Kadiskomlek Kormar Berharap Prajurit Marinir Hindari Hate Speech

KABARPROGRESIF.COM :  (Jakarta) Kepala Dinas Komunikasi dan Peperangan  Elektronik Korps Marinir (Kadiskomlek Kormar) Kolonel Marinir Hadi Santoso. S.E., M.M.mengharapkan prajurit Korps Marinir dapat menghindari segala bentuk perkataan dan tindakan yang mengarah kepada hate speech atau ujaran kebencian.

Pernyataan tersebut disampaikan Kadiskomlek Kormar saat memberikan amanat pada upacara bendera hari Senin di lapangan apel Markas Komando Korps Marinir (Mako Kormar) Jl. Prajurit KKO Usman dan Harun No 40 Jakrta Pusat, Senin (11/2/2019).  Upacara ini diikuti seluruh Prajurit dan Pegawai Negeri sipil (PNS) Detasemen Markas – Markas Komando Korps Marinir (Denma Mako Kormar) dengan Komandan Upacara Mayor Marinir Sukirno serta dihadiri oleh Komandan Detasemen Markas Komando Korps Marinir Letkol Marinir Idi Rizaldi.

Menurut Kadiskomlek Kormar, ujaran kebencian atau hate speech bisa dikenai sangsi pidana sehingga sebagai prajurit dan PNS harus mewaspadai banyak terjadi penyalahgunaan media sosial untuk menyebarkan informasi ataupun berita-berita yang tidak benar yang tidak sesuai dengan fakta atau yang tren disebut dengan ‘Hoax”.

“ Hati-hati dalam menggunakan media sosial, jangan mudah membagi atau menyebarkan informasi atau berita yang tidak memiliki nilai kebenaran atau fakta. Hal ini bisa mengganggu tatanan sosial kehidupan bermasyarakat. Informasi yang salah atau tidak benar bisa meresahkan orang lain bahkan menjadi fitnah. Sebagai abdi negara baik militer maupun Aparatur Sipil Negara sepatutnya menjadi contoh dan teladan untuk penggunaan media sosial yang baik dan benar serta untuk hal positif yang dapat membantu memudahkan pelaksanaan tugas,”tegas Kadiskomlek. (arf)

Read More

PDIP Surabaya Optimis Raih Suara Signifikan

KABARPROGRESIF.COM : (Surabaya) Mendekati Pemilu 2019, DPC PDIP Kota Surabaya terus bergerak menemui berbagai kelompok masyarakat guna mendorong mereka agar memilih partainya pada pesta demokrasi nanti, sekaligus mensosialisasikan pasangan calon presiden pertahana.

“Kami terus sosialisasi ke warga agar memilih PDIP pada 17 April mendatang,” kata Ketua Badan Pemenangan Pemilu (Bappilu) DPC PDIP Kota Surabaya, Adi Sutarwijono, Senin (11/2).

Adi mengaku, kerja keras mendulang suara dilakukan, karena pada pemilu mendatang target partainya adalah bisa meraih 30 kursi di kelembagaan dewan. Target sekitar seratus persen dari perolehan suara tersebut cukup realistis pasalnya, selama lima tahun lebih ini, kader-kadernya sudah bergerak ke masyarakat untuk mendapatkan dukungan. Tak hanya itu, berbagai kebijakan pemerintah kota yang nota bene di bawah kepemimpinan kader-kader PDIP bisa menyelesaikan berbagai persoalan di masyarakat.

“Banyak persoalan warga di perumahan dan pemukiman bisa diselesaikan dengan kebijakan yang ada,” katanya.

Di sisi lain, Politisi PDIP ini menyampaikan, dengan struktur kepertaian yang begitu komplit memiliki kepengurusan hingga di tingkat RW akan memudahkan partainya dalam menggalang dukungan perolehan suara.

“Apalagi di pemerintahan Bu Risma dan Pak Whisnu yang mendapat penilaian positif masyarakat,’ paparnya.

Adi Sutarwijono menambahkan, hal lain yang menambah optimisme partainya meraih target perolehan suara pada Pemilu legislatif 2019 karena faktor elektoral Calon atau Coat Tail Effect  Presiden Joko Widodo yang terus meningkat. Alasannya, pelaksanaan Pemilu legislatif yang berbarengan dengan Pemilihan Presiden 2019.

" Kami yakin dalam Pemilu 2019, PDIP akan memetik efek ekor jas kenaikan suara yang signifikan dari pak Jokowi,” pungkasnya. (arf)

Read More

39 Calon Tamtama TNI Gelombang 1 Asal Cilacap, Jalani Test Wawancara MI

KABARPROGRESIF.COM : (Surabaya) Sebanyak 39 orang calon Tamtama Tamtama PK TNI AL gelombang I tahun 2019 asal Kabupaten Cilacap, mengikuti Test Wawancara Mental Idiologi (MI) di Gedung Serbaguna Mako Pangkalan TNI Angkatan Laut (Lanal) Cilacap Jl. Niaga No 02 Kel. Tambakreja Kec.Cilacap Selatan Kab. Cilacap, Minggu (10/2).

