Kamis, 10 Januari 2019


KABARPROGRESIF.COM : (Yogyakarta) Komandan Pangkalan Utama TNI Angkatan Laut (Danlantamal) V, Laksamana Pertama (Laksma) TNI Edwin, S.H,  memimpin serah terima jabatan (sertijab) Komandan Pangkalan Angkatan Laut (Danlanal) Yogyakarta di halaman Mako Lanal Yogyakarta, Jalan Melati Wetan No 62 Yogyakarta, Kamis (10/1/2019).

Letkol Marinir Bambang Adriantoro menjabat Komandan Pangkalan Laut (Danlanal) Yogyakarta mengantikan pejabat lama Kolonel Laut (P) Aryo Delano. Sebelum Sertijab Danlanal Jogyakarta digelar,  Danlantamal V juga memimpin Sertijab Asisten Logistik Komandan Lantamal V dari Kolonel Laut (T) Sugeng Priono, S.E.,M.M. kepada Letkol Laut (T) Dedi Sugiarto, S.E.

Danlanal Jogya yang baru, Letkol Marinir Bambang Adriantoro sebelumnya menjabat Komandan Detasemen Markas (Dandenma) Akademi Angkatan Laut (AAL) Surabaya. Sedangkan pejabat lama Kolonel Laut (P) Aryo Delana mendapat tugas baru sebagai Komandan Satuan Patroli (Dansatrol) Pangkalan Utama TNI AL III (Lantamal lll) Jakarta.

Komandan Lantamal V, Laksamana Pertama (Laksma) TNI Edwin, S.H, dalam sambutannya mengatakan sertijab dalam suatu organisasi prajurit merupakan bagian dari pembinaan personel guna memberikan kesempatan dan peluang dalam mengembangkan karier prajurit serta mengaktualisasikan kemampuan konseptual guna mewujudkan kinerja dan hasil kerja yang semakin baik untuk kepentingan organisasi.

"Dengan Sertijab diharapkan dapat menciptakan pembaharuan lingkungan kerja dan semangat serta penyegaran pemikiran dalam mewujudkan tugas pokok dan fungsi (tupoksi). Ini penting sebab Lanal Yogyakarta memilik tantangan tugas pengamanan dengan tingkat variatif kerawanan laut yang harus diwaspadai. Apalagi DIY juga sebagai destinasi pariwisata," kata Edwin.

Edwin, juga memuji pencapaian selama kepemimpinan Kolonel Laut (P) Arya Delano, salah satunya dalam bidang Pemberdayaan Olahraga melalui event Lomba Dayung Danlanal Jogjakarta Cup 2018. Lomba yang bekerja sama dengan Komite Olahraga Nasional (KONI) dan Persatuan Olahraga Dayung Seluruh Indonesia (PODSI) ini akan menjadi ajang olah raga perairan dan pariwisata tahunan di DIJ.

Untuk itu pejabat baru lanjut orang nomor satu dijajaran Lantamal ini, meminta untuk segera menyesuaikan dengan tugas baru dengan meningkatkan integritas dan etika serta soliditas prajurit dimanapun bertugas.

Semengara itu Letkol Marinir Bambang Adrianto usai Sertijab mengatakan, selain akan melanjutkan kinerja yang telah berjalan, juga akan menyesuaikan dengan tugas yang diembannya sekarang.

“Jabatan ini merupakan amanah yang harus dilaksanakan penuh loyalitas dan dedikasi sesuai perintah pimpinan,” ungkap alumni AAL 1997 itu.

Sertijab kali ini dihadiri Wakil Gubernur DIJ KGPAA Paku Alam X, Kapolda DIJ Brigjen Pol Ahmad Dofiri, Danrem 074/PMK Brigjen TNI M. Zamroni, Danlanud Adisucipto Marsma TNI Teddy Rizalihadi, Kajati dan Kajari DIJ, para Dandim dan Kapolres serta tokoh masyarakat seperti Rektor UGM Panut Mulyono dan undangan lainnya. (arf)


KABARPROGRESIF.COM : (Jakarta) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menjadwalkan pemeriksaan terhadap tiga kepala sekolah sebagai saksi kasus dugaan penerimaan suap pemotongan dana alokasi khusus (DAK) pendidikan di Kabupaten Cianjur Tahun 2018.

Mereka adalah Kepala Sekolah SMPN 2 Pagelaran Apit Subardi, Kepala Sekolah SMPN 4 Sukanagara, Jaimin dan Kepala Sekolah SMPN 2 Sindangbarang, Cece.

"Yang bersangkutan akan diperiksa sebagai saksi untuk tersangka IRM (Bupati Cianjur Irvan Rivano Muchtar)," ujar Juru Bicara KPK Febri Diansyah saat dikonfirmasi, Kamis (10/1/2019).

