Hari Ketiga, KPUD Kota Malang Sosialisasikan Proses DPT di Korem 083/Baladhika Jaya

KABARPROGRESIF.COM : (Malang) Simulasi pengamanan dan sosialisasi pelaksanaan Pileg dan Pilpres, masih terus bergulir di Korem 083/Baladhika Jaya.

Setelah sebelumnya para personel pengamanan menggelar serangkaian kegiatan simulasi pengamanan, kini, para personel yang terdiri dari TNI dan Polri tersebut, mulai disuguhi tentang materi tentang penetapan Daftar Pemilih Tetap (DPT) hingga beberapa materi pelaksanaan Pemilu lainnya.

Ashari, Komisioner KPU Kota Malang menjelaskan, pihak KPU Jawa Timur telah menyampaikan beberapa data dan informasi tentang Undang-Undang Nomor 7 tahun 2017, tentang tugas KPU Provinsi Jawa Timur selama berlangsungnya proses Pemilu 2019.

“Pemilu 2019, sedikit berbeda pelaksanaannya dengan Pilkada tahun 2018. Nanti, kita akan banyak menemui kotak suara di setiap TPS,” ujar Ashari di Aula Makorem. Kamis, 7 Februari 2019.

Ia menilai, jika proses penerapan Daftar Pemilih Tetap (DPT) mengalami sedikit kesulitan. Selain terkait dengan pemilih, kata Ashari, persoalan regulasi juga bisa menjadi faktor utama kerumitan penetapan DPT.

“Misalnya surat suara, kami tidak bias mencetak sebelum DPT ditetapkan. Setelah di cetak. Untuk itu, kami segera mengajak seluruh masyarakat agar segera mendaftarkan diri sebagai pemilih,” tuturnya.

“Jadi, jika banyak yang tidak terdaftar di DPT, maka hanya bisa di akomodir sejumlah itu saja,” imbuhnya. (andre)

Read More

Dapat Dukungan Dewan, Warga Pasang Spanduk Penolakan Bayar IPT

KABARPROGRESIF.COM : (Surabaya) Aksi warga Pemukim surat ijo  terbebas dari membayar retribusi Ijin Penyewaan Lahan (IPT) ke Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya semakin diperlihatkan pasca mendapat dukungan dari legislatif Surabaya dan Jatim. Sayangnya aksi penolakan dengan memasang spanduk atau banner langsung mendapat reaksi dari Pemkot Surabaya.

" Iya bener, kemarin kita temukan ada beberapa spanduk di wilayah sini (gubeng). tapi kita minta diturunkan sendiri." kata Camat Gubeng Budi Hermanto, kamis (7/1).

Menurut Budi, pencopotan spanduk atau benner itu dilakukan oleh pemilik rumah sendiri pasalnya pemasangan alat penolakan itu rata-rata terpampang tepat di pagar huniannya.

" Kita normatif aja secara kewilayahan masih wewenang kecamatan, kita awasi agar mereka melepasnya sendiri." katanya.

Budi menambahkan, tidak semua warga pemukim surat ijo menolak membayar retribusi IPT. Ini terkuak setelah aparatur kecamatan mengklarifikasi pemilik rumah yang terpasang spanduk atau benner tersebut.

" Rata-rata mereka gak tau siapa yang memasang atau menempelkan benner itu di pagar rumasnya." Jelasnya.
   
Ketua Gerakan Pejuang Hapus Surat Ijo, Bambang Sudibyo, mengatakan aksi pemasangan spanduk dan banner di rumah-rumah maupun gang-gang itu dilakukan secara swadaya oleh warga yang menempati tanah surat ijo. 
   
" Pemasangan spanduk dan banner itu akan berlangsung terus menerus dengan melibatkan sekitar puluhan ribu pemegang surat ijo." katanya.

Ia mengatakan apa yang dilakukan mereka itu tidak lepas dari rekomendasi Komisi A DPRD Jatim usai dengar pendapat dengan warga pemegang surat ijo, BPN, Pemkot Surabaya dan Pemprov Jatim pada  24 September 2018.
   
Rekomendasi itu di antaranya Pemkot Surabaya harus mencabut Perda 16 Nomor 2014 tentang Pelepasan Tanah Aset Pemkot Surabaya, Perda 3/2016 tentang Izin Pemakaian Tanah, dan Perwali 9/2018 tentang Perubahan Tarif Retribusi Kekayaan daerah.
   
" Rekomendasi lainnya adalah Pemkot tidak memungut retribusi tanah surat ijo." ujarnya.
   
Ia menambahkan selama ini warga harus membayar pajak bumi dan bangunan (PBB) dan  retribusi surat tanah ijo. Warga keberatan karena harus membayar dua kali dalam satu objek.
   
