Rabu, 06 Februari 2019


KABARPROGRESIF.COM : (Surabaya) Panitia Khusus (Pansus) Raperda Kawasan Tanpa Rokok (KTR) menyayangkan tertundanya hearing dengan Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya. Meski dengan alasan yang jelas namun gagalnya rapat ini terkesan tidak adanya koordinasi yang matang padahal Raperda ini merupakan inisiatif dari Pemkot Surabaya.

" Hearing kali ini, Rabu (6/2) Kepala Dinas Kesehatan tidak datang, alasannya karena ada jadwal lain yang sudah terjadwal satu bulan sebelumnya, kami menghormati itu." kata Ketua Pansus Raperda KTR, Junaedi, rabu (6/1).

Junaedi menambahkan, hearing kali ini rencananya untuk memastikan secara spesifik beberapa kawasan yang benar-benar dilarang keras tanpa rokok dan hal itu sesuai dengan yang diatur dalam pasal 2 dan 3.

" Kita sebenarnya ingin tahu secara spesifik 8 kawasan yang dilarang itu. Misalnya kalau tempat belajar apakah tempat bimbel (bimbingan belajar) itu juga termasuk KTR atau bagaimana. KTR itu diluar gedung atau didalam gedung. Ini yang selama ini belum dijelaskan oleh Pemkot." tegasnya.

Selain soal kawasan tanpa rokok, lanjutnya juga mengenai besaran sanksi denda sebanyak Rp. 200 ribu kepada pelanggar yang saat ini masih menjadi bahan perdebatan.

" Sanksi itu berdasarkan kearifan lokal atau bagaimana." ujarnya.

Politisi dari Partai Demokrat ini menambahkan pembahasan Raperda KTR ditargetkan selesai selama 60 hari sejak pansus di bentuk. Atau sekitar pertengahan Februari. Namun bila Raperda belum terselesaikan maka akan ada pembahasan lebih lanjut, tentunya masa kerja pansus bisa diperpanjang.

Sebab Raperda KTR ini sangat memerlukan peraturan yang meregulasi tentang wilayah-wilayah bebas dari rokok. Hal ini harus ada beberapa alasan secara khusus.

” Pertama, ada banyak kota kota lain di Indonesia yang ukurannya lebih kecil dari Kota Surabaya saja punya aturan itu. Kenapa kita tidak punya? Sedangkan yang kedua, Surabaya ini adalah Kota Layak Anak, masa iya merokok yang notabene asapnya berbahaya boleh dengan bebas dilakukan di ruang-ruang publik?” pungkasnya. (arf)


KABARPROGRESIF.COM : (Bangkalan) Kepala Staf Kodim (Kasdim) 0829/Bangkalan Mayor Inf Mahmudi dan Pasiterdim 0829 Kapten Inf Badrut Tammam melaksanakan pendampingan Tim dari Kodam V/Brawijaya Bapak Kamin, Staf Dinas Kehutanan Prop Jatim menggelar sidak dan peninjauan perkembangan tanaman penghijauan pohon mohon Mahoni yang telah dilaksanakan Kodim 0829/Bangkalan dari ruas kanan dan kiri jalan provinsi di wilayah Kabupaten Bangkalan khususnya di Jl. Raya Tangkel Kecamatan Burneh Kabupaten Bangkalan, Rabu (6/1/2019) pagi.

Pencanangan Program penghijauan sebagai realisasi MoU antara Kodam V/Brawijaya bersama Dinas Kehutanan Provinsi Jawa Timur yang dilakukan beberapa waktu lalu, yaitu melakukan program penghijauan serentak, penanaman pohon ruas kanan-kiri sepanjang jalan provinsi/nasional yang dilaksanakan oleh Kodim-Kodim jajaran Kodam V/Brawijaya di 30 kabupaten.

“Program ini diharapkan dapat menjadi dasar dalam pelaksanaan program penghijauan yang lebih intensif di masa mendatang,” tegas Mayor Arh Bambang Riyanto Pabanda Bakti TNI Staf Teritorial Kodam V/Brawijaya, di sela-sela kegiatan.

Lebih lanjut Mayor Arh Bambang Riyanto mengungkapkan, jenis tanaman pohon Mahoni, khusus wilayah Bangkalan dengan jarak 31,7 KM jumlah yang ditanam 12.680 Pohon. Dilihat dari pengaturan maupun jarak antara pohon satu dengan yang lain sudah cukup baik, apalagi secara keseluruhan pohon yang ditanam hingga saat ini dapat tumbuh.

Sedangkan menurut Kasdim 0829/Bangkalan Mayor Inf Mahmudi mengungkapkan Program penghijauan pada sepanjang jalan wilayah itu memang disiapkan untuk ditanami beberapa jenis pohon, sehingga lahan tersebut lebih bermanfaat dan tidak menjadi lahan kosong tanpa menghasilkan sesuatu yang berguna bagi masyarakat atau warga sekitarnya.

