Lantamal IX Ambon Terima Tim Flying Psikologi

KABARPROGRESIF.COM : (Ambon) Pangkalan Utama TNI Angkatan Laut (Lantamal) IX Ambon menerima Tim Flying Psikologi dari Dinas Psikologi TNI AL. Selaku Ketua Tim Letkol Laut (KH) Drs. GM. Kussardoyo, K.P.Si., M.Si didampingi Mayor Laut (KH/W) Afrida Kurniasari, S.Psi., M.Si Psikolog., dan Letda Laut (KH/W) Rimaeka Tiara, S. Psi. Kegiatan Flying Psikologi dilaksanakan di Gedung DR. J. Leimena Lantamal IX Ambon. Kamis, (08/11/2018).

Dalam sambutan Komandan Lantamal IX Ambon Laksamana Pertama TNI Antongan Simatupang yang dibacakan Wakil Komandan LantamaL IX Kolonel Marinir Supriyono menyampaikan bahwa tujuan kegiatan ini adalah untuk memberikan bekal bagi para Perwira, Bintara dan Tamtama yang direncanakan mengikuti pendidikan pembentukan, pengembangan serta pencerahan psikologi bagi pengurus serta anggota Jalasenastri. Selain itu juga dilaksanakan test minat bakat dan konsultasi psikologi bagi putra – putri anggota Lantamal IX di Kantor Dimisminpers Lantamal IX Ambon.

Lebih lanjut dikatakan, Prajurit dan PNS TNI Angkatan Laut disamping memiliki keunggulan juga memiliki kelemahan pada manusia umumnya, memiliki kebutuhan yang pada kondisi tertentu tidah terwadahi. Keluarga merupakan factor utama dominan yang mempengaruhi kondisi psikologi seorang prajurit yang peranannya tidak dapat diabaikan begitu saja. Ada perbedaan antara harapan dan kenyataan, yang dalam berbagai aspek kehidupan dapat saja memunculkan suatu perasaan frustasi atau stress. Bila berlarut – larut dapat menyebabkan depresi atau sikap yang kurang sesuai dengan harapan dari setiap prajurit maupun PNS TNI AL.

Dinas psikologi mempunyai tugas pokok memberikan pelayanan psikologi terhadap seluruh anggota dan keluarga besar TNI AL, sehingga mereka berada dalam kondisi psikologi yang selalu prima pada setiap saat, untuk menghadapi kemungkinan apapun di dalam melaksanakan tugas.

Hadir dalam kegiatan Para Asisten Danlantamal IX, Para Kadis dan Kasatker Lantamal IX, Para Perwira, Bintara, Tamtama , PNS Lantamal IX, Personel Yonmarhanlan IX, Ibu-ibu Jalasenastri Korcab IX Armada III serta Ibu – Ibu Jalasenastri Ranting F Cabang 1 Korcab Pasmar-1 Yonmarhanlan IX Ambon. (arf)

Read More

Kejari Surabaya Masuk Nominasi Wilayah Bebas Korupsi

KABARPROGRESIF.COM : (Surabaya) Kejaksaan Negeri (Kejari) Surabaya masuk dalam nominasi Wilayah Bebas Korupsi (WBK) serta Wilayah Birokrasi Bersih Melayani (WBBM) yang diajukan Kejagung RI pada Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (KemenPan RB).

Untuk menilai layak tidaknya Kejari Surabaya menjadi WBK dan WBBM, KemenPan RB melalui Asisten Perumusan Kebijakan Pelayanan KemenPAN RB, Ronald Anas mendatangi Kejari Surabaya dengan didampingi Wakajagung, Arminsyah, Rabu (7/11).

Setibanya di Kantor Kejari Surabaya, Ronald Anas langsung disambut Kajari Surabaya, Teguh Darmawan berserta jajarannya.

Ronald Anas langsung meninjau satu demi satu ruangan yang ada di Kejari Surabaya termasuk melakukan pengecekkan dibeberapa bidang, yakni Pidum, Intelijen, Pidsus dan Datun.

Usai melakukan pengecekkan, Ronald mengapreasi sistim pelayanan terpadu di Kejari Surabaya. Menurutnya, Sistem tersebut dirasa lebih mempermudah masyarakat dalam memantau perkara yang sedang ditangani Kejari Surabaya.

