KPK Telusuri Kata Sandi 'Babe' Dalam Suap Izin Meikarta

KABARPROGRESIF.COM : (Jakarta) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menemukan kata sandi baru dalam kasus dugaan suap terkait perizinan proyek Meikarta.

Dalam proses penyidikan, KPK menemukan kata sandi "babe". "Belum bisa kami sampaikan itu mengacu pada siapa.

Namun kami duga itu adalah kode dari salah satu pihak pemberi," ujar Juru Bicara KPK Febri Diansyah, Rabu (17/10/2018).

Menurut Febri, KPK masih mengonfirmasi terhadap para saksi mengenai kata sandi tersebut.

Diduga, kode tersebut mengarah pada salah satu pihak pemberi suap yang berasal dari Lippo Group.

Sebelumnya, KPK menetapkan Bupati Bekasi Neneng Hassanah Yasin dan tiga kepala dinas di Kabupaten Bekasi sebagai tersangka.

Mereka diduga menerima suap terkait perizinan proyek pembangunan Meikarta di Cikarang, Bekasi, Jawa Barat. 

Dalam kasus suap ini teridentifikasi penggunaan sejumlah kata sandi untuk menyamarkan nama-nama para pejabat di Kabupaten Bekasi. Misalnya, ada sebutan "Merlin", "Tina Toon", "Windu", dan "Penyanyi".

Selain Neneng, ada empat orang yang disangka menerima suap yakni, Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Bekasi Jamaluddin, Kepala Dinas Pemadam Kebakaran Sahat MBJ Nahor, dan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Bekasi Dewi Tisnawati.

Selain itu, Kepala Bidang Tata Ruang Dinas PUPR Bekasi Neneng Rahmi.

Sementara itu, KPK menetapkan Direktur Operasional Lippo Group Billy Sindoro sebagai tersangka pemberi suap.

Selain Billy, KPK juga menetapkan tiga orang lainnya sebagai tersangka pemberi suap.

Masing-masing yakni, Taryudi dan Fitra Djaja Purnama yang merupakan konsultan Lippo Group. Sementara, satu tersangka pemberi suap lainnya adalah Henry Jasmen yang merupakan pegawai Lippo Group. (rio)

Read More

Tim Mabesad Bakal Tinjau Koramil Model Milik Kodim 0816/Sidoarjo

KABARPROGRESIF.COM : (Surabaya) Koramil model, merupakan salah satu gagasan yang saat ini bakal dikembangkan oleh pihak TNI-AD. Tidak hanya itu, sebagai Koramil yang dinilai memiliki kemampuan dan fasilitas yang sangat memadahi, nantinya Koramil model akan diisi oleh prajurit-prajurit TNI-AD yang memiliki keahlian dan mobilitas yang tinggi, terutama di bidang tehnologi.

Hal itu, diungkapkan oleh Brigjen TNI Sulaiman Agusto. Staf ahli KSAD bidang hukum itu menuturkan, sebelum dinyatakan menjadi Koramil model, pihak Mabesad terlebih dahulu melakukan beberapa peninjauan.

“Sebab, Koramil model adalah sarana dan tempat dimana untuk membina dan membimbing anggota baru yang berasal dari Satuan Tempur (Satpur),” ungkap Brigjen TNI Sulaiman Agusto di sela-sela kunjungannya di Makorem 084/Bhaskara Jaya. Rabu, 17 Oktober 2018.

Selain itu, kata Brigjen Agusto, sesuai petunjuk dari Komando atas, terdapat beberapa kriteria yang harus dipenuhi oleh setiap Koramil sebelum dinyatakan naik status menjadi Koramil model.

“Itu nanti bertujuan untuk mencetak Babinsa yang handal dan profesional. Sehingga dapat mewujudkan cita-cita TNI-AD yang tangguh, solid dan profesional, terutama mencintai dan dicintai rakyat,” tandas Brigjen Agusto.

Sementara itu, Kepala Staf Korem (Kasrem) menilai, kunjungan yang dilakukan oleh tim Mabesad saat ini, merupakan salah satu momentum yang sangat bagus.

Tak hanya mampu mengetahui kekurangan satuannya, menurut Kasrem, kunjungan yang dilakukan oleh tim Mabesad saat ini, juga berguna untuk mengetahui kemampuan Satuan di wilayah teritorialnya, terutama kemampuan fasilitas dan personelnya.

