Dua Tersangka Pemalsu Impor Dijebloskan Ke Medaeng

KABARPROGRESIF.COM : (Surabaya) Sekitar pukul  14.00 Wib mobil tahanan milik Kejaksaan Negeri (Kejari) Tanjung Perak tiba di rumah tahanan klas I Medaeng.

Dua tersangka yakni Daniel Damaroy,Warga Semarang-Jawa Tengah dan Dian Priyanto, Warga Sememi- Surabaya akhirnya dijebloskan ke lapas tersebut.

Sebelumnya saat di gedung Kejari Tanjung Perak, kedua tersangka pemalsu impor enggan berkomentar kepada para wartawan yang sejak siang menyanggongnya.

Daniel Damaroy,Warga Semarang-Jawa Tengah dan Dian Priyanto, Warga Sememi- Surabaya buru-buru masuk ke dalam mobil tahanan.

" Kami tahan 20 hari kedepan untuk mempermudah penanganan perkaranya. " ujar kasi pidsus Dimaz Atmadi didampingi kasi Intel Lingga Nuarie, selasa (16/10).

Penahanan kedua tersangka ini lanjut Dimaz berdasarkan Surat Perintah Kajari Tanjung Perak, Rachmat Supriady, Nomor Print - 02/0.5.42/Ft2/10/2018 dan Print-03/0.5.42/Ft2/10/2018, keduanya tertanggal 16 Oktober 2018.

" Untuk tersangka Dian dilakukan penahanan pada proses penyidikan sedangkan Daniel tidak dilakukan penahanan dan prosesnya pada tahap II ini dilakukan penahanan. Alasannya normatif dalam artian ditakutkan para tersangka menghilangkan barabg bukti dan menghilangkan diri dan tercantum dalam KUHP." Papar Dimaz.

Untuk diketahui, kasus ini terungkap pada 26 Juni 2018 lalu. Petugas Bea dan Cukai Tanjung Perak  berhasil mengamankan 3 kontainer yang berisi  50.664 botol miras yang diangkut dari Singapore.

Ribuan botol miras itu didatangkan oleh importir PT. Golden Indah Pratama dengan menggunakan dokumen palsu yang tertulis polyestern yarn (benang poliester). Dugaan kuat dokumen import tersebut dipalsukan oleh tersangka Daniel Damaroy dan Dian Priyanto.

Total nilai ribuan miras dari berbagai merk itu  lebih dari Rp. 27 miliar, sementara potensi kerugian negara yang timbul dari tidak terpenuhinya pemenuhan pembayaran pajak mencapai lebih dari Rp. 57,7miliaryang terdiri dari: Bea Masuk Rp. 40,5 miliar; PPN 6,7 miliar; PPh pasal 22 Rp. 5,1 miliar; dan Cukai 5,4 miliar.

Kedua pelaku pemalsu dokumen impor barang ini dijerat dengan UU Kepabeanan, yakni melangar pasal 103 huruf (a) UU No 17 tahun 2006 tentang perubahan atas UU No 10 tahun 1995 jo pasal 55 ayat (1) KUH Pidana. (arf)

Read More

BNN Tangkap Oknum TNI yang Jadi Kurir 63.573 Butir Ekstasi

KABARPROGRESIF.COM : (Jakarta) Badan Narkotika Nasional (BNN) menangkap dua anggota TNI AD yang melakukan peredaran narkoba.

"Dua oknum Anggota TNI AD dan Polisi Militer Sumatera Utara," kata Deputi Bidang Pemberantasan BNN Irjen Arman Depari, di Kantor BNN, Cawang, Jakarta Timur, Selasa (16/10/2018).

Dua tersangka yang diketahui atas nama Kopda ED dan Praka RD.

Penangkapan ini merupakan operasi BNN dari pertengahan September hingga Oktober 2018.

BNN berhasil menyita 63.573 butir ekstasi pesanan napi Rutan Salemba, Jakarta.

Arman Depari menjelaskan, setelah mendapat laporan masyarakat, pihaknya dan TNI AD melakukan operasi gabungan untuk mengungkap kasus tersebut.