"Dalam penilaian Zona Integritas menuju WBK/WBBM ini, ada 6 aspek yang dinilai yakni manajemen perubahan, manajemen SDM, pelayanan publik, tata laksana, akuntabilitas serta pengawasan,"ujar Ronald Anas di Kejari Surabaya, Rabu (7/11).

Untuk diketahui, Kejari Surabaya merupakan salah satu dari 34 unit kerja yang dicalonkan Kejagung RI ke KemenPAN RB sebagai Wilayah Bebas Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih Melayani. (Komang)

Read More

Wakil Jaksa Agung Optimis Kejari Surabaya Ditetapkan Sebagai Wilayah Bebas Korupsi

KABARPROGRESIF.COM : (Surabaya) Kendati bukan penentu, Namun Wakil Jaksa Agung Republik Indonesia (Wakajagung RI), Arminsyah mengaku optimis Kejari Surabaya akan ditetapkan sebagai Wilayah Bebas Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih Melayani (WBBM) oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (KemenPan RB).

Sikap optimis itu diungkapkan Arminsyah mendampingi Asisten Perumusan Kebijakan Pelayanan KemenPAN RB, Ronald Anas saat melakukan penilaian Kejari Surabaya sebagai nominasi WBK dan WBBM.

"Kemungkinan besar lolos, tapi yang berwenang bukan saya melainkan Kewenangan KemenPAN RB,"kata Arminsyah, Rabu (7/11).

Keyakinan Arminsyah ini dikuatkan dengan pendapat yang diberikan Asisten Perumusan Kebijakan Pelayanan KemenPAN RB, Ronald Anas, yang mengapreasiasi Sistim pelayanan terpadu di Kejari Surabaya.

"Sistem tersebut dirasa lebih mempermudah masyarakat dalam memantau perkara yang sedang ditangani Kejari Surabaya,"ucap Ronald Anas usai meninjau Kejari Surabaya.

Untuk diketahui, Kejari Surabaya merupakan salah satu dari 34 unit kerja yang dicalonkan Kejagung RI ke KemenPAN RB sebagai Wilayah Bebas Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih Melayani. (Komang)

Read More

Kasi Pidsus : Kami Masih Dalami Peran Legislatif

Korupsi dana hibah Pemkot Surabaya   

KABARPROGRESIF.COM : (Surabaya) Kasi Pidana Khusus (Pidsus) Kejari Tanjung Perak Dimaz Atmadi membenarkan rencana pemeriksaan ulang 6 DPRD Kota Surabaya pada kasus korupsi dana hibah Pemkot Surabaya tahun 2016.

Pemeriksaan sejumlah legislator Yos Sudarso ini diduga untuk mengkonflotir 'naynyian' Agus Setiawan Jong saat diperiksa sebagai tersangka pada kasus yang merugikan keuangan negara sebesar Rp 5 miliar ini.

"Kami masih akan dalami peran legislatif pada kasus ini,"ujar Dimaz Atmadi Rabu (7/11)

Peran tersebut, masih kata Dimaz terkait mekanisme proses pengadaan sejumlah barang kepada 230 RT di Surabaya yang dilakukan tersangka Agus Setiawan Jong.

"Karena Jasmas ini kan produk legislatif,"pungkas pria yang saat ini sedang menempuh pendidikan S2 Hukum di Unair Surabaya.

Seperti diberitakan, 6 legislatif  yang akan didalami perannya pada kasus ini adalah
Sugito, Binti Rochma,Dermawan, Saiful Aidy, Dini Rinjani, dan Ratih Retnowati.

Penanganan kasus korupsi Jasmas ini ditingkatkan ke penyidikan berdasarkan surat perintah yang ditanda tangani Kajari Tanjung Perak, Rachmad Supriady, SH  MH, dengan Nomor Print-01/0.5.42/Fd.1/02/2018 tertanggal 8 Februari 2018 lalu. (Komang)

Read More

Dewan Surabaya Sorot Lambannya Pemasangan BLock Rail

KABARPROGRESIF.COM : (Surabaya) Lambannya pembangunan block rail di depan Rumah Sakit Islam (RSI) jalan A Yani hingga membuat kemacetan mendapat sorotan dari anggota Komisi C DPRD Surabaya, Agoeng Prasodjo.