Komandan Pabgkalan TNI Angkatam Laut (Danlanal) Cilacap, Lantamal V, Kolonel Laut (P) Teguh Iman Wibowo  menyampaikan bahwa saat ini Pangkalan TNI AL (Lanal) Cilacap tengah melaksanakan seleksi calon siswa Tamtama PK TNI AL gelombang I tahun 2019 tingkat daerah.

Sebelumnya, ke-39 calon ini telah mengikuti seleksi tahap awal yakni test kesehatan tahap 1 dimana test meliputi pemeriksaan fisik bagian luar termasuk gigi dan pemeriksaan umum dan test kesamaptaan jasmani yang meliputi baterai A lari 12 menit dan baterai B antara lain Pull Up, Sit Up, Push Up, dan Shutle Run.

Teguh -sapaan akrab Danlanal Cilacap ini berharap para peserta dapat menunjukkan kemampuan diri semaksimal mungkin dalam mengikuti setiap tes yang dilalui karena hasil yang dicapai akan menentukan kelulusan tanpa campur tangan pihak manapun.

Pelaksanaan seleksi penerimaan calon siswa Tamtama tersebut lanjutnya,  tanpa dipungut uang sesenpun atau gratis.

Jadi jika ada pihak pihak yang mengatas namakan dinas TNI AL atau lainnya, menjanjikan bisa meloloskan dalam proses seleksi dan meminta imbalan barang atau sejumlah uang,  dapat diapstikan itu adalah penipuan.

"Segera laporkan kepada saya atau dinas TNI AL untuk diproses lebih lanjut," tegasnya. (arf)

Read More

Bahas Pembangunan Ke Depan, Risma Bincang Santai Bersama Khofifah

KABARPROGRESIF.COM : (Surabaya) Wali Kota Surabaya Tri Rismaharini menggadakan pertemuan bersama Gubernur Jawa Timur (Jatim) terpilih Khofifah Indar Parawansa di Rumah Makan Ria Galeria Jalan Bangka, Surabaya, Minggu, (10/02/2019) Sore.

Dua tokoh perempuan hebat ini, terlihat begitu ganyeng menikmati hidangan di satu meja makan sembari mengobrol santai. Dengan didampingi oleh beberapa pimpinan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Pemkot Surabaya. Diantaranya Kepala Badan Perencanaan Pembangunan (Bappeko) Surabaya, Ery Cahyadi dan  Kepala Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Pematusan (DPUBMP) Surabaya, Erna Purnawati. Mereka terlihat duduk berhadapan dengan Khofifah yang juga didampingi tim navigasi programnya.

" Mengingat Khofifah akan dilantik menjadi Gubernur Jatim pada Rabu, 13 Februari 2019 di Istana Presiden. Jadi hari ini (kemarin) bu Wali menggadakan pertemuan makan bersama bu Khofifah,” kata Kepala Bagian Humas Pemkot Surabaya M. Fikser, minggu (10/2).

Fikser menambahkan pertemuan ini untuk mengawali pembahasan terkait pembangunan Kota Surabaya dan Jawa Timur ke depannya. Diantaranya seputar masalah pemerintahan, sosial, pendidikan dan kenakalan remaja.

“ Sekitar 1,5 jam lebih bu wali dan bu khofifah makan sore bersama sambil bincang santai di Rumah Makan Ria Galeria,” pungkasnya. (arf)

Read More

Kapendam V/Brawijaya Hadiri Rakernis Penerangan di Mabesad

KABARPROGRESIF.COM : (Jakarta) Guna menyamakan persepsi dalam rangka mendukung pelaksanaan tugas pokok TNI-AD, seluruh Kepala Penerangan TNI-AD berkumpul di Mabesad, Jalan Veteran, Gambir, Jakarta Pusat. Senin, 11 Februari 2019.

Kegiatan yang dipimpin langsung oleh Kepala Pusat Penerangan TNI-AD (Kadispenad) itu, menurut Kolonel Inf Singgih Pambudi rutin digelar setiap tahunnya.

Kolonel Singgih menilai, kegiatan tersebut sangat berdampak positif dalam upaya memberikan pembekalan terhadap personel Penerangan. “Karena, Penerangan saat ini sudah menjadi leader di setiap Satuan dalam rangka optimalisasi pencapaian tugas pokok,” ungkap Kapendam V/Brawijaya ini.

