Sabtu, 26 Januari 2019


KABARPROGRESIF.COM : (Surabaya) Ketua Korcab V DJA ll Ny. Wenny Edwin mendampingi Ketua Umum Jalasenastri yang juga Ketua Pembina Yayasan Hang Tuah Ny.  Dra. Manik Siwi Sukma Adji menghadiri Grand Final Olimpiade Sain SMA Hang Tuah (OS2HT) dan Hang Tuah English Olimpiad (HTEO) di lobby SMA Hang Tuah I Jl. Lumba Lumba Surabaya, Sabtu (26/1).

Tampak hadir dalam grand final Olimpiade Sains SMA Hang Tuah (OS2HT) dan  Yayasan Hang Tuah tahun 2019.

antara lain Ketua Daerah Jalasenastri Armada ll Ny. Mintoro Yulianto, Ketum PP YHT (Laksda TNI (Purn) Amri Husaini, Ketua Pengurus YHT Cab. Surabaya Drs. S.D. Seputra, PP YHT Laksma TNI Tatang beserta Staf, Laksma TNI (Purn) Rosehan dan umdangan lainnya.

Menurut Ketua Pembina YHT mengatakan, Yayasan Hang Tuah sebagai yayasan yang bergerak dalam bidang pendidikan selangkah lebih maju di bandingkan dengan yayasan lain yang sama-sama bergerak dalam bidang pendidikan.

Hal ini terbukti dengan diselenggarakannya Olimpiade Sains SMA Hang Tuah ( OS2HT) se Indonesia yang di laksanakan secara online  secara Nasional.

Adapun tujuan di selenggarakan OS2HT lanjutnya, adalah untuk  menumbuhkan iklim kopetisi yang sehat di lingkungan peserta didik jenjang SMA Hang Tuah serta untuk menjaring siswa yang memiliki keunggulan dalam bidang sains dan untuk menumbuhkan motifasi peserta didik dalam rangka meningkatkan mutu pendidikan dan kreaktifitas siswa.

Hal ini juga sekaligus menunjukkan jati dirinya bahwa mereka adalah  siswa yang terbaik di antara seluruh siswa SMA Hang Tuah se Indonesia yang telah berhasil mengukir prestasi dalam ajang OS2HT tahun 2018 di Surabaya ini.

"Kepada para pemenang  Ketua Umum Yayasan Hang Tuah  menyerahkan secara simbolis piala dan uang pembinaan, Juara Umum berdasarkan penilaian mulai dari babak pertama hingga grand final.

Dengan berakhirnya OS2HT, Ketua Pembina YHT menekankan kepada seluruh peserta agar kegiatan ini dijadikan ajang mempererat tali silaturohmi diantara siswa-siswi hang Tuah serta di jadikannya ajang ini untuk saling tukar pikiran, tukar pandangan untuk menggapai impian terciptanya generasi muda yang  memiliki wawasan sains yang berkwalitas dan mampu memacahkan permasalahan bangsa di masa mendatang.



Pada OS2HT Keluar sebagai Juara 1 SMA HT 1 Surabaya,  Juara 2 diraih SMA HT 5 Sidoarjo, Juara 3 SMA HT 2 Surabaya, sedangkan pada Lomba HTEO Juara 1 disabet SMA HT 4 Surabaya, Juara 2 diraih SMA HT 1 Jakarta dan Juara 3 diraih SMA HT 2 Sidoarjo. (arf)


KABARPROGRESIF.COM : (Surabaya) Direktur Utama (Dirut) PDAM Surya Sembada, Mujiaman Sukirno mengklarifikasi tuduhan warga bila rusaknya jalan yang akan mengarah ke citra land tembus ke RS Bakti Dharma Husada (BDH) atau tepatnya di depan pemakaman umum Bringin Sambikerep bukan merupakan proyek galian pipa dari PDAM Surabaya namun proyek nasional.

" Mohon disampaikan jalan beringin adalah galian projeck KPBU umbulan milik kementrian PUPR c/q  Gubernur Jatim melalui PT PDAB pemprov." jelas Mujiaman Sukirno lewat pesan Whats App, sabtu (26/1).

Mujiaman menambahkan proyek umbulan tersebut bila selesai pengerjaannya bakal diserahkan kepada empat kabupaten/kota diantaranya Gresik, Surabaya, Pasuruan dan Sidoarjo. Namun karena terlilit masalah hukum maka proyek terpaksa dihentikan.

