KPK Sita Uang Rp 11,2 Miliar, 23 Ribu Dollar Singapura, dan 138 Ribu Dollar AS Terkait Kasus SPAM PUPR

KABARPROGRESIF.COM : (Jakarta) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyita sejumlah uang dalam mata uang rupiah dan asing sepanjang proses penyidikan kasus dugaan suap proyek pembangunan sistem penyediaan air minum (SPAM) Kementerian PUPR.

"Setelah dilakukan rekapitulasi, sampai dengan saat ini, penyidik telah melakukan penyitaan terhadap sejumlah uang yang diduga mengalir pada sejumlah pejabat di Kementerian PUPR dalam mata uang rupiah atau pun valuta asing, yaitu Rp 11,2 miliar, 23.100 dollar Singapura, 138.500 dollar Amerika Serikat," kata Juru Bicara KPK Febri Diansyah, Rabu (13/2/2019).

Uang-uang yang disita tersebut terdiri dari uang yang ditemukan saat operasi tangkap tangan (OTT) dan pengembalian dari para pejabat pembuat komitmen (PPK) proyek yang menjadi tersangka maupun yang menjadi saksi dalam pemeriksaan.

"Kami menduga, masih terdapat aliran dana lain pada sejumlah pejabat terkait SPAM ini. Oleh karena itu, KPK mengingatkan pada semua pihak yang pernah menerima aliran dana tersebut agar secara kooperatif mengembalikan pada KPK. Sikap koperatif akan dihargai secara hukum," kata dia.

Dalam kasus ini, KPK menetapkan delapan orang sebagai tersangka. Empat tersangka yang diduga memberi suap adalah Direktur Utama PT Wijaya Kusuma Emindo (WKE) Budi Suharto; Direktur PT WKE Lily Sundarsih, dan dua Direktur PT Tashida Sejahtera Perkara (TSP) bernama Irene Irma serta Yuliana Enganita Dibyo.

Sementara, empat tersangka yang diduga penerima adalah Kepala Satuan Kerja Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Strategis Lampung Anggiat Partunggul Nahat Simaremare; Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) SPAM Katulampa Meina Woro Kustinah, Kepala Satker SPAM Darurat Teuku Moch Nazar dan PPK SPAM Toba 1 Donny Sofyan Arifin.

Anggiat, Meina, Nazar dan Donny diduga menerima suap untuk mengatur lelang terkait dengan proyek pembangunan SPAM tahun anggaran 2017-2018 di Umbulan 3, Lampung, Toba 1, dan Katulampa. Dua proyek lainnya adalah pengadaan pipa High Density Polyethylene (HDPE) di Bekasi dan daerah bencana di Donggala, Palu, Sulawesi Tengah.

Lelang diduga diatur sedemikian rupa agar dimenangkan oleh PT WKE dan PT TSP. PT WKE dan PT TSP diminta memberikan fee 10 persen dari nilai proyek. Fee tersebut kemudian dibagi 7 persen untuk kepala Satker dan 3 persen untuk PPK.  (rio)

Read More

KPK Limpahkan Kasus Pejabat Pajak Ambon ke Pengadilan

KABARPROGRESIF.COM : (Jakarta) Komisi Pemberantasan Korupsi ( KPK) melimpahkan berkas dakwaan Kepala Kantor Pelayanan Pajak Pratama (KPP) Ambon, La Masikamba dan pemeriksa pajak KPP Pratama Ambon, Sulimin Ratmin ke Pengadilan Negeri Ambon.

Keduanya terjerat dalam kasus dugaan suap terkait kewajiban pajak wajib pajak orang pribadi tahun 2016 di KPP Ambon.

"Setelah penyidikan selesai dilakukan pada tanggal 31 Desember 2018, hari ini KPK melimpahkan berkas dan dakwaan ke Pengadilan Negeri Ambon untuk 2 orang terdakwa," kata Juru Bicara KPK Febri Diansyah, Rabu (13/2/2019).

Menurut Febri, keduanya telah dibawa menuju Rumah Tahanan Ambon sembari menunggu proses persidangan di pengadilan.

Ia menjelaskan, selama penyidikan, KPK mengidentifikasi La Masikamba diduga menerima suap sekitar Rp 970 juta dan gratifikasi senilai Rp 8 miliar dari sejumlah wajib pajak.