“ Jadi begini, untuk penutup rel dari plat baja harusnya sudah selesai pada akhir bulan kemarin. Tapi mundur lagi dan terus mundur,” tegas Agoeng, Rabu (7/11).

Bahkan Agoeng juga sangat gregetan dengan kontraktor pelaksana dan dinas PU Bina Marga dan Pematusan yang terkesan selalu mencari-cari alasan padahal bahan baku material sudah disiapkan oleh PT Kereta Api Indonesia (KAI).

“ Masih dalam pengetrapan bengkel, kemudian dipasang setelah dilakukan pengelasan sementara di lapangan masih seperti itu, tidak ada kemajuan sama sekali,” tandasnya.

Untuk itu kata Agoeng, Komisi C DPRD Surabaya berencana menindak lanjuti dengan memanggil kontraktor maupun dinas terkait untuk hearing.

“Ini menggunakan dana APBD, harus dimintai kejelasannya, kinerja Dinas PU Bina Marga sangat dipertanyakan,” pungkasnya.

Seperti diberitakan Kepala Dinas PU Bina Marga dan Pematusan (DPUMP) Kota Surabaya Erna Purnawati yang menyatakan bila molornya pemasangan block rail di jalan A Yani tepatnya di depan RSI Wonokromo lantaran terbentur masalah perizinan dari PT KAI.

Namun pernyataan itu dibantah oleh Kabag Humas PT KAI Daops VIII Surabaya, Gatut Sutijatmiko.

Gatut menyebut bila Pemkot Surabaya harus paham dengan keadaan kondisinya sebab tidaklah mungkin PT KAI mempersulit proses pengerjaan pemasangan block rail, karena semua material block rail punya PT KAI yang bekas digunakan.

Tak hanya itu, Gatut juga menenggarai Pemkot Surabaya sulit diajak komunikasi dengan baik sebab pengerjaan proyek rel KA memang dilarang saat moment angkutan lebaran, natal dan tahun baru.

Dalam pemasangan block rail itu, kontraktor pelaksana dari Pemkot Surabaya memang diminta koordinasi agar tidak berbenturan dengan hari besar.

Nanti saat pengerjaan, pihak KAI juga ikut mengawasinya lantaran ada batasan waktu pengerjaan. Bukannya melarang namun KAI diajak koordinasi

Apabila pemasangan block rail KA didepan RSI Wonokromo di batas waktu hanya 2 jam sehari. Hal ini merupakan ketentuan prosedur KAI yang menyesuaikan jam-jam kosong terhadap jadwal perjalanan KA.

Menurut Gatut, Pemkot bisa mengirim jadwal pengerjaan dan PT KAI yang menentukan jam-jamnya menyesuaikan waktu yang longgar. (arf)

Read More

Jaksa Penyidik Akan Periksa 6 Legislator Yos Sudarso

Korupsi dana hibah Pemkot Surabaya 

KABARPROGRESIF.COM : (Surabaya) Kejaksaan Negeri (Kejari) Tanjung Perak dikabarkan mulai menyentuh keterlibatan sejumlah oknum DPRD Kota Surabaya pada kasus dugaan korupsi dana hibah Pemkot Surabaya tahun 2016.

Penyidik pun mengaku telah melakukan  penjadwalan pemanggilan 6 legislator Yos Sudarso yang sebelumnya juga sudah diperiksa.

"Sudah kami schedulkan untuk pemanggilannya,"kata salah satu penyidik Pidsus yang meminta namanya tidak dipublikasikan, Rabu (7/11)

Saat ditanya apakah pemanggilan tersebut terkait dengan keterangan terangka Agus Setiawan Jong, Penyidik berkulit putih ini malah tertawa kecil.

"Ada deh,"cetusnya.

Seperti diberitakan, 6 Legislator yang akan diperiksa itu berasal dari Partai Politik yang berbeda, dua diantaranya menjabat sebagai Wakil Ketua DPRD Kota Surabaya. Mereka adalah Sugito, Binti Rochma,Dermawan, Saiful Aidy, Dini Rinjani, dan Ratih Retnowati

Para legislator ini akan diperiksa terkait kasus pengadaan barang di 230 RT di Surabaya. Pengadaan dalam program Jasmas tersebut berupa terop,kursi,meja dan sound system.