" Diantaranya gitu, terlilit masalah hukum." ungkap Mujiaman saat dihubungi lewat ponselnya.

Bahkan setelah mengetahui adanya jalan rusak yang tak langsung diperbaiki lanjut Mujiaman, pihaknya segera menggelar rapat dan menyampaikan agar Pemprop Jatim segera turun tangan.

" Kemarin kita udah rapatkan, dan kita sampaikan ke gubernur dan satker." pungkasnya.

Seperti diberitakan sebelumnya, warga pengguna jalan yang akan melewati perempatan tepatnya di depan pemakaman Bringin mengeluhkan rusaknya Jalan yang diduga akibat adanya bekas galian pipa milik PDAM Surya Sembada.

Jalan yang akan mengarah ke Citra Land tembus ke RS Bakti Dharma Husada (BDH) itu rusak dengan lebar sekitar 10 meter dan hampir sepanjang 50 meter. Bahkan jalan tersebut  tidak beraspal dan bekas urukan tanah sirtu. Parahnya lagi jalan tersebut becek saat diguyur hujan. Tak hanya itu, bagi pejalan kaki dan pengendara yang melintas jalan tersebut harus bergantian.

Salah satu warga bernama Zaenal Abidin (35) nengaku jika depan makam bringin, Sambikerep rusak sejak ada galian pipa umbulan milik PDAM Surya Sembada.

"Jalan ini rusak sejak akhir Desember 2018 lalu. Rusaknya setelah ada proyek galian pipa umbulan yang tidak selesai." keluh Zaenal warga setempat dilokasi, Jumat (25/1).

Zaenal menambahkan jika proyek galian pipa milik PDAM yang belum tuntas itu, semua pengerjaannya dihentikan. Bahkan semua alat berat dilokasi juga dipindahkan semuanya.

" Lubangnya cukup besar, Proyek belum selesai semuanya diangkut termasuk alat beratnya juga diangkut. Tanah bekas galian juga belum teruruk rata." kata Abdul Hadi.

Agar bisa dilalui oleh pengedara dan warga sekitar, Zaenal mengatakan jika warga melakukan swadaya masyarakat untuk membeli pasir sirtu untuk menguruk jalan yang rusak.

" Tapi pagi semuanya kerja bakti, menguruk dengan sirtu. Sebelumnya warga melakukan swadaya dari kampung. Warga mencoba gimana caranya agar Jalan depan makam bringin bisa dilalui oleh sepeda motor. Akhirnya warga swadaya beli sirtu agar sepeda motor bisa lewat. Karena kalau tidak bisa lewat, warga yang biasa jualan dikawasan ini tidak bisa jualan." katanya.

Kedepan, warga berharap jika Jalan depan makam Bringin itu bisa dilalui seperti sedia kala, sebelum adanya proyek galian pipa.

" Semoga cepet diselesaikan agar bida dilalui kembali." pungkasnya. (arf)


KABARPROGRESIF.COM : (Maros) Wakil Presiden RI (Wapres RI) Jusuf Kalla dan Ibu Mufidah Jusuf Kalla kembali  dari Makassar menuju Jakarta setelah melaksanakan  peninjauan di sejumlah lokasi bencana banjir di Kab. Gowa Propinsi Sulsel , Minggu.(27/01/2019).

Dalam pengantaran Wapres RI  tersebut Komandan Pangkalan Utama TNI AL VI ( Danlantamal VI) Makassar Laksamana Pertama TNI Dwi Sulaksono S.H, M.Tr (Han) didampingi Ketua Korcab VI Daerah Jalasenastri Armada ll  (DJA II) Ibu Risanti Dwi Sulaksono  bersama Forkopimda Sulsel lainnya turut mengantar Wapres RI kembali ke Jakarta.

Tampak mendampingi Wapres RI kembali ke Jakarta Menteri Sosial Agus Gumiwang Kartasasmita, Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Basuki Hadimuljono, Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Doni Monardo beserta staf kepresidenan RI lainnya.

Turut hadir dalam pengantaran Wapres RI,  Gubernur Sulsel dan Ibu, Pangdam XIV Hasanuddin dan Ibu , Kas Koops AU II dan Ibu, Kapolda Sulsel dan Ibu , Danlanud Sultan Hasanudin dan Ibu serta sejumlah pejabat Pemprov. Sulsel lainnya.

