Terlibat Kasus Judi, Bos Karaoke Rasa Sayang Dijebloskan Ke Rutan Medaeng

KABARPROGRESIF.COM : (Surabaya) Polrestabes Surabaya melimpahkan berkas perkara dan tersangka kasus judi di Karoake Pub Broadway ke Kejari Surabaya. Dalam kasus judi ini, ada tiga orang yang dijadikan tersangka, yakni Bos Rumah Karaoke Rasa Sayang Heri Kuncoro, Kepala Desa di Bangkalan SAM dan Anggota DPRD Bangkalan Fathorrachman.

"Kami terima pelimpahan dua tersangka saja , karena satu tersangka telah meninggal dunia. Dia adalah Fathorrachman,"kata Kasi Intelijen Kejari Surabaya, I Ketut Kasna Dedi, Rabu (5/12).

Dalam kasus judi ini, masih kata Kasna sapaan akrab I Ketut Kasna Dedi, Jaksa Penuntut Umum tetap melakukan penahanan pada kedua tersangka.

"Kami hanya melanjutkan penahanan dari penyidik, hari ini keduanya kami kirim ke Rutan Medaeng dan selanjutnya berkas perkaranya akan dikirim ke PN Surabaya,"terang Kasna.

Dari pantauan di Kejari Surabaya, Heri Kuncoro dan SAM menjalani pemeriksaan tahap II di lantai 2 Gedung Kejari Surabaya. Usai menjalani serangkaian pemeriksaan, petugas tahanan menggiring keduanya masuk ke mobil tahanan bersama tersangka kasus pidana lainnya untuk dibawa ke Rutan Medaeng sekira pukul 14.05 WIB.

Heri Kuncoro enggan memberikan tanggapan saat ditanya terkait kasusnya.

" Gak usah komentar," kata Heri Kuncoro pada kabarprogresif.com sambil menutupi wajahnya dengan sehelai koran.

Seperti diberitakan sebelumnya, Kasus judi ini diungkap Polrestabes Surabaya pada Rabu (17/11) dini hari lalu.  Saat digerebek, Petugas mendapati 3 orang sedang bermain judi kartu domino. Heri Kuncoro berperan sebagai bandar, sedangkan SAM dan Fathorrachman berperan sebagai penombok.

Selain menangkap para  tersangka, petugas juga mengamankan barang bukti berupa uang sebesar Rp 79 juta dan 17 kartu domino. Pesat judi tersebut digelar ditempat  Karaoke Pub Broadway yang berada di kawasan Mayjend Sungkono Surabaya. (Komang)

Read More

Bersama Pusdikpomal, Denpomal Kodiklatal Adakan Operasi Gaktib

KABARPROGRESIF.COM : (Surabaya) Detasemen Polisi Militer Angkatan Laut (Denpomal) Komando Pembinaan Doktrin, Pendidikan dan Latihan Angkatan Laut (Kodiklatal) menggelar operasi Penegakan dan Penertiban (Gaktib) dengan melibatkan puluhan personel dari Denpomal, Pusdikpomal dan Satprov Denma Kodiklatal di Jl. Morokrembangan, Bumimoro, Surabaya (5/12).

Operasi gaktib ini,  dibagi menjadi dua kelompok, yang pertama di depan Gedung Graha Samudera Bumimoro (GSB) untuk melakukan pemeriksaan terhadap kendaraan roda dua baik kendaraan dinas maupun kendaraan pribadi. Sedangkan kelompok kedua berjajar disepanjang jalan Morokrembangan untuk melaksanakan pemeriksaan terhadap kendaraan roda empat atau lebih.

Satu persatu kendaraan yang akan melewati Jl. Morokrembangan diberhentikan dan diperiksa kelengkapan surat-suratnya. Apabila ditemukan pelanggaran, maka yang bersangkutan harus segera melengkapi surat-surat kendaraan dan SIM nya.