"Hal ini merupakan pengembangan selama proses penyidikan dilakukan, yaitu dari uang Rp 100 juta yang diamankan saat tangkap tangan dan 2 bukti setor bank Rp 550 juta dan Rp 20 juta," kata dia.

Pada awal kasus ini, La Masikamba dan Sulimin diduga menerima suap dari seorang pengusaha bernama Anthony Liando.

Pemberian uang diduga terkait kewajiban pajak wajib pajak orang pribadi Tahun 2016 di KPP Pratama Ambon.

Menurut KPK, awalnya La Masikamba memerintahkan Sulimin untuk memeriksa laporan pajak Anthony.

Adapun, kewajiban pajak perorangan yang dihitung sebesar Rp 1,7 hingga Rp 2,4 miliar. Namun, dilakukan negosiasi antara La Masikamba, Sulimin dan Anthony. Akhirnya, kewajiban pajak 2016 disepakati sebesar Rp 1,03 miliar. (rio)

Read More

Pasmar 1 Gelar Mon Ala Cowboy

KABARPROGRESIF.COM : (Jakarta) Dalam rangka memperingati Hari Ulang Tahun Pasmar 1 ke 15 Tahun 2019 Segenap Perwira Pasmar 1 beserta istri mengikuti kegiatan Marine Officer Night (MON)  bertempat dibertempat di Gedung Kalawai Balai Prajurit Pasmar 1 Kesatrian Marinir Hartono Cilandak Jakarta Selatan, selasa (12/02/2019).

Pada acara Mon Pasmar 1 kali ini ada yang menarik perhatian dimana para peserta yang hadir diwajibkan memakai baju ala Cowboy dan seluruh ruanganpun dihiasi dengan ornamen yang mengambarkan suasana di kota Amerika di jaman dahulu.

Kegiatan kali ini  dipimpin langsung oleh Danpasmar 1  Brigadir Jenderal TNI (Mar) Nur Alamsyah, M.Tr.Han., dan di hadiri Wadan Danpasmar 1 Kolonel Mar Muhammad Nadir, Ketua Korcab Pasmar 1 Ny. Ayu Nur Alamsyah, para Asisten Danpasmar 1, para Dankolak/Satlak serta para perwira jajaran Pasmar 1 beserta istri.

Danpasmar 1 dalam sambutannya menyampaikan bahwa kegiatan ini bertujuan untuk menjalin silaturahmi dan memperkokoh soliditas para Perwira Pasmar 1  guna mewujudkan perwira yang tangguh dan profesional. Selain itu kegiatan ini juga merupakan rangkaian dari Hari Ulang Tahun (HUT) ke 15 Pasmar 1 Tahun 2019 .

Usai sambutan acara dilanjutkan dengan pemotongan tumpeng oleh Danpasmar 1 kemudian di serahkan kepada  prajurit berprestasi Letda Marinir Marcel Galih dari Yonif 4 Mar, kemudian dilanjutkan dengan acara ramah tamah, hiburan spontanitas dari Perwira kolak/satlak dan pemberian penghargaan bagi pemenang lomba. (arf)

Read More

KPK Panggil 9 Anggota DPRD Terkait Kasus Mantan Bupati Lampung Tengah

KABARPROGRESIF.COM : (Jakarta) Komisi Pemberantasan Korupsi ( KPK) menjadwalkan pemeriksaan terhadap 9 anggota DPRD Kabupaten Lampung Tengah, Rabu (13/2/2019).

Mereka rencananya diperiksa sebagai saksi kasus dugaan suap ke DPRD Lampung Tengah yang juga melibatkan mantan Bupati Lampung Tengah Mustafa.

Dalam pengembangan kasus ini, Mustafa kembali menjadi tersangka. Selain itu empat anggota DPRD juga menjadi tersangka.

"Hari ini, KPK agendakan pemeriksaan terhadap 9 orang saksi dari unsur pimpinan komisi dan anggota DPRD Lampung Tengah. Sehingga total saksi dari unsur DPRD yang diperiksa berjumlah 29 orang sejak Senin kemarin," kata Juru Bicara KPK Febri Diansyah.

Ke-9 anggota DPRD itu adalah Wakil Ketua Komisi III Wayan Suartame beserta 5 anggota Komisi III bernama Indra Jaya, Misrol Hapi, Ali Imron, Iskandar dan Mudasir.