Dirinya menambahkan, terjadi perubahan yang sangat pesat di tubuh TNI-AD, ketika para pejabat utama Penerangan Angkatan Darat, baik di tubuh Dispenad maupun Penerangan Kotama, diisi oleh personel-personel pilihan dan berkompeten.

“Hal itulah yang menunjukkan bahwa Penerangan Angkatan Darat memiliki nilai yang strategis oleh pimpinan TNI-AD,” jelasnya.

Oleh karena itu, kata Kolonel Singgih, ia mengimbau seluruh personel Penerangan untuk dapat meningkatkan kemampuan guna mencerdaskan, sekaligus membangun bangsa.

“Kami, sebagai insan Penerangan haruslah senantiasa berupaya meningkatkan kemampuan kami,” kata Kolonel Singgih. (andre)

Read More

Risma Beri Penghargaan 25 Jajaran Kejari Surabaya

KABARPROGRESIF.COM : (Surabaya) Wali Kota Surabaya Tri Rismaharini memberikan penghargaan kepada 25 jajaran Kejaksaan Negeri (Kejari) Surabaya di ruang sidang Wali Kota Surabaya, Senin (11/2/2019).

Penghargaan tersebut sebagai bentuk apresiasi kepada jajaran Kejari Surabaya yang selama ini sudah konsisten mendampingi Pemerintah Kota Surabaya dalam berbagai proyek strategis dan pengembalian aset.

Awalnya, penghargaan itu diberikan kepada Kepala Kejaksaan Negeri Surabaya Teguh Darmawan dan disusul 24 jajaran Kejari Surabaya.

Risma menjelaskan sebelum menjabat sebagai Wali Kota Surabaya hingga menjabat Wali Kota Surabaya dua periode, selalu meminta bantuan kepada Kejari Surabaya dalam menyelesaikan berbagai masalah pertanahan, termasuk pula dalam melaksanakan berbagai proyek yang dilakukan oleh Pemkot Surabaya.

“Alhamdulillah banyak yang kembali (aset-aset Pemkot Surabaya) dan proyek lancar,” kata Risma seusai memberikan penghargaan.

Menurutnya, salah satu alasan proyek-proyek besar Pemkot Surabaya bisa terealisasi dengan cepat karena selalu didampingi oleh pihak Kejari. Salah satunya proyek frontage road sisi barat yang memakan waktu kurang dari tiga tahun.

“Jadi, mereka mendampingi kami mulai awal hingga akhir. Mulai dari proses lelang, negosiasi, pembayaran hingga pelaksanaan dan pengawasannya terus didampingi,” kata dia.

Melalui cara ini, maka aset-aset Pemkot Surabaya dan masalah pertanahan di Surabaya serta proyek-proyek yang digarap Pemkot Surabaya bisa lebih lancar dan yang terpenting bisa terhindar dari fitnah-fitnah. Sebab, ketika di lapangan banyak menghadapi karakter orang yang bermacam-macam. Bahkan, ada beberapa orang yang ketika dipanggil oleh Pemkot Surabaya tidak datang, tapi kalau dipanggil Kejari selalu datang.

“Dengan bantuan mereka, orang-orang tidak akan berpikir macam-macam dan dapat meminimalisir fitnah-fitnah, sehingga temen-teman dinas lebih mudah untuk mengerjakan proyeknya,” tegasnya.

Berdasarkan data yang dimiliki Pemkot Surabaya, ada beberapa pendampingan yang dilakukan oleh Kejari Surabaya selama tahun 2018.

Khusus untuk pendampingan yang dilakukan oleh Tim Pengawal, Pengamanan Pemerintah dan Pembangunan Daerah (TP4D) adalah pengadaan atau pembelian tanah dan atau bangunan untuk ruang terbuka hijau untuk makam Keputih, Makam Warugunung, Kebun raya Mangrove Pamurbaya Gunung Anyar Tambak dan Kebun Raya Mangrove Pamurbaya Wonorejo. Selain itu, pembelian gedung Gelora Pancasila dan bangunan penunjangnya di Jalan Indragiri nomor 6 Surabaya.

Sedangkan pendampingan dalam penyelesaian permasalahan non litigasi adalah PT KKI, PT KYS, Jalan Kalisosok nomor 27, Jalan Jimerto nomor 41, 44, 45, 47, 48, dan 51, PT STAR, Kantor Satpol PP, PT ARBENA, Lapangan Kuning, BTKD Kelurahan Kenjeran, Abror Elsahal, SMPN 24, UD Amin, IPT di Jalan Wiyung Surabaya, Pandegiling 314 C, BTKD Kelurahan Gebang Putih, Yayasan Mustajabah, SDN Simokerto Viii/4111, Wisma Persebaya, CMS, Puskesmas Bangkingan, SDN Jemurwonosari, Pagesangan, Djuki, SDN Nginden Jangkungan.

