Wadan Lantamal V Menghadiri Open House PGI Jatim

KABARPROGRESIF.COM : (Surabaya) Wadan Lantamal V Kolonel Marinir C.T. O Sinaga mewakili Komandan Pangkalan Utama TNI AL Laksamana Pertama Edwin, S.H. menghadiri Open House syukuran telah diselesaikan renovasi kantor seketariat PGI di kantor seketariat Wilayah  Jatim Jl Ngemplak 30 Plaza Ambengan B-38 Surabaya, Jumat (26/10).

Tampak hadir Irdam Kodam Brawijaya V (Mewakili Pangdam V Brawijaya), Kabidhumas Polda Jatim (Mewakili Kapolda Jatim), Pendeta Wilayah Surabaya.

Wadan Lantamal V tiba di kantor sekretariat PGI disambut oleh Pendeta Simon (Ketua PGI Wil Jatim), menuju R. Tunggu kantor sekretariat PGI.

Peresmian kantor sekretariat PGI bertempat di R. Pertemuan yang dibuka oleh Pendeta Simon (Ketua PGI Wil Jatim). (arf)

Read More

KPK Ingatkan Gubernur Jabar Tak Ikut campur Proses Hukum Kasus Perizinan Meikarta

KABARPROGRESIF.COM : (Jakarta) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) berharap Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil tidak menghambat KPK dalam melakukan proses hukum terkait kasus suap perizinan Meikarta.

Hal itu dikatakan Juru Bicara KPK Febri Diansyah menanggapi rencana Ridwan Kamil untuk memanggil pihak Pemkab Bekasi dan pengembang Meikarta.

"Kami membaca informasi bahwa Gubernur Jabar berencana memanggil pihak Pemkab dan pihak Meikarta. Jika itu benar, kami ingatkan agar tidak melakukan tindakan-tindakan yang berisiko menghambat penanganan perkara yang sedang dilakukan oleh KPK," ujar Febri, Jumat (26/10/2018).

Sebelumnya, Ridwan Kamil mengatakan bahwa ia akan segera memanggil pihak Pemerintah Kabupaten Bekasi dan pengembang dari mega proyek Meikarta untuk meminta kejelasan soal perkara perizinan.

Sebagai gubernur baru, pria yang akrab disapa Emil itu mengaku ingin mencari keterangan lengkap soal duduk perkara proyek Meikarta.

Saat ini, ia masih mencari waktu untuk melakukan pemanggilan. Menurut Febri, tidak tertutup kemungkinan pihak-pihak yang akan dipanggil oleh Ridwan Kamil tersebut juga merupakan saksi bagi KPK.

Hingga saat ini, penyidik masih memeriksa sejumlah saksi dari berbagai unsur. Pada Jumat ini, penyidik menjadwalkan pemeriksaan terhadap Asisten Perekonomian dan Pembangunan Pemerintah Provinsi Jawa Barat, Eddy Iskandar Muda Nasution.

Dalam kasus ini, Bupati Bekasi Neneng Hassanah Yasin dan sejumlah kepala dinas di Pemkab Bekasi diduga dijanjikan uang Rp 13 miliar oleh pengembang Lippo Group.

Saat dilakukan operasi tangkap tangan, menurut KPK, baru terjadi penyerahan uang sebesar Rp 7 miliar.

Pemberian uang itu terkait pengurusan perizinan proyek Meikarta di Cikarang, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat.

Selain Neneng, KPK juga menetapkan tiga kepala dinas dan satu pejabat sebagai tersangka. Baca juga: Ridwan Kamil Segera Panggil Pemkab Bekasi dan Pengembang Meikarta Masing-masing yakni, Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Bekasi Jamaluddin dan Kepala Dinas Pemadam Kebakaran Sahat MBJ Nahor.

Kemudian, Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Bekasi, Dewi Tisnawati.