Bahkan, masih lanjut dia,  retribusi tanah surat ijo itu lebih mahal dibandingkan dengan PBB sehingga hal itu membuat warga menjadi resah.

" Bayangkan saja, membayar retribusi surat ijo lebih mahal tiga kali lipat dibandingkan membayar PBB. Kan kasihan mereka." pungkasnya.

Berdasarkan informasi, spanduk dan banner tersebut terpasang di Kertajaya, Pucang, Perak Timur, Perak Barat, Kertajaya, Barata, Bratang,  Dukuh Kupah Barat, Dukuh Kupang Timur, Pucang, Jagir, dan beberapa wilayah lainnya di Surabaya.

Surat ijo sendiri saat ini memiliki luas 1.200 hektare yang tersebar di 23 kecamatan. Tanah surat ijo itu sendiri terdiri dari 46 ribu persil dan dihuni sekitar 400 ribu jiwa. Setiap tahun mereka harus membayar sewa ke Pemkot Surabaya selain membayar PBB. (arf)

Read More

Wadan Kodiklatal Melantik Siswa Diktukba TNI AL Angkatan Ke-48

KABARPROGRESIF.COM : (Sidoarjo) Wakil Komandan Komando Pembinaan Doktrin Pendidikan dan Latihan TNI Angkatan laut (Wadan Kodiklata) Laksma TNI Sugeng Ing Kaweruh, S.E., M.M mewakili Komandan Kodiklatal Laksda TNI Dedy Yulianto secara resmi melantik Siswa Pendidikan Pembentukan Bintara (Diktukba) TNI Angkatan laut Angkatan ke-48 TA 2018 menjadi sersan dua. Pelantikan tersebut dilaksanakan di lapangan Apel Kawah Candradimuka  kesatrian Pusat Latihan Pendidikian Dasar Kemiliteran (Puslatdiksarmil) Kodiklatal yang berlokasi di Juanda Sidoarjo.

Adapun siswa Diktukba TNI Angkatan Laut Angkatan ke-48 yang telah menyelesaikan pendidikan dasar keprajuritan di Puslatdiksarmil tersebut sebanyak 549 orang siswa dengan rincian  59 orang Korps Pelaut, 66 orang Korps Teknik, 24 orang Korps Elektro, 116 orang Korps Suplay, 201 orang Korps Marinir, 83 orang sisanya korps kesehatan, jas, musik dan pomal, untuk selanjutnya menempuh pendidikan kejuruan di tiga Kodik dibawah Kodiklatal.

Komandan Kodiklatal Laksda TNI Dedy Yulianto dalam sambutan yang dibacakan Wadan Kodiklatal Laksma TNI Sugeng Ing Kaweruh S.E., M.M menyampaikan ucapkan selamat atas keberhasilan para siswa dalam menyelesaikan pendidikan dasar keprajuritan dan dasar golongan kebintaraan selama dua bulan di Puslatdiksarmil dengan lancar, sehingga pada hari ini berhak mengikuti pelantikan sebagai bintara TNI AL dengan pangkat sersan dua, meskipun masih harus melanjutkan pendidikan tahap dasar golongan lanjutan di pusdik-pusdik terkait sesuai kejuruan masing-masing.

Perlu diketahui bahwa untuk mewujudkan visi TNI AL yang profesional dan modern serta berkemampuan proyeksi regional dan berkomitmen global, tidak hanya dibutuhkan alut sista yang memadai serta pembangunan kekuatan berbasis kemampuan yang mampu menangkal dan menindak setiap ancaman militer dari luar maupun dari dalam negeri. Namun, yang lebih penting adalah profesionalisme prajurit sebagai pengawak alut sista modern yang memiliki pola pikir, pola sikap dan pola tindak yang sesuai dengan postur seorang prajurit bintara TNI Angkatan laut masa depan yang memiliki jiwa militansi yang kuat, tanggap, tanggon dan trengginas.

Lebih lanjut disampaikan bahwa pendidikan di kodiklatal ini harus diikuti dengan sungguh-sungguh agar kelak berhasil lulus dengan memenuhi standar kualifikasi yang diharapkan yang meliputi aspek sikap mental/kejuangan, akademis dan kesamaptaan jasmani serta siap menerima tugas selanjutnya dari satuan pengguna dimanapun berada.

