Terus Kobarkan Semangat Perjuangan Arek-arek Suroboyo 10 Nopember 1945 untuk memberantas Korupsi, Terorisme dan Penyalahgunaan Narkoba

Soft Launching Kota Lama, Gelar Sejumlah Paket Wisata

Sejumlah paket wisata digelar Pemkot Surabaya usai soft launching Kota Lama zona Eropa yang berada di kawasan Jalan Rajawali, Krembangan, Surabaya.

Cegah Narkoba di Kalangan ASN dan Pelajar, Pemkot Surabaya Gandeng BNN dan Polisi

Upaya Pemkot Surabaya memberantas Narkoba tak hanya di kalangan pelajar dan masyarakat, tetapi juga Aparatur Sipil Negara (ASN) di lingkup pemkot.

Peluang Investasi untuk Pengembangan Eks THR-TRS

Pemkot Surabaya menggandeng Kamar Dagang dan Industri (Kadin) untuk mempromosikan proyek peluang investasi di Kota Pahlawan. Diantaranya di kompleks eks Taman Hiburan Rakyat (THR) dan Taman Remaja Surabaya (TRS).

Tekan Laju Inflasi, Pemkot Rutin Gelar Pangan Murah

Untuk menekan laju inflasi agar masyarakat bisa mendapatkan komoditas bahan pangan dengan lebih murah, Pemkot Surabaya rutin menggulirkan program Gerakan Pangan Murah setiap bulan.

Pemkot Surabaya Komitmen Amankan Aset yang Dikuasai Pihak Ketiga

Berbagai upaya strategis terus dilakukan Pemkot Surabaya untuk memastikan aset daerah dapat dimanfaatkan secara optimal demi kepentingan warga dan pemerintah.

Rabu, 12 Desember 2018

Penerjun Srikandi TNI AL Jadi Idola MasyaraÄ·at Banggai Berswafoto


KABARPROGRESIF.COM : (Banggai) Penerjun Srikandi TNI AL jadi Idola masyarakat Kabupaten Banggai untuk berswafoto bersama. Antusias masyarakat untuk berfoto ini, dilakukan usai gladi penerjunan pelaksanaan peringatan Hari Nusantara (Harnus) tahun 2018 yang akan dilaksanakan pada hari Kamis,13 Desembee 2018  bertempat di pelabuhan Tangkiang Kecamatan Kintom Kabupaten Banggai, Sulawesi Tengah (Sulteng), Selasa (11/12/2018).

Mereka adalah Serda TTU/W Lailia Noor arimurti dari Mako Kormar dan Serda TTU/W Yazella Agustin Pasmar 1 asal jakarta yang telah melaksanakan 200 kali penerjunan ini, seketika dikerumuni oleh masyarakat untuk untuk diminta berfoto bersama ketika usai melakukan aksinya.

"Mereka wanita penerjun yang hebat dan berani, baru pertama kali saya melihat atraksi terjun payung secara langsung yang biasa hanya saya lihat di televisi, apalagi penerjunnya adalah seorang wanita, saya tertegun dengan aksi hebat mereka", ujar Marni salah satu masyarakat yang menonton dan meminta foto bersama ini.

Selanjutnya, para penerjun Srikandi ini akan kembali melakukan aksi memukaunya tersebut pada puncak pelaksanaan perayaan Hari Nusantara pada hari Kamis tanggal 13 Desember 2018 di tempat yang sama. (arf)

KPK Tetapkan Bupati Cianjur dan Kadis Pendidikan sebagai Tersangka


KABARPROGRESIF.COM : (Jakarta) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menetapkan Bupati Cianjur Irvan Rivano Muchtar sebagai tersangka.

Selain Irvan, KPK juga menetapkan tiga orang lainnya sebagai tersangka. Masing-masing adalah Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Cianjur Cecep Sobandi dan Kepala Bidang SMP Dinas Pendidikan Rosidin. Kemudian, Tubagus Cepy Sethiady yang merupakan kakak ipar Irvan.

"Berdasarkan bukti permulaan yang cukup, KPK simpulkan adanya dugaan korupsi menerima, memotong atau memaksa seseorang memberikan sesuatu atau gratifikasi terkait dana pendidikan," ujar Wakil Ketua KPK Basaria Panjaitan dalam jumpa pers di Gedung KPK Jakarta, Rabu (12/12/2018).

