Binpers Fungsi Komando, Prajurit Lantamal V Dapat Pencerahan Materi Pemeliharaan AC

KABARPROGRESIF.COM : (Surabaya) Pada pelaksanaan Pembinaan Personel (Binpers) Fungsi Komando, prajurit dan PNS Markas Komando Pangkalan Utama TNI Angkatan Laut (Mako Lantamal V) menerima materi pemeliharaan Air Conditioner (AC)  yang digelar di Gedung Serba Guna,  Mako Lantamal V,  Surabaya,  Senin (11/2).

Kegiatan Binpers Fungsi Komando kali ini, dibuka Kepala Fasilitas Pemeliharaan dan Perbaikan (Kafasharkan) Lantamal V Kolonel Laut (T) Al Imran sekaligus sebagai satuan kerja penyaji materi pada Binpers kali ini.

Upaya meningkatkan profesionalitas prajurit kali ini, mengusung tema Pengenalan,  Pemasangan dan Pemeliharaan AC yang materinya dipaparkan Pelda Mes Ersad N (peraonel Fasharkan Surabaya).

Imran -sapaan akrab Kafasharkan ini-  mengatakan bahwa pembinaan personel merupakan suatu hal yang kompleks, sangat dinamis  dan berlangsung sepanjang waktu, sehingga diperlukan upaya dan kerja keras secara terus menerus untuk dapat menghasilkan suatu pembinaan yang berdaya guna dan berhasil  guna.

“Saya berharap seluruh personel pelaksana di satuan bawah dapat mengetahui dan memahami ketentuan yang berlaku saat ini, sehingga tepat sasaran, tepat jumlah  dan tepat mutu, semoga apa yang kita laksanakan hari ini dapat memberikan manfaat  bagi kita semua,” terangnya.

Kafasharkan juga meminta kepada seluruh prajurit dan PNS Mako Lantamal V untuk menyimak paparan materi dan bertanya kepada pemapar bila ada hal hal yang tidak dimengeri.

Sementara itu Pelda  Ersad pada giliran pemaparan materi,  langsung menjelaskan tentang AC mulai pengenalan,  tips pemilihan AC yang tepat dengan kondisi ruangan,  pemasangan,  pemeliharaan dan cara cara mengatasi gangguan pada penggunaan AC mulai keluhan tidak terasa dingin, freon yang bocor, dan Kompresor yang tidak berfungsi maksimal.

Tampak hadir pada Binpers Fungsi Komando kali ini, Palaksa Denma Lantanal V,  Pabanwat Spers Lantamal V, perwira menengah, perwira pertama, bintara,  tamtama dan PNS lainnya. (arf)

Read More

KPK Panggil Tiga Pejabat Kemenpora Terkait Kasus Dana Hibah ke KONI

KABARPROGRESIF.COM : (Jakarta) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menjadwalkan pemeriksaan terhadap tiga pejabat pada Kementerian Pemuda dan Olahraga (Kemenpora), Senin (11/2/2019).

Mereka adalah Kepala Bidang Asisten Deputi Pembibitan Bambang Siswanto, Sekretaris Tim Verifikasi Cucu Sundara dan Kepala Divisi Keuangan dan Umum Lembaga Pengelola Dana dan Usaha Keolahragaan, Pangestu Adi W.

Ketiga orang itu rencananya diperiksa sebagai saksi kasus dugaan suap terkait alokasi dana hibah Kemenpora ke Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI).

"Yang bersangkutan akan diperiksa sebagai saksi untuk tersangka EFH (Sekretaris Jenderal KONI Ending Fuad Hamidy)," kata Juru Bicara KPK Febri Diansyah.

Dalam kasus ini, KPK menetapkan Deputi IV Kemenpora, Mulyana sebagai tersangka. Selain itu, pejabat pembuat komitmen (PPK) pada Kemenpora Adhi Purnomo dan staf Kemenpora Eko Triyanto juga menjadi tersangka.

Ketiganya diduga sebagai penerima suap. Sementara, Sekretaris Jenderal KONI Ending Fuad Hamidy dan Bendahara Umum KONI Jhonny E Awuy dijerat sebagai tersangka.

Keduanya diduga sebagai pemberi suap.