Menurut Dandenpomal Kodiklatal Letkol Laut (PM) Hendarwan Setiawan, S.Pd. dalam operasi gaktib kali ini tidak banyak personel yang terjaring melanggar, karena secara umum mereka sudah memiliki SIM dan surat kendaraan sudah lengkap. “Hal ini menunjukkan bahwa kesadaran personel Kodiklatal dalam berkendaraan sudah baik,” ujarnya.

Untuk personel yang terjaring, lanjutnya, mereka harus segera melengkapi surat-surat kendaraan dan surat ijin mengemudinya secepatnya.

Kegiatan Opsgaktib ini, secara rutin digelar oleh Denpomal bekerjasama dengan Pusdikpomal dan Satprov Denma Kodiklatal. Khusus bagi siswa Pusdikpomal, kegiatan ini merupakan sarana lattek sebelum mereka terjun langsung di lapangan.(arf)

Read More

Kasus Meikarta, KPK Periksa Kadis PUPR Kabupaten Bekasi

KABARPROGRESIF.COM : (Jakarta) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menjadwalkan pemeriksaan terhadap Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kabupaten Bekasi Jamaludin, Rabu (5/12/2018).

Jamaludin, yang telah ditetapkan sebagai tersangka, rencananya diperiksa sebagai saksi dalam kasus dugaan suap pada proses perizinan proyek pembangunan Meikarta di Cikarang, Kabupaten Bekasi.

"Yang bersangkutan akan diperiksa sebagai saksi untuk tersangka BS (petinggi Lippo Group Billy Sindoro)," kata Juru Bicara KPK Febri Diansyah, Rabu.

Selain itu, KPK juga berencana memeriksa Asep Buchori, Pegawai Negeri Sipil (PNS) Kepala Bidang Penyuluhan dan Pencegahan pada Dinas Pemadam Kebakaran Pemerintah Kabupaten Bekasi.

Asep akan diperiksa sebagai saksi untuk tersangka Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Bekasi Dewi Tisnawati.

Dalam kasus ini, KPK menetapkan Bupati Bekasi Neneng Hassanah Yasin dan petinggi Lippo Group Billy Sindoro sebagai tersangka.

Selain itu, KPK juga menetapkan tersangka Kepala Bidang Tata Ruang Dinas PUPR Bekasi Neneng Rahmi.

Tiga kepala dinas juga ditetapkan sebagai tersangka, yakni Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Bekasi Jamaluddin, Kepala Dinas Pemadam Kebakaran Sahat MBJ Nahor, dan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Bekasi Dewi Tisnawati.

Kelima orang tersebut diduga menerima suap terkait perizinan proyek pembangunan Meikarta di Cikarang, Bekasi, Jawa Barat. Suap diberikan oleh pejabat pengembang properti Lippo Group.

Neneng dan para kepala dinas diduga dijanjikan uang Rp 13 miliar oleh pengembang Lippo Group. Hingga saat ini, menurut KPK, baru terjadi penyerahan Rp 7 miliar. (rio)

Read More

Komandan Lantamal V Hadiri Upacara Parade dan Defile HUT Armada 2018

KABARPROGRESIF.COM : (Surabaya) Komandan  Pangkalan Utama TNI AL V (Danlantamal V) Laksamana Pertama TNI Edwin, S.H,. menghadiri Upacara Parade dan Defile, dalam rangka Hari Armada Republik Indonesia TH. 2018 di Dermaga Madura Koarmada ll, Ujung,  Surabaya,  Rabu (5/12).

Peringatan Hari Armada tahun ini mengusung tema “Armada RI Kesatria Pengawal Samudera dan Perekat Nusantara, Bersama Rakyat Siap Menjaga Kedaulatan NKRI”.

Kaskoarmada II Laksma TNI Ahmadi Heri Purwomo, .S.E., M.M.,  mewakili Pangkoarmada ll Laksda TNi Mintoro Yulianto,  S. Sos., M.Si,z dan Komandan Upacara dipercayakan kepada Letkol Laut (P) Rafael Anggono Putro Dan KRI Nala-363 Satkor Koarmada II.

Turut hadir Danguspurlakoarmada II, Danguskamlakoarmada II, Wagub AAL, Danpuspenerbal, Wadan Kodiklatal, Dankodikposla, Asops Gartap III/Surabaya, Irkoarmada II, Wadan Pasmar-2, Para Asisten Pangkoarmada II dan undangan lainnya.

