Wakil Ketua DPRD Bekasi Mengaku Tak Ikut Plesiran ke Thailand Terkait Kasus Meikarta

KABARPROGRESIF.COM : (Jakarta) Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Bekasi, Jejen Sayuti mengaku tak ikut plesiran ke Thailand.

Hal itu ia ungkapkan usai diperiksa sebagai saksi dalam kasus dugaan suap terkait proses perizinan proyek pembangunan Meikarta di Kabupaten Bekasi.

"Plesiran ke Thailand saya enggak ikut," kata Jejen di depan lobi Gedung Merah Putih Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Jakarta, Jumat (25/1/2019).

Ia mengakui memang ada sejumlah anggota DPRD Kabupaten Bekasi yang dibiayai pihak tertentu untuk plesiran ke Thailand.

Akan tetapi, Jejen enggan menjelaskan lebih rinci siapa saja yang menerima fasilitas plesiran itu. Ia hanya menyebutkan beberapa orang yang menerima fasilitas itu juga pernah dipanggil KPK.

"Ya, ada. Kan udah pada dipanggil semua. Rekan-rekan sudah diudak (diperiksa KPK)," katanya.

Saat disinggung materi pemeriksaannya hari ini, Jejen enggan berkomentar lebih jauh. Ia hanya mengatakan, semua keterangannya sudah disampaikan ke penyidik.

"Jadi warga negara yang baiklah. Artinya, sudah saya sampaikan ke penyidik kan," kata dia.

Sebelumnya KPK mengidentifikasi lebih dari 20 anggota DPRD Kabupaten Bekasi diduga mendapatkan biaya plesiran tersebut. Dugaan plesiran ini muncul dalam penyidikan kasus ini.

"Saat ini teridentifikasi lebih dari 20 orang anggota DPRD Kabupaten Bekasi yang mendapatkan pembiayaan jalan-jalan ke Thailand. Ini terus kami klarifikasi dan kami perdalam," kata Juru Bicara KPK Febri Diansyah di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Selasa (22/1/2019).

Menurut Febri, selain anggota DPRD, sejumlah staf Sekretaris Dewan DPRD Kabupaten Bekasi diduga juga ikut plesiran ke Thailand.

Saat ini, KPK mendalami bagaimana proses pembiayaan perjalanan tersebut. Ia menjelaskan, waktu plesiran terjadi pada 2018. Mereka diduga mendapat paket wisata 3 hari 2 malam.

Selain itu, mereka juga berkunjung ke sejumlah lokasi wisata di Thailand. Salah satunya ke Pattaya. Febri juga mengungkapkan bahwa sejumlah anggota DPRD yang diperiksa KPK ada yang bersikap kooperatif.

"Beberapa mengakui perbuatannya, ada yang sudah mengembalikan uang, ada yang berencana kembalikan uang. Kami hargai sikap kooperatif tersebut. Justru kalau berikan keterangan tidak benar, ada ancaman pidana sendiri," kata dia.

Ia enggan berkomentar lebih jauh terkait proses lebih lanjut atas temuan tersebut. Sebab, KPK akan mencermati terlebih dulu temuannya.

Saat ini, KPK terus menelusuri dugaan keterkaitan pembiayaan wisata tersebut dengan kepentingan membahas revisi aturan tata ruang di Kabupaten Bekasi.

Sebab, KPK menemukan indikasi perizinan proyek Meikarta sudah bermasalah sejak awal. Salah satu indikasinya, lokasi peruntukan proyek saat ini yang tidak memungkinkan untuk membangun seluruh proyek seluas 500 hektar tersebut.

Apabila dipaksakan, akan melanggar aturan tata ruang. Oleh karena itu, situasi tersebut mendorong adanya dugaan pihak-pihak tertentu berupaya melakukan pendekatan dan mendorong perubahan aturan tata ruang tersebut. (rio)

Read More

Cegah Banjir, Prajurit Lantamal VI Bersihkan Saluran Air Di Markasnya

KABARPROGRESIF.COM : (Makassar) Guna mencegah terjadinya bahaya banjir, prajurit Pangkalan Utama TNI AL VI (Lantamal VI) Makassar bersihkan saluran air di Markasnya, Jumat (25/1/2019)

Kegiatan bersih-bersih saluran air yang dilaksanakan usai apel pagi itu dipimpin langsung Palaksa Denma Lantamal VI Mayor Laut (S) Syamsul Arif dengan harapan tidak terjadi banjir yang diakibatkan tersumbatbya saluran-saluran air karena sampah yang bisa jadi penyumbat aliran air.