Dalam kasus ini, Irvan dan para pejabat di Dinas Pendidikan diduga menerima suap terkait pemotongan dana alokasi khusus (DAK) terkait dana pendidikan di Kabupaten Cianjur Tahun 2018.

Adapun, pemotongan tersebut sebesar 14,5 persen dari nilai anggaran Rp 46,8 miliar. Irvan dan tersangka lainnya disangka melanggar Pasal 12 huruf f atau Pasal 12 huruf e atau Pasal 12 B Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat 1 ke-1 jo Pasal 64 ayat 1 KUHP. (rio)

Wali Kota Bogor Belajar Kampung Tematik dan Naturalisasi Sungai ke Wali Kota Risma


KABARPROGRESIF.COM : (Surabaya) Wali Kota Surabaya Tri Rismaharini menerima kunjungan kerja Wali Kota Bogor Bima Arya Sugiarto beserta jajarannya, kepala dinas, camat dan lurah di ruang sidang Wali Kota Surabaya, Rabu (12/12/2018). Dalam kunjungannya kali ini, Bima Arya dan jajarannya fokus belajar pada dua hal, yaitu pengelolaan kampung tematik yang menyebar di Kota Surabaya dan naturalisasi sungai.

Pada kesempatan itu, Wali Kota Risma menyampaikan bahwa kampung tematik di Kota Surabaya memang sengaja dirawat. Bahkan, sudah menyebar di berbagai kampung di Surabaya.

“Yang paling penting adalah menumbuhkan kesadaran warga untuk sama-sama menjaga dan peduli pada kampungnya,” kata Wali Kota Risma saat pertemuan itu.

Saat itu, Wali Kota perempuan pertama di Kota Surabaya itu juga menjelaskan tidak ada hari tanpa mengeruk sungai, sehingga lama kelamaan sungai itu bersih dengan sendirinya. Ia juga mengaku memulai pengerukan itu dengan hanya dua alat berat, tapi sekarang sudah puluhan alat berat yang setiap hari bekerja mengeruk sungai dan saluran.

“Jadi, tiap hari alat berat itu mengeruk, kemudian hasil kerukannya itu digunakan untuk membangun taman dan pemakaman di Surabaya,” kata dia.

Wali Kota Risma menyebutkan bahwa hingga saat ini pengerukan sungai dan saluran sudah mencapai 2.865.002 meter persegi. Bahkan, saat ini Pemkot Surabaya sudah tidak ada lagi anggaran untuk membeli ranah urukan.

“Melalui cara ini, Alhamdulillah kita bisa menghemat sebesar Rp 14 miliar untuk urukan,” tegasnya.

Selain itu, Wali Kota Risma juga menyampaikan banyak hal tentang cara penertiban PKL dan pemberdayaan warga. Bahkan, pada kesempatan itu pula, Wali Kota Risma mengajak Bima Arya memasuki ruang kerjanya yang terpajang ratusan monitor CCTV. Saat itu, ia menjelaskan bagaimana mengontrol Kota Surabaya dari ruang kerjanya itu, mulai keamanan, pompa air dan arus lalu lintas.

Saat di ruang kerjanya itu, Wali Kota Risma juga menyarankan kepada Bima untuk membuat system pendeteksi angin dan hujan. Apalagi, Bogor saat ini tengah diterpa musibah angin putting beliung, sehingga cocok untuk menerapkan system itu.

“Saya sarankan Pak Bima untuk membuat ini dulu, karena ini sangat penting menurut saya di Bogor,” kata dia.

Sistem itu merupakan pendeteksi angin dan hujan yang nyambung dengan sistemnya BMKG. Melalui system itu, pergerakan angin dan lokasi-lokasi yang hujan bisa diketahui dengan terdeteksi.

Sementara itu, Wali Kota Bogor Bima Arya Sugiarto manggut-manggut dan mengiyakan masukan Wali Kota Risma itu. Ia juga sangat tertarik untuk mengadopsi system itu untuk dibawa ke Bogor. “Jadi Bu Risma itu tahu apa yang dibutuhkan Bogor sekarang. Apalagi kita baru saja mengalami angin puting beliung. Memang tidak bisa dihindarkan, tapi kita bisa mengantasipasi itu dengan cara tanda-tanda alamnya. Bu Risma punya itu, kita akan minta itu untuk diaplikasikan nanti di Bogor,” kata Bima seusai bertemu Wali Kota Risma.