Dalam kasus ini, KPK menetapkan Bupati Cianjur Irvan Rivano Muchtar sebagai tersangka.

Selain Irvan, KPK juga menetapkan tiga orang lainnya sebagai tersangka.

Mereka adalah Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Cianjur Cecep Sobandi dan Kepala Bidang SMP Dinas Pendidikan Rosidin. Kemudian, Tubagus Cepy Sethiady yang merupakan kakak ipar Irvan.

Dalam kasus ini, Irvan dan para pejabat di Dinas Pendidikan diduga menerima suap terkait pemotongan dana alokasi khusus (DAK) terkait dana pendidikan di Kabupaten Cianjur Tahun 2018.

Adapun, pemotongan tersebut sebesar 14,5 persen dari nilai anggaran Rp 46,8 miliar.(rio)


KABARPROGRESIF.COM : (Surabaya) Wisnu Wardhana, terpidana kasus korupsi pelepasan aset PT Panca Wira Usaha (PWU) Jatim mengaku akan mengajukan perlawanan hukum luar biasa Peninjauan Kembali (PK) atas  putusan Mahkamah Agung (MA) yang menghukum 6 tahun penjara.

"PK itu kita ajukan keberatan terhadap  putusan Mahkamah Agung,"kata Ma'ruf Syah, penasehat hukum Wisnu Wardhana, Kamis (10/1).

Dijelaskan Ma'ruf, Kendati kliennya telah dieksekusi oleh Kejari Surabaya, Rabu pagi kemarin, Namun Ma'ruf mengaku belum menerima petikan putusan maupun salinan putusan kasus ini dari Pengadilan Tipikor Surabaya.

"PK itu kami ajukan secara formal saja, karena secara faktual putusannya sampai saat ini belum kami terima dari Pengadilan Pengaju kasasi yakni Pengadilan Tipikor Surabaya,"jelasnya.

Untuk mengajukan PK, masih kata Ma'ruf harus ada nouvum atau bukti baru. Oleh karena itu, PK tersebut secara resmi akan diajukan setelah pihaknya menerima resmi salinan putusan tersebut.

"Kita masih kesulitan ajukan PK, karena  belum bisa melihat secara utuh apa pertimbangan putusannya. Karena itu, kita tunggu putusan resminya,"pungkas Ma'ruf.

Menurut Ma'ruf, Upaya hukum  PK tersebut akan dilakukan karena ada pertimbangan yang keliru dalam memutus kasus ini.

"Ini kebijakan dan kebijakan tidak bisa diadili karena itukan delik materiil,"pungkasnya.
Seperti diberitakan sebelumnya, Tim eksekutor Kejari Surabaya berhasil menangkap Wisnu Wardhana disekitar  dijalan Kenjeran sekitar pukul 06.15 tadi pagi

WW sapaan akrab Wisnu Wardhana ditangkap di dalam mobil Sigra dengan nomer polisi M 1732 HG yang dikendarai oleh anaknya. Saat penggerebekan WW mengenakan jaket, topi dan masker.

Saat ditangkap, Mantan Ketua DPRD Surabaya periode 2004-2009 ini sempat melawan, dengan menabrak sepeda motor salah satu tim eskekutor Kejari Surabaya.

WW terjerat korupsi atas pelepasan dua aset PT PWU milik BUMD di Kediri dan Tulungagung pada 2013 silam.

Saat proses pelepasan dua asset itu, Wisnu menjabat sebagai Kepala Biro Aset dan Ketua Tim Penjualan Aset PT PWU.

Pelepasan kedua aset itu dilakukan tanpa mengikuti prosedur, sehingga merugikan keuangan negara sebesar Rp 11 miliar. (Komang)


KABARPROGRESIF.COM : (Surabaya) Wakil Walikota Surabaya Wisnu Sakti Buana menyayangkan molornya penyelesaian proyek Middle East Ring Road (MERR). Padahal jalan ini adalah seksi terakhir untuk jalan MERR Gunung Anyar.

Namun sayangnya Wisnu enggan menempuh upaya lainnya agar rekanan yang tak becus diterima di Surabaya. Ia hanya berharap bila putus kontrak dengan rekanan ini diharapkan bisa dijadikan pelajaran bagi semua rekanan Pemkot lainnya agar mengerjakan tanggung jawab secara teliti dan tepat waktu.

" Sekarang masih berhenti karena setelah putus kontrak ya kita harus lelang ulang. Pengerjaan lagi MERR menunggu ada pemenangan lelang." kata Wisnu di rumah dinasnya, kamis (10/1).

