Lantamal IX Terus Latih Studi EML Kepada Mahasiswa Kesehatan

KABARPROGRESIF.COM : (Maluku) Pangkalan Utama TNI Angkatan Laut (Lantamal) IX Ambon dalam hal ini Rumah Sakit Angkatan Laut dr. F.X. Suhardjo selaku pelaksana pelatihan Evakuasi Medis Laut (EML) terus melatih studi EML bagi mahasiswa kesehatan di Provinsi Maluku. Hal itu dikatakan Kepala Rumkital dr. F.X. Suhardjo Lantamal IX dr. Ali Setiawan, Sp.B., saat setelah pelaksanaan latihan EML mahasiswa Prodi S1 Keperawatan STIKes Maluku Husada di Pantai Teluk Ambon Kompleks Lantamal IX. Senin (14/01/2019).

Lebih lanjut menurut Karumkital dr. F.X. Suhardjo Lantamal IX, latihan EML ini menjadi suatu hal yang diwajibkan ketika kita memahami bahwa konsep Pelayanan Gugus Pulau adalah pendekatan yang sesuai dengan kondisi geografis sebagian besar wilayah Indonesia.

Selanjutnya Karumkital menjelaskan bahwa dalam materi pengajaran EML ini sudah sangat komplek dan menyentuh sisi tehnis dari kebutuhan secara komprehensif dari mahasiswa kesehatan khususnya yang berada di wilayah kepulauan, dimana mereka mendapatkan materi dan praktek ilmu navigasi dasar yaitu pengoperasian motor tempel, olah gerak perahu karet dan materi kegawatdaruratan.

“Dengan materi yang telah diberikan, diharapkan setelah selesai pelaksanaan pelatihan mereka (para mahasiswa) mampu memberikan tindakan darurat serta mampu melaksanakan evakuasi khususnya bagi tenaga kesehatan yang ditempatkan di pulau-pulau terpencil dan terluar”, jelas Karumkital dr. F.X. Suhardjo Lantamal IX.

Komandan Lantamal IX Laksamana Pertama TNI Antongan Simatupang mengapresiasi dan mendukung kegiatan pengajaran Evakuasi Medis Laut yang sudah dilaksanakan oleh Tim EML Rumkital dr. F.X. Suhardjo Lantamal IX. Selain mendukung program pemerintah daerah di bidang pendidikan, kegiatan pengajaran EML diharapkan dapat menyiapkan tenaga – tenaga medis yang memiliki keahlian di bidang kesehatan kelautan. 

Kali ini, Tim EML melatih sebayak 260 mahasiswa Prodi S1 Keperawatan STIKes Maluku Husada di Pantai belakang Gedung Fasharkan Kompleks Lantamal IX Ambon. Pada latihan tersebut peserta di bagi menjadi dua gelombang dengan pelaksanaan selama dua hari dari tanggal 14 dan 15 Januari 2019.

Setelah melaksanakan pemanasan, para peserta kemudian diberikan materi oleh Tim Evakuasi Medis Laut meliputi materi pengenalan alat evakuasi korban di tengah laut, materi evakuasi medis laut dengan kategori secara perorangan dan secara kelompok atau tim.

Selain itu, mahasiswa juga diajari teknik menaikan korban dari laut ke perahu karet dengan satu maupun dua orang penolong, teknik bertahan hidup di laut dengan cara mengapung dan menunggu (Uitemate) serta materi pengenalan terapi Hiperbarik Oksigen di Gedung Chamber Hyperbarik Rumkital dr. F. X. Suhardjo Lantamal IX, sebagai tindak lanjut dari evakuasi korban tenggelam yang dipraktrekkan. (arf)

Read More

Ditetapkan Tersangka, Nama Dua Mucikari Tidak Ada Dalam SPDP

KABARPROGRESIF.COM : (Surabaya) Kejati Jatim melalui Kasi Penkum, Richard Marpaung membenarkan telah menerima Surat Perintah Dimulainya Penyidikan (SPDP) atas kasus prostitusi artis Vanessa Angel (VA) dan Avriellia Shaqqila (AS).

"SPDP sudah kami terima beberapa hari lalu,"kata Richard,Senin (14/1).