Kemudian, KPK juga menetapkan Kepala Bidang Tata Ruang Dinas PUPR Bekasi, Neneng Rahmi sebagai tersangka. Sementara, dari pihak yang diduga pemberi suap, KPK menetapkan petinggi Lippo Group Billy Sindoro sebagai tersangka.

Kemudian, Taryudi dan Fitra Djaja Purnama yang merupakan konsultan Lippo Group, serta Henry Jasmen yang merupakan pegawai Lippo Group. (rio)

Read More

Mayor Marinir Parison Renaldo Siregar, S.H., M.M Jabat Danseta Puslatdiksarmil Kodiklatal

KABARPROGRESIF.COM : (Surabaya) Sekolah Tamtama (Seta) Pusat Pusat Latihan Pendidikan Dasar Kemiliteran (Puslatdiksarmil) Komando Pembinaan Doktrin Pendidikan dan Latihan TNI Angkatan laut (Kodiklatal) mempunyai Komandan baru setelah dilaksanakan upacara serah terima Jabatan (Sertijab) dari Letkol Marinir Agung Setiawan kepada Mayor Marinir Parison Renaldo Siregar, S.H., M.M

Presesi serah terima yang dilaksanakan di lapangan apel Kawah Candradimuka Puslatdiksarmil Juanda tersebut dipimpin langsung Komandan Puslatdiksarmil Kolonel Marinir Agus Dwi Laksana Putra dan dihadiri para pejabat utama dilingkungan Puslatdiksarmil.

Sebelum menempati jabatan Komandan Sekolah Tamtama Puslatdiksarmil   Mayor Marinir Parison Renaldo Siregar, S.H., M.M. selesai melaksanakan pendidikan di Thailand Royal Thai navy Command and Staff Collage (RTN CSC) sedangkan Letkol Marinir Agung Setiawan selanjutnya menempati jabatan sebagai Wadan Lanmar Surabaya.

Komandan Puslatdiksarmil Kodiklatal Kolonel Marinir Agus Dwi Laksana Putra dalam sambutanya menyampaikan bahwa Serah terima jabatan merupakan hal yang wajar sebagai proses pembinaan dalam suatu organisasi yang merupakan  dinamika tuntutan perkembangan zaman. Oleh karena itu melalui serah terima jabatan ini diharapkan akan tumbuh semangat baru, ide pemikiran baru dan kreatif yang akan membawa ke arah peningkatan kinerja organisasi menuju yang lebih baik.

Menurutnya perkembangan dan kondisi Global terjadi saat ini menuntut peningkatan Sumber Daya Manusia (SDM) yang berkualitas dan mampu berkompetensi hingga dapat mengawaki organisasi guna mencapai tujuan yang ditetapkan. Demikian juga halnya Puslatdiksarmil sebagai bagian dari lembaga pendidikan yang harus mampu menghasilkan SDM berupa prajurit-prajurit TNI AL yang berkualitas dan berkompetensi dalam rangka mendukung terwujudnya TNI Angkatan Laut yang handal dan disegani serta berkelas dunia.

Tugas Puslatdiksarmil sebagai lembaga yang melatih dan mendidik SDM akan dinilai berhasil apabila para pemakainya dalam hal ini Kotama pelaksana TNI AL merasakan peningkatan dimana prajurit-prajurit pengawaknya mampu melaksanakan tugas dan fungsi yang diemban dengan baik.

“Terkait hal tersebut jelas bahwa tugas yang diemban Sekolah Tamtama Puslatdiksarmil tidaklah ringan yang bisa dipandang dengan sebelah mata. Tugas mulia tersebut harus dapat diwujudkan dengan baik dan benar.” Pinta Komandan Puslatdiksarmil.

