggu (14/10/2018).

Kali ini, KPK menangkap pejabat di Pemerintah Kabupaten Bekasi, Jawa Barat.

"Kegiatan tangkap tangan di Bekasi dan sekitarnya," ujar Juru Bicara KPK Febri Diansyah, Senin (15/10/2018).

Menurut Febri, dalam kegiatan penindakan tersebut, petugas KPK menyegel beberapa ruangan di kantor Pemerintah Kabupaten Bekasi.

Meski demikian, belum ada informasi detail terkait identitas penyelenggara negara yang ditangkap. KPK juga belum menginformasikan kasus dugaan korupsi yang terjadi.

Dalam operasi tersebut, KPK menangkap 10 orang. Sejumlah orang yang ditangkap adalah penyelenggara negara di Pemerintah Kabupaten Bekasi.

KPK menyita uang tunai sekitar Rp 1 miliar dalam mata uang rupiah dan dollar Singapura. Uang yang diamankan tersebut diduga terkait proses perizinan properti di Kabupaten Bekasi. (rio)


KABARPROGRESIF.COM : (Surabaya) Wali Kota Surabaya Tri Rismahairni meraih penghargaan Purwakalagrha sebagai Pejabat Peduli Museum 2018. Penghargaan itu diterima langsung oleh Wali Kota Risma pada Indonesia Museum Awards di Perpustakaan Nasional di Jakarta, Minggu (14/10/2018).

Ketua Pelaksana Indonesia Museum Awards 2018 yang juga pendiri Komunitas Jelajah,  Musiana Yudhawasthi mengatakan Wali Kota Risma dinilai layak menerima penghargaan itu karena memberikan sumbangsih nyata bagi perkembangan permuseuman di Kota Surabaya.

Menurut Musiana, di tangan Wali Kota Risma ini lah Kota Surabaya berubah. Dulunya Kota Surabaya gersang dan kini sudah berubah hingga mendapat julukan kota sejuta taman. Setelah sejuta taman, Wali Kota Risma juga bermimpi Kota Pahlawan ini bisa menjadi kota seribu museum. 

“Makanya, setiap tahun dia mempunyai target untuk membangun museum baru di Surabaya dengan menggandeng berbagai pihak, baik pemerintah maupun swasta, khususnya yang memiliki bangunan dan benda-benda yang bernilai sejarah,” kata Musiana dalam sambutannya saat pemberian penghargaan.

Musiana menjelaskan bahwa Wali Kota Risma juga bercita-cita kotanya nanti bisa memiliki berbagai macam museum, seperti Museum Cat, Kantor Pos, Museum Makanan Tradisional, dan Museum Industri.

Bagi Wali Kota Risma, lanjut Musiana, museum itu merupakan tempat yang istimewa. Makanya, beberapa benda pusaka miliki keluarganya, seperti ndok bledek, tombak dan beberapa keris peninggalan buyut-buyutnya, disimpan di Museum NU.

“Selama dia menjabat, sudah banyak museum yang diresmikan dan masih banyak museum lagi yang akan diresmikan, sampai akhirnya Kota Surabaya bener-benar menjadi kota seribu museum,” tegasnya.

Ia memastikan bahwa Indonesia Museum Awards ini memang sangat mengapresiasi terhadap tokoh dan pejabat yang telah ikut andil dalam perkembangan permuseuman. Mereka bergerak melalui berbagai  kebijakan yang dikeluarkannya, sehingga berdampak positif bagi dunia permuseuman di wilayahnya masing-masing.

Selain penghargaan kepada pejabat pemerintah peduli museum, Indonesia Museum Award 2018 juga memberikan penghargaan kepada Tokoh Peduli Museum, Pengusaha Peduli Museum, Perguruan Tinggi Peduli Museum dan Media Peduli Museum. Bahkan, ada pula penghargaan khusus untuk tokoh yang sepanjang hidupnya memiliki andil besar bagi perkembangan museum dan heritage, berupa penghargaan Pengabdian Sepanjang Hayat (Lifetime Achievement).

Pada kesempatan itu, Indonesia Museum Award 2018 juga memberikan penghargaan Purwakalagrha untuk 6 kategori museum, yaitu Museum Cerdas, Museum Lestari, Museum Bersahabat, Museum Inspiratif, Museum Unik dan Museum Populer.

Sementara itu, Wali Kota Risma mengucapkan terimakasih banyak atas penghargaan yang diberikan kepadanya. Ia juga mengaku kaget setelah mendengar bahwa dapat penghargaan salah satu pejabat yang peduli terhadap museum. “Terus terang saya kaget waktu diberitahu dapat penghargaan ini, karena saya belum melakukan apa-apa,” kata Wali Kota Risma merendah.

Padahal, ia mengaku sejak awal menjabat Wali Kota Surabaya, dia sudah bermimpi untuk menjadikan Kota Surabaya memiliki banyak perpustakaan dan banyak museum.

"Saya punya mimpi saat saya jadi wali kota, bukan hanya ada satu perpustakan di Surabaya, tetapi saya ingin membangun 1.000 perpustakaan di Kota Surabaya. Dan saat ini Surabaya mempunyai 1.498 perpustakaan," kata Risma disambut tepuk tangan oleh hadirin.