Parahnya lagi, meski terdapat sejumlah proyek yang tak selesai termasuk MERR di Surabaya namun dengan santai Wisnu mengatakan tak akan berpengaruh dengan serapan APBD Surabaya tahun 2018. Pasalnya anggaran belanja Surabaya sedang dievaluasi oleh BPK. Dan akan keluar sekitar bulan Maret ke depan.

" Kita yakin masih di atas 80 persen untuk serapan anggaran belanja. Proyek jalan MERR tidak ada molor lagi. Dan harus selesai di akhir tahun 2019 mendatang." pungkasnya.

Seperti diberitakan pengerjaan proyek jalan Middle East Ring Road (MERR) yang dijadwalkan selesai akhir tahun 2018 lalu ternyata molor dan belum kunjung selesai. Tak tepatnya waktu penyelesaian itu namun diklaim oleh Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya lantaran adanya pipa air yang terpotong akibat pengerjaan jalan.

Padahal proyek tersebut sudah mencapai 75 persen dari 1,8 kilometer yang harus dilaksanakan rekanan, sedangkan yang selesai kurang pengaspalannya sepanjang 250 meter. Selain juga kurang pengerjaan jembatan.

Meski dilokasi proyek jalan MERR tersebut sudah tak nampak lagi banyak pekerja yang menggarap kelanjutan pembangunan jalan dengan anggaran puluhan milliaran rupiah itu namun Pemkot membantah bila saat pengerjaannya mandeg. Tetapi rekanan lama hanya melakukan pemeliharaan.

Tak ayal molornya proyek pengerjaan jalan Middle East Ring Road (MERR) membuat Pemkot Surabaya akhirnya memutus kontrak dengan kontraktor pelaksana proyek puluhan miliaran rupiah itu.

Pemkot Surabaya berencana akan melakukan lelang ulang dengan pelaksana proyek yang berbeda di tahun 2019 dengan sisa kekuatan anggaran sebesar Rp. 22 Miliar dari total anggaran sebelumnya sebesar Rp. 83 Miliar

Perlu diketahui proyek MERR di sungai perbatasan atau perbatasan Surabaya dan Sidoarjo, Rabu (14/11) pernah ditinjau oleh Walikota Surabaya Tri Rismaharini bersama Unit Koordinasi Supervisi dan Pencegahan (Kopsurgah) Jawa Timur dan Jawa Tengah Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) M. Najib Wahito dan Arief.

Dalam paparannya di lokasi atau di ujung proyek Merr, Risma menjelaskan panjang lebar tentang proses Merr mulai awal hingga saat ini.

Ia juga mengatakan bila proses pengerjaan proyek itu tidak mudah karena harus melakukan pembebasan di sepanjang jalan Merr itu.

Bahkan saat itu Risma juga memastikan di sisi utara yang dua jalur dan masuk ke dalam kontrak, dipastikan akan selesai hingga akhir tahun ini.

Ia juga mengaku akan mengevaluasi kembali kontruksi yang ada di ujung proyek MERR itu, karena menurut dia konstruksinya sangat mahal.

Tak hanya proyek MERR, Risma juga mengajak KPK meninjau semua proyek yang sedang dikerjakan oleh Pemkot Surabaya. Salah satunya proyek Teluk Lamong.

Sementara, Unit Koordinasi Supervisi dan Pencegahan (Kopsurgah) Jawa Timur dan Jawa Tengah Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) M. Najib Wahito melihat ada hal-hal positif yang bisa dijadikan contoh dari Surabaya untuk daerah lainnya. Terutama dalam menyejahterakan masyarakat, ASN, dan juga pencegahan korupsinya.

Bahkan, ia menilai ada beberapa poin kunci yang dapat dijadikan contoh dari Surabaya untuk daerah lain di Indonesia, terutama dalam menjadikan daerahnya maju dan bersih dari korupsi.

Pertama, perlu ada komitmen dari pimpinan; kedua, harus didukung oleh transparansi dan partisipasi masyarakat; ketiga, harus didukung oleh birokrasi atau ASN yang berintegritas dan solid; keempat, ada optimalisasi pendapatan karena itu tujuannya untuk meningkatkan pendapatan daerah dan juga pada gilirannya nanti akan menyejahterakan masyarakat dan pegawai di pemda setempat; kelima, yang penting juga efisiensi belanja. (arf)


KABARPROGRESIF.COM : (Surabaya) Komandan Komando Pendidikan Dukungan Umum (Dankodikdukum) Komando Pembinaan Doktrin Pendidikan dan Latihan TNI Angkatan Laut (Kodiklatal) Kolonel Laut (T) Sa’ban Nur Subkhan secara resmi menutup tiga program kejuruan Pendidikan Pertama Tamtama (Dikmata) TNI AL  Angkatan ke-38 Gelombang I  TA 2018 yang dilaksanakan di lapangan Apel Kodikdukum Kesatrian Bumimoro Kodiklatal.