Selama di Makassar,  Wapres RI beserta rombongan melakukan peninjauan ke beberapa titik  lokasi  yang terdampak bencana banjir di Kab Gowa Sulsel dan ke kantor Gubernur Sulsel Jalan Urip Sumoharjo Makassar guna memimpin rapat tentang penanggulangan banjir yang melanda Sulsel. (arf)


KABARPROGRESIF.COM : (Surabaya) Tabloid Indonesia Barokah juga tersebar di Kota Surabaya. Salah satunya ditemukan di Masjid Al Muhajirin Kutisari V, Tenggilis Mejoyo.

" Kami menerima paketan itu pada hari Rabu (23/1) sekitar pukul 20.30 WIB. Setelah saya buka berisi tiga eksemplar tabloid. Awalnya saya tidak curiga karena alamatnya sama." kata wakil ketua Pengurus Yayasan Masjid Al Mujahirin, Suhadak, Jumat (25/1) malam.

Suhadak menambahkan, setelah ia buka dan membaca beberapa halaman. Ia kemudian mengamankan paket berwarna coklat dari redaksi Tabloid Indonesia Barokah Pondok Melati, Bekasi tersebut dan membawa kerumahnya.

" Setelah saya baca kok isinya agak gimana kemudian saya amankan. Alhamdulillah jemaah belum sempat membaca tabloid ini." Ujarnya.

Sama dengan di daerah lainnya, tabloid dengan 16 halaman ini merupakan edisi I Desember 2018. Pada sampul utama tertulis judul Reuni 212.

Setelah mengamankan tabloid tersebut, Sudah melaporknya ke Panwaslu Kecamatan Tengglis Mejoyo.

" Setelah itu, saya laporkan ke mas Lukman yang sebagai Panwas Kecamatan sini. Kemudian ada Babinsa juga data untuk mendata." ujarnya.

Diakui oleh, Sudahak beberapa isi dari Tabloid Indonesia Barokah berisikan materi salah satu paslon.

" Kontennya adalah salah satu palson. Kalau saya pribadi tak berpengaruh. Tapi nggak tahu kalau orang lain mungkin bisa beda. Apalagi setelah ramai di TV jadi saya yakin untuk melaporkan ke pihak-pihak yang mengurusi pemilu. Karena isinya tidak ada dengan urusan upgrade takmir masjid." pungkasnya. (arf)


KABARPROGRESIF.COM : (Maros) Komandan Pangkalan Utama TNI AL VI (Danlantamal VI) Makassar Laksamana Pertama TNI Dwi Sulaksono,  S.H., M. Tr (Han) dan  Ketua Koordinator Cabang (Korcab VI) Daerah Jalasenastri Armada ll  (DJA II) Ibu Risanti Dwi Sulaksono turut menyambut  kedatangan Wapres RI Jusuf Kalla dan Ibu Mufidah Yusuf Kalla beserta rombongan  di Apron Galaktika Lanud  Sultan Hasanuddin Kab. Maros-Sulsel. Minggu (27/1/2019).

Selama berada di Apron Galaktika Lanud Sultan Hasanuddin, Wapres RI bersama rombongan istirahat sejenak dan langsung melakukan persiapan menuju ke lokasi yang terdampak banjir di Kab. Gowa.

Wapres RI selama di Sulsel  akan melakukan peninjauan lokasi bendungan Bili-bili dan jembatan Pattallaikkang yang roboh serta meninjau korban terdampak bencana banjir di Kab Gowa Sulsel.

Turut hadir pula Gubernur Sulsel dan Ibu, Pangdam XIV Hasanuddin dan Ibu , Kas Koops AU II dan Ibu, Kapolda Sulsel dan Ibu , Danlanud Sultan Hasanudin dan Ibu serta sejumlah pejabat Pemprov. Sulsel lainnya. (arf)

KABARPROGRESIF.COM : (Surabaya) Rusaknya jalan yang akan mengarah ke citra land tembus ke RS Bakti Dharma Husada atau tepatnya di depan area pemakaman umum Bringin, Sambikerep yang diklaim warga lantaran adanya proyek galian pipa PDAM Surabaya mendapat sanggahan dari Lurah Bringin, Iwan.