Sebelum mengakhiri amanat Komandan Kodiklatal ini memberikan beberapa arahan yang perlu dipedomani dalam mengikuti pendidikan tahap berikutnya. Adapun arahan sekaligus perintah tersebut antara lain meningkatkan keimanan dan ketakwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa, Allah Subhanahu Wata’ala, mempertahankan kondisi fisik dan mental yang sudah baik ini guna mendukung semua tugas pendidikan sesuai kejuruan di pusdikpusdik terkait, belajar untuk berpikir dan bertindak cerdas, mengingat status para siswa seorang bintara tulang punggung kesatuan yang diharapkan bisa menjadi contoh bagi para tamtama dalam pelaksanaan tugas nanti.

Arahan lainya adalah meningkatkan kedisiplinan dan mengikuti semua peraturan dinas dalam yang telah ditetapkan, menghindari perbuatan yang dapat merugikan diri sendiri dan keluarga, karena meskipun telah menyandang pangkat bintara, namun status para siswa masih sebagai siswa yang bisa dikembalikan lagi ke satuan awal apabila dinilai tidak memenuhi syarat pendidikan dan memelihara jiwa korsa demi kebersamaan selama menempuh pendidikan. (arf)

Read More

KPK Bantu Kejaksaan Tangkap Buron Kasus Korupsi yang Rugikan Negara Rp 106,8 Miliar

KABARPROGRESIF.COM : (Jakarta) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) beserta tim intelijen Kejaksaan Tinggi Bali membantu menangkap buronan Kejaksaan Agung dan Kejaksaan Tinggi Lampung bernama Sugiarto Wiharjo alias Alay.

Juru Bicara KPK Febri Diansyah mengungkapkan, Sugiarto ditangkap sekitar pukul 15.40 Wita pada Rabu (6/2/2019). Sugiarto ditangkap di sebuah restoran hotel di daerah Tanjung Benoa, Bali, saat sedang makan bersama keluarga.

"Kejaksaan Agung telah menerbitkan DPO atas nama Sugiarto Wiharjo sejak 2015 dan saling berkoordinasi antarpenegak hukum Polri dan KPK untuk mencari dan menemukan keberadaan terpidana," kata Febri, Rabu malam.

KPK memfasilitasi bantuan tersebut setelah mendapatkan permintaan dari Kejaksaan Agung dan Kejaksaan Tinggi Lampung pada Mei 2017 silam.

"Selama masa pencarian, terpidana selalu berpindah-pindah dari satu tempat ke tempat lainnya dengan menggunakan identitas berbeda," kata dia.

Selain Sugiarto, tim gabungan juga masih mencari buron lain, yaitu mantan Bupati Lampung Timur Satono.

Menurut Febri, Sugiarto bersama Satono telah divonis bersalah melakukan korupsi bersama-sama dan berlanjut dan merugikan keuangan negara Rp 106,8 miliar.

Keduanya tersangkut kasus korupsi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Lampung Timur.

Dalam kasus ini, Sugiarto divonis 18 tahun penjara. Sementara Satono divonis 15 tahun penjara.

"KPK memperingatkan agar DPO Satono segera menyerahkan diri ke Kejaksaan untuk menjalani pidananya. Bagi masyarakat yang mengetahui Informasi tentang keberadaan Satono agar dapat menginformasikan pada kantor kepolisian setempat, menghubungi Kejaksaan, atau menghubungi Call Center KPK 198," papar Febri.

Febri memandang kerja sama ini merupakan bentuk sinergi KPK dan Kejaksaan dalam penanganan kasus korupsi.

Ia berharap sinergi ini terus berlanjut demi menghasilkan dampak positif dalam pemberantasan korupsi. (rio)

Read More

Armed 12/Kostrad Bakal Kawal Pemilu di Ngawi

KABARPROGRESIF.COM : (Ngawi) Mayor Arm Ronald, F. Siwabessy bakal menyiapkan pasukannya guna mengawal berlangsungnya pelaksanaan Pemilihan Anggota Legislatif dan Pemilihan Presiden di Kabupaten Ngawi.

Salah seorang Perwira Pelatih, Letda Arm Rossy mengatakan, dalam upaya pengamanan tersebut, sejumlah prajurit Yonarmed 12/155/GS/Kostrad, bakal  disiagakan.

“Pasukan pengamanan nantinya terbagi menjadi 2 bagian. Ada pengendalian massa tingkat awal dan tingkat lanjutan,” ujar Rossy usai memantau pelaksanaan simulasi penanggulangan pengamanan massa di Asrama Yonarmed 12/Kostrad, Kamis, 7 Februari 2019 siang.

Para personel pengamanan itu, kata Letda Rossy, sebelumnya telah menerima pembekalan pelatihan pengamanan yang berlangsung di Yonmek Raider 413/Kostrad.

“Mereka, sudah dibekali contoh gerakan Pasukan Anti Huru-Hara (PHH, red) dalam mengendalikan massa,” katanya.

