21 Pasis Dikmapa PK TNI AL Angkatan ke- 25 Selesai Pendidikan Tahap Dasar Golongan Lanjutan

KABARPROGRESIF.COM : (Surabaya) Sebanyak 21 Perwira Siswa (Pasis) Pendidikan Pertama Perwira Prajurit Karier (Dikmapa PK) TNI AL Angkatan Ke-25 (khusus tenaga kesehatan) selesai mengikuti pendidikan tahap dasar golongan lanjutan di Sekolah Fungsi (Sefung) Pusat Pendidikan Lanjutan Perwira (Pusdiklapa) Komando Pendidikan Operasi Laut (Kodikopsla) Komando Pembinaan Doktrin Pendidikan dan Latihan TNI Angkatan Laut (Kodiklatal).

Penutupan pendidikan yang dilaksanakan di Gedung Betelgeuse kesatrian Bumimoro Kodiklatal tersebut dipimpin langsung Komandan Kodikopsla Kodiklatal Laksma TNI maman Firmansyah. Hadir dalam acara penutupan tersebut para Komandan Pusdik dan para Komandan sekolah dijajaran Kodikopsla.

Komandan Kodikopsla Kodiklatal Laksma TNI Maman Firmansyah dalam sambutannya menyampaikan ucapan Selamat atas keberhasilan dalam menyelesaikan pendidikan dengan harapan ke depan keberhasilan ini akan mampu meningkatkan motivasi dedikasi dan loyalitas serta professionalisme dalam mengabdi kepada TNI Angkatan Laut melalui bidang dan tugas masing-masing.

Lebih lanjut disampaikan bahwa program pendidikan dasar golongan yang telah dilaksanakan di Sefung Pusdiklapa Kodikopsla ini merupakan pendalaman profesi matra laut dan selanjutnya para siswa akan melaksanakan pendidikan Kejuruaan kesehatan di Pusdikkes Kodikdukum yang nantinya ilmu tersebut dapat diimplementasikan dalam melaksanakan tugas disatuan kesehatan TNI Angkatan Laut.

Dihadapkan pada perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang berdampak pada tuntutan profesionalisme secara individu, sehingga sudah tentu akan berpengaruh terhadap bidang tugas yang dihadapi. Untuk mengantisipasi itu semua diharapkan para siswa membekali diri dengan belajar dan berlatih dengan giat agar tidak tertinggal dengan kemajuan teknologi.

Di sisi lain Pati bintang satu di pundak ini menekankan bahwa seorang Perwira merupakan pemimpin atau Manager, untuk itu setiap perwira dituntut mampu menunjukkan perilaku dan tindakan yang senantiasa dilandasi nilai Sapta Marga, Sumpah Prajurit, Trisila TNI Angkatan Laut dan nilai penting lainnya dalam kehidupan sehari-hari. Seorang perwira lanjutnya dalam kehidupan sehari-hari harus dapat memberi suri tauladan kepada setiap bawahan. (arf)

Read More

Ketua DPRD Apresiasi Surabaya Raih Adipura Kencana

KABARPROGRESIF.COM : (Surabaya) Ketua DPRD Kota Surabaya Armuji mengapresiasi atas sederet penghargaan yang berhasil diraih oleh Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya. Menurutnya, untuk meraih anugerah Adipura Kencana tidaklah mudah, tanpa peran serta dari masyarakat.

“ Ini adalah suatu prestasi yang luar biasa di tingkat nasional, belum lagi (penghargaan) di tingkat internasional.” kata Armuji di halaman Balai Kota Surabaya, rabu (16/1).

Oleh karena itu, Armuji berpesan kepada seluruh pihak agar bersama-sama menjaga prestasi yang berhasil diraih tersebut. Bahkan, menurut ia, sederet penghargaan yang diterima Kota Surabaya itu, tidak lepas dari sosok kepemimpinan Wali Kota Risma, yang dikenal konsisten menjaga kelestarian dan kebersihan Kota Pahlawan.