“Dengan memberdayakan Babinsa TNI, diharapkan program ini dapat berjalan untuk meningkatkan program pemerintah tentang ketahanan pangan dan penghijauan. Sehingga lahan tidak produktif yang ada di wilayah kami dapat bermanfaat bagi masyarakat,” terang Mayor Inf Mahmudi, pada media ini.

Dia berharap, dalam pelaksanaan penanaman pohon mahuni tersebut, nantinya juga mendapat apresiasi baik dari masyarakat sekitar. Selain itu, dia juga berharap warga dapat merawat dan menjaga ekosistem maupun habitat yang ada.

“Apabila mau merawat, maka terciptalah lingkungan yang sehat. Karena peredaran udara menjadi lancar dengan diserapnya karbondioksida oleh tanaman dan diganti oksigen yang sehat dan bersih. Alam lebih rindang, sejuk dan asri,” tandasnya. (andre)


KABARPROGRESIF.COM : (Jakarta) Terdakwa mantan Wakil Ketua Komisi VII DPR, Eni Maulani Saragih dituntut delapan tahun penjara oleh jaksa Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Politisi Golkar itu juga dituntut membayar denda Rp 300 juta subsider 4 bulan kurungan.

"Kami menuntut supaya majelis hakim menyatakan, terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan korupsi dalam dakwaan pertama dan kedua," ujar jaksa Lie Putra Setiawan di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jakarta, Rabu (6/2/2019).

Eni dinilai melanggar Pasal 12 huruf a dan Pasal 12 B Ayat 1 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dalam UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 Ayat 1 ke-1 jo Pasal 64 Ayat 1 jo Pasal 65 Ayat 1 KUHP.

Dalam pertimbangan, jaksa menilai perbuatan Eni tidak mendukung pemerintah dalam memberantas tindak pidana korupsi. Namun, Eni berlaku sopan, belum pernah dihukum, dan sudah mengembalikan sebagian uang yang diterima sebesar Rp 4,50 miliar.

Eni Maulani yang merupakan anggota Fraksi Partai Golkar tersebut diyakini menerima suap Rp 4,750 miliar dari Johannes Budisutrisno Kotjo selaku pemegang saham Blackgold Natural Resources Ltd.

Menurut jaksa, uang tersebut diberikan dengan maksud agar Eni membantu Kotjo mendapatkan proyek Independent Power Producer (IPP) Pembangkit Listrik Tenaga Uap Mulut Tambang (PLTU) Riau 1. Proyek tersebut rencananya dikerjakan PT Pembangkitan Jawa Bali Investasi (PT PJBI), Blackgold Natural Resources, dan China Huadian Engineering Company Ltd yang dibawa oleh Kotjo.

Menurut jaksa, Eni beberapa kali mengadakan pertemuan antara Kotjo dan pihak-pihak terkait, termasuk Direktur Utama PLN Sofyan Basir. Hal itu dilakukan Eni untuk membantu Kotjo mendapatkan proyek PLTU. Baca juga: 7 Keterangan Eni Maulani soal Idrus, Novanto, dan Fee Proyek PLTU.

"Terdakwa aktif mengawal saat proyek saat Kotjo bertemu Sofyan Basir," kata jaksa Budi Sarumpaet.

Selain itu, Eni juga dinilai terbukti menerima gratifikasi Rp 5,6 miliar dan 40.000 dollar Singapura. Sebagian besar uang tersebut diberikan oleh pengusaha di bidang minyak dan gas.

Menurut jaksa, sebagian uang tersebut digunakan Eni untuk membiayai kegiatan partai. Selain itu, uang juga  digunakan untuk membiayai keperluan suaminya yang mengikuti pemilihan bupati di Temanggung. (rio)


KABARPROGRESIF.COM : (Surabaya) Wali Kota Surabaya Tri Rismaharini meresmikan Masjid As-Sakinah yang berada di kompleks Balai Pemuda Surabaya. Menurutnya dengan adanya Masjid As-Sakinah ini maka penataan kawasan balai pemuda menjadi kompleks yang saling terintegrasi, bahkan kawasan itu ke depan akan menjadi jujukan bagi warga Surabaya. Karena keberadaan masjid ini pasti akan sangat bermanfaat, terutama bagi masyarakat yang sedang berlalu lalang akan menjalankan ibadah sholat.

“ Karena kawasan ini relatif tidak ada masjidnya, kecuali yang ada di (jalan) Jimerto. Jadi karena itu, keberadaan masjid ini akan sangat bermanfaat bagi masyarakat yang berlalu lalang. Mungkin yang ada di jalan bisa mampir untuk beribadah.” kata Risma, senin (4/1).