“Untuk itu, hasil penilaian dari tim Mabesad, nantinya bisa kita jadikan suatu tolak ukur untuk mewujudkan satuan TNI-AD yang handal dan profesional,” ujar Letkol Arm Aprianko Suseno. (andre)

Read More

1000 Atlet Surabaya Bakal Meriahkan Pormaskot Surabaya

KABARPROGRESIF.COM : (Surabaya) Pemerintah Kota Surabaya akan menggelar kembali Pekan Olah Raga Masyarakat Kota (Pormaskot) di Lapangan Tambaksari Surabaya.

Event yang akan digelar pada 19-26 Oktober 2018 ini memang diperuntukkan bagi warga yang ber-KTP atau Kartu Keluarga Surabaya.

Kepala Dinas Kepemudaan dan Olahraga Afghani Wardhana mengatakan, sekitar 1000 atlet akan ikut berlaga dalam kompetisi ini. Mereka berasal dari 31 kecamatan se Kota Surabaya.

“Setiap kecamatan kami wajibkan mengikutsertakan warganya sekitar 30 lebih, sehingga nanti para atlet atau peserta itu mengatasnamakan tim kecamatan,” kata Afghani saat jumpa pers di Kantor Humas Pemkot Surabaya, Rabu (17/10/2018).

Menurut Afghani, ada 8 cabang olahraga (cabor) yang akan dilombakan pada event ini. Delapan cabor itu adalah Atletik, Bulu Tangkis, Tenis Meja, Tenis Lapangan, Bola Voli, Sepak Bola, Catur dan Futsal.

“Semua atlet dari cabor ini sudah dipersiapkan oleh pihak kecamatan sejak jauh-jauh hari, karena kami sudah sampaikan pengumuman pendaftaran dan tehnical meetingnya, sehingga nanti tanggal 19 sudah tinggal pelaksanaannya,” kata dia.

Adapun tujuan dari event tahunan ini adalah untuk memupuk dan meningkatkan rasa persatuan, persahabatan dan persaudaraan antar warga Kota Surabaya.

Selain itu, event ini untuk meningkatkan minat berolahraga bagi masyarakat Kota Surabaya guna meningkatkan kesehatan jasmani dan rohani, kreativitas, kesegaran jasmani, disiplin, dan sportivitas untuk berprestasi.

“Kami juga ingin mencari bibit unggul dalam event olahraga ini. Sekaligus untuk pembibitan supaya bisa berkompetisi di event selanjutnya yang lebih tinggi. Jadi, ini sangat ditunggu-tunggu oleh masyarakat Surabaya,” tegasnya.

Adapun yang menarik dari event ini adalah para atlet yang biasanya satu tim di kompetisi lain, maka dalam event ini akan bertarung dan bersaing untuk membela kecamatannya masing-masing. Ia mencontohkan cabor sepakbola yang biasanya para atlet satu tim, maka dalam kompetisi ini akan menjadi lawan.

“Jadi, atlet-atlet nasional sepakbola yang berasal dari Surabaya, akan menjadi lawan dalam kompetisi ini,” ujarnya.

Oleh karena itu, ia berharap juara umum yang memperebutkan piala wali kota, tidak hanya dimenangkan oleh Kecamatan Wonokromo saja, tapi juga kecamatan lain diharapkan bisa bersaing untuk memperebutkan juara umum.

“Jadi, kami mengajak kepada warga Kota Surabaya untuk berkompetisi dan selalu menjunjung sportivitas,” imbuhnya. (arf)

Read More

Laksda TNI Dedy Yulianto Jabat Komandan Kodiklatal

KABARPROGRESIF.COM : (Surabaya) Laksda TNI Dedy Yulianto, secara resmi menjabat sebagai Komandan Komando Pembinaan Doktrin Pendidikan dan Latihan TNI Angkatan Laut (Dankodiklatal) menggantikan Laksamana Muda TNI Darwanto, S.H., M.A.P. Prosesi serah terima jabatan dalam upacara militer tersebut dipimpin langsung Kepala Staf Angkatan Laut (Kasal) Laksamana TNI Siwi Sukma Adji, S.E., M.M di Dermaga Madura Koarmada II, Ujung Surabaya.