Menurutnya, yang paling penting sudah ada sistemnya, sehingga selanjutnya tinggal bekerjasama dengan instansi terkait (BMKG) dan stafnya bisa membaca system itu. Selama ini, kata dia, kalau cuaca belum sampai secanggih itu, karena selama ini hanya mendapatkan informasi dari BMKG, dan itu prosesnya agak lama.

“Rencananya, system itu akan kami terapkan juga di Bogor, sehingga angin putting beliung bisa dibaca tanda-tanda alamnya secara cepat,” tegasnya.

Ia juga mengaku banyak sekali yang bisa diambil dari kunjungan itu. Bahkan, saran-sarannya  juga sangat banyak didapatkan dari pertemuan itu, termasuk penertiban PKL, pemberdayaan ekonomi warga dan pelayanan publik.

“Banyak tadi saran-saran dari Bu Risma, bahkan yang sangat teknis sekali. Saya ucapkan terimakasih banyak kepada Bu Risma karena saran-sarannya sangat aplikable untuk diterapkan di lapangan,” pungkasnya. (arf)

Masyarakat Banggai Antusias Menyaksikan Gladi Demonstrasi Harnus 2018 Di Tangkiang


KABARPROGRESIF.COM : (Banggai) Masyarakat Kabupaten Banggai, Sulawesi Tengah (Sulteng) tampak antusias menyaksikan Demonstrasi yang ditampilkan oleh TNI Angkatan Laut pada pelaksanaan Gladi peringatan Hari Nusantara tahun 2018 yang akan dilaksanakan pada hari Kamis, 13 Desember 2018 bertempat di Pelabuhan Tangkiang Kecamatan Kintom Kabupaten Banggai, Sulteng, Selasa (11/12/2018).

Pelabuhan Tangkiang ini seketika ramai dengan para pengunjung yang terdiri dari berbagai kalangan mulai dari masyarakat umum sampai kalangan pelajar ketika dimulainya gladi demonstrasi yang ditampilkan secara langsung oleh TNI AL di hadapan masyarakat Banggai ini.

"Demonstrasi yang ditampilkan oleh prajurit TNI AL ini merupakan bagian dari acara hiburan kepada masyarakat sekaligus memperkenalkan keberadaan TNI AL sebagai salah satu unsur pertahanan Negara di laut di kalangan masyarakat Kabupaten Banggai yang rata-rata tinggal di pesisir pantai Kabupaten Banggai", ujar Dansatgas Harnus tahun 2018 Kolonel Laut (P) Andri Kristanto.

Adapun demonstrasi yang ditampilkan diantaranya atraksi terjun payung oleh pasukan Elite TNI AL,Free Fall (terjun bebas dari hely kopter), Parade Kapal yang melibatkan unsur KRI dan kapal nelayan kabupaten Banggai, atraksi Jet Sky oleh komunitas Jet Sky Banggai dan atarksi lainnya yang tentunya menarik untuk disimak dan dikunjungi oleh masyatakat setempat, tambah Dansatgas Harnus tahun 2018 ini. (arf)

Bupati Cianjur Ditangkap KPK, Mendagri Kecewa


KABARPROGRESIF.COM : (Jakarta) Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tjahjo Kumolo prihatin soal kepala daerah yang terus terjaring operasi tangkap tangan ( OTT) oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

OTT terakhir dilakukan KPK terhadap enam orang di Cianjur, Jawa Barat, Rabu (12/12/2018), di mana salah satunya adalah kepala daerah.

"Tentu saya prihatin OTT kepala daerah terus terjadi. Beberapa jam yang lalu tersiar kabar KPK menangkap enam orang dalam kegiatan operasi tangkap tangan di Cianjur, Jawa Barat, salah satu yang ditangkap adalah kepala daerah yang dalam hal ini bupatinya," ujar Tjahjo melalui keterangan persnya, Rabu.

Menurut dia, ia beserta presiden, wakil presiden, serta pimpinan KPK, selalu mewanti-wanti soal area rawan korupsi.