Kemudian Ketua Komisi IV I Wayan Subawa dan Wakil Ketua Komisi IV I Wayan Dama.

Selain itu, anggota Komisi I Agus Riyanto. Mereka akan diperiksa di SPN Polda Lampung.

"Kami harap dapat memenuhi pemeriksaan penyidik dan memberikan keterangan sejujurnya. Sikap kooperatif, termasuk pengembalian uang jika sudah pernah menerima sebelumnya merupakan langkah yang lebih baik dan pasti kami hargai secara hukum," kata dia.

Dalam kasus ini, Ketua DPRD Kabupaten Lampung Tengah Achmad Junaidi, dan tiga anggota DPRD lainnya bernama Bunyana, Raden Zugiri, dan Zainudin menjadi tersangka.

Keempatnya diduga secara bersama-sama menerima hadiah atau janji terkait dengan pinjaman daerah Kabupaten Lampung Selatan Tahun Anggaran 2018.

Keempatnya diduga menerima suap terkait tiga hal. Pertama, persetujuan pinjaman daerah kepada PT Sarana Multi Infrastruktur (SMI) sebesar Rp 300 miliar untuk pembangunan infrastruktur jalan dan jembatan. Kemudian terkait pengesahan APBDP Kabupaten Lampung Tengah Tahun Anggaran 2017 dan pengesahan APBD Kabupaten Lampung Tengah Tahun Anggaran 2018. (rio)

Read More

Mempertegas Batas Tanah TNI AL di Luwu Utara, Kadisfaslan Lantamal VI Temui Kepala BPN Lutra

KABARPROGRESIF.COM : (Luwu Utara) Kepala Dinas Fasilitas Pangkalan (Kadisfaslan) Lantamal VI Letkol Laut (T) Tri Kairo Suwarsono, S.T., M.T menemui Kepala Badan Pertanahan Negara (BPN) Luwu Utara (Lutra) Asdhar bertempat di kantor BPN Lutra, Masamba, Sulsel, Rabu (13/02/2019).

Tujuan dari pertemuan ini adalah Untuk mempertegas batas aset tanah TNI AL yang berada di Tanah Jampu Dusun Toawo Desa Salekoe Kecamatan Malangke Kabupaten Luwu Utara Sulawesi Selatan (Sulsel).

"Kemarin, pada hari selasa (12/02/2019) kami telah menemui pihak Pemda Luwu Utara untuk membicarakan aset tanah milik TNI AL ini dan menurut perwakilan dari Pemda Lutra masalah Tanah Ini harus cepat diselesaikan karena tanah ini adalah tanah yang sudah terdaftar di negara, sehingga perlu cepat disertifikasi", ujar Kadisfaslan Lantamal VI.

Selanjutnya, Kadisfaslan Lantamal VI menyampaikan Proses Sertifikasi tanah tersebut nantinya bersama dengan BPN Luwu Utura untuk melakukan pengukuran bersama dengan bertahap. "Hari ini kami bersama dengan Kepala BPN Lutra telah bersepakat untuk melaksanakan pengukuran aset tanah TNI AL yang berada di Tanah Jampu Dusun Toawo Desa Salekoe Kecamatan Malangke", tambahnya.

Kemudian, dalam pertemuan ini juga diadakan Penyerahan Sertifikat Tanah Pos TNI AL Munte oleh Kepala BPN Lutra kepada Kadisfaslan Lantamal VI.

Turut mendampingi Kadisfaslan Lantamal VI dalam kunjungan ini, Kadispen Lantamal VI Kapten Laut (KH) Suparman Sulo. (arf)

Read More

Pemkot Surabaya Sosialisasikan Dampak Bahaya Pinjaman Online

KABARPROGRESIF.COM : (Surabaya) Seiring banyaknya kasus terkait pinjaman berbasis online, membuat Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya gencar mensosialisasikan dampak bahaya melakukan pinjaman kepada jasa fintech yang belum jelas legalitasnya. Sebab, dari berbagai kemudahan yang ditawarkan itu, tak jarang masyarakat terjerumus ke dalam membengkaknya bunga pinjaman.

Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Pajak Daerah (BPKPD) Kota Surabaya Yusron Sumartono mengatakan banyak masyarakat yang menjadi korban akibat melakukan pinjaman online ke lembaga fintech yang belum jelas kredibilitasnya. Biasanya, jasa fintech yang belum jelas legalitasnya akan memberikan kemudahan-kemudahan syarat peminjaman. Seperti tanpa adanya biaya pendaftaran dan status bunga yang tidak jelas bagi pemohon, sehingga berakibat membengkaknya tagihan-tagihan di belakang.

“Karena menggunakan aplikasi berbasis online, dimungkinkan saja mereka juga bisa menarik data-data pribadi kita. Kadang juga mau bayar sulit, sehingga lambat laun timbul bunga tinggi, akhirnya membengkak bunganya,” kata Yusron saat jumpa pers di Kantor Bagian Humas Pemkot Surabaya, Rabu, (13/02/19).

Sebetulnya, lanjut dia, regulasi pinjaman berbasis online telah diatur dalam peraturan Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Karena itu, ia mengimbau kepada masyarakat agar berhati-hati dengan lembaga pinjaman online yang belum terdaftar status legalitasnya di OJK.

“Masyarakat harus hati-hati dengan maraknya penggunaan jasa pinjam secara online. Karena sebetulnya, semuanya sudah diatur dalam peraturan OJK dan sudah diedarkan melalui website,” jelasnya.

Yusron menjelaskan daftar penyelenggara jasa pinjaman online bisa dicek di laman resmi OJK, melalui situs www.ojk.go.id. Ia berharap, masyarakat yang membutuhkan dana pinjaman, diimbau agar sebelumnya melakukan pengecekan terlebih dahulu status legalitas lembaga fintech tersebut.

“Perlu dicek kembali apakah ini masuk ke dalam daftar resmi OJK. Karena, jika lembaga fintech resmi pasti terdaftar ke OJK,” terangnya.

Namun, jika masyarakat ragu terhadap lembaga fintech berbasis online, lebih baik disarankan datang langsung ke bank-bank resmi yang telah disediakan. Yusron berharap, masyarakat tidak mudah tergiur dengan penawaran-penawaran dari perusahaan fintech yang belum jelas legalitasnya itu.

“Tidak hanya dalam bentuk pinjaman, tapi dalam bentuk penawaran apapun, satu langkah lagi yang harus dilakukan yakni mengecek, dan meneliti jika ada penawaran,” imbuhnya.

Sementara itu, Direktur Utama PT. BPR Surya Artha Utama Renny Wulandari menyampaikan, bagi kelompok masyarakat yang membutuhkan dana pinjaman, pihaknya telah menawarkan solusi lain, yakni melalui jasa pinjaman kelompok di Bank Perkreditan Rakyat (BPR).

“Saat ini BPR sudah menjangkau masyarakat Surabaya. Bahkan tidak hanya Surabaya, sekitar Surabaya juga ada, Sidoarjo dan Gresik,” katanya.

Renny – sapaan lekatnya menyampaikan selain memberikan kemudahan pembiayaan kredit bagi kelompok usaha, pihaknya juga menghimpun tabungan dan deposito dengan suku bunga rendah, bahkan dengan persyaratan yang cukup mudah dan cepat. Terlebih, bagi kelompok masyarakat yang tertarik untuk melakukan pinjaman, cukup hanya satu orang yang memberikan jaminan.

“Dari kelompok itu, tidak perlu satu anggota memberikan satu jaminan, namun bisa diwakilkan atas nama ketua kelompok. Cukup satu kelompok ini, dibackup satu jaminan, misal dari ketua kelompoknya,” papar perempuan berkerudung ini.

Ia menambahkan ke depan pihaknya bakal intens melakukan sosialisasi ke masyarakat untuk menawarkan pinjaman dana dengan bunga yang cukup rendah melalui BPR. Dengan begitu, pihaknya berharap, masyarakat lebih mudah untuk mendapatkan pinjaman, meskipun mereka tidak mempunyai jaminan.