Mulyana diduga menerima uang dalam kartu ATM dengan saldo sekitar Rp 100 juta. Ia juga diduga sudah menerima uang sekitar Rp 300 juta, satu unit mobil dan satu ponsel pintar.

Adhi, Eko dan kawan-kawan diduga menerima sekitar Rp 318 juta. KPK menduga suap yang diberikan terkait penyaluran dana hibah dari Kemenpora ke KONI sebesar Rp 17,9 miliar.

KPK menduga, sebelum proposal diajukan, telah ada kesepakatan untuk mengalokasikan fee sekitar 19,13 persen dari total dana hibah Rp 17,9 miliar, yaitu sekitar Rp 3,4 miliar. (rio)

Read More

Aslog Danlantamal VI Bersama Pemda Luwu Utara Bahas Aset Tanah TNI AL

KABARPROGRESIF.COM : (Luwu Utara) Aslog Danlantamal VI Kolonel Laut (T) Sidik Wahono bersama sejumlah pejabat Lantamal VI melaksanakan kunjungan ke Pemerintah Daerah (Pemda) Luwu Utara, Senin (11/02/2019).

Rombongan Lantamal VI ini diterima oleh Asisten I Pemda Luwu Utara Andi Sarappi di ruang kerjanya.

Tujuan dari kunjungan ini yaitu untuk membahas aset tanah milik TNI AL yang berada di Tanah Jampu Dusun Toawo Desa Salekoe Kecamatan Malangke Kabupaten Luwu Utara Sulawesi Selatan (Sulsel).

Asisten I mengharapkan proses Sertfikasi aset Tanah TNI AL ini cepat selesai dan siap turun di lapangan bersama Lantamal VI dan Badan Pertanahan Negara (BPN) Luwu Utara untuk membantu penyelesaian tanah tersebut.

"Masalah Tanah Ini harus cepat diselesaikan karena tanah ini adalah tanah yang sudah terdaftar di negara, sehingga perlu cepat disertifikasi utk kelengkapan administrasi", ujar Asisten I Pemda luwu Timur.

Selanjutnya, Aslog Danlantamal VI menyampaikan Proses Sertifikasi tanah tersebut nantinya bersama dengan BPN Luwu Utura untuk melakukan pengukuran bersama dengan bertahap.

Adapun yang turut mendampingi Aslog Danlantamal VI dalam kunjungan ini yaitu Kadisminper, Kadisfaslan, Kadiskum dan Kadispen Lantamal VI serta Danposal Munte Letnan Dua (Letda) Mar Jihad. (arf)

Read More

KPK Perpanjang Masa Penahanan 5 Tersangka Korupsi Infrastruktur di Mesuji

KABARPROGRESIF.COM : (Jakarta) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memperpanjang masa penahanan lima tersangka kasus dugaan suap terkait pembangunan proyek infrastruktur di Kabupaten Mesuji Tahun Anggaran 2018.

Kelima tersangka itu adalah Bupati Mesuji Khamami; adik Khamami, Taufik Hidayat dan Sekretaris Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Wawan Suhendra.

Kemudian pemilik PT Jasa Promix Nusantara (PT JPN) dan PT Secilia Putri, Sibron Azis dan seorang swasta bernama Kardinal. Baca juga: Kasus Bupati Mesuji, KPK Geledah 5 Lokasi

"Hari ini dilakukan perpanjangan penahanan selama 30 hari dimulai tanggal 13 Februari 2019 sampai dengan 14 Maret 2019 untuk 5 tersangka," kata Juru Bicara KPK Febri Diansyah, Senin (11/2/2019).

Dalam kasus ini, Khamami diduga menerima uang sebesar Rp 1,28 miliar dari Sibron melalui beberapa perantara. Pemberian tersebut diduga terkait fee pembangunan proyek-proyek infrastruktur di Kabupaten Mesuji tahun anggaran 2018.

Diduga uang tersebut merupakan bagian dari permintaan fee proyek sebesar 12 persen dari total nilai proyek.

Permintaan fee itu disampaikan melalui Wawan. Kemudian diteruskan kepada rekanan calon pemenang atau pelaksana proyek di Dinas PUPR Kabupaten Mesuji sebelum lelang.