Kepada Letkol Marinir Agung Setiawan, Komandan Puslatdiksarmil mengucapkan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya atas segala usaha kerja keras dedikasi dan loyalitas serta kerjasamanya selama menjabat Komandan Sekolah Tamtama Puslatdiksarmil. Begitu juga kepada penggantinya Mayor Marinir Parison Renaldo Siregar SH., M.M, orang nomor satu dijajaran Puslatdiksarmil ini mengucapkan selamat datang dan Selamat bergabung di Puslatdiksarmil berbekal kemampuan selama penugasan, kedepan  Sekolah. (arf)

Read More

KPK Jadwalkan Pemanggilan Bos Lippo Group James Riady Akhir Bulan

KABARPROGRESIF.COM : (Jakarta) Penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) telah melayangkan surat pemanggilan kepada CEO Lippo Group James Riady.

Bos pengembang properti itu akan diperiksa sebagai saksi dalam kasus dugaan suap terkait perizinan Meikarta.

"Surat panggilan untuk James Riady sudah dikirimkan untuk jadwal akhir Oktober 2018 ini," ujar Juru Bicara KPK Febri Diansyah saat dikonfirmasi, Jumat (26/10/2018).

Dalam kasus ini, KPK sempat menggeledah rumah milik James. Penggeledahan berbarengan dengan penggeledahan sejumlah tempat lainnya yang terdiri dari apartemen dan kantor Lippo Group di Tangerang.

James Riady KPK menyita dokumen-dokumen terkait perizinan oleh Lippo Group ke Pemerintah Kabupaten Bekasi, catatan keuangan, hingga barang bukti elektronik.

Sebelumnya, KPK menetapkan Bupati Bekasi Neneng Hassanah Yasin dan petinggi Lippo Group Billy Sindoro sebagai tersangka.

Selain itu, KPK juga menetapkan Kepala Bidang Tata Ruang Dinas PUPR Bekasi Neneng Rahmi sebagai tersangka.

Kemudian, KPK juga menetapkan tiga kepala dinas sebagai tersangka. Masing-masing yakni Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Bekasi Jamaluddin dan Kepala Dinas Pemadam Kebakaran Sahat MBJ Nahor.

Kemudian, Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Bekasi Dewi Tisnawati.

Kelima orang tersebut diduga menerima suap terkait proyek perizinan proyek pembangunan Meikarta di Cikarang, Bekasi, Jawa Barat.

Suap diberikan oleh pejabat pengembang properti Lippo Group. Neneng dan para kepala dinas diduga dijanjikan uang Rp 13 miliar oleh pengembang Lippo Group. Hingga saat ini, menurut KPK, baru terjadi penyerahan Rp 7 miliar. (rio)

Read More

Karopeg Setjen Kemhan Tinjau Pelaksanaan Udin Tk. I dan Penyesuaian Kenaikan Pangkat PNS TNI Wilayah Makassar di Lantamal VI

KABARPROGRESIF.COM : (Makassar) Kepala Biro Kepegawaian Sekretariat Jenderal Kementerian Pertahanan (Karopeg Setjen Kemhan) Laksamana Pertama TNI Umar Arief, S. E., meninjau pelaksanaan Ujian Dinas (Udin) Tingkat I dan Ujian Penyesuaian Kenaikan Pangkat PNS TNI Wilayah Makassar beryempat di Gedung  Computer Assisted Test (CAT) Mako Lantamal VI Makassar pada hari Kamis tanggal 25 Oktober 2018.

Selama peninjauan berlangsung, Karopeg Setjen Kemhan didampingi oleh Asops dan Asrena Danlantamal VI, Kadisminpers Lantamal VI serta Ketua KORPRI Sub unit Lantamal VI.

Karopeg Setjen Kemhan dalam sambutannya mengharapkan agar seluruh peserta dapat mengikuti Ujian ini sampai dengan selesai serta mentaati peraturan yang telah diberikan oleh para panitia pengawas.

"Penentu kelulusan seluruhnya tergantung dari usaha bapak dan ibu sekalian, untuk itu berusahalah dengan baik dan senantiasa berdoa kepada Tuhan agar selama mengikuti ujian dapat berjalan lancar", ujarnya.