"Banjir salah satunya disebabkan karena sampah dan lumpur menyumbat saluran air ini. Karena itu kami bersama–sama dengan prajurit  dan PNS Lantamal VI agar di Markas bebas banjir," kata Mayor Laut (S) Syamsul Arif
.
" Dipengecekan tadi, masih  ada sampah tersankut dan tertinggal di saluran air. Karena pagi ini tidak hujan, maka kesempatan ini digunakan pembersihan sampah-sampah yang terbawa air  akibat tiga hari diguyur hujan kemarin dan diharapkan setelah setelah dibersihkan saluran air kembali lancar," katanya. (arf)

Read More

Usut Tabloid Indonesia Barokah, Polri Tunggu Dewan Pers

KABARPROGRESIF.COM : (Jakarta) Kepolisian baru akan menindak Tabloid Indonesia Barokah apabila ada rekomendasi dari Dewan Pers sebab dugaan hoaks dalam tabloid tersebut adalah ranah Dewan Pers. 

“Kita belum bisa melakukan upaya penegakan hukum sesuai dengan Undang-Indang pers, ini ranahnya Dewan Pers. Kalau rekomendasi dari dewan pers ke kami jelas, kita mainkan,” kata Kepala Biro Penerangan Masyarakat Divisi Humas Polri Brigjen Pol Dedi Prasetyo, di Gedung Humas Mabes Polri, Jakarta Selatan, Jumat (25/1/2019).

Oleh karena itu, Polri meminta Dewan Pers proaktif menangani kasus tersebut.

“ Dewan pers yang harus lebih proaktif, saya sudah koordinasi dengan Pak Stanley (Ketua Dewan Pers Yosep Stanley Adi Prasetyo) sebagai ketua dewan pers, memang ini ranahnya adalah ranah Dewan Pers dulu,” ujar Dedi.

Jika terdapat dugaan tindak pidana, serahkan ke Polri namun jika terdapat dugaan pelanggaran pemilu, maka tugas Badan Pengawas Pemilu ( Bawaslu) untuk menindaknya.

“Dewan pers sudah mendapatkan pengaduan dari Bawaslu, nanti Dewan Pers secara proaktif akan melakukan assessment terhadap tabloid Indonesia Barokah," kata Dedi.

"Setelah assessment baru akan diketahui apakah ini masuk ke dalam tindak pidana pemilu, kalau masuk ke dalam situ baru akan diserahkan ke Bawaslu,” sambungnya.

Sebelumnya, petugas Bawaslu Kabupaten Ciamis, Jawa Barat, menemukan 210 eksemplar Tabloid Indonesia Barokah yang diduga berisi informasi menyesatkan alias hoaks.

Tabloid tersebut ditemukan di 12 kecamatan di Kabupaten Ciamis. Petugas menemukannya di sejumlah masjid dan kantor kecamatan.

"Pengecekan selama tiga hari. Ditemukan secara bertahap," kata Komisioner Bawaslu Ciamis Divisi Pencegahan dan Hubungan Antarlembaga Syamsul Maarif saat ditemui di kantor Bawaslu Ciamis, Selasa (22/1/2019).

Dia menjelaskan, pendataan ini merupakan instruksi Bawaslu Provinsi Jawa Barat yang meminta Bawaslu di kota/kabupaten mendata terkait sebaran tabloid tersebut.

Pendataan dilakukan di masjid-masjid dan kantor kecamatan. Ke-12 kecamatan tersebut di antaranya, Pamarican, Cidolog, Ciamis, Panjalu, Baregbeg, Jatinegara, Cisaga, Panawangan, Sadananya dan Sukadana.

Diketahui tabloid tersebut bertajuk "Tabloid Barokah". Kemudian di bawahnya terdapat judul berita terkait reuni 212. (rio)

Read More

Natal di Balai Prajurit, Dangartap III/Surabaya Imbau Masyarakat Wujudkan Jawa Timur yang Aman dan Kondusif

KABARPROGRESIF.COM : (Surabaya) Gubernur Jawa Timur, Drs, H. Soekarwo mengatakan jika rasa Persatuan dan Kesatuan, merupakan salah satu kunci utama guna terwujudnya Bhineka Tunggal Ika di Indonesia, khususnya di Jawa Timur.

