Jumat, 19 Oktober 2018


KABARPROGRESIF.COM : (Jakarta) Penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menemukan uang dalam pecahan yuan China dan rupiah saat menggeledah rumah Bupati Bekasi Neneng Hassanah Yasin.

Menurut Juru Bicara KPK Febri Diansyah, total uang yang ditemukan nilainya mencapai Rp 100 juta.

"Terkait dengan penggeledahan di rumah Bupati Bekasi, KPK menemukan uang rupiah dan yuan dalam jumlah lebih dari Rp 100 juta," ujar Febri saat dikonfirmasi, Kamis (18/10/2018).

Dalam kasus ini, Neneng selaku bupati dan para kepala dinas di Pemkab Bekasi diduga dijanjikan uang Rp 13 miliar oleh pengembang Lippo Group.

Saat dilakukan operasi tangkap tangan, menurut KPK, baru terjadi penyerahan uang sebesar Rp 7 miliar.

Pemberian uang itu terkait pengurusan perizinan proyek Meikarta di Cikarang, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat.

Selain Neneng, KPK juga menetapkan tiga kepala dinas dan satu pejabat sebagai tersangka.

Masing-masing yakni Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Bekasi Jamaluddin dan Kepala Dinas Pemadam Kebakaran Sahat MBJ Nahor. Kemudian, Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Bekasi Dewi Tisnawati. Selain itu, KPK juga menetapkan Kepala Bidang Tata Ruang Dinas PUPR Bekasi Neneng Rahmi sebagai tersangka. (rio)


KABARPROGRESIF.COM : (Surabaya) Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya terus berupaya untuk menangkal adanya kabar bohong atau biasa disebut berita hoax yang menyebar di masyarakat. Berbagai strategi pun dilakukan untuk menangkal berita hoax tersebut.

Agar informasi yang belum pasti kebenarannya itu, tidak terus meresahkan masyarakat, khususnya bagi warga Kota Surabaya.

Kepala Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan BPB Linmas Kota Surabaya Hendry Simanjuntak mengatakan selama ini jika ada isu yang ramai dibincangkan masyarakat, baik melalui media sosial atau aplikasi messenger, pihaknya langsung melakukan cek dan ricek kebenaran berita tersebut.

“Kami sering ditugaskan untuk melakukan cek dan ricek apabila ada suatu berita atau informasi yang meresahkan masyarakat,” kata Ucok sapaan akrabnya saat jumpa pers di Kantor Humas Pemkot Surabaya, Kamis, (18/10/18).

Seperti beberapa waktu lalu, kata dia, adanya kabar kolam renang yang dapat bergerak airnya. Pihaknya mengaku langsung melakukan pengecekan ke lokasi dan berkoordinasi dengan pihak BMKG maupun pengelola kolam renang, untuk memastikan kebenaran berita tersebut.

“Jadi kami sampaikan kebenaran berita atau informasi dengan cek dan ricek sumber berita itu. Apabila kondisinya sudah meresahkan warga,” ujarnya.

Selain itu, lanjut dia, beberapa waktu lalu juga ramai dibincangkan masyarakat terkait hasil penelitian dari Institut Teknologi 10 November Surabaya (ITS) yang menyebut adanya dua patahan aktif di Surabaya.

Kendati demikian, ia mengaku langsung melakukan cek dan ricek untuk mengetahui kebenaran informasi tersebut.

“Bahwa memang benar kalau Surabaya dilintasi dua patahan aktif, yakni sesar waru dan Surabaya,” terangnya.

Penelitian dari ITS juga menyebutkan, jika Surabaya terjadi gempa, maksimal hanya mencapai 6,5 skala richter. Dan itu tidak berpotensi tsunami.

Sebab, syarat untuk terjadi tsunami minimal 7,5 skala richter. Kendati begitu, pihaknya langsung melakukan sosialisasi mitigasi bencana ke masyarakat. Ia berharap agar masyarakat tidak perlu resah adanya informasi dua patahan aktif tersebut.

“Jadi tugas kami menyampaikan kebenaran berita, sehingga nantinya diharapkan masyarakat tidak resah terhadap adanya berita-berita hoax,” tambahnya.

Kepala Bidang Informasi dan Komunikasi Publik Dinas Komunikasi dan Informatika (Dinkominfo) Kota Surabaya Sri Puri Suryandari menyampaikan Pemkot Surabaya melalui Dinkominfo memiliki peran penting untuk menangkal hoax.