Sementara itu pasukan yang terlibat antara lain 1 Kie Pama gabungan TNI AL , Yon 1 Upacara gabungan terdiri dari 1 Kie Kowal gabungan Surabaya, 1 Kie Pomal Surabaya, Yon 2 Upacara gabungan terdiri dari  1 Kie Ba Satlinlamil Surabaya dan Ba Lantamal V, 1 Kie Ta Gab Satlinlamil Surabaya dan Lantamal V, Yon 3 Upacara gabungan terdiri dari  2 Kie Ba Koarmada 2, Yon 4 Upacara gabungan terdiri dari Yon 5 Upacara gabungan terdiri dari  2 Kie Pasmar 2 Surabaya, Yon gabungan Pasukan Khusus terdiri dari   1 Kie Satkopaska Armada II, 1 Taifib Pasmar-2, 1 Kie Dislambair Armada II dan  1 Kie Satsel Armada II dan 1 Kie Puspenerbal dan 1 Kie PNS Armada II.

Pada kesempatan itu juga diserahkan penghargaan Lanal teladan Penghargaan KRI teladan kepada Peringkat 1 ; KRI Torani-860 Koarmada I/Satkat, Peringkat 2 ; KRI Banda Aceh-593 Kolinlamil/Satlinlamil Jakarta, Peringkat 3 ; KRI Diponegoro-365/Koarmada II/Satkor dan Penghargaan Lanal teladan kepada Peringkat 1 ; Lanal Kotabaru/Koarmada I, Peringkat 2 ; Lanal Dumai/Koarmada I, Peringkat 3 ; Lanal Batam/Koarmada I.

Kasal Laksamana TNI Siwi Sukma Adji dalam amanatnya yang dibacakan Kasarmada ll mengatakan sejarah berdirinya Armada RI, menunjukkan bahwa Armada RI telah tumbuh menjadi organisasi yang semakin besar dan didukung oleh berbagai jenis alutsista.

Sesuai Keputusan Presiden RI nomor 12 tahun 2018 telah dibentuk sejumlah satuan baru TNI di wilayah timur termasuk Armada 3 di Sorong, sebagai bentuk pasukan TNI dalam rangka membangun pertahanan negara yang kuat dan merata serta dapat menjangkau seluruh wilayah NKRI.

Hari Armada RI yang dilaksanakanpada tahun ini tidak hanya sekedar kegiatan seremonial semata, tetapi merupakan bentuk rasa syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa.

Dalam melaksanakan tugas pertahanan negara di laut lanjut Kasal,  juga menjadi wujud interaksi dan evaluasi bagi seluruh peraturan Armada apa tugas yang diemban singgah ke depan diharapkan akan semakin optimal.

Perkembangan strategis saat ini semakin sulit, diprediksi karena dinamika perubahan Global yang cepat dan bentuk ancaman yang semakin Kompleks ancaman potensial maupun ancaman faktual ancaman faktual yang dihadapi saat ini meliputi separatis, pelanggaran wilayah hukum di laut, penyakit dan bencana alam makalah tentang taman nasional.

Operasi kemanusiaan dan penanggulangan bencana yang baru-baru ini terjadi di Lombok dan Palu adalah salah satu wujud kontribusi nyata yang datang bagi bangsa dan negara.

Selain itu adanya ancaman berdimensi baru yang bersifat Cyber berupa kombinasi ancaman konvensial konvensional aksi kriminal serangan asimetrik dan serangan siber harus dapat diantisipasi dan dihadapi oleh jajaran Armada TNI.

Karakteristik ancaman yang harus dihadapi maka diperlukan suatu postur kekuatanku Armada yang optimal personal yang tinggi, hal inilah yang menjadi landasan dalam kebijakan pembangunan kemampuan dan kekuatan TNI Angkatan Laut ke depan.