“Nanti kita akan intens sosialisasikan ke RT/RW melalui komunitas-komunitas masyarakat, itu kita bisa memberikan pinjaman kelompok, istilahnya tanggung renteng,” pungkasnya. (arf)

Read More

Tersangkut Korupsi, Fayakhun Dicopot sebagai Anggota DPR

KABARPROGRESIF.COM : (Jakarta) Politisi Partai Golkar Fayakhun Andriadi dicopot dari jabatannya sebagai anggota DPR RI. Ia digantikan oleh Mustafa Bakri dari daerah pemilihan (Dapil) DKI Jakarta. Proses pergantian antarwaktu dilakukan dalam Rapat Paripurna Ke-12 Masa Persidangan III Tahun Sidang 2018-2019 di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (13/2/2019).

Pada November 2018, Fayakhun divonis 8 tahun penjara oleh majelis hakim. Dia juga dihukum membayar denda sebesar Rp 1 miliar subsider 4 bulan kurungan.

Ia terjerat kasus suap pengadaan satelit monitoring di Badan Keamanan Laut (Bakamla) RI. Fayakhun menerima suap berupa hadiah atau janji yang terkait dengan jabatannya dalam memuluskan anggaran pengadaan satelit monitoring di Bakamla pada APBN-P tahun anggaran 2016.

Selain Fayakhun, ada dua anggota DPR yang juga ikut diganti, yakni Amarullah Amri Tuasikal dari Fraksi Gerindra dapil Maluku dan Ina Nur Alam dari Fraksi Partai Amanat Nasional dapil Sulawesi Tenggara. Amarullah digantikan oleh Taslim Aziz. Sementara Ina Nur Alam digantikan oleh Wa Ode Nur Zaenab.

"Selanjutnya sesuai dengan ketentuan pasal 8 ayat 3 peraturan DPR tentang tata tertib yang berbunyi anggota pengganti antar waktu sebelum memanggku jabatannya mengucapkan sumpah dan berjanji secara bersama-sama," ujar Wakil Ketua DPR Agus Hermanto saat memimpin rapat Pengucapan sumpah jabatan dipimpin oleh Ketua DPR Bambang Soesatyo.

Setelah itu rapat dilanjutkan dengan pembicaraan Tingkat II dam pengambilan keputusan sejumlah rancangan undang-undang.(rio)

Read More

Danrem 082/CPYJ Minta Persit Untuk Tak Mudah Terpancing Hoax

KABARPROGRESIF.COM : (Mojokerto) Danrem 082/CPYJ, Kolonel Arm Rully Chandrayadi, S. H, mewanti-wanti Persit Korem 082/CPYJ agar tak mudah terpancing dengan adanya suatu informasi yang belum diketahui kebenarannya.

Perkembangan teknologi, kata Kolonel Rully, merupakan sarana empuk bagi pihak-pihak yang memiliki tujuan untuk memecah belah Persatuan dan Kesatuan yang selama ini sudah terjalin dengan sangat baik.

“Jika belum diketahui kejelasannya, dimohon untuk tidak ikut menyebarkan berita bohong (hoax) itu,” tegas Danrem ketika memberikan pengarahan kepada para Persit yang sudah berkumpul di Aula Makorem. Rabu, 13 Februari 2019.

Dirinya menambahkan, menjelang pelaksanaan Pileg dan Pilpres mendatang, ia meminta seluruh Persit untuk menggunakan hak pilihnya dengan sebaik mungkin.

Tidak hanya itu saja, Danrem juga mewanti-wanti para Persit yang berkeinginan untuk maju sebagai salah satu calon legislatif, untuk tidak melibatkan peran suaminya sebagai prajurit TNI.

“Perlu kami tegaskan, TNI tidak boleh terlibat di dalam suatu kegiatan politik. Baik memberikan dukungan secara langsung ataupun tidak langsung,” pintanya. (and).

Read More

Jaksa Tahan Tiga Tersangka Kasus BTKD Manyar Sabrangan

KABARPROGRESIF.COM : (Surabaya) Setelah menjalani serangkaian pemeriksaan berkas, akhirnya Kejaksaan Negeri (Kejari) Surabaya melakukan penahanan tehadap tiga tersangka perkara ruislag atau tukar guling bekas tanah kas desa (BTKD) Kelurahan Manyar Sabrangan, Surabaya.

Penahanan terhadap ketiga tersangka ini berbeda. Untuk satu yang dilakukan penahanan di rutan kelas I cabang Surabaya di kejati Jatim yakni dari PT Abadi Purna Utama (APU) atas nama Lukman Jafar (LJ).