" Marilah kita bangun kota ini, pertahankan prestasi ini, kita jaga keamanan (kota) ini secara bersama-sama. pungkasnya. (arf)

Read More

Komandan Pusdiktek Kodiklatal Hadiri Peringatan HUT LVRI ke 62 Tahun 2019

KABARPROGRESIF.COM : (Surabaya) Komandan Pusat Pendidikan Teknik (Danpusdiktek) Komando Pendidikan Dukungan Umum (Kodikdukum) Kodiklatal Kolonel Laut (T) Rudi Hermawan mewakili Komandan Kodiklatal secara resmi menghadiri puncak peringatan Hari Ulang Tahun Legiun Veteran Republik Indonesia (HUT LVRI) ke 62 tahun 2019 DPD Jawa Timur yang dipusatkan di Gedung LVRI Jl. Mayjend Sungkono 106 Surabaya.

Selain Komandan Pusdiktek Kodikdukum Kodiklatal hadir dalam peringatan tersebut perwakilan dari instansi TNI dan Polri wilayah Gartap III Surabaya dan perwakilan instansi Pemerintah serta para ketua Dewan Pimpinan Cabang (DPC) Legiun veteran Jawa Timur.

Adapun tema yang diambil dalam peringatan HUT Legiun Veteran Republik Indonesia ke 62 tahun 2019 adalah LVRI siap mensukseskan pemilu dengan menjaga persatuan dan kesatuan demi utuhnya NKRI.

Komandan Pusdiktek Kodikdukum Kodiklatal Kolonel Laut (T) Rudi Hermawan setelah pelaksanaan peringatan HUT LVRI menyampaikan bahwa dirinya mengapresiasi atas pelaksanaan peringatan HUT LVRI DPD Jawa Timur. Menurutnya para anggota LVRI tersebut adalah pelaku-pelaku pejuang Kemerdekaan 1945.

“Sebagai generasi penerus saya bangga dan hormat, karena tanpa LVRI kami ini bukan apa apa. Dengan semangat pengabdian yang tinggi sebagai insan pejuang, personel LVRI telah memberi tauladan kepada kami arti perjuangan merebut kemerdekan serta memperhankan kemerdekaan yang patut menjadi contoh generasi penerus,” ucap Pamen melati tiga dipundak tersebut. (arf)

Read More

Kelolah Sampah Index Perekonomian Surabaya Meningkat

KABARPROGRESIF.COM : (Surabaya) Wali Kota Surabaya, Tri Rismaharini sering kali mendengar seseorang berpendapat bahwa jika mengelolah lingkungan akan berdampak pada turunnya perekonomian. Namun hal tersebut berbeda dengan Kota Surabaya yang terus konsisten mengelolah lingkungan. Hasilnya, dari tahun ke tahun indeks perekonomian di Surabaya terus meningkat.

“ Karena itu, mari kita dukung terus, supaya anak-anak bisa mendapatkan kesempatan kerja. Karena itu, lingkungan ini perlu kita jaga, supaya Kota Surabaya menjadi tujuan wisata.” kata Risma dalam sambutannya saat memamerkan berbagai penghargaan di halaman Balai Kota Surabaya, rabu (16/1).

Risma menegaskan berbagai anugerah penghargaan yang berhasil diraih itu, tidak lepas dari peran serta dukungan masyarakat. Disamping itu, selama ini pihaknya juga terus konsisten untuk mengelolah kota agar menjadi lebih baik, sehingga dampaknya indeks perekonomian terus meningkat. Maka dari itu, ia pun berpesan kepada seluruh jajaran Pemkot Surabaya agar terus bekerja maksimal untuk melayani masyarakat.

“ Karena tidak mungkin kita bisa mensejahterahkan masyarakat kalau pengelolaan kota jelek, kualitas infrastruktur atau layanan jelek, itu tidak mungkin." jelasnya.

Risma juga menerangkan saat seseorang dicalonkan menjadi wali kota, kepala dinas atau sebagai Aparatur Sipil Negara (ASN), pastinya awal akan disumpah untuk melayani masyarakat. Jika seorang pemimpin daerah berpegang teguh pada sumpah tersebut, otomatis maka kotanya pasti akan maju.