" Proyek pipa air SPAM Umbulan dan pelaksana PT. Wijaya Kusuma Emindo anggaran Kementrian PURR pusat yg tersangkut masalah hukum dengan KPK sehingga proyek terhenti." kata Lurah Bringin melalui pesan Whats App jam 07.49 Wib, sabtu (26/1).

Saat dikonfirmasi ulang termasuk maksud dari pesan yang dikirimkan secara tiba-tiba itu, Iwan mengaku sedang tidak ada dikantornya.

" Ada rapat mas di Inspektorat." katanya singkat.

Tak hanya mengirimkan pesan sanggahannya, Iwan juga mengirimkan 4 gambar sebuah truk terpelosok saat melewati jalan tersebut.

Seperti diberitakan sebelumnya, warga pengguna jalan yang akan melewati perempatan tepatnya di depan pemakaman Bringin mengeluhkan rusaknya Jalan yang diduga akibat adanya bekas galian pipa milik PDAM Surya Sembada.

Jalan yang akan mengarah ke Citra Land tembus ke RS Bakti Dharma Husada (BDH) itu rusak dengan lebar sekitar 10 meter dan hampir sepanjang 50 meter. Bahkan jalan tersebut  tidak beraspal dan bekas urukan tanah sirtu. Parahnya lagi jalan tersebut becek saat diguyur hujan. Tak hanya itu, bagi pejalan kaki dan pengendara yang melintas jalan tersebut harus bergantian.

Salah satu warga bernama Zaenal Abidin (35) nengaku jika depan makam bringin, Sambikerep rusak sejak ada galian pipa umbulan milik PDAM Surya Sembada.

"Jalan ini rusak sejak akhir Desember 2018 lalu. Rusaknya setelah ada proyek galian pipa umbulan yang tidak selesai." keluh Zaenal warga setempat dilokasi, Jumat (25/1).

Zaenal menambahkan jika proyek galian pipa milik PDAM yang belum tuntas itu, semua pengerjaannya dihentikan. Bahkan semua alat berat dilokasi juga dipindahkan semuanya.

" Lubangnya cukup besar, Proyek belum selesai semuanya diangkut termasuk alat beratnya juga diangkut. Tanah bekas galian juga belum teruruk rata." kata Abdul Hadi.

Agar bisa dilalui oleh pengedara dan warga sekitar, Zaenal mengatakan jika warga melakukan swadaya masyarakat untuk membeli pasir sirtu untuk menguruk jalan yang rusak.

" Tapi pagi semuanya kerja bakti, menguruk dengan sirtu. Sebelumnya warga melakukan swadaya dari kampung. Warga mencoba gimana caranya agar Jalan depan makam bringin bisa dilalui oleh sepeda motor. Akhirnya warga swadaya beli sirtu agar sepeda motor bisa lewat. Karena kalau tidak bisa lewat, warga yang biasa jualan dikawasan ini tidak bisa jualan." katanya.

Kedepan, warga berharap jika Jalan depan makam Bringin itu bisa dilalui seperti sedia kala, sebelum adanya proyek galian pipa.

" Semoga cepet diselesaikan agar bida dilalui kembali." pungkasnya. (arf)


KABARPROGRESIF.COM : (Tegal) Komandan Pangkalan TNI AL (Lanal) Tegal, Lantamal V,  Letkol Laut (P) Agus Haryanto SE, M.Tr.Hanla membuka langsung jalanya  Perkemahan Jumat Sabtu Minggu (PERJUSAMI) Saka Bahari Lanal Tegal, di Bumi Perkemahan Wana Samudra, Komplek  Monumen Perjuangan TNI AL  Kalibakung Jl. Raya Yomani-Guci Desa Kalibakung Kec. Balapulang Kab. Tegal, kemarin petang.

Sebanyak 415 anggota Penegak Saka Bahari Binaan Pos TNI-AL  (Posal) jajaran Lanal Tegal, mengikuti kegiatan kemah yang digelar di Lokasi Bumi Perkemahan yang baru diresmikan sebulan lalu ini.

Kegiatan Perjusami tersebut akan berlangsung selama tiga hari, mulai tanggal 25 s.d 27 Januari 2019 serta diakhiri dengan long march menuju OW. PAI.

Komandan Lanal Tegal yang sekaligus menjadi Ketua Mabi Saka Bahari ini menyampaikan bahwa, kegiatan perkemahan ini digelar dalam rangka memperingati  Hari Dharma Samudra dan merupakan Perkemahan yang pertama kalinya digelar Lokasi Monumen sejak renovasi.