Selain serah terima jabatan Komandan Kodiklatal, ditempat yang sama juga dilaksanakan sertijab Panglima  Komando Armada (Pangkoarmada) II dari Laksda TNI Didik Setiyono, S.E., M.M., kepada Laksda TNI Mintoro Yulianto, S.Sos., M.Si, dan Gubernur Akademi Angkatan Laut (AAL) dari Laksda TNI Wuspo Lukito, S.E., M.M kepada Laksma TNI Muhammad Ali, S.E., M.M.

Sebelum menjabat Komandan Kodiklatal Laksda TNI Dedy Yulianto menempati jabatan sebagai Deputi Pendidikan di Lemhanas sedangkan Laksda TNI Darwanto S.H., M.A.P selanjutnya bergeser menempati jabatan staf Ahli Kasal.

Kepala Staf Angkatan Laut Laksamana TNI Siwi Sukma Adji, S.E., M.M dalam amanatnya menyampaikan bahwa serah terima jabatan yang dilaksanakan saat ini memiliki makna yang penting dan strategis bagi TNI Angkatan Laut. hal ini merupakan perwujudan dari proses pembinaan organisasi dan personel secara berkesinambungan dan menyeluruh, sehingga pergantian pejabat ini diharapkan dapat menjadi momentum peningkatan pembinaan organisasi ke arah yang lebih baik.

Menurutnya serah terima jabatan Pangkoarmada II, Dankodilatal serta Gubernur Akademi Angkatan Laut yang dilaksanakan secara bersamaan di Mako Koarmada II ini, selain efektifitas dan efesiensi waktu juga memberikan nilai kebersamaan di lingkungan TNI Angkatan Laut.

Orang nomor satu dijajaran TNI AL ini menyampaikan bahwa Koarmada II merupakan kotama pembinaan dan operasional TNI Angkatan Laut yang bertugas membina kekuatan dan kemampuan komponen Sistim Senjata Armada Terpadu (SSAT), membina kemampuan peperangan laut, serta membina kesiapan operasional guna melaksanakan operasi militer perang dan operasi militer selain perang.

Hal ini telah dilaksanakan salah satunya melalui pengiriman satgas KRI dalam penanggulangan bencana gempa yang terjadi baru-baru ini di lombok dan palu, sulawesi tengah. saya mengapresiasi kesiapan dan kesigapan koarmada II dalam mengirim tenaga medis serta bahan bantuan makanan dan obat-obatan kepada para korban bencana.

Disamping itu, dalam hal membangun sumber daya manusia yang profesional dan tangguh, Kodiklatal memiliki peran dalam pembinaan doktrin dan organisasi, serta pembinaan pendidikan dan latihan sehingga mampu menghasilkan prajurit-prajurit TNI Angkatan Laut yang bermoral, profesional, berkarakter serta memiliki intelektualitas sejalan dengan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi.

Selaras dengan itu, Akademi Angkatan Laut memiliki tanggung jawab untuk mendidik dan membentuk taruna dan taruni menjadi perwira-perwira yang bermoral, profesional dan mempunyai kemampuan manajerial serta berjiwa kepemimpinan yang visioner sebagai calon-calon pemimpin TNI Angkatan Laut ke depan serta mampu menyikapi perkembangan lingkungan strategis. (arf)

Read More

Bupati Buton Selatan Didakwa Terima Suap Rp 578 Juta

KABARPROGRESIF.COM : (Jakarta) Bupati nonaktif Buton Selatan Agus Feisal Hidayat didakwa menerima suap Rp 578 juta.

Suap tersebut diberikan oleh dua pengusaha, yakni Tony Kongres alias Acucu dan Simon Liong alias Chenchen.

Surat dakwaan dibacakan jaksa Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang dibacakan di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Kendari, Rabu (17/10/2018).

"Padahal diketahui atau patut diduga bahwa hadiah tersebut diberikan sebagai akibat atau disebabkan karena terdakwa telah melakukan atau tidak melakukan sesuatu dalam jabatannya yang bertentangan dengan kewajibannya," ujar jaksa KPK saat membaca surat dakwaan.

Menurut jaksa, uang tersebut diduga diberikan karena Agus Feisal telah memberikan beberapa proyek kepada Tony dan Simon melalui intervensi terhadap proses pengadaan barang/jasa di lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Buton Selatan.

Intervensi dilakukan secara langsung maupun tidak langsung. Awalnya, pada 2017, saat Agus Feisal mengikuti Pilkada Buton Selatan, Tony telah bergabung sebagai tim sukses atau pendukung Agus Feisal.