“ Jadi goalnya adalah masyarakat sejahtera. Kalau muaranya di situ, maka impact dampak yang tidak langsung itu juga dapat penghargaan." pungkasnya. (arf)

Read More

Komandan Kodiklatal Pimpin Doa Bersama Mengenang Pertempuran Laut Arafuru

KABARPROGRESIF.COM : (Surabaya) Komandan Komando Pembinaan Doktrin Pendidikan dan Latihan TNI Angkatan Laut (Dankodiklatal) Laksda TNI Dedy Yulianto memimpin pelaksanaan kegiatan doa bersama mengenang pertempuran Laut Arafuru 15 Januari 1962. Doa bersama sekaligus pemutaran film pertempuran Laut Arafuru tersebut diikuti sedikitnya 1500 personil prajurit Antap dan Siswa Kodiklatal dan dilaksanakan di Gedung Moeljadi kesatrian Bumimoro Kodiklatal.

Hadir dalam kegiatan terebut para pejabat Utama Kodiklatal diantaranya Wadan Kodiklatal Laksma TNI Sugeng Ing Kaweruh, S.E., M.M, para Direktur Kodiklatal, Dankodikopsla Laksma TNI Maman Firmansyah, Inspektur Kodiklatal Kolonel Laut (P) Lukman H, para Komandan Kodik, Komandan Puslat serta para Komandan Pusdik dan Komandan Sekolah dijajaran Kodiklatal.

Adapun rangkaian acara diawali dengan pembukaan, sambutan Kasal yang dibacakan Komandan Kodiklatal, pemutaran film mengenang pertempuran Laut Arafuru, mengheningkan cipta yang dipimpin oleh Komandan Kodiklatal, Do’a Bersama secara Islam dan Katholik, persembahan lagu gugur bunga dan diakhiri penutup.

Kasal Laksamana TNI Siwi Sukma Adji, S.E., M.M dalam sambutan yang dibacakan Komandan Kodiklatal menyampaikan bahwa acara doa bersama mengenang pertempuran Laut Arafuru 15 januari 1962 ini memiliki dua tujuan. Pertama, acara ini merupakan salah satu bentuk penghargaan yang setinggi-tingginya kepada para pahlawan pertempuran laut arafuru dan pertempuran laut lainnya, yang telah mengorbankan jiwa dan raga mereka demi mempertahankan keutuhan negara kesatuan Republik Indonesia yang kita cintai ini. Sejarah membuktikan bahwa bangsa yang besar adalah bangsa yang selalu menghargai jasa para pahlawannya.

Tujuan kedua yang tidak kalah pentingnya adalah mewariskan nilai-nilai luhur para pahlawan pertempuran laut kepada generasi penerus untuk dapat diaktualisasikan dalam tugas-tugas kekinian. Kenyataan telah memperlihatkan bahwa bangsa yang besar adalah bangsa yang memiliki karakter nasionalnya yang mampu menyaring nilai-nilai global untuk kepentingan nasionalnya.

Menurutnya nilai-nilai kepahlawanan pertempuran laut arafuru yang mencakupsikap ksatria, rela berkorban, pantang menyerah dan tetap gigih sampai akhir sangat relevan untuk digunakan sebagai spirit mewujudkan Indonesia sebagai poros maritim dunia. Penguatan lima pilar poros maritim dunia membutuhkan para pelaku yang memiliki karakter sumber daya manusia maritim seperti  integritas, keberanian menghadapi resiko, dedikasi, loyalitas, mengutamakan kepentingan bersamadan teguh pada tujuan yang sebenarnya merupakan proyeksi dari nilai-nilai luhur pertempuran laut arafuru.

Lebih lanjut disampaikan bahwa pertempuran Laut Arafuru yang terjadi pada tanggal 15 Januari 1962 telah tercatat sebagai pertempuran laut  paling heroik dalam sejarah Republik Indonesia. Tiga kapal cepat ALRI jenis Motor Torpedo Boat atau MTB, yaitu Ri Harimau, Ri Matjan Tutul, dan Ri Matjan Kumbang harus berjibaku melawan tiga kapal kombatan utama dan sebuah pesawat udara angkatan laut kerajaan Belanda. Ketiga mtb yang tergabung dalam satuan tugas chusus-9 atau stc-9 ini, sebenarnya mengemban tugas infiltrasi mendaratkan pasukan angkatan darat di timur Kaimana sebagai langkah awal perjuangan Trikora.