Kendati demikian, Richard belum mengetahui identitas EN dan TN,dua mucikari yang sudah ditetapkan tersangka oleh penyidik Cyber Crime Ditreskrimsus Polda Jatim beberapa waktu lalu.

"Dalam SPDP nya belum ada nama tersangkanya, jadi saya tidak bisa menjelaskan identitasnya,"ujarnya.

Saat ditanya siapa jaksa yang akan menangani perkara prostitusi ini, Richard mengaku belum ada penunjukkan.

"Belum ada P16 nya, kalau sudah ada, akan saya kabari siapa jaksa nya,"kata Richard.

Untuk diketahui, tidak EN dan TN disangkakan melanggar UU ITE pasal 27 dan 45, 296 dan 506 terkait dengan penyedia jasa prostitusi baik secara elektronik maupun konvensional.

Kegiatan prostitusi online dengan melibatkan oknum artis ini sudah berlangsung sejak tahun 2017.

Berdasarkan hasil pengembangan yang dilakukan oleh Tim Penyidik, ada sekitar 45 oknum artis dan model terlibat langsung di dalam prostitusi online ini di bawah kendali dari dua orang mucikari dengan memiliki tugas masing – masing, tersangka EN berperan sebagai penghubung langsung penyedia artis, sedangkan tersangka TN sebagai penghubung artis model.

Jaringan prostitusi online ini cukup besar dengan tarif mulai Rp 25 juta, Rp 50 juta, Rp 80 juta dan hingga Rp 100 juta lebih, hal ini sesuai tingkat kepopuleran oknum artis tersebut.

Semua transaksinya dilakukan secara online, baik perjanjian maupun pembayarannya dengan uang muka 30 persen dan sisanya setelah bertemu sedangkan masing – masing pembagiannya 25 persen dibagi tiga dan sisanya dibagi ke tim.

Dari 45 oknum artis yang terlibat prostitusi online, dua orang oknum artis sudah dilakukan pemeriksaan dan untuk 43 oknum artis, rencananya akan dipangglil satu persatu berdasarkan bukti yang dimiliki, yakni foto-foto maupun transaksinya. (Komang)

Read More

Tularkan Semangat Pertempuran Komodor Yos Sudarso, Lantamal VI Akan Gelar Nobar Film Pertempuran Laut Arafuru

KABARPROGRESIF.COM : (Makassar) Pangkalan Utama TNI AL VI (Lantamal VI) Makassar akan mengelar nonton bareng (Nobar) Film Pertempuran Laut Arafuru dalam rangka memperingati hari Dharma Samudera tahun 2019. Senin (14/01/2019)

Nobar  rencananya digelar di Gedung Sultan Hasanuddin Mako Lantamal VI Makassar pada hari Selasa malam tanggal 15 Januari 2019 pukul 21.35 WITA . Film pertempuran laut Arafuru menceritakan tentang suatu pertempuran hebat yang terjadi di Laut Arafuru  pada tanggal 15 Januari 1962 yang mengisahkan bagaimana perjuangan Angkatan Laut Indonesia dalam merebit Irian barat yang dikuasai Belanda. Di pertempuran tersebut Komodor Yos Sudarso gugur dan tenggelam bersama KRi Macan Tutul. Sebelum tenggelam Komodor Yos Sudarso  menyerukan pesan  terakhirnya yang lengedaris , "Kobarkan Semangat Pertempuran".

Menurut Kadispen Lantamal VI Kapten Laut (KH) Suparman Sulo , film ini menceritakan tentang semagat juang Angkatan Laut dalam mengangkat wibawa NKRI. Pertempuran yang terjadi di Laut Arafuru pada 15 Januari 1962, dengan kemampuan alutsista yang terbatas Komodor Yos Sudarso dengan gagah berani tampil membela Tanah Air untuk tetap tegaknya NKRI, bahkan dengan rela mengorbankan nyawanya sendiri untuk bumi pertiwi.

Menurutnya, nobar ini merupakan salah satu cara yang cukup efektif untuk mengingatkan kembali dan menularkan semangat pertempuran Komodor Yos Sudarso dalam merebut Irian Barat.