Sehingga, saat Agus dinyatakan sebagai pemenang dan dilantik menjadi Bupati Buton Selatan, Tony diberikan jatah (ploting) atas proyek-proyek di lingkungan Pemkab Buton Selatan.

Salah satunya, proyek rehabilitasi rumah jabatan Wakil Bupati Buton Selatan Tahap II dengan nilai kontrak Rp1,3 miliar dan proyek rehabilitasi.

Puskesmas Siompu Barat Kecamatan Siompu Barat dengan nilai kontrak Rp 1,1 miliar.

Menurut jaksa, sebagai kompensasi atas pemberian jatah (ploting) proyek tersebut, Agus meminta uang kepada Tony dan Simon yang juga mendapatkan pekerjaan dalam proyek di Pemkab Buton Selatan.

Agus Feisal didakwa melanggar Pasal 12 huruf b atau Pasal 11 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat 1 ke-1 jo Pasal 64 ayat 1 KUHP. (rio)

Read More

Danlantamal VI Hadiri Sertijab Panglima Komando Armada II di Surabaya

KABARPROGRESIF.COM : (Surabaya) Komandan Pangkalan Utama TNI AL VI (Danlantamal VI) Laksamana Pertama TNI Dwi Sulaksono, S.H., M.Tr (Han)., didampingi Ketua Korcab VI DJA II Ny. Risanti Dwi Sulaksono menghadiri serah terima jabatan (Sertijab) Panglima Komando Armada II (Pangkoarmada II), bertempat di Dermaga Madura Koarmada II, Ujung Surabaya, Rabu (17/10/2018).

Upacara Sertijab Pangkoarmada II dari Laksda TNI Didik Setiyono, S.E., M.M., kepada Laksda TNI Mintoro Yulianto, S.Sos, M. Si., ini dipimpin langsung oleh Kepala Staf TNI Angkatan Laut (Kasal) Laksamana TNI Siwi Sukma Adji, S.E., M.M.

Kasal menyampaikan pergantian kepemimpinan ini sebagai pembinaan organisasi di lingkungan TNI Angkatan Laut, agar kapabilitas dan juga peran TNI di masyarakat terus meningkat. "Selain itu untuk menyegarkan organisasi dan memberikan kesempatan kepemimpinan yang baru bagi generasi yang baru", tambah Kasal.

Laksda TNI Mintoro Yulianto S.Sos, M. Si., merupakan lulusan Akademi Angkatan Laut (AAL) Angkatan 31 tahun 1986 yang sebelumnya mendapat promosi bintang dua dalam jabatan sebagai Tenaga Ahli Pengkaji Bidang Sumber Kekayaan Alam Lemhannas dan sekarang resmi dilantik sebagai Panglima Koarmada II.

Sertijab kali ini dihadiri para pejabat tinggi TNI AL dan TNI-Polri, Gubernur Jatim, Forkopimda,  Ketum Jalasenastri dan Waketum Jalasenastri serta undangan lainnya.

Usai upacara sertijab,  tamu undangan disuguhi tari kolosal “Laksamana Nala” dilanjut parade dan defille, selain itu juga dimeriahkan dengan display Genderang Suling Gita Jala Taruna AAL.

Sertijab ini juga dirangkaikan dengan sertijab 2 Pangkotama di lingkungan TNI AL yaitu Komandan Komando Pembinaan Doktrin, Pendidikan dan Latihan TNI Angkatan (Dankodiklatal)     dari Laksda TNI Darwanto, S.H., M. AP., kepada Laksma TNI Dedi Yulianto, S.H. dan Gubernur Akademi Angkatan Laut (AAL) dari Laksda TNI Wuspo Lukito S.E., M.M. kepada Laksma TNI Muhammad Ali, S.E., M.M. (arf)

Read More

KPK Periksa Idrus Marham Soal Kasus Eni Maulani Saragih

KABARPROGRESIF.COM : (Jakarta) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) kembali memeriksa mantan Sekretaris Jenderal Partai Golkar Idrus Marham, Rabu (17/10/2018).

Idrus yang mengenakan rompi tahanan KPK itu tampak mendatangi gedung Merah Putih KPK dengan diantar mobil tahanan sekitar pukul 14.15 WIB.

Idrus merupakan salah satu tersangka dalam kasus dugaan suap terkait kesepakatan kontrak kerja sama pembangunan PLTU Riau-1 di Provinsi Riau.

Idrus mengaku kehadirannya sore ini untuk diperiksa sebagai saksi untuk tersangka Wakil Ketua Komisi VII DPR Eni Maulani Saragih.