Fee tersebut diduga merupakan pembayaran fee atas 4 proyek yang dikerjakan dua perusahaan Sibron. Diduga fee proyek diserahkan melalui Taufik dan digunakan untuk kepentingan Khamami. (rio)

Read More

Danlanal Denpasar Hadiri Penandatanganan Perjanjian Kerjasama Pengelolaan Dana APBN Tahun 2019

KABARPROGRESIF.COM : (Denpasar) Komandan Pangkalan TNI AL Denpasar, Lantamal V Kolonel Laut (P) Henricus Prihantoko hadiri penandatanganan perjanjian kerja sama Pengelolaan Dana Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) Bank Mandiri dengan TNI AL dalam hal ini Dinas Keuangan TNI Angkatan Laut,  dalam rangka memberikan pelayanan keuangan yang maksimal di lingkungan TNI AL, Senin (11/2).

Acara yang dilaksanakan di Magnolia Room Hotel Westin Nusa Dua Bali berhasil ditanda tangani bentuk perjanjian kerja sama antara Akun jajaran Kupus TNI Angkatan Laut, Akun jajaran keuangan wilayah Armada II dengan PT. Bank Mandiri (Persero) Tbk.

Turut hadir pada acara tersebut Senior Vice Presiden Bank Mandiri bapak Teddy Y Danas dan dari TNI Angkatan Laut mewakili Kadiskual Laksamana Pertama TNI R. Angang Dwi Kuncoro, S.E., M.M., yaitu Kolonel Laut (S) Nanang Permadi Kakuwil Koarmada II dan Kakupus Diskual Kolonel Laut (S) Hery Setiyo Nugroho, Danlanal Denpasar Kolonel Laut (P) Henricus Prihantoko, Ka Akun Mako Armada II, Ka Akun Pushidrosal, dan Ka Akun Lanal Denpasar, serta dari Bank Mandiri diantaranya, Vice Presiden Bank Mandiri, Area Het Bank Mandiri Bali.

Kadiskual kalam sambutannya yang dibacakan Kakuwil Koarmada II menyampaikan bahwa dengan ditandatanganinya perjanjian kerjasama ini, merupakan tindak lanjut dan bagian tidak terpisahkan dari kesepakatan bersama PT. Bank Mandiri (Persero) Tbk, dengan TNI Angkatan Laut yang telah dibuat sebelum ini.

Akan tetap menjadi sebuah momentum jalinan kerja sama menciptakan sinergitas serta memperkuat keberhasilan tugas, fungsi dan peran masing-masing.

Ditempat yang sama Vice Presidern Bank Mandiri mengatakan perjanjian kerja sama ini berisi pemanfaatan jasa layanan dan sistem perbankan Bank Mandiri di lingkungan TNI AL. Adapun salah satu jasa layanannya adalah Cash Management System yang menggunakan sistem berbasis internet untuk mengelola keuangan secara efisien dan efektif serta melakukan pengecekan saldo hingga transaksi pemindahbukuan.

Tujuan dilaksanakannya perjanjian kerja sama ini adalah untuk mendapatkan kesamaan pola tindak antara TNI AL dan Bank Mandiri.

Dengan melibatkan layanan kantor cabang Bank Mandiri yang telah ditunjuk di seluruh Indonesia melalui pembukaan rekening giro, bendahara TNI AL yang bertugas akan lebih mudah untuk mengadministrasikan transaksi keuangan demi menyalurkan dan mempertanggungjawabkan dana keperluan belanja negara dalam pelaksanaan APBN pada Kementerian Pertahanan dan TNI. (arf)

Read More

Risma Terpukau Dengan Hasil Karya Pangeran dan Puteri Lingkungan 2019

KABARPROGRESIF.COM : (Surabaya) 20 orang Pangeran dan Puteri Lingkungan 2019 berkunjung ke Wali Kota Surabaya Tri Rismaharini. Dalam pertemuan itu, Risma dibuat terpukau dengan hasil cipta dan karya para pelajar SD dan SMP Se-Surabaya. Bahkan dua diantara paparan pelajar tersebut, akan coba diajukan untuk hak patennya.