Pada Sabtu (29/9/2018), petugas mengamankan seorang laki-laki berinisial AD yang merupakan kurir ekstasi.

Sebanyak 63.573 butir ekstasi tersebut rencananya akan diedarkan di Medan, Jakarta dan beberapa kota lain.

“Bentuk diamond atau berlian warna oranye dan jika melihat bentuk adalah kualias yang cukup baik,” papar Depari.

Ia mengatakan, BNN bertekad membersihkan Indonesia dari peredaran narkoba. 

Para tersangka dijerat Pasal 114 ayat (2) Jo Pasal 132 ayat (1), Pasal 112 ayat (2) Jo Pasal 132 ayat (1), Undang-Undang No 35 Tahun 2009 tentang narkotika dengan ancaman maksimal hukuman mati atau penjara seumur hidup.

Secara terpisah, Staf Pengamanan Internal Mabes TNI AD Robertson Ismail mengatakan, pihaknya masih menyelidiki oknum TNI tersebut.

“Sedang diselidiki di sana, karena pengertian kurir itu bukan berarti dia harus membawa, dia sendiri bisa saja tidak menyadari membantu mencarikan alat transportasi, misalnya seperti itu,” kata Robertson.

Ia mengatakan, jika dua oknum TNI AD itu terbukti bersalah akan dilakukan pemecatan.

“Anggota kita sudah banyak yang kena, pengguna saja kita pecat, kalau terbukti pengguna saja kita pecat. Itu sudah komitmen pimpinan TNI,” ujar Robertson. (rio)

Read More

Kejari Tanjung Perak Tahan Dua Tersangka

Terkait Kasus Pemalsuan Dokumen Impor 

KABARPROGRESIF.COM : (Surabaya) Usai diperiksa selama satu jam lamanya, Kejaksaan Negeri (Kejari) Tanjung Perak akhirnya menahan dua tersangka kasus pemalsuan dokumen impor barang yang berisi ribuan botol miras asal singapore.

Dua tersangka yang ditahan itu adalah Daniel Damaroy,Warga Semarang-Jawa Tengah dan Dian Priyanto, Warga Sememi- Surabaya.

Penahanan kedua tersangka ini berdasarkan Surat Perintah Kajari Tanjung Perak, Rachmat Supriady, Nomor Print - 02/0.5.42/Ft2/10/2018 dan Print-03/0.5.42/Ft2/10/2018, keduanya tertanggal 16 Oktober 2018.

"Sebelumnya tidak ditahan, kami tahan selama 20 hari kedepan untuk mempermudah penanganan perkaranya. Salah satunya tidak menghilangkan barang bukti,"terang Kasi Pidsus Kejari Tanjung Perak,  Dimaz Atmadi didampingi Kasi Intelijen, Lingga Nuarie, Selasa (16/10).

Saat dilakukan pemeriksaan, lanjut Dimaz, kedua tersangka dinilai kooperatif dan tidak berbelit belit.

"Keduanya memberikan keterangan apa adanya terkait keterlibatannya pada perkara ini,"sambung Dimaz.

Untuk diketahui, kasus ini terungkap pada 26 Juni 2018 lalu. Petugas Bea dan Cukai Tanjung Perak  berhasil mengamankan 3 kontainer yang berisi  50.664 botol miras yang diangkut dari Singapore.

Ribuan botol miras itu didatangkan oleh importir PT. Golden Indah Pratama dengan menggunakan dokumen palsu yang tertulis polyestern yarn (benang poliester). Dugaan kuat dokumen import tersebut dipalsukan oleh tersangka Daniel Damaroy dan Dian Priyanto.

Total nilai ribuan miras dari berbagai merk itu  lebih dari Rp. 27 miliar, sementara potensi kerugian negara yang timbul dari tidak terpenuhinya pemenuhan pembayaran pajak mencapai lebih dari Rp. 57,7miliaryang terdiri dari: Bea Masuk Rp. 40,5 miliar; PPN 6,7 miliar; PPh pasal 22 Rp. 5,1 miliar; dan Cukai 5,4 miliar.