Bukan hanya dari sisi pemerintahan, melainkan juga dari sisi masyarakat. Yakni dengan melakukan pendekatan langsung ke masyarakat dengan bantuan organisasi KIM (Kelompok Informasi Masyarakat).

“Kita juga dibantu KIM dalam menangkal hoax itu. Jika ada isu atau kabar yang ramai dibincangkan masyarakat, biasanya KIM langsung membantu mencari kebenaran dan menyebarkan informasi tersebut,” terangnya.

Disamping itu, pihaknya mengaku juga mempunyai strategi khusus dalam menangkal beredarnya kabar hoax di masyarakat. Selain dibantu dengan organisasi KIM, media sosial dan website resmi juga dimaksimalkan untuk menangkal beredarnya kabar hoax tersebut.

“Kita juga punya media sosial Sapawarga dan juga bekerjasama dengan Bagian Humas (Bangga Surabaya). Kita sampaikan ke masyarakat jika ada berita-berita yang tidak benar,” kata dia.

Sementara itu, Pakar Hukum Universitas Airlangga (Unair) Surabaya Masitoh Indriani mengapresiasi atas upaya yang dilakukan Pemkot Surabaya dalam menangkal berita-berita hoax yang muncul di masyarakat.

“Saya mengapresiasi Sapawarga dan BPB Linmas, karena sudah membantu masyarakat dalam mengatasi beredarnya kabar-kabar hoax,” katanya.

Masitoh mengungkapkan fenomena hoax tidak hanya terjadi di Indonesia. Melainkan juga terjadi di Negara lain. Seperti Amerika, Filipina, Singapura dan Inggris. Hal itu membuktikan bahwa masyarakat yang berpendidikan tinggi pun bisa terserang hoax.

“Jadi dimana-mana orang dengan tingkat pendidikan yang tinggi pun bisa terkena hoax. Ini adalah gejala global,” ungkapnya.

Data penelitian Fakultas Hukum Unair menyebutkan, ada tujuh media yang biasa dijadikan alat untuk penyebaran hoax. Yakni melalui radio, email, media cetak, televisi, situs web, aplikasi chatting (whatsapp, line, telegram) dan sosial media (facebook, twitter, instagram, path).

Namun, kata Masitoh, sosial media masih mendominasi tertinggi sebagai alat penyebaran hoax tersebut. Yakni, dengan presentase 92,40 persen, kemudian diikuti aplikasi chatting dengan presentase 62,80 persen.

“Hoax ini bagian kecil, namun dampaknya yang luar biasa,” imbuhnya.

Ia menambahkan minat baca masyarakat menjadi salah satu indikator penyebab seseorang gampang terserang hoax. Sebab menurutnya, terkadang masyarakat jika mendapat sebuah informasi langsung mencerna, tanpa melakukan cek dan ricek kebenaran berita tersebut.

Menurut dia, gelombang sebesar apapun jika literasi kurang, maka seseorang akan mudah terjerumus dalam kabar hoax.

“Jadi kita kembalikan ke pribadi kita masing-masing, apa kita sudah cukup terliterasi,” tutupnya. (arf)


KABARPROGRESIF.COM : (Sumenep) Secara perlahan, beberapa kondisi pasien pasca gempa di Kepulauan Sapudi, Kabupaten Sumenep, Jawa Timur beberapa waktu lalu, akhirnya diperbolehkan pulang.

Danramil Kepulauan Sapudi, Kapten Arh Catur Heri Wibowo mengungkapkan, terdapat beberapa pasien yang saat ini kondisinya sudah mulai membaik semenjak dilakukan perawatan medis oleh tim kesehatan Kodam V/Brawijaya.

“Yang paling parah itu ibu Nasiya dan Rahmani. Kedua korban itu mengalami patah tulang di bagian tangan. Tapi, sekarang sudah diperbolehkan pulang,” ujarnya. “Kondisi ibu tersebut, sudah mulai membaik,” tambah Catur. Kamis, 18 Oktober 2018.

Selama berada di RSUD Sumenep, kata Kapten Catur, kedua korban tersebut mendapat perhatian serius dari pihak tim kesehatan Kodam dan RSUD setempat. (andre)


KABARPROGRESIF.COM : (Jakarta) Komisi Pemberantasan Korupsi ( KPK) menggeledah dua lokasi terkait kasus dugaan suap dalam proses perizinan proyek pembangunan Meikarta di Cikarang, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat.