Salah satu karya pelajar yang menarik perhatian Wali Kota Risma adalah mengubah sampah popok bekas pakai menjadi pupuk yang bermanfaat dalam bercocok tanam. Hasil karya ini, dilakukan Muhammad Izaz Khoirullah Alkhalid, siswa kelas 8 SMPN 23 Surabaya, bersama dengan empat orang guru IPA di sekolahnya.

“Gel popok bekas pakai bisa membuat tanah menjadi lembab, sehingga mengurangi penggunaan air saat menyirami tanaman. Tanaman juga menjadi lebih subur, karena bakteri amonia pada popok bisa membantu pertumbuhan pada tanaman,” kata pelajar yang akrab dipanggil Izaz saat presentasi di depan Wali Kota Risma, senin (11/2).

Menurut Izaz, proses mengubah popok jadi pupuk ini membutuhkan waktu satu bulan. Caranya, popok bekas pakai dicuci bersih lalu disemprot dengan air, lalu dikeringkan sedikit agar berubah menjadi gel. Kemudian gel tersebut diambil dan dicampur dengan pupuk kompos, serta didiamkan selama sebulan hingga akhirnya bisa dipakai.

Hasil karya Izaz ini sudah dimulai sejak awal tahun 2018 kemarin. Dalam setahun terakhir, Izaz sudah memproduksi 150 kilogram pupuk. Sejauh ini, 100 kilogram pupuk sudah terjual seharga Rp 10 ribu / 5 kilogram. Produk pupuk Izaz ini sudah digunakan oleh para orang tua murid di SMPN 23 Surabaya.

Melihat hasil karya ini, Risma meminta kepada Dinas Kebersihan dan Ruang Terbuka Hijau (DKRTH) untuk bisa mencoba menggunakan pupuk Izaz di taman-taman. Tidak hanya itu, ia juga meminta Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Eko Agus Supriadi untuk membantu mematenkan hasil karya pelajar SMP ini.

“Sepanjang tidak mengecewakan guru dan orang tua dengan nilai yang stabil dan tidak turun, itu tidak masalah cari uang dan kaya sejak kecil,” pesan Risma kepada Izaz.

Menurut wali kota sarat prestasi ini, para pelajar yang terpilih menjadi Pangeran dan Puteri Lingkungan 2019, merupakan anak – anak yang luar biasa. Hal ini terlihat, ketika para pelajar tersebut berkomunikasi menyampaikan hasil karya dengan lugas dan jelas kepada publik bukan hal yang biasa. Terlebih, apa yang dipaparkan para pelajar itu bisa mempengaruhi orang lain untuk peduli dengan lingkungannya.

“Kalian adalah tunas luar biasa dari negara ini, lanjutkan yang selama ini kalian lakukan. Terima kasih sayang, sudah jadi anak yang luar biasa,” ujarnya.

Pada kesempatan ini, Risma juga berpesan kepada para pelajar agar tetap hormati guru dan orang tua. Menurutnya, karena tidak mungkin para pelajar tersebut jadi anak yang pandai, jika bukan karena mereka.

“Jangan menjadi anak yang cengeng dan gampang mengeluh. Karena yang menjadi pemenang adalah orang tangguh, bukan yang cengeng,” kata dia saat memberikan semangat dan motivasi kepada para pelajar peduli lingkungan tersebut.

Ia menyampaikan, tantangan di era digital ini berat, sehingga kemungkinan untuk mendapatkan ejekan cukup banyak. Untuk itu, dia meminta para pelajar SD dan SMP ini untuk terus berkomitmen dan tidak takut.

“Dikarenakan ini juga bermanfaat bagi teman dan lingkungan,” pungkasnya.

Sekedar diketahui, program Pangeran dan Puteri Lingkungan ini sudah berlangsung sejak tahun 2002. Dari seleksi sekitar 400 siswa lebih pelajar SD dan SMP, diambil 40 finalis hingga akhirnya diputuskan juara 10 pelajar terbaik tingkat SD dan 10 terbaik tingkat SMP. Mereka yang terpilih menjadi juara merupakan siswa yang memiliki kualifikasi serta berkontribusi nyata selama 6 bulan terakhir. Melalui program ini, Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya mendorong para pelajar dengan harapan menumbuhkembangkan kecintaan mereka sejak dini terhadap lingkungan. (arf)

Read More

Jogging Track Armed 12/Kostrad, Kawasan One Stop Samapta Pertama di Kabupaten Ngawi

KABARPROGRESIF.COM : (Ngawi) Guna meningkatkan kemampuan fisik prajurit dan berpartisipasi dalam mengolahragakan masyarakat, Batalyon Artileri Medan 12/Kostrad membangun jogging track (Lintasan Lari) rute standart sepanjang 400 meter, pertama di Kab. Ngawi.