Ia menyampaikan kompleks kawasan Balai Pemuda ini saling terintegrasi. Selain keberadaan Masjid As-Sakinah, di kawasan ini juga terdapat Balai Budaya, lokasi pakir dan perpustakaan yang biasa digunakan anak-anak untuk belajar, menari, musik, hingga puisi.

“ Nanti anak-anak itu, bisa beribadah di masjid ini.” pesannya.

Risma juga berharap, keberadaan masjid As-Sakinah ke depan dapat berguna dan bermanfaat sebagai sarana ibadah bagi umat muslim agar lebih khusyu dan representatif. Terlebih, selain digunakan sebagai tempat ibadah, masjid ini ke depan diharapkan sebagai sarana pendidikan, khususnya dalam belajar agama Islam.

“ Saya yakin masjid ini sangat bermanfaat, terutama pada warga yang di perjalanan. Karena di area ini biasanya kesulitan waktu Jum’atan itu sampai di jalan-jalan." terangnya.

Sementara itu, Ketua DPRD Kota Surabaya Armuji mengatakan, rencana pemkot bersama DPRD Surabaya membangun Masjid As-Sakinah agar lebih besar dan luas, akhirnya terwujud. Ke depan, keberadaan masjid ini diharapkan dapat meningkatkan Ukhuwah Islamiyah, khususnya bagi kalangan anggota DPRD dan masyarakat Surabaya.

“ Ini sesuai dengan komitmen kita, pada saat kita mempunyai rencana untuk memperbesar Masjid As-Sakinah.” katanya.

Ia menambahkan pembangunan Masjid As-Sakinah ini didasari atas dakwah, selain berfungsi sebagai tempat ibadah, juga menjadi sarana pemberdayaan dan pembinaan masyarakat dalam menanamkan nilai-nilai kebajikan dalam ajaran islam.

“ Mudah-mudahan mulai hari ini, masjid ini bisa kita gunakan secara bersama-sama. Tentunya masjid sebagai tempat dakwah dan tempat beribadah,” pungkasnya. (arf)


KABARPROGRESIF.COM : (Jakarta) Republik India adalah sebuah negara di Asia yang memiliki jumlah penduduk terbanyak kedua di dunia, dengan populasi lebih dari satu miliar jiwa, dan adalah negara terbesar ketujuh berdasarkan ukuran wilayah geografis.

Ekonomi India adalah terbesar keempat di dunia dalam PDB, diukur dari segi paritas daya beli (PPP), India negara dengan sistem demokrasi liberal terbesar di dunia, juga telah muncul sebagai kekuatan regional yang penting, memiliki kekuatan militer terbesar dan memiliki kemampuan senjata nuklir.

Panglima TNI Marsekal TNI Hadi Tjahjanto, S.I.P. Didampingi Ketua Umum Dharma Pertiwi Ny. Nanny Hadi Tjahjanto, memenuhi undangan kehormatan dari Panglima Angkatan Bersenjata India, Senin (04/02/2019).

Adapun dalam kunjungan kerja yang dilaksanakan selama 4 Hari Panglima TNI juga didampingi oleh, Asrenum Panglima TNI Laksamana Muda TNI Agung Prasetiawan, M.A.P., Askomlek Panglima TNI Marsda TNI Asep Dian Hermawan dan Kapuskersin TNI Laksma Didik Kurniawan, S.T., M.Si. dan Air Commodore Shri Kumar selaku perwakilan dari Angkatan Bersenjata India.

Saat Panglima TNI dan Ketua Umum Dharma Pertiwi beserta rombongan tiba di Bandara Internasional Indira Gandhi disambut oleh Duta Besar RI untuk India Drs. Sidharto Reza Suryodipuro, Athase Pertahanan RI di New Delhi Kolonel Laut (E) Asdi Yasin, LO & Asisten LO dan Spouse’s LO.

Dalam kunjungan kerja kali ini Panglima TNI direncanakan akan mengunjungi Amar Jawan Jyoti (Flame of the Immortal Soldier) tugu Pahlawan India, South Block Lawns (Komplek Mabes Militer India), Information Fusion Center (IFC), Navy House, Palam Technical Area dan Palam Technical Area.

Doa Panglima TNI Saat Ziarah Ke Tugu Pahlawan India

Mengawali Undangan kehormatan hari pertama di New Delhi India, Sebuah kegiatan yang tak pernah dilewatkan oleh Panglima TNI Marsekal TNI Hadi Tjahjanto, S.I.P., melaksanakan ziarah.

Pagi ini Panglima TNI melaksanakan ziarah ke Tugu Pahlawan India Amar Jawan Jyoti yang dilanjutkan dengan Upacara Peletakan Karangan Bunga di Amar Jawan Jyoti (Flame of the Immortal Soldier), Senin (04/02/2019).