Sedangkan kedua tersangka lainnya yakni mantan Sekkota Surabaya M. Jasin dan eks Kabag Pemerintahan, Sugijanto tidak dilakukan penahanan dirutan melainkan menjadi tahanan kota sebab kedua mantan pejabat Pemkot Surabaya dinilai cukup kooperatif selain itu keduanya memiliki usia yang sangat lanjut apalagi saat ini masih  menjalani perawatan medis.

" Betul LJ pertimbangan yang bersangkutan bertempat tinggal di luar surabaya dan ada riwayat tidak kooperatif saat penyidikan. Dua tersangka lain bertempat tinggal di surabaya menderita sakit sesuai rekam medis dan berusia lanjut serta kooperatif dalam penyidikan." jelas Kasi Pidsus Kejari Surabaya, Heru Kamarullah, rabu (13/2).

Heru Menambahkan tiga tersangka dalam kasus ini sebelumnya tidak dilakukan penahanan oleh penyidik. Namun saat pelimpahan tahap II, penyidik Kejari Surabaya memilih sikap yang berbeda.

" Untuk LJ, kita tahan di rutan kelas I cabang Surabaya di Kejati Jatim selama 20 hari kedepan." pungkasnya.

Seperti diketahui ketiga tersangka ini terlibat tukar guling (pelepasan) sebuah tanah kas desa (TKD) di Kelurahan Manyar Sabrangan, Surabaya.

Secara detail, MJ dan SG melepas tanah Manyar Sabrangan itu kepada PT APU sesuai berita acara serah terima nomor : 593/048/402.01.02/2001 tanggal 5 Januari 2001.

Atas itu, PT APU seharusnya menyediakan tanah pengganti kepada Pemkot Surabaya seluas 90.000 M2 yang terletak di Kelurahan Keputih, Surabaya.

Namun nyatanya perusahaan itu hanya menyerahkan tanah seluas 82.000 meter persegi. Sehingga terjadi kekurangan yang menyebabkan kerugian negara senilai Rp 8.008.290.000.

Dari hasil audit tersebut, diketahui jika pelapasan TKD itu bertentangan dengan Keputusan Kelurahan Manyar Sabrangan No.5 Tahun 1998 dan Surat Keputusan Gubernur Jawa Timur Nomor: 143/8296/013/1999, tanggal 27 Juli 1999.

Sehingga, pelaksanaan Ruislaq itu tidak sesuai dengan Pasal 9 Permendagri Nomor 1 Tahun 1982 dan mengakibatkan Pemkot Surabaya mengalami kerugian Rp 8 miliar. (arf)

Read More

Komandan Denma Lantamal V Berikan Pengarahan kepada Anggota Jalasenastri Cabang 2 Korcab V DJA II

KABARPROGRESIF.COM : (Surabaya) Komandan Detaseman Markas Pangkalan Utama TNI AL V (Dandenma Lantamal V) Letkol Marinir Ahmad Yudinanto memberikan pengarahan kepada istri personel Denma pada pertemuan rutin Jalasenastri Cabang 2 Korcab V DJA, Rabu (13/2).

Pertemuan rutin bulan Februari yang digelar di Aula Gedung Malahayati Mako Lantamal V ini, dihadiri Ketua Cabang 2 Korcab V DJA Il, Ny. Sri Eka Ahmad Yudinanto pengurus dan anggota Jalasenastri Cabang 2 lainnya.

Komandan Denma Lantamal V yang juga Pembina Jalasenastri Cabang 2 Korcab V DJA ll ini, menyampaikan terima kasih atas kehadiran seluruh anggota Jalsenastri  dijajaran Denma Lantamal V dan aktifitasnya selama ini dalam kegiatan Jalasenastri.

Menurut Yudhi, peran serta seluruh anggota Jalasenastri Cabang 2 sangat penting dalam mendukung kelancaran kegiatan yang dilkasanakan di Cabang 2 maupun kegiatan besar lainnya yang digelar Jalasenastri.

Sebagai seorang istri anggota TNI AL lanjutnya, secara otomatis sudah menjadi anggota Jalasenastri dan menjadi kebanggaan tersendiri bagi istri prajurit.

"Bersyukur atas apa yang ada, jaga kehormatan suami dimanapun berada dan bertugas,  jauhkan dari KDRT hindari narkoba dan ciptakan keharmonisan dalam rumah tangga," pintanya.