Komandan Yonarmed 12 Kostrad, Mayor Arm Ronald F Siwabessy menilai, pembangunan Jogging Track/Shuttle Ban standart sepanjang 400 meter tersebut, nantinya juga dapat dimanfaatkan oleh masyarakat untuk berolahraga baik untuk menjaga kesehatan maupun untuk pembinaan prestasi olahraga atletik di Kab. Ngawi.

“Bukan cuma untuk prajurit saja. Tapi, masyarakat Ngawi juga dapat memanfaatkan sarana tersebut,” ujar Danyonarmed 12 Kostrad, Senin, 11 Februari 2019.   

Sementara itu, Perwira Koordinator pembangunan Jogging Track, Lettu Arm Agus Sunardi menambahkan, pembangunan Shuttle Ban merupakan bagian dari pembangunan kawasan One Stop Samapta Yonarmed 12/Kostrad, dimana area tersebut merupakan kompleks area serbaguna untuk pembinaan olahraga.

”Pembangunan kawasan tersebut, adalah merupakan swadaya Yonarmed 12 yang dikerjakan oleh seluruh prajurit,” ujarnya.

Mayor Arm Ronald Siwabessy berharap, nantinya para prajurit Armed 12/Kostrad dapat lebih intens menyiapkan sekaligus meningkatkan kemampuan fisiknya guna menghadapi tugas-tugas yang akan diemban di masa mendatang.

“Kami juga berharap, dengan adanya kawasan ini, maka interaksi melalui sarana olahraga antara TNI dan masyarakat akan semakin baik sehingga dapat meningkatkan Kemanunggalan antara TNI dan Rakyat yang selama ini sudah terwujud dengan sangat baik di wilayah tugas Armed 12/Kostrad,” pungkasnya. (andre)

Read More

Bertemu Khofifah, Risma Ngotot Pengelolaan SMA/SMK Dilimpahkan ke Pemkot

KABARPROGRESIF.COM : (Surabaya) Wali Kota Surabaya Tri Rismaharini ternyata masih ngotot agar kewenangan pengelolaan SMA/SMK kembali ke Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya. Hal ini disampaikannya saat bertemu dengan Gubernur Jawa Timur (Jatim) terpilih Khofifah Indar Parawansa di Rumah Makan Ria Galeria Jalan Bangka, Surabaya, pada Minggu, (10/2/19) kemarin.

Menurut Risma sejak beralihnya wewenang pengelolaan SMA/SMK dari Pemkot Surabaya ke Pemprov Jatim, ia mengaku telah menempuh banyak upaya, agar sekolah bisa tetap gratis. Bahkan, ia sudah melakukan konsultasi ke berbagai pihak, hingga ke Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri). Namun, berdasarkan surat dari Kemendagri menyebutkan bahwa pengelolaan itu bisa dilakukan, tapi harus dibarengi kewenangan dengan pelimpahan.

“Memang kewenangan itu ada di Gubernur. Nah, Gubernur itu tinggal policy nya (kebijakan) seperti apa. Karena undang-undangnya sudah disebutkan bahwa pendidikan untuk SMA/SMK di (kelola) Provinsi. Jadi yang bisa adalah dilakukan penyerahan (kewenangan pengelolaan),” kata Risma saat jumpa pers di ruang kerjanya Balai Kota, Senin, (11/2).

Risma berharap dengan pertemuan yang dilakukannya bersama Gubernur Jatim terpilih Khofifah, bisa menyetujui permintaan pemindahan wewenang pengelolaan tersebut. Sehingga, ke depan sekolah SMA/SMK di Surabaya bisa digratiskan. Tapi, hal ini masih dalam wacana, sehingga ke depan pihaknya akan kembali menggadakan pertemuan serupa.