Melalui acara perayaan Natal bersama TNI, Polri dan masyarakat yang berlangsung di Gedung Balai Prajurit, Makodam V/Brawijaya, Kota Surabaya, Jumat, 25 Januari 2019, sore, Pakde Karwo menuturkan jika masyarakat harus bisa bersyukur berada di Negara (Indonesia, red) yang begitu multikultular.

“Saya kira, tidak satu kehidupan sosial kenegaraan dan keagamaan yang begitu heterogen, tetapi menjadi kekuatan,” ungkap Pakde.

Sementara itu, di tempat yang sama, Dangartap III/Surabaya, Mayjen TNI Arif Rahman, M. A, menambahkan, perayaan Natal di wilayah Kogartap III/Surabaya saat ini, merupakan suatu wujud kebersamaan di antara TNI, Polri dan masyarakat.

Tidak hanya itu saja, kata Dangartap, melalui perayaan Natal bersama saat ini, diharapkan jika nantinya mampu meningkatkan keamanan dan kondusifitas wilayah yang selama ini sudah terjalin dengan baik.

“Mudah-mudahan, kebersamaan dalam perayaan Natal saat ini bisa membawa Jawa Timur lebih aman, nyaman dan kondusif,” pinta Dangartap III/Surabaya, Mayjen TNI Arif Rahman. (andre)

Read More

Pasca penggeledahan Rumah Mantan Exco PSSI, Satgas Antimafia Bola Incar Sejumlah Saksi

KABARPROGRESIF.COM : (Jakarta) Kepala Biro Penerangan Masyarakat Divisi Humas Polri Brigjen Pol Dedi Prasetyo mengatakan, mantan anggota Komite Eksekutif (Exco) PSSI Hidayat masih berstatus saksi terlapor.

Menindaklanjuti pelaporan terkait Hidayat, Tim Satgas Antimafia Bola telah melakukan penggeledahan di rumahnya dan akan memanggil beberapa saksi serta menganalisis hasil penggeledahan tersebut.

Pemanggilan para saksi terkait dugaan pengaturan skor laga Madura FC vs PSS Sleman.

“Untuk pendalaman kasusnya Pak Hidayat masih sebagai terlapor yang kemarin sudah dilakukan beberapa penyitaan terhadap barang bukti di rumah Pak Hidayat di Surabaya. Nanti akan kami panggil perangkat dari Madura FC,” kata Dedi, di Gedung Humas Mabes Polri, Jakarta Selatan, Jumat (25/1/2019).

Para saksi yang akan dipanggil adalah Sekretaris Kementerian Pemuda dan Olahraga (Kemenpora) Gatot S Dewa Broto, Kepala Biro Hukum Kemenpora.

Kemudian, Ketua dan Sekjen Badan Olahraga Profesional (BOPI), Sekjen PSSI, Komisi Disiplin PSSI, Direktur Utama PT Liga Indonesia Baru (LIB) dan Direktur Operasional PT LIB.

Selain itu, tim Satgas Antimafia Bola juga akan meminta keterangan saksi ahli untuk memperkuat kontruksi hukum.

“Nanti akan dipanggil saksi ahli dari Universitas Brawijaya. Ini rencana tindak lanjut yang akan dilakukan Satgas Antimafia Bola minggu depan,” kata Dedi.

Diberitakan sebelumnya, Satgas Anti Mafia Bola melakukan penggeledahan di rumah mantan anggota Komite Eksekutif (exco) PSSI Hidayat.

Kediaman Hidayat berlokasi di Jalan Klakahrejo No 78, Kelurahan Kandangan, Benowo, Surabaya. (rio)

Read More

Pohon Cemara Udang Sebagai Pengganti Konstruksi Pemecah Ombak

KABARPROGRESIF.COM : (Surabaya) Selain mendirikan rumah-rumpa pompa dan tanggul laut, Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya juga terus melakukan penanaman pohon cemara udang di kawasan pesisir pantai utara. Hal ini dilakukan sebagai salah satu solusi untuk menghadang jika terjadi ombak besar yang melanda kawasan pantai utara.