Ketiga kejuruan tersebut adalah kejuruan Elektronika terdiri dari 15 orang yang sebelumnya menempuh pendidikan di Pusat  Pendidikan Eletronika (Pusdiklek), kejuruan  APM (Asisten Para Medis)  terdiri  dari 15 orang yang menempuh pendidikan di Pusat pendidikan Kesehatan (Pusdikkes) dan kejuruan Pomal terdiri dari 15 orang yang telah melaksanakan pedidikan di Pusat Pendidikan Polisi Militer (Pusdikpomal).

Komandan Kodikdukum Kolonel Kolonel Laut (T) Sa’ban Nur Subkhan dalam sambutannya menyampaikan ucapan selamat atas keberhasilan para siswa dalam menyelesaikan program pendidikan Dikmata dengan lancar tanpa mengalami kendala yang berarti. Menurutnya keberhasilan tersebut berkat kesungguhan, motivasi, dan tekad serta semangat para peserta untuk mengikuti program pendidikan dengan sebaik-baiknya sebagai modal pengabdian dalam penugasan.

Menurutnya tamtama sebagai ujung tombak kesatuan selaku pelaksana dalam tugas pekerjaan sehari-hari harus mampu mempersiapkan diri salah satunya melalui pendidikan yang telah diselesaikan seperti sekarang ini. Oleh sebab itu dengan selesainya pendidikan ini hendaknya dilaksanakan upaya pembekalan diri yang tidak terpaku pada pendidikan formal semata akan tetapi harus terus merasa haus akan ilmu dan informasi yang berkembang diluar khususnya yang menyangkut tugas dan pekerjaan yang dihadapi.

“Saya menyadari untuk menjadi cakap dan profesional tidak cukup dengan mengenyam pendidikan atau menimba ilmu baik secara teori maupun praktek dilembaga pendidiikan ini saja namun hendaknya dikembangkan dalam penugasan nanti. Teruslah haus akan informasi yang berkembang diluar khususnya yang menyangkut tugas dan pekerjaan kalian” jelasnya.

Hadir dalam penutupan pendidikan  tersebut para Komandan Pusdik, Komandan Sekolah serta  para Kabag dilingkungan Kodikdukum. (arf)


KABARPROGRESIF.COM : (Jakarta) Pegawai Imigrasi Bandara Soekarno-Hatta Andi Sofyar mengaku menerima uang Rp 30 juta.

Uang tersebut diberikan atas bantuannya memeriksa status cegah terhadap mantan petinggi Lippo Group, Eddy Sindoro.

Hal itu diakui Andi saat bersaksi di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jakarta, Kamis (10/1/2019). Dia bersaksi untuk terdakwa Lucas yang diduga membantu pelarian Eddy Sindoro.

"Uangnya sudah saya kembalikan kepada KPK," ujar Andi kepada jaksa Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Menurut Andi, awalnya dia diminta mengecek status cegah penumpang pesawat atas nama Eddy Sindoro. Permintaan itu disampaikan Ground staff AirAsia Dwi Hendro Wibowo.

Andi mengatakan, saat diperiksa, nama Eddy Sindoro belum terdaftar sebagai nama yang dicegah ke luar negeri. Ia kemudian melaporkan hal itu kepada Bowo. Namun, saat memeriksa di internet, Andi mengetahui bahwa Eddy Sindoro merupakan tersangka yang sedang dicari oleh KPK.

"Saya bilang, saya mundur, saya ragu. Tapi saya diajak bertemu Bowo sama seketarisnya di Bintaro," kata Andi.

Menurut Andi, selanjutnya Bowo membawanya ke Lippo Karawaci di Tangerang, Banten.

Bowo kemudian membelikan ponsel Samsung tipe A6.

Saat perjalanan pulang ke Bandara Soetta, Andi diberikan uang Rp 30 juta.

Dalam kasus ini, Lucas didakwa menghalangi proses penyidikan KPK terhadap tersangka mantan petinggi Lippo Group, Eddy Sindoro.

Lucas diduga membantu pelarian Eddy ke luar negeri. Menurut jaksa, Lucas menyarankan Eddy Sindoro yang telah berstatus tersangka agar tidak kembali ke Indonesia.

Lucas juga mengupayakan supaya Eddy masuk dan keluar dari wilayah Indonesia, tanpa pemeriksaan petugas Imigrasi.

Hal itu dilakukan supaya Eddy tidak diproses secara hukum oleh KPK. Eddy merupakan tersangka dalam kasus suap panitera Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, Edy Nasution.