Selain itu, ada pula Beno, Komering, RMR, Balas Klumprik, Setio Budi, tanah aset di Kelurahan Klampisngasem, tanah aset di Kelurahan Gebang Putih, tanah aset di Kelurahan Gayungan, PT Ready Indah, IPT no. 188.45/0002R/402.4.22/2005 tanggal 26 Juli 2005 atas nama Siti Rahajoe seluas 873,30 m2 yang telah berakhir tanggal 25 Februari 2010.

Selanjutnya, ada pula AJB Bumiputera 1912, Jalan Sutorejo Tengah no 1-5 DPN BLK Surabaya, Jalan Ngagel Timur 4-12 A Surabaya (Susu Freddy), Jalan Urip Sumoharjo 5-7,9 Surabaya (UDATIN), Jalan Pucang Anom Timur no 32 Surabaya (Ilmu Sejati), HPL no 6/Kelurahan Barata Jaya (Komplek Ruko Ngagel Jaya Indah), Jalan Kupang Segunting III/12C Surabaya dan permohonan keringanan retribusi oleh penghuni Rusunawa Urip Sumoharjo.

Sementara khusus pendampingan penyelesaian permasalahan litigasi adalah Dukuh Kupang Barat 23/54, SD Mimi, Kenjeran 254, Pemuda 17, Asem Payung-BTKD Gebang Putih, BTKD Pagesangan, Jalan Tales IV/2, HGB di atas HPL Kelurahan Jemursari, Pucang Anom Timur 32, Dukuh Kupang Timur XX/52, Urip Sumoharjo,  Simohilir Barat 9, Simohilir XIII/4, Simohilir Barat 8, Simohilir XII/4i, Simohilir 12, Simohilir Barat 20, Simohilir Barat 10, Simohilir Barat 6, Simohilir Barat 16, Simohilir Barat 19, Simohilir Barat 18, Simohilir XII/4, Darmo Permai Selatan I no 77, Mayjen HR Muhammad no 122, Darmo Permai Selatan I no 73-75, Darmo Permai Selatan I no 79, dan Mayjen HR Muhammad no 120.

Kepala Kejaksaan Negeri Surabaya Teguh Darmawan mengatakan Kejari Surabaya sebenarnya sudah mendampingi Pemkot Surabaya sejak lama. Setiap tahun, selalu ada kegiatan pendampingan dalam bidang proyek-proyek strategis.

“Tujuan pendampingan ini supaya di kemudian hari tidak ada penyelewengan dan sebagainya, sehingga harus dilakukan pengawalan atau pendampingan dari awal hingga akhir,” kata Teguh.

Ia juga menjelaskan bahwa selama tahun 2018, Kejari Surabaya sudah mendampingi pemkot dalam 70 proyek lebih yang apabila diuangkan kurang lebih Rp 1 triliun.

“Selama pendampingan ini tidak ada kendala atau tantangan, karena memang sejatinya supaya tidak ada penyelewengan apapun,” pungkasnya. (arf)

Read More

Cek Kesiapsiagaan Satuan Jelang Pemilu Th.2019, Komandan Lanal Tegal Hadiri Apel Gelar Pasukan Sispamkota

KABARPROGRESIF.COM : (Tegal) Guna mengecek kesiapsiagaan satuan jelang Pemilu April mendatang, Komandan Lanal Tegal Letkol Laut (P) Agus Haryanto SE, M.Tr.Hanla, MM. menghadiri Apel Gelar Pasukan dalam rangka Simulasi Pengamanan Kota (Sispamkota) Jelang Pemilu Th. 2019, Minggu (10/2).

Apel Gelar Pasukan TNI/Polri yang dipimpin langsung oleh Dandim 0712/Tegal Letkol Inf Richard Arnold Yeheskel Sangari, SE, MM ini, digelar di Lapangan Sepak Bola Depan GOR Wisanggeni Kel. Kejambon Kec.Tegal Timur dan disaksikan langsung oleh seluruh unsur Forkompinda Kota Tegal.

Kegiatan Apel Gabungan tersebut melibatkan sekitar 500 personel TNI/Polri sewilayah Kota Tegal, serta ditambah personel dari instansi Pemkot diantaranya Satpol PP, Linmas, Dishub serta Damkar, termasuk diantaranya Perwakilan Prajurit Lanal Tegal.

Komandan Lanal Tegal menjelaskan pihaknya (Pasukan Lanal) akan senantiasa bersinergi dengan institusi Polri dalam pengamanan Pemilu Legislatif dan Pilpres 17 April 2019 mendatang.