"Kami berharap, melalui Nobar ini, penonton bisa meneladani semangat  pertempuran Komodor Yos Sudarso dan pengorbanannya demi menjaga wibawa NKRI dan demi tegaknya NKRI dan harus diteruskan kepada generasi penerus bangsa Indonesia saat ini," pungkasnya. (arf)

Read More

Ahmad Dhani Mangkir, Pelimpahan Tahap II Ditunda

KABARPROGRESIF.COM : (Surabaya) Musisi Ahmad Dhani dikabarkan mangkir dari panggilan penyidik Polda Jatim. Akibatnya, Pelimpahan Tahap II kasus pencemaran nama yang sedianya dilakukan hari ini harus tertunda.

"Hari ini tidak datang, Dia ada sidang lain dan tahap II dijadwalkan Rabu,"kata Kasubdit V Cyber Crime Kriminal Khusus Polda Jatim, Harissandi saat dikonfirmasi awak media,Senin (14/1).

Sementara, Kasi Penkum Kejati Jatim juga membenarkan penundaan pelimpahan tahap II ini. Namun, Richard tak mengetahui alasan penundaannnya.

"Ditunda Rabu, Nanti pelaksaaan tahap II nya di Kejari Surabaya,"kata Richard.

Kasus pidana Ahmad Dhani ini akan ditangani oleh Jaksa Kejati Jatim dan Kejari Surabaya.

"Jaksanya dari Kejati dan Kejari Surabaya,"Terang Kajari Surabaya Teguh Darmawan saat dikonfirmasi diruang kerjanya.

Seperti diberitakan sebelumnya, Berkas perkara Ahmad Dhani ini dinyatakan sempurna atau P21 pada Kamis (3/1) lalu, setelah sebelumnya dikembalikan oleh jaksa peneliti lantaran adanya kekurangan berupa syarat formil dan materiil.

Ahmad Dhani ditetapkan tersangka bermula  dari ucapan idiot yang dilontarkan dalam vlog Ahmad Dhani saat aksi #2019GantiPresiden beberapa waktu lalu di Surabaya.

Suami Mulan Jamela ini dijerat dengan Undang-Undang ITE tentang pencemaran nama baik. Ia dilaporkan oleh Koalisi Bela NKRI, pada 1 September lalu ke Polda Jatim. (Komang)

Read More

HUT Penerangan ke-68, Pendam V/Brawijaya Perkuat dan Tingkatkan Tugas Pokok TNI-AD

KABARPROGRESIF.COM : (Surabaya) Memasuki usia yang ke-68, Penerangan berkomitmen untuk terus mendukung tugas pokok TNI-AD.

Hal itu, diungkapkan oleh Kepala Penerangan Kodam (Kapendam) V/Brawijaya, Kolonel Inf Singgih Pambudi Arinto, S. IP, M. M, melalui amanat Kadispenad, Brigjen TNI Candra Wijaya.

Saat ini, kata Kolonel Singgih, Penerangan Angkatan Darat terus bergerak maju guna tercapainya profesionalisme TNI-AD. Pencapaian itu, terbukti ketika pasca reformasi, TNI-AD semakin diterima di hati masyarakat Indonesia.

“Keberhasilan itu, tentunya tidak lepas dari sinergi yang selama ini terjalin dengan para sahabat media,” jelas Kapendam melalui amanat Kadispenad yang dibacakannya dalam acara peringatan HUT Penerangan TNI-AD di Mapendam V/Brawijaya. Senin, 14 Januari 2019, siang.

Dirinya berharap, hari jadi ke-68 Penerangan Angkatan Darat saat ini, hendaknya dijadikan suatu momentum untuk melakukan instropeksi diri, sekaligus mengkaji kembali visi dan misi guna menghadapi tugas dan tanggung jawab mendatang.

“Seiring berjalannya waktu, Penerangan semakin memiliki peran strategis dan bahkan bisa dikatakan sebagai bagian dari alat utama sistem pertahanan TNI-AD,” terang Wadan Grup-D Paspampres tahun 2017 lalu ini.

Guna mendukung peran strategis itu, dirinya mengimbau seluruh personel Penerangan untuk menggali potensi diri dan berkarya dalam menggelorakan semangat berinovasi dan kreatifitas dalam rangka memajukan instansi Penerangan di lingkungan Angkatan Darat.