"Saya diperiksa untuk Eni, nantilah," kata Idrus kepada awak media.

Juru Bicara KPK Febri Diansyah pun mengonfirmasi hal tersebut.

"Idrus Marham diperiksa sebagai saksi untuk tersangka EMS," ujar Febri.

Sebelumnya, KPK menetapkan Wakil Ketua Komisi VII DPR Eni Maulani Saragih sebagai tersangka atas kasus dugaan suap terkait kesepakatan kontrak kerja sama pembangunan PLTU Riau-1 di Provinsi Riau.

KPK juga menetapkan seorang pengusaha sekaligus salah satu pemegang saham Blackgold Natural Resources Limited, Johannes Budisutrisno Kotjo, yang diduga menjadi pihak pemberi suap.

Menurut dugaan KPK, Eni menerima suap total sebesar Rp 4,8 miliar yang merupakan komitmen fee 2,5 persen dari nilai kontrak proyek pembangkit listrik 35.000 megawatt itu. KPK menduga suap diberikan agar proses penandatanganan kerja sama terkait pembangunan PLTU Riau-1 berjalan mulus.

Dalam pengembangan, KPK juga menetapkan mantan Sekretaris Jenderal Partai Golkar, Idrus Marham sebagai tersangka.

Idrus diduga mengetahui dan menyetujui pemberian suap kepada Eni Maulani. Selain itu, Idrus diduga dijanjikan 1,5 juta dollar Amerika Serikat oleh Johannes Kotjo. (rio)

Read More

Korem 083/Baladhika Dikunjungi Tim Wilayah Perbatasan dan Tata Ruang Pertahanan Kemenkopolhukam

KABARPROGRESIF.COM : (Malang) Tim Kemenkopolhukam terus memantau berbagai kebijakan pulau-pulau kecil terluar (PPKT) yang ada di Indonesia. Saat ini, tim yang diketuai oleh Brigjen TNI Yasid Sulistyo, S. Sos, M.Si tersebut, tengah menyisir keberadaan pulau yang berada di Kabupaten Jember, Jawa Timur.

Asisten Deputi Koordinasi Wilayah Perbatasan dan Tata Ruang Pertahanan itu menyebut, objek pengambilan data adalah pulau Nusa Barong dan Pelabuhan Puger yang berada diwilayah Korem 083/Baladhika Jaya.

Letaknya  tepat di Kabupaten Jember.  Saya harap, dengan kami datang langsung di 2 objek tersebut nantinya akan diperoleh data yang faktual yang bisa dijadikan bahan masukan kepada Pimpinan diwilayah,” ujar Brigjen TNI Yasid Sulistyo, melalui kunjungannya di Makorem 083/Baladhika Jaya, Rabu, 17 Oktober 2018.

Selain itu selama melakukan pemantauan, tambah Brigjen Yasid, akan  diperoleh data yang.

“ nanti juga akan dijadikan bahan masukan bagi Menkopolhukam dalam rangka sinkronisasi dan penyusunan kebijakan pengelolaan pulau-pulau kecil terluar,” tandasnya.

Sementara itu, menanggapi hal tersebut, Komandan Korem (Danrem) 083/Baladhika Jaya, Kolonel Inf Bagus Suryadi Tayo, akan memerintahkan Dandim 0824/Jember untuk membantu tim selama di wilayahnya semaksimal mungkin, khususnya terkait dengan pengumpulan data dimaksud.

Hasil pemantauan yang dilakukan oleh Tim Kemenko Polhukam akan segera dihimpun untuk di laporkan ke pihak Menkopolhukam,” tambah Kolonel Bagus. (andre)

Read More

Buka Seminar Pengolahan Limbah B3, Wali Kota Risma Berkirim Surat Ke Presiden Joko Widodo

KABARPROGRESIF.COM : (Surabaya) Wali Kota Surabaya Tri Rismaharini menginginkan pengelolaan limbah B3 segera terwujud di Kota Pahlawan. Pengelolaan limbah B3, harus dilakukan agar tidak menjadi masalah di kemudian hari. Untuk mempercapat hal ini, dirinya berkirim surat ke Presiden Joko Widodo agar menindaklanjuti pengelolaan dan dampak limbah B3.