Kedua pelaku pemalsu dokumen impor barang ini dijerat dengan UU Kepabeanan, yakni melangar pasal 103 huruf (a) UU No 17 tahun 2006 tentang perubahan atas UU No 10 tahun 1995 jo pasal 55 ayat (1) KUH Pidana. (Mang)

Read More

Diperiksa 20 Jam, KPK Tahan Bupati Bekasi

KABARPROGRESIF.COM : (Jakarta) Bupati Bekasi Neneng Hassanah Yasin resmi menjadi tahanan Komisi Pemberantasan Korupsi ( KPK), Selasa (16/10/2018).

Neneng ditahan setelah hampir 20 jam diperiksa di Gedung KPK Jakarta. Neneng Hasanah ditangkap oleh petugas KPK pada Senin (15/10/2018) malam.

Neneng tiba di Gedung KPK sekitar pukul 23.25 WIB. Setelah tiba, Neneng langsung menjalani pemeriksaan secara intensif. Politisi Golkar tersebut baru keluar dari Gedung KPK dan mengenakan rompi oranye pada pukul 19.46 WIB.

"Ditahan di Rutan KPK selama 20 hari pertama," ujar Juru Bicara KPK Febri Diansyah.

Dalam kasus ini, Neneng selaku bupati dan para kepala dinas di Pemkab Bekasi diduga dijanjikan uang Rp 13 miliar oleh pengembang Lippo Group.

Hingga saat ini, menurut KPK, baru terjadi penyerahan uang sebesar Rp 7 miliar.

Pemberian uang itu terkait pengurusan perizinan proyek Meikarta di Cikarang, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat.

Selain Neneng, KPK juga menetapkan tiga kepala dinas dan satu pejabat sebagai tersangka.

Masing-masing yakni, Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Bekasi Jamaluddin dan Kepala Dinas Pemadam Kebakaran Sahat MBJ Nahor.

Kemudian, Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Bekasi, Dewi Tisnawati. Selain itu, KPK juga menetapkan Kepala Bidang Tata Ruang Dinas PUPR Bekasi, Neneng Rahmi sebagai tersangka. (rio)

Read More

Aneh, Kasus BOS dan Bopda Belum Kelar, Pemkot Surabaya malah Raih Anugrah Kihajar

KABARPROGRESIF.COM: (Surabaya) Keberhasilan Pemkot Surabaya meraih Anugerah Kita Harua Belajar (Kihajar) dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) ternyata mendapat sorotan dari Reni Astuti Anggota Komisi D DPRD Surabaya.

Pasalnya saat ini Pemkot Surabaya masih menunggak persoalan yang hingga kini belum terselesaikan yakni pencairan dana BOS dan Bopda serta sistem PPDB yang masih banyak catatan.

“Maka menjadi tugas Diknas Surabaya untuk memberikan bimbingan soal administrasi jika persoalannya menyangkut administrasi, karena sesuai data, jumlahnya lebih banyak yang sudah cair, maka harus dicari persoalannya dimana,” ucap Reni. Selasa (16/10/2018)

Menurut politisi asal Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) ini, prinsip yang harus dipegang Diknas Kota Surabaya jangan sampai dana BOS tertunda karena akan berdampak kepada siswa dan guru.

“Sistem belajar mengajarnya pasti akan terganggu, terutama untuk kegiatan ekstra kulikuler yang dananya memang berasal dari BOS,” tandasnya.

Reni mengatakan, visi Diknas Surabaya itu menjadi barometer nasional dan menjadi rujukan daerah lain, maka problem-problem yang sifatnya prinsip harus segera terselesaikan, karena faktanya saat ini masih ada masalah, meskipun dibeberapa hal harus diapresiasi

“BOS itu dari pusat dan juknis juga dari pusat, maka diknas harus jemput bola, proaktif bagaimana agar tidak ada persoalan, jangan sampai ada lagi muncul jawaban yang terkesan saling lempar,” katanya.

Untuk diketahui, Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya kembali menerima penghargaan Anugerah Kita Harus Belajar (Kihajar) dari Kementrian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) pada Malam Anugerah Kihajar ke-7 tahun 2018 di Jakarta, Jumat, (12/10/2018).