Tak hanya berbekal tongkat serta tameng saja. Namun, PHH Yonarmed 12/155/GS/Kostrad juga dibekali senjata gas air mata.

“itu dilakukan, apabila massa sudah tidak bisa di mediasi dan dikendalikan,” ucap Letda Rossy.

Meski ditugaskan sebagai pasukan pengamanan selama berlangsungnya pesta demokrasi tersebut, pasukan Yonarmed 12/155/GS/Kostrad akan memback-up pasukan Kepolisian.

“Kita akan melaksanakan operasi perbantuan kepada pihak Kepolisian selama berlangsungnya Pemilu tersebut,” jelasnya. (andre)

Read More

Kasus Dugaan Penganiayaan Penyelidiknya, KPK Sebut Ada kemajuan Penanganannya

KABARPROGRESIF.COM : (Jakarta) Juru Bicara Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Febri Diansyah mengatakan, pihaknya telah menerima informasi dari Polda Metro Jaya bahwa ada kemajuan dalam penanganan dugaan penganiayaan terhadap penyelidik KPK.

Dua penyelidik KPK sebelumnya diduga dianiaya oleh sejumlah orang di Hotel Borobudur, Jakarta, Minggu (3/2/2019) dini hari. Pada hari yang sama, KPK melaporkan dugaan penganiayaan tersebut ke Polda Metro Jaya.

"Kami telah menerima Informasi perkembangan, dari koordinasi yang dilakukan, telah ada kemajuan dalam penanganan perkara setelah hasil visum dari rumah sakit diserahkan pada tim penyelidik," kata Febri, Rabu (6/2/2019).

Namun demikian, Febri enggan mengungkap lebih jauh terkait kemajuan penanganan kasus tersebut. KPK, kata Febri, menyerahkan sepenuhnya penanganan kasus ini ke polisi. KPK juga mengapresiasi kepolisian yang bergerak cepat dalam penanganan kasus. Ia berharap terduga pelaku penganiayaan bisa segera diproses hukum.

"Karena pasal yang digunakan adalah penyerangan bersama-sama terhadap petugas, tentu masing-masing pelaku tersebut bisa melakukan hal yang berbeda. Mulai dari memaksa menyerahkan handphone, menggeledah tas, mendorong, memukul atau bahkan melempar sebuah benda ke pegawai KPK tersebut," kata dia.

Sedangkan terkait pemeriksaan hari ini yang batal, kata dia, dikarenakan hasil koordinasi KPK dan kepolisian menyepakati ada kegiatan lain yang terlebih dulu dilakukan.

Ia tak menjelaskan secara rinci kegiatan lain tersebut.

"Disepakati akan diagendakan kembali setelah beberapa kegiatan dilakukan. Dan, bukan karena ketidakhadiran dari 2 pegawai KPK. Tadi karena sudah disepakati rencana pemeriksaan dilakukan di KPK, maka kami telah mempersiapkan hal-hal yang dibutuhkan," ujarnya.

"Pelapor yang rencana diperiksa hari ini merupakan pegawai di Biro Hukum yang ditugaskan pimpinan secara resmi dalam kapasitas sebagai wakil lembaga KPK," sambung Febri.

Sementara, untuk pemeriksaan terhadap penyelidik, KPK akan menunggu perkembangan kondisinya serta rekomendasi dari tim medis. Sebab, saat ini yang bersangkutan sedang dirawat pascaoperasi.

Menurut Febri, pada Senin (4/2/2019) malam, kepolisian juga sudah berkunjung ke rumah sakit untuk memantau kondisi korban pascaoperasi.

"Kebutuhan pemeriksaan terhadap korban yang sedang masa perawatan pascaoperasi di rumah sakit, KPK akan memfasilitasi proses pemeriksaan tersebut setelah dimungkinkan secara medis oleh pihak dokter," ujarnya.

Ke depan, lanjut dia, KPK akan terus berkoordinasi dengan kepolisian guna memaksimalkan penanganan kasus dugaan penganiayaan ini. (rio)

Read More

66 Personel Armed 12 Kostrad Bakal Masuki Tes Usul Kenaikan Pangkat

KABARPROGRESIF.COM : (Ngawi) Seiring dengan komitmen TNI-AD guna meningkatkan kualitas SDM prajuritnya, sebanyak 66 personel Yon-Armed 12/155/GS/Kostrad yang terdiri dari 8 Bintara, dan 58 prajurit Tamtama akan melaksanakan tes usul kenaikan pangkat.

Sebagaimana diketahui, saat ini bagi TNI-AD kenaikan pangkat merupakan suatu pencapaian dan sekaligus penghargaan terhadap standar kemampuan prajurit baik dalam keseharian maupun penugasannya.