Dalam upacara singkat namun hikmat kali ini Panglima TNI turut didampingi oleh Asrenum Panglima TNI Laksamana Muda TNI Agung Prasetiawan, M.A.P., Askomlek Panglima TNI Marsda TNI Asep Dian Hermawan dan Kapuskersin TNI Laksma Didik Kurniawan, S.T., M.Si.

Tak hanya meletakan karangan bunga, melainkan Panglima TNI juga menundukan kepala sejenak untuk mendoakan arwah para Pahlawan. (arf)

Sabtu, 02 Februari 2019

KABARPROGRESIF.COM : (Surabaya) Merasa wilayahnya disebut tertinggi ke dua, bila warganya terkena penyakit Demam Berdarah Dengeu (DBD), Camat Wonokromo, Tomi Ardiyanto kebingungan. Namun ia tak mau memberikan memberikan komentarnya.

" No comment." jelas Tomi, jum,at (1/2).

Ia hanya memberikan jawaban dalam data yang diperolehnya terdapat ada 15 kelurahan yang tersebar di 6 kecamatan se Surabaya, diantaranya Kecamatan Tandes, Pabean Cantikan, Tambaksari, Sawahan, Krembangan dan Bubutan.

" Bahkan tidak ada satu kelurahan pun diwilayah kami yang kena DBD." tegasnya.

Seperti diberitakan dalam release, angka penderita Demam Berdarah Dengeu (DBD) di Kota Surabaya memang turun dan terendah di Jawa Timur. Namun, Wali Kota Surabaya Tri Rismaharini tetap meminta kepada semua pihak, terutama Bumantik (Ibu Pemantau Jentik) untuk selalu gencar turun memantau jentik di rumah-rumah warga.

Hal itu disampaikan Wali Kota Risma saat apel gebyar Pemberantasan Sarang Nyamuk (PSN) yang digelar di Lapangan Thor, Jumat (1/2/2019). Apel itu dihadiri oleh 5.116 kader yang terdiri dari kader Bumantik, Rumantik (Guru Pemantau Jentik), Wamantik (Siswa Pemantau Jentik), LPMK (Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan), dan pihak kecamatan.

Pada kesempatan itu, Wali Kota Risma menjelaskan sebetulnya demam berdarah itu bisa dicegah. Terbukti, dari tahun ke tahun kasus penderita demam berdarah menurun di Kota Surabaya. Pada Bulan Januari 2018, kasus penderita demam berdarah di Kota Surabaya sebanyak 42 kasus dan meninggal satu orang. Sedangkan Januari 2019 ini, kasus penderita demam berdarah di Surabaya 23 orang.

“Artinya, di sini sudah ada penurunan dan saya yakin ini masih bisa ditekan kembali. Makanya, saya mohon dengan hormat untuk selalu menghindarkan keluarga dan tetangga kita dari DBD. Saya tidak ingin ada korban lagi di Surabaya,” kata Wali Kota Risma dalam keterangan tertulia yang dikirimkan ke kantor berita RMOLJatim, jum'at (1/2) dalam sambutannya.

Saat sambutan itu pula, Wali Kota Risma menjelaskan ada dua kecamatan di Surabaya yang angka penderita demam berdarahnya tertinggi, yaitu Kecamatan Tandes dan Kecamatan Wonokromo. Bahkan, pada saat itu Camat Tandes Dodot Wahluyo dan Camat Wonokromo Tomi Ardiyanto dipanggil ke hadapan Wali Kota Risma yang sedang sambutan di panggung kehormatan. Dua camat itu pun berdiri di hadapan Wali Kota Risma hingga apel PSN itu selesai.

“ Dua kecamatan ini yang tertinggi jumlah kasusnya. Jadi, ayo terus bergerak. Buktikan kalau kita bisa memberantas DBD. Ayo kita kasik rambu-rambu ke nyamuk-nyamuk itu, dilarang masuk Surabaya,” tegasnya.

Menurut Wali Kota Risma, apabila berusaha memberantas DBD, maka tidak hanya mendapatkan manfaat di dunia, tapi juga bisa mendapatkan pahala di akhirat nanti. Bahkan, ia mengaku apabila berbuat baik kepada sesama manusia, maka Wali Kota Risma yakin tuhan tidak akan tinggal diam.

“ Bayangkan kalau itu kepala keluarga dan sampek kejadian meninggal dunia. Maka anak-anaknya akan jadi anak yatim piatu dan kemungkinan kalau ibunya tidak bisa membiayai sekolah akan putus sekolah. Kalau sudah putus sekolah lalu akan jadi anak nakal, sehingga kita juga ikut salah,” tegasnya.