Sesuai dengan rencana operasi, unsur-unsur STC-9 harus kembali ke pangkalan manakala posisinya diketahui musuh. Namun armada tempur Belanda terus mengejar dan menyerang tiga MTB ALRI ini. Di tengah situasi genting dengan kekuatan yang tidak seimbang itu, Deputy I Men/KSAL Komodor Yos Sudarso yang berada di Ri Matjan Tutul sebagai Senior Officer Present Afloat (SOPA), mengambil alih komando kapal tersebut dengan melakukan manuver  menyongsong gerak maju tiga kapal kombatan Belanda, sehingga serangan semua kapal musuh tertuju pada ri matjan tutul.

Kumandang “Kobarkan Semangat Pertempuran” yang diserukan oleh Komodor Yos Sudarso lewat radio telefoni, mengiringi perlawanan Ri Matjan Tutul menghadang armada musuh yang lebih unggul kekuatannya. Ri Matjan Tutul tenggelam secara gentle and brave bersama Komodor Yos Sudarso yang gugur sebagai kusuma bangsa. Pengorbanan pahlawan samudera itu justru mengobarkan sentimen nasional untuk segera mengembalikan Irian Barat ke pangkuan ibu pertiwi dan berhasil diwujudkan pada tanggal 1 mei 1963. (arf)

Read More

Risma Pamerkan Sederet Penghargaan Kota Surabaya

KABARPROGRESIF.COM : (Surabaya) Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya menampilkan sederet penghargaan yang berhasil diraih selama tahun 2018 di Halaman Taman Surya, Rabu, (16/1).

Berbagai anugerah penghargaan itu, diantaranya Online Populer City Guangzhou International Awards, Indeks Kota Cerdas Indonesia (IKCI) 2018, Adipura Kencana, Nirwasita Tantra, Kinerja Pengurangan Sampah, hingga Sekolah Adiwiyata.

" Ini sebagai bentuk rasa syukur serta apresiasi Pemkot Surabaya kepada seluruh pihak, yang telah banyak mendukung untuk kemajuan Kota Pahlawan." kata Walikota Surabaya, Tri Rismaharini saat memberikan sambutan pada Forpimda dihalaman Balai Kota Surabaya, rabu (16/1).

Namun lanjut Risma juga tujuan utamanya bukanlah untuk mendapat penghargaan, melainkan bagaimana supaya warga Surabaya bisa semakin sejahtera.

“ Terima kasih kepada semua warga Surabaya yang selama ini mensupport program-program Pemkot Surabaya. Penghargaan ini tidak membuat kita berhenti, karena tujuan akhir bukan untuk mendapatkan penghargaan." ujarnya.

Pada kesempatan ini, acara juga dihadiri oleh Forum Pimpinan Daerah (Forpimda) Kota Surabaya, seluruh jajaran Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di lingkungan Pemkot Surabaya, pelajar SD dan SMP Surabaya, para petugas lapangan, fasilitator hingga ibu-ibu kader lingkungan. Bahkan, dalam acara ini, Pemkot Surabaya juga menyuguhkan berbagai makanan dan hiburan menarik untuk menyambut para tamu undangan. (arf)

Read More

Usai Panen Bareng Bersama Menteri Pertanian, Kolonel Bagus Berkunjung ke Ponpes Nurul Jadid, Probolinggo

KABARPROGRESIF.COM : (Probolinggo) Usai menggikuti berlangsungnya panen raya di Desa Randu Merak, Kecamatan Paiton, Kabupaten Probolinggo, Komandan Korem (Danrem) 083/Baladhika Jaya, Kolonel Inf Bagus Suryadi Tayo langsung berkunjung ke Ponpes Nurul Jadid.

Dengan di dampingi Dandim 0820/Probolinggo, Danrem mengungkapkan jika kunjungannya di Ponpes di bawah asuhan KH. Zuhru Zaini tersebut, dalam rangka mempererat tali silahturahmi.

“Kebetulan, lokasinya juga tidak jauh sama lokasi panen raya berlangsung,” cetus Kolonel Bagus di sela-sela kunjungannya ke Ponpes Nurul Jadid. Rabu, 16 Januari 2019.