Adapun peserta yang mengikuti Ujian ini berjumlah 39 personel PNS TNI di wilayah Makassar yang terdiri dari 26 orang dari Lantamal VI, 5 orang dari Mabes TNI, 2 orang dari Mabesal (Ladokgi TNI AL Yos Sudarso) dan 6 orang dari Kodam XIV Hasanuddin dan berlangsung selama 5 hari mulai dari tanggal 22 s.d. 26 Oktober 2018. (arf)

Read More

KPK Tahan Bupati Cirebon

KABARPROGRESIF.COM : (Jakarta) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menahan Bupati Cirebon Sunjaya Purwadisastra, Jumat (25/10/2018) dini hari.

Sunjaya yang tampak mengenakan rompi tahanan KPK itu keluar sekitar pukul 00.08 WIB. Ia akan ditahan untuk 20 hari pertama. Penahanan dilakukan usai KPK menetapkan Sunjaya sebagai tersangka dalam kasus dugaan penerimaan hadiah atau janji terkait mutasi jabatan, proyek, dan perizinan di Kabupaten Cirebon Tahun Anggaran 2018.

KPK juga menetapkan Sekretaris Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kabupaten Cirebon Gatot Rachmanto sebagai tersangka.

"Bupati ditahan di K4 (ruang tahanan di belakang Gedung Merah Putih KPK) ya," kata Juru Bicara KPK Febri Diansyah, saat dikonfirmasi Kamis malam.

Sunjaya mengaku tak pernah menerima uang sebesar Rp 100 juta yang diberikan Gatot kepada dirinya. Menurut KPK, uang tersebut diduga diberikan atas mutasi dan pelantikan Gatot sebagai Sekretaris Dinas PUPR Kabupaten Cirebon.

"Sampai sekarang saya belum pernah terima uang itu," kata Sunjaya usai diperiksa.

Ia juga membantah dugaan penerimaan fee dengan nilai total Rp 6.425.000.000 yang tersimpan dalam rekening atas nama orang lain yang berada dalam penguasaan dirinya.

"Enggak ada itu. Tidak ada," kata dia.

Sementara itu Gatot telah keluar terlebih dulu mengenakan rompi tahanan sekitar pukul 23.05 WIB. Ia hanya melempar senyum dan langsung memasuki mobil tahanan.

Ia juga ditahan di tempat yang sama dengan Sunjaya. Dalam kasus ini, diduga pemberian oleh Gatot kepada Sunjaya melalui ajudan bupati berinisial DS sebesar Rp 100 juta terkait fee atas mutasi dan pelantikan Gatot.

"Diduga SUN sebagai bupati juga menerima pemberian lainnya secara tunai dari pejabat-pejabat di lingkungan pemkab Cirebon sebesar Rp 125 juta melalui ajudan dan sekretaris pribadi bupati," papar Wakil Ketua KPK Alexander Marwata dalam konferensi pers di gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Kamis (25/10/2018).

Selain itu, Sunjaya juga diduga menerima fee dengan nilai total Rp 6.425.000.000. Fee tersebut, papar Alex, tersimpan dalam rekening atas nama orang lain yang berada dalam penguasaan Sunjaya.

"Yang digunakan sebagai rekening penampungan, terkait proyek-proyek di lingkungan Pemkab Cirebon Tahun Anggaran 2018," jelasnya. (rio)

Read More

Memasuki Usia ke-73, Yonif Raider 500/Sikatan Santuni Yatim Piatu

KABARPROGRESIF.COM : (Surabaya) Berbagai kegiatan menjelang HUT ke-73 Yonif Raider 500/Sikatan, terus bergulir. Usai menggelar malam renungan kehormatan, kini, Yonif Raider 500/Sikatan, mengajak para yatim piatu untuk ikut serta menyambut datangnya hari besar warga Sikatan itu.

Komandan Batalyon Infantri (Danyonif) Raider 500/Sikatan, Letkol Inf Sidik Wiyono menuturkan, komunikasi sosial (komsos) ke panti asuhan Bilyatimi tersebut dilakukan, bertujuan untuk mengungkapkan rasa syukur atas bertambahnya usia Yonif Raider 500/Sikatan.