“Latihan ini fokus untuk pengamanan wilayah Kota Tegal yang didalamnya ada keterlibatan pasukan Lanal Tegal, erta latihan ini dilakukan untuk mengantisipasi kemungkinan skenario terburuk yang terjadi saat pelaksanaan Pemilu nanti.” Tuturnya.

Menurut Agus-sapaan akrab danlanal Tegal- ini menambahkan, selain sebagai bentuk sinergitas TNI-Polri, latihan tersebut juga sebagai sarana untuk pengecekan kesiapsiagaan serta profesionalisme prajurit.

“Jika dibutuhkan, TNI siap membantu tugas Polri dalam pengamanan Pemilu 2019.”Tukas Alumni AAL 45 Th. 1999 ini.

Tentunya lanjut Agus,  bantuan yang diberikan harus sesuai prosedur yang telah ditetapkan. Aspek pengamanan juga disiapkan, semisal menyiapkan senjata organik, tameng, dan perlengkapan lainnya,”Tandasnya.

Dalam latihan simulasi kali ini seluruh prajurit dihadapkan dengan skenario terburuk, berupa terjadinya kericuhan di tempat pemungutan suara yang dilakukan oleh sekelompok masyarakat yang ingin mengganggu jalannya kelancaran pemilu.

Massa yang mulai beringas ini mulai melakukan perlawanan dengan merusak TPS serta melempari Petugas menggunakan botol air mineral. Namun dengan kesigapan dan sinergitas antar satuan,  aksi ini bisa diatasi. (arf)

Read More

Pemkot Surabaya Lantik dan Rotasi 55 Pejabat Struktural

KABARPROGRESIF.COM : (Surabaya) Sebanyak 55 pejabat struktural secara resmi dilantik oleh Wali Kota Surabaya Tri Rismaharini di Lobby Lantai II Balai Kota, Senin, (11/2) pagi.

Dalam sambutannya, Risma mengatakan pada momen pelantikan ini, hampir sebagian besar Aparatur Sipil Negara (ASN) yang baru saja dilantik menempati posisi jabatan baru. Karena itu, ia mengimbau kepada seluruh ASN yang baru saja dilantik, agar mulai beradaptasi dengan posisi jabatan dan lingkungan kerja yang baru.

"Karena itu, saya ingin sampaikan kepada teman-teman, ayo kita mulai belajar. Tidak ada yang sempurna di dunia ini. Karena itu saya juga perlu belajar. Tidak usah malu kalau mau bertanya," kata Risma disela-sela sambutannya.

Dengan menjadi ASN, lanjut Wali Kota Risma, seseorang telah diberikan kelebihan oleh Tuhan. Maka dari itu, ia berpesan agar mandat yang telah diberikan Tuhan itu, agar tetap dijaga. Bahkan, perempuan berkerudung ini juga mengigatkan kepada para pejabat yang baru saja dilantik, agar tetap memaksimalkan layanan untuk masyarakat.

“Apa yang kita kerjakan ini nanti harus dipertanggungjawabkan di hadapan Tuhan. Karena itu, saya ingin sampaikan ayo kita (mulai) belajar, kita sudah ditunggu oleh masyarakat,” pesannya.

Risma juga menyebut bahwa pelantikan dan rotasi pejabat ini dilakukan untuk meningkatkan benefit kerja pelayanan bagi masyarakat. Dengan begitu, ia berharap, ke depannya warga Surabaya mendapat layanan yang optimal.

“Karena itu sekali lagi saya minta, ayo kita layani masyarakat dengan baik. Ndak usah malu kalau kita ndak ngerti, jangan malu kalau mau bertanya, karena kita juga manusia,” terangnya.

Risma juga menyampaikan bahwa selama ini, ia bekerja bukan semata-mata untuk mendapat sebuah penghargaan atau apresiasi dari berbagai pihak. Namun, tujuan utamanya adalah bagaimana agar warga Surabaya bisa lebih sejahtera ke depannya.

“Saya sampaikan, saya tidak pernah mengejar penghargaan. Bukan tujuan utama penghargaan itu. Tapi rakyat yang lebih sejahtera, itu tujuan saya,” jelasnya.

Diantara pejabat yang baru saja dilantik yakni, Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dispendukcapil) Surabaya R. Moh. Suharto Wardoyo dilantik menjadi Staf Ahli Walikota Bidang Hukum, Politik dan Pemerintahan. Sementara itu, Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika (Dinkominfo) Surabaya, Agus Imam Sonhaji menduduki jabatan baru sebagai Kepala Dispendukcapil.

Pelantikan dan rotasi jabatan itu, berdasarkan keputusan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia nomor 821.22-8571 tahun 2018 tanggal 30 Nopember tentang Pemberhentian dari Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama selaku Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Surabaya.

Kedua yakni, Keputusan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia nomor 821.22-8812 Tahun 2018 tanggal 28 Desember 2018 tentang Pengangkatan Dalam Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama selaku Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Surabaya.