Tak hanya sekedar mempererat tali silahturahmi, menurut Danrem, kunjungannya tersebut juga dalam rangka meningkatkan sinergitas bersama para elemen masyarakat menjelang pelaksanaan Pileg dan Pilpres.

 “Jadi, kita bersinergi dengan tokoh masyarakat, ulama dan elemen masyarakat lainnya guna mewujudkan pesta demokrasi yang aman dan damai,” jelasnya.

Kunjungan itu, kata Danrem, dinilai sangat penting. Sebab, dalam menjaga kondusifitas wilayah, masyarakat juga dinilai memiliki peran yang sangat penting. “Tidak hanya TNI dan aparat keamanan lainnya. Peran serta masyarakat, juga sangat dibutuhkan,” ucap Kolonel Inf Bagus Suryadi Tayo.

Usai berbincang-bincang di lokasi Pondok Pesantren, Danrem 083/Baladhika Jaya bersama para Ulama di Pondok tersebut, juga menyempatkan diri untuk bersama-sama mengikuti berlangsungnya shalat Dzuhur. (andre)

Read More

Ingin sebagai JC, Bupati Bekasi Diminta KPK Ungkap Kasus Meikarta Secara Terang

KABARPROGRESIF.COM : (Jakarta) Juru Bicara Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Febri Diansyah mengungkapkan, Bupati Bekasi Neneng Hassanah Yasin mengajukan diri sebagai justice collaborator (JC).

Neneng diharapkan mampu menyampaikan berbagai keterangan yang mengungkap secara terang kasus dugaan suap terkait proses perizinan proyek pembangunan Meikarta di Cikarang, Kabupaten Bekasi.

"Bupati Bekasi adalah orang yang juga mengajukan diri sebagai Justice Collaborator. Nanti kita juga lihat konsistensi dari keterangan-keterangan pada proses lebih lanjut apakah di penyidikan ataupun di persidangan. Apa yang diketahui sebaiknya dibuka saja," kata Febri di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Senin (14/1/2019).

Di sisi lain, kata Febri, KPK menghargai sikap kooperatif Neneng yang hingga saat ini telah menyerahkan total uang sekitar Rp 11 miliar kepada KPK.

"Bukti pengembalian ini akan masuk menjadi bagian dari berkas perkara ini. Terakhir, dilakukan pengembalian sejumlah Rp 2,25 miliar dan 90.000 dollar Singapura pada KPK. Kami hargai sikap kooperatif tersebut," kata Febri.

Dalam kasus ini, KPK menetapkan Bupati Bekasi Neneng Hassanah Yasin dan petinggi Lippo Group Billy Sindoro sebagai tersangka.

Selain itu, KPK juga menetapkan Kepala Bidang Tata Ruang Dinas PUPR Bekasi Neneng Rahmi sebagai tersangka.

Tiga kepala dinas juga telah ditetapkan sebagai tersangka.Mereka adalah Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Bekasi Jamaluddin dan Kepala Dinas Pemadam Kebakaran Sahat MBJ Nahor.

Kelima orang tersebut diduga menerima suap terkait proyek perizinan proyek pembangunan Meikarta di Cikarang, Bekasi. Suap diberikan oleh pejabat pengembang properti Lippo Group. (rio)

Read More

Ini Klarifikasi Mendagri soal Keterangan Bupati Bekasi di Sidang Kasus Meikarta

KABARPROGRESIF.COM : (Jakarta) Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tjahjo Kumolo mengklarifikasi keterangan Bupati Bekasi Neneng Hassanah Yasin dalam persidangan kasus dugaan suap terkait perizinan proyek Meikarta di Kabupaten Bekasi.

Dalam persidangan pada Senin (14/1/2019), di Pengadilan Tipikor Bandung, Neneng menyebut nama Tjahjo saat menjawab pertanyaan jaksa KPK soal rapat pembahasan Izin Pemanfaatan Penggunaan Tanah (IPPT) terkait proyek Meikarta seluas 84,6 hektar.

Neneng mengatakan, Tjahjo meminta agar dirinya membantu perizinan Meikarta.