“Ibuknya (Khofifah) setelah pelantikan, minta tim kita akan bicara lagi (pertemuan) dengan timnya sana. Mudah-mudahan nanti banyak anak (SMA/SMK) yang tertolong,” ujarnya.

Dalam pertemuan yang berlangsung hangat dan santai itu, Wali Kota Risma juga mengaku berbicara berbagai permasalahan lain yang timbul di masyarakat, seperti kenakalan remaja, sosial, dan pemerintahan. Namun, pada pertemuan itu, Wali Kota Risma bersama Khofifah lebih banyak berbicara terkait kewenangan pengelolaan SMA/SMK di Surabaya dan Jatim.

“Kalau Gubernur melimpahkan ke kita, boleh (dikelola pemkot), suratnya pak Mendagri dulu gitu, jadi makanya yang disurati dulu Gubernur. Tapi kan aku ndak tahu policy nya (kebijakan). Gubernur (terpilih) kan juga harus bicara dengan timnya,” tutur Wali Kota Risma.

Wali Kota Risma menyampaikan jika pihak Pemprov Jatim ke depan melimpahkan kewenangan pengelolaan SMA/SMK ke Pemkot Surabaya, ia mengaku akan menyiapkan masalah pendanaan. Bahkan, wali kota kelahiran Kediri ini optimis, jika pihaknya mampu mengatasi masalah terkait pendanaan tersebut. Menurutnya, jika kewenangan pengelolaan SMA/SMK dialihkan ke pemkot, setidaknya pihaknya harus menyiapkan pendanaan sekitar Rp 600 miliar.

“Karena kita bukan hanya Bopda (Bantuan Operasional Daerah). Kalau Bopda itu sekitar Rp 200 miliar, untuk SMA/SMK negeri swasta. Tapi kan kita bangunnya bukan hanya Bopda, kita juga ngasih untuk bagun fisik. Swasta kan juga kita kasih, untuk pembangunan fisik, peralatan laboratorium dan sebagainya. Kita harus siapkan itu untuk SMA/SMK, kalau itu dilimpahkan,” katanya.

Wali Kota Risma menambahkan sebenarnya pendanaan yang ada telah dialokasikan untuk belanja keperluan Pemkot Surabaya. Namun ia mengaku, siap memindahkan dana tersebut, untuk keperluan Pendidikan bagi anak-anak Surabaya, jika nantinya Pemprov Jatim mengalihkan kewenangan pengelolaan SMA/SMK.

“Kita ada uangnya, nanti kita tinggal ngajukan ke DPR. Jadi aku harus narik PAK (Perubahan Anggaran Keuangan) itu ke depan. Jadi aturannya itu, setelah diaudit BPK (Badan Pemeriksa Keuangan) itu boleh kita ngajukan perubahan ke sana,” pungkasnya. (arf)

Read More

Dikko Siswa Dikmata XXXVIII/1 Kodiklatal Jalani Etape Bromo – Nongko Jajar

KABARPROGRESIF.COM : (Surabaya) Setelah sebelumnya melaksanakan etape Banyuwangi - Bromo, kini peserta Pendidikan Komando (Dikko) siswa Pendidikan Pertama Tamtama (Dikmata) TNI Angkatan Laut XXXVIII/1 Korps marinir yang tengah menempuh pendidikan di Pusat Pendidikan Infanteri (Pusdikif) Komando Pendidikan Marinir (Kodikmar) Komando Pembibnaan Doktrin Pendidikan dan Latihan TNI Angkatan Laut menjalani etape Bromo Tengger- Nongko Jajar Pasuruan.

Etape terakhir yang merupakan rangkaian Dikko sebelum masuk kesatrian Kodikmar Gunung Sari Surabaya tersebut mendapat inspeksi pejabat utama Kodiklatal diantaranya paban II Opsdik Ditdik Kodiklatal Kolonel Laut (P) H Yudho Warsono, Paban IV Evadik Ditdik Kolonel laut (P) Oky Diputra,  Dankodikmar Kolonel Marrinir Sarjito, Komandan Puslatmar Kodiklatal Kolonel Marinir Kresno Prabowo dan Komandan Pusdikbanpur Kolonel Marinir Sudin Kaban .