Oleh karena itu, terdapat beberapa materi uji standar kemampuan yang harus dilewati oleh prajurit TNI AD. Salah satunya yaitu uji kesegaran jasmani (Garjas) yang harus bisa dilewati oleh para peserta yang akan diusulkan untuk naik pangkat.

Pasi 3/Pers Yonarmed/12 Kostrad bidang HRD, Kapten Arm Jamaludin mengatakan, rangkaian data kemampuan garjas saat ini, diawali dengan berbagai tahap pengecekan terhadap para peserta usul kenaikan pangkat, termasuk diantaranya juga pengecekan kesehatan. “Sebab, itu kriteria utama yang harus bisa dipenuhi oleh para peserta,” jelas Kapten Jamaludin ketika ditemui di lapangan Samapta Yonarmed-12/Kostrad. Kamis, 7 Februari 2019 pagi.

Jamal menambahkan, terdapat beberapa materi garjas yang nantinya bakal ditempuh oleh para peserta UKP. Selain lari selama 12 menit, para peserta UKP nantinya juga akan disuguhi dengan materi garjas berupa shuttle run hingga sit up.

            “Materi garjas terbagi menjadi 2 kategori. Ada kategori A dan B. Semua kategori itu, harus mampu di lewati oleh peserta UKP,” tegasnya.

Hasil penilaian garjas tersebut, imbuh Kapten Jamaludin, nantinya akan menentukan layak atau tidaknya para prajurit untuk dinaikan pangkatnya. "Dalam kaitan dengan pembinaan SDM prajurit TNI-AD, kenaikan pangkat bukan sesuatu hal yang cuma-cuma,” terangnya. “Namun merupakan akumulasi antara prestasi, kinerja keseharian serta profisiensi standar kemampuan prajurit, sehingga diharapkan prajurit TNI AD akan semakin profesional dan tangguh dalam menghadapi berbagai kompleksitas dinamika penugasan demi tegak kokohnya NKRI", imbuh Jamal.

Sementara itu, Danyonarmed-12/155/GS, Mayor Arm Ronald Siwabessy menambahkan, Yonarmed 12/Kostrad, merupakan salah satu jajaran TNI-AD yang memiliki senjata tercanggih. Untuk itu, kata Dayonarmed, peningkatan kualitas SDM prajurit, merupakan suatu kewajiban. “Kemampuan SDM prajurit, harus terus ditingkatkan,” tegas Mayor Arm Ronald Siwabessy. (arf)

Read More

KPK Telusuri Dugaan Suap untuk Pejabat Kemenpora

KABARPROGRESIF.COM : (Jakarta) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengonfirmasi Ketua Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI) Pusat Tono Suratman soal pengajuan proposal dana hibah melalui Kementerian Pemuda dan Olahraga (Kemenpora) kepada KONI.

"Didalami terkait pengajuan proposal ke Kemenpora hingga pencairan," kata Juru Bicara KPK Febri Diansyah di Jakarta, Rabu (6/2/2019).

Tono sendiri diperiksa sebagai saksi untuk tersangka Sekretaris Jenderal KONI Ending Fuad Hamidy (EFH) dalam penyidikan kasus suap penyaluran bantuan dari pemerintah melalui Kemenpora kepada KONI Tahun Anggaran 2018.

Sebagai Ketua KONI, lanjut Febri, KPK juga perlu mengklarifikasi pada saksi seberapa jauh pengetahuannya tentang proposal tersebut.

"Dan juga apakah mengetahui adanya dugaan komitmen untuk memberikan suap pada pejabat Kemenpora," ungkap Febri.

Sementara itu, Tono memilih irit bicara usai menjalani pemeriksaan.

"Saya hanya menyampaikan keterangan pada penyidik, terima kasih," ucapnya.

Tono yang diperiksa sekitar enam jam itu pun kemudian memilih bungkam saat dikonfirmasi awak media seputar pemeriksaannya kali ini.

Untuk diketahui, KPK total telah menetapkan lima tersangka dalam kasus itu, yakni diduga sebagai pemberi, yaitu Ending Fuad Hamidy (EFH) dan Bendahara Umum KONI Jhonny E Awuy (JEA).

Sedangkan diduga sebagai penerima, yakni Deputi IV Kementerian Pemuda dan Olahraga Mulyana (MUL), Adhi Purnomo (AP) yang merupakan Pejabat Pembuat Komitmen pada Kemenpora dan kawan-kawan serta Eko Triyanto (ET) yang merupakan staf Kementerian Pemuda dan Olahraga dan kawan-kawan.

Diduga Adhi Purnomo, Eko Triyanto dan kawan-kawan menerima pemberian sekurang-kurangnya Rp318 juta dari pejabat KONI terkait hibah pemerintah kapada KONI melalui Kemenpora.

