Komandan Lantamal V Tinjau Kesiapan Kapal Tunda Dissyahal

KABARPROGRESIF.COM : (Surabaya) Sebelum mengikuti Entry Briefing Pangkoarmada II, Komandan Pangkalan Utama TNI AL (Danlantamal) V Laksamana Pertama TNI Edwin, S.H., meninjau kesiapan kapal kapal tunda (TD) milik Dinas Syahbandaran Lantamal V yang sandar di Dermaga Garut,  Mako Armada ll,  Kamis (18/10).

Dalam peninjauannya tersebut,  Danlantamal V didampingi Wadan Lantamal V Kolonel Marinir CTO Sinaga, Asops Danlantamal V Kolonel Laut (P) Agus Prabowo, Asrena Danlantanal V Kolonel Laut (S) Johannes Tambunan,  Kadisharkan Lantamal V Letkol Laut (T) Dadang dan perwira staf Dissyahal.

Kedatangan orang nomor satu di jajaran Lantamal V ini disambut oleh Kasubdis Faslabuh Dissyahal Lantamal V Mayor Laut (P) Sutrisno. Kasubdis Faslabuh menyampaikan bahwa Dissyahan memiliki  delapan kapal tunda yang kondinsinya kesiapannya bervariasi.

Kedelapan kapal tunda teraebut yaitu TD. Anjasmoro,  TD. Lawu,  TD. Bromo,  TD. Merbabu,  TD. Wilis,  TD. Tambora. untuk TD. Tinombala dan TD. Merapi saat ini dalam proses Doking untuk perbaikan.

Dihadapan seluruh Anak buah kapal tunda, Danlantamal V menyampaikan agar tetap semangat dalam menjaga kebersihan dan merawat material sebaik-baiknya.

“Saya mengharapkan kepada seluruh Abk agar peduli dengan lingkungan, jaga kebersihan material kapal TD, Hal ini berkaitan dengan usia pakai barang yang kita miliki,”ujarnya.

Selain itu, Edwin sapaan akrab Danlantamal V ini juga berharap agar segala kebutuhan yang berkaitan dengan kesiapan kapal tunda segera diajukan ke komando atas, sehingga tugas pokok membantu unsur KRI dalam menjalankan tugas operasinnya selama di pangkalan dapat terdukung dengan baik.

“Silahkan buat pengajuan untuk memenuhi kebutuhan kapal tunda ini agar terpelihara dengan baik, segera ajukan ke komando atas segala kebutuhannya agar bisa segera ditindak lanjuti,” tukasnya.

Usai memberikan pengarahan, Danlantamal V berkeliling mengecek secara langsung seluruh TD yang sedang sandar di dermaga Garut. 9arf)

Read More

Wali Kota Risma Minta Dispendukcapil Sempurnakan Pengajuan E-KTP

KABARPROGRESIF.COM : (Surabaya) Wali Kota Surabaya Tri Rismaharini melakukan pengecekan ke pelayanan E-KTP di kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Dispendukcapil) Gedung Siola pada Kamis, (18/10/2018).

Tampak dirinya mengamati alur pelayanan pengajuan E-KTP. Kemudian, Wali Kota Risma berkomunikasi dengan beberapa petinggi Dispendukcapil dan tim IT agar melakukan penyempurnaan terkait sistem layanan pengajuan E-KTP. 

Kepala Dispendukcapil Sunarto Wardoyo mengatakan, Ibu Wali Kota Risma secara singkat meminta agar alur permohonan E-KTP disempurnakan. Artinya, apabila print ready record (PRR) belum siap, pemohon bisa menuju zona biometrik untuk mendapat pemutakhiran data seperti sidik jari, retina, dan layanan lain.

“Alur ini, bisa mempercepat permohonan E-KTP dan tidak membuat warga mondar-mandir,” terangnya.

Anang – sapaan akrabnya menuturkan alur pengajuan E-KTP sebelumnya, pemohon terlebih dahulu ke pusat informasi membawa print ready record (PRR) yang mana harus benar-benar siap cetak agar pemohon bisa menuju zona cetak.

Namun, kata Dia, di zona cetak ada beberapa berkas pemohon yang belum ter-input akibat minimya perangkat. Data yang belum ter-input ini, pemohon diarahkan ke zona biometrik untuk perbaikan data.

“Langsung kami tambah dua unit komputer untuk mempercepat input data pemohon E-KTP,” terangnya.

Menurutnya, masukan yang disampaikan Wali Kota Risma sangat membantu bahkan menyempurnakan sistem pengajuan E-KTP.

“Sangat baik agar pelayanan kami kepada warga lebih efisien dan dinamis,” ungkap Anang.

Sebelumnya, Wali Kota Risma memberi arahan kepada petugas Command Center di Siola sekitar pukul 10.00 WIB, yang satu gedung dengan Kantor Dispendukcapil. Namun dia menyempatkan diri melihat pelayanan E-KTP.