Upaya penataan keluar pasukan TNI ditindaklanjuti dengan komando pelaksana di tiap-tiap Armada dan pembangunan sarana prasarana pendukungnya acara yang saya banggakan Kapan fisik TNI Angkatan Laut tahun 2015 - 2019 sesuai kebijakan minimum essential Force.

Penghapusan alutsista usia tua lebih dari 50 tahun yang tidak dapat dioperasikan lagi, kebijakan pembangunan TNI diwujudkan dengan peningkatan kualitas dengan memperhatikan kehandalan sistem senjata Armada terpadu peningkatan profesionalisme prajurit, perbaikan manajemen logistik. (arf)

Read More

Dewan Minta Pemkot Surabaya Berdayakan PDAM Kelola Limbah B3

KABARPROGRESIF.COM : (Surabaya) Tak hanya Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan yang mendukung Pemkot Surabaya membuat pabrik pengolahan limbah B3 namun sambutan baik juga dilakukan Komisi B DPRD Surabaya. Bahkan Komisi yang membidangi perekonomian ini menyarankan agar Pemkot memberdayakan PDAM Surya Sembada untuk mengelola limbah medis tersebut.
   
" Tidak perlu buat BUMD pengelolah limbah sampah medis atau B3. Surabaya sudah punya PDAM (Perusahaan Daerah Air Minum) yang terbiasa mengelolah limbah," kata Ketua Komisi B DPRD Surabaya, Mazlan Mansyur pada kabarprogresif.com, Rabu (5/12).

Mengapa PDAM, menurut Mazlan pasalnya PDAM Surabaya selama ini sudah biasa mengelola air yang bahan bakunya salah satunya dari sungai menjadi air bersih atau air minum yang bisa dikonsumsi masyarakat. 
   
" Kenapa tidak diberdayakan. Kalau pengelolaan limbah, PDAM sudah biasa. Tinggal di upgrade untuk limbah khusus sehingga bisa efisien biaya." ujarnya.
   
Politikus Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) ini menilai usulan tersebut perlu dipertimbangkan dan tentunya manajemen PDAM juga harus siap jika nantinya diperlukan.
   
" PDAM harus mampu dan tentunya profesional. Tentunya kinerjanya juga harus digenjot. Kalau tidak mampu maka Dirut PDAM harus kita pertanyakan keprofesionalannya." katanya.
   
Untuk itu, lanjut dia,  perlu dukungan dari Pemkot Surabaya agar rencana tersebut bisa terealisasi.

" Saya yakin wali kota Surabaya akan setuju untuk efiseinsi," pungkasnya. (arf)

Read More

Peringati HUT Armada RI, Lanal Cilacap Siapkan Gelaran Dangdut Maritim dan Aneka Lomba

KABARPROGRESIF.COM : (Cilacap) Untuk memeriakan HUT Armada RI tahun 2018, Pangkalan TNI AL (Lanal)  Cilacap akan menhiapkan gelaran Dangdut Maritim, Fun Bike dan Jalan Sehat melibatkan masyarakat Cilacap.

Untuk itu Komandan Lanal Cilacap, Lantamal V, Kolonel Laut (P) Teguh Iman Wibowo di dampingi Mayor Laut (PM) Okta Yudi P, SH (Dandenpomal Lanal Cilacap) memimpin rapat Koordinasi Pelaksanaan Lomba Dangdut Maritim, Gowes dan Jalan Santai tersebut di Gedung Serba Guna  Mako Lanal Cilacap Jl. Niaga No. 02 Kel. Tambakreja Kec. Cilacap Selatan Kab. Cilacap, Rabu (5/12).

Dalam rapat tersebut  hadir juga Perwakilan  PT. Pelindo III Cab. Tanjung Intan Cilacap, Djoko Sasmito, Satpol PP Cilacap Didik Trianto S.H, Perwakilan Dishub Kab. Cilacap Fajar Eko Setiawan, Perwakilan dari  Kasat Lantas Polres Cilacap Iptu Setyo Nugroho, perwakilan dari Korem 0703 Cilacap Serma Agus Prawoto, Perwakilan dari Subdenpom IV/1-1 Cilacap.