Penghargaan tersebut, diberikan kepada lima Provinsi, tujuh Kota dan empat Kabupaten, yang berprestasi dalam memajukan Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) pendidikan di daerahnya masing-masing.

Tahun 2018, merupakan kedua kalinya Pemkot Surabaya menerima penghargaan kategori utama tingkat kabupaten-kota. Penghargaan tersebut, berhasil diraih karena kepedulian dan komitmen dalam pengembangan bidang Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) untuk dunia pendidikan dan kebudayaan. (arf)

Read More

Mobil BMW Milik Kabid Tata Ruang Bekasi Disita KPK

KABARPROGRESIF.COM : (Jakarta) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyita satu unit mobil BMW dalam kasus suap terkait pejabat Pemerintah Kabupaten Bekasi dengan petinggi Lippo Group.

Mobil tersebut sebelumnya digunakan Kepala Bidang Tata Ruang Dinas PUPR Bekasi, Neneng Rahmi untuk melarikan diri.

"Dengan demikian, sampai saat ini telah disita tiga mobil yang diduga digunakan oleh pihak-pihak yang terkait dengan perkara ini," ujar Juru Bicara KPK Febri Diansyah di Gedung KPK Jakarta, Selasa (16/10/2018).

Dalam operasi tangkap tangan pada Minggu (14/10/2018), KPK menduga telah terjadi penyerahan uang dari Taryudi, konsultan Lippo Group kepada Neneng Rahmi.

Penyerahan uang dilakukan di jalan raya. Namun, Neneng Rahmi yang berada di mobil BMW putih, diduga mencoba melarikan diri ke sebuah jalan dekat pintu tol arah Cikampek.

Pada Selasa dini hari, Neneng didampingi suaminya datang menyerahkan diri kepada KPK. Neneng kemudian menjalani pemeriksaan di Gedung KPK.

Dalam kasus ini, Bupati Bekasi Neneng Hassanah dan para kepala dinas di Pemkab Bekasi diduga dijanjikan uang Rp 13 miliar oleh pengembang Lippo Group.

Namun, hingga operasi tangkap tangan, diduga baru terjadi penyerahan uang sebesar Rp 7 miliar. Pemberian uang itu terkait perizinan proyek Meikarta di Cikarang, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat.

Selain bupati dan para kepala dinas, Neneng Rahmi juga ditetapkan sebagai tersangka oleh KPK. (rio)

Read More

Kejari Tanjung Perak Terima Pelimpahan Tahap II Dari Penyidik Bea dan Cukai

Terkait Kasus Pemalsuan Dokumen Impor 

KABARPROGRESIF.COM : (Surabaya) Setelah dinyatakan sempurna oleh Jaksa, Penyidik Bea dan Cukai Pelabuhan Tanjung Perak akhirnya melimpahkan berkas perkara penyelundupan ribuan botol miras senilai puluhan miliar rupiah asal Singapura.

Selain melimpahkan berkas perkara, pada pelimpahan tahap II itu juga melimpahkan tersangka pada kasus ini. Kedua tersangka itu adalah Daniel Damaroy,Warga Semarang-Jawa Tengah dan Dian Priyanto, Warga Sememi- Surabaya.

"Benar, Hari ini kami menerima pelimpahan tahap II kasus tersebut,"ujar Kasi Pidus Kejari Tanjung Perak, Dimaz Atmadi didampingi Kasi Intelijen, Lingga Nuarie pada awal media, Selasa (16/10).

Diterangkan Dimaz, Kedua tersangka ini disangkakan telah melanggar UU Kepabeanan, yakni melanggar pasal 103 huruf (a) UU No 17 tahun 2006 tentang perubahan atas UU No 10 tahun 1995 jo pasal 55 ayat (1) KUH Pidana.

"Kedua tersangka  diduga keras telah melakukan tindak pidana kepabeanan, dengan modus memalsukan atas importasi pemberitahuan impor barang (PIB) atas nama PT Golden Indah Pratama,"terang Dimaz.

Saat berita ini diturunkan, kedua tersangka masih menjalani serangkaian pemeriksaan diruang pidana khusus lantai II Gedung Kejari Tanjung Perak Surabaya.