Selain bertujuan untuk mendidik siswa agar semakin mampu untuk hidup mandiri lanjut Danlanal Tegal,  kegiatan ini juga ditujukan untuk memupuk rasa persaudaraan antar sesama anggota Saka Bahari.

Perkemahan ini juga sekaligus sebagai sarana pembentukan karakter anggota Saka Bahari yang berjiwa Tegar dan Ksatria.

"Selain itu, pada kesempatan ini saya akan memperkenalkan Bumi Perkemahan Wana Samudera yang mana didalamnya ada monumen perjuangan TNI AL," tegasnya.

Tempat ini lanjutnya memiliki nilai sejarah tinggi, para pejuang TKR Laut menyusun waktu itu menyusun strategi hingga sampai di Desa Kalibakung, mereka berjuang dengan gigih mengorbankan jiwa raganya dalam  menghadapi Agresi Militer Belanda.

Danlanal berharap dan mengajak kepada adik-adik Saka Bahari untuk bersama-sama mengamalkan nilai-nilai sejarah dan nilai-nilai kemaritiman, jadikan kegiatan ini sebagai sarana silakhturahmi memupuk semangat persaudaraan, kebersamaan dan gotong royong. (arf)


KABARPROGRESIF.COM : (Jakarta) Kejaksaan Agung (Kejagung) RI telah menerima Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan (SPDP) tersangka Vigit Waluyo dalam kasus dugaan tindak pidana suap dalam pengaturan pertandingan sepakbola di Liga Indonesia.

Kepala Pusat Penerangan dan Hukum (Kapuspenkum) Kejagung, Mukri, mengatakan, dengan diterimanya SPDP tersebut, Kejagung akan menerbitkan surat perintah penunjukan tim jaksa penuntut umum.

"Dengan diterimanya SPDP tersebut, Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Umum Kejaksaan Agung RI telah menerbitkan surat perintah penunjukan Tim Jaksa Penuntut Umum yang beranggotakan lima orang Jaksa," kata Mukri, melalui keterangan tertulis, Jumat (25/1/2019).

Mukri menjelaskan, lima orang jaksa penuntut umum tersebut akan mengikuti perkembangan penyidikan dan meneliti hasil penyidikan perkara Vigit Waluyo.

Meski demikian, Mukri menyebutkan, hingga saat ini Kejagung masih menunggu berkas perkara dari Penyidik Satgas Antimafia Bola Polri.

SPDP tersangka Vigit Waluyo bernomor: B/02/I/RES.1.24/2019/Satgas tertanggal 10 Januari 2019. Dalam SPDP itu, tersangka disangkakan melanggar Pasal 2 Undang-Undang Nomor 11 tahun 1980 tentang Tindak Pidana Suap dari Satuan Tugas Antimafia Bola Polri (Satgas Antimafia Bola Mabes Polri), pada 18 Januari 2019.

Diketahui, Vigit berstatus sebagai tersangka penyuapan terhadap anggota Komdis PSSI Dwi Irianto. Suap terhadap Mbah Putih, sapaan Dwi Irianto, dimaksudkan untuk membantu dan mengawal PS Mojokerto Putra dan PSS Sleman lolos ke Liga 1. Vigit disebut-sebut sebagai sosok penting dalam pengaturan skor di sepakbola Indonesia. (rio)


KABARPROGRESIF.COM : (Surabaya) Banyaknya protes dari warga yang menginginkan dihapusnya retribusi Izin Penyewaan Tanah (IPT) atau surat ijo membuat DPRD Surabaya berencana melakukan audensi dengan Kanwil Kemenkumham Jatim dan BPN Pusat.

" Soal keinginan warga agar biaya retribusi IPT dihapus tidak semudah itu, karena Pemkot Surabaya juga memiliki pedoman yang menguatkan adanya retribusi IPT." Kata Wakil Ketua Komisi C DPRD Surabaya, Herlina Harsono Nyoto, sabtu (26/1)).

Herlina menjelaskan, Komisi C sebenarnya memahami keinginan warga yang menempati rumah dengan lahan surat ijo atau IPT agar biaya retribusi dihapus. Namun, hal itu tak semudah yang diharapkan pasalnya Pemkot Surabaya telah berpedoman pada SIMBADA (Sistem Informasi Manajemen Barang Aset Daerah).