Kasus ini telah menetapkan pelaksanan  proyek  yakni Agus Setiawan Jong sebagai tersangka.

Dari hasil audit BPK, Proyek pengadaan barang tersebut telah menimbulkan kerugian negara sebesar Rp 5 miliar. Kerugian itu dihasilkan dari selisih harga satuan barang pada proyek pengadaan barang tersebut. (Komang)

Read More

Reses DPRD Jadi Ajang Curhat, Kader ‘Bumantik’ Minta Kenaikan Transport

KABARPROGRESIF.COM : (Surabaya) Reses anggota DPRD Kota Surabaya, ternyata menjadi ajang curhat ibu pemandu jentik (Bumantik). Mereka mengeluhkan minimnya biaya transport lokal.

“Ibu-Ibu kader Bumantik banyak yang usul kenaikan biaya transport lokal itu. Maklum, jumlahnya sangat kecil,” kata Adi Sutarwijono, Wakil Ketua Komisi A DPRD Kota Surabaya, Rabu (7/11).

Adi menambahkan keluhan bumantik tersebut diketahui saat menggelar reses ke-3 tahun 2018 dengan warga di Rungkut, Tenggilis Mejoyo dan Wonocolo.

“Ibu-ibu menyampaikan, mereka terima transport lokal dari Pemkot Surabaya Rp 30 ribu per bulan. Itu masih dipotong PPN. Terima bersih Rp 28.200 per bulan,” kata Adi dari Fraksi PDI Perjuangan (PDIP).

Keluhan serupa juga disampaikan pada anggota DPRD Kota Surabaya yang lain, Chusnul Chotimah.

“ Ibu-ibu di Kenjeran dan Tambaksari juga mengusulkan kenaikan biaya transport,” ujar Chusnul, anggota Komisi D Bidang Kesejahteraan Rakyat.

Politisi perempuan dari PDI Perjuangan itu berjanji akan membawa aspirasi warga itu dalam forum kebijakan dengan Pemkot Surabaya.

“Pemkot Surabaya itu membentuk kader-kader untuk membantu tugas pemerintahan di masyarakat. Selain transport lokal, mereka juga mendapatkan BPJS yang dibiayai dari APBD Kota Surabaya,” kata Chusnul.

Ia menyebut, total kader ‘Bumantik’ di Kota Surabaya mencapai 23.150 orang. Kemudian, kader lansia sebanyak 3.565 orang. Lalu, satgas TB (tuberkolosis) 190 orang. Total kader posyandu 14.000 orang.

Ditambah lagi kader pos pembinaan terpadu (Posbindu) 1.754 orang. Kader kesehatan jiwa 156 orang. Terakhir, kader paliatif 315 orang.

“Total dari semua itu mencapai 43.130 orang,” kata Chusnul.

Pada awal pembentukan, para kader itu menerima transport lokal Rp 15.000. Kemudian, dilakukan kenaikan menjadi Rp 25.000. Krnaikan terakhir, Pemkot Surabaya setuju memberi Rp 30 ribu.

“Jadi sudah terjadi kenaikan tiga kali,” kata Chusnul.

Ia memastikan, Fraksi PDIP di DPRD Kota Surabaya akan memperjuangkan kenaikan transport lokal para kader itu.

“Mudah-mudahan Pemkot Surabaya setuju usulan itu. Mengingat para kader itu bekerja sukarela di masyarakat,” kata dia.

Ketua DPRD Kota Surabaya Armuji juga mendapatkan curhat sama. Ia juga setuju kenaikan transport lokal para kader tersebut.

“Sebentar lagi kan pembahasan KUA PPAS dan APBD tahun 2019. Semoga terjadi kesepakatan dengan Tim Anggaran Pemkot Surabaya. Prinsip, kami setuju perubahan yang lebih baik untuk masyarakat,” kata Armuji. (arf)

Read More

Satgas Pamtas Yonmek 521/DY Pastikan Kesehatan Masyarakat Bupul, Kabupaten Merauke

KABARPROGRESIF.COM : (Merauke) Meski tak ada warga yang mengalami gangguan kesehatan, namun Satgas Pamtas Yonmek 521/DY di bawah kendali Letkol Inf Andi Andriyanto, terus memastikan kondisi kesehatan warga di kampung Bupul, Kabupaten Merauke, Papua, dalam kondisi aman dan terhindar dari berbagai macam penyakit.