Menurut Wali Kota Risma, keinginannya agar Kota Surabaya memiliki ribuan perpustakaan dan berbagai museum berangkat dari harapannya agar generasi muda di kota itu tidak melupakan sejarahnya. Apalagi hingga kini Surabaya dikenal dengan Kota Pahlawan, sehingga diharapkan anak-anak mengerti, mengenal dan tahu tentang sejarahnya itu.

Di samping itu, Wali Kota Risma bersama para veteran Kota Surabaya selalu rutin menggelar sekolah kebangsaan. Dalam sekolah itu, dijelaskan tentang tempat-tempat bersejarah di Surabaya, sehingga para generasi muda ini lebih paham akan sejarah kotanya sendiri.

“Meskipun, saya sendiri juga terus belajar,” pungkasnya. (arf)


KABARPROGRESIF.COM : (Surabaya) Pembinaan rohani dan mental ideologi sebagai upaya meningkatkan moralitas dan keimanan merupakan hal penting dalam pendidikan pembentukan Diktukpa ini, karena di pundak saudara terpikul beban berat untuk menanamkan nilai-nilai luhur bangsa dan jatidiri prajurit matra laut kepada anggota dalam mencapai tujuan organisasi TNI AL.

Demikian disampaikan Komandan Komando pembinaan Doktrin Pendidikan dan Latihan TNI Angkatan laut (Dankodiklatal) Laksda TNI darvwanto, S.H., M.A.P pada Upacara Pembukaan Siswa Pendidikan Pembentukan Perwira (Diktukpa) TNI AL Angkatan ke-48 Ta 2018 yang digelar dilapangan Dakota Pusat latihan Pendidikan Dasar Kemiliteran (Puslatdiksarmil) Juanda Sidoarjo.

  Pembukaan pendidikan yang dihadiri Komandan Puspenerbal, Wadan Kodiklatal, Para Direktur Kodiklatal, Wadan Kodikopsla, Inspektur Kodiklatal, para Komandan Kodik, Komandan Puslat dan Komandan Pusdik Jajaran Kodiklatal ini diikuti 350 peserta yang sebelumnya telah lulus dalam pelaksaan Pantukhir.

Ke 350 siswa Diktukpa tersebut terdiri Korps Pelaut 85 orang, Korps Teknik 60 Orang, Korps Elektro 26 orang, Korps Suplay 54 orang, Korps Khusus 13 orang, korps kesehatan 13 orang, Korps Pomal 12 Orang dan Korps Marinir 87 orang.

Dalam kesempatan tersebut Komandan Kodiklatal menyampaikan ucapkan selamat atas keberhasilan para siswa yang  telah masuk dalam pendidikan Diktukpa  ini, dengan harapan, semangat kompetisi seperti yang telah tunjukkan dalam seleksi penerimaan calon siswa, tetap dapat dipertahankan untuk mengikuti seluruh program pendidikan, sehingga kelak berhasil dengan nilai yang maksimal sesuai tujuan dan sasaran pendidikan.

Lebih lanjut disampaikan secara keseluruhan, pendidikan ini akan dilaksanakan selama 10 bulan yang terbagi dalam 2 tahap. Tahap pertama, para siswa akan menempuh pendidikan dasar golongan di Puslatdiksarmil Juanda selama 3 bulan dan tahap kedua, pendidikan dasar golongan lanjutan di Pusdik-Pusdik terkait sesuai dengan kejuruan selama kurang lebih 7 bulan.

Adapun tujuan pendidikan ini, lanjut Orang Nomor satu dijajaran Kodiklatal adalah untuk mendidik dan membentuk para bintara terpilih menjadi perwira TNI AL yang memiliki sikap dan perilaku sebagai prajurit pejuang saptamarga yang memiliki kesamaptaan jasmani sesuai standar binjas TNI/TNI AL serta dapat dikembangkan sesuai dengan kejuruan masing-masing.

Disisi lain disampaikan bahwa perkembangan lingkungan strategis yang sangat dinamis dewasa ini, memiliki implikasi yang cukup signifikan dalam penyelenggaraan pertahanan negara. Kecenderungan lingkungan strategis semakin sulit diprediksi karena ketidakteraturan dan ketidakstabilan. Dinamika ini sangat memengaruhi pola dan bentuk ancaman yang semakin kompleks dan multidimensional, berupa ancaman militer, ancaman non militer dan ancaman hibrida yang dapat dikategorikan dalam bentuk ancaman nyata dan belum nyata.

Oleh karena itu, memiliki Angkatan Laut yang profesional, didukung alutsista modern merupakan keniscayaan untuk menghadapi dinamika ancaman tersebut, sehingga kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) pengawak organisasi TNI AL harus ditingkatkan. Untuk mempersiapkan perwira TNI Angkatan Laut menghadapi tantangan tugas tersebut, dalam pendidikan nanti para akan mempelajari banyak pengetahuan, diantaranya kepemimpinan, kultur kehidupan korps perwira TNI Angkatan Laut, jiwa korsa dan kebanggaan sebagai prajurit matra laut yang senantiasa berpedoman pada Sapta Marga, Sumpah Prajurit, Trisila TNI AL dan Delapan Wajib TNI. (arf)

Narkoba

Koperasi & UMKM

Terus Kobarkan Semangat Perjuangan Arek-arek Suroboyo 10 Nopember 1945 untuk memberantas Korupsi, Terorisme dan Penyalahgunaan Narkoba

Translate

Hukum

Metropolis

Nasional

Pidato Bung Tomo


Hankam

Popular Posts

Blog Archive