Area rawan korupsi yang dimaksud yaitu perencanaan anggaran, dana hibah dan bansos, retribusi pajak, jual beli jabatan, perizinan, serta mekanisme pembelian barang dan jasa.

Untuk itu, Tjahjo kembali mengajak dan mengingatkan seluruh pihak agar aktif dalam upaya pemberantasan korupsi.

"Mari kita hindari dan ikut mekanisme sesuai dengan aturan dan etika yang ada. Pencegahan dan pemberantasan korupsi perlu semangat progresif revolusioner dari semua pihak," kata dia.

Kemudian, ia juga mengingatkan para kepala daerah yang sudah terjerat kasus korupsi agar bersikap kooperatif.

Selain itu, Tjahjo menambahkan agar para kepala daerah tersebut tetap berpegang pada azaz praduga tak bersalah sampai terbitnya keputusan hukum berkekuatan tetap.

Sebelumnya, KPK menangkap kepala daerah dan lima orang lainnya dalam operasi tangkap tangan di Cianjur, Jawa Barat, Rabu (12/12/2018).

Penangkapan ini diduga terkait kasus dugaan suap kepada bupati. Sebanyak enam orang yang ditangkap terdiri dari bupati, kepala dinas, dan kepala bidang.

Selain itu, dari unsur Musyawarah Kerja Kepala Sekolah dan pihak lainnya. KPK memiliki waktu maksimal 24 jam untuk menentukan status hukum perkara dan pihak-pihak yang ditangkap tersebut. Hasilnya akan disampaikan secara lebih lengkap pada konferensi pers.  (rio)

Dinyatakan Tidak Bersalah, Armuji Bakal Tempuh Jalur Hukum


KABARPROGRESIF.COM : (Surabaya) Dinyatakan tak bersalah dalam sidang Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Surabaya, Armuji Ketua DPRD Surabaya yang saat ini tercatat sebagai Caleg DPRD Jatim dari Dapil 1 Surabaya dengan tegas menyatakan akan segera menempuh jalur hukum terhadap Usman Koordinator Divisi Penindakan & Pelanggaran serta Agil Akbar Koordinator Divisi SDM & Organisasi Bawaslu kota Surabaya.

“ Ada dua laporan, untuk pencopotan dari jabatannya sebagai Panwaslu Surabaya ke DKPP agar Usman dan Agil dicopot, dan untuk kasus pencemaran nama baik ke Polda Jatim, ini segera akan kami lakukan bersama tim." tandas Armuji pada kabarprogresif.com serta sejumlah awak media, selasa (11/12).

Menurut Armuji, proses pelaporan dirinya bersama Baktiono terkait kasus dugaan pelanggaran kampanye hingga masuk ke tahapan sidang di Bawaslu justru kental dengan upaya pencemaran nama baik dirinya.

“ Yang sangat merugikan saya adalah pencemaran nama baik, karena dalam menangangi persoalan masih sembrono, bahkan media dijadikan panggung untuk popularitasnya, seakan-akan mereka ini lembaga yang super power bisa memanggil siapa saja, padahal sudah diingatkan oleh yang lain (Sofyan), apalagi bukti yang diajukan masih diragukan kebenarannya.” tegasnya.

Keyakinan Armuji semakin kuat jika tuduhan terhadap dirinya bersama Baktiono yang berujung persidangan di Bawaslu ini merupakan rekayasa jahat dengan tujuan merusak nama baiknya, setelah berhasil mendapatkan pengakuan dari Panwas Tambaksari yang tercatat ebagai pelapor.

“ Panwas Tambaksari ini sudah mengaku kalau dipaksa oleh Usman agar menjadi pelapor, padahal sejak awal dia tidak mau karena merasa tidak berada di lokasi, bukti pengakuan berupa rekaman video ini akan kami jadikan bukti di Polda Jatim.” ungkapnya.

Armuji berpendapat jika Panwaslu harusnya independen dan bisa melindungi semua pihak dan bertindak secara adil

“ Ini kan enggak, bikin surat aja nggak bener, sidangnya juga, pokoknya semuanya nggak bener lah. Ini bahaya, dengan kasus ini, lembaga Panwaslu di Surabaya ini sudah rusak, ini bahaya untuk Pemilu kedepan." jelasnya.