Ia juga mengaku selalu sedih apabila mendengar atau ada laporan bahwa ada warga Surabaya yang cerai. Sebab, beberapa anak yang tertangkap miras atau pun ngelem, rata-rata karena ditinggal oleh orang tuanya.

“Makanya, mari kita selamatkan anak-anak dan tetangga kita. Mari jangan ada korban di Surabaya,”  imbuhnya.

Sementara itu, Kepala Dinas Kesehatan Kota Surabaya Drg. Febria Rachmanita menjelaskan pada Bulan Januari 2019 ini, awalnya hanya ada 12 penderita demam berdarah. Lalu bertambah lagi sekarang menjadi 23 orang, dan 3 diantaranya masih inveksi DBD.

“ Jumlah ini memang menurun dibanding Januari 2018 yang jumlahnya mencapai 42 kasus. Saat ini hanya 23 orang. Jadi, dari 31 kecamatan ada 11 kecamatan yang ada penderita DBD-nya,” kata Feni-sapaan Febria Rachmanita.

Ia juga menjelaskan bahwa Kecamatan Tandes yang dibilang tertinggi oleh Wali Kota Risma, ternyata saat ini ada 5 orang yang terkena DBD. Sedangkan tertinggi kedua adalah Wonokromo yang ada 4 orang yang terkena DBD.

“ Oleh karena itu, di hampir semua kecamatan di Surabaya, terutama di Tandes dan Wonokromo diminta untuk terus gencar mencegah DBD ini,” kata dia.

Hingga saat ini, lanjut dia, ada 23 ribu kader Bumantik di seluruh daerah di Kota Surabaya. Mereka setiap minggu sekali dan ada yang seminggu dua kali turun ke rumah-rumah warga untuk memantau jentik.

“ Mereka ini sukarelawan yang dengan ikhlas memantau jentik demi memberantas DBD ini,” pungkasnya. (arf)


KABARPROGRESIF.COM : (Surabaya) Pasca dilanda banjir semalaman dikawasan Surabaya Barat hingga saat ini ternyata masih dirasakan 55 kepala keluarga di kawasan Jalan Stasiun Kandangan, RT 07 RW 04, Kelurahan Banjar Sugihan, Kecamatan Tandes. Pasalnya banjir tersebut lebih parah dari tahun sebelumnya.

" Pasti langganan banjir, tapi dibandingkan tahun lalu lebih parah sekarang. Biasanya dua hari lagi surut airnya." kata Ketua RT 07 RW 04 Hadi Warsito, jum'at (1/2).

Menurut Hadi, untuk mengatasi problem banjir musiman itu, warga sebenarnya sudah melaporkan ke kelurahan setempat agar dibangunkan rumah pompa supaya air cepat surut.

" Saya sudah berukang kali bersama warga lapor ke pihak Kelurahan. Kalau disini tidak ada rumah pompa ya akan seperti ini terus. Sebab dulunya sudah dibangunkan gorong-gorong untuk pembuangan saluran air ke sawah. Namun kini, gorong-gorong tersebut tidak berfungsi lagi karena ditutup oleh pembangunan Pakuwon Jati." jelasnya.

Suparti, warga setempat mengaku sejak pagi bersama anaknya menguras dan membersikan sisa-sisa lumpur yang menempel dilantai dan tembok rumahnya.

" Banjir sejak Mahgrib kemarin sekitar pukul 18.00 setinggi lutut orang dewasa dan paling dalam sampai pusar. katanya.

Hal yang sama dirasakan oleh Nurul, akibat banjir yang melanda rumahnya, ia beserta keluarganya mengungsi di Pos RT setempat untuk istirahat bersama warga yang rumahnya masih terendam air.

" Kawasan ini menjadi langganan banjir setiap tahun. Karena jujukan air terakhir semuanya disini." Keluhnya.

Sementara Camat Tandes maupun Lurah Banjar Sugihan belum dapat dikonfirmasi.

" Pak camat dan lurah lagi rapat semua di Bappeko, urusan aset." pungkas Sekcam Tandes, Satri Widodo. (arf)


KABARPROGRESIF.COM : (Jakarta) Bupati Kotawaringin Timur Supian Hadi ditetapkan sebagai tersangka setelah diduga menyalahgunakan wewenang dalam pemberian izin usaha pertambangan (IUP).

Izin tersebut diduga dikeluarkan secara melanggar hukum kepada tiga perusahaan. Adapun, tiga perusahaan yang mendapat IUP tersebut yakni, PT Fajar Mentaya Abadi, PT Billy Indonesia dan PT Aries Iron Mining.

" KPK menemukan dugaan tindak pidana korupsi yang berhubungan penerbitan izin usaha pertambangan di Kotawaringin Timur," ujar Wakil Ketua KPK Laode M Syarif dalam jumpa pers di Gedung KPK Jakarta, Jumat (1/2/2019).