Ketiga yakni, Keputusan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia nomor 821.23-3152 DUKCAPIL Tahun 2018 tanggal 13 November 2018 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Dalam Jabatan Administrator selaku Sekretaris Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Surabaya.

Dan keempat berdasarkan Keputusan Walikota Surabaya nomor 821.2/1570/436.8.3/2019 tanggal 8 Februari 2019 tentang Pengangkatan Dalam Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Administrator dan Jabatan Pengawas di Lingkungan Pemerintah Kota Surabaya.

Dengan dilantiknya Kepala Dispendukcapil yang baru, Wali Kota Risma berharap agar layanan kependudukan di Organisasi Perangkat Daerah (OPD) itu, ke depannya supaya lebih meningkat. Dengan begitu, masyarakat yang melakukan pengurusan surat menyurat mendapat layanan yang lebih optimal.

“Dengan ini aku berharap, layanan (Dispendukcapil) itu lebih mudah. Jadi masyarakat ndak perlu menunggu lama,” pungkasnya.(arf)

Read More

Danrem 084/Bhaskara Jaya Pimpin Latihan Pengamanan Pileg dan Pilpres

KABARPROGRESIF.COM : (Surabaya) Serentak, seluruh Satuan TNI-AD di wilayah teritorial Kodam V/Brawijaya menggelar latihan pengamanan Pemilihan Legislatif dan Pemilihan Presiden tahun 2019 mendatang.

Saat ini, sebanyak 1.200 personel gabungan yang terdiri dari TNI-AD, AL, AU, Kepolisian dan Pemda setempat, mengikuti berlangsungnya upacara pembukaan latihan pengamanan Pemilu yang berlangsung di Lapangan Makodam V/Brawijaya, Kota Surabaya. Senin, 11 Februari 2019.

Dalam upacara pembukaan itu, Komandan Korem (Danrem) 084/Bhaskara Jaya, Kolonel Inf Sudaryanto, S. E, mengatakan jika latihan yang akan diikuti oleh personel pengamanan di wilayah teritorial Korem 084/Bhaskara Jaya, merupakan proses pembiasaan secara berulang-ulang.

“Latihannya akan berlangsung selama 4 hari. Oleh karena itu, diperlukan interaksi yang tinggi dalam latihan ini,” kata Kolonel Sudaryanto.

Dalam latihan ini, kata Danrem, prajurit diminta untuk lebih mengutamakan faktor keamanan. Sebab, ujar Kolonel Sudaryanto, keberhasilan sebuah latihan tak akan berarti apabilan terjadi suatu kecelakaan yang mengakibatkan kerugian personel, maupun materiil.

“Sebelum latihan, nanti kita akan berikan pembekalan kepada para prajurit di Gedung Balai Prajurit, Makodam,” tandasnya. (arf)

Read More

Wujudkan Tujuan Negara Hukum Sesuai Pancasila, ILF LBH Pelita Umat Gelar Diskusi

KABARPROGRESIF.COM : (Surabaya) Indonesia merupakan negara hukum dengan tujuan untuk mewujudkan masyarakat adil, makmur, sejahtera, aman dan tertib namun nyatanya hingga saat ini belum seluruhnya dinikmati lapisan masyarakat. Padahal hal tersebut sesuai dengan tujuan Negara Republik Indonesia dalam alinea ke IV Undang-Undang Dasar 1945 (UUD 1945).

" Sehingga salah satu prinsip penting dalam negara hukum adalah adanya jaminan penyelenggaraan kekuasaan kehakiman yang merdeka, bebas dari pengaruh kekuasaan lainnya untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan." jelas bantuan hukum Front-FPI Surabaya, Anandyo Prasetyo ditemui sebelum mengikuti diskusi yang digelar oleh Islamic Lawyer Forum (ILF) lembaga bantuan hukum (LBH) Pelita Umat Provinsi Jawa Timur dengan tema quo vadis negara hukum di indonesia antara harapan dan kenyataan di hotel Namira Syariah Surabaya, minggu (10/2).

Menurut Anton sapaan akrab advokat Anandyo Susetyo mengatakan dalam diskusi edisi 4 ini, selain dirinya, LBH Pelita umat Provinsi jawa Timur mendatangkn 4 nara sumber lain diantaranya Prof.Dr. Suparto Wijoyo, pakar hukum Unair, Ahmad , SoKhozinudin, Ketua LBH Pelita Umat Pusat, Sujono Ali Mujahidin, Advokat dan Satya Widarma, LBH Pelita umat Jawa Timur.

Ia menjelaskan dalam pasal 24 ayat (1) UUD 1945 menegaskan bahwa kekuasaan kehakiman merupakan kekuasaan yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan. Hal ini juga ditegaskan pula dalam UUD 1945 Pasal 1 ayat (3) yaitu Negara Indonesia adalah negara hukum.