Disaat yang sama, Syaifudin Zuhri Sekretaris DPC PDIP Surabaya mengaku geram dengan sikap dan tindakan Usman dan Agil, karena sebagai Panwaslu tidak bisa menjalankan tugas dan fungsi dengan baik.

“ Secara lembaga (Partai), kami juga akan bersikap mendukung pencopotan kedua Panwaslu tersebut, karena keduanya Pak Armuji dan Pak Baktiono adalah kader partai yang saat ini sedang menduduki posisi Ketua dan anggota DPRD Surabaya." tuturnya.

Tidak hanya itu, Ketua Komisi C DPRD Surabaya ini menyatakan siap mendukung pelaporan kasus pencemaran nama baik yang akan dilakukan Armuji dan Baktiono ke Polda Jatim, karena maslah ini juga menyangkut naman baik pejabat Kota Surabaya.

“ Pak Armuji itu Ketua DPRD, artinya juga simbol Pemkot Surabaya, apalagi beliau juga menjadi Ketua Umum Asosiasi Dewan Seluruh Indonesia (Adeksi), ini sama dengan pelecehan, karena dianggap tidak paham aturan,” pungkasnya.

Untuk diketahui, sidang Bawaslu menyatakan bahwa terlapor tidak terbukti secara sah dan meyakinkan, melakukan perbuatan pelanggaran tata cara, prosedur atau mekanisme pada tahapan Pemilu sesuai ketentuan perudang-undangan. (arf)

Parade Kapal Perang Dan Kapal Nelayan Akan Turut Meriahkan Harnus 2018 Di Banggai


KABARPROGRESIF.COM : (Banggai) Peringatan Hari Nusantara (Harnus) Tahun  2018, akan segera digelar di pelabuhan Tangkiang, Kec.Kintom Kab.Banggai Sulteng pada hari Kamis tanggal 13 Desember 2018 

Menariknya, dalam acara ini para hadirin dan masyarakat akan menyaksikan atraksi sailing pass atau parade kapal. Selasa (11/12/2018).

Menurut Dansatgas Harnus Tahun 2018 Kolonel Laut (P)  Andri Kristianto sailing pass tersebut  didukung penuh oleh TNI  Angkatan Laut dengan mengerahkan  kapal perang  yakni KRI Untung Suropati-372,  KRI Ajak-653 , KRI Madidihang-855, Searider, kapal pemerintah , kapal -kapal nelayan, dan Jetsky .

Lebih lanjut dikatakan, disaat hampir bersamaan juga dilaksanakan atraksi terjun payung dari prajurit TNI AL yang mendarat di dekat panggung dan  mendarat diponton di laut.

Adapun pasukan yang diterjunkan dari pesawat Cassa dan Helly Bell adalah dari prajurit Kopaska Koarmada II Surabaya ,  prajurit  Intai Amfibi Marinir Surabaya dan pasukan Denjaka (Detasemen Jalamangkara) Jakarta, lanjutnya lagi.

Tidak ketinggalan 2 prajurit  Korps Wanita Angkatan Laut (Kowal) ikut dalam penerjunan tersebut , ujar Dansatgas Harnus 2018. (arf)

Satgas Harnus Tahun 2018 TNI AL Laksanakan Baksos dan Penyuluhan di Pagimana Kabupaten Banggai Sulteng


KABARPROGRESIF.COM : (Banggai) Tim Bakti Sosial (Baksos) Satuan Tugas (Satgas) Hari Nusantara (Harnus) tahun 2018 TNI AL melaksanakan Baksos dan Penyuluhan di Desa Jaya Bakti Kecamatan Pagimana Kabupaten Banggai, Sulawesi Tengah (Sulteng), Selasa (11/12/2018).

Kegiatan ini diikuti oleh 300 warga di kecamatan Pagimana dan sekitarnya yang akan menerima bantuan serta ikut dalam penyuluhan yang akan dibawakan oleh pemateri.

Kegiatan Baksos ini meliputi pemberian bantuan berupa Peralatan budidaya rumput laut, Buku panduan keselamatan berlayar, Swimming vest dan paket sembako.     