Juru Bicara KPK Febri Diansyah menuturkan salah satu lokasi yang digeledah adalah kantor Lippo Cikarang.

"Dilakukan juga penggeledahan di kantor Lippo Cikarang di Bekasi," kata Febri dalam keterangan tertulis, Kamis (18/10/2018).

Selain itu, sejak siang tadi, KPK juga menggeledah Antero Hotel di kawasan Cikarang.

"Sejak siang ini dilakukan penggeledahan di Hotel Antero, Cikarang terkait dengan PT MSU (Mahkota Sentosa Utama)," kata Febri.

PT MSU merupakan anak usaha PT Lippo Cikarang Tbk (LPCK) yang merupakan bagian dari bisnis properti Lippo Group.

PT MSU inilah yang menggarap proyek seluas 500 hektar tersebut.

Sebelumnya, KPK menetapkan Direktur Operasional Lippo Group Billy Sindoro sebagai tersangka.

Billy disangka menyuap Bupati Bekasi Neneng Hassanah Yasin dan sejumlah kepala dinas di Kabupaten Bekasi.

Selain Billy, KPK juga menetapkan tiga orang lainnya sebagai tersangka pemberi suap. Masing-masing yakni Taryudi dan Fitra Djaja Purnama yang merupakan konsultan Lippo Group.

Undangan, hingga Notulensi Rapat Sementara satu tersangka pemberi suap lainnya adalah Henry Jasmen yang merupakan pegawai Lippo Group.

Billy dan tiga orang lainnya diduga memberi suap terkait proyek perizinan proyek pembangunan Meikarta di Cikarang, Bekasi, Jawa Barat.

Neneng selaku bupati dan para kepala dinas diduga dijanjikan uang Rp 13 miliar oleh pengembang Lippo Group. Namun, hingga operasi tangkap tangan, KPK menduga baru terjadi penyerahan uang sebesar Rp 7 miliar. (rio)


KABARPROGRESIF.COM : (Surabaya) Sebelum mengikuti Entry Briefing Pangkoarmada II, Komandan Pangkalan Utama TNI AL (Danlantamal) V Laksamana Pertama TNI Edwin, S.H., meninjau kesiapan kapal kapal tunda (TD) milik Dinas Syahbandaran Lantamal V yang sandar di Dermaga Garut,  Mako Armada ll,  Kamis (18/10).

Dalam peninjauannya tersebut,  Danlantamal V didampingi Wadan Lantamal V Kolonel Marinir CTO Sinaga, Asops Danlantamal V Kolonel Laut (P) Agus Prabowo, Asrena Danlantanal V Kolonel Laut (S) Johannes Tambunan,  Kadisharkan Lantamal V Letkol Laut (T) Dadang dan perwira staf Dissyahal.

Kedatangan orang nomor satu di jajaran Lantamal V ini disambut oleh Kasubdis Faslabuh Dissyahal Lantamal V Mayor Laut (P) Sutrisno. Kasubdis Faslabuh menyampaikan bahwa Dissyahan memiliki  delapan kapal tunda yang kondinsinya kesiapannya bervariasi.

Kedelapan kapal tunda teraebut yaitu TD. Anjasmoro,  TD. Lawu,  TD. Bromo,  TD. Merbabu,  TD. Wilis,  TD. Tambora. untuk TD. Tinombala dan TD. Merapi saat ini dalam proses Doking untuk perbaikan.

Dihadapan seluruh Anak buah kapal tunda, Danlantamal V menyampaikan agar tetap semangat dalam menjaga kebersihan dan merawat material sebaik-baiknya.

“Saya mengharapkan kepada seluruh Abk agar peduli dengan lingkungan, jaga kebersihan material kapal TD, Hal ini berkaitan dengan usia pakai barang yang kita miliki,”ujarnya.

Selain itu, Edwin sapaan akrab Danlantamal V ini juga berharap agar segala kebutuhan yang berkaitan dengan kesiapan kapal tunda segera diajukan ke komando atas, sehingga tugas pokok membantu unsur KRI dalam menjalankan tugas operasinnya selama di pangkalan dapat terdukung dengan baik.

“Silahkan buat pengajuan untuk memenuhi kebutuhan kapal tunda ini agar terpelihara dengan baik, segera ajukan ke komando atas segala kebutuhannya agar bisa segera ditindak lanjuti,” tukasnya.