Tak hanya pengecekan kesehatan saja, Komandan Kompi (Danki) pos Kalimaro, Kapten Inf Margono mengungkapkan, ia bersama beberapa personel Satgas Yonmek 521/DY lainnya, juga menggelar pengobatan gratis yang ditujukan ke masyarakat kampung Bupul, Distrik Kalimaro, Kabupaten Merauke, Papua.

“Hampir semua masyarakat, pengobatan gratis itu kita berikan ke semua warga, baik balita maupun dewasa,” ujar Margono.

Kegiatan rutin itu, ujar Kapten Margono, dinilai sangat efisien dalam meringankan beban masyarakat di wilayah perbatasan. Pasalnya, perekonomian yang jauh di bawah rata-rata, seakan menjadi kendala tersendiri bagi warga untuk lebih mementingkan kondisi kesehatan mereka.

“Puskesmas disini juga sangat jauh jaraknya dari pemukiman warga,” paparnya.

Sementara itu, Ernest Dambujai (57), mengaku sangat antusias untuk mengikuti kegiatan pengobatan dan pengecekan kesehatan gratis yang digelar oleh Satgas Pamtas Yonmek 521/DY tersebut.

Selama ini, kata Ernest, tak sedikit warga Bupul yang lebih memilih untuk berobat ke tabib (dukun, red), ketimbang ke Puskesmas. Selain jarak, kata dia, biaya yang sangat mahal dinilai menjadi kendala tersendiri bagi warga di desanya untuk enggan memeriksakan kondisi kesehatan ke Puskesmas, maupun rumah sakit setempat.

“Pengobatan gratis ini, merupakan berkah tersendiri bagi saya, dan warga di kampung Bupul,” ungkap Ernest. “Terima kasih bapak-bapak TNI yang sudah memberikan kepeduliannya kepada kita,” tambahnya. (andre)

Read More

Pemkot Surabaya Tetap Ngotot Bangun Trem

KABARPROGRESIF.COM : (Surabaya) Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya tetap ngotot agar pembangunan angkutan massal cepat berbentuk trem terealisasi pasalnya sudah masuk dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN).

“Di RPJMN sudah masuk program-program kota besar, hanya tak disebutkan angkutan massal cepat,” kata Sekretaris Dishub Surabaya, Gede Dwija Wardhana, Rabu (7/11).

Meski telah masuk program nasional namun kata Dwija, Pemkot Surabaya masih perlu mendapatkan dukungan pasalnya untuk kebutuhan penganggaran, yakni mekanisme yang direncanakan adalah melalui kerja sama pemerintah dengan badan usaha (KPBU), untuk penyediaan infrastruktur kepentingan umum. Alternatif lain dalam pembiayaan melalui alokasi APBD.

“Hanya ada aturan harus benbentuk badan usaha,” terangnya.

Sebenarnya sesuai MoU dengan pemerintah pusat dan PT KAI tiga tahun silam, lanjut Dwija kewajiban Pemkot Surabaya hanya menyediakan trunk (bus) dan feeder (minibus). Dan, kewajiban tersebut sudah dijalankan dengan pengoperasian “Surabaya Bus”.

“Trem dan LRT merupakan peran APBN. Makanya kita terus dorong,” ungkap mantan Kabid Sarana dan Prasarana Bappeko.

Mengenai pendirian badan usaha, masih Dwija, Pemkot sudah mengajukan usulan tersebut untuk pengelolaan Surabaya Bus, sayangnya proses yang akan dilalui secara bertahap. Pertama dengan pembentukan UPTD, skema ini minggu lalu sudah mendapat persetujuan Walikota.

“Kemudian dilanjutkan dengan pembentukan BLUD (Badan Layanan Umum Daerah) atau bisa langsung Badan Usaha Milik Daerah (BUMD),” tegasnya

Ia menyampaikan, sebenarnya skenario Dish dalam pengoperasian angkutan massa sudah berjalan. Dalam pengoperasian Surabaya bus di tahun pertama hingga ketiga direncanakan dengan adanya subsidi supaya murah. Bahkan, yang berlaku saat ini justru gratis.