Komandan Lanal Cilacap   menyapaikan harapan dan dukungan kepada panitia agar bisa membantu suksesnya event dalam rangka memperingati Hari  Armada RI Ke - 73 Tahun 2018, yang  dilaksanakan selama 2 (dua) hari yaitu pada hari Sabtu dan Minggu tanggal 8 dan 9 Desember 2018 mendatang.

Perkiraan jumlah peserta yang akan terlibat dalam funbike,  jalan santai dan lomba dangdut maritim sekitar 1.000 - 2000 orang. (arf)

Read More

Kadinkes Sebut Biaya Pengolahan Limbah B3 Rp.1 Miliar Pertahun

KABARPROGRESIF.COM : (Surabaya) Kepala Dinas Kesehatan (Dinkes) Kota Surabaya drg. Febria Rachmanita menyampaikan bahwa rencana Pemkot Surabaya untuk membangun pengelolaan limbah medis atau Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) di Surabaya, akan terus berlanjut. Bahkan, ia mengaku pihak Kementerian LHK akan membantu dalam proses perijinan.

“ Rencanannya nanti dalam waktu dekat pihak Kementerian LHK akan membantu kita dalam proses perijinan,” kata Febria pada kabarprogresif.com, selasa (4/12).

Menurutnya, kebutuhan pengelolaan limbah medis di Surabaya sangat mendesak. Selama ini, Pemkot Surabaya menggandeng pihak swasta untuk masalah penanganan limbah medis. Mulai dari proses pengiriman, hingga pengelolaan. Namun hal itu, pastinya dengan menggunakan biaya yang cukup besar. Ia mengaku untuk biaya pengelolaan limbah medis dari 59 rumah sakit di Surabaya dalam tiap tahun mencapai Rp 1 Miliar.

“ Kita selama ini pakai pihak swasta, dan itu tidak sedikit biaya yang harus dikeluarkan dalam tiap tahun sekitar Rp 1 Miliar,” imbuhnya.

Febria mengungkapkan dalam setiap hari limbah rumah sakit di Surabaya mencapai 8 ribu kilogram. Jika dalam sebulan dikalikan bisa mencapai sekitar 240 ribu kilogram. Maka dari itu, kebutuhan pengelolah limbah medis di Surabaya ini dinilai sangat mendesak.

” Pihak Kementerian LHK juga telah mendukung kita untuk membangun pengelolaan limbah medis. Namun prinsipnya juga harus sesuai dengan pusat,” ungkapnya.

Ia menambahkan, pihak Kementerian LHK menyarankan agar nantinya pengelolaan limbah medis di Surabaya dibentuk Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD).

“ Pihak kementerian LHK menyarankan membentuk UPTD dan Bu Wali juga sudah sepakat,” pungkasnya. (arf)

Read More

Kementerian LHK Dukung Langkah Pemkot Surabaya Bangun Pengelolaan Limbah B3

KABARPROGRESIF.COM : (Surabaya) Meski anggaran pembangunan pengolahan limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) namun hal tersebut tak menyurutkan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) tetap mendukung langkah Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya tersebut. Pasalnya hal itu, didasari atas jumlah limbah medis di Indonesia yang tak sebanding dengan fasilitas pengelolaan limbah.

" Secara aturan tidak ada masalah, jika pemkot ingin membangun pengolahan limbah B3 di Surabaya. Karena memang saat ini, jumlah limbah medis tidak seimbang dengan fasilitas pengolahan limbah,” kata Kepala Seksi Pengolahan Limbah B3 Kementerian LHK Sortawati Siregar pada kabarprogresif.com, Selasa, (04/12).

Ota sapaan Sortawati Siregar menyebut jumlah Rumah Sakit di Indonesia sebanyak 2.800  lebih. Berdasarkan data Perhimpunan Rumah Sakit Seluruh Indonesia (PERSI), sebanyak 98 punya izin pengolahan limbah medis menggunakan insinerator dan autoklaf. Sementara, jasa pengelolah limbah dari pihak swasta, hanya berjumlah enam.