Usai memberikan pengarahan, Danlantamal V berkeliling mengecek secara langsung seluruh TD yang sedang sandar di dermaga Garut. 9arf)


KABARPROGRESIF.COM : (Surabaya) Wali Kota Surabaya Tri Rismaharini melakukan pengecekan ke pelayanan E-KTP di kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Dispendukcapil) Gedung Siola pada Kamis, (18/10/2018).

Tampak dirinya mengamati alur pelayanan pengajuan E-KTP. Kemudian, Wali Kota Risma berkomunikasi dengan beberapa petinggi Dispendukcapil dan tim IT agar melakukan penyempurnaan terkait sistem layanan pengajuan E-KTP. 

Kepala Dispendukcapil Sunarto Wardoyo mengatakan, Ibu Wali Kota Risma secara singkat meminta agar alur permohonan E-KTP disempurnakan. Artinya, apabila print ready record (PRR) belum siap, pemohon bisa menuju zona biometrik untuk mendapat pemutakhiran data seperti sidik jari, retina, dan layanan lain.

“Alur ini, bisa mempercepat permohonan E-KTP dan tidak membuat warga mondar-mandir,” terangnya.

Anang – sapaan akrabnya menuturkan alur pengajuan E-KTP sebelumnya, pemohon terlebih dahulu ke pusat informasi membawa print ready record (PRR) yang mana harus benar-benar siap cetak agar pemohon bisa menuju zona cetak.

Namun, kata Dia, di zona cetak ada beberapa berkas pemohon yang belum ter-input akibat minimya perangkat. Data yang belum ter-input ini, pemohon diarahkan ke zona biometrik untuk perbaikan data.

“Langsung kami tambah dua unit komputer untuk mempercepat input data pemohon E-KTP,” terangnya.

Menurutnya, masukan yang disampaikan Wali Kota Risma sangat membantu bahkan menyempurnakan sistem pengajuan E-KTP.

“Sangat baik agar pelayanan kami kepada warga lebih efisien dan dinamis,” ungkap Anang.

Sebelumnya, Wali Kota Risma memberi arahan kepada petugas Command Center di Siola sekitar pukul 10.00 WIB, yang satu gedung dengan Kantor Dispendukcapil. Namun dia menyempatkan diri melihat pelayanan E-KTP.

Sekitar satu jam lebih, Wali Kota kelahiran kediri itu berada di kantor tersebut untuk memastikan layanan E-KTP benar-benar berjalan dengan lancar utamanya melayani warga dengan benar agar tidak mondar-mandir. (arf)


KABARPROGRESIF.COM : (Surabaya) Komandan Pangkalan Utama TNI AL (Danlantamal) V Laksamana Pertama TNI Edwin, S.H., didampingi Ketua Korcab V DJA II Ny. Wenny Edwin dan seluruh perwira Lantamal V mengikuti Entry Briefing Panglima Komando Armada ll, Laksamana Muda TNI Mintoro Yulianto, S.Sos., M.Si, Kamis (18/10).

Pengarahan Pangkoarmada ll untuk pertama sejak pelantikannya kemarin ini, digelar di Gedung Panti Tjahaya Armada (PTA) Koarmada II Ujung Surabaya.

Tampak hadir dalam acara entry briefing tersebut antara lain Kaskoarmada II beserta Istri, Danguspurlakoarmada II beserta Istri,  Danguskamlakoarmada II beserta Istri, Danlantamal VI, VIII dan XIII Koarmada II beserta Istri, Wadan Lantamal V, para Asisten Pangkoarmada II beserta istri , Sahli Pangkoarmada II, Asisten Danlantamal V, Kasatker Mako Koarmada II beserta Istri, Danlanal Jajaran Koarmada II beserta Istri, Komandan Unsur di Pangkalan Surabaya beserta Istri dan Seluruh Perwira Mako Koarmada Il dan Lantamal V.

Dalam pengarahannya, Pangkoarmada II meyampaikan bahwa parameter keberhasilan Komandan Pangkalan, Komandan Satuan,  dan Komandan KRI dalam melaksanakan operasi harus mampu mengawaki Alutsista dengan benar, dan  melaksanakan kegiatan latihan untuk mencegah kecelakaan di lapangan.

Sebagai seorang Komandan, menjaga keselamatan personel dan materiil adalah wajib dilaksanakan dengan mematuhi prosedur yang berlaku, sehingga potensi kecelakaan di laut yang disebabkan human error dapat diminimalisir.