Menurut Syarif, setelah dilantik sebagai bupati pada 2010, Supian mengangkat teman dekatnya yang merupakan tim sukses sebagai direktur dan direktur utama PT Fajar Mentaya Abadi.

Masing-masing mendapat jatah saham 5 persen. PT Fajar Mentaya Abadi (FMA) Menurut Syarif, pada Maret 2011, Supian menerbitkan surat keputusan IUP Operasi Produksi lahan seluas 1.671 hektare kepada PT FMA.

Padahal, Supian tahu bahwa PT FMA belum memiliki dokumen perizinan seperti analisis dampak lingkungan (Amdal). Sejak November 2011, PT FMA sudah melakukan kegiatan operasi bauksit dan ekspor ke China.

"Pada akhir 2011, gubernur Kalimantan Tengah mengirim surat agar PT FMA menghentikan produksi. Tapi tetap dilakukan kegiatan sampai 2014," kata Syarif.

PT Billy Indonesia (BI) Pada Desember 2010, untuk memenuhi permintaan PT BI, Supian menerbitkan SK IUP Eksplorasi kepada PT BI.

Pemberian itu tanpa lelang wilayah izin usaha pertambangan. Menurut Syarif, sebelumnya PT BI tidak punya kuasa pertambangan.

Kemudian, pada Februari 2013, Supian menerbitkan SK IUP tentang persetujuan peningkatan izin usaha pertambangan eksplorasi menjadi IUP Operasi Produksi kepada PT BI, meski tanpa dokumen Amdal.

Selanjutnya, pada April 2013, Supiandi menerbitkan keputusan tentang izin lingkungan kegiatan usaha pertambangan biji bauksit oleh PT BI dan keputusan tentang kelayakan lingkungan rencana kegiatan pertambangan biji bauksit oleh PT BI.

 PT Aries Iron Mining (AIM) Pada April 2011, Supiandi menerbitkan IUP ekplorasi PT AIM tanpa proses lelang wilayah izin usaha pertambangan.

Padahal, PT AIM tidak memiliki kuasa pertambangan. Perbuatan Supian dalam menerbitkan izin-izin tersebut diduga telah merugikan negara Rp 5,8 triliun dan 711.000 dollar Amerika Serikat.

Syarif mengatakan, dugaan kerugian negara itu dihitung dari produksi hasil pertambangan bauksit, kerusakan lingkungan dan kerugian kehutanan akibat produksi dan kegiatan pertambangan.

"KPK prihatin karena potensi sumber daya alam dikuasai sekelompok usaha. Ada sejumlah persoalan, mulai dari tidak bayar pajak, royalti dan tidak adanya jaminan reklamasi pasca tambang," kata Syarif.  (rio)


KABARPROGRESIF.COM : (Surabaya) Wali Kota Surabaya Tri Rismaharini Risma memastikan angka penderita Demam Berdarah (DBD) di Kota Surabaya turun dan terendah di Jawa Timur. Ini dibuktilan pada Bulan Januari 2018, kasus penderita demam berdarah di Kota Surabaya sebanyak 42 kasus dan meninggal satu orang. Sedangkan Januari 2019 ini, kasus penderita demam berdarah di Surabaya 23 orang.

“ Artinya, di sini sudah ada penurunan dan saya yakin ini masih bisa ditekan kembali. Makanya, saya mohon dengan hormat untuk selalu menghindarkan keluarga dan tetangga kita dari DBD. Saya tidak ingin ada korban lagi di Surabaya.” kata Risma, dalam sambutannya saat apel gebyar Pemberantasan Sarang Nyamuk (PSN) yang digelar di Lapangan Thor, Jumat (1/2).

Risma menjelaskan ada dua kecamatan di Surabaya yang angka penderita demam berdarahnya tertinggi, yaitu Kecamatan Tandes dan Kecamatan Wonokromo. Bahkan, pada saat itu Camat Tandes Dodot Wahluyo dan Camat Wonokromo Tomi Ardiyanto dipanggil ke hadapan Wali Kota Risma yang sedang sambutan di panggung kehormatan. Dua camat itu pun berdiri di hadapan Wali Kota Risma hingga apel PSN itu selesai.

“ Dua kecamatan ini yang tertinggi jumlah kasusnya. Jadi, ayo terus bergerak. Buktikan kalau kita bisa memberantas DBD. Ayo kita kasik rambu-rambu ke nyamuk-nyamuk itu, dilarang masuk Surabaya.” tegasnya.

Menurut Wali Kota Risma, apabila berusaha memberantas DBD, maka tidak hanya mendapatkan manfaat di dunia, tapi juga bisa mendapatkan pahala di akhirat nanti. Bahkan, ia mengaku apabila berbuat baik kepada sesama manusia, maka Wali Kota Risma yakin tuhan tidak akan tinggal diam.