Sekitar satu jam lebih, Wali Kota kelahiran kediri itu berada di kantor tersebut untuk memastikan layanan E-KTP benar-benar berjalan dengan lancar utamanya melayani warga dengan benar agar tidak mondar-mandir. (arf)

Read More

Komandan dan Perwira Lantamal V Ikuti Entry Briefing Pangkoarmada II

KABARPROGRESIF.COM : (Surabaya) Komandan Pangkalan Utama TNI AL (Danlantamal) V Laksamana Pertama TNI Edwin, S.H., didampingi Ketua Korcab V DJA II Ny. Wenny Edwin dan seluruh perwira Lantamal V mengikuti Entry Briefing Panglima Komando Armada ll, Laksamana Muda TNI Mintoro Yulianto, S.Sos., M.Si, Kamis (18/10).

Pengarahan Pangkoarmada ll untuk pertama sejak pelantikannya kemarin ini, digelar di Gedung Panti Tjahaya Armada (PTA) Koarmada II Ujung Surabaya.

Tampak hadir dalam acara entry briefing tersebut antara lain Kaskoarmada II beserta Istri, Danguspurlakoarmada II beserta Istri,  Danguskamlakoarmada II beserta Istri, Danlantamal VI, VIII dan XIII Koarmada II beserta Istri, Wadan Lantamal V, para Asisten Pangkoarmada II beserta istri , Sahli Pangkoarmada II, Asisten Danlantamal V, Kasatker Mako Koarmada II beserta Istri, Danlanal Jajaran Koarmada II beserta Istri, Komandan Unsur di Pangkalan Surabaya beserta Istri dan Seluruh Perwira Mako Koarmada Il dan Lantamal V.

Dalam pengarahannya, Pangkoarmada II meyampaikan bahwa parameter keberhasilan Komandan Pangkalan, Komandan Satuan,  dan Komandan KRI dalam melaksanakan operasi harus mampu mengawaki Alutsista dengan benar, dan  melaksanakan kegiatan latihan untuk mencegah kecelakaan di lapangan.

Sebagai seorang Komandan, menjaga keselamatan personel dan materiil adalah wajib dilaksanakan dengan mematuhi prosedur yang berlaku, sehingga potensi kecelakaan di laut yang disebabkan human error dapat diminimalisir.

Disamping itu, selain melakukan perawatan terhadap alutsista yang digunakan, para Komandan Pangkalan atau KRI diharapkan mampu melaksanakan pembinaan kepada prajuritnya sebagai upaya meningkatkan kemampuan diri menjadi lebih profesional, disiplin dan bertanggung jawab dalam setiap melaksanakan tugas yang diemban.

"Dengan masih ditemukannya isu kejahatan di laut seperti penangkapan ikan secara ilegal dan perompakan, agar meningkatkan kewaspadaan dan koordinasi dalam menindaklanjuti penangkapan terhadap kapal-kapal yang diduga melakukan pelanggaran," terangnya.

Pangkoarmada ll juga menekankan agar seorang Perwira hendaknya berani bertanggung jawab atas tindakan yang sudah dilakukan, mengerjakan setiap tugas dengan hati nurani, ikhlas, jangan lengah saat melaksanakan tugas dan melakukan pembinaan terhadap anggotanya.

Kemudian menghidupkan minat membaca manual book yang ada di kapal, melaksanakan kerja keras dan tidak mengenal menyerah dalam pengabdian sebagai seorang prajurit TNI AL, mampu mengubah mind set untuk berpikir serta bertindak positif untuk mengutamakan kepentingan organisasi daripada kepentingan pribadi atau kelompok. (arf)

Read More

Ditangkap KPK, Ternyata Bupati Bekasi Hamil

KABARPROGRESIF.COM : (Jakarta) Juru Bicara Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Febri Diansyah menuturkan, Bupati Bekasi Neneng Hassanah Yasin sedang melakukan pemeriksaan kesehatan saat hamil.

Neneng merupakan tersangka dalam kasus dugaan suap perizinan proyek pembangunan Meikarta di Cikarang, Bekasi, Jawa Barat.

"Bupati memang tidak bisa menerima dia dalam kondisi hamil. Namun setelah selang 1 hari, ada kunjungan dokter menanyakan apakah benar dalam kondisi hamil dan dijawab. Jadi (sekitar) atau 3 bulan," kata Febri di gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Kamis (18/10/2018).

Febri pastikan, Neneng mendapatkan perawatan medis secara rutin terkait kehamilannya sesuai dengan arahan dari tim medis yang menangani Neneng.

"Jika membutuhkan tindakan medis di luar sesuai aturan yang akan kami lakukan. Dari aspek itu, KPK tetap perlu menempatkannya secara tepat," tegas Febri. (rio)

Read More

KASAD Bicara Terrorist Triangle Transit di Washington, Amerika Serikat

KABARPROGRESIF.COM : (Washington) Kepala Staf Angkatan Darat (Kasad), Jenderal TNI Mulyono mewakili Panglima TNI Marsekal TNI Hadi Tjahjanto menghadiri acara  The 2018 Chiefs Of Defense Conference di Washinton, D.C, Amerika Serikat, Selasa (16/10). Acara ini merupakan forum internasional puncak tahunan bagi para Panglima Militer dari mitra pertahanan AS di seluruh dunia.