Disamping itu, selain melakukan perawatan terhadap alutsista yang digunakan, para Komandan Pangkalan atau KRI diharapkan mampu melaksanakan pembinaan kepada prajuritnya sebagai upaya meningkatkan kemampuan diri menjadi lebih profesional, disiplin dan bertanggung jawab dalam setiap melaksanakan tugas yang diemban.

"Dengan masih ditemukannya isu kejahatan di laut seperti penangkapan ikan secara ilegal dan perompakan, agar meningkatkan kewaspadaan dan koordinasi dalam menindaklanjuti penangkapan terhadap kapal-kapal yang diduga melakukan pelanggaran," terangnya.

Pangkoarmada ll juga menekankan agar seorang Perwira hendaknya berani bertanggung jawab atas tindakan yang sudah dilakukan, mengerjakan setiap tugas dengan hati nurani, ikhlas, jangan lengah saat melaksanakan tugas dan melakukan pembinaan terhadap anggotanya.

Kemudian menghidupkan minat membaca manual book yang ada di kapal, melaksanakan kerja keras dan tidak mengenal menyerah dalam pengabdian sebagai seorang prajurit TNI AL, mampu mengubah mind set untuk berpikir serta bertindak positif untuk mengutamakan kepentingan organisasi daripada kepentingan pribadi atau kelompok. (arf)


KABARPROGRESIF.COM : (Jakarta) Juru Bicara Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Febri Diansyah menuturkan, Bupati Bekasi Neneng Hassanah Yasin sedang melakukan pemeriksaan kesehatan saat hamil.

Neneng merupakan tersangka dalam kasus dugaan suap perizinan proyek pembangunan Meikarta di Cikarang, Bekasi, Jawa Barat.

"Bupati memang tidak bisa menerima dia dalam kondisi hamil. Namun setelah selang 1 hari, ada kunjungan dokter menanyakan apakah benar dalam kondisi hamil dan dijawab. Jadi (sekitar) atau 3 bulan," kata Febri di gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Kamis (18/10/2018).

Febri pastikan, Neneng mendapatkan perawatan medis secara rutin terkait kehamilannya sesuai dengan arahan dari tim medis yang menangani Neneng.

"Jika membutuhkan tindakan medis di luar sesuai aturan yang akan kami lakukan. Dari aspek itu, KPK tetap perlu menempatkannya secara tepat," tegas Febri. (rio)


KABARPROGRESIF.COM : (Washington) Kepala Staf Angkatan Darat (Kasad), Jenderal TNI Mulyono mewakili Panglima TNI Marsekal TNI Hadi Tjahjanto menghadiri acara  The 2018 Chiefs Of Defense Conference di Washinton, D.C, Amerika Serikat, Selasa (16/10). Acara ini merupakan forum internasional puncak tahunan bagi para Panglima Militer dari mitra pertahanan AS di seluruh dunia.

Pertemuan yang baru dilaksanakan tiga kali oleh AS ini, berlangsung selama satu hari penuh dan dipimpin langsung oleh Ketua Kepala Staf Gabungan AS Jenderal Joseph Dunford. Tahun ini lebih difokuskan kepada kerjasama transregional serta mempertahankan dari ancaman Violent Extremis Organization (VEO) melalui pendekatan strategik hubungan militer guna meng-counter terorisme.

Pada kesempatan tersebut, Kasad menyampaikan tentang situasi kerjasama regional trilateral antara Indonesia, Philipina dan Malaysia di Laut Sulu atau yang dikenal dengan Terrorist Triangle Transit. Terkait isu tersebut, Kasad menyampaikan bahwa untuk mengantisipasi potensi ancaman, dilakukan dengan kegiatan patroli maritim dan patroli udara bersama serta berbagi informasi antar militer ketiga negara ini.

“Dalam konteks yang lebih luas, karakteristik transnasional dari terorisme yang memiliki jaringan internasional,  untuk menghadapinya membutuhkan pemanfaatan ASEAN sebagai forum utama penting dalam kerja sama penanganan terorisme. Ini semakin urgen,  dengan beralihnya pola gerakan terorisme dari yang semula terpusat di Timur Tengah, menjadi tersebar ke berbagai belahan dunia”, tegas Kasad.

 “Menyadari akan kompleksitas permasalahan serta pentingnya strategi yang komprehensif, Pemerintah Indonesia mengupayakan agar pola penanganan yang diambil di tingkat nasional selaras dengan upaya dalam lingkup regional dan global,”sambungnya.