Menurut Neneng, hal itu disampaikan Tjahjo lewat ponsel Dirjen Otonomi Daerah Soni Sumarsono.

"Terkait Bu Neneng, saya telepon juga, sedang dalam rapat terbuka di Kemendagri yang membahas soal Meikarta sehingga di situ sudah disimpulkan, ditegaskan bahwa yang berwenang memberi izin itu adalah Bupati atas laporan Dirjen Otda," kata Tjahjo saat ditemui di Hotel JS Luwansa, Jakarta, Selasa (15/1/2019).

Saat berbicara via telepon, kata Tjahjo, ia meminta Neneng agar menyelesaikan polemik perizinan proyek Meikarta sesuai dengan aturan yang berlaku.

"Saya telepon Bupati harus selesai clear sesuai ketentuan yang ada, sesuai PTSP (Pelayanan Terpadu Satu Pintu). Ya dibantu segera proses izinnya dan dia kan sudah menjelaskan di pengadilan dia jawab siap sesuai dengan peraturan, kan," papar Tjahjo.

Menurut Tjahjo, pada waktu itu ia menekankan kepada Pemerintah Kabupaten Bekasi dan Pemerintah Provinsi Jawa Barat agar polemik perbedaan kewenangan menghambat investasi proyek tersebut diselesaikan.

"Dibantu supaya cepat selesai, ini investasi yang besar di daerah terhambat karena masing-masing tumpang tindih, izinnya, maka Kemendagri berinisiatif mengundang gubernur dan pemerintah kabupaten atas saran RDP (Rapat Dengar Pendapat) DPR," kata Tjahjo.

"Jangan sampai investasi itu terhambat karena itu investasi di daerah harus didorong. Tapi sesuai aturan. Soal kemudian dalam proses ada kasus oleh KPK ya itu bukan kewenangan saya," lanjut dia.

Hal senada juga disampaikan oleh Kepala Pusat Penerangan Kemendagri Bahtiar.

Menurut dia, pada waktu itu polemik Pemkab Bekasi dan Pemprov Jawa Barat terkait perizinan Meikarta sudah menjadi perhatian publik.

"Karena berpolemik di ruang publik dari sisi etika pemerintahan kan tidak bagus. Kemendagri sesuai amanat undang-undang melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap peneyelenggaraan pemerintahan dan itu yang kita lakukan," papar Bahtiar.

Rapat tersebut ditujukan untuk menyelesaikan polemik kewenangan terkait perizinan Meikarta tersebut.

Ia menegaskan, Kemendagri tak bisa ikut campur langsung dalam urusan perizinan proyek.

"Kemendagri lebih pada aspek pembinaan saja. Otoritas mutlaknya memberikan izin atau tidak memberikan izin di pemerintah daerah sesuai aturan. Jadi, tidak dalam konteks mengintervensi, kan begitu, kan enggak mungkin juga Kemendagri tanda tangan izinnya," kata Bahtiar.

Pernyataan Neneng Dalam persidangan, Neneng mengatakan, pada waktu itu dia menghadiri rapat dengan Deddy Mizwar yang masih menjabat sebagai Wakil Gubernur Jawa Barat.

Dalam rapat pleno Badan Koordinasi Penataan Ruang Daerah (BKPRD) tersebut, Dedi Mizwar meminta agar persetujuan perizinan Meikarta ditunda terlebih dulu. Alasannya, luasan proyek tersebut membutuhkan rekomendasi dari gubernur Jawa Barat.

Setelah rapat tersebut selesai, Neneng mengaku mendapatkan telepon dari Dirjen Otonomi Daerah Soni Soemarsono.

"Saat itu, saya dipanggil ke Ruangan Pak Dirjen Otonomi Daerah, Soemarsono di Jakarta. Saat itu, Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo menelepon ke Pak Soemarsono, berbicara sebentar kemudian telepon Pak Soemarsono diberikan kepada saya, dan Pak Tjahjo Kumolo bilang ke saya, tolong perizinan Meikarta dibantu,” ucap Neneng mengulang perkataan Tjahjo.

Neneng pun mengaku mengiyakan permintaan Tjahjo Kumolo.

"Saya jawab, baik Pak, yang penting sesuai dengan aturan yang berlaku," kata Neneng.