“ Selain bikin tanggul, kita juga tanami cemara udang. Jadi cemara udang itu untuk nahan ombak-ombak laut. Jadi dia (ombak) hantam cemara udang dulu sebelum ke daratan." kata Wali Kota Surabaya Tri Rismaharini, Jum’at, (25/1).

Menurut Risma, kawasan pesisir pantai, dinilai lebih rawan terkena banjir. Sebab, ada dua faktor kemungkinan yang dapat menyebabkan wilayah pesisir banjir. Pertama, intensitas curah hujan tinggi dan kedua timbulnya air rob atau pasang.

“ Jadi memang yang daerah-daerah pantai itu menghadapi dua (faktor), curah hujan tinggi sama air rob. Makanya kita harus pintar-pintar menyiasati itu.” ujarnya.

Dia menambahkan, selain membangun tanggul untuk penghadang air rob, penanaman pohon cemara udang dinilai juga penting sebagai metode pemecah ombak besar. Dengan adanya pohon tersebut, diharapkan dapat mengurangi derasnya ombak sebelum mencapai daratan.

“ Kayak di pantai utara, Kenjeran, Bulak, terus tepi pantai sekitaran Suramadu, itu dia (ombak) hantam cemara udang dulu, supaya ombaknya tidak terlalu keras.” imbuhnya.

Masih kata Risma, jika di luar negeri, mereka biasa menggunakan alat konstruksi bangunan untuk memecah derasnya ombak sebelum mencapai daratan. Namun, karena harganya realatif mahal, ia kemudian memilih menanam pohon cemara udang sebagai salah satu solusi lain.

“ Kalau yang mangrove, dia (ombak) dihadapi mangrove, tapi yang daerah-daerah seperti bulak, kenjeran, sekitaran jembatan Suroboyo kan ndak bisa, makanya kita tanam cemara udang.” ungkapnya.

Menurutnya, pohon cemara udang dinilai memiliki struktur batang yang kuat. Disamping itu, proses penanamannya juga mudah, apalagi pohon tersebut juga dapat membuat kawasan pesisir utara menjadi lebih rindang.

“ Kira-kira lima tahunan sudah besar. Kita terus tanami itu, tambah makin maju, makin maju ke laut, untuk nanggkal pemecah ombak,” pungkasnya. (arf)

Read More

Danrem 084/Bhaskara Jaya Minta Babinsa se Kodim 0826/Pamekasan Menyatu dengan Rakyat

KABARPROGRESIF.COM : (Pamekasan) Danrem 084/Bhaskara Jaya, Kolonel Inf Sudaryanto, S. E, meminta para Bintara Pembina Desa (Babinsa) di wilayah Kodim 0826/Pamekasan, untuk berperan aktif di lingkungan masyarakat.

Hal itu, diungkapkan oleh Kolonel Sudaryanto ketika dirinya berkunjung ke Makodim 0826/Pamekasan. Jumat, 25 Januari 2019.

“Babinsa, merupakan ujung tombak Satuan. Maka dari itu, Babinsa harus giat melaksanakan pembinaan teritorial dan komunikasi sosial dengan masyarakat,” tegas Danrem.

Tak hanya itu, dalam kunjungannya tersebut, dirinya mengakui jika baru pertama kali berkunjung ke Makodim 0826/Pamekasan.

“Saya baru bisa bertatap muka dengan personel Kodim Pamekasan ini,” akunya. “Saya meminta kepada seluruh anggota, untuk mampu membangun diri, bagi dari segi mental maupun pengetahuan,” imbuhnya.

Selain diharuskan untuk mampu merebut hati rakyat, menurut Danrem, Babinsa juga diwajibkan untuk dapat mengendalikan, sekaligus berbuat yang terbaik terhadap masyarakat. “Itu sudah menjadi tugas dan tanggung jawab seorang Babinsa,” tegas Kolonel Sudaryanto.

Saat ini, kata Danrem, dirinya sedang mencanangkan tahun prestasi di seluruh Satuan yang berada di wilayah teritorialnya. Selain menjadi pelopor keselamatan berlalu lintas, ia juga menginstruksikan seluruh personel untuk tidak terlibat di dalam peredaran, maupun penggunaan narkotika.