“Alhamdulillah, kami sangat bahagia dengan bertambahnya usia Yonif Raider 500/Sikatan.  Rasa bahagia itu, akan lebih sempurna jika dirasakan bersama-sama dengan yatim piatu di panti asuhan ini,” ujar Letkol Sidik di tengah-tengah kunjungannya ke panti asuhan Bilyatimi, Kota Surabaya. Jumat, 26 Oktober 2018.

Selain bersama personelnya, kata Letkol Sidik, kunjungan itu juga diikuti oleh beberapa Persit Yonif Raider 500/Sikatan. Dirinya berharap, dengan adanya kunjungan sekaligus santunan yang diberikan kepada pihak panti saat ini, bisa memiliki manfaat yang positifi bagi para yatim piatu di panti asuhan tersebut.

“Semoga santunan yang kami berikan, memiliki manfaat yang lebih. Saya berharap, dengan adanya kunjungan kami ke panti itu, bisa memacu motivasi belajar anak-anak yatim piatu di panti itu,” ungkap Danyonif Raider 500/Sikatan ini. (andre)

Read More

Gempa DAN Tsunami Sulawesi, Ribuan Anak Menjadi Tunawisma, Putus Sekolah

KABARPROGRESIF.COM : (Palu) Hampir satu bulan setelah gempa bumi dan tsunami mematikan melanda Palu dan sekitarnya di bagian barat laut Sulawesi, Indonesia, diperkirakan 375.000 anak-anak masih membutuhkan bantuan dan berbagai layanan penting.

Lebih dari 2.000 orang meninggal dunia karena gempa bumi, tsunami, dan tanah longsor serta likuifaksi, dan layanan utama untuk anak-anak termasuk sekolah dan pusat kesehatan masih belum bisa beroperasi.

UNICEF terus bekerja dengan pemerintah Indonesia dan mitra lainnya untuk memberikan bantuan mendesak kepada anak-anak yang paling rentan, menangani prioritas termasuk bantuan medis, air bersih, kebersihan dan sanitasi dasar, pendidikan, tempat tinggal, dan perlindungan.

“Hampir satu bulan setelah bencana, kehidupan ratusan ribu anak di Sulawesi Tengah masih jauh dari normal,” kata Debora Comini, Perwakilan UNICEF untuk Indonesia. “Anak-anak tetap tunawisma, putus sekolah dan membutuhkan dukungan psikososial untuk membantu mereka mengatasi trauma yang mereka alami.

Bersama dengan mitra pemerintah, kami meningkatkan respons kami untuk membantu sebanyak mungkin anak, secepat yang kami bisa.”

Lebih dari 1.500 sekolah rusak dan menyebabkan sekitar 184.000 pelajar yang tidak bisa belajar.

Salah satu prioritas UNICEF di Sulawesi adalah untuk mendukung upaya pemerintah dalam mengembalikan anak-anak ke sekolah, salah satu langkah paling penting dalam memulihkan keadaan normal kepada masyarakat. UNICEF telah mengirimkan gelombang pertama dari 200 'sekolah dalam tenda', perlengkapan 200 'sekolah dalam kotak' dan 50 peralatan Pendidikan Anak Usia Dini. UNICEF adalah badan PBB pertama yang menjangkau penduduk yang terkena dampak di Sulawesi Tengah dengan pasokan darurat yang penting.

“Pada saat krisis, membawa anak-anak kembali ke kelas adalah cara vital mengembalikan rasa normalitas pada kehidupan anak-anak, menyediakan ruang yang aman bagi anak-anak untuk belajar, bermain, dan juga kesempatan untuk mulai menangani trauma apa pun yang mereka alami. telah mengalami, "kata Ms Comini.