“Melalui inovasi, kita dapat mewujudkan terobosan yang dapat mengoptimalkan fungsi-fungsi Penerangan guna mendukung TNI-AD dalam rangka melaksanakan tugas pokok,” pintanya.

Tak hanya itu, prosesi peringatan HUT Penerangan tersebut, juga turut diwarnai dengan adanya pelepasan 1 personel Pendam V/Brawijaya yang saat ini telah memasuki masa purna tugas. (andre)

Read More

Penarikan PPN Akibat Rekening PD Pasar Diblokir

KABARPROGRESIF.COM : (Surabaya) Meski mendapat tentangan dari Komisi B DPRD Surabaya agar PD Pasar Surya menangguhkan prmungutan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) kepada para pedagang, bukan berarti PD Pasar menyerah. Pasalnya pemungutan PPN ini bukan kenaikan tarif atas sewa stan tetapi Ia PPN yang dibebankan itu berdasarkan aturan bahwa setiap adanya transaksi dikenai PPN 10 persen.

“ Ini memang kewajiban masing-masing individu dari tempat yang disewa pedagang." tegas Ketua Bawas PD Pasar Surya Rusli Yusuf saat hearing digedung DPRD Surabaya, senin (14/1).

Menurut Rusli, pemungutan PPN ini diberlakukan sejak April 2018. Sebelumnya PD Pasar tidak pernah melakukan pemungutan PPN tersebut. Tetapi setelah PD Pasar Surya terdaftar sebagai Pengusaha Kena Pajak (PKP) tetapi PPN belum ditarik. Imbasnya, rekening PD Pasar Surya diblokir. Berawal dari sinilah, akhirnya PPN dipungut dari pedagang, tetapi tidak menaikkan tarif sewa stan.

“Jadi, siapa (pedagang) yang menyewa stan, dikenai PPN 10 persen.” tandasnya.

Hal yang sama juga dikatakan manajemen PD Pasar Surya, Wahyu Siswanto. Menurutnya, keputusan penarikan PPN ini berlaku sejak Maret 2018. Kebijakan ini dilakukan setelah kondisi kas PD Pasar Surya tidak stabil karena rekening diblokir.

“ Kalau PPN dibebankan ke PD Pasar keberatan, karena kondisinya operasional kita impas. Kita masih ketanggungan pajak 2018 sekirar Rp 5 miliar.” pungkasnya.

Seperti diberitakan kebijakan Perusahaan Daerah (PD) Pasar Surya mengenakan pajak pertambahan nilai (PPN) kepada para pedagang mendapat teguran dari kalangan dewan. Pengenaan pajak di luar retribusi dinilai belum layak dibebankan kepada para pedagang.

Pasalnya, fasilitas yang diberikan tidak sebanding dengan biaya yang dikeluarkan oleh pedagang. Apalagi formasi struktur direksi yang baru belum terbentuk.

Pembebanab biaya PPN 10 persen bukannya tidak didukung oleh komisi B.

Tetapi harus diketahui bahwa PD Pasar Surya bukan profit oriented,  tapi berorientasi kepada pelayanan terhadap pedagang.

Hal yang lebih penting saat ini adalah meningkatkan pelayanan ketimbang memikirkan PPN. Seperti memperbaiki fasilitas pasar agar bagus ketimbang memikirkan penarikan PPN kepada para pedagang. (arf)

Read More

Wakil Komandan Lantamal V Hadiri Perayaan Natal di Gereja GPB Galilea di Pasiran

KABARPROGRESIF.COM : (Surabaya) Wakil Komandan Pangkalan Utama TNI AL V (Wadan Lantamal V) Kolonel Marinir C.T.O. Sinaga mewakili Komandan Lantamal V Laksamana Pertama TNI Edwin,S.H,.M.Han. menghadiri Perayaan Natal di Gereja GPB Galilea di pasiran. Senin (14/1).

Tampak hadir Wakil Ketua Korcab V DJA ll, Asrena Danlantamal V beserta istri, Militer dan ASN Lantamal V dengan Pendeta Heri Guntoro dari GKI Sulung.