Sementara itu, Mulyana menerima uang dalam ATM dengan saldo sekitar Rp100 juta terkait penyaluran bantuan dari pemerintah melalui Kemenpora kepada KONI Tahun Anggaran 2018.

Mulyana juga telah menerima pemberian pemberian lainnya yaitu, pada April 2018 menerima satu unit mobil Toyota Fortuner, pada Juni 2018 menerima sebesar Rp300 juta dari Jhonny E Awuy, dan pada September 2018 menerima satu unit "smartphone" atau telepon pinter merk Samsung Galaxy Note 9.

Dana hibah dari Kemenpora untuk KONI yang dialokasikan adalah sebesar Rp17,9 miliar. Pada tahap awal, diduga KONI mengajukan proposal kepada Kemenpora untuk mendapatkan dana hibah tersebut.

Diduga pengajuan dan penyaluran dana hibah sebagai "akal akalan" dan tidak didasari kondisi yang sebenarnya.

Sebelum proposal diajukan, diduga telah ada kesepakatan antara pihak Kemenpora dan KONI untuk mengalokasikan "fee" sebesar 19,13 persen dari total dana hibah Rp17,9 miliar, yaitu sejumlah Rp3,4 miliar. (rio)

Read More

Satgas Pamtas Yonmek 521/DY Terapkan Sistem Belajar Calistung

KABARPROGRESIF.COM : (Merauke, Papua) Selain memiliki tugas dan tanggung jawab menjaga wilayah perbatasan RI-PNG, ternyata Satgas Pamtas Yonmek 521/DY di bawah kepemimpinan Letkol Inf Andi, A. Wibowo juga memiliki kewajiban mencerdaskan masyarakat di wilayah perbatasan itu.

Minimnya tenaga pendidik di wilayah perbatasan tersebut, seakan menjadi pantauan tersendiri bagi pihak Satgas.

Hal itu terlihat. Ketika beberapa personel Satgas Pamtas Yonmek 521/DY, mendatangi salah satu sekolahan yang berlokasi di Distrik Sota, Kabupaten Merauke, Papua. Kamis, 7 Februari 2019.

Hanya berbekal buku matematika dan buku pembelajaran lainnya, Satgas Yonmek 521/DY terlihat sangat bersemangat ketika membagikan ilmunya kepada murid-murid SD YPPK Yanggandur.

“Beberapa personel, kita tugaskan menjadi tenaga pengajar demi kemajuan pola pikir masyarakat di wilayah perbatasan ini,” ujar Letda Inf Gatot Mustafa.

Gatot mengungkapkan, jika dirinya masih melihat minimnya keinginan masyarakat untuk memacu, sekaligus meningkatkan wawasan yang di milikinya.

“Dari situ, kami berinisiatif untuk menjadi tenaga pengajar di sekolahan ini,” bebernya.

Emerikus Renyaan (58), mengakui jika dirinya sangat mengapresiasi langkah yang dilakukan oleh Satgas Pamtas Yonmek 521/DY tersebut.

Kepala Sekolah SD YPPK Yanggandur itu menilai, jika kedatangan para personel Satgas di tempat ia mengajar tersebut, sangat meringankan bebannya. “Hanya ada beberapa guru saja disini. Jadi, kendala kami adalah kekurangan tenaga pengajar,” akunya. “Saya sangat berterima kasih kepada Satgas yang secara sukarela mau menjadi tenaga pengajar di sekolahan kami,” tutur Emerikus. (andre)

Read More

KPK Pelajari Mekanisme Bantuan Rp 50 Miliar dari Kemenpora ke KONI

KABARPROGRESIF.COM : (Jakarta) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mencermati mekanisme bantuan Rp 50 miliar yang diterima Komite Olahraga Nasional Indonesia ( KONI) dari Kementerian Pemuda dan Olahraga (Kemenpora) selama 2018.

KPK sudah terlebih dahulu mengidentifikasi peruntukkan dana hibah dari Kemenpora ke KONI sejumlah Rp 17,9 miliar yang akan digunakan untuk pembiayaan pengawasan dan pendampingan (wasping).

"Selain bantuan wasping tahap dua sejumlah Rp 17,9 miliar tersebut, KPK juga mencermati mekanisme bantuan Rp 50 miliar yang diterima KONI selama 2018, yaitu wasping tahap satu Rp 30 miliar, bantuan kelembagaan KONI Rp 16 miliar, dan bantuan operasional KONI Rp 4 miliar," kata Juru Bicara KPK Febri Diansyah di Jakarta, Rabu (6/2/2019).