UNICEF dan mitra juga bekerja dengan pemerintah provinsi untuk memenuhi kebutuhan sekitar 152.000 orang yang kekurangan akses ke air bersih, sanitasi dasar, dan barang-barang kebersihan. Pemetaan sistem pipa air perkotaan di Palu menunjukkan bahwa jaringan tersebut telah rusak parah.

UNICEF juga bekerja sama dengan Pemerintah Indonesia, dan mitra, untuk memobilisasi bantuan dan dukungan menyelamatkan jiwa yang meliputi penyediaan imunisasi, pasokan air dan sanitasi, serta layanan pelacakan keluarga dan dukungan psikososial kepada lebih dari 4.500 anak.

“Berkat dukungan para donor dan mitra, UNICEF dapat merespon dengan cepat segera setelah bencana terjadi. Namun, masih banyak yang harus dilakukan dalam beberapa bulan ke depan. Anak-anak dan keluarga akan membutuhkan komitmen, dukungan berkelanjutan untuk mengembalikan kehidupan mereka ke jalurnya,” tambah Comini.

UNICEF telah meluncurkan 'Aksi Kemanusiaan untuk Anak-Anak' (HAC) sebesar USD26,6 juta untuk periode enam bulan untuk tanggapan segera, pemulihan awal dan bantuan rehabilitasi untuk anak-anak yang terkena dampak bencana di Sulawesi, serta untuk anak-anak dan masyarakat terdampak gempa bumi yang menghancurkan bagian Lombok pada bulan Agustus. Hingga 25 Oktober, sudah terkumpul dana sebesar USD 7,5 juta dari sumbangan publik.

Respon UNICEF di Sulawesi meliputi:

• Sekitar 4.500 anak di lebih dari 60 situs mendapatkan manfaat dari dukungan psikososial melalui ruang ramah anak dan program peningkatan kesadaran berbasis masyarakat tentang perlindungan anak.

• UNICEF melatih 20 pekerja sosial dari Kementerian Sosial untuk mendukung pelacakan dan reunifikasi keluarga menggunakan sistem aplikasi data Primero.

• Pengiriman 10.500 paket psikososial anak dari pakaian, mainan, dan perlengkapan kebersihan untuk anak-anak yang terkena dampak.

• UNICEF mendukung Kementerian Kesehatan (Kemenkes) untuk mengembangkan rencana tanggap darurat gizi untuk Palu. Lebih dari 500 anak berusia 6-59 bulan menerima dukungan nutrisi dari delapan dapur umum di mana ibu dan pengasuh mereka diberi konseling tentang pemberian makan bayi dan anak kecil.

• UNICEF mendukung Departemen Kesehatan dan kantor kesehatan provinsi untuk melanjutkan kampanye nasional Campak-Rubella yang terganggu dan program imunisasi rutin di kabupaten-kabupaten yang terkena dampak.

• UNICEF dan para mitra bekerja sama dengan Pemerintah provinsi untuk mengoordinasikan dan menanggapi kebutuhan WASH langsung di daerah-daerah yang terkena dampak dan untuk orang-orang di penampungan sementara yang baru didirikan di Palu, Donggala dan SIgi.

• UNICEF dan para mitra telah menyediakan peralatan psikososial untuk 168 Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD), guru sekolah dasar dan sekolah menengah pertama di Palu dan Donggala, dan mitra AMURT melatih guru ECE di Palu.

Read More

Koarmada II Salurkan Bantuan “Peduli Korban Bencana Gempa Bumi dan Tsunami”

KABARPROGRESIF.COM : (Palu) Komando Armada II (Koarmada II) yang bermarkas di Surabaya menyalurkan bantuan “Peduli Korban Bencana Gempa Bumi dan Tsunami” untuk warga di Palu,Sigi dan Donggala Sulteng. Penyerahan bantuan yang dilakukan secara simbolis oleh Pangkoarmada II Laksamana Muda TNI Mintoro Yulianto, S.Sos., M.Si  di dampingi Ketua Daerah Jalasenastri Armada II (KDJA II) Ny. Dien Mintoro Yulianto di laksanakan ditenda pengungsian di Balaroa Kota Palu, Kamis (25/10/2018).