"Untuk masa sekarang yang menyenangkan dan masa lalu untuk dikenang, harapan terbaik untukmu serta selamat Natal dan Tahun Baru 2019 yang luar biasa," terang Pendeta Hari Guntoro.

Semoga Natal kali ini mengakhiri tahun dengan keceriaan dan membuka jalan untuk Tahun Baru 2019 yang lebih segar dan cerah. Selamat Natal dan Tahun Baru.

Natal adalah momen yang spesial untuk dibagi bersama semua orang terkasih, memperkuat iman, dan memberi semangat. Selamat Natal dan Tahun Baru 2019.

Semoga hati dan rumahmu dipenuhi kegembiraan dari musim perayaan ini. Selamat Natal dan Tahun Baru yang indah. (arf)

Read More

Komisi B Minta PD Pasar Tangguhkan Pedagang Dibebani PPN

KABARPROGRESIF.COM : (Surabaya) Kebijakan Perusahaan Daerah (PD) Pasar Surya mengenakan pajak pertambahan nilai (PPN) kepada para pedagang mendapat teguran dari kalangan dewan. Pengenaan pajak di luar retribusi dinilai belum layak dibebankan kepada para pedagang. Pasalnya, fasilitas yang diberikan tidak sebanding dengan biaya yang dikeluarkan oleh pedagang. Apalagi formasi struktur direksi yang baru belum terbentuk.

“ PPN harus ditangguhkan, saat ini distop sampai terbentuk direksi baru. PPN mau diapakan biar diurus oleh pengurus yang baru nanti." tandas Ketua Komisi B DPRD Surabaya Mazlan Mansyur saat hearing dengan PD Pasar Surya dan badan pengawas (Bawas), bagian perekonomian dan hukum Pemkot Surabaya serta para pedagang, Senin (14/1).

Politikus PKB ini menegaskan, komisi B bukan tidak setuju dengan kebijakan PPN. Tetapi harus diketahui bahwa PD Pasar Surya bukan profit oriented,  tapi berorientasi kepada pelayanan terhadap pedagang. Hal yang lebih penting saat ini adalah meningkatkan pelayanan ketimbang memikirkan PPN.

" Fasilitasnya bagus, saya yakin tidak ada yang keberatan (PPN). Jadi saya bukan ngak setuju (penarikan PPN), tapi harus dievaluasi dulu.” pungkasnya. (arf)

Read More

Dansatgas Pamtas Yonmek 521/DY, Kunjungi Kampung Yakyu Merauke

KABARPROGRESIF.COM : (Merauke, Papua) Dengan di dampingi oleh beberapa personel Yonmek 521/DY, Letkol Inf Andi A, Wibowo, S. Sos. M.I.Pol, mengunjungi Kampung Yakyu, Distrik Sota, Kabupaten Merauke, Papua. Senin, 14 Januari 2019.

Tak mudah untuk menjangkau Distrik yang berbatasan langsung dengan negara Papua New Guinea (PNG) tersebut. Pasalnya, sebelum tiba di lokasi itu, Satgas diharuskan untuk melewati berbagai rawa-rawa.

Letkol Andi A, Wibowo mengungkapkan, ia bersama beberapa personelnya, rela menaiki perahu rakit yang hanya mampu menampung 3 penumpang saja sebelum tiba ke Kampung Yakyu.

“Pertama, kami melewati jalur darat. Kurang lebih kami menghabiskan waktu 2 jam. Perjalanan masih berlanjut, melewati rawa-rawa, kurang lebih sekitar 3 jam. Total 5 jam baru bisa sampai ke Kampung Yakyu,” ungkapnya.

Ia menambahkan, kunjungannya ke Kampung yang hanya dihuni oleh 83 jiwa tersebut, hanya untuk memastikan kondisi dan situasi di wilayah itu.

“Terutama kita pastikan kesehatan warga dan personel Satgas Pamtas disini baik-baik saja,” katanya.

Tak hanya itu, ketika tiba di Kampung Yakyu, rombongan Satgas Pamtas Yonmek 521/DY tersebut, mendapat sambutan hangat dari masyarakat sekitar. Bahkan, masyarakat bersama Satgas Pamtas di lokasi itu, secara serentak menyanyikan lagu Indonesia Raya.