“Sebelumnya, saya sudah mengirim surat ke Presiden Joko Widodo untuk pengelolaan limbah B3 tapi belum ada tanggapan. Nanti saya kirim surat lagi ke presiden bersama lampiran hasil seminar hari ini,” ujar Wali Kota Risma saat membuka seminar kebijakan regulasi pengelolaan dan dampak limbah B3 bagi kualitas lingkungan hidup, Rabu, (17/10/2018) di graha Sawunggaling.

Disampaikan Wali Kota Risma, beberapa direktur Rumah Sakit sempat mengeluhkan persoalan pengelolaan limbah medis. Pihaknya, kata Dia, bukan tidak mau membuang limbah tersebut tetapi memang ada kendala sehingga tidak dapat direalisasikan.

“Bukan kita tidak mau atau tidak punya uang, tapi kami tidak ingin melawan peraturan yang ada di pemerintah pusat,” ungkapnya.

Menurutnya, pengelolaan limbah B3 bukanlah perkara yang mudah dan harus dipikirkan serta ditangani secara sistematis. Apabila dilakukan secara sembarangan, lanjut Wali Kota Risma, dampaknya lingkungan akan hancur.

“Kita harus antisipasi dulu, karena kalau ada masalah akan jadi tambah berat, meskipun rumah sakit sudah teriak-teriak,” ucapnya. 

Kepala Dinas Lingkungan Hidup Pemkot Eko Agus Supiadi menuturkan, pembuangan limbah B3 tidak boleh sembarangan. Sebab, harus dipikirkan proses penanangannya, penimbunan, penyimpanan, pengelolaan dan pembuangan limbah B3 terutama limbah rumah sakit.

“Jumlah limbah rumah sakit, puskesmas dan klinik sekitar 8-10 ton per hari. Itu  belum limbah B3 dari industri,” terangnya.

Oleh karenanya, Agus berharap, hasil seminar dapat menggali masukan dari seluruh stakeholder yang menghasilkan limbah B3. Mulai klinik, puskesmas, industri dan rumah sakit.

“Hasil seminar ini akan kita lampiran untuk kemudian diserahkan kepada Kementerian Lingkungan Hidup dan Presiden terkait pengelolaan limbah B3,” tambahnya. 

Lebih lanjut, rencana Pemkot Surabaya untuk mengelola limbah B3 akan dilakukan di daerah osowilangon dengan luas sekitar 2,4 hektare dan dipastikan jauh dari pemukiman warga.

“Anggaran sudah diploting termasuk biaya AMDALnya,” pungkas Agus.

Sementara itu, Kepala Sub Direktotat Penimbun dan Dumping Limbah B3, Euis Ekawati menambahkan, jarak ideal pembangunan pengelolaan limbah B3 dengan pemukiman warga tergantung dari masing-masing perusahaan, rumah sakit dan industri.

“Kalau rumah sakit jaraknya 50 meter sedangkan jasa sekitar 300-400 meter,” jelas Euis.

Euis menilai, keinginan Pemkot Surabaya melakukan pengelolaan limbah B3 sangat memungkinkan. Kendati demikian, dirinya mengingatkan pemkot agar memperhatikan lokasi lalu tujuan pengelolahan limbah B3 untuk pengolahan, penimbunan atau pemanfaatan.

“Masing-masing itu punya persyaratan teknis dan harus dipenuhi terlebih dahulu,” tutupnya. (arf)

Read More

Tiga Minggu Pasca Gempa dan Tsunami, Kapal Rumah Sakit TNI AL Sudah Tangani 3912 Pasien

KABARPROGRESIF.COM : (Palu) Tiga Minggu pasca  gempa dan tsunami yang terjadi  di beberapa wilayah di provinsi Sulawesi Tengah (Sulteng), Kapal Rumah Sakit milik TNI AL, KRI dr. Soeharso-990 yang bersandar di dermaga Pantoloan  Palu-Sulteng sudah menangani 3012 pasien, Rabu (17/10/2018).

Berdasarkan data yang dikirim oleh Komandan KRI dr. Soeharso-990 bahwa pasien yang sudah  ditangani diatas KRI dr Soeharso berjumlah 3012 orang, rawat inap tinggal 6 orang, berobat jalan 2747 orang, pulang 259 orang, opname 6 orang

Letkol Laut (P) Joko Setiyono selaku Komandan KRI dr. Soeharso menyampaikan bahwa pelayanan kesehatan ini dilaksanakan untuk membantu para warga di daerah Palu dan sekitarnya pasca bencana gempa dan tsunami yang terjadi di akhir bulan September 2018 kemarin.