Dalam perkara ini, Neneng bersama sejumlah jajaran pejabat di Pemerintah Kabupaten Bekasi diduga menerima suap dari Billy Sindoro dan terdakwa lainnya.

Dalam surat dakwaan Billy, Neneng Hasanah Yasin disebut menerima suap Rp 10,8 miliar dan 90.000 dollar Singapura.

Selain itu, ada sejumlah pemberian lain kepada kepala dinas di Kabupaten Bekasi terkait pembangunan megaproyek Meikarta. (rio)

Read More

Soal Kasus SPAM PUPR, KPK Panggil Plt Sekjen Cipta Karya

KABARPROGRESIF.COM : (Jakarta) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menjadwalkan pemeriksaan terhadap Pelaksana Tugas (Plt) Sekretaris Jenderal pada Direktorat Jenderal Cipta Karya Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat ( PUPR), Widiarto, Selasa (15/1/2019).

Widiarto rencananya diperiksa sebagai saksi kasus dugaan suap proyek pembangunan sistem penyediaan air minum ( SPAM) Kementerian PUPR.

"Yang bersangkutan akan diperiksa sebagai saksi untuk tersangka LSU (Direktur PT Wijaya Kusuma Emindo, Lily Sundarsih)," ujar Juru Bicara KPK Febri Diansyah, Selasa (15/1).

Dalam kasus ini, KPK menetapkan delapan orang sebagai tersangka. Empat tersangka yang diduga memberi suap adalah Direktur Utama PT Wijaya Kusuma Emindo (WKE) Budi Suharto; Direktur PT WKE Lily Sundarsih, dan dua Direktur PT Tashida Sejahtera Perkara (TSP) bernama Irene Irma serta Yuliana Enganita Dibyo.

Sementara empat tersangka yang diduga penerima adalah Kepala Satuan Kerja Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Strategis Lampung Anggiat Partunggul Nahat Simaremare; Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) SPAM Katulampa Meina Woro Kustinah, Kepala Satker SPAM Darurat Teuku Moch Nazar dan PPPK SPAM Toba 1 Donny Sofyan Arifin.

Anggiat, Meina, Nazar dan Donny diduga menerima suap untuk mengatur lelang terkait dengan proyek pembangunan SPAM tahun anggaran 2017-2018 di Umbulan 3, Lampung, Toba 1, dan Katulampa.

Dua proyek lainnya adalah pengadaan pipa High Density Polyethylene (HDPE) di Bekasi dan daerah bencana di Donggala, Palu, Sulawesi Tengah. Lelang diduga diatur sedemikian rupa agar dimenangkan oleh PT WKE dan PT TSP. PT WKE dan PT TSP diminta memberikan fee 10 persen dari nilai proyek. Fee tersebut kemudian dibagi 7 persen untuk kepala Satker dan 3 persen untuk PPK. (rio)

Read More

Pangdam V/Brawijaya Terima Audiensi Ulama MUI se-Madura

KABARPROGRESIF.COM : (Surabaya) Kedekatan antara Pangdam V/Brawijaya, Mayjen TNI Arif Rahman, M. A, terlihat semakin akrab dengan masyarakat, hingga para Ulama di Jawa Timur.

Keakraban itu, terllihat ketika Pangdam menerima kunjungan yang dilakukan oleh tokoh Ulama MUI se-Madura di ruangan kerjanya. Selasa, 15 Januari 2019, siang.

KH. Makki Nasir mengatakan, audiensi yang dilakukannya bersama para Ulama se-Madura saat ini, bertujuan untuk meningkatkan tali silahturahmi yang selama ini sudah terwujud dengan sangat baik.

Dalam audiensi itu, para Ulama juga menuturkan jika pelaksanaan Pilpres mendatang, diharapkan dapat berjalan dengan aman dan kondusif. “Menjelang Pemilihan itu, kami berharap agar Pangdam dapat memberikan arahan dan bimbingan guna terwujudnya Madura yang damai,” jelasnya.

Sementara itu, menanggapi hal tersebut, Pangdam menuturkan jika dirinya bersama Satuan di jajaran Kodam Brawijaya, sepakat untuk saling bersinergi guna mewujudkan pesta demokrasi yang aman dan kondusif.