“Itu merupakan bukti jika rasa nasionalisme dan patriotisme masyarakat di Distrik Yakyu ini, masih sangat kental,” bebernya. (andre)

Read More

Satu-satunya di Indonesia, Kota Surabaya Raih Tiga Penghargaan

KABARPROGRESIF.COM : (Surabaya) Surabaya akhirnya menerima tiga penghargaan sekaligus, yaitu Adipura Kencana, Kinerja Pengurangan Sampah, dan Nirwasita Tantra. Penyerahan penghargaan itu diberikan langsung oleh Wakil Presiden Jusuf  Kalla dan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Siti Nurbaya kepada Walikota Surabaya, Tri Rismaharini  dalam acara Penganugerahan Adipura dan Green Leadership Kepala Daerah dan Pimpinan DPRD yang digelar di Manggala Wanabakti, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Jakarta.

“ Untuk itu, anugerah ini hanya diberikan kepada satu kota penerima Adipura Kencana,  yaitu  Kota Surabaya. Kota ini sudah  mendapat rekognisi  dari  UNEP (United Nations Environment Programme),  termasuk inovasi berupa tiket bus dengan menggunakan botol plastik, dan di dunia ini baru ada di Surabaya, Beijing, dan Turki." jelas Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Siti Nurbaya, senin (14/1).

Penghargaan kedua yang diterima oleh Surabaya adalah Kinerja Pengurangan Sampah 2018. Anugerah ini merupakan penghargaan yang baru diberikan tahun 2018 ini dan Menteri Siti Nurbaya berkomitmen untuk mengembangkannya di tahun-tahun berikutnya.

Bagi dia, penghargaan ini diberikan kepada kota-kota yang mempunyai inovasi penting dalam pengurangan sampah, terutama melalui implementasi pembatasan kantong plastik sekali pakai serta meningkatkan daur ulang plastik melalui TPS 3R dan bank sampah.

“ Inovasi dari kota yang membatasi penggunaan kantong plastik ini mendapatkan penghargaan inovasi pengurangan sampah. Saat ini, 11 kota mendapatkan Penghargaan Kinerja Pengurangan Sampah 2018, termasuk Surabaya." ujarnya.

Sedangkan penghargaan yang ketiga adalah Penghargaan Nirwasita Tantra atau Green Leadership Award. Anugerah ini merupakan penghargaan pemerintah pusat kepada kepala daerah di tingkat provinsi maupun kabupaten/kota, dan Pimpinan DPRD.

“ Penghargaan bagi kepala daerah diberikan atas kepemimpinan pemahaman dan aktualisasi dalam fungsi politik eksekutifnya terhadap isu-isu lingkungan, respon kebijakan serta inovasi dan kepemimpinannya dalam merespon persoalan lingkungan hidup.” imbuhnya.

Sementara itu, Wapres Jusuf Kalla juga mengapresiasi kinerja Wali Kota Risma yang selama ini konsisten menjaga kelestarian dan kebersihan Kota Surabaya.

" Kita apresiasi Bu Risma yang dapat banyak penghargaan karena kinerjanya. Kakinya sakit terkilir, tapi tetap inspeksi kotanya tetap bersih, sehingga layak dapat penghargaan ini," pungkas Wapres Jusuf Kalla.

Oleh karena itu, ia berharap kepala daerah lainnya juga termotivasi untuk membersihkan kota dan wilayahnya, sehingga memberi kehidupan yang sehat dan layak bagi masyarakatnya masing-masing. (arf)

Read More

Letkol Laut (E) Hariadi Wicaksono jabat Komandan Sebalek Pusdiklek Kodiklatal

KABARPROGRESIF.COM : (Surabaya) Mengawali tahun 2019, Jabatan Komandan Sekolah Bintara (Danseba) Pusat Pendidikan Elektronika (Pusdiklek) diserahterimakan dari Letkol Laut (E) M. Zulkifli, S.T., M.Mt kepada Letkol Laut (E) Hariadi Wicaksono. Prosesi serah terima yang dilaksanakan di Aula Jala Widya Adhiyudha Pusdiklek Kesatrian Bumimoro Kodiklatal tersebut dipimpin langsung Komandan Pusdiklek Kodikdukum Kodiklatal Kolonel laut (E) Danny Hotler Bachtera, S.T.