Pangkoarmada II dalam sambutannya di depan warga menyampaikan bahwa penyaluran bantuan tersebut merupakan wujud kepedulian Koarmada II untuk meringankan beban masyarakat korban bencana gempa dan tsunami.

Pangkoarmada II insaallah kesini lagi, perkesempatan pertama  akan hadir di tengah masyarakat disini. Mudah – mudahan pertemuan ini barokah dan di ridhoi Allah SWT serta segera di muliakan, amin ujarnya.

Sebelum ke tenda pengungsian warga, Pangkoarmada II beserta  rombongan   meninjau langsung daerah gempa terparah di Balaroa dan melaksanakan doa bersama.

Turut mendampingi kegiatan Pangkoarmada II di Balaroa, Danlantamal VI Makassar Laksamana Pertama TNI Dwi Sulaksono, S.H., M.Tr (Han) , Kaskormar Brigadir Jenderal TNI Widodo DP, Ketua Korcab VI Daerah Jalasenastri Armada II (DJA II) Ny. Risanti Dwi Sulaksono , Aspers Danlantamal   VI Kolonel Laut (S)  Mulyawan SE , Asintel Danlantamal VI Kolonel Laut (KH)  Drs. Fahyuddin, M. Si, Dansatrol Lantamal VI Kolonel Laut (P) Bayu Trikuncoro S.E serta para Pamen Satgas laut gempa dan tsunami Palu, Danlanal Palu Kolonel Laut (P) Tommy Herlambang SE., Para Perwira  Lanal Palu dan Ketua Cabang 4 Korcab VI DJA II. (arf)

Read More

Kejati Jatim Sudah Kantongi Audit BPK

Korupsi Pengadaan Floating Dock di PT DOK 

KABARPROGRESIF.COM : (Surabaya) Kepala Kejaksaan Tinggi (Kajati ) Jawa Timur, Sunarta akhirnya membuka asal muasal pihaknya melakukan penyidikan penyimpangan pada pengadaan Kapal Floating Dock bekas oleh PT DOK dan Perkapalan Surabaya (Persero) tahun 2016.

Kajati asal Subang, Jabar ini mengungkapkan, Audit dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) menjadi pintu masuk penyidikan penyimpangan yang merugikan keuangan negara sebesar Rp 60 miliar.

"Sudah pernah ada rekomendasi dari BPK, agar PT DPS mengembalikan kerugian negaranya, tapi diindahkan, Sehingga Kejaksaan menindaklanjuti untuk melakukan penyidikan,"ungkap Sunarta, Kamis (25/10).

Dijelaskan Sunarta, Kapal Floating Dock Crane yang digunakan untuk reparasi kapal itu dipesan dengan kesepakatan harga Rp 100 milliar dan sudah terbayar Rp 60 miliar.

"Barang yang dibeli adalah barang bekas tahun 1973 dari Rusia melalui perusahaan pemenang tender yang ada di Singapura,"terangnya.

Kapal Floating Dock itu, lanjut Sunarta tenggelam ditengah perjalanan dari Rusia menuju Indonesia.

"Karena barang tersebut tidak pernah sampai ke pemesan, maka hasil audit BPK menyebut sebagai kerugian negara,"sambungnya.

Pihak penyidik Pidsus Kejati Jatim masih melakukan penyidikan yang mendalam  untuk mengungkap siapa yang bertanggungjawab atas kasus ini.

"Kami belum tetapkan tersangka, karena masih dik umum, tunggu saja, masih didalami,"pungkas Sunarta. (Mang)

Read More

Soal Tanah Bangkingan, Kasi Datun: Pemkot Kantongi Bukti Kuat

KABARPROGRESIF.COM : (Surabaya) Kejaksaan Negeri (Kejari) Surabaya melalui seksi Perdata dan Tata Usaha Negara (Datun) tak mau menyerah begitu saja soal sengketa tanah Bangkingan.