Sedangkan kegiatan penyuluhan, meliputi Penyuluhan keselamatan berlayar oleh Asisten Potensi Maritim (Aspotmar) Danlantamal VI Kolonel Laut (P) Suratun, S.H., Penyuluhan Asuransi nelayan oleh Kadis DKP Kab Banggai dan Jasindo, Penyuluhan budidaya rumput laut oleh Prof. Jana Anggadireja serta Praktek pengolahan makanan dengan bahan dasar rumput laut oleh Ibu Maria Gigih dan Tim di Gedung SD Jaya Bakti diikuti oleh 96 warga.             

"Baksos ini bertujuan untuk mengedukasi kepada para masyarakat yang berada di kecamatan Pagimana dan sekitarnya tentang kemaritiman, yang di dalamnya terdapat sumber daya alam yang dapat di kelola sehingga bisa menambah penghasilan bagi warganya serta memberikan panduan keselamatan berlayar dan pentingnya Asuransi atas keselamatan diri sendiri", ujar Aspotmar Danlantamal VI yang juga sebagai ketua Tim Baksos dan Penyuluhan ini. (arf)

OTT di Cianjur, KPK Temukan Rp 1,5 Miliar yang Diduga untuk Bupati


KABARPROGRESIF.COM : (Jakarta) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menemukan uang Rp 1,5 miliar dalam operasi tangkap tangan di Cianjur, Jawa Barat, Rabu (12/12/2018). Uang tersebut diduga sebagai barang bukti suap untuk bupati.

"Dari lokasi juga diamankan uang sekitar Rp 1,5 miliar yang diduga dikumpulkan dari kepala sekolah," ujar Wakil Ketua KPK Laode M Syarif saat dikonfirmasi, Rabu.

Syarif mengatakan, sebelumnya KPK mendapat informasi akan ada penyerahan uang terkait dengan anggaran pendidikan di Cianjur.

Setelah dilakukan pengecekan di lapangan, terdapat bukti awal adanya dugaan pemberian suap untuk bupati.

KPK menduga uang tersebut dikumpulkan dari kepala sekolah untuk kemudian disetor ke bupati.

Enam orang yang ditangkap terdiri dari bupati, kepala dinas, dan kepala bidang. Selain itu, juga dari unsur Musyawarah Kerja Kepala Sekolah dan pihak lainnya.

KPK memiliki waktu maksimal 24 jam untuk menentukan status hukum perkara dan pihak-pihak yang ditangkap tersebut. Hasilnya akan disampaikan secara lebih lengkap pada konferensi pers. (rio)

Bawaslu Surabaya Putuskan Dua Caleg PDI Perjuangan Tak Bersalah


KABARPROGRESIF.COM : (Surabaya) Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Kota Surabaya akhirnya memutuskan terlapor dua caleg PDI Perjuangan, Armudji dan Baktiono tidak bersalah melakukan pelanggaran kampanye dalam sidang putusan yang digelar di Kantor Bawaslu Jalan Arif Rahman Hakim, Surabaya.
   
" Dengan ini, terlapor  tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan perbuatan tata cara, prosedur atau mekanisme pada tahapan pemilu sesuai ketentuan perundang-undangan." kata Ketua Majelis Usman saat membacakan putusan sidang, selasa (11/12).
   
Berdasarkan hasil sidang putusan Bawaslu Kota Surabaya Nomor 01/TM/PL/KOTA/16.01/XI/2018 disebutkan sebagaimana surat pemberitahuan kegiatan kampanye Nomor 181/DPC?EKS?XI/2018 tanggal 19 Oktober 2018, bahwa kegiatan jalan sehat yang digelar Karang Taruna Kelurahan Kapas Madya Baru tidak melanggar aturan.
   
Terlapor dalam hal ini sebagai pihak yang diundang dengan kapasitas, Armuji sebagai Ketua DPRD Surabaya dan Baktiono sebagai anggota DPRD Surabaya. terkait pelaksanaan pembagian hadia kepada peserta jalan sehat sebagaimana dengan metode pengundian ("doorproze") belum memenuhi unsur pelanggaran.

Saat ditanya, apakah ada tekanan dari pihak lain terkait hasil putusan ini, Usman mengatakan bahwa tidak ada tekanan dari siapapun.

" Hasil musayawarah kami, alat bukti kurang meyakinkan sehingga kami putuskan tidak bersalah." ujarnya. 
   