Pertemuan yang baru dilaksanakan tiga kali oleh AS ini, berlangsung selama satu hari penuh dan dipimpin langsung oleh Ketua Kepala Staf Gabungan AS Jenderal Joseph Dunford. Tahun ini lebih difokuskan kepada kerjasama transregional serta mempertahankan dari ancaman Violent Extremis Organization (VEO) melalui pendekatan strategik hubungan militer guna meng-counter terorisme.

Pada kesempatan tersebut, Kasad menyampaikan tentang situasi kerjasama regional trilateral antara Indonesia, Philipina dan Malaysia di Laut Sulu atau yang dikenal dengan Terrorist Triangle Transit. Terkait isu tersebut, Kasad menyampaikan bahwa untuk mengantisipasi potensi ancaman, dilakukan dengan kegiatan patroli maritim dan patroli udara bersama serta berbagi informasi antar militer ketiga negara ini.

“Dalam konteks yang lebih luas, karakteristik transnasional dari terorisme yang memiliki jaringan internasional,  untuk menghadapinya membutuhkan pemanfaatan ASEAN sebagai forum utama penting dalam kerja sama penanganan terorisme. Ini semakin urgen,  dengan beralihnya pola gerakan terorisme dari yang semula terpusat di Timur Tengah, menjadi tersebar ke berbagai belahan dunia”, tegas Kasad.

 “Menyadari akan kompleksitas permasalahan serta pentingnya strategi yang komprehensif, Pemerintah Indonesia mengupayakan agar pola penanganan yang diambil di tingkat nasional selaras dengan upaya dalam lingkup regional dan global,”sambungnya.

Kasad juga menyampaikan pandangannya bahwa solusi smart approach yang bersifat multi aspek dan berjangka panjang sangat efektif dalam menghadapi perkembangan organisasi ekstrimis di kawasan Indo-Pasifik. Hal ini dikarenakan diwilayah ini banyak sekali permasalahan kesenjangan diberbagai aspek kehidupan yang dapat digunakan sebagai ruang hidup organisasi ekstremis.

Selain penyampaian situasi kerjasama regional terkait penanganan isu Laut Sulu dari  Kasad Jenderal TNI Mulyono, dalam forum ini juga terdapat penyampaian dari beberapa panglima militer negara lain diantaranya tentang pandangan global tentang ISIS, misi NATO di Irak, G5 Shahel di Afrika Barat, RSM di Afghanistan, OP Sophia/perdagangan  manusia di Laut Mediterania serta pada bagian akhir dilanjutkan dengan diskusi. (arf)

Read More

Wali Kota Risma Imbau Petugas CC Room 112

KABARPROGRESIF.COM : (Surabaya) Wali Kota Surabaya Tri Rismaharini mengimbau kepada seluruh petugas di Comand Center Room (CC Room) 112 agar lebih peka dan tanggap dalam merespon segala macam bentuk laporan yang disampaikan masyarakat.

“Saya dapat laporan, kalau akhir-akhir ini banyak warga yang melaporkan kejadian tapi tidak diangkat," ujarnya di ruang CC Room 112 gedung siola lantai 2 pada Kamis, (18/10/2018).

Menurutnya, proses melaporkan sifatnya sangatlah penting dan kalau tidak segera direspon dampaknya akan ke semua orang.

“Ingat di pundak teman-teman ada nyawa dan nasib orang,” pesannya.

Melihat kondisi seperti itu, Wali Kota Risma akan mencari penyebab permasalahan ini karena sistem atau manusianya.

“Ayo ditemukan masalahnya apa dan harus segera diselesaikan,” tegasnya.

Ke depan, wali Kota perempuan pertama di Surabaya ini akan memantau sistem kerja di CC Room 112 melalui kamera.

“Tolong perhatikan dan jangan main-main karena ini menyangkut nyawa dan kepentingan orang lain,” pungkasnya.

Kepala Badan Penanggulangan dan Bencana (BPB) dan Linmas Kota Surabaya, Eddy Christijanto menuturkan, terkait keluhan warga yang acapkali melaporkan kejadian namun tidak direspon akan menjadi bahan evaluasi baik dari sisi sistem atau manusianya.

Untuk membuktikan apakah ini kesalahan sistem atau manusianya, Eddy melakukan pengecekan dengan cara menelpon 18 LAN secara bersamaan. Dari hasil uji coba tersebut, ternyata hanya 2 LAN yang menyala. Seharusnya semuanya menyala atau bunyi.

“Berarti ini sistemnya yang eror, bukan manusianya. Secepatnya kita lakukan perbaikan jaringannya,” tuturnya.

Kendati demikian, dirinya tetap menekankan kepada seluruh karyawan CC Room 112 agar lebih tanggap dan peka merespon laporan dari warga.

“CC Room ibarat malaikat dalam kota yang kalau tidak dijalankan menimbulkan keresahan banyak orang,” terangnya.

Selain itu, lanjut Edy, agar laporan warga dapat diterima sepenuhnya, dirinya akan menambah satu personil sebagai pemain cadangan.

“Tugas mereka sebagai monitor dan membackup karyawan yang makan, sholat atau ketika tidak ada di tempat,” terang mantan Kabag Pemerintahan tersebut.