“Ancaman hukumannya sudah jelas. Di tahun 2019 ini, mari kita raih prestasi sebanyak mungkin,” pintanya. (andre)

Read More

Mendagri Tjahjo Kumolo Penuhi Panggilan KPK

KABARPROGRESIF.COM : (Jakarta) Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tjahjo Kumolo memenuhi panggilan pemeriksaan di Komisi Pemberantasan Korupsi ( KPK), Jakarta, Jumat (25/1/2019).

Ia tampak datang dengan didampingi Kepala Pusat Penerangan Kemendagri Bahtiar.

Tjahjo rencananya diperiksa sebagai saksi dalam kasus dugaan suap pada proses perizinan proyek pembangunan Meikarta di Cikarang, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat.

"Saya ke KPK untuk memberikan kesaksian kasus Bupati Bekasi dan saya sebagai Mendagri, apalagi menyangkut kepada daerah, saya siap hadir memberikan kesaksian, apa yang saya ketahui, apa yang saya ikuti. Itu saja," kata Tjahjo sebelum memasuki lobi gedung Merah Putih KPK.

Terpisah, Juru Bicara KPK Febri Diansyah mengungkapkan, Tjahjo diperiksa sebagai saksi untuk tersangka Bupati Bekasi Neneng Hassanah Yasin.

"Hari ini Tjahjo Kumolo, Mendagri diagendakan sebagai saksi untuk NHY (Neneng Hassanah Yasin) Bupati Bekasi," kata Juru Bicara KPK Febri Diansyah saat dikonfirmasi.

Tjahjo disebut di persidangan Sebelumnya, Febri pernah mengatakan, KPK akan mencermati keterangan Neneng soal Tjahjo dalam persidangan kasus dugaan suap perizinan proyek Meikarta itu.

Dalam persidangan pada Senin (14/1/2019) di Pengadilan Tipikor Bandung, Neneng menyebut nama Tjahjo saat menjawab pertanyaan jaksa KPK perihal rapat pembahasan Izin Pemanfaatan Penggunaan Tanah (IPPT) terkait proyek Meikarta seluas 84,6 hektar.

Neneng mengatakan, Tjahjo meminta agar dirinya membantu perizinan megaproyek Meikarta.

"Tentu kami mencermati terlebih dahulu fakta-fakta di persidangan tersebut dan juga melihat fakta yang terkait lain di tahap penyidikan yang sekarang juga sedang berjalan karena sebelumnya kami kan sudah melakukan pemeriksaan terhadap Dirjen Otda," kata Febri.

Beberapa waktu lalu, Tjahjo pernah mengklarifikasi keterangan Neneng tersebut.

"Terkait Bu Neneng, saya telepon juga, sedang dalam rapat terbuka di Kemendagri yang membahas soal Meikarta sehingga di situ sudah disimpulkan, ditegaskan bahwa yang berwenang memberi izin itu adalah Bupati atas laporan Dirjen Otda," kata Tjahjo saat ditemui di Hotel JS Luwansa, Jakarta, Selasa (15/1/2019).

Saat berbicara via telepon Dirjen Otda Soni Sumarsono, kata Tjahjo, ia meminta Neneng agar menyelesaikan polemik perizinan proyek Meikarta sesuai dengan aturan yang berlaku.

"Saya telepon Bupati harus selesai clear sesuai ketentuan yang ada, sesuai PTSP (Pelayanan Terpadu Satu Pintu). Ya dibantu segera proses izinnya dan dia kan sudah menjelaskan di pengadilan dia jawab siap sesuai dengan peraturan, kan," papar Tjahjo.

Menurut Tjahjo, pada waktu itu ia menekankan kepada Pemerintah Kabupaten Bekasi dan Pemerintah Provinsi Jawa Barat agar polemik perbedaan kewenangan menghambat investasi proyek tersebut diselesaikan.

"Dibantu supaya cepat selesai, ini investasi yang besar di daerah terhambat karena masing-masing tumpang tindih, izinnya, maka Kemendagri berinisiatif mengundang gubernur dan pemerintah kabupaten atas saran RDP (Rapat Dengar Pendapat) DPR," kata Tjahjo.