"Dukungan bantuan pelayanan kesehatan akan terus kami berikan terhadap masyarakat kota Palu, Sigi dan Donggala dan sekitarnya yang terkena musibah bencana gempa dan tsunami ini berupa pelayanan kesehatan umum serta yang membutuhkan perawatan khusus di KRI dr. Soeharso", ujar Letkol Joko.

Sampai saat ini tepatnya 27 hari pasca gempa dan tsunami di Sulteng , pelayanan kesehatan yang dilaksanakan sudah berhasil menangani sekitar 3012 pasien dengan berbagai macam gangguan kesehatan yang ditimbulkan akibat bencana gempa dan tsunami  dibeberapa wilayah di provinsi Sulteng ini, tambahnya. (arf)

Read More

KPK Geledah Kantor Lippo Group di Menara Matahari Terkait Kasus Izin Meikarta

KABARPROGRESIF.COM : (Jakarta) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menggeledah kantor Lippo Group di Menara Matahari, Kelapa Dua, Tangerang, Banten, Rabu (17/10/2018).

Hingga Rabu siang, penggeledahan masih dilakukan.

"Penggeledahan dilakukan untuk penyidikan dugaan suap terkait perizinan Meikarta," ujar Juru Bicara KPK Febri Diansyah.

Sebelumnya, KPK menetapkan Direktur Operasional Lippo Group Billy Sindoro sebagai tersangka.

Billy disangka menyuap Bupati Bekasi Neneng Hassanah Yasin dan sejumlah kepala dinas di Kabupaten Bekasi.

Selain Billy, KPK juga menetapkan tiga orang lainnya sebagai tersangka pemberi suap.

Masing-masing yakni Taryudi dan Fitra Djaja Purnama yang merupakan konsultan Lippo Group.

Sementara satu tersangka pemberi suap lainnya adalah Henry Jasmen yang merupakan pegawai Lippo Group.

Billy dan tiga orang lainnya diduga memberi suap terkait proyek perizinan proyek pembangunan Meikarta di Cikarang, Bekasi, Jawa Barat.

Neneng selaku bupati dan para kepala dinas diduga dijanjikan uang Rp 13 miliar oleh pengembang Lippo Group.

Namun, hingga operasi tangkap tangan, KPK menduga baru terjadi penyerahan uang sebesar Rp 7 miliar. (rio)

Read More

Ketua Korcab V DJA II Hadiri Sertijab Ketua PD Jalasenastri Armada II, Ketua PG Kodiklatal dan Ketua CBS AAL

KABARPROGRESIF.COM : (Surabaya) Ketua Koordinator Cabang V Daerah Jalasenastri Armada II Ny. Wenny Edwin menghadiri acara serah terima jabatan Ketum Jalasenastri Armada II, Ketua Pengurus Gabungan Kodiklatal dan Ketua Cabang Bersama AAL yang dipimpin Ketua Umum Jalasenastri Ny. Manik Siwi Sukma Adji yang dilaksanakan di Sanggar Seni Jala Setya Kinarya, Ujung, Mako Koarmada II, Rabu (17/10).

Ketua PD Armada ll yang juga Wakil Ketua Dharma Pertiwi daerah E diserahkan Ny. Retno Didik Setiyono kepada Ny. Dien Mintoro Yulianto, Ketua Gabungan Jalasenastri Kodiklatal dari Ny. Ina Darwanto kepada Ny. Anti Dedy Yulianto dan Ketua Jalasenastri Cabang BS AAL dari Ny. Chichi Wuspo Lukito kepada Ny. Fera Muhammad Ali.

Tampak hadir dalam kegiatan tersebut Waketum Jalasenastri, Pengurus Inti PP Jalasenastri, Bakor Jalasenastri wilayah Jakarta dan Surabaya, Pengurus Jalasenastri Armada II, Pengurus Gabungan Jalasenastri Kodiklatal, Pengurus Jalasenastri Cabang BS AAL Pabinhar Jalasenastri Cabang BS AAL dan undangan lainnya.

Acara serah terima diawali dengan Menyanyikan lagu Indonesia raya, Menyanyikan lagu Hymne Jalasenastri yang dilanjutkan dengan Pembacaan Surat Keputusan.

Kemudian Penandatanganan Berita Acara dilanjutkan dengan penyerahan berita acara.(arf)

Read More