KABARPROGRESIF.COM : (Surabaya) Wakil Walikota Surabaya Wisnu Sakti Buana menyayangkan molornya penyelesaian proyek Middle East Ring Road (MERR). Padahal jalan ini adalah seksi terakhir untuk jalan MERR Gunung Anyar.
Namun sayangnya Wisnu enggan menempuh upaya lainnya agar rekanan yang tak becus diterima di Surabaya. Ia hanya berharap bila putus kontrak dengan rekanan ini diharapkan bisa dijadikan pelajaran bagi semua rekanan Pemkot lainnya agar mengerjakan tanggung jawab secara teliti dan tepat waktu.
" Sekarang masih berhenti karena setelah putus kontrak ya kita harus lelang ulang. Pengerjaan lagi MERR menunggu ada pemenangan lelang." kata Wisnu di rumah dinasnya, kamis (10/1).
Parahnya lagi, meski terdapat sejumlah proyek yang tak selesai termasuk MERR di Surabaya namun dengan santai Wisnu mengatakan tak akan berpengaruh dengan serapan APBD Surabaya tahun 2018. Pasalnya anggaran belanja Surabaya sedang dievaluasi oleh BPK. Dan akan keluar sekitar bulan Maret ke depan.
" Kita yakin masih di atas 80 persen untuk serapan anggaran belanja. Proyek jalan MERR tidak ada molor lagi. Dan harus selesai di akhir tahun 2019 mendatang." pungkasnya.
Seperti diberitakan pengerjaan proyek jalan Middle East Ring Road (MERR) yang dijadwalkan selesai akhir tahun 2018 lalu ternyata molor dan belum kunjung selesai. Tak tepatnya waktu penyelesaian itu namun diklaim oleh Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya lantaran adanya pipa air yang terpotong akibat pengerjaan jalan.
Padahal proyek tersebut sudah mencapai 75 persen dari 1,8 kilometer yang harus dilaksanakan rekanan, sedangkan yang selesai kurang pengaspalannya sepanjang 250 meter. Selain juga kurang pengerjaan jembatan.
Meski dilokasi proyek jalan MERR tersebut sudah tak nampak lagi banyak pekerja yang menggarap kelanjutan pembangunan jalan dengan anggaran puluhan milliaran rupiah itu namun Pemkot membantah bila saat pengerjaannya mandeg. Tetapi rekanan lama hanya melakukan pemeliharaan.
Tak ayal molornya proyek pengerjaan jalan Middle East Ring Road (MERR) membuat Pemkot Surabaya akhirnya memutus kontrak dengan kontraktor pelaksana proyek puluhan miliaran rupiah itu.
Pemkot Surabaya berencana akan melakukan lelang ulang dengan pelaksana proyek yang berbeda di tahun 2019 dengan sisa kekuatan anggaran sebesar Rp. 22 Miliar dari total anggaran sebelumnya sebesar Rp. 83 Miliar
Perlu diketahui proyek MERR di sungai perbatasan atau perbatasan Surabaya dan Sidoarjo, Rabu (14/11) pernah ditinjau oleh Walikota Surabaya Tri Rismaharini bersama Unit Koordinasi Supervisi dan Pencegahan (Kopsurgah) Jawa Timur dan Jawa Tengah Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) M. Najib Wahito dan Arief.
Dalam paparannya di lokasi atau di ujung proyek Merr, Risma menjelaskan panjang lebar tentang proses Merr mulai awal hingga saat ini.
Ia juga mengatakan bila proses pengerjaan proyek itu tidak mudah karena harus melakukan pembebasan di sepanjang jalan Merr itu.
Bahkan saat itu Risma juga memastikan di sisi utara yang dua jalur dan masuk ke dalam kontrak, dipastikan akan selesai hingga akhir tahun ini.
Ia juga mengaku akan mengevaluasi kembali kontruksi yang ada di ujung proyek MERR itu, karena menurut dia konstruksinya sangat mahal.
Tak hanya proyek MERR, Risma juga mengajak KPK meninjau semua proyek yang sedang dikerjakan oleh Pemkot Surabaya. Salah satunya proyek Teluk Lamong.
Sementara, Unit Koordinasi Supervisi dan Pencegahan (Kopsurgah) Jawa Timur dan Jawa Tengah Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) M. Najib Wahito melihat ada hal-hal positif yang bisa dijadikan contoh dari Surabaya untuk daerah lainnya. Terutama dalam menyejahterakan masyarakat, ASN, dan juga pencegahan korupsinya.
Bahkan, ia menilai ada beberapa poin kunci yang dapat dijadikan contoh dari Surabaya untuk daerah lain di Indonesia, terutama dalam menjadikan daerahnya maju dan bersih dari korupsi.
Pertama, perlu ada komitmen dari pimpinan; kedua, harus didukung oleh transparansi dan partisipasi masyarakat; ketiga, harus didukung oleh birokrasi atau ASN yang berintegritas dan solid; keempat, ada optimalisasi pendapatan karena itu tujuannya untuk meningkatkan pendapatan daerah dan juga pada gilirannya nanti akan menyejahterakan masyarakat dan pegawai di pemda setempat; kelima, yang penting juga efisiensi belanja. (arf)