Seksi Datun tetap bersikukuh bila data dan bukti yang dimiliki Yusuf P Yuharti masih kurang kuat.

" Kita bergerak jelas memiliki dasar-dasar dan bukti yang kuat. " tegas Kasi Datun, Arjuna Meghanada, Kamis (25/10).

Bahkan seksi Datun, lanjut Arjuna juga tidak akan grusa grusu dalam menerima permasalahan yang sedang melilit Pemkot Surabaya.

Namun butuh pemahaman yang kuat terkait kasus tersebut tentunya dengan mengundang dan mendengarkan setiap masukan dari stake holder yang paham atas permasalahan tersebut.

" Sebelum upaya, kita rapat dulu secara internal termasuk melibatkan instansi terkait, dari dinas tanah, pajak, aset. Kita lihat bukti-bukti dulu, kalau memang kuat ya terus, kalau gak kuat ya gak mau juga." Tandasnya.

Seperti diberitakan, ahli waris dari Yusuf P Yuharti telah mengklaim bila tanah seluas 3590 m2 di Bangkingan yang hingga saat ini sebagian telah berdiri bangunan Puskesmas adalah miliknya.

Mereka menyebut bila Pemkot Surabaya telah mencaplok tanahnya tanpa mau mengganti rugi.

Merasa tak ada niatan baik dari Pemkot Surabaya, ahli waris Yusuf ini pun mengadu ke Komisi A DPRD Surabaya.

Dalam aduannya ahli waris ini juga menunjukkan bukti yang bila tanah tersebut adalah miliknya.

Selain taat membayar Pajak Bumi Bangunan (PBB) hingga tahun 2018, ada bukti yang dianggapnya cukup kuat, yakni dalam buku klasiran tahun 1973 yang ada di Kelurahan Bangkingan, nama Yusuf P Yuharti tercatat di Petok D no 88 persil 42 klas D1 dengan luas 3590 M2.

Sedangkan Pemkot Surabaya juga telah mencatatkan tanah tersebut masuk dalam Sistem Managemen Informasi Barang Daerah (Simbada). (arf)

Read More

Kata Wakapolri Laporan Kasus Semakin Menurun

KABARPROGRESIF.COM : (Jakarta) Wakil Kepala Polri Komjen (Pol) Ari Dono Sukamto mengatakan, jumlah laporan perkara mengalami penurunan.

"Pelayanan kesatuan-kesatuan di Polri membuat tercapainya rasa aman dan tenteram. Yang lebih jelas, secara berangsur-angsur, dilihat dari data, ada suatu penurunan jumlah perkara," ujar Ari dalam konferensi pers di Gedung III Sekretariat Negara, Jakarta, Kamis (25/10/2018).

Tahun 2014, jumlah perkara yang masuk sebanyak 367.874 perkara. Dari jumlah itu, perkara yang selesai sebanyak 212.265 perkara. Tahun 2015, jumlah pekara yang masuk ke kepolisian, yakni sebanyak 372.500 perkara. Dari jumlah itu, perkara yang berhasil diselesaikan sebanyak 219.534 perkara.

Tahun 2016, jumlah perkara yang ditangani Polri sebanyak 373.100 perkara. Jumlah perkara yang berhasil diselesaikan sebanyak 219.824 perkara.

Adapun tahun 2017, jumlah perkara yang ditangani Polri menurun, sebanyak 281.019 perkara. Dari jumlah itu, Polri berhasil menyelesaikan sebanyak 169.075 perkara.

"Kalau melihat jumlah perkara menurun ini, ada dua kemungkinan. Pertama, polisinya yang rajin, atau kedua masyarakatnya yang tambah sadar hukum. Tentunya, semua harapan kita bersama ya. Polisi enggak perlu banyak lagi, tidak ada yang melanggar," ujar Ari. (rio)

Read More