Eddy sendiri sudah ditetapkan sebagai tersangka di bulan Desember 2016. Eddy diduga terkait penyuapan dalam pengurusan sejumlah perkara beberapa perusahaan di bawah Lippo Group, yang ditangani di PN Jakarta Pusat. (rio)

Korupsi Jasmas 


KABARPROGRESIF.COM : (Surabaya) Puluhan Ketua RT di Surabaya yang menjadi saksi kasus korupsi pengadaan barang yang bersumber dari  dana hibah Pemkot Surabaya dalam bentuk Jasmas dikabarkan Mbandel saat dipanggil jaksa penyidik pidana khusus Kejari Tanjung Perak.

"Yang baru memenuhi panggilan sekitar 180  RT, yang 60 masih belum dan  kami panggil ulang,"kata Kasi Intelijen Kejari Tanjung Perak, Lingga Nuarie, Kamis (10/1).

Menurut Lingga, Keterangan puluhan RT ini diperlukan untuk mempercepat penyelesaian berkas perkara atas tersangka Agus Setiawan Tjong.

"Secepatnya kami akan selesaikan berkas perkaranya agar bisa cepat disidangkan,"ujarnya.

Untuk diketahui, Penanganan kasus korupsi Jasmas ini ditingkatkan ke penyidikan berdasarkan surat perintah yang ditanda tangani Kajari Tanjung Perak, Rachmad Supriady, SH  MH, dengan Nomor Print-01/0.5.42/Fd.1/02/2018 tertanggal 8 Februari 2018 lalu.

Penyimpangan dana hibah ini bermodus pengadaan. Ada beberapa pengadaan yang dikucurkan oleh Pemkot Surabaya, diantaranya untuk pengadaan terop, kursi, meja dan sound system.

Setelah dilakukan penyidikan, Kejari Tanjung Perak menetapkan Agus Setiawan Tjong sebagai tersangka. Ia adalah pelaksana proyek dana Jasmas ini  yang mengkoordinir pengadaan barang kepada 240 RT di Surabaya.

Dari hasil audit BPK, Proyek pengadaan ini telah merugikan keuangan negara sebesar Rp 5 miliar. Kerugian itu didasarkan dari temuan adanya perbedaan harga satuan barang dengan yang dilaporkan ke Pemkot Surabaya.

Dalam kasus ini, Agus Setiawan Tjong disangkakan melanggar Pasal 2 dan Pasal 3 UU Tipikor. (Komang)


KABARPROGRESIF.COM : (Surabaya) Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya akhirnya memutus kontrak dengan kontraktor pelaksana proyek jalan Middle East Ring Road (MERR). Pemutusan itu akibat molornya pengerjaan proyek yang dijadwalkan selesai akhir tahun 2018 namun nyatanya hingga saat ini pengerjaannya masih amburadul.

" Tapi 2019 ini kami lanjutkan lagi dengan melakukan lelang ulang dengan pelaksana proyek yang berbeda." tegas Kepala Badan Perencanaan dan Pembangunan Kota (Bappeko) Surabaya, Eri Cahyadi, kamis (10/1).

Menurut Eri, di awal tahun 2019 ini proyek penyelesaian Jalan MERR akan dilanjutkan tapi menunggu hasil pemenang lelang yang dipastikan selesai pada akhir bulan ini.

" Tahun lalu anggarannya Rp. 83 miliar. Tahun ini kita akan lelang sisa pengerjaannya yang nilainya Rp. 22 miliar." pungkasnya.

Seperti diberitakan proyek MERR di sungai perbatasan atau perbatasan Surabaya dan Sidoarjo, Rabu (14/11) pernah ditinjau oleh Walikota Surabaya Tri Rismaharini bersama Unit Koordinasi Supervisi dan Pencegahan (Kopsurgah) Jawa Timur dan Jawa Tengah Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) M. Najib Wahito dan Arief.

Dalam paparannya di lokasi atau di ujung proyek Merr, Risma menjelaskan panjang lebar tentang proses Merr mulai awal hingga saat ini.

Ia juga mengatakan bila proses pengerjaan proyek itu tidak mudah karena harus melakukan pembebasan di sepanjang jalan Merr itu.

Bahkan saat itu Risma juga memastikan di sisi utara yang dua jalur dan masuk ke dalam kontrak, dipastikan akan selesai hingga akhir tahun ini.

Ia juga mengaku akan mengevaluasi kembali kontruksi yang ada di ujung proyek MERR itu, karena menurut dia konstruksinya sangat mahal.

Tak hanya proyek MERR, Risma juga mengajak KPK meninjau semua proyek yang sedang dikerjakan oleh Pemkot Surabaya. Salah satunya proyek Teluk Lamong.