Terkait Pemilu Legislatif dan Presiden pada Aprilendatang, Yudhi mengingatkan agar tetap menyalurkan hak pilihnya sesuai hati nurani masing - masing dan tetap jaga kerukunan dalam bermasyarakat.

Sementara itu Ketua Cabang 2 Korcab V DJA ll menekankan agar para pengurus lebih aktif demi kelancaran pelaksanaan program kerja dan kelangsungan organisasi jalasenastri serta meminta peran serta seluruh anggota Jalasenastri Cabang 2 lainnya.

Dalam pertemuan tersebut juga pemberian taliasih berupa bingkisan kepada Warakawuri (janda prajurit) mantan anggota Denma Lantamal V.

Sedangkan unthk membekali keterampilan istri prajurit,  Cabang 2 Korcab V DJA ll juga memberikan pelatihan singkat perawatan kecantikan dari Wardah Cosmetik dan bazar murah untuk anggota Jalasenastri Cabang 2 Korcab V DJA ll. (arf)

Read More

Pemkot Surabaya Imbau Masyarakat Tidak Iseng Gunakan Layanan 112

KABARPROGRESIF.COM : (Surabaya) Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya terus mengoptimalkan layanan Command Center (CC) 112. Bahkan, layanan tersebut kini juga sudah terkoneksi dengan Contact Center 110 Polri. Namun ironisnya, masih saja ada oknum yang hanya sekedar iseng atau main-main menggunakan layanan telpon kedaruratan 112 tersebut.

Kepala Badan Penanggulangan Bencana (BPB) Linmas Kota Surabaya Eddy Christijanto mengatakan melalui Command Center 112 Pemkot Surabaya memberikan layanan kepada masyarakat dalam situasi kedaruratan apapun selama 24 jam non stop. Bahkan, ketika masyarakat menggunakan layanan itu, mereka tidak dipungut biaya sepeserpun.

“Kami sampaikan kepada seluruh masyarakat, bahwa tidak ada biaya sepersen pun yang dikeluarkan untuk menghubungi layanan 112,” kata Eddy saat jumpa pers di Kantor Humas Pemkot Surabaya, Rabu, (13/2)).

Namun, Eddy mengaku, masih saja ada oknum yang menggunakan layanan itu hanya sekedar main-main atau iseng. Ia mencontohkan, seperti adanya laporan kebakaran di lokasi x, namun setelah dicek, ternyata laporan tersebut nihil. Bahkan, kadang juga ada masyarakat yang hanya sekedar mencoba-coba layanan 112 tersebut.

“Ada juga yang hanya bertanya seperti nama kepala dinas. Ada juga yang telpon terus diam. Ada juga yang telpon terus terdengar suara ngaji,” ujarnya.

Oleh karena itu, pihaknya mengimbau kepada seluruh masyarakat agar betul-betul memanfaatkan layanan 112 saat dalam kondisi darurat. Sebab, ketika masyarakat menghubungi layanan 112, hanya ada 17 line telpon yang tersambung, sehingga ketika banyaknya telpon masuk secara bersamaan otomatis sebagian akan terpending dan terekam dalam database.

“Dengan pengalaman-pengalaman dari kejadian kemarin, kami mohon kepada warga untuk tidak telpon iseng lagi,” pesannya.

Eddy menyampaikan pihaknya telah mengklasifikasikan laporan-laporan yang masuk itu ke dalam 38 kategori. Data tahun 2018 tercatat, angka tertinggi ada pada laporan kasus kecelakan sekitar 12,96 persen. Sementara laporan darurat medis sekitar 8,81 persen, sambungan PDAM sekitar 4,9 persen, PLN 6,8 persen, dan kejadian kebakaran sekitar 3,87 persen.

“Jadi ini evaluasi tahun 2018 sudah kami rekap data-data yang masuk ke kami seperti itu,” ungkapnya.

Dalam tiga hari terakhir, lanjut dia, tercatat sebanyak 1025 laporan yang masuk ke CC Room 112. Pada tanggal 9 Februari 2019 ada 163 laporan telpon yang masuk, namun sekitar 50 palsu. Tanggal 10 Februari 2019, tercatat sebanyak 423 telpon yang masuk, sementara 257 dianggap palsu. Dan tanggal 11 Februari 2019, tercatat sekitar 439 telpon masuk, yang 263 palsu.