Oleh karena itu, kata Febri, diduga total dana Kemenpora yang mengalir sebagai bantuan ke KONI pada 2018 sejumlah Rp 67,9 miliar.

Dalam penyidikan kasus itu, KPK pada Rabu juga memeriksa Ketua KONI Pusat Tono Suratman sebagai saksi untuk tersangka Sekretaris Jenderal KONI Ending Fuad Hamidy (EFH) dalam penyidikan kasus suap penyaluran bantuan dari pemerintah melalui Kemenpora kepada KONI Tahun Anggaran 2018.

"Penyidik mendalami keterangan saksi mengenai mekanisme pengajuan proposal dan kewenangan penggunaan dana bantuan dari pemerintah pelalui Kemenpora kepada KONI," ucap Febri.

Untuk diketahui, KPK total telah menetapkan lima tersangka dalam kasus itu, yakni diduga sebagai pemberi, yaitu Ending Fuad Hamidy (EFH) dan Bendahara Umum KONI Jhonny E Awuy (JEA).

Sedangkan diduga sebagai penerima, yakni Deputi IV Kementerian Pemuda dan Olahraga Mulyana (MUL), Adhi Purnomo (AP) yang merupakan Pejabat Pembuat Komitmen pada Kemenpora dan kawan-kawan serta Eko Triyanto (ET) yang merupakan staf Kementerian Pemuda dan Olahraga dan kawan-kawan.

Diduga Adhi Purnomo, Eko Triyanto dan kawan-kawan menerima pemberian sekurang-kurangnya Rp 318 juta dari pejabat KONI terkait hibah pemerintah kapada KONI melalui Kemenpora.

Sementara Mulyana diduga menerima uang dalam ATM dengan saldo sekitar Rp 100 juta terkait penyaluran bantuan dari pemerintah melalui Kemenpora kepada KONI Tahun Anggaran 2018.

Selain itu, Mulyana diduga telah menerima satu unit mobil Toyota Fortuner (April 2018), pada Juni 2018 menerima sebesar Rp 300 juta dari Jhonny E Awuy, dan pada September 2018 menerima satu unit smartphone merk Samsung Galaxy Note 9.

Dana hibah dari Kemenpora untuk KONI yang dialokasikan adalah sebesar Rp17,9 miliar. Pada tahap awal, diduga KONI mengajukan proposal kepada Kemenpora untuk mendapatkan dana hibah tersebut.

Diduga pengajuan dan penyaluran dana hibah sebagai "akal akalan" dan tidak didasari kondisi yang sebenarnya.

Sebelum proposal diajukan, diduga telah ada kesepakatan antara pihak Kemenpora dan KONI untuk mengalokasikan "fee" sebesar 19,13 persen dari total dana hibah Rp 17,9 miliar, yaitu sejumlah Rp 3,4 miliar. (rio)

Read More

Komandan Puslatdiksarmil Kodiklatal Tutup Program Diktukba TNI AL Angkatan Ke-48

KABARPROGRESIF.COM : (Sidoarjo) Sebelum pelaksanaan pelantikan oleh Komandan Komando Pembinaan Doktrin Pendidikan dan Latihan TNI Angkatan laut (Dankodiklatal), sebanyak 549 orang siswa dalam program Pendidikan Pembentukan Bintara (Diktukba) TNI Angkatan laut Angkatan ke-48 TA 2018 mengikuti acara penutupan pendidikan. Penutupan Pendidikan yang dipimpin langsung Komandan Pusat Latihan Pendidikian Dasar Kemiliteran (Danpuslatdiksarmil) Kodiklatal Kolonel Marinir Agus Dwi Laksana P tersebut dilaksanakan di lapangan Kawah Candradimuka Puslatdiksarmil Kodiklatal Sidoarjo.

Hadir dalam penutupan pendidikan tersebut para Komandan Sekolah dijajaran Puslatdiksarmil diantaranya Komandan Sekolah Perwira (Dansepa), Komandan Sekolah Bintara (Danseba)  dan Komandahn Sekolah Tamtama (Danseta) selain itu hadir pula para Kepala Bagian (kabag) dijajaran Puslatdiksarmil.

Dari 549 orang siswa yang mengikuti penutupan pendidikan tersebut terdiri 59 orang Korps Pelaut, 66 orang Korps Teknik, 24 orang Korps Elektro, 116 orang Korps Suplay, 201 orang Korps Marinir, 83 orang sisanya korps kesehatan, jas, musik dan pomal.