Sementara, Unit Koordinasi Supervisi dan Pencegahan (Kopsurgah) Jawa Timur dan Jawa Tengah Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) M. Najib Wahito melihat ada hal-hal positif yang bisa dijadikan contoh dari Surabaya untuk daerah lainnya. Terutama dalam menyejahterakan masyarakat, ASN, dan juga pencegahan korupsinya.

Bahkan, ia menilai ada beberapa poin kunci yang dapat dijadikan contoh dari Surabaya untuk daerah lain di Indonesia, terutama dalam menjadikan daerahnya maju dan bersih dari korupsi.

Pertama, perlu ada komitmen dari pimpinan; kedua, harus didukung oleh transparansi dan partisipasi masyarakat; ketiga, harus didukung oleh birokrasi atau ASN yang berintegritas dan solid; keempat, ada optimalisasi pendapatan karena itu tujuannya untuk meningkatkan pendapatan daerah dan juga pada gilirannya nanti akan menyejahterakan masyarakat dan pegawai di pemda setempat; kelima, yang penting juga efisiensi belanja.  (arf)


KABARPROGRESIF.COM : (Surabaya) Letkol Laut (S/W) Sriani Wulandari, S.Pd., M.Tr.Hanla resmi menjabat sebagai Komandan Sekolah Bintara (Danseba) Pusat Pendidikan Bantuan Administrasi (Pusdikbanmin) Komando Pendidikan Dukungan Umum (Kodikdukum) Komando Pembinaan Doktrin Pendidikan dan Latihan TNI AL (Kodiklatal) menggantikan Letkol Laut (KH) Hudi Suprono, S.Pd., M.A.P.

Prosesi serah terima yang dipimpin langsung Komandan Pusdikbanmin Kodikdukum Kolonel Laut (S) Sunarto, S.E., M.M dilaksanakan di Lapangan Apel Pusdikbanmin Kesatrian Bumimoro Kodiklatal gedung Martadinata Kesatrian Bumimoro Kodiklatal.

Sebelum  menjabat Danseba Pusdikbanmin, Letkol Laut (S/W) Sriani Wulandari, S.Pd., M.Tr.Hanla menjabat sebagai Kama Pers Pusdikbanmin sedangkan Letkol Laut (KH) Hudi Suprono, S.Pd., M.A.P. selanjutnya menempati Jabatan sebagai Pabandya Juk Ditjianbang Kodiklatal.

Hadir dalam sertijab tersebut Kadepers Kodikdukum, Para Komandan Sekolah serta Perwira Staf jajaran Pusdikbanmin.

Dalam sambutannya, Komandan Pusdikbanmin menyampaikan  bahwa serah terima jabatan pada hakekanya merupakan simbol formal tekad dan komitmen jajaran TNI AL untuk merefleksikan semangat pembaharuan dan kaderisasi dalam rangka mewujudkan komando pelaksana di jajaran Pusdikbamin yang semakin profesional dan berkualitas, sehingga mampu menghadapi tantangan tugas masa depan yang semakin kompleks.

Menurutnya, jabatan Komandan Sebabanmin merupakan jabatan yang penting dan strategis, yang mempunyai tugas pokok membantu Danpusdikbanmin dalam menyelengarakan pendidikan dasar golongan lanjutan strata Bintara.

Lebih lanjut disampaikan dalam pelaksanaan tugasnya, Komandan Sebabanmin bertangung jawab merumuskan rencana dan program kegiatan pendidikan, termasuk pembinaan kekuatan, guna terselenggaranya fungsi-fungsi di Pusdikbanmin dalam rangka tugas penyiapan dan pembekalan kemampuan dasar personel TNI Angkatan Laut untuk mengawaki organisasi secara profesional.

Kepada Letkol Laut (KH) Hudi Suprono, S.Pd., M.A.P. Komandan Pusdikbanmin beserta seluruh jajaran Staf Pusdikbanmin, mengucapkan terima kasih dan penghargaan yang tinggi atas dedikasi, loyalitas dan segala karya yang telah dicurahkan dalam mengemban segala karya yang telah dicurahkan dalam mengemban tugas sebagai Komandan Sebabanmin.

“Semoga pengalaman yang diperoleh selama ini dapat dijadikan bekal dan memberi manfaat utntuk dikembangkan ditempat penugasan yang baru,” ujarnya.

Selanjutnya kepada Letkol Laut (S/W) Sriani Wulandari, S.Pd., M.Tr.Hanla, Danpusdikbanmin mengucapkan selamat atas kepercayaan yang diberikan oleh pemimpin TNI Angkatan Laut. Jabatan ini merupakan amanah, kehormatan dan wujud epercayaan yang harus dipertanggungjawabkan. (arf)


KABARPROGRESIF.COM : (Surabaya) Pengerjaan proyek jalan Middle East Ring Road (MERR) yang dijadwalkan selesai akhir tahun 2018 lalu ternyata molor dan belum kunjung selesai. Tak tepatnya waktu penyelesaian itu namun diklaim oleh Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya lantaran adanya pipa air yang terpotong akibat pengerjaan jalan.