Lebih lanjut, Eddy juga meminta kepada Diskominfo agar menyediakan satu petugas untuk standby di dalam CC Room.

“Fungsinya memback up sistem dan peralatan yang sewaktu-waktu terjadi error,” jelasnya. (arf)

Read More

Awali Tugas Pertama Komandan Kodiklatal Gelar Entry Briefing

KABARPROGRESIF.COM : (Surabaya) Mengawali tugas pertamanya sebagai Komandan Komando Pembinaan Doktrin Pendidikan dan Latihan TNI Angkatan Laut (Dankodiklatal) Laksda TNI Dedy Yulianto menggelar "Entry Briefing" kepada perwakilan prajurit antap dan Pegawai Negeri Sipil (PNS) dilingkungan Kodiklatal. Adapun Entry Briefing terebut dilaksanakan di gedung Moeljadi Kesatrian Bumimoro Kodiklatal, Kamis, (18/10)

Dalam kesempatan tersebut Dankodiklatal Laksda TNI Dedy Yulianto menyampaikan Sebagai pejabat baru di Kodiklatal, dirinya menyatakan komitmen untuk meneruskan estafet kepemimpinan Dankodiklatal pendahulunya, dengan melanjutkan program dan kebijakan-kebijakan yang telah berjalan sebelumnya, serta mengembangkannya melalui perubahan-perubahan dalam rangka membawa Kodiklatal kearah yang lebih baik lagi.

Menurutnya didalam validasi organisasi Kobangdikal menjadi Kodiklatal yang telah berjalan, Kodiklatal diberikan kepercayaan yang sangat besar oleh TNI AL untuk mewujudkan kemampuan TNI AL dalam melaksanakan tugas-tugas guna menghadapi ancaman dengan daya tangkal yang tinggi, melalui  optimalisasi penyelenggaraan pembinaan doktrin dan organisasi satuan di jajaran TNI AL, dalam rangka mendukung tugas TNI AL seiring dengan tugas serta peran strategis Kodiklatal dalam mewujudkan kemampuan TNI AL.

Selaku komandan Kodiklatal dirinya akan menyampaikan beberapa kebijakan dalam mengimplementasikan pelaksanaan tugas serta arahan yang harus dipedomani dalam pelaksanaan tugas Kodiklatal dengan memperhatikan garis kebijakan yang telah ditetapkan oleh pemimpin TNI AL.

Kebijakan dalam mengimplementasikan tugas Kodiklatal  tersebut  antara lain pemenuhan kebutuhan dan peningkatan validitas doktrin dan petunjuk, organisasi serta permildas di lingkungan TNI AL yang adaptif terhadap perkembangan lingkungan strategis yang dapat memenuhi kebutuhan operasi melalui penajaman pembinaan, penataan serta pengkajian dan pengembangan doktrin, petunjuk, organisasi serta permildas.

Kebijakan kedua  adalah meningkatkan kualitas dan kuantitas personel TNI AL hasil pendidikan yang profesional dan mampu mendukung tugastugas TNI AL melalui penajaman penyelenggaraan pendidikan, peningkatan kualitas sepuluh komponen pendidikan serta pengkajian dan pengembangan pendidikan.

Sedangkan kebijakan ketiga adalah meningkatkan kualitas kemampuan satuan dan personel TNI AL, hasil latihan untuk dapat menyukseskan pelaksanaan tugas operasi TNI AL melalui peningkatan pembinaan latihan, penajaman pelaksanaan latihan integratif serta pengkajian dan pengembangan latihan TNI AL. Kebijakan lainya adalah meningkatkan kemampuan dukungan pelaksanaan kegiatan dalam rangka penyelenggaraan tugas dan fungsi Kodiklatal, terutama tugas dan fungsi baru hasil validasi organisasi Kobangdikal menjadi kodiklatal secara bertahap, konsisten dan berkelanjutan melalui pengembangan organisasi Kodiklatal, pembinaan perencanaan dan anggaran, personel, logistik, pengamanan, kesiapsiagaan, pengawasan dan pemeriksaan, keuangan, reformasi birokrasi serta akuntabilitas kinerja.

Hadir dalam entry briefing tersebut para pejabat utama Kokdiklatal diantaranya Wadan Kodiklatal Laksma TNI Sugeng Ing Kaweruh, S.E., M.M,  Dirdiklat Laksma TNI Deny Septiana S.Ip., M.A.P, Dirum Laksma TNI Bernard  Setya Budiheruyono, Dirjianbang Laksma TNI Budi Kalimantoro, Dirdok Laksma TNI Budi Purwanto, S.T., M.M, Dankodikopsla Laksma TNI Maman Firmansyah, Inspektur Kodiklatal Kolonel Laut (P) Lukman H serta para Komandan Kodik dan Pusdik dijajaran Kodiklatal.  (arf)

Read More

Anggota DPRD Lampung Tengah Rusliyanto Dituntut 5 Tahun Penjara

KABARPROGRESIF.COM : (Jakarta) Anggota DPRD Kabupaten Lampung Tengah Rusliyanto dituntut 5 tahun penjara oleh jaksa Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Rusliyanto juga dituntut membayar denda Rp 250 juta subsider 6 bulan kurungan.