“ Maka dari itu, kami sangat mendukung langkah Pemkot Surabaya membangun pengelolaan limbah B3. Tapi kami memberi masukan agar nantinya dibentuk BUMD atau UPTD,” pungkasnya. (arf)

Read More

Soal Apartemen Gunawangsa, Ditekan Komisi C, Bos Apartemen Gunawangsa Pilih Koordinasi Dengan Pemkot Surabaya

KABARPROGRESIF.COM : (Surabaya) Tekanan Komisi C DPRD Surabaya agar PU Bina Marga dan Pematusan Pemkot Surabaya segera mengeluarkan Bantuan Penertiban (Bantib) dan pembongkaran jembatan ternyata tak ditanggapi serius oleh pihak managemen Apartemen Gunawangsa.

" Ya nanti kita koordinasikan dengan pemerintah kota, kalau sekarang ya nggak berani ngomong," kata CEO Apartemen Gunawangsa, Triandy Gunawan pada kabarprogresif.com dan sejumlah awak media usai menggelar hearing dengan Komisi C di gedung DPRD Surabaya sambil ngeloyor pergi, senin (3/12).

Seperti diberitakan Komisi C DPRD Surabaya geram dengan ulah managemen Apartemen Gunawangsa soal rencana alih fungsi saluran menjadi jalan di daerah Asem Bagus Surabaya.

Hal ini diperlihatkan saat lanjutan rapat dengar pendapat (hearing) Komisi C DPRD Surabaya dengan pihak managemen Apartemen Gunawangsa.

Tindakan manajemen apartemen Gunawangsa sudah jelas menyalahi aturan, karena sampai saat ini belum mengantongi ijin dari dinas terkait terutama Dinas PU Bina Marga dan Pematusan Surabaya.

Selain itu jembatan berupa jalan tersebut dianggap mengganggu aliran sungai sebab saat ini sudah banyak timbunan sampah yang tersangkut.

Untuk itu Komisi C DPRD Surabaya meminta agar manajemen Gunawangsa segera melakukan pembongkaran.

Tak hanya itu Komisi C DPRD Surabaya mencurigai jika pihak managemen Apartemen Gunawangsa keberatan untuk melakukan pembongkaran sendiri, hal tersebut justru malah membuka tabir jika kegiatan normalisasi sungai yang dilaksanakan Pemkot Surabaya bermuatan titipan. (arf)

Read More

Soal Apartemen Gunawangsa, Komisi C Tekan Pemkot Surabaya Turunkan Bantib dan Bongkar Jembatan

KABARPROGRESIF.COM : (Surabaya) Jika imbauan membongkar sendiri tidak di indahkan oleh manajemen apartemen Gunawangsa, maka Komisi C DPRD Surabaya meminta sekaligus mendesak kepada Pemkot Surabaya, terutama Dinas PU Bina Marga dan Pematusan untuk segera mengerahkan bantuan penertiban (Bantib)

“ Kita minta agar segera melibatkan Bantib, jadi tindakan yang diluar persetujuan Pemkot harus segera ditertibkan agar tidak mengganggu, apalagi saat ini musim hujan." pungkasnya.

Seperti diberitakan Komisi C DPRD Surabaya geram dengan ulah managemen Apartemen Gunawangsa soal rencana alih fungsi saluran menjadi jalan di daerah Asem Bagus Surabaya.

Hal ini diperlihatkan saat lanjutan rapat dengar pendapat (hearing) Komisi C DPRD Surabaya dengan pihak managemen Apartemen Gunawangsa.

Tindakan manajemen apartemen Gunawangsa sudah jelas menyalahi aturan, karena sampai saat ini belum mengantongi ijin dari dinas terkait terutama Dinas PU Bina Marga dan Pematusan Surabaya.

Selain itu jembatan berupa jalan tersebut dianggap mengganggu aliran sungai sebab saat ini sudah banyak timbunan sampah yang tersangkut.

Untuk itu Komisi C DPRD Surabaya meminta agar manajemen Gunawangsa segera melakukan pembongkaran.