“ Bayangkan kalau itu kepala keluarga dan sampek kejadian meninggal dunia. Maka anak-anaknya akan jadi anak yatim piatu dan kemungkinan kalau ibunya tidak bisa membiayai sekolah akan putus sekolah. Kalau sudah putus sekolah lalu akan jadi anak nakal, sehingga kita juga ikut salah.” tegasnya.

Ia juga mengaku selalu sedih apabila mendengar atau ada laporan bahwa ada warga Surabaya yang cerai. Sebab, beberapa anak yang tertangkap miras atau pun ngelem, rata-rata karena ditinggal oleh orang tuanya.

“ Makanya, mari kita selamatkan anak-anak dan tetangga kita. Mari jangan ada korban di Surabaya." imbuhnya.

Sementara itu, Kepala Dinas Kesehatan Kota Surabaya Drg. Febria Rachmanita menjelaskan pada Bulan Januari 2019 ini, awalnya hanya ada 12 penderita demam berdarah. Lalu bertambah lagi sekarang menjadi 23 orang, dan 3 diantaranya masih inveksi DBD.

“ Jumlah ini memang menurun dibanding Januari 2018 yang jumlahnya mencapai 42 kasus. Saat ini hanya 23 orang. Jadi, dari 31 kecamatan ada 11 kecamatan yang ada penderita DBD-nya,” kata Feni-sapaan Febria Rachmanita.

Ia juga menjelaskan bahwa Kecamatan Tandes yang dibilang tertinggi oleh Wali Kota Risma, ternyata saat ini ada 5 orang yang terkena DBD. Sedangkan tertinggi kedua adalah Wonokromo yang ada 4 orang yang terkena DBD.

“ Oleh karena itu, di hampir semua kecamatan di Surabaya, terutama di Tandes dan Wonokromo diminta untuk terus gencar mencegah DBD ini,” kata dia.

Hingga saat ini, lanjut dia, ada 23 ribu kader Bumantik di seluruh daerah di Kota Surabaya. Mereka setiap minggu sekali dan ada yang seminggu dua kali turun ke rumah-rumah warga untuk memantau jentik.

“ Mereka ini sukarelawan yang dengan ikhlas memantau jentik demi memberantas DBD ini.” pungkasnya. (arf)


KABARPROGRESIF.COM : (Jakarta) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menetapkan Bupati Kotawaringin Timur Supian Hadi sebagai tersangka.

Perbuatan Supian diduga telah merugikan negara Rp 5,8 triliun dan 711.000 dollar Amerika Serikat.

Wakil Ketua KPK Laode M Syarif mengatakan, dugaan kerugian negara itu dihitung dari produksi hasil pertambangan bauksit, kerusakan lingkungan dan kerugian kehutanan akibat produksi dan kegiatan pertambangan.

"Bila dibandingkan, setara dengan kasus lain yang pernah ditangani KPK seperti kasus e-KTP dan BLBI," ujar Syarif dalam jumpa pers di Gedung KPK Jakarta, Jumat (1/2/2019).

Menurut Syarif, Supian diduga menyalahgunakan wewenang dalam penerbitan izin usaha pertambangan kepada tiga perusahaan.

Adapun, tiga perusahaan yang diuntungkan yakni, PT Fajar Mentaya Abadi, PT Billy Indonesia dan PT Aries Iron Mining. Masing-masing perizinan itu diberikan pada 2010 hingga 2012.

Menurut Syarif, diduga pemberian izin usaha pertambangan tersebut tidak sesuai dengan persyaratan dan melanggar regulasi. (rio)


KABARPROGRESIF.COM : (Tanjung Pinang) Dalam rangka pembukaan Calon Tamtama dan Calon Bintara TNI Angkatan Udara, Komandan Lanud Raja Haji Fisabilillah (RHF) Kolonel Pnb Elistar Silaen S.T. yang didampingi oleh Kadispers Lanud Raja Haji Fisabilillah Mayor Adm Dimas Soleh Budiharta, S.E. menjadi narasumber dalam acara dialog interaktif  pada Selasa 29-1-2019 di RRI Tanjungpinang.

Acara siaran langsung yang dimulai tepat pukul 08.00 WIB tersebut dipandu oleh penyiar Agus Santika tersebut berdialog seputar tentang proses penerimaan calon Tamtama dan calon Bintara TNI AU yang diselenggarakan oleh seluruh Lanud.

Salah satu Lanud RHF sebagai Lanud perwakilan TNI AU di wilayah Kepulauan Riau, diantaranya tentang pembukaan Calon Tamtama yang akan dilaksanakan sebanyak dua gelombang, mulai tanggal 15 Januari sampai dengan 5 Maret 2019 untuk gelombang pertama, dan gelombang kedua pada bulan Juli hingga Agustus 2019.