"Jangan sampai investasi itu terhambat karena itu investasi di daerah harus didorong. Tetapi sesuai aturan. Soal kemudian dalam proses ada kasus oleh KPK ya itu bukan kewenangan saya," lanjut dia. (rio)

Read More

141 Siswa Dikmata TNI AL Angkatan Ke-38/1 Selesai Mengikuti Pendidikan di Kodikdukum Kodiklatal

KABARPROGRESIF.COM : (Surabaya) Sebanyak 141 Siswa Pendidikan Pertama Tamtama (Dikmata) TNI Angkatan laut Angkatan ke-38 Gelombang I TA 2018 kejuraan Mesin, Listrik, Angkutan, Musik dan Tatagraha selesai mengikuti pendidikan di dua Pusat Pendidikan (Pusdik) di bawah Komando Pendidikan Dukungan Umum (Kodikdukum) Komando Pembinaan Doktrin Pendidikan dan Latihan TNI Angkatan Laut (Kodiklatal).

Penutupan pendidikan yang dilaksanakan di lapangan Apel Kodikdukum Kesatrian Bumimoro Kodiklatal tersebut dipimpin langsung Komandan Kodikdukum Kolonel Laut (T) Sa’ban Nur Subkhan. Adapun dua Pusdik tersebut adalah Pusat Pendidikan Teknik (Pusdiktek) untuk kejuruan mesin, listrik dan angkutan. Serta Pusat Pendidikan Bantuan Administrasi (Pusdikbanmin) untuk kejuruan Tatagraha.

Komandan Kodikdukum Kodiklatal Kolonel Kolonel Laut (T) Sa’ban Nur Subkhan dalam sambutannya menyampaikan ucapan selamat atas keberhasilan para siswa dalam menyelesaikan program pendidikan Dikmata dengan lancar tanpa mengalami kendala yang berarti. Menurutnya keberhasilan tersebut berkat kesungguhan, motivasi, dan tekad serta semangat para peserta untuk mengikuti program pendidikan dengan sebaik-baiknya sebagai modal pengabdian dalam penugasan.

Menurutnya tamtama sebagai ujung tombak kesatuan selaku pelaksana dalam tugas pekerjaan sehari-hari harus mampu mempersiapkan diri salah satunya melalui pendidikan yang telah diselesaikan seperti sekarang ini. Oleh sebab itu dengan selesainya pendidikan ini hendaknya dilaksanakan upaya pembekalan diri yang tidak terpaku pada pendidikan formal semata akan tetapi harus terus merasa haus akan ilmu dan informasi yang berkembang diluar khususnya yang menyangkut tugas dan pekerjaan yang dihadapi.

“Saya menyadari untuk menjadi cakap dan profesional tidak cukup dengan mengenyam pendidikan atau menimba ilmu baik secara teori maupun praktek dilembaga pendidiikan ini saja namun hendaknya dikembangkan dalam penugasan nanti. Teruslah haus akan informasi yang berkembang diluar khususnya yang menyangkut tugas dan pekerjaan kalian” jelasnya.

Hadir dalam penutupan pendidikan  tersebut para pejabat Utama Kodikdukum diantaranya Komandan Pusdiktek, Komandan Pusdikbanmin, Komandan Puadiklek, Komandan Pusdikpomal, Komandan Pusdikkes dan Komandan Puspeknubika. Selain itu hadir para Kabag dilingkungan Kodikdukum. (arf)

Read More

KPK Panggil Mendagri Tjahjo Kumolo Terkait Kasus Maikarta

KABARPROGRESIF.COM : (Jakarta) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menjadwalkan pemeriksaan terhadap Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tjahjo Kumolo pada Jumat (25/1/2019).

Tjahjo rencananya diperiksa sebagai saksi dalam kasus dugaan suap pada proses perizinan proyek pembangunan Meikarta di Cikarang, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat.

"Hari ini Tjahjo Kumolo, Mendagri diagendakan sebagai saksi untuk NHY (Neneng Hassanah Yasin) Bupati Bekasi," kata Juru Bicara KPK Febri Diansyah saat dikonfirmasi, Jumat (25/1).

Sebelumnya Febri mengatakan, KPK akan mencermati keterangan Neneng soal Tjahjo dalam persidangan kasus dugaan suap perizinan proyek Meikarta itu.