Untuk diketahui, kasus ini terungkap pada 26 Juni 2018 lalu. Petugas Bea dan Cukai Tanjung Perak  berhasil mengamankan 3 kontainer yang berisi  50.664 botol miras yang diangkut dari Singapore.

Ribuan botol miras itu didatangkan oleh importir PT. Golden Indah Pratama dengan menggunakan dokumen palsu yang tertulis polyestern yarn (benang poliester). Dugaan kuat dokumen import tersebut dipalsukan oleh tersangka Daniel Damaroy dan Dian Priyanto.

Total nilai ribuan miras dari berbagai merk itu  lebih dari Rp. 27 miliar, sementara potensi kerugian negara yang timbul dari tidak terpenuhinya pemenuhan pembayaran pajak mencapai lebih dari Rp. 57,7miliaryang terdiri dari: Bea Masuk Rp. 40,5 miliar; PPN 6,7 miliar; PPh pasal 22 Rp. 5,1 miliar; dan Cukai 5,4 miliar. (Mang)

Read More

KPK Tahan Bos Lippo Group Billy Sindoro

KABARPROGRESIF.COM : (Jakarta) Direktur Operasional Lippo Group Billy Sindoro resmi menjadi tahanan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Selasa (16/10/2018).

Billy ditahan setelah sekitar 15 jam diperiksa di Gedung KPK, Jakarta. Bos pengembang properti itu ditangkap petugas KPK saat sedang berada di rumahnya.

Billy tiba di Gedung KPK pada Senin (15/10/2018) pukul 23.37 WIB. Setelah tiba, Billy langsung menjalani pemeriksaan secara intensif. Ia baru keluar dari Gedung KPK pada pukul 15.15 WIB. Mantan narapidana kasus korupsi itu kembali mengenakan rompi oranye berlogo KPK.

Billy tidak mengucapkan sepatah kata pun kepada wartawan sebelum menaiki mobil tahanan.

Sebelumnya, KPK menetapkan Billy Sindoro sebagai tersangka. Billy disangka menyuap Bupati Bekasi Neneng Hassanah Yasin dan sejumlah kepala dinas di Kabupaten Bekasi.

Billy dan tiga orang lainnya diduga memberi suap terkait proyek perizinan proyek pembangunan Meikarta di Cikarang, Bekasi, Jawa Barat.

Neneng selaku bupati dan para kepala dinas diduga dijanjikan uang Rp 13 miliar oleh pengembang Lippo Group.

Namun, hingga operasi tangkap tangan, KPK menduga baru terjadi penyerahan uang  Rp 7 miliar. Selain Billy, KPK juga menetapkan tiga orang lainnya sebagai tersangka pemberi suap.

Masing-masing yakni Taryudi dan Fitra Djaja Purnama yang merupakan konsultan Lippo Group. Sementara, satu tersangka pemberi suap lainnya adalah Henry Jasmen yang merupakan pegawai Lippo Group. (rio)

Read More

Cegah Second Disaster, Tim Kesehatan TNI AL Laksanakan penelitian Air Tanah dan Fogging di Wilayah Bencana Gempa dan Tsunami Sulteng

KABARPROGRESIF.COM : (Palu) Untuk mencegah Bencana Kedua (Second Disaster) yang dapat mengakibatkan gangguan kesehatan bagi masyarakat, Tim Satuan Tugas (Satgas) Kesehatan TNI Angkatan Laut melaksanakan penelitian air tanah dan fogging di wilayah yang terkena bencana gempa dan tsunami Sulawesi Tengah (Sulteng), Selasa (16/10/2018).

Satuan tugas (Satgas) Kesehatan TNI Angkatan Laut mulai melaksanakan penelitian air tanah di dua lokasi terdampak likuifaksi di Kelurahan Petobo dan Balaroa, Kota Palu, Sulteng.

Ketua Tim Satgas Kesehatan Letkol Laut (K) drg Ketut Triwanto, Sp.Ort., menyampaikan penelitian dengan pengambilan sampel air tanah tersebut dimaksudkan untuk mengetahui apakah air tanah yang dikonsumsi oleh warga masih aman bagi kesehatan atau tidak.