“Makanya kami mohon kepada warga Kota Surabaya, mari bantu kami dengan memberikan informasi yang betul, supaya kami bisa melayani masyarakat dengan baik dan cepat. Karena yang kami layani adalah terkait dengan kedaruratan, baik itu nyawa manusia, nyawa orang lain, ataupun nyawa binatang,” terangnya.

Kendati demikian, pihaknya sangat menyayangkan banyaknya jumlah laporan palsu yang masuk ke layanan 112. Karena itu, ke depan Pemkot Surabaya akan menggandeng Reserse Kriminal (Reskrim) Polrestabes Surabaya untuk mengatasi hal tersebut.

Ketika ada oknum yang menggunakan layanan itu untuk iseng atau sekedar main-main, maka pihaknya akan melaporkan data rekaman dan nomor penelepon ke Polrestabes Surabaya agar dilakukan penyelidikan.

Sebab, setiap telpon yang masuk ke 112, akan tercatat baik nomor dan suara rekaman si penelepon.

“Kita juga koordinasi dengan Satreskim Polrestabes Surabaya. Ketika ada telpon-telpon yang menganggu, sifatnya iseng maka Polrestabes Surabaya akan menyelidikinya,” tegasnya.

Kasatreskim Polrestabes Surabaya AKBP Sudamiran mengimbau kepada masyarakat apabila tidak ingin menggunakan layanan 112 setidaknya jangan menganggu, atau tidak digunakan hanya untuk sekedar iseng. Sebab, tujuan dibuat layanan 112 adalah untuk peningkatan pelayanan kepada masyarakat yang siap selama 24 jam.

“Bagi yang menganggu, sesuai dengan ketentuan hukum dan aduan dari Pemkot Surabaya maka akan kami tindak lanjuti. Soal masuk atau tidak dalam kategori pidana, nanti akan kita selidiki,” katanya.

Ia menambahkan pihaknya berkomitmen untuk terus bersinergi bersama Pemkot Surabaya dalam melayani masyarakat. Bahkan, kini layanan 112 juga sudah tersambung dengan Contact Center 110 Polri. Oleh karena itu, ia menegaskan kepada masyarakat agar betul-betul memanfaatkan layanan itu dengan benar.

“Saya mengimbau agar 112 dimanfaatkan dengan betul dalam hal kepentingan atau kebutuhan masyarakat Surabaya,” pungkasnya. (arf)

Read More

Jaga Keharmonisan, Danrem 083/Baladhika Jaya Silahturahmi dengan Ulama se-Malang Raya

KABARPROGRESIF.COM : (Malang) Komandan Korem 083/Baladhika Jaya, Kolonel Inf Bagus Suryadi Tayo, berupaya untuk terus memperkuat sinergitas antara TNI dengan para tokoh Agama dan masyarakat di wilayah tugasnya.

Menurut Kolonel Bagus, peran tokoh agama dan masyarakat dinilai sangat penting guna memperkuat Persatuan dan Kesatuan guna keutuhan NKRI.

“Menjaga kondusifitas wilayah, bukan hanya tanggung jawab aparat keamanan saja. Namun, komponen masyarakat juga memiliki peran yang strategis dalam upaya itu,” ungkap Danrem di sela-sela berlangsungnya acara silahturahmi di Yayasan Darul Hikmah, An-Nawawi. Selasa, 12 Februari 2019 malam.

Sinergitas itu, kata Danrem, merupakan salah satu kunci utama dalam mewujudkan wilayah yang aman dan kondusif. “Kalau sinergitas itu kuat, niscaya akan terwujud keamanan, kenyamanan dan kedamaian,” tuturnya.

Sebelum mengakhiri sambutannya, ia berharap jika para tokoh agama dan masyarakat yang hadir dalam kegiatan silahturahmi itu, dapat mengambil setiap hikmah positif selama berlangsungnya acara yang digelar di Yayasan Darul Hikmah.

“Mudah-mudaha, dari kegiatan ini kita semua dapat mengambil suatu hikmah positif guna terwujudnya Malang Raya yang aman, dan kondusif,” pinta Kolonel Bagus. (arf)

Read More