Kasad juga menyampaikan pandangannya bahwa solusi smart approach yang bersifat multi aspek dan berjangka panjang sangat efektif dalam menghadapi perkembangan organisasi ekstrimis di kawasan Indo-Pasifik. Hal ini dikarenakan diwilayah ini banyak sekali permasalahan kesenjangan diberbagai aspek kehidupan yang dapat digunakan sebagai ruang hidup organisasi ekstremis.

Selain penyampaian situasi kerjasama regional terkait penanganan isu Laut Sulu dari  Kasad Jenderal TNI Mulyono, dalam forum ini juga terdapat penyampaian dari beberapa panglima militer negara lain diantaranya tentang pandangan global tentang ISIS, misi NATO di Irak, G5 Shahel di Afrika Barat, RSM di Afghanistan, OP Sophia/perdagangan  manusia di Laut Mediterania serta pada bagian akhir dilanjutkan dengan diskusi. (arf)


KABARPROGRESIF.COM : (Surabaya) Wali Kota Surabaya Tri Rismaharini mengimbau kepada seluruh petugas di Comand Center Room (CC Room) 112 agar lebih peka dan tanggap dalam merespon segala macam bentuk laporan yang disampaikan masyarakat.

“Saya dapat laporan, kalau akhir-akhir ini banyak warga yang melaporkan kejadian tapi tidak diangkat," ujarnya di ruang CC Room 112 gedung siola lantai 2 pada Kamis, (18/10/2018).

Menurutnya, proses melaporkan sifatnya sangatlah penting dan kalau tidak segera direspon dampaknya akan ke semua orang.

“Ingat di pundak teman-teman ada nyawa dan nasib orang,” pesannya.

Melihat kondisi seperti itu, Wali Kota Risma akan mencari penyebab permasalahan ini karena sistem atau manusianya.

“Ayo ditemukan masalahnya apa dan harus segera diselesaikan,” tegasnya.

Ke depan, wali Kota perempuan pertama di Surabaya ini akan memantau sistem kerja di CC Room 112 melalui kamera.

“Tolong perhatikan dan jangan main-main karena ini menyangkut nyawa dan kepentingan orang lain,” pungkasnya.

Kepala Badan Penanggulangan dan Bencana (BPB) dan Linmas Kota Surabaya, Eddy Christijanto menuturkan, terkait keluhan warga yang acapkali melaporkan kejadian namun tidak direspon akan menjadi bahan evaluasi baik dari sisi sistem atau manusianya.

Untuk membuktikan apakah ini kesalahan sistem atau manusianya, Eddy melakukan pengecekan dengan cara menelpon 18 LAN secara bersamaan. Dari hasil uji coba tersebut, ternyata hanya 2 LAN yang menyala. Seharusnya semuanya menyala atau bunyi.

“Berarti ini sistemnya yang eror, bukan manusianya. Secepatnya kita lakukan perbaikan jaringannya,” tuturnya.

Kendati demikian, dirinya tetap menekankan kepada seluruh karyawan CC Room 112 agar lebih tanggap dan peka merespon laporan dari warga.

“CC Room ibarat malaikat dalam kota yang kalau tidak dijalankan menimbulkan keresahan banyak orang,” terangnya.

Selain itu, lanjut Edy, agar laporan warga dapat diterima sepenuhnya, dirinya akan menambah satu personil sebagai pemain cadangan.

“Tugas mereka sebagai monitor dan membackup karyawan yang makan, sholat atau ketika tidak ada di tempat,” terang mantan Kabag Pemerintahan tersebut.

Lebih lanjut, Eddy juga meminta kepada Diskominfo agar menyediakan satu petugas untuk standby di dalam CC Room.

“Fungsinya memback up sistem dan peralatan yang sewaktu-waktu terjadi error,” jelasnya. (arf)


KABARPROGRESIF.COM : (Surabaya) Mengawali tugas pertamanya sebagai Komandan Komando Pembinaan Doktrin Pendidikan dan Latihan TNI Angkatan Laut (Dankodiklatal) Laksda TNI Dedy Yulianto menggelar "Entry Briefing" kepada perwakilan prajurit antap dan Pegawai Negeri Sipil (PNS) dilingkungan Kodiklatal. Adapun Entry Briefing terebut dilaksanakan di gedung Moeljadi Kesatrian Bumimoro Kodiklatal, Kamis, (18/10)

Dalam kesempatan tersebut Dankodiklatal Laksda TNI Dedy Yulianto menyampaikan Sebagai pejabat baru di Kodiklatal, dirinya menyatakan komitmen untuk meneruskan estafet kepemimpinan Dankodiklatal pendahulunya, dengan melanjutkan program dan kebijakan-kebijakan yang telah berjalan sebelumnya, serta mengembangkannya melalui perubahan-perubahan dalam rangka membawa Kodiklatal kearah yang lebih baik lagi.