Letkol laut (E) Hariadi Wicaksono sebelum menjabat Komandan Seba Pusdiklek Kodikdukum Kodiklatal menjabat  Kama Amonisisi Kodikdukum sedangkan Letkol Laut (E) M. Zulkifli, S.T., M.Mt selanjutnya bergeser ke Akademi Angkatan Laut (AAL) Bumimoro.

Komandan  Pusdiklek Kodikdukum Kodiklatal Kolonel laut (E) Danny Hotler Bachtera, S.T. dalam sambutnya menyampaikan bahwa serah terima jabatan merupakan refleksi dari upaya konseptual dan terprogram untuk lebih mendinamisasikan kinerja dan perilaku organisasi agar senantiasa memiliki kualitas yang lebih baik dari waktu ke waktu.  Selain itu peristiwa ini juga merupakan wujud kepercayaan dan kehormatan dari pimpinan TNI Angkatan Laut dalam rangka kaderisasi kepemimpinan.

Oleh karena itu bagi perwira yang diberi kesempatan menjabat jabatan strategis dituntut untuk selalu mengembangkan kepemimpinan kreativitas dan kemampuan konsepsional dalam membangun TNI Angkatan Laut melalui pendidikan.

Perlu ditegaskan pula bahwa jabatan komandan sebalik merupakan suatu jabatan yang cukup strategis yang diharapkan dapat mendorong laju roda pendidikan di Pusdiklek dalam rangka menciptakan hasil didik yang berkualitas dan siap pakai agar mampu  mendukung tugas tugas yang diemban TNI Angkatan Laut di masa yang akan datang.

Dengan demikian dalam rangka pelaksanaan tugas tersebut komandan sebalek bertanggung jawab untuk merumuskan rencana dan program program pendidikan sesuai lingkup tanggung jawabnya diantaranya melaksanakan fungsi pencetakan Bintara Elektronika yang berwawasan matra laut dalam pengembangan fungsi kekuatan alutsista khususnya di bidang senjata dan amunisi

Kepada Letkol Laut (E) M. Zulkifli, S.T., M.Mt, Komandan Pusdiklek beserta seluruh jajaran Staf Pusdiklek, mengucapkan terima kasih dan penghargaan yang tinggi atas dedikasi, loyalitas dan segala karya yang telah dicurahkan dalam mengemban tugas sebagai Komandan Seba Pusdiklek.

Sedangkan kepada pejabat baru Komandan Pusdiklek menyampaikan ucapan selamat datang di Pusdiklek bahwa  kepercayaan dari pemimpin TNI AL kepada Letkol Laut (E) Hariadi Wicaksono sebagai komandan sebalek hendaknya diimbangi dengan kerja yang maksimal dan profesdional, dengan berbekal pengalaman penugasan dan pendidikan yang telah diperoleh akan mampu melaksanakan tugas dan tanggung jawab hal ini tentu saja dapat dicapai dengan bantuan dan kerjasama dari kita semua. (arf)

Read More

Kasus Meikarta, KPK Cermati 'Nyanyian' Bupati Bekasi soal Keterlibatan Mendagri

KABARPROGRESIF.COM : (Jakarta) Juru Bicara Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Febri Diansyah mengatakan, KPK akan mencermati keterangan Bupati Bekasi Neneng Hassanah Yasin dalam persidangan kasus dugaan suap terkait perizinan proyek Meikarta di Kabupaten Bekasi.

Dalam persidangan pada hari ini, Senin (14/1/2019), di Pengadilan Tipikor Bandung, Neneng menyebut nama Menteri Dalam Negeri ( Mendagri) Tjahjo Kumolo saat menjawab pertanyaan jaksa KPK perihal rapat pembahasan Izin Pemanfaatan Penggunaan Tanah (IPPT) terkait proyek Meikarta seluas 84,6 hektar. Neneng mengatakan, Tjahjo meminta agar dirinya membantu perizinan megaproyek Meikarta.