" SIMBADA selama ini seperti kitab sucinya Pemkot Surabaya, jadi agak sulit jika warga ingin retribusi IPT dilepas." terang Politisi Demokrat Surabaya ini.

Lebih lanjut Herlina menambahkan, meski sudah diberi pengertian namun warga tetap ngotot agar retribusi IPT dihapus, dan warga melaporkan ke BPN pusat serta Kanwilkumham Jatim.

" Untuk mengclearkan  masalah ini, Komisi C akan panggil dua instansi tersebut pada awal Februari ini." pungkasnya. (arf)


KABARPROGRESIF.COM : (Mojokerto) Meski belum genap satu bulan dilantik menjadi Komandan Korem (Danrem), Kolonel Arm Ruly Chandrayadi, S. H, terlihat langsung begitu akrab dengan masyarakat di wilayah tugasnya.

Hal itu, terlihat ketika mantan Aspers Kodam XIV/Hasanuddin itu mengikuti berlangsungnya gowes pagi hari bersama masyarakat Kota Mojokerto. Sabtu, 26 Januari 2019 pagi.

Diawali dari halaman Panti Asuhan Putra Prajurit, Kolonel Ruly mengaku jika dirinya sangat menikmati kegiatan olahraga gowes bersama  warga  Mojokerto tersebut.

“Saya juga ingin bertemu dengan masyarakat lainnya di Kota Mojokerto ini,” ungkap Danrem 082/CPYJ ini.

Dijelaskannya, selain menyapa warga Kecamatan Prajurit Kulon, ia juga menyempatkan diri untuk bertemu dengan warga Kecamatan Sooko dan Puri kabupaten Mojokerto.

“Ketika kami menyusuri setiap wilayah, suasana kenyamanan dan kondusifitas wilayah terlihat begitu kental. Saya berharap, situasi ini dapat terjaga dengan baik,” pinta Kolonel Ruly. (andre).

Jumat, 25 Januari 2019


KABARPROGRESIF.COM : (Jakarta) Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo mengatakan, penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengklarifikasi kesaksian Bupati Bekasi Neneng Hassanah Yasin yang menyebut namanya dalam persidangan kasus suap perizinan proyek pembangunan Meikarta di Kabupaten Bekasi.

Dalam persidangan pada Senin (14/1/2019) di Pengadilan Tipikor Bandung, Neneng menyebut nama Tjahjo.

Saat itu, Neneng menjawab pertanyaan jaksa KPK perihal rapat pembahasan izin pemanfaatan penggunaan tanah (IPPT) terkait proyek Meikarta seluas 84,6 hektar.

"Saya sebagai Mendagri ditanya terkait kesaksian Ibu Neneng. Intinya apa yang saya ketahui, apa yang saya dengar, atau apa yang saya bicarakan dengan bupati, sudah itu aja," kata Tjahjo usai diperiksa sebagai saksi di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Jumat (25/1/2019).

Tjahjo membenarkan dirinya sempat berbincang dengan Neneng. Ia berkomunikasi dengan Neneng via ponsel Direktur Jenderal Otonomi Daerah Soni Sumarsono.

Pada waktu itu, Soni sedang memimpin rapat bersama perwakilan PT Lippo Cikarang, pejabat Badan Pertanahan Nasional, perwakilan Pemerintah Provinsi Jawa Barat, dan Neneng beserta stafnya. Baca juga: KPK Nilai Kasus Meikarta Memiliki Modus yang Rumit

"Saya telepon ke dirjen saya (Soni), sedang ada rapat disampaikan bahwa di dalam ruangan Pak Dirjen ada Bupati (Neneng). Hasil rapat sudah selesai bahwa intinya perizinan itu yang mengeluarkan adalah bupati atas rekomendasi gubernur," kata Tjahjo.

Tjahjo meminta Soni menyerahkan ponselnya ke Neneng. Menurut Tjahjo, dirinya berpesan agar Neneng dan jajarannya beserta Pemerintah Provinsi Jawa Barat menuntaskan polemik perbedaan kewenangan yang menghambat investasi proyek tersebut.

Ia juga menegaskan agar urusan perizinan Meikarta diselesaikan sesuai dengan mekanisme Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP). "Kalau sudah beres semua segera bisa diproses. (Neneng menyampaikan) 'Baik Pak, sesuai aturan'.