Selain inspeksi pelaksanakan Dikko para pejabat utama Kodiklatal tersebut juga melepas peserta Dikko yang berjumlah 459 prajurit Siswa Dikmata XXXVIII/1 Korps marinir etape Bromo- Nongkojajar.

Pendidikan Komando yang merupakan pendidikan wajib bagi calon Prajurit "baret ungu" tersebut diawali pada tahap hutan di Selogiri itu, mereka mendapatkan berbagai problem yang harus diselesaikan baik tingkat perorangan maupun beregu seperti materi harbouring, survival, penyanderaan, perembesan, pembebasan sandera dan materi gerilya lawan gerilya. Latihan diakhiri dengan Lintas Medan (Limed).

Tahap Lintas Medan (Limed) diawali dari Asembagus, Banyuwangi, Probolinggo, Baluran, Pantai Jangkar, Selogiri, Rogojampi, Jambu, Pd. Jeruk, Tegal Ampel, Baderan, Cikasur, Bremi, Klakah, Ngepung, Bromo, Nongkojajar, Purwosari, Pandaan, Candi SDA, Sumput SDA, dan berakhir di Gunung Sari Surabaya Surabaya.

Adapun kedatangan para pejabat utama Kodiklatal tersebut dimaksudkan untuk memberikan semangat, motivasi sekaligus memberikan apresiasi atas perjuangan para peserta Dikko Siswa Dikmata Angkatan Ke-38 Gelombang 1 selama melaksanakan  tahap latihan. (arf)

Read More

Pemkot Surabaya Tak Akan Gusur Pertokoan Elektronik di Hi-Tech Mall

KABARPROGRESIF.COM : (Surabaya) Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Kota (Bapekko) Surabaya, Eri Cahyadi menyatakan, pertokoan elektronik di HItech Mall akan dipertahankan keberadaannya, bahkan mungkin akan ditambah. Sehingga para pedagang dan karyawan toko elektronik tak perlu resah akan kehilangan pekerjaan, pasca masa pengelolaan gedung dari PT Sasana Boga berakhir, pada Maret 2019 nanti.

“ Pertokoan elektronik akan dipertahankan, bahkan di tambah bukan untuk melayani konsumen laptop dan computer saja. Tapi semua peralatan elektronik akan dihadirkan disana,” jelas Eri dikantornya, senin (11/2).

Eri menjelaskan, Gedung THR Hitech Mall nanti akan direnovasi lebih besar lagi, untuk bisa menampung juga para seniman Surabaya dalam berkarya.

“ Jadi konsepnya nanti, ada gedung kesenian yang akan dibangun di depan gedung THR Hitech Mall sekarang. Untuk pertokoan elektronik dipusatkan dibelakang semua.” katanya.

Lebih lanjut Eri menambahkan, pihak Pemkot Surabaya sekarang ini tengah berupaya mencari investor yang bersedia merenovasi gedung THR Hitech Mall dan mengelolanya dengan sistem jangka waktu pengelolaan. Mengingat Pemkot Surabaya tak menganggarkan pembiayaan renovasi gedung THR Hitech Mall ke dalam APBD kota Surabaya tahun 2019.

“ Anggaran di APBD 2019 hanya untuk pembuatan design gedung THR Hitech Mall yang akan segera di lelang. Untuk renovasi gedung secara keseluruhan, ya tanggung jawab investor yang mengelola. Nanti sistem perjanjiannya akan dirumuskan secara pasti lewat kesepakatan kedua pihak,” pungkasnya. (arf)

Read More

Pembuatan Jembatan Darurat, Satgas Yonmek 521/DY Dibantu Masyarakat Perbatasan

KABARPROGRESIF.COM : (Merauke, Papua) Ternyata, Kemanunggalan antara TNI dan Rakyat di wilayah perbatasan RI-PNG, kian makin kokoh.

Kemanunggalan itu, terlihat ketika Satgas di bawah Komando Letkol Inf Andi, A. Wibowo tersebut, dengan kompak membuat jembatan darurat bersama masyarakat Kampung Tomerau, Kabupaten Merauke, Papua. Senin, 11 Februari 2019.