Menurutnya didalam validasi organisasi Kobangdikal menjadi Kodiklatal yang telah berjalan, Kodiklatal diberikan kepercayaan yang sangat besar oleh TNI AL untuk mewujudkan kemampuan TNI AL dalam melaksanakan tugas-tugas guna menghadapi ancaman dengan daya tangkal yang tinggi, melalui  optimalisasi penyelenggaraan pembinaan doktrin dan organisasi satuan di jajaran TNI AL, dalam rangka mendukung tugas TNI AL seiring dengan tugas serta peran strategis Kodiklatal dalam mewujudkan kemampuan TNI AL.

Selaku komandan Kodiklatal dirinya akan menyampaikan beberapa kebijakan dalam mengimplementasikan pelaksanaan tugas serta arahan yang harus dipedomani dalam pelaksanaan tugas Kodiklatal dengan memperhatikan garis kebijakan yang telah ditetapkan oleh pemimpin TNI AL.

Kebijakan dalam mengimplementasikan tugas Kodiklatal  tersebut  antara lain pemenuhan kebutuhan dan peningkatan validitas doktrin dan petunjuk, organisasi serta permildas di lingkungan TNI AL yang adaptif terhadap perkembangan lingkungan strategis yang dapat memenuhi kebutuhan operasi melalui penajaman pembinaan, penataan serta pengkajian dan pengembangan doktrin, petunjuk, organisasi serta permildas.

Kebijakan kedua  adalah meningkatkan kualitas dan kuantitas personel TNI AL hasil pendidikan yang profesional dan mampu mendukung tugastugas TNI AL melalui penajaman penyelenggaraan pendidikan, peningkatan kualitas sepuluh komponen pendidikan serta pengkajian dan pengembangan pendidikan.

Sedangkan kebijakan ketiga adalah meningkatkan kualitas kemampuan satuan dan personel TNI AL, hasil latihan untuk dapat menyukseskan pelaksanaan tugas operasi TNI AL melalui peningkatan pembinaan latihan, penajaman pelaksanaan latihan integratif serta pengkajian dan pengembangan latihan TNI AL. Kebijakan lainya adalah meningkatkan kemampuan dukungan pelaksanaan kegiatan dalam rangka penyelenggaraan tugas dan fungsi Kodiklatal, terutama tugas dan fungsi baru hasil validasi organisasi Kobangdikal menjadi kodiklatal secara bertahap, konsisten dan berkelanjutan melalui pengembangan organisasi Kodiklatal, pembinaan perencanaan dan anggaran, personel, logistik, pengamanan, kesiapsiagaan, pengawasan dan pemeriksaan, keuangan, reformasi birokrasi serta akuntabilitas kinerja.

Hadir dalam entry briefing tersebut para pejabat utama Kokdiklatal diantaranya Wadan Kodiklatal Laksma TNI Sugeng Ing Kaweruh, S.E., M.M,  Dirdiklat Laksma TNI Deny Septiana S.Ip., M.A.P, Dirum Laksma TNI Bernard  Setya Budiheruyono, Dirjianbang Laksma TNI Budi Kalimantoro, Dirdok Laksma TNI Budi Purwanto, S.T., M.M, Dankodikopsla Laksma TNI Maman Firmansyah, Inspektur Kodiklatal Kolonel Laut (P) Lukman H serta para Komandan Kodik dan Pusdik dijajaran Kodiklatal.  (arf)


KABARPROGRESIF.COM : (Jakarta) Anggota DPRD Kabupaten Lampung Tengah Rusliyanto dituntut 5 tahun penjara oleh jaksa Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Rusliyanto juga dituntut membayar denda Rp 250 juta subsider 6 bulan kurungan.

"Kami menuntut supaya majelis hakim menyatakan terdakwa bersalah melakukan korupsi secara bersama-sama," ujar jaksa Ahmad Subari saat membacakan surat tuntutan di Pengadilan Tipikor Jakarta, Kamis (18/10/2018).

Dalam pertimbangan, jaksa menilai perbuatan terdakwa tidak mendukung pemerintah dan masyarakat yang giat memberantas korupsi.