“Kalau dengan menggunakan sampah itu kan soal edukasi ke masyarakat,” jelasnya.

Dwija memperkirakan, jika tahun depan pengelolan angkutan massal sudah ditingkatkan di bawah BUMD. Maka, proses yang dilalui adalah dengan pembentukan peraturan daerah dahulu.

“Tranpsortasi darat kan luas, nanti bisa menaungi feeder, trunk atau trem,” paparnya

Namun demikian, menurutnya, apabila sudah ada badan usaha yang mengelola angkutan massal, secara struktur lepas dari Dinas Perhubungan. Hanya keuntungannya dengan bentuk Badan Usaha (BUMD, BUMN atau Badan Usaha Swasta) lebih fleksibel dalam anggaran keuangan, proses lelang.

“Sesuai Perpres 16 Tahun 2018 Badan Usaha punya otoritas mengatur mekanisme lelang,” ujarnya. (arf)

Read More

Staf Ahli KSAD, Himbau Personel Korem 083/Baladhika Jaya Optimalkan Pertahanan Matra Darat

KABARPROGRESIF.COM : (Malang) Pembangunan kekuatan TNI-AD, merupakan salah satu dasar konsep pertahanan berbais kemampuan, kekuatan dan gelar Satuan atau biasa disebut Based Defence Capabilities.

Di dalam konsep itu, lebih mengutamakan kemampuan dalam melaksanakan tugas pokok guna menegakkan kedaulatan, keutuhan dan menyelamatkan negara maupun bangsa.

Hal itu, diungkapkan oleh Staf Ahli KSAD, Brigjen TNI Wisnu P. B, ketika berkunjung ke Makorem 083/Baladhika Jaya. Rabu, 7 Nopember 2018.

Brigjen Wisnu menjelaskan, pembangunan kekuatan tersebut nantinya bakal berimbas positif bagi tercapainya kekuatan pokok minimum essential force (MEF).

“Salah satu cara guna tercapainya MEF ialah dengan cara menitikberatkan pembangunan dan modernisasi alat utama sistem pertahanan (Alutsista), beserta teknologinya,” kata Brigjen Wisnu. “Itu merupakan salah satu cara yang sangat efektif dalam menghadapi ancaman aktual di beberapa flash point. Diantaranya, permasalahan perbatasan wilayah negara, terorisme, separatisme, pengelolaan pulau terluar, hingga keinginan negara lain dalam penguasaan sumber energi negara (Indonesia),” tambah staf Ahli Jenderal TNI Mulyono ini.

Dalam hal itu, kata Brigjen Wisnu, TNI-AD diharuskan untuk meningkatkan kemampuan, terlebih dalam peningkatan alutsista di setiap Satuan TNI-AD. Memperhatikan kondisi alutsista di lingkup TNI-AD saat ini, menurutnya, masih memerlukan sentuhan kecanggihan teknologi modern.

Hal tersebut, tambah mantan Gubernur Akmil tahun 2016 lalu ini, dinilai mampu dalam rangka mendukung perkembangan alutsista yang modern guna menjaga keutuhan, hingga mempertahankan sumber energi negara dari ancaman negara lain.

“Itu dalam rangka memodernisasikan, dan gelar Satuan dengan pembentukan Satuan baru, khususnya di wilayah perbatasan darat, dengan negara tetangga maupun daerah rawan konflik,” jelasnya. (andre)

Read More

Temukan Pelanggaran Reses, Bawaslu Masih Kumpulkan Bukti

KABARPROGRESIF.COM : (Surabaya) Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) menemukan adanya sejumlah pelanggaran pelaksanaan reses anggota DPRD Surabaya yang dimanfaatkan untuk keperluan kampanye menjelang Pemilihan Legislatif 2019.
   
"Ada laporan hasil dari investigasi petugas Panwascam (Panitia Pengawas Kecamatan) terdapat sejumlah pelanggaran reses anggota dewan. Tapi kami masih mendalaminya," kata Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Hadi Margo, Rabu (7/11)
   
Menurut dia, ada petugas Panwascam di kawasan Gunung Anyar yang sedang bertugas melakukan pengamatan pada saat pelaksanaan reses, namun sempat diusir oleh warga setempat.
   
"Katanya ada yang bilang reses kok diawasi dan meminta petugas panwascam meninggalkan lokasi reses," ujarnya.
   