Untuk pengambilan sampel di Kelurahan Balaroa, ada delapan sampel titik air pada kawasan pemukiman yang berkoordinasi dengan Balai Teknik Kesehatan Lingkungan Kemenkes RI dari Manado, ujarnya.

Ke delapan titik tersebut yakni, RT 01 dan RT 03 di Balaroa, Jalan Manggis, Jalan Durian, Jalan Loloa, Jalan Sibane, dan daerah Kaloa Balaroa serta RW 06 Balaroa.

Selain pengambilan sampling air, tim satgas kesehatan ini juga mengambil sampling dari tanah di daerah Petobo untuk diteliti yang selanjutnya, semua sample air dan tanah yang telah dikumpulkan nantinya, akan diteliti untuk memastikan kesehatan warga yang masih bertahan di wilayah tersebut.

Satgas Kesehatan TNI AL juga melakukan fogging untuk menghindari warga terdampak penyakit malaria dan demam berdarah, akibat kondisi lingkungan pascabencana gempa dan likuifaksi di posko pengungsian Petobo.

"Kami terbagi dalam dua tim, satu tim melakukan pengambilan sampel air dan tanah di Petobo dan Balaroa, sementara tim lain melakukan fogging di posko pengungsi Petobo, Pantai Talise, Mamboro, Lawalae, Kekentina kelurahan Taipa, kelurahan Siaga, Pelabuhan Pantoloan, dan Wani Kabupaten Donggala Sulteng", jelas Letkol Ketut.

Fogging dimaksud agar dapat menghindarkan para warga agar dapat terhindar dari penyakit yang disebarkan oleh lalat dan nyamuk. Tim Satgas Kesehatan TNI AL juga membagikan masker serta kantung plastik di tiap tenda pengungsi agar dapat digunakan membuang sampah. (arf)

Read More

Terima Bantuan untuk Korban Gempa Palu, Risma Ingin Bangunkan Sekolah

KABARPROGRESIF.COM : (Surabaya) Wali Kota Surabaya Tri Rismaharini menerima bantuan dari pihak swasta untuk disalurkan kepada korban gempa dan tsunami di Palu, Sigi, Gonggala, Provinsi Sulawesi Tengah, Selasa (16/10/2018). Bantuan berupa uang tunai sebesar Rp 450 juta lebih itu diserahkan langsung di Lantai 2 Balai Kota Surabaya.

Bantuan uang itu berasal dari Dharmawanita Dinas Pendidikan Kota Surabaya sebesar Rp 151.500.000, dari Ikatan Guru Taman Kanan-kanak Indonesia sebesar Rp 200.381.000, dari Yayasan Suryani Setyadi dan Happy Puppy Grup sebesar Rp 100 juta. Bahkan, ada pula bantuan 6 ribu kaleng Khong Guan Biskuit 650 GR.

Wali Kota Risma mengatakan atas nama pemerintah dan saudara-saudara korban gempa dan tsunami di Palu, Sigi, dan Donggala mengucapkan terimakasih kepada pihak swasta dan warga Kota Surabaya yang telah memberikan bantuan. 

Ia mengatakan dengan bantuan uang sebesar ini, maka dia akan membelikan barang-barang dan juga beras yang sangat dibutuhkan di lokasi gempa.

“Sisanya, kami ingin membangun atau nanti memperbaiki sebuah sekolah di sana, nanti kita lihat lebih detail kebutuhannya,” kata Wali Kota Risma dalam sambutannya.

Ia juga memastikan relawan yang ada di sana nanti akan mengecek terlebih dahulu kondisi dan kebutuhan sekolah yang akan dibangun atau diperbaiki itu. Namun, ia berencana memperbaiki sebuah sekolah yang selama ini menjadi posko relawan dari Pemkot Surabaya.

Beberapa waktu lalu, lanjut Wali Kota Risma, Pemkot Surabaya sudah memberangkatkan 16 truk bantuan ke lokasi gempa dan tsunami di Sulawesi Tengah. Bahkan, 28 relawan staf Pemkot Surabaya sudah diberangkatkan untuk membantu para korban gempa.