Tak hanya itu Komisi C DPRD Surabaya mencurigai jika pihak managemen Apartemen Gunawangsa keberatan untuk melakukan pembongkaran sendiri, hal tersebut justru malah membuka tabir jika kegiatan normalisasi sungai yang dilaksanakan Pemkot Surabaya bermuatan titipan. (arf)

Read More

Soal Apartemen Gunawangsa, Komisi C Geram, Alih Fungsi Saluran Jadi Jalan Disinyalir Ada Skenario Titipan

KABARPROGRESIF.COM : (Surabaya) Komisi C DPRD Surabaya geram dengan ulah managemen Apartemen Gunawangsa soal rencana alih fungsi saluran menjadi jalan di daerah Asem Bagus Surabaya.

" Tindakan manajemen apartemen Gunawangsa sudah jelas menyalahi aturan, karena sampai saat ini belum mengantongi ijin dari dinas terkait terutama Dinas PU Bina Marga dan Pematusan Surabaya. Maka meminta agar manajemen Gunawangsa segera melakukan pembongkaran agar tidak mengganggu aliran sungai tersebut, karena saat ini sudah banyak timbunan sampah yang tersangkut,” tegas Ketua Komisi C DPRD Surabaya, Syaifuddin Zuhri pada kabarprogresif.com dan sejumlah awak media, usai hearing dengan pihak managemen Apartemen Gunawangsa. Senin (3/12)

Bahkan lanjut Cak Ipuk sapaan akrab Syaifuddin Zuhri mengaku tak mau tau soal alasan dari pihak managemen Apartemen Gunawangsa yang mengatakan jika proyeknya memang belum final.

“ Kalau akhirnya tidak disetujui Pemkot dan harus dibongkar, apa keberatan pihak Gunawangsa, karena mereka bertindak tidak berdasarkan persetujuan dinas terkait, maka itu sebuah konsekuensi yang harus mereka terima, karena jelas akan mengkibatkan banjir. " tegasnya.

Tetapi jika pihak managemen Apartemen Gunawangsa merasa keberatan untuk melakukan pembongkaran sendiri lanjut Cak Ipuk hal tersebut justru malah membuka tabir jika kegiatan normalisasi sungai yang dilaksanakan Pemkot Surabaya bermuatan titipan.

“ Ini membuat kami semakin yakin jika didalamnya ada skenario yang dititipkan kepada Pemkot terkait normalisasi sungai itu, tapi sesungguhnya itu untuk fasilitas mereka." pungkasnya. (arf)

Read More

Dirut PDAM Janji Perbaiki Kualitas Air Dalam Seminggu Kedepan

KABARPROGRESIF.COM : (Surabaya) Mendapat sorotan bahkan kritikan dari berbagai kalangan, Direktur Utama PDAM Surya Sembada, Mujiaman pun berjanji akan bekerja secara maksimal bahkan ia berani mengimbar janji bila dalam seminggu kedepan kualitas air PDAM akan lebih baik lagi, pasca pembenahan instrument produksi air di sejumlah titik.

“ InsyaAllah air terus akan lebih baik. Kita melakukan perbaikan 7 dari 10 clearator selesai di bulan ini. Kita telah perbaiki Filter sebanyak 192 sekmen dan sudah selesai, minggu ini. Kita lakukan pengurasan dan perawatan reservoir dengan biocide dengan lebih baik,” kata Mujiaman pada kabarprogresif.com, selasa (4/12).

Seperti diberitakan, demi mendapatkan dana Rp. 200 Miliar, PDAM Surya Sembada menawarkan 3 cara, sayangnya satu dari 3 cara itu mendapat penolakan dari Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya.

Malah Pemkot balik menanyakan dampaknya jika ada pergantian pipa nanti, apakah terjadi erupsi atau dampak lainnya. Kemudian sampai kapan berakhir hingga sudah tidak ada lagi perbaikan pipa.

Tak hanya itu, Pemkot juga menanyakan soal jaminan kualitas air produksi PDAM Surya Sembada yang sampai saat ini banyak dikeluhkan oleh pelanggan karena kotor dan tidak bisa di minum, termasuk coverage area pelayanan distribusi air bersih kepelanggan. Terutama di daerah Pakal dan Benowo yang saat ini belum teraliri air PDAM. (arf)

Read More