Hanya saja, lanjut dia, petugas Panwascam tersebut tidak mengindahkan karena pengawasan tersebut merupakan bagian dari tugasnya. Untuk menghindari konflik dengan warga, petugas Panwascam tersebut memantau dari arah kejahuan.
   
"Kami tahu reses itu hak dewan. Tapi yang kami antisipasi itu adanya kampanye terselubung," katanya.
   
Saat ditanya siapa anggota dewan yang melakukan pelanggaran tersebut, Hadi Margo enggan mengatakan karena pihaknya masih mengumpulkan bukti-bukti pendukung untuk memprosesnya.
   
Namun, kata dia, pada saat petugas Panwascam menanyakan mengenai kegiatan reses ada yang mengatakan untuk rapat internal partai dan mengumpulkan saksi-saksi Pileg 2019.
   
"Kami belum menemukan adanya brosur atau pamflet berupa ajakan untuk mencoblos caleg pada Pileg 2019. Ini yang kadang kami kesulitan mengumpulkan bukti," katanya.
   
Meski demikian, lanjut dia, pihaknya menghimbau seluruh Panwascam se- Surabaya untuk memberikan laporan atas pantauannya terkait kegiatan reses anggota DPRD Surabaya yang berakhir pada 7 November ini.
   
Hadi menegaskan bentuk pelanggaran dalam pertemuan reses tak hanya dilakukan anggota dewan. Jika pembawa acara dalam kegiatan terkait mengarahkan pada ajakan untuk memilih anggota dewan yang bersangkutan pada pemilu mendatang juga bisa masuk kategori pelanggaran.
   
"Kalau ada ajakan dari pembawa acara masuk dugaan pelanggaran. Maka si pembuat acara bisa kami panggil untuk klarifikasi," katanya. (arf)

Read More

Wakasal Hadiri Forum Group Discussiondan dan Rapat Koordinasi Sektor 3 dan 4 Satgas 115

KABARPROGRESIF.COM : (Surabaya) Wakil Kepala Staf Angkatan Laut (Wakasal) Laksamana Madya TNI Wuspo Lukito , S.E..,M.M. menghadiri Forum Group Discussion (FGD) dan Rapat Koordinasi Sektor 3 dan 4 Satgas 115 di Ballroom Lt. 6  Hotel Aria Centra Surabaya Jl. Taman AIS Nasution No.37, Surabaya (7/11).

Tampak hadir dalam acara Pangkoarmada II, Danguspurla Koarmada II, Danguskamla Koarmada II, Komandan Lantamal V Laksma TNI Edwin,  S. H,

Danlantamal VI Makassar, Danlantamal VII Kupang, Danlantamal VIII Manado, Danlantamal XIII Tarakan, Asops Pangkoarmada II,  Asops Guspurla Koarmada II, Asops Guskamla Koarmada II dan  Asops Danlantamal V.

Menurut Wakasal,  Satgas 115 merupakan penyelenggara penegakan hukum satu atap atas tindak perikanan yang terdiri atas unsur TNI AL, Polri, Bakamla, kejaksaan RI serta kementrian KP yang berfungsi memudahkan koordinasi  dan sinergi untuk memberantas illegal fishing.

Satgas 115 sangat serius  dan berkomitmen keras untuk melakukan penegakkan hukum atas  upaya pencurian ikan  dengan mengesekusi secara tegas kapal-kapal pelaku illegal fishing sebagai bentuk  pelaksanaan amanat undang-undang.

Keberhasilan satgas 115 dalam mendorong terwujudnya kedaulatan wilayah laut Indonesia  diantaranya dengan menangkap dan mengeksekusi lebih dari 450 kapal ikan Asing pelaku illegal fishing di seluruh wilayah perairan Indonesia.

Wakasal berharap,  kedepan satgas 115 mampu meningkatkan kapasitasnya menjadi satuan tugas yang handal dan membanggakan serta mampu menjadi deterrent effect bagi pelaku illegal fishing diwilayah laut Indonesia.

"Dengan tegaknya penegakkan hukum, kini persoalan illegal fishing yang dilakukan nelayan negara-negara tetangga sudah menunjukkan penurunan yang sangat dratis," terangnya. (arf)

Read More