Setelah selesai menempuh pendidikan di Puslatdiksarmil para siswa tersebut selanjutnya menempuh pendidikan  di tiga Kodik dibawah Kodiklatal. Ketiga Kodiktersebut adalah Komando Pendidikan Operasi laut (Kodikopsla) yang mendidik siswa Korps pelaut, Komando Pendidikan Marinir (Kodikmar) yang menndidik siswa Korps marinir dan Komando Pendidikan Dukungan Umum yang mendidik siswa Korps Teknik, elektro, kesehatan Jas Musik dan Pomal.

Komandan Puslatdiksarmil Kodiklatal Kolonel Marinir Agus Dwi Laksana P dalam sambutanya menyampaikan ucapan selamat atas keberhasilan para siswa dalam menyelesaikan pendidikan Dasar kemiliteran di Pusladiksarmil dengan selamat dan aman.

Menurutnya perjuangan untuk menjadi seorang bintara tidak mudah dan tidak hanya pengetahuan akademik, tekad, dedikasi, loyalitas, dan semangat pengadian yang tinggi, namun juga memerlukan kesehatan fisik yang prima. "Meskipun kalian sudah tua dengan rata-rata berusia 38 tahun, bahkan ada yang berumur 44 tahun, tetapi saya salut kepada kalian yang tetap menjaga kesehatan dan kebugaran dengan rajin berolahraga secara disiplin," jelas Pamen melati tiga dipundak ini.

Kepada para siswa Danpuslatdiksarmil ini menekankan pentingnya peningkatan moralitas dan keimanan kepada Allah SWT, selain menjaga kesehatan, kesamaptaan jasmani dalam menempuh peneidikan kejurauan setelah menyelesaikan pendidiikan di Puslatdiksarmil. (arf)

Read More

Satukan Gerak dan Langkah, Lantamal V Gelar Rapat Staf dan Komando 2019

KABARPROGRESIF.COM : (Surabaya) Untuk menyatukan gerak dan langkah satuan dijajarannya untuk mendukung tupoksi TNI kedepan, Pangkalan Utama TNI Angkatan Laut (Lantamal V) menggelar Rapat Staf dan Komando (Rasko) yang dihelat di Rupatama Yos Sudarso,  Mako Lantamal V,  Surabaya,  Rabu (6/2).

Rasko Lantamal V ini dibuka langsung Komandan Lantamal V  Laksamana Pertama TNI Edwin,  S. H., M. Han. Rasko ini dihadiri Wadan Lantamal V Kolonel Marinir CTO. Sinaga,  para Asisten Danlantanal V dan  Para Kepala Dinas dijajaran Lantamal V.

Tampak hadir juga Komandan Lanal Danpasar, Danlanal Cilacap,  Danlanal Semarang,  Danlanal Jogyakarta,  Danlanal Malang,  Danlanal Tegal, Danlanal Batuporon dan Danlanal Banguwangi.

Komandan Lantamal V diawal pelaksanaan Rasko menyampaikan hasil Rapat Pimpinan TNI-Polri yang dihelat di Istana Negara Jakarta pada 29-31 Januari lalu.

Amanat dan penekanan dari Presiden,  Panglima TNI dan para nara sumber lainnya yang diperoleh dalam Rapim TNI,  disampaikan ulang Danlantamal V kepada seluruh Staf dan Kepala Satuan Kerja dijajaran Lantamal V lainnya.

Menurut Danlantamal V,  arahan dan penekanan penekanan hasil Rapim TNI Polri tahun 2019 menjadi materi pokok dalam Rasko kali ini dan telah disampikan kepada seluruh Kasatker dijajarannya dengan maksud untuk menyamakan pandangan,  gerak dan langkah satuan TNI hingga satuan terkecil sesuai arahan dan kebijakan satuan atas.

Issu Pemilu Legislatif dan Pilpres yang akan di gelar 17 April 2019 menjadi salah satu issu sentral yang disampaikan,  terutama yang berkaitan dengan nertalitas TNI dan pelibatan TNI dalam proses pengamanan pelasanaan Pemilu.

Edwin- sapaan akrab Danlantamal V ini juga menyampaikan penekanan penekanan pimpinan dibidang operasi,  perencanaan anggaran, logistik dan personel yang harus diketahui,  dipahami dan dilaksanakan satuan bawah.

Dalam kesempatan tersebut juga dilakukan umpan balik dengan satuan kerja Lantamal V yang wilayahnya mulai Tegal hingga Bali ini. Penyampaian program kerja yang akan dilaksanakan pada 2019 berikut dengan permasalahan yang dihadapi tiap satuan kerja.

Danlantamal V berharap penekanan penekanan pimpinan yang sudah disampaikan dalam Rasko ini hendaknya menjadi pedoman dalam pelaksanaan tugas kedepan,  sehingga gerak dan langkah bisa seiring dalam pelaksanaanya. 9arf)

Read More