“Tingkatkan saling berbagi informasi, serta bekerjasama dalam menciptakan rasa aman khususnya di Madura, dan Jawa Timur pada umumnya,” pinta Mayjen Arif.

Selain ikut serta memerangi keberadaan hoax, Pangdam juga mengimbau para Ulama se-Madura, untuk ikut berpartisipasi mewaspadai keberadaan kampanye hitam terhadap masing-masing Capres dan Cawapres.

“Sebagai komponen bangsa, kita harus selalu mengedepankan kepentingan bangsa dan masyarakat, demi terwujudnya Jawa Timur yang aman dan kondusif menjelang Pileg dan Pilpres mendatang,” tegas Pangdam V/Brawijaya. (andre)

Read More

Sebagai Pelapor, Ketua DPRD Surabaya Dicecar 20 Pertanyaan

KABARPROGRESIF.COM : (Surabaya) Ketua DPRD Surabaya, Armuji mengaku saat dimintai keterangannya sebagai pelapor di Polrestabes Surabaya sekitar 20 pertanyaan, yang salah satunya terkait nama Usman.

“ Saya ditanya apakah saya kenal dengan saudara Usman, ya saya jawab tidak kenal dan kenalnya pada saat kasus itu mencuat, lantas kenapa dilaporkan pencemaran nama baik, karena dia paling aktif, padahal sudah diingatkan oleh anggota komisoner yang lain, tapi Usman tetap ngotot. Pencemaran nama baiknya, ya karena selalu dimuat di media, apalagi saya masih aktif menjabat ketua DPRD.” pungkas Armuji, selasa (15/1).

Dalam kasus ini lanjut Armuji tak hanya melaporkan komisioner Bawaslu Surabaya ke Polisi namun saat ini tim nya juga telah menyusun laporan ke Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP), dengan tuntutan mundur atau dicopot dari jabatannya.

Seperti diberitakan, Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Kota Surabaya akhirnya memutuskan terlapor dua caleg PDI Perjuangan, Armudji dan Baktiono tidak bersalah melakukan pelanggaran kampanye dalam sidang putusan yang digelar di Kantor Bawaslu Jalan Arif Rahman Hakim, Surabaya.
   
Berdasarkan hasil sidang putusan Bawaslu Kota Surabaya Nomor 01/TM/PL/KOTA/16.01/XI/2018 disebutkan sebagaimana surat pemberitahuan kegiatan kampanye Nomor 181/DPC?EKS?XI/2018 tanggal 19 Oktober 2018, bahwa kegiatan jalan sehat yang digelar Karang Taruna Kelurahan Kapas Madya Baru tidak melanggar aturan.
   
Terlapor dalam hal ini sebagai pihak yang diundang dengan kapasitas, Armuji sebagai Ketua DPRD Surabaya dan Baktiono sebagai anggota DPRD Surabaya. terkait pelaksanaan pembagian hadiah kepada peserta jalan sehat sebagaimana dengan metode pengundian (doorproze) belum memenuhi unsur pelanggaran.

Merasa namanya dicemarkan maka Ketua DPRD Surabaya, Armuji akhirnya melaporkan Komisioner Bawaslu Surabaya (Usman dan kawan-kawan) ke SPKT Polda Jatim, sekira pukul 14.00 wib. Rabu (19/12)

Laporan diterima oleh Kompol Sarwo, Ka Siaga SPKT Polda Jatim dengan nomor TBL/ 1643/XII/2018/UM/ Jatim, dengan tuduhan telah melakukan pencemaran nama baik secara lisan dan tulisan sesuai pasal 310 dan 311 KUHP.

Sebelumnya Caleg PDIP untuk DPRD Jatim dari Dapil 1 Surabaya ini juga pernah mengingatkan bila proses di bawaslu dinilai tidak cukup bukti dan tidak layak untuk disidangkan.

Untuk itu, politisi PDIP ini meminta kepada anggota komisioner Bawaslu Surabaya, terutama Usman dan Agil untuk segera mengundurkan diri dari jabatannya, karena proses hukumnya akan mennggangu aktifitasnya sebagai Bawaslu. (arf)

Read More