Perbuatan Rusliyanto juga menciderai tata kelola yang bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme.

Selain itu, jaksa juga menuntut agar Rusliyanto dihukum pidana tambahan berupa pencabutan hak politik selama lima tahun setelah selesai menjalani pidana pokok.

Menurut jaksa, Rusliyanto terbukti menerima uang sebesar Rp 1 miliar dari Bupati Lampung Tengah Nonaktif Mustafa melalui Kepala Dinas Bina Marga Lampung Tengah Taufik Rahman.

Menurut jaksa, uang itu diberikan agar Wakil Ketua DPRD Lampung Tengah Natalis Sinaga menandatangani surat pernyataan kesediaan Pimpinan DPRD Lampung Tengah untuk persetujuan rencana pinjaman daerah Kabupaten Lampung Tengah kepada PT Sarana Muti Infrastruktur (SMI) sebesar Rp 300 miliar pada tahun anggaran 2018.

Menurut jaksa, Rusliyanto meminta Natalis Sinaga untuk meminta surat pernyataan pimpinan DPRD serta meminta Sekretaris DPRD Lampung Tengah Syamsi Romli mengambil surat pernyataan yang ada pada anggota Badan Anggaran DPRD Lampung Tengah Madani.

Dalam surat dakwaan, Syamsi memerintahkan Kasubag Dokumentasi Hukum Sekretariat DPRD Lampung Tengah Yannisa Bayu Ardi dan pegawai negeri sipil Sekretariat DPRD Ria Sitorus untuk mengambil surat pernyataan pada Madani.

Surat itu diberikan kepada Rusliyanto. Menurut jaksa, Rusliyanto mengaku diminta Taufik agar Natalis menandatangani surat pernyataan. Jaksa memaparkan, Natalis mengakui adanya rencana pemberian uang senilai Rp 2,5 miliar.

Namun demikian, Taufik pada waktu itu belum menandatangani surat itu. Pada akhirnya, Taufik meminta dua PNS Dinas Bina Marga Lampung Tengah, Aan Riyanto dan Supranowo untuk menghubungi rekanan Dinas Bina Marga Miftahullah Maharano Agung untuk memberikan komitmen fee proyek sebesar Rp 900 juta.

Taufik Rahman memerintahkan Supranowo menggenapkan menjadi Rp 1 miliar dengan cara mengambil uang sebesar Rp 100 juta dari dana taktis Dinas Bina Marga yang disimpan Supranowo.

Setelah itu, Supranowo memasukan uang Rp 1 miliar itu ke dalam kardus berwarna coklat. Menurut jaksa, atas persetujuan Taufik, Aan memerintahkan Supranowo menyerahkan uang Rp 1 miliar kepada Saudara Ipar Rusliyanto, Muhammad Andi Perangin Angin.

Andi pun menginformasikan ke Rusliyanto bahwa uang titipan tersebut telah diterima. Setelah itu, Rusliyanto menemui Natalis bahwa uang dari Taufik Rahman telah diterima.

Lalu, Natalis meminta Rusliyanto memerintahkan Kepala Sekretariat DPC PDIP Lampung Tengah Julion Efendi untuk menandatangani surat pernyataan dengan cara meniru tanda tangan Natalis.

Rusliyanto juga diperintahkan Natalis menemui Achmad Junairdi Sunardi (Ketua DPRD Lampung Tengah) agar menandatangani surat pernyataan Kepala Daerah tentang Pemotongan Dana Alokasi Umum (DAU) atau Dana Bagi Hasil (DBH) secara langsung dalam hal gagal bayar.

Pada tanggal 14 Februari 2018, Rusliyanto dan Ketua Fraksi PDIP Raden Zugiri menemui Julion dan menyampaikan perintah Natalis agar Julion menandatangani surat pernyataan di atas nama Natalis.

Setelah surat ditandatangani, Rusliyanto dan Zugiri menyerahkannya kepada Sekretaris DPRD Lampung Tengah Syamsi Roli.

Rusliyanto dinilai melanggar Pasal 12 huruf a Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dalam UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP. (rio)

Narkoba

Koperasi & UMKM

Terus Kobarkan Semangat Perjuangan Arek-arek Suroboyo 10 Nopember 1945 untuk memberantas Korupsi, Terorisme dan Penyalahgunaan Narkoba

Translate

Hukum

Metropolis

Nasional

Pidato Bung Tomo


Hankam

Popular Posts

Blog Archive