" Jadi memang di lapangan ada masalah pengerjaan sehingga tak selesai." kata Kepala Badan Perencanaan dan Pembangunan kota (Bappeko) Surabaya, Eri Cahyadi, kamis (10/1).

Padahal lanjut Eri pengerjaan proyek tersebut sudah mencapai 75 persen dari 1,8 kilometer yang harus dilaksanakan rekanan, sedangkan yang selesai kurang pengaspalannya sepanjang 250 meter. Selain juga kurang pengerjaan jembatan.

" Pelaksanaan proyek MERR sekarang ini, pengerjaannya hanya tinggal 250 meteran dan pembuatan jembatan penghubung ke jalan Tambak Sumur." jelasnya.

Namun Eri menampik bila dilokasi proyek jalan MERR tersebut sudah tak nampak lagi banyak pekerja yang menggarap kelanjutan pembangunan jalan dengan anggaran puluhan milliaran rupiah itu. Ia hanya menyebut pengerjaan saat ini tak semasif dari seharusnya. 

" Pengerjaan itu adalah penyelesaian sisa-sisa proyek di tahun 2018 oleh rekanan lama. Yang mengerjakan fisik proyek dalam rangka pemeliharaan." pungkasnya.

Seperti diberitakan proyek MERR di sungai perbatasan atau perbatasan Surabaya dan Sidoarjo, Rabu (14/11) pernah ditinjau oleh Walikota Surabaya Tri Rismaharini bersama Unit Koordinasi Supervisi dan Pencegahan (Kopsurgah) Jawa Timur dan Jawa Tengah Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) M. Najib Wahito dan Arief.

Dalam paparannya di lokasi atau di ujung proyek Merr, Risma menjelaskan panjang lebar tentang proses Merr mulai awal hingga saat ini.

Ia juga mengatakan bila proses pengerjaan proyek itu tidak mudah karena harus melakukan pembebasan di sepanjang jalan Merr itu.

Bahkan saat itu Risma juga memastikan di sisi utara yang dua jalur dan masuk ke dalam kontrak, dipastikan akan selesai hingga akhir tahun ini.

Ia juga mengaku akan mengevaluasi kembali kontruksi yang ada di ujung proyek MERR itu, karena menurut dia konstruksinya sangat mahal.

Tak hanya proyek MERR, Risma juga mengajak KPK meninjau semua proyek yang sedang dikerjakan oleh Pemkot Surabaya. Salah satunya proyek Teluk Lamong.

Sementara, Unit Koordinasi Supervisi dan Pencegahan (Kopsurgah) Jawa Timur dan Jawa Tengah Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) M. Najib Wahito melihat ada hal-hal positif yang bisa dijadikan contoh dari Surabaya untuk daerah lainnya. Terutama dalam menyejahterakan masyarakat, ASN, dan juga pencegahan korupsinya.

Bahkan, ia menilai ada beberapa poin kunci yang dapat dijadikan contoh dari Surabaya untuk daerah lain di Indonesia, terutama dalam menjadikan daerahnya maju dan bersih dari korupsi.

Pertama, perlu ada komitmen dari pimpinan; kedua, harus didukung oleh transparansi dan partisipasi masyarakat; ketiga, harus didukung oleh birokrasi atau ASN yang berintegritas dan solid; keempat, ada optimalisasi pendapatan karena itu tujuannya untuk meningkatkan pendapatan daerah dan juga pada gilirannya nanti akan menyejahterakan masyarakat dan pegawai di pemda setempat; kelima, yang penting juga efisiensi belanja. (arf)


KABARPROGRESIF.COM : (Makassar) Komandan Lantamal VI (Danlantamal VI) Laksamana Pertama TNI Dwi Sulaksono, S.H., M. Tr (Han) menerima Panitia Natal Oikumene Kota Sulsel bertempat di ruang Kajaolaliddo Mako Lantamal VI, Kamis (10/01/2019).

Kunjungan Panitia Natal Oikumene ini dalam rangka rencana pelaksanaan perayaan Natal bersama TNI/POLRI dan unsur Pemerintahan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan (Sulsel) pada tanggal 22 Januari 2019 di Hotel Myko, Jalan Boulevard Makassar.

Pada Audensi tersebut, Ketua PGIW Sulselbara Pdt. Adrie Massie yang mewakili Panitia Natal bersama tersebut menyampaikan ucapan terima kasih kepada Danlantamal VI yang telah menyambut baik kunjungan silaturahmi panitia perayaan Natal Oikumene Sulsel dan memohon bantuan atas pelaksanaan perayaan Natal tersebut nantinya.