Dalam persidangan pada Senin (14/1/2019) di Pengadilan Tipikor Bandung, Neneng menyebut nama Tjahjo saat menjawab pertanyaan jaksa KPK perihal rapat pembahasan izin pemanfaatan penggunaan tanah (IPPT) terkait proyek Meikarta seluas 84,6 hektar.

Neneng mengatakan, Tjahjo meminta agar dirinya membantu perizinan megaproyek Meikarta. Baca juga: KPK Nilai Kasus Meikarta Memiliki Modus yang Rumit

"Tentu kami mencermati terlebih dahulu fakta-fakta di persidangan tersebut dan juga melihat fakta yang terkait lain di tahap penyidikan yang sekarang juga sedang berjalan karena sebelumnya kami kan sudah melakukan pemeriksaan terhadap Dirjen Otda," kata Febri.

Beberapa waktu lalu, Tjahjo pernah mengklarifikasi keterangan Neneng tersebut.

"Terkait Bu Neneng, saya telepon juga, sedang dalam rapat terbuka di Kemendagri yang membahas soal Meikarta sehingga di situ sudah disimpulkan, ditegaskan bahwa yang berwenang memberi izin itu adalah Bupati atas laporan Dirjen Otda," kata Tjahjo saat ditemui di Hotel JS Luwansa, Jakarta, Selasa (15/1/2019).

Saat berbicara via telepon Dirjen Otda Soni Sumarsono, kata Tjahjo, ia meminta Neneng agar menyelesaikan polemik perizinan proyek Meikarta sesuai dengan aturan yang berlaku.

"Saya telepon bupati harus selesai clear sesuai ketentuan yang ada, sesuai PTSP (Pelayanan Terpadu Satu Pintu). Ya dibantu segera proses izinnya dan dia kan sudah menjelaskan di pengadilan dia jawab siap sesuai dengan peraturan, kan," papar Tjahjo.

Menurut Tjahjo, pada waktu itu ia menekankan kepada Pemerintah Kabupaten Bekasi dan Pemerintah Provinsi Jawa Barat agar polemik perbedaan kewenangan menghambat investasi proyek tersebut diselesaikan.

"Dibantu supaya cepat selesai, ini investasi yang besar di daerah terhambat karena masing-masing tumpang-tindih izinnya, maka Kemendagri berinisiatif mengundang gubernur dan pemerintah kabupaten atas saran RDP (Rapat Dengar Pendapat) DPR," kata Tjahjo.

"Jangan sampai investasi itu terhambat karena itu investasi di daerah harus didorong. Tetapi sesuai aturan. Soal kemudian dalam proses ada kasus oleh KPK ya itu bukan kewenangan saya," lanjut dia. (rio)

Read More

Jalan Bringin Rusak Akibat Proyek Galian Pipa PDAM

KABARPROGRESIF.COM : (Surabaya) Warga pengguna jalan yang akan melewati perempatan tepatnya di depan pemakaman Bringin mengeluhkan rusaknya Jalan akibat adanya bekas galian pipa milik PDAM Surya Sembada.

Jalan yang akan mengarah ke Citra Land tembus ke RS Bakti Dharma Husada (BDH) itu rusak dengan lebar sekitar 10 meter dan hampir sepanjang 50 meter. Bahkan jalan tersebut  tidak beraspal dan bekas urukan tanah sirtu. Parahnya lagi jalan tersebut becek saat diguyur hujan. Tak hanya itu, bagi pejalan kaki dan pengendara yang melintas jalan tersebut harus bergantian.

Salah satu warga bernama Zaenal Abidin (35) nengaku jika depan makam bringin, Sambikerep rusak sejak ada galian pipa umbulan milik PDAM Surya Sembada.

"Jalan ini rusak sejak akhir Desember 2018 lalu. Rusaknya setelah ada proyek galian pipa umbulan yang tidak selesai." keluh Zaenal warga setempat, Jumat (25/1).

Zaenal menambahkan jika proyek galian pipa milik PDAM yang belum tuntas itu, semua pengerjaannya dihentikan. Bahkan semua alat berat dilokasi juga dipindahkan semuanya.

" Lubangnya cukup besar, Proyek belum selesai semuanya diangkut termasuk alat beratnya juga diangkut. Tanah bekas galian juga belum teruruk rata." kata Abdul Hadi.