Mendapati hal itu, Tim Kuasa Hukum terlapor Martin Hamonangan  mengucapkan terima kasih atas putusan tersebut. Meski demikian, lanjut dia, pihaknya memberikan sejumlah catatan atas persidangan yang dinilai terburu-buru dan kurang mengindahkan ketentuan yang ada.
   
" Ada yang lucu, majelis dalam sidang mengatakan ini bukan sidang ajudikasi tapi hukum acaranya seperti sidang ajudikasi." katanya.
   
Apalagi, lanjut dia, ada tahapan mendengar keterangan para saksi dan terlapor termasuk pengesahan alat bukti yang mirip sidang di Mahkamah Konstitusi (MK). Semua tahap pemeriksaan pakai ruang sidang lengkap dengan palu dan pengunjung sidang terbuka.
   
" Ini majelis kesannya harus gagah seperti hakim tapi bukan ajudikasi. Saya kira Bawaslu salah menerapkan aturan." jelasnya.
   
Menurutnya, kalau itu pemeriksaan pelanggaran administrasi bukan ajudikasi cukup pelapor, saksi dan terlapor diperiksa dan dimintai keterangan secara langsung dan tertutup atau tidak seperti sidang.
   
" Ini dikhawatirkan Bawaslu mengeluarkan putusan secara sepihak sesuai dengan pertimbangan mereka setelah pemeriksaan selesai." pungkasnya. (arf)

Satgas Pamtas Yonmek 521/DY Bantu Pemakaman Jenazah Warga Kampung Korkari


KABARPROGRESIF.COM : (Merauke, Papua) Sinergitas antara TNI dan rakyat di wilayah perbatasan Indonesia-Papua Nugini, semakin terlihat akrab.

Keakraban dan sinergitas itu, terllihat ketika Satgas Pamtas Yonmek 521/DY membantu prosesi berlangsungnya pemakaman salah satu warga Kampung Korkari, yang merupakan tempat tinggal bagi suku Kanun, Papua.

“Selama prosesi pemakaman berlangsung, beberapa personel Satgas ikut serta dan saling bersinergi dengan warga sekitar,” ujar Dansatgas Pamtas Yonmek 521/DY, Letkol Andi A. Wibowo. Rabu, 12 Desember 2018.

Dijelaskan Letkol Andi, kematian wanita berusia 76 tahun tersebut, diakibatkan serangan jantung. “Keterangan dari warga, ibu Lois sudah lama mengidap penyakit jantung,” jelasnya.

Tidak hanya itu saja, guna memberikan pelayanan kepada warga di wilayah perbatasan itu, dirinya sengaja menempatkan beberapa personel Satgas di tempat suku Kanun itu berada.

Para Satgas, kata Danyonif 521/DY ini, nantinya diwajibkan untuk memberikan pelayanan penuh kepada para warga. “Mereka (personel) memiliki kewajiban untuk memberikan pelayanan kesehatan, hingga memberikan wawasan kepada warga yang tinggal di titik patok perbatasan RI-PNG itu,” jelasnya.(andre)

KPK OTT di Cianjur Terkait Dugaan Suap Dana Pendidikan kepada Bupati


KABARPROGRESIF.COM : (Jakarta) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menangkap kepala daerah dan lima orang lainnya dalam operasi tangkap tangan di Cianjur, Jawa Barat, Rabu (12/12/2018).

Penangkapan ini diduga terkait kasus dugaan suap kepada bupati.

Wakil Ketua KPK Laode Muhammad Syarif mengatakan, KPK mendapat informasi akan ada penyerahan uang terkait dengan anggaran pendidikan di Cianjur.

Setelah dilakukan pengecekan di lapangan, terdapat bukti awal adanya dugaan pemberian suap untuk bupati.

"KPK menduga uang tersebut dikumpulkan dari kepala sekolah untuk kemudian disetor ke bupati," kata Syarif saat dikonfirmasi.

Sebanyak 6 orang yang ditangkap terdiri dari bupati, kepala dinas, dan kepala bidang.

Selain itu, dari unsur Musyawarah Kerja Kepala Sekolah dan pihak lainnya.

KPK memiliki waktu maksimal 24 jam untuk menentukan status hukum perkara dan pihak-pihak yang ditangkap tersebut. Hasilnya akan disampaikan secara lebih lengkap pada konferensi pers. (rio)