Turunkan Spanduk Caleg, PNS Pemkot Surabaya Dianiaya, Videonya Viral

KABARPROGRESIF.COM : (Surabaya) Beredar Sebuah video, oknum PNS Pemkot Surabaya dianiaya seseorang yang mengaku pendukung salah satu calon legislatif (Caleg) di Surabaya.

Insiden penganiayaan itu dipicu lantaran oknum PNS Pemkot berpakaian Sat Pol PP ini melepas alat peraga kampanye (APK) salah satu caleg tanpa melakukan koordinasi terlebih dahulu.

Seperti yang terlihat dalam video itu, tampak seseorang berbaju kaos oblong warna hijam dan mengenakan sarung tanpa menggunakan alas kaki mendatangi sebuah rumah sepertinya kantor kelurahan.

Orang tersebut terlihat marah-marah mencari seseorang, bahkan juga tedengar nada ancaman meski nantinya berujung ke ranah hukum.

" Golek perkoro, lalala...totok ngaku, tak tempeleng. Jarno urusan polisi ( cari masalah, kalau ngaku tak pukul pipinya. Biar urusan polisi." tegasnya sambil hilir mudik.

Emosi orang berbaju hijau itu memuncak setelah ia melihat orang yang dicarinya datang. Ia pun menghampirinya, tak tanggung-tanggung, cacian makian bahkan penganiayaan berupa pukulan meluncur di mulut oknum PNS Pemkot tersebut.

" Lahh iki... tak tempeleng, Lapo koen nyoplok spandukku, hee...perkoro opo koen, goblok koen iku, setan koen koen iku. (Ini dia...tak pukul, kenapa kamu melepas spandukku, bodoh kamu, setan kamu ini." Kata orang tersebut sambil meminta oknum PNS itu masuk ke dalam kantor kelurahan.

Hardikan cacian bahkan pukulan tak membuat orang berbaju hijau ini puas. Ia pun melanjutkan sikap tak pantas tersebut di teras rumah sambil menarik baju oknum PNS tersebut padahal ia sudah dijelaskan peraturannya. Namun hal tersebut tak dianggapnya.

" Ayo klarifikasien, genakno nang jero, alasanmu nyoplok opo, ojok ijen-ijen koen, tak gibeng, setan iku, koen iki arek anyar, iki urusane gede (ayo diklarifikasi, jelaskan didalam, alasannya melepas (spanduk) itu apa, jabgan sendiri-sendiri, tak pukul, setan ini, kamu abak baru, ini urusan besar). Tandasnya.

Meski terlihat ada yang merekam namun orang berbaju hijau ini tak memperdulikan, dengan mencekeram krah baju oknum PNS itu, ia malah menatap kamera sambil mengucapkan kalimat umpatan.

" Iki bangsat, iki harga diri, pasang maneh, gak usah kakean cangkem (ini kurang ajar, ini harga diri, pasabg lagi, gak usah vanyak mulut." paparnya.

Suasana yang cukup panas, ternyata membuat orang tersebut tak mau menghiraukan omongan orang lain padahal ada warga yang mencoba menyadarkannya.

" Gak isok sabar iki, Pemilu suksesno ojok dolek perkoro, setan iku (gak bisa sabar, jangan cari masalah, setan itu." Pungkasnya lantas pergi menaiki motor merahnya. (arf)

Read More

Komandan Lantamal V Terima Kunjungan Kerja Kapusku Kemhan RI

KABARPROGRESIF.COM : (Surabaya) Komandan Pangkalan Utama TNI AL V (Danlantamal V) Laksamana Pertama TNI Edwin, S. H., M. Han menerima kunjungan kerja Kepala Pusat Keuangan Kementerian Pertahanan (Kapusku Kemhan) RI, Marsekal Pertama TNI Danang Hadiwibowo, S.E.M.M, Jumat (15/2).

Kunjungan Kerja Kapusku Kemhan RI yang diterima Danlantamal V di Loby Utama Gedung Yos Sudarso, Mako Lantamal V Ini, dalam rangka Monitoring Laporan Keuangan Kemhan RI di Wilayah Jawa Timur.