Agar bisa dilalui oleh pengedara dan warga sekitar, Zaenal mengatakan jika warga melakukan swadaya masyarakat untuk membeli pasir sirtu untuk menguruk jalan yang rusak.

" Tapi pagi semuanya kerja bakti, menguruk dengan sirtu. Sebelumnya warga melakukan swadaya dari kampung. Warga mencoba gimana caranya agar Jalan depan makam bringin bisa dilalui oleh sepeda motor. Akhirnya warga swadaya beli sirtu agar sepeda motor bisa lewat. Karena kalau tidak bisa lewat, warga yang biasa jualan dikawasan ini tidak bisa jualan." katanya.

Kedepan, warga berharap jika Jalan depan makam Bringin itu bisa dilalui seperti sedia kala, sebelum adanya proyek galian pipa.

" Semoga cepet diselesaikan agar bida dilalui kembali." pungkasnya. (arf)

Read More

Wadan Lantamal V Hadiri Pembukaan Latihan Pam Peleg dan Pilpres Wilayah Armada II TA 2019

KABARPROGRESIF.COM : (Surabaya) Wakil Komandan  Lantamal V Kolonel Marinir  C.T.O  Sinaga  mewakili Komandan Lantamal V Laksamana Pertama TNI Edwin, S.H,.M.Han. menghadiri upacara pembukaan Latihan Pengamanan Pemilu Legislatif dan Pemilihan Presiden Wilayah Armada II TA 2019 di Auditorium Puslat Kaprang Kolat Koormada II, Surabaya, Jumat (25/1).

Pangkoarmada II Laksamana Muda TNI Mintoro Yulianto, S.Sos., M.Si. mwmbuka langsung kegiatan latihan yang dihadiri Kaskoarmada II Laksamana Pertama TNI Ahmadi Heri Purwono, S.E., M.M., Danguspurlakoarmada II Laksma TNI Erwin S. Aldedharma, S.E., M.M., M.Sc, Irkoarmada II, Asisten Pangkoarmada II, Danpomkoarmada II, Dankolatkoarmada II, Dansat Koarmada II, Asintel Danlantamal V Kol Laut (T) Herlius Bahtiar,  Asops Danlantamal V Kolonel Laut (P) Agus Prabowo, S.E,  Perwakilan Wadanlantamal Jajaran Koarmada II dan Kasiops Brimob Kompol Dwi Warsito.

Menurut Pangarmada ll,  latihan pengamanan Pileg dan Pilpres dijajaran wilayah Koarmada ll tahun 2019 ini digelar dalam uapaya untuk membantu pihak Kepolisian dalam pengamanan Pemllu legislatif dan presiden tahun 2019 ini.

Latihan ini lqnjutnya,  juga merupakan bentuk implementasl tugas TNI sebagai alat pertahanan negara sebagaimana diamanatkan dalam undang-undang No. 34 tahun 2004 tentang TNI.

"Perlu kita ketahui bersama bahwa dalam rangka mewujudkan stabilitas keamanan di wilayah Koarmada II,  kita dituntut untuk benantiasa memiliki kesiapan dan kecepatan bergerak, profesional dan mampu digerakan setiap saat dalam pelaksanaan operasi OMO maupun OMSP," tegasnya.

Untuk itu lanjutnya,  pelaksanaan latihan pengamanan Pemilu Legislatif dan Presiden tahun 2019 ini perlu dijadikan media untuk  meningkatkan kesiapan Koarmada II dalam  rangka menjalankan tugas pokoknya dan untuk mewujudkan sinergitas antara Koarmada II dengan instansi terkait.

Dalam pelaksanaan latihan ini, sedikitnya melibatkan 3.750 personel yang terbagi atas 600 personel sebagai penyelenggara, pelatih dan unsur pendukung serta 3.250 personel dari Lantamal V, VI, VII,  VIII dan XIII sebagai unsur pelaku.

Pada latihan ini akan diberikan materi materi tentang teknik, prosedur dan mekanisme permintaan dan pemberian bantuan kepada Polri dalam rangka timbulnya resiko kerugian personel dan material yang tidak perlu.

Ia berharap,  antar sesama peserta  agar dapat bersama sama mencari solusi terbaik terhadap berbagai permasalahan yang diberikan sehingga latihan ini  dapat mencapai hasil yang lebih optimal. (arf)

Read More