" Negara hukum merupakan dasar Negara dan pandangan hidup setiap warga Negara Indonesia, serta Pancasila merupakan sumber dari semua tertib hukum yang berlaku di Negara Indonesia." jelasnya.

Anton juga menambahkan secara konstitusional Pasal 1 ayat 3 UUD 1945 menegaskan bahwa Indonesia adalah Negara hukum namun tidak secara eksplisit rumusan tersebut mencantumkan kata Pancasila. Ketiadaan kata Pancasila dalam Pasal 1 ayat 3 UUD 1945 tersebut lanjutnya bukan berarti bahwa negara hukum Indonesia tidak dapat dikatakan sebagai negara hukum Pancasila,

" Hal ini dengan argumentasi bahwa mengingat Pancasila merupakan dasar negara, sumber dari segala sumber hukum dan merupakan rechtsidee bangsa, maka keberadaan nilai-nilai Pancasila sudah dengan sendirinya harus dijadikan rujukan dan acuan pada produk hukum di Indonesia." paparnya.

Dijelaskan Anton, Pancasila pada hakikatnya merupakan ideologi terbuka, hal ini ditunjukkan dari fungsi Pancasila sebagai falsafah kenegaraan atau staatsidee (cita negara) yang di dalamnya berisi sebagai filosofische grondslag (dasar filsafat dalam bernegara) dan common platforms (kesepakatan para pendiri bangsa) atau kalimatun sawa (titik temu pemikiran-pemikiran) di antara sesama warga bangsa.

" Dengan posisi demikian, Pancasila membuka kesempatan pada semua elemen bangsa untuk memberikan kontribusi dalam mencapai cita-cita dan nilai-nilai dasar tersebut. Sebagai dasar negara, maka Pancasila mempunyai kedudukan dan peran penting dalam mewujudkan keadilan di Indonesia." ujarnya.

Selain itu, lanjut Anton dengan tidak diubahnya Pembukaan UUD 1945 dalam amandemen, maka tidak berubah pula kedudukan Pancasila sebagai dasar-dasar filosofis bangunan  Negara Republik Indonesia. Apalagi terdapat dua sila dalam Pancasila yang secara langsung dirumuskan dengan kata “adil” dan “keadilan”. Yaitu dalam sila kedua maupun sila kelima dalam Pancasila.

" Keadilan sangat berkaitan erat dengan hak. Hanya saja dalam teorisi keadilan bangsa Indonesia, hak tidak dapat dipisahkan dengan pasangan anatominya yaitu kewajiban. Sila kemanusiaan yang adil dan beradab dengan tegas mengamanatkan keserasian antara hak dan kewajiban sebagai manusia yang hidup bermasyarakat. Keadilan hanya akan tegak dalam masyarakat yang beradab atau sebaliknya, selain itu hanya masyarakat beradab yang dapat menghargai keadilan. " urainya.

Keserasian hak dan kewajiban masih kata Anton, menunjukkan bahwa manusia adalah makhluk berdimensi monodualistis.(arf)

Read More

Asops Kasal dan Komandan Lantamal VI Kunjungan ke PT. IMIP Kab. Morowali Sulteng

KABARPROGRESIF.COM : (Morowali) Asisten Operasi (Asops) Kasal Laksamana Muda TNI Didik Setiyono, S.E., M.M dan Komandan Pangkalan Utama Angkatan Laut  VI (Komandan Lantamal VI) Makassar Laksamana Pertama TNI Dwi Sulaksono S. H, M. Tr (Han) berkunjung ke PT. IMIP (Indonesia Morowali Industrial Park) Kab. Morowali  Sulteng, Minggu (10/02/2019)

Selama kunjungan,  Asops Kasal dan Komandan Lantamal VI Makassar berkeliling melihat dari dekat  area kawasan industri, serta fasilitas-fasilitas yang dimiliki PT IMIP.

Dalam kunjungannya, Asops  Kasal mengatakan kami datang kesini atas perintah  Panglima TNI Marsekal TNI Hadi Tjahjanto dalam hal ini   Kasal Laksamana TNI Siwi Sukma Adji, S.E., M.M.  guna memantau situasi keamanan dan ketertiban masyarakat menjelang pemilu yg akan datang.

Lebih lanjut dikatakan bahwa dalam waktu dekat prajurit TNI akan dikirim dan ditugaskan di Morowali untuk menjaga keamanan dan ketertiban  Pemilu pada bulan April nanti.