Sedangkan untuk pembukaan Bintara hanya satu gelombang yang akan dibuka pada bulan April 2019. Selain itu Danlanud RHF juga menginformasikan persyaratan yang harus dipenuhi untuk mendaftar Calon Tamtama, salah satunya yaitu pria dengan pendidikan minimal SLTP dengan tinggi badan 163cm dan berat badan proporsional, serta melengkapi kelengkapan administrasi lainnya.

“untuk pendaftaran dapat dilakukan secara online melalui website https://diajurit.tni-au.mil.id pada tanggal yang telah ditentukan, lalu mendaftar ulang di Lanud yang sudah ditunjuk, salah satunya adalah Lanud RHF untuk perwakilan wilayah Kepri yang berada di Jalan Nusantara KM 12,5 Tanjungpinang,” jelas Danlanud.

Kadispers Lanud RHF juga menjelaskan tentang materi seleksi yang akan dihadapi oleh calon Tamtama dan Bintara meliputi seleksi administrasi, pemeriksaan kesehatan, pemeriksaan psikologi, penelitian personel, seleksi jasmani kesamaptaan serta pemeriksaan fisik, yang kesemuanya akan dilaksanakan masing-masing pada tahap Panitia Daerah dan Panitia Pusat.

“Setelah lulus, para calon tamtama atau bintara nanti akan didik di Skadron Pendidikan 404 di Lanud Adi Sumarmo Solo selama 5 bulan lalu dilantik dengan pangkat Prajurit Dua untuk Tamtama atau Sersan Dua untuk Bintara,” tambah Kadispers.

Dialog interaktif ini mendapat tanggapan positif dari pendengar, baik pendengar yang berada di Tanjungpinang, maupun di Bintan, dari banyaknya pertanyaan melalui telepon dan SMS yang masuk ke penyiar seputar pelaksanaan Penerimaan Calon Tamtama dan Calon Bintara TNI AU tersebut.

Danlanud juga dengan tegas menyampaikan bahwa tidak aka nada pungutan selama proses tersebut. “Saya jamin tidak akan ada pungutan sepeserpun selama proses penerimaan selama rangkaian pemeriksaan, seleksi, atau pengujian”, tegas Danlanud

Kerjasama dengan RRI Tanjungpinang ini bertujuan agar dapat menemukan putra-putra daerah terbaik dari wilayah Kepulauan Riau untuk bergabung bersama TNI Angkatan Udara. Pada akhir sesi dialog, Danlanud RHF menyampaikan closing statement yang membakar semangat putra-putra daerah Kepulauan Riau.

“Bagi Kalian, putra putra wilayah Kepulauan Riau khususnya, kami TNI Angkatan Udara mencari putra-putra daerah terbaik untuk bergabung bersama kami mengabdi dan menjaga kedaulatan NKRI melalui TNI Angkatan Udara, ayo bergabung dan tunjukkan kamu yang terbaik!”, kata Danlanud RHF Kolonel Pnb Elistar Silaen S.T. (andre)


KABARPROGRESIF.COM : (Jakarta) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menetapkan Bupati Kotawaringin Timur Supian Hadi sebagai tersangka.

Supian diduga menyalahgunakan wewenang dalam penerbitan izin usaha pertambangan kepada tiga perusahaan.

"KPK telah menyelesaikan penyelidikan hingga terpenuhi bukti permulaan sehingga penanganan perkara naik ke tingkat penyidikan dan menetapkan SH sebagai tersangka," ujar Wakil Ketua KPK Laode M Syarif dalam jumpa pers di Gedung KPK Jakarta, Jumat (1/2/2019).

Perbuatan Supian diduga menguntungkan diri sendiri, orang lain dan korporasi.

Adapun, tiga perusahaan yang diuntungkan yakni, PT Fajar Mentaya Abadi, PT Billy Indonesia dan PT Aries Iron Mining.

Masing-masing perizinan itu diberikan pada 2010 hingga 2012. Menurut Syarif, diduga pemberian izin usaha pertambangan tersebut tidak sesuai dengan persyaratan dan melanggar regulasi.

Menurut Syarif, perbuatan Supian diduga menyebabkan kerugian negara dalam jumlah besar. Supian disangka melanggar Pasal 2 ayat 1 atau Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP. (rio)

Narkoba

Koperasi & UMKM

Terus Kobarkan Semangat Perjuangan Arek-arek Suroboyo 10 Nopember 1945 untuk memberantas Korupsi, Terorisme dan Penyalahgunaan Narkoba

Translate

Hukum

Metropolis

Nasional

Pidato Bung Tomo


Hankam

Popular Posts

Blog Archive