Tampak hadir mendampingi Danlantamal V dalam penyambutan Kapusku Kemhan diantaranaya  Asrena Danlantamal V Kolonel Laut (S) Johannes Tambunan, Kakuwil Lantamal V Kolonel Laut (S) Hanif dan Kaakun Lantamal V Letkol Laut (S) Joko Sutrisno.

Sementara itu Kapusku Kemhan RI didampingi Keapla Bidang  Keuangan Kemhan (Kabidkukem), Kolonel Laut (S) Fathorrahem.

Dalam pelaksanaan Monitoring Laporan Keungan Kemhan ini,  seluruh perwira keuangan, petugas atau Operator Sistem Akutansi Instansi Berbasis Akrual (SAIBA) dan Sistem Informasi Manajemen Akuntansi Barang Milik Negara (SIMAK BMN) di jajaran Mako Lantamal V mengikuti pengarahan dari Kapusku Kemhan RI.

Dalam pengarahannya Kapusku Kemhan RI menyampaikan hal yang terkait dengan laporan keuangan mengenai transfer masuk dan transfer keluar barang milik negara agar dapat diselesaikan, sehingga tidak terjadi selisih yang dapat berpengaruh terhadap validasi laporan keuangan.

Menanggapi pengarahan Kapusku tersebut, Kakuwil Lantamal V beserta jajarannya segera melakukan koreksi transaksi transfer masuk dan transfer keluar laporan keuangan sesuai ketentuan yang berlaku. (arf)

Read More

Hak Lelang PT NKE Dicabut Selama 6 Bulan

KABARPROGRESIF.COM : (Jakarta) Juru Bicara Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Febri Diansyah meminta agar seluruh instansi pemerintah memerhatikan putusan pengadilan terhadap PT Duta Graha Indah (DGI) yang kini bernama PT Nusa Konstruksi Enjiniring (NKE).

Dalam putusan pengadilan, hak PT NKE untuk mengikuti lelang proyek pemerintah dicabut selama 6 bulan.

"Kami harap ini juga jadi perhatian bagi seluruh instansi pemerintah, jangan sampai kemudian ada perusahaan-perusahaan yang sudah divonis pengadilan dilarang ikut proyek, kemudian masih ikut lelang," kata Febri di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Kamis (14/2/2019) malam.

Febri mengingatkan, apabila ada instansi pemerintah yang masih menyertakan PT NKE dalam lelang proyek atau bahkan dimenangkan dalam lelang, akan menimbulkan konsekuensi hukum tersendiri.

"Itu tentu berkonsekuensi terhadap tidak sahnya keputusan atau produk hukum terkait dengan tender tersebut dan ada risiko kerugian keuangan negara yang lebih besar," kata dia.

Febri juga mengingatkan PT NKE untuk tak mencoba melanggar putusan pencabutan hak lelang selama 6 bulan tersebut. "Jangan kemudian mencoba melakukan melanggar putusan yang berkekuatan hukum tetap tersebut. Jadi kedua belah pihak perlu mengingat ini," tegasnya.

KPK juga berharap agar putusan terhadap PT NKE ini menjadi pelajaran bagi seluruh korporasi di Indonesia untuk tak melakukan kejahatan korupsi. Sebab, hasil kejahatan korupsi tersebut nantinya akan dirampas untuk negara.

"Betapa pun pihak-pihak perorangan atau korporasi melakukan korupsi ketika nanti sudah terbukti di pengadilan maka keuntungan dan uang hasil korupsi tersebut tetap akan dirampas untuk negara dan dikembalikan pemanfaatannya bagi publik melalui mekanisme keuangan negara," papar Febri.

Unit Pelacakan Aset, Pengelolaan Barang Bukti, dan Eksekusi (Labuksi) KPK juga menyetorkan uang pengganti sebesar Rp 85.490.234.737 dan denda Rp 700 juta ke kas negara.

"Tim jaksa eksekusi KPK pada Unit Labuksi telah berhasil melakukan eksekusi terhadap uang pengganti sejumlah Rp 85.490.234.737 dari terpidana korporasi PT NKE (PT DGI) sesuai amar putusan dan denda Rp 700.000.000," kata Febri.

Vonis terhadap PT NKE telah dibacakan oleh Ketua Majelis Hakim Diah Siti Basariah di Pengadilan Tipikor Jakarta, Kamis (3/1/2019) malam.

PT NKE terbukti melawan hukum membuat kesepakatan memenangkan perusahaannya dalam lelang proyek Pembangunan Rumah Sakit Khusus Infeksi dan Pariwisata Universitas Udayana Tahun Anggaran 2009 dan 2010.

PT NKE dinilai memperkaya diri sendiri atau selaku korporasi. Kemudian, memperkaya Muhammad Nazarudin beserta korporasi yang dikendalikannya yakni PT Anak Negeri, PT Anugerah Nusantara dan Grup Permai sejumlah Rp 10,290 miliar.

Menurut majelis hakim, hal yang memberatkan PT NKE adalah tidak mendukung program pemerintah dalam pemberantasan korupsi.

Hal-hal meringankan pihak PT NKE mengakui kesalahannya, menyatakan penyesalannya, serta beritikad baik memberikan informasi kepada publik atas perbuatannya.

PT NKE juga menjadi tempat bergantungnya banyak orang dalam mencari nafkah. PT NKE juga berjanji mengupayakan tata kelola perusahaan bebas korupsi dan perusahaan belum pernah dihukum. (rio)

Read More

Perangi The Silent Killer, Armed 12 Laksanakan Vaksinasi

KABARPROGRESIF.COM : (Ngawi) Puluhan prajurit Yonarmed 12/Kostrad, mengikuti vaksinasi Hepatisis B yang digelar di Tonkes Armed 12/Kostrad. Jumat, 15 Februari 2019 pagi.

Vaksinasi yang diberlakukan ke prajurit Armed 12/Kostrad itu, kata Mayor Arm Ronald Siwabessy, dinilai mampu memberikan jaminan imunitas tubuh prajuritnya dari penyakit Hepatitis B. “Vaksinasi itu salah satu tindakan preventif  kesehatan yang bertujuan untuk menghindarkan prajurit dari penyakit Hepatitis B,” jelas Danyonarmed 12/Kostrad ini.

Hepatitis B, kata Mayor Arm Ronald, F. Siwabessy, sangat sulit untuk dikenali. Sebab, dampak yang timbul akibat penyakit tersebut, tidak langsung terasa pada sang penderita.

“Banyak orang yang tidak sadar jika dirinya terinfeksi penyakit tersebut, seiring dengan dikenalnya penyakit kerusakan hati dengan sebutan the silent killer. Apalagi, bagi seorang prajurit TNI yang setiap harinya beraktifitas dengan menggunakan fisik,” ungkapnya.

Sementara itu, Peltu Juwoto menambahkan, vaksinasi itu rutin dilakukan selama 3 tahap. Tahap pertama dan kedua, kata Kapolkesdim, dilakukan pada bulan Agustus dan September tahun kemarin.

“Nah, pagi ini memasuki tahap ketiga. Hepatitis B, ialah infeksi serius pada hati yang disebabkan oleh virus Hepatitis B (HBV). Jika tidak segera ditangani dengan baik dan benar, sang penderita akan mengalami kondisi akut dan kronis,” tandasnya.

Melalui pemberian vaksin tersebut, Mayor Ronald berharap, prajuritnya dapat memiliki kondisi fisik yang prima dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya.

“Yonarmed 12 sebagai suatu kesatuan militer yang tinggi aktifitas berkelompok, tidak hanya harus peka dengan adanya penyakit di lingkungan individu, melainkan juga harus berpikir bagaimana melakukan pencegahan dini terhadap kemungkinan timbul dan menularnya suatu penyakit. Maka dari itu, kita himbau kepada seluruh prajurit Yonarmed 12/Kostrad, agar selalu sadar untuk menjaga kesehatan diri dan lingkungannya,” pintanya. (and)

Read More

KPK Setor Duit Pengganti Sekitar Rp 85 Miliar dan Denda Rp 700 Juta ke Kas Negara Terkait Kasus PT NKE

KABARPROGRESIF.COM : (Jakarta) Unit Pelacakan Aset, Pengelolaan Barang Bukti, dan Eksekusi (Labuksi) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyetorkan uang pengganti sebesar Rp 85.490.234.737 dan denda Rp 700 juta ke kas negara.

Uang tersebut diperoleh dari kasus korupsi PT Duta Graha Indah (DGI) atau yang telah berganti nama menjadi PT Nusa Konstruksi Enjiniring (NKE) yang telah berkekuatan hukum tetap.

"Tim jaksa eksekusi KPK pada Unit Labuksi telah berhasil melakukan eksekusi terhadap uang pengganti sejumlah Rp 85.490.234.737 dari terpidana korporasi PT NKE (PT DGI) sesuai amar putusan dan denda Rp 700.000.000," kata Juru Bicara KPK Febri Diansyah, Kamis (14/2/2019).

Uang tersebut telah disetor ke kas negara sebagai upaya KPK memulihkan aset negara.

Di sisi lain, Febri juga mengingatkan kepada seluruh instansi pemerintah memerhatikan pencabutan hak PT NKE mengikuti lelang proyek pemerintah selama 6 bulan.

"Sanksi ini kami harap sekaligus dapat menjadi pembelajaran bagi korporasi-korporasi lain agar tidak melakukan korupsi," ungkapnya.

Vonis terhadap PT NKE telah dibacakan oleh Ketua Majelis Hakim Diah Siti Basariah di Pengadilan Tipikor Jakarta, Kamis (3/1/2019) malam.

PT NKE terbukti melawan hukum membuat kesepakatan memenangkan perusahaannya dalam lelang proyek Pembangunan Rumah Sakit Khusus Infeksi dan Pariwisata Universitas Udayana Tahun Anggaran 2009 dan 2010.

PT NKE dinilai memperkaya diri sendiri atau selaku korporasi. Baca juga: PT NKE Akan Jual Saham dan Aset untuk Bayar Uang Pengganti Rp 85 Miliar Kemudian, memperkaya Muhammad Nazarudin beserta korporasi yang dikendalikannya yakni PT Anak Negeri, PT Anugerah Nusantara dan Grup Permai sejumlah Rp 10,290 miliar.

Menurut majelis hakim, hal yang memberatkan PT NKE adalah tidak mendukung program pemerintah dalam pemberantasan korupsi.

Hal-hal meringankan pihak PT NKE mengakui kesalahannya, menyatakan penyesalannya, serta beritikad baik memberikan informasi kepada publik atas perbuatannya.

PT NKE juga menjadi tempat bergantungnya banyak orang dalam mencari nafkah. PT NKE juga berjanji mengupayakan tata kelola perusahaan bebas korupsi dan perusahaan belum pernah dihukum. (rio)

Read More

Tingkatkan Kemahiran Menembak, Prajurit Lanal Tegal Latihan Gunakan Pistol Jenis G2 Combat

KABARPROGRESIF.COM : (Surabaya) Untuk meningkatkan krlahiran dibidang menembaknkali,  sejumlah prajurit Lanal (Pangkalan TNI Angkatan Laut) Tegal, Lantamal V asik melaksanakan latihan menembak dengan menggunakan pistol jenis G2 Combat di Lapangan Tembak Yonif 407/Padmakusuma Jalan Raya ujungrusi Kecamatan Adiwerna Kabupaten Tegal, Jumat (15/2).

Latihan menembak berkala yang diikuti sedikitnya 50 personel ini,  dikhususkan dengan menggunakan senjata pistol jenis G2 Combat jarak 25 meter ini.

Menurut Danlanal Tegal, Lantamal V  Letkol Laut (P) Agus Haryanto S.E  Mtr.Hanla.MM mengatakan,  kegiatan ini merupakan salah satu bentuk latihan yang sudah menjadi agenda rutin Lanal Tegal dalam bidang pembinaan peraonel di satuan.

Agus -sapaan akrab Danlanal Tegal- dihadapan seluruh prajuritnya menekankan agar selama pelaksanaan latihan menembak harus mengikuti prosedur yang ada serta perhatikan manajemen resiko, utamakan keselamatan personel serta keamanan materiil.

Menurutnya, latihan menembak merupakan salah satu bentuk parameter kesiapsiagaan satuan. "Semoga dengan latihan ini kita semakin menjadi prajurit profesional dan tangguh."  Tegasnya. (arf)

Read More

Kejagung dan KKP Serah Terima Kapal Silver Sea 2

KABARPROGRESIF.COM : (Jakarta) Kejaksaan Agung (Kejagung) RI menyerahkan kapal pengangkut ikan asal Thailand Silver Sea 2 yang sebelumnya digunakan dalam kasus penangkapan secara ilegal kepada Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP).

Penandatanganan berita acara penyerahan ditandatangani langsung oleh Jaksa Agung HM Prasetyo dan Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti, di Kompleks Kejaksaan Agung, Jakarta Selatan, Kamis (14/2/2019).

"Hari ini saya bersama Bu Menteri KKP melaksanakan suatu momen yang penting dan besar saya rasa. Di mana kami baru saja melaksanakan acara serah terima sebuah kapal yang cukup besar 5.000 lebih gross ton, berasal dari kapal yang dipergunakan untuk melakukan kejahatan," kata Prasetyo.

Prasetyo berharap, kapal tersebut dapat menjadi penghubung antarpulau di Indonesia.

Ia pun mengungkapkan kegembiraannya karena dapat turut berkontribusi dalam menjaga kekayaan laut Indonesia yang kerap dicuri nelayan asing.

"Saya juga senang karena bisa mendukung kelengkapan sarana prasarana bagi KKP dalam menjalankan visi misinya untuk bagaimana kita meningkatkan kewibawaan kita di laut," ujar Prasetyo.

"Dan bagaimana bisa menjaga aset bangsa berupa sumber kekayaan laut, ikan, yang jumlahnya luar biasa yang selama ini justru lebih banyak dinikmati, dicuri oleh nelayan asing," lanjut dia.

Sementara itu, Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti menegaskan bahwa kedaulatan perikanan Indonesia ditegakkan dengan memiliki kapal tersebut.

Susi mengatakan, perampasan aset ini menjadi sinyal yang kuat terkait ketegasan Indonesia dalam memberantas penangkapan ikan secara ilegal.

"Visi misi Pak Presiden jelas, laut harus menjadi masa depan bangsa. Indonesia menjadi poros maritim dunia. Kita berharap kapal ini bisa membawa kita menuju 2 misi tadi," ujar Susi.

Sebelumnya, kapal Silver Sea 2 ditangkap oleh Tentara Nasional Indonesia Angkatan Laut (TNI AL) di perairan Sabang, Aceh, pada 12 Agustus 2015.

Kapal itu disebut telah melakukan pelanggaran dengan mematikan Automatic Identification System (AIS) dan Vessel Monitoring System (VMS) dan diduga kuat melakukan transhipment ikan hasil tangkapan Indonesia secara ilegal di wilayah perairan PNG.

Oleh karena itu, Nahkoda Kapal Silver Sea 2, Yotin Kuarabiab sebagai terdakwa dijatuhi pidana denda Rp250.000.000 (dua ratus lima puluh juta rupiah) subsider 6 (enam) bulan kurungan, dan yang terpenting, kapal dengan bobot 2.285 GT dan 1.930 ton ikan hasil tangkapan dengan nilai lelang Rp 20 miliar, disita untuk negara.

Kemudian, pemerintah melalui Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) bersama Satuan Tugas Pemberantasan Penangkapan Ikan secara Ilegal (Satgas 115) memenangkan tuntutan atas kapal Silver Sea 2.

Kemenangan ini dikukuhkan melalui putusan Pengadilan Negeri Sabang Nomor 21/pidsus/2017/PNSAB pada Kamis (19/10), yang menyatakan bahwa kapal sebesar 2.285 GT dengan muatan 1.930 MT ikan hasil tangkapan senilai Rp20 miliar tersebut dirampas untuk negara. (rio)

Read More

Koordinator Khusus PBB Tinjau Area Operasi Pasukan Garuda

KABARPROGRESIF.COM : (Lebanon Selatan) United Nation Special Coordinator for Lebanon (UNSCOL) atau Koordinator Khusus PBB untuk Lebanon, Mr. Jan Kubis didampingi Force Commander UNIFIL Major General Stefano Del Col dan beberapa Stafnya melaksanakan kunjungan kerja ke Lebanon dalam rangka meninjau secara langsung Area Operasi Pasukan Garuda yang tengah melaksanakan misi perdamaian PBB di Lebanon Selatan.

Dengan menggunakan Helikopter jenis Bell 212 UNO 278 dari Markas Besar UNIFIL di Naqoura, Mr. Jan Kubis beserta rombongan tiba pada Selasa 12-2-2019 waktu setempat di Markas Satgas Batalyon Mekanis TNI Kontingen Garuda XXIII-M/UNIFIL (Indobatt) UN Posn 7-1, Adchit Al-Qusayr.

Kedatangannya disambut oleh Wadan Satgas Mayor Inf Abdul Samad dan beberapa Perwira Staf Indobatt.

Selanjutnya dengan menggunakan kendaraan yang sudah dipersiapkan, secara beriringan bergerak menuju Area Operasi Pasukan Garuda XXIII-M yang terletak di perbatasan Lebanon-Israel untuk meninjau secara langsung situasi dan kondisi terakhir daerah tersebut.

Setibanya di UN Posn 9-15 Kompi Alfa, Koordinator Khusus PBB untuk Lebanon beserta rombongan disambut secara langsung oleh Komandan Satgas Indobatt XXIII-M/UNIFIL Letkol Inf Arfa Yudha Prasetya dan Komandan Sektor Timur UNIFIL Brigadier General Antonio Romero Losada.

Dilanjutkan menerima penjelasan dari Lettu Inf Suryadi Danki A Indobatt dan Mr. Eugene Friel selaku Senior Political Affairs Officer UNIFIL tentang situasi di perbatasan Lebanon dan Israel (Blue Line), khususnya yang masuk dalam wilayah tanggungjawab Indobatt sesuai dengan Resolusi Dewan Keamanan PBB 1701 tahun 2006.

Menurut Letkol Inf Arfa Yudha Prasetya, kunjungan Mr. Jan Kubis yang berasal dari negara Slovakia ke Area Operasi Pasukan Garuda XXIII-M merupakan kunjungan pertamanya semenjak beliau menjabat sebagai Koordinator Khusus PBB untuk Lebanon.

“Tujuan peninjauan secara langsung tersebut, guna mengetahui perkembangan situasi dan kondisi nyata di sepanjang daerah perbatasan antara Lebanon dan Israel Area of Responsibility (AoR) Satgas Batalyon Mekanis TNI Kontingen Garuda XXIII-M/UNIFIL,” ujarnya.

Mengakhiri peninjauannya, Koordinator Khusus PBB untuk Lebanon yang merupakan mantan Menteri Luar Negeri Slovakia mengucapkan terima kasih atas sambutan yang telah diberikan kepadanya.

“Kepada seluruh pasukan Indobatt agar tetap semangat dan pertahankan profesionalitas dalam melaksanakan tugas sebagai pasukan perdamaian,” katanya.

Kemudian rombongan bergerak kembali menuju UN Posn 7-1, untuk selanjutnya kembali ke Markas Besar UNIFIL di Naqoura dengan menggunakan Helikopter. (Pen Konga XXIII-M/Unifil)

Read More

Empat Anggota DPRD Sumut Divonis 4 Tahun Penjara

KABARPROGRESIF.COM : (Jakarta) Sebanyak empat anggota DPRD Sumatera Utara divonis 4 tahun penjara oleh majelis hakim pada Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jakarta.

Keempatnya juga dihukum membayar denda Rp 200 juta subsider 3 bulan kurungan. Mereka adalah Rijal Sirait, Fadly Nurzal, dan Rooslynda Marpaung yang merupakan anggota DPRD periode 2009-2014; serta Rinawati Sianturi yang merupakan anggota DPRD dua periode, yakni 2009-2014 dan 2014-2019.

"Mengadili, menyatakan para terdakwa telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana korupsi secara bersama-sama dan berlanjut," ujar ketua majelis hakim Hariono saat membacakan amar putusan di Pengadilan Tipikor Jakarta, Kamis (14/2/2019).

Dalam pertimbangan, hakim menilai perbuatan keempat anggota DPRD tidak mendukung pemerintah dalam memberantas korupsi.

Namun, mereka berlaku sopan, belum pernah dihukum dan sudah mengembalikan seluruh uang suap yang diterima.

Keempat anggota DPRD tersebut terbukti menerima suap dari Gubernur Sumatera Utara, Gatot Pujo Nugroho. Rijal Sirait menerima uang Rp 477,5 juta.

Kemudian, Fadly Nurzal menerima Rp 960 juta. Kemudian, Rooslynda menerima Rp 835 juta dan Rinawati Sianturi menerima Rp 504,5 juta.

Uang tersebut diberikan agar Rijal, Fadly, Rooslynda, dan Rinawati memberikan pengesahan terhadap Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan (LPJP) Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Provinsi Sumut Tahun Anggaran 2012, dan pengesahan APBD Perubahan TA 2013.

Selain itu, agar memberikan persetujuan pengesahan APBD TA 2014 dan APBD Perubahan TA 2014, dan persetujuan pengesahan APBD TA 2015. Lainnya, agar Rinawati Sianturi menyetujui LPJP APBD Tahun Anggaran 2014. Keempat anggota DPRD tersebut terbukti melanggar Pasal 12 huruf b jo Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat 1 ke-1 jo Pasal 64 ayat 1 KUHP. (rio)

Read More

Prajurit Yonif Raider 323 Kostrad Jaga Perbatasan RI-PNG

KABARPROGRESIF.COM : (Banjar) Sebanyak 53 orang personel Batalyon Infanteri Raider 323 Kostrad mengikuti acara tradisi pelepasan untuk melaksanakan tugas operasi di perbatasan Negara yang dilaksanakan pada Senin 11-2-2019 di Halaman Mako Yonif Raider 323 Kostrad, Banjar Jawa Barat.

Beberapa bulan lalu telah diketahui bersama adanya penonjolan tingkat ancaman keamanan di wilayah Papua. Didasari hal itulah, Kostrad sebagai pasukan pemukul TNI AD diberangkatkan untuk mengembalikan kondusivitas keamanan di wilayah Papua.

Disana Satgas Yonif Raider 321 Kostrad akan melakukan tugas pengamanan di sepanjang perbatasan Indonesia dengan Papua Nugini, selain itu guna menjamin keamanan demi kelancaran pembangunan infrastruktur di wilayah Papua.

Terhitung mulai pertengahan bulan Februari 2019, sebanyak 53 orang personel Batalyon Infanteri Raider 323 Kostrad akan dikirim melaksanakan tugas operasi Pengamanan Perbatasan RI-PNG yang tergabung dalam Satgas Yonif Raider 321 Kostrad.

Menurut Letkol Inf Agust Jovan Latuconsina, pelepasan seperti ini adalah suatu tradisi kebanggaan bagi setiap prajurit yang akan melaksanakan tugas operasi.

“Selain sebagai ungkapan selamat bertugas dari seluruh personel, acara tradisi juga dimaknai sebagai rasa kecintaan terhadap satuan Yonif Raider 323/BP Kostrad,” tambahnya. (and)

Read More

Risma Beri Motivasi kepada Anak Bermasalah

KABARPROGRESIF.COM : (Surabaya) Sebanyak 46 anak 'bermasalah' dikumpulkan Wali Kota Surabaya Tri Rismaharini di rumah dinasnya. Oleh Risma puluhan anak-anak yang terjaring Satpol PP Kota Surabaya dan hasil pendataan pihak kecamatan tersebut diberikan motivasi.

Dalam kesempatan itu, hadir pula anak-anak Kampung Anak Negeri dan para penerima beasiswa pendidikan dari Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya. Bahkan saat itu, Risma juga meminta kepada beberapa anak jalanan dan putus sekolah untuk meminta maaf kepada orang tuanya masing-masing. Bahkan, mereka juga diminta untuk mencium kaki ibunya sebagai permintaan maaf.

“Ini contoh dari kalian yang pernah terjaring Satpol PP. Semua anak tidak mampu, tapi mereka mau berubah dan bisa. Mereka sekarang bisa berprestasi dalam berbagai bidang,” kata Risma, kamis (14/2).

Risma mencontohkan mahasiswa penerima beasiswa pendidikan di Politeknik Penerbangan (Poltekbang) Surabaya, Politeknik Ubaya, serta Perguruan Tinggi Negeri (PTN).

“Kakak-kakak kalian ini juga berasal dari keluarga tidak mampu. Tapi mereka mau berubah. Mereka ingin mengubah nasibnya dengan belajar yang baik dan bekerja keras,” terangnya.

Risma mengatakan, penerima beasiswa Pemkot Surabaya yang berkuliah di Poltekbang Surabaya nanti setelah lulus akan langsung bekerja sebagai Teknisi Pesawat Udara (TPU) di Lion Air. Demikian juga para penerima beasiswa Politeknik Ubaya, setelah lulus akan diterima di perusahaan-perusahaan yang menanti mereka.

Ia menegaskan, Tuhan tidak adil kalau hanya yang pintar dan yang kaya saja yang bisa berhasil dan sukses. Semua diberikan kesempatan yang sama untuk bisa berhasil dan sukses, siapapun orangnya dan dari mana asal kedua orang tuanya. Asalkan orang itu tidak menyerah dengan keadaan dan mau bekerja keras, mereka pasti diberi jalan oleh Tuhan.

Ia melanjutkan, banyak kasus anak jalanan dan putus sekolah berawal dari permasalahan keluarga. Hal itu yang belum banyak disadari semua orang. Oleh sebab itu, Pemkot Surabaya memiliki program Pendidikan Pranikah. Program ini agar masyarakat tidak meremehkan tentang pernikahan.

“Kalau ada masalah di keluarga, itu yang menjadi korban adalah anak-anak. Kasihan mereka, padahal mereka tidak tahu apa-apa. Jadi, banyak kasus yang sebetulnya awalnya dari keluarga,” jelasnya.

Kata Risma, semua orang pasti punya masalah. Namun, masalah itu harus dihadapi untuk diselesaikan, bukannya malah lari. Salah satu jalan untuk mengubah nasib adalah dengan bersekolah. Jika tidak mau bersekolah, akan kesulitan untuk mengubah nasib.

“Para penerima beasiswa itu punya mimpi dan suatu saat ingin mengubah derajat orang tuanya. Jadi, anak-anaku semuanya, kalian punya masa depan dan kalian pasti bisa,” pesan Risma.

Ia juga mengimbau agar anak-anak sebagai penerus bangsa tidak merusak diri sendiri. Karena ke depannya dapat mengalami kesulitan.

“Jadilah anak yang tegar, anak yang kuat mentalnya, seperti pohon kelapa yang tahan terhadap hembusan angin kencang,” tuturnya.

Mulai saat itu, Wali Kota Risma menganggap 46 anak tersebut adalah anaknya. Risma pun menginginkan semua anak itu berhasil dan sukses.

“Ibu tidak mau kalian tidak berhasil. Ibu ingin kalian semua sukses dan berhasil karena itu hak kalian,” pungkasnya. (arf)

Read More

Kodam Pattimura Berangkatkan Prajurit Satgas Pam Puter

KABARPROGRESIF.COM : (Ambon) Komando