Baik sesuai aturan, yaudah itu saja," ujarnya. Baca juga: Kasus Meikarta, KPK Identifikasi Lebih dari 20 Anggota DPRD Dibiayai Plesiran ke Thailand Kemendagri berinisiatif mengundang Pemprov Jawa Barat dan Pemkab Bekasi atas saran Rapat Dengar Pendapat (RDP) di DPR.

Saran itu agar Kemendagri mengonsolidasikan kebijakan Pemprov Jawa Barat dan Pemkab Bekasi terkait permasalahan perizinan proyek Meikarta.

"Jangan sampai investasi itu terhambat karena itu investasi di daerah harus didorong. Tapi sesuai aturan. Soal kemudian dalam proses ada kasus oleh KPK, ya itu bukan kewenangan saya," lanjut dia.

Upaya itu ditempuh Kemendagri sebagai bentuk pengawasan sekaligus pembinaan dalam penyelenggaraan pemerintah daerah.

Kemendagri, kata dia, tak bisa mencampuri urusan perizinan proyek tersebut.

"Bukan kewenangan Mendagri untuk memberikan izin investasi di daerah, itu teknis," ujar Tjahjo.

Dalam kasus ini, KPK menetapkan Bupati Bekasi Neneng Hassanah Yasin dan petinggi Lippo Group Billy Sindoro sebagai tersangka.

Selain itu, KPK juga menetapkan Kepala Bidang Tata Ruang Dinas PUPR Bekasi Neneng Rahmi sebagai tersangka.

Kemudian, KPK juga menetapkan tiga kepala dinas sebagai tersangka. Mereka adalah Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Bekasi Jamaluddin dan Kepala Dinas Pemadam Kebakaran Sahat MBJ Nahor.

Kelima orang tersebut diduga menerima suap terkait proyek perizinan proyek pembangunan Meikarta di Cikarang, Bekasi, Jawa Barat. Suap diberikan oleh pejabat pengembang properti Lippo Group. (rio)


KABARPROGRESIF.COM : (Makassar) Ketua  Korcab VI Daerah  Jalanesastri Armada II  Nyonya Risanti Dwi Sulaksono memberikan bantuan kepada personel Lantamal VI dan masyarakat yang menjadi korban bencana banjir di Gowa dan di Antang Jumat 25/01/2019.

Personel Lantamal VI yang dikunjungi langsung oleh Ketua Korcab VI DJA II yaitu Koptu Ttu Hendro personel Satuan Kapal Patroli Lantamal VI, ABK dari Kapal Angkatan Laut (KAL) Samalona yang berdomisil di poros Malino BTN Nusatamarunang Blok H2/No. 11 RT 10 RW 06 Kab Gowa dan Serka Caya yang berdinas di  Satuan Potensi Maritim(SPOTMAR) Lantamal VI jalan Toadaeng 3 Tello Makassar.

Selanjutnya Ketua Korcab VI DJA II  menyambangi masyarakat  korban banjir untuk melihat  kondisi dan keadaan rumah yang kena dampak banjir, istri dari Danlantamal VI mendengar langsung keluhan keluhan dari masyarakat, "dengan mendengar langsung keluhan masyarakat jadi kita bisa tahu apa yang sekarang mereka butuhkan" ungkap Ny Risanti Dwi Sulaksono.

Dalam kesempatan itu Ketua Jalasenastri Korcab VI DJA II memberikan bantuan berupa bahan makanan  kebutuhan pokok  yang dibutuhkan oleh para korban banjir.

Ketua Korcab DJA II mengharapkan agar personel Lantamal VI dan masyarakat yang terkena musibah banjir dapat bersabar atas kejadian yang terjadi, sehingga dapat diperoleh suatu makna yang positif.

hadir pada kegiatan ini Wakil Ketua Korcab VI DJA II Ny. Inca Hanarko Djodi Pamungkas dan  seluruh pengurus Korcab VI DJA II. (arf)

Narkoba

Koperasi & UMKM

Terus Kobarkan Semangat Perjuangan Arek-arek Suroboyo 10 Nopember 1945 untuk memberantas Korupsi, Terorisme dan Penyalahgunaan Narkoba

Translate

Hukum

Metropolis

Nasional

Pidato Bung Tomo


Hankam

Popular Posts

Blog Archive