“Nanti sekitar tanggal 21 Oktober 2018 akan memberangkatkan bantuan lagi ke sana dan relawan yang ada di sana akan pulang untuk diganti dengan relawan baru,” tegasnya.

Wali Kota perempuan pertama di Kota Surabaya itu memastikan bahwa relawan yang dikirim ke lokasi gempa dan tsunami itu sudah melakukan tugas dan fungsinya dengan baik. Bahkan, selama berada di lokasi, tidak ada halangan dan dapat bekerja serta membantu para korban dengan baik.

“Teman-teman (relawan Pemkot Surabaya) bekerja di sana nyaman sekali dan tidak ada gangguan apapun,” tegasnya.

Mereka bekerja keras membantu para korban. Awalnya, yang sangat dibutuhkan memang dokter bedah, sehingga pada saat itu dokter bedah yang ikut menjadi relawan bekerja hingga pukul 01.00 dini hari. Kebetulan, yang menjadi tempat lokasi bedah adalah rumah sakit yang ditinggalkan oleh para dokternya setelah gempa dan tsunami.

“Nah, rumah sakit itu dibersihkan lalu dijadikan tempat bedah oleh teman-teman. Mereka juga menghidupkan puskesmas di sana untuk membantu mengobati para korban,” tegasnya.

Wali Kota Risma menambahkan, meskipun sudah beberapa minggu lalu terjadinya gempa, namun kebutuhan akan makanan sangat tinggi. Makanya, pada pengiriman bantuan tahap kedua ini akan dikirim sekitar 30 ton beras dari Surabaya. Selain itu, nanti juga akan dikirim genset, tenda dan juga tendon air.

Oleh karena itu, ia juga berharap kepada warga Kota Surabaya yang belum menyalurkan bantuannya untuk korban gempa Palu dan sekitarnya, Wali Kota Risma mengajak untuk membantu juga.

“Mari bersama-sama membantu saudara-saudara kita yang ada di Palu, Sigi, dan Gonggala. Lebih baik tangan di atas dari pada di bawah. Lebih baik membantundari pada dibantu. Yakinlah bahwa yang kita lakukan ini bukan hanya memberikan dampak kepada saudara yang mengalami musibah, tapi juga kepada diri kita sendiri,” pungkasnya. (arf)

Read More

H-1 Sertijab Pangkoarmada ll, Komandan Lantamal V Hadiri Fleet Commander Inspection

KABARPROGRESIF.COM : (Surabaya) H-1 jelang Serah Terima Jabatan Panglima Komando Armada ll (Pangkoarmada ll)  besok pagi,  Komandan Pangkalan Utama TNI AL (Danlantamal) V Laksamana Pertama TNI Edwin, S.H., menghadiri Fleet Commander Inspection di Dermaga Madura Ujung Surabaya, Salasa (16/10).

Admiral Inspection merupakan salah satu tradisi dilingkungan TNI Angkatan Laut yang dilaksanakan guna memeriksa kesiapan unsur-unsur TNI Angkatan Laut untuk yang terakhir kalinya, sebelum tongkat komando kepemimpinan diserahterimakan.

Fleet Commander Inspection dilaksanakan dalam rangkaian serah terima jabatan Panglima Komando Armada II yang akan dilaksanakan besok, dari Laksamana Muda TNI Didik Setiyono, S.E., M.M. kepada penggantinya Laksamana Muda TNI Mintoro Yulianto,  S. Sos., M. Si.,

Dengan Menggunakan KAL Bawean I-02 Fleet Commander Inspection dimulai dari Dermada A menuju ke KRI FKO-368 yang sedang sandar di Dermaga Madura. KAL Bawean I-02 sandar lambung kanan KRI FKO-368 di sambut Danlantamal VI, Danlantamal VII, Danlantamal VIII, Danlantamal XIII serta para kasatker jajaran Koarmada II.

Panglima Komando Armada II Laksamana Muda TNI Didik Setiyono, S.E., M.M. melalui radio telekomunikasi menyampaikan amanatnya yang dipancarkan dan diterima oleh seluruh kapal perang TNI Angkatan Laut yang tengah beroperasi di segenap penjuru perairan NKRI maupun yang sedang beroperasi di luar negeri.