Selain itu kami juga akan meninjau dari dekat fasilitas sandar miliki PT IMIP yang akan digunakan untuk tempat singgah Kapal - kapal TNI AL,  ke lokasi Posmat TNI AL Morowali dan melihat situasi serta kondisi masyarakat sekitar PT IMIP yang nantinya akan kami laporkan ke  Kasal untuk dijadikan gambaran singkat dalam kunjungan ini.

Sebagai informasi bahwa  Panglima TNI dalam waktu dekat akan berkunjung ke Kab. Morowali dan melaksanakan kunjungan ke PT. IMIP, lanjut Asops Kasal.

Sementara itu Direktur Eksternal PT.IMIP Slamet V. Panggabean mengucapkan selamat datang di kawasan Industri berbasis nikel ini kepada Asops Kasal beserta rombongan.

Slamet V Pangabean mengatakan, perusahaan yang didirikan pada tahun 2013, dan mulai beroperasi pada 2014 ini berdiri belasan perusahaan mulai dari yang bergerak di bidang smelter, poliklinik, security, kontraktor, dan lain-lain.

Tak hanya memiliki perusahaan besar, untuk mendukung perusahaan, PT IMIP juga membangun beberapa fasilitas seperti Politeknik Industri Logam Morowali, beberapa rusun untuk karyawan, pelabuhan, dan bandara, tambah Direktur Eksternal PT.IMIP.

Turut hadir dalam kunjungan tersebut, Danlanal Palu Kolonel Laut (P) Tommy Herlambang, S.E, Asintel Danlantamal VI Kolonel Laut (KH) Fahyuddin, dan Aslog Danlantamal VI Kolonel Laut (T) Sydik  Wahono serta para pejabat PT.IMIP. (arf)

Read More

HPN 2019, Dewan Pers Ajak Insan Pers Sampaikan Informasi yang Tepat dan Akurat

KABARPROGRESIF.COM : (Surabaya) Ketua Dewan Pers, Yosep Adi Prasetyo mengajak insan pers untuk menjadikan Hari Pers Nasional Tahun 2019 sebagai wahana komunikasi massa, penyebar informasi dan pembentuk opini dengan  melaksanakan fungsi dan peranannya sebaik-baiknya berdasarkan kemerdekaan pers yag profesional.

“Pers harus melaksanakan perannya mengembangkan pendapat umum berdasarkan informasi yang tepat dan akurat,” ujar Yosep, Sabtu (9/2).

Untuk  itu, Ketua dewan pers ini mengajak segenap elemen pers untuk meneguhkan ketaatan kepada kode etik jurnalistik dan menjadikan landasan moral dan etika dalam menjalani profesinya.

“Ini penting untuk menjadikan pers indonesia dalam melaksanakan perannya melakukan koreksi dan saran mengacu pada hal-hal yang berkaitan dengan kepentingan publik,” katanya.

Yosep Adi mengatakan, bahwa wartawan berkewajiban untuk bersikap independen, memberitakan peristiwa dan fakta sesuai hati nurani, dan menghasilkan berita yang akurat sesuai kondisi obyektif peristiwa yang terjadi.

“Pers harus menjadi pembimbing dan wasit yang adil sekaligus pengawas yang teliti pada pelaksanaan Pemilu 2019. Tidak sebaliknya menjadikan pemain yang menyalahgunakan kepentingan masyarakat terhadap informasi yang mereka butuhkan,” paparnya.

Namun sayangnya, Yosep menyebut dalam 5 tahun terakhir kebenaran yang disampaikan kelompok profesi dicemari oleh banyaknya hoax. Fakta media arus utama tertutup oleh berbagai hoax.

“Hoax tak hanya memuat kebohongan, menyebar kebencian, pertentangan antar suku, agama dan ras serta antar golongan. Namun juga menyebabkan ketidak percayaan masyarakat kepada badan publik,” ungkapnya.

Untungnya, menurutnya sejak Peringatan Hari Pers Nasional di Ambon tahun 2017, masyarakat pers dan berbagai pihak, termasuk Kementerian dan badan negara intensif memerangi hoax dan berita palsu.

“upaya tersebut berhasil, karena sebagian masyarakat tahu untuk selalu memverifikasi atas informasi yang mereka dapatkan,” sebutnya.

Untuk meningkatkan profesionalismenya, Yosep Adi Prasetyo menyampaikan, bahwa insan pers terus berupaya menyesuaikan diri dengan UU 40 tahun 1999 tentang Pers dan memenuhi standar perusahaan yang ditetapkan.

“Peningkatan profesionalisme wartawan dengan uji kompetensi wartawan,” pungkasnya

Berdasarkan data Dewan Pers, saat ini sebanyak 2.400 perusahaan yang terferifikasi secara administrasi dan faktual. Sedangkan jumlah wartawan yang lulus uji kompetensi yang digelar 27 lembaga penguji sekitar 15 ribu. (arf)

Read More