Dalam audensi ini, Danlantamal VI menyampaikan selamat datang dan terima kasih atas kunjungan Panitia Perayaan Natal Oikumene Sulsel beserta rombongan di Mako Lantamal VI. “ Pada prinsipnya kami mendukung untuk mensukseskan pelaksanaan Perayaan Natal umat Kristen Sulsel yang nanti rencananya pada tanggal 22 Januari 2019 mendatang dan juga kami berharap kegiatan Natal ini dapat mempererat dan menjalin hubungan keakraban sesame Ummat Kristiani maupun antar Ummat beragama”, ujar Danlantamal VI.

Audensi diakhiri dengan pelaksanaan foto bersama di depan Monumen Jangkar Mako Lantamal VI.

Dalam Audensi ini, hadir mendampingi Danlantamal VI yaitu Kakuwil Lantamal VI, Karumkital Jala Ammari Lantamal VI. (arf)


KABARPROGRESIF.COM : (Jakarta) Sejumlah perwakilan masyarakat sipil mendatangi Gedung Merah Putih Komisi Pemberantasan Korupsi ( KPK), Kamis (10/1/2019) sore.

Mereka datang menyatakan dukungannya agar pimpinan dan pegawai KPK tetap konsisten dalam memberantas korupsi pasca-dugaan teror di rumah dua pimpinan KPK.

Mantan Pimpinan KPK Erry Riyana Hardjapamekas berharap agar pelaku teror di rumah Ketua KPK Agus Rahardjo dan Wakil Ketua KPK Laode M Syarif bisa segera ditemukan dan ditindak tegas.

"Di sisi lain kami mengambil hikmah ini justru membangunkan kita semua betapa pentingnya dan betapa tidak boleh lengahnya kita untuk terus mengawal agenda pemberantasan korupsi," kata Erry dalam konferensi pers di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Kamis (10/1/2019).

Di sisi lain, mantan penasihat KPK Zainal Abidin yakin dua peristiwa tersebut tak akan mematahkan semangat KPK dalam memberantas korupsi.

Senada dengan Erry, Zainal berharap teror-teror terhadap jajaran KPK tak terulang lagi.

"Harapan kita, pemerintah kita di masa yang akan datang lebih serius bukan hanya pemberantasan korupsi akan tetapi juga melindungi pemberantas korupsi," ujar dia.

Sementara itu, Guru Besar Universitas Indonesia Mayling Oey melihat KPK sudah mampu melawan kejahatan korupsi sejak lama. KPK juga dinilainya mampu menciptakan perubahan yang lebih baik.

Dengan demikian, KPK harus tetap berani melawan segala bentuk ancaman.

"Kami sadar bahwa banyak sekali orang yang dahulu selalu apa, menikmati, sekarang merasa terancam dengan gerakan-gerakan yang dilakukan oleh KPK untuk kebaikan bangsa ini KPK harus tetap berada dan makin tegak, makin kuat. Kita selalu mendukung KPK agar tetap tegar," ujarnya.

Tiga Borgol KPK juga kedatangan perwakilan Pimpinan Pusat Pemuda Muhammadiyah. Sekretaris Jenderal Pemuda Muhammadiyah Zulfikar A Tawalla memandang dugaan teror terhadap dua pimpinan KPK untuk mengganggu kinerja lembaga antirasuah tersebut dalam memberantas korupsi.

Di sisi lain, ia berharap agar Presiden Joko Widodo memperkuat komitmennya terhadap agenda pemberantasan korupsi.

Kemudian ia juga meminta agar Polri serius mengungkap peristiwa tersebut dan kasus teror lainnya terhadap KPK, seperti kasus penyiraman air keras ke penyidik senior KPK, Novel Baswedan.

"Dan memberikan dukungan penuh kepada KPK untuk tetap konsentrasi menyelesaikan kasus yang sedang diproses," ujar Zulfikar saat membacakan pernyataan pers di depan lobi gedung KPK.

PP Muhammadiyah pun memberikan tiga borgol kepada Juru Bicara KPK Febri Diansyah. Tiga borgol itu sebagai simbol agar penyerang Novel Baswedan dan terduga pelaku teror pimpinan KPK segera ditangkap.

Kemudian sebagai simbol agar KPK tetap konsisten menjerat para koruptor. (rio)

Narkoba

Koperasi & UMKM

Terus Kobarkan Semangat Perjuangan Arek-arek Suroboyo 10 Nopember 1945 untuk memberantas Korupsi, Terorisme dan Penyalahgunaan Narkoba

Translate

Hukum

Metropolis

Nasional

Pidato Bung Tomo


Hankam

Popular Posts

Blog Archive