"Para prajurit Koarmada II yang saya cintai dan saya banggakan di manapun saudara berada dan bertugas, Saya selaku Panglima Koarmada II, merasa bangga kepada kalian semua karena selama ini telah menunjukkan dedikasi, loyalitas dan profesionalisme yang luar biasa seraya berharap kepada seluruh prajurit Koarmada II, untuk memberikan dukungan yang sama kepada Panglima Koarmada II yang baru”, ujar Laksda TNI Didik.

Didik -sapaan akrab Laksamana dengan dua bintang di pundak ini menyampaikan dari hati yang tulus dirinya mohon maaf jika ada salah dan kekhilafan selama kepemimpinan sebagai Pangarmada II,

“Saya mohon diri dan mohon doa restunya untuk mengemban tugas selanjutnya yang dipercayakan oleh pemimpin TNI Angkatan Laut sebagai Asisten Operasi Kepala Staf TNI Angkatan Laut.

"Sampai jumpa di medan bhakti selanjutnya, demi TNI AL, TNI, Bangsa dan Negara”, tegasnya.

Usai melaksanakan Fleet Commander Inspection,  Pangkoarmada II beserta rombongan yang On board di KAL Bawean I-02 meninggalkan KRI FKO-369 menuju Gedung Nala Mako Koarmada II. (arf)

Read More

UNICEF Umumkan Materi Pendidikan Untuk Masyarakat Terdampak Gempa dan Tsunami di Sulawesi Telah Tiba

KABARPROGRESIF.COM : (Jakarta) Hari ini, UNICEF mengumumkan kedatangan materi pendidikan untuk situasi darurat seberat 30 ton, termasuk 65 tenda (untuk ruang kelas sementara), dari lokasi suplai di Dubai sebagai bentuk langung dukungan terhadap upaya tanggap bencana gempa dan tsunami di Sulawesi yang dilakukan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia.

Menurut data dari Dinas-Dinas Pendidikan setempat, terdapat 1.149 sekolah dengan 164.651 murid, mulai dari tingkat pendidikan usia dini sampai menengah di empat kota/kabupaten di Sulawesi, yang terdampak langsung bencana. Banyak sekolah di kawasan ini yang masih ditutup dan pengkajian pun masih berjalan, sehingga angka-angka ini masih dapat bertambah.

“Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan senang dapat bekerja sama dengan UNICEF untuk membuka kelas sementara di kawasan ini. Dengan meneruskan kembali rutinitas belajar dan mengembalikan suasana normal, sekolah menjadi ranah terapi di tengah kerusakan yang terjadi. Sekolah juga membantu keluarga untuk bangkit kembali,” ujar Professor Dr. Muhadjir Effendy, Menteri Pendidikan dan Kebudayaan.

UNICEF dan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan serta para mitra berencana membuka 450 tenda yang memenuhi standar mutu UNICEF sebagai ruang kelas sementara di tempat-tempat terdampak gempa dan tsunami Sulawesi. Tenda UNICEF, masing-masing memiliki dua ruang kelas, baru saja tiba di Kalimantan dan akan langsung dikirimkan ke wilayah terdampak di Sulawesi dalam beberapa hari ke depan.

“UNICEF bekerja sama dengan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan untuk memulihkan sekolah di area-area terdampak,” kata Debora Comini, Perwakilan UNICEF Indonesia. “Kita tahu bahwa pendidikan adalah alat pemulihan penting dalam situasi darurat seperti ini, saat anak-anak bersekolah mereka dapat dirawat, dipastikan keberadaannya, dan dilindungi dari penculikan dan eksploitasi.”

Sejauh ini, sebanyak 19 tenda telah didirikan sebagai ruang kelas sementara. Pengembalian akses anak-anak terhadap layanan pendidikan adalah hal penting karena pendidikan memberikan kesempatan adil bagi tiap anak terdampak untuk meneruskan proses pemulihan dan membangun kembali hidup mereka untuk masa depan lebih baik di lingkungan yang aman dan kondusif. Selain 65 tenda yang datang hari ini, masih akan tiba 135 tenda dan 200 alat belajar pada hari Rabu dan Kamis. (arf)

Read More