Danpos Tomerau, Serka Sakti mengatakan, jembatan darurat itu merupaka akses utama penghubung antar Kampung Tomer dengan Kampung Tomerau. “Jembatan ini, sangat diperlukan oleh warga disini,” jelasnya.

Tak hanya itu saja, upaya yang dilakukan oleh Satgas Yonmek 521/DY tersebut, ternyata mampu menarik antusias masyarakat sekitar untuk ikut berpartisipasi memperbaiki jembatan penghubung kedua Kampung itu.

Yance (54) mengatakan, jika dirinya sangat mengapresiasi langkah yang dilakukan oleh Satgas Yonem 521/DY tersebut.

Bagaimana tidak, menurut Yance, jembatan darurat itu merupakan salah satu penopang perekonomian bagi masyarakat Kampung Tomerau dan Tomer. “Jembatan itu, kami gunakan untuk aktifitas sehari-hari kami. Kami mewakili warga Kampung Tomerau, sangat berterima kasih kepada bapak-bapak TNI ini,” ungkap Yance.  (andre)

Read More

Legislator PDIP Sesalkan Penertiban APK Tanpa Peringatan

KABARPROGRESIF.COM : (Surabaya) Penertiban sejumlah alat peraga kampanye (APK) pemilu 2019 memantik reaksi dari Wakil Ketua Komisi A DPRD Surabaya, Adi Sutarwijono. Seharusnya Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya memberikan peringatan terlebih dahulu sebelum melakukannya. Sebab baliho, spanduk dan alat peraga lainnya merupakan perwujudan dari kemeriahan pesta demokrasi. Baliho atau APK itu berfungsi mensosialisasikan partai, caleg dan capres-cawapres, termasuk tanggal pemilu dan cara mencoblos yang baik dan benar kepada warga masyarakat.

“Alat peraga memuat semacam itu,” ujar Adi, senin (11/2).

Legislator PDIP ini mengatakan, para caleg tentu memahami aturan-aturan kepemiluan dan peraturan daerah yag ada. Sehingga, sedapat mungkin mereka memasang alat peraga, berupa banner, spandauk dan lainnya dengan tidak melanggar ketentuan.

“Kalau ada pelanggaran, kami minta ada proses peringatan terlebih dahulu. Tidak ujuk-ujuk (serta merta)  ditertibkan,” harapnya.

Adi membandingkannya dengan penertiban bangunan yang melanggar perizinan. Sesuai mekanisme, jika ada bangunan yang melanggar perizinan masih membutuhkan proses untuk penyegelan.

‘Tapi kenapa alat peraga yang dibuat dengan gotong royong tak ada teguran dan sebagainya,” keluhnya.

Dalam penertiban APK, Wakil Ketua Komisi A ini tak hanya menyoroti soal mekanisme penertiban. Ia juga mempersoalkan keterlibatan aparat linmas dalam kegiatan penertiban. Berdasarkan tupoksi, penertiban semestinya dilakukan bawaslu dan Satpol PP. Sementara, tugas linmas adalah memberikan perlindungan masyarakat, bukan penertiban dan penegakkan perda.

“Kami minta linmas tak dilibatkan dalam penertiban,” tegas Caleg Dapil 3 Surabaya.

Ia menyebut, di beberapa kegiatan penertiban alat peraga kampanye bahkan ada yang tak disertai bawaslu. Akibatnya, kadang terjadi perdebatan antara warga dengan aparat yang melakukan penertiban.

“Kalau satpol PP kekurangan personel gak apa-apa melibatkan linmas, tapi yang berada di depan dan bertanggung jawab tetap Satpol PP,” katanya.

Saat ini, Adi menyampaikan, bahwa Pemkot Surabaya memahami dengan keberatan yang disampaikan kalangan dewan maupun para caleg. Sedangkan untuk kegiatan penertiban APK jika berkaitan dengan wewenang, berada di tangan bawaslu dan satpol PP.

"Masalah prosedur, sebelum penertiban semestinya ada peringatan. Sedangkan, untuk masalah substansi, penegakan yang dilakukan berkaitan dengan UU kepemiluan atau Perda." pungkasnya. (andre)

Read More