"Tentu kami mencermati terlebih dahulu fakta-fakta di persidangan tersebut dan juga melihat fakta yang terkait lain di tahap penyidikan yang sekarang juga sedang berjalan karena sebelumnya kami kan sudah melakukan pemeriksaan terhadap Dirjen Otda," kata Febri di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Senin.

Direktur Jenderal Otonomi Daerah (Otda) Kemendagri Soni Sumarsono sebelumnya telah memenuhi panggilan pemeriksaan sebagai saksi di KPK, Kamis (10/1/2019).

Saat diperiksa penyidik, Soni disinggung soal rapat yang dilakukannya bersama perwakilan PT Lippo Cikarang, pejabat Badan Pertanahan Nasional, perwakilan Pemerintah Provinsi Jawa Barat dan Neneng beserta stafnya.

Dalam surat dakwaan Direktur Operasional Lippo Group Billy Sindoro, disebutkan bahwa rapat tersebut membahas perizinan Meikarta.

Dari pertemuan tersebut menghasilkan keputusan bahwa harus ada rekomendasi dari Gubernur Jawa Barat terkait izin proyek Meikarta.

"Pemeriksaan terhadap Dirjen Otonomi Daerah untuk mengonfirmasi satu hal yang kami pandang perlu dipastikan dalam proses pemeriksaan terkait dengan rapat yang diduga diinisiasi oleh pihak Kementerian Dalam Negeri terkait dengan perizinan Meikarta," kata Febri.

Saat memeriksa Soni, KPK mendalami polemik perbedaan kewenangan Pemprov Jawa Barat dan Pemkab Bekasi terkait izin Meikarta. Polemik itu mendorong digelar pertemuan tersebut.

"Apakah di sana ada arahan yang bertentangan dengan aturan hukum atau arahan agar persoalan diselesaikan secara hukum tentu saja nanti kita perlu lihat materi-materi yang berkembang baik di proses penyidikan ataupun fakta di persidangan nanti," ujar dia.

Febri mengatakan, KPK juga belum memutuskan apakah perlu memanggil Tjahjo dalam pemeriksaan kasus ini.

"Kami perlu pelajari terlebih dahulu, mempelajari dalam artian apakah untuk proses penyidikan perlu permintaan keterangan yang lebih lanjut atau cukup setelah kami memeriksa Dirjen Otda," kata Febri.

Dalam persidangan Senin tadi, Neneng mengatakan, pada waktu itu dia menghadiri rapat dengan Deddy Mizwar yang masih menjabat sebagai Wakil Gubernur Jawa Barat.

Dalam rapat pleno Badan Koordinasi Penataan Ruang Daerah (BKPRD) tersebut, Dedi Mizwar meminta agar persetujuan perizinan Meikarta ditunda terlebih dulu.

Alasannya, luasan proyek tersebut membutuhkan rekomendasi dari gubernur Jawa Barat. Setelah rapat tersebut selesai, Neneng mengaku mendapatkan telepon dari Dirjen Otonomi Daerah Soni Soemarsono.

"Saat itu, saya dipanggil ke Ruangan Pak Dirjen Otonomi Daerah, Soemarsono di Jakarta. Saat itu, Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo menelepon ke Pak Soemarsono, berbicara sebentar kemudian telepon Pak Soemarsono diberikan kepada saya, dan Pak Tjahjo Kumolo bilang ke saya, tolong perizinan Meikarta dibantu,” ucap Neneng mengulang perkataan Tjahjo.

Neneng pun mengaku mengiyakan permintaan Tjahjo Kumolo. "Saya jawab, baik Pak, yang penting sesuai dengan aturan yang berlaku," kata Neneng.

Dalam perkara ini, Neneng bersama sejumlah jajaran pejabat di Pemerintah Kabupaten Bekasi diduga menerima suap dari Billy Sindoro dan terdakwa lainnya.

Dalam surat dakwaan Billy, Neneng Hasanah Yasin disebut menerima suap Rp 10,8 miliar dan 90.000 dollar Singapura. Selain itu, ada sejumlah pemberian lain kepada kepala dinas di Kabupaten Bekasi terkait pembangunan megaproyek Meikarta. (rio)

Read More