"Kami menuntut supaya majelis hakim menyatakan terdakwa bersalah melakukan korupsi secara bersama-sama," ujar jaksa Ahmad Subari saat membacakan surat tuntutan di Pengadilan Tipikor Jakarta, Kamis (18/10/2018).

Dalam pertimbangan, jaksa menilai perbuatan terdakwa tidak mendukung pemerintah dan masyarakat yang giat memberantas korupsi.

Perbuatan Rusliyanto juga menciderai tata kelola yang bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme.

Selain itu, jaksa juga menuntut agar Rusliyanto dihukum pidana tambahan berupa pencabutan hak politik selama lima tahun setelah selesai menjalani pidana pokok.

Menurut jaksa, Rusliyanto terbukti menerima uang sebesar Rp 1 miliar dari Bupati Lampung Tengah Nonaktif Mustafa melalui Kepala Dinas Bina Marga Lampung Tengah Taufik Rahman.

Menurut jaksa, uang itu diberikan agar Wakil Ketua DPRD Lampung Tengah Natalis Sinaga menandatangani surat pernyataan kesediaan Pimpinan DPRD Lampung Tengah untuk persetujuan rencana pinjaman daerah Kabupaten Lampung Tengah kepada PT Sarana Muti Infrastruktur (SMI) sebesar Rp 300 miliar pada tahun anggaran 2018.

Menurut jaksa, Rusliyanto meminta Natalis Sinaga untuk meminta surat pernyataan pimpinan DPRD serta meminta Sekretaris DPRD Lampung Tengah Syamsi Romli mengambil surat pernyataan yang ada pada anggota Badan Anggaran DPRD Lampung Tengah Madani.

Dalam surat dakwaan, Syamsi memerintahkan Kasubag Dokumentasi Hukum Sekretariat DPRD Lampung Tengah Yannisa Bayu Ardi dan pegawai negeri sipil Sekretariat DPRD Ria Sitorus untuk mengambil surat pernyataan pada Madani.

Surat itu diberikan kepada Rusliyanto. Menurut jaksa, Rusliyanto mengaku diminta Taufik agar Natalis menandatangani surat pernyataan. Jaksa memaparkan, Natalis mengakui adanya rencana pemberian uang senilai Rp 2,5 miliar.

Namun demikian, Taufik pada waktu itu belum menandatangani surat itu. Pada akhirnya, Taufik meminta dua PNS Dinas Bina Marga Lampung Tengah, Aan Riyanto dan Supranowo untuk menghubungi rekanan Dinas Bina Marga Miftahullah Maharano Agung untuk memberikan komitmen fee proyek sebesar Rp 900 juta.

Taufik Rahman memerintahkan Supranowo menggenapkan menjadi Rp 1 miliar dengan cara mengambil uang sebesar Rp 100 juta dari dana taktis Dinas Bina Marga yang disimpan Supranowo.

Setelah itu, Supranowo memasukan uang Rp 1 miliar itu ke dalam kardus berwarna coklat. Menurut jaksa, atas persetujuan Taufik, Aan memerintahkan Supranowo menyerahkan uang Rp 1 miliar kepada Saudara Ipar Rusliyanto, Muhammad Andi Perangin Angin.

Andi pun menginformasikan ke Rusliyanto bahwa uang titipan tersebut telah diterima. Setelah itu, Rusliyanto menemui Natalis bahwa uang dari Taufik Rahman telah diterima.

Lalu, Natalis meminta Rusliyanto memerintahkan Kepala Sekretariat DPC PDIP Lampung Tengah Julion Efendi untuk menandatangani surat pernyataan dengan cara meniru tanda tangan Natalis.

Rusliyanto juga diperintahkan Natalis menemui Achmad Junairdi Sunardi (Ketua DPRD Lampung Tengah) agar menandatangani surat pernyataan Kepala Daerah tentang Pemotongan Dana Alokasi Umum (DAU) atau Dana Bagi Hasil (DBH) secara langsung dalam hal gagal bayar.

Pada tanggal 14 Februari 2018, Rusliyanto dan Ketua Fraksi PDIP Raden Zugiri menemui Julion dan menyampaikan perintah Natalis agar Julion menandatangani surat pernyataan di atas nama Natalis.

Setelah surat ditandatangani, Rusliyanto dan Zugiri menyerahkannya kepada Sekretaris DPRD Lampung Tengah Syamsi Roli.

Rusliyanto dinilai melanggar Pasal 12 huruf a Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dalam UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP. (rio)

Read More

Danpuspom TNI AL Resmikan Patung Bimasena

KABARPROGRESIF.COM : (Surabaya) Komandan Pusat Polisi Militer (Danpuspom) TNI AL, Laksamana Pertama TNI Nazali Lempo meresmikan patung Bimasena dan logo baru Polisi Militer TNI AL berbahan dasar stainless steel di Mako Pom Lantamal V Surabaya.

Peresmian dilakukan dengan prosesi pemotongan pita, dilanjutkan penandatanganan prasasti, serta penyiraman monumen patung Bimasena dengan air kembang.

"Peresmian monumen patung Bimasena ini sangat penting. Logo ini akan menimbulkan kebanggaan bagi prajurit atau anggota melalui simbol yang ada," tegas Danpuspom TNI AL, Rabu (17/10/2018).

Seperti monumen (Bimasena) dan logo yang sudah dipajang di Mako Lantamal V, Danpuspom berharap, akan menambah semangat dan loyalitas prajurit dalam bertugas. Ia menjelaskan, personel POM memiliki tugas yang luar biasa.

"Tidak seperti prajurit lain, jika tidak ada tugas operasi bisa pulang. POM itu dari pagi sampai pagi lagi. Kita menjalankan tugas 1x24 jam dan selalu berjaga," ujarnya.

Dalam prosesi peresmian dijelaskan, Bima adalah salah satu ksatria Pandawa yang merupakan putra Pandu dengan Dewi Kunti. Bima merupakan titisan dari Batara Bayu (Penguasa Angin) yang juga dikenal dengan nama Bimasena, Werkudara, Bayusuta, Hiratasena, dan Birawa.

Bima memiliki sifat gagah berani, teguh pendirian, adil, kuat, tabah, patuh, jujur dan tidak suka basa basi. Bima juga dikenal tidak pernah bersikap mendua, tidak pernah menjilat ludahnya sendiri serta menganggap semua orang sama derajatnya.

Bima dikenal mahir bermain gada, serta memiliki berbagai macam senjata, antara lain : Kuku Pancanaka, Gada Rujakpala, Alugara, Bargawa (kapak besar), dan Barawasta. Sedangkan jenis ajian yang dimilikinya antara lain Aji Bandung Bandawasa, Aji Ketuglindhu, Aji Biabak Pangantol-antol.

Dalam masa pengasingan Pandawa di hutan, Bima bertemu dengan Hanoman yang merupakan saudara sesama titisan Batara Bayu. Kemudian Bima diberi ilmu oleh Hanoman yang berguna dalam menghadapi peperangan Bharathayudha.

Adapun dalam peperangan Bharatayuddha antara Pandawa melawan Kurawa, Bima berperang dengan penuh semangat pantang menyerah menghadapi balatentara Kurawa.

Kemudian yang mengakhiri atau yang menyelesaikan peperangan tersebut juga Bima dengan mengalahkan Duryudana dengan menggunakan senjata Gada sehingga peperangan tersebut berhenti dengan kemenangan dipihak Pandawa.

"Jika direnungkan dan dianalisa sifat Bima sangat mencerminkan sifat semangat Penegak Keadilan yang berani dan Ksatria serta Bijaksana. Hal ini bisa dijadikan figur atau simbol bagi Korps Polisi Militer Angkatan Laut yang memiliki semboyan Wijna Wira Widhayaika," lanjutnya.

Dalam peresmian Monumen Bimasena dan Logo Pom Lantamal V itu juga dihadiri pejabat seperti Danpusdikpom TNI AL, Dandenpom Lanudal Juanda, Dansatpomgar, Dandenpom 4/V Brawijaya dan Kapolsek Semampir. (arf)

Read More

Menggungah Nilai Perjuangan Dengan Wisata Kepahlawanan

KABARPROGRESIF.COM : (Surabaya) Menyambut Peringatan Hari Pahlawan 10 November mendatang, sederet kegiatan mulai digelar oleh Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya. Seperti kegiatan Wisata Kepahlawanan, pemkot mengajak para pelajar SD-SMP se Surabaya untuk kembali merefleksi nilai-nilai kepahlawanan, dengan mengunjungi beberapa lokasi destinasi wisata sejarah.

Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata (Disbudpar) Kota Surabaya Antiek Sugiharti mengatakan Wisata Kepahlawan menjadi salah satu agenda rangkaian peringatan Hari Pahlawan yang jatuh pada 10 November mendatang. Bahkan setelah acara ini, masih ada beberapa acara lain, seperti Sekolah Kebangsaan dan Parade Juang.

“Diharapkan dengan diadakannya kegiatan Wisata Kepahlawanan, dapat menanamkan dan meningkatkan rasa kecintaan para pelajar terhadap perjuangan bangsa,” kata Antiek, Kamis, (18/10/18).

Antiek menyampaikan kegiatan wisata kepahlawanan tersebut, diikuti sebanyak 1300 pelajar SD-SMP se Surabaya. Selama lima hari para pelajar diajak berkeliling ke lokasi destinasi wisata kepahlawanan di Surabaya. Acara ini, diadakan pada tanggal 16, 17, 18, 22 dan 23 Oktober 2018. Adapun untuk rute wisata, terbagi menjadi dua. Rute pertama dimulai dari TMP Kusuma Bangsa, Makam WR. Supratman, Rumah WR. Supratman, Monumen Tugu Pahlawan, dan Museum Surabaya.

“Sementara untuk rute kedua, dimulai dari TMP Kusuma Bangsa, Rumah HOS Tjokroaminoto, Museum Dr. Soetomo dan GNI, Monumen Tugu Pahlawan dan berakhir di Museum Surabaya,” ujarnya.

Selain kegiatan wisata kepahlawanan, lanjut dia, Disbudpar Surabaya juga mengadakan acara Sekolah Kebangsaan. Nantinya, para pelajar akan diajak mengingat kembali sejarah perjuangan bangsa Indonesia.

“Kita ingin kembali mengajak para pelajar untuk merefleksi bahwa Surabaya adalah Kota Pahlawan,” tuturnya.

Adapun untuk jadwal agenda tersebut, Antiek mengaku akan diadakan selama lima hari ke depan, dengan lokasi yang berbeda. Hari pertama (pra acara) akan diadakan pada Kamis, (25/10), bertempat di Monumen Tugu Pahlawan. Dengan diikuti sebanyak 1500 pelajar Surabaya. Kedua, pada Senin, (29/10), bertempat di Museum Dr. Soetomo dan GNI, dengan peserta sebanyak 1000 pelajar. Ketiga, Selasa, (30/10) bertempat di Taman Jayengrono diikuti sebanyak 1000 siswa.

“Untuk hari terakhir, acara akan diadakan pada Selasa, (06/11), dengan peserta sebanyak 1500 pelajar,” imbuhnya.

Antiek menambahkan, nantinya Sekolah Kebangsaan akan dikemas berbeda dengan tahun lalu. Para pelajar tidak hanya diajak mengerti materi sejarah perjuangan Kota Surabaya. Namun, mereka akan diajak menjadi peserta teatrikal perjuangan yang diadakan di Monumen Tugu Pahlawan.

“Pra acara nanti akan di adakan di Monumen Tugu Pahlawan. Akan ada teatrikal perjuangan dari para pelajar. Dan ibu Wali Kota Tri Rismaharini nanti yang akan menjadi pembicara,” tutupnya. (arf)

Read More

Satgas Kesehatan TNI AL Akan Melaksanakan Spryer Water Disinfektan di Wilayah Petobo dan Balaroa serta Jono Oge Donggala Sulteng

KABARPROGRESIF.COM : (Palu) Tim Satuan Tugas (Satgas) Kesehatan TNI Angkatan Laut akan  melaksanakan spryer water berbahan disinfektan di wilayah berdampak gempa di Sulawesi Tengah (Sulteng) yaitu Petobo dan Balaroa serta Jono Oge di Kabupaten Donggala Sulawesi Tengah (Sulteng), Kamis (18/10/2018).

Menurut Ketua Tim Satgas Kesehatan TNI AL Letkol Laut ( K ) drg Ketut Triwanto ,Sp.Ort., untuk efektifnya spryer water ini akan dilaksanakan  setelah  pengambilan sampel air tanah di daerah liquifaksi Petobo, Balaroa dan Jono Oge Kabupaten Sigi Sulteng pada Rabu (17/10/2018) kemarin.

Tim satgas kesehatan TNI AL dari KRI dr. Soeharso, Kakes Kostrad, BMPB, KKP Tarakan dan Dinkes Provinsi Sulteng bersama-sama telah melaksanakan survei untuk penentuan titik spryer water desinfektan, sasaran survei ini nantinya menentukan titik lokasi penyemprotan, ujar Letkol Laut Ketut.

Spryer water desinfektan ini akan diangkut helikopter ke sasaran dengan  tuas otomatisnya yang sudah   disetel akan memancarkan  air desinfektan dengan pelan untuk membunuh bakteri,kuman yang timbul akibat  bencana gempa, tsunami dan likuifaksi pada hari jum'at (28/09/2018) lalu. (arf)

Read More

Wakil Ketua DPRD Lampung Tengah Natalis Sinaga Dituntut 8 Tahun Penjara

KABARPROGRESIF.COM : (Jakarta) Wakil Ketua DPRD Kabupaten Lampung Tengah Natalis Sinaga dituntut 8 tahun penjara oleh jaksa Komisi Pemberantasan Korupsi ( KPK).

Natalis juga dituntut membayar denda Rp 250 juta subsider 6 bulan kurungan.

"Kami menuntut supaya majelis hakim menyatakan terdakwa bersalah melakukan korupsi secara bersama-sama," ujar jaksa Luki Dwi Nugroho saat membacakan surat tuntutan di Pengadilan Tipikor Jakarta, Kamis (18/10/2018).

Dalam pertimbangan, jaksa menilai perbuatan Natalis tidak mendukung pemerintah dan masyarakat yang giat memberantas korupsi.

Perbuatan Natalis juga menciderai tatanan birokrasi yang bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme.

Selain itu, jaksa juga menuntut agar Natalis dihukum pidana tambahan berupa pencabutan hak politik selama lima tahun setelah selesai menjalani pidana pokok.

Natalis dinilai terbukti menerima uang secara bertahap sekitar Rp 9,6 miliar.

Uang itu ditujukan agar Natalis menandatangani surat pernyataan kesediaan Pimpinan DPRD Lampung Tengah untuk dilakukan pemotongan Dana Alokasi Umum dan Dana Bagi Hasil Kabupaten Lampung Tengah dalam hal terjadi gagal bayar.

Selain itu, agar DPRD Lampung Tengah menyetujui rencana pinjaman daerah Kabupaten Lampung Tengah kepada PT Sarana Multi Infrastruktur (SMI) sebesar Rp 300 miliar pada tahun anggaran 2018.

Dalam surat dakwaan, Natalis disebut membantu upaya Bupati Lampung Tengah Nonaktif Mustafa untuk pengesahan pinjaman dari PT SMI.

Menurut jaksa, Natalis meminta uang sebesar Rp 5 miliar yang akan diserahkan kepada unsur Pimpinan DPRD Lampung Tengah, para ketua fraksi dan anggota DPRD Lampung Tengah.

Permintaan Natalis disanggupi oleh Mustafa. Mustafa memerintahkan Kepala Dinas Bina Marga Lampung Tengah Taufik Rahman untuk menindaklanjuti permintaan itu.

Selanjutnya, Natalis juga membutuhkan uang tambahan Rp 3 miliar. Uang itu direncanakan akan diberikan kepada Ketua Dewan Pimpinan Daerah Partai Demokrat, PDIP, dan Partai Gerindra.

Mustafa memerintahkan Taufik untuk berkomunikasi dengan Natalis agar penyerahan uang tersebut tidak diberikan sekaligus, mengingat uangnya belum ada.

Mustafa lantas memerintahkan Taufik mencari dan mengumpulkan uang dari para rekanan proyek. Taufik menemui Simon Susilo dan Budi Winarto secara terpisah untuk menawarkan beberapa proyek.

Simon memilih dua paket proyek senilai Rp 67 miliar dan bersedia memberikan uang komitmen senilai Rp 7,5 miliar.

Di sisi lain, Budi Winarto memilih satu paket proyek senilai Rp 40 miliar dan bersedia memberikan uang komitmen sebesar Rp 5 miliar.

Uang total 12,5 miliar itu diambil Rusmaladi atas perintah Taufik. Dari total uang itu, Natalis menerima uang sebesar Rp 2 miliar dari Rusmaladi.

Natalis mengambil Rp 1 miliar, sementara Rp 1 miliar lainnya diserahkan ke Plt. Ketua DPC Partai Demokrat Iwan Rinaldo.

Sisa uang lainnya diserahkan ke Ketua Komisi III DPRD Lampung Tengah Rp 1,5 miliar, Anggota DPRD Bunyana sebesar Rp 2 miliar, Anggota DPRD Zainuddin sebesar Rp 1,5 miliar.

"Kepada terdakwa, Raden Zugiri dan Zainuddin melalui Andri Kadarisman sebesar Rp 495 juta. Uang tersebut diserahkan oleh Andri Kadarisman kepada terdakwa bertempat di dekat Rumah Makan Kayu Jalan Arief Rahman Hakim, Bandar Lampung," kata jaksa.

Sisa uang juga diserahkan kepada Achmad Junaidi sebesar Rp 1,2 miliar secara bertahap. Pada saat pelengkapan berkas pinjaman uang yang diajukan PT SMI, Pemkab Lampung Tengah harus menandatangani surat pernyataan kesediaan pemotongan Dana Alokasi Umum atau Dana Bagi Hasil apabila Pemkab Lampung Tengah gagal bayar.

Surat itu perlu ditandatangani Mustafa dan Natalis. Namun, Natalis meminta pemerintah untuk segera melunasi sisa uang ke DPRD Lampung Tengah senilai Rp 2,5 miliar.

Mendengar hal itu, Taufik menemui Mustafa. Lalu, Taufik memerintahkan dua PNS Dinas Bina Marga Lampung Tengah, Aan Riyanto dan Supranowo untuk menghubungi rekanan Dinas Bina Marga Miftahullah Maharano Agung untuk memberikan komitmen fee proyek sebesar Rp 900 juta.

Supranowo menggenapkan menjadi Rp 1 miliar dengan cara mengambil uang sebesar Rp 100 juta dari dana taktis Dinas Bina Marga.

Setelah itu, Supranowo memasukan uang Rp 1 miliar itu ke dalam kardus berwarna coklat.

Menurut jaksa, atas persetujuan Taufik, Aan memerintahkan Supranowo menyerahkan uang Rp 1 miliar kepada Saudara Ipar Rusliyanto, Muhammad Andi Peranginangin.

Andi pun menginformasikan ke Rusliyanto bahwa uang titipan tersebut telah diterima.

Setelah itu, Rusliyanto menemui Natalis bahwa uang dari Taufik Rahman telah diterima.

Lalu, Natalis meminta Rusliyanto memerintahkan Kepala Sekretariat DPC PDIP Lampung Tengah Julion Efendi untuk menandatangani surat pernyataan dengan cara meniru tanda tangan Natalis. Selain itu, Rusliyanto juga memerintahkan Ketua DPRD Lampung Tengah Achmad Junairdi Sunardi agar menandatangani surat pernyataan Kepala Daerah tentang Pemotongan Dana Alokasi Umum (DAU) atau Dana Bagi Hasil (DBH) secara langsung dalam hal gagal bayar.

Natalis dinilai melanggar Pasal 12 huruf a Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dalam UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat 1 ke-1 jo Pasal 64 ayat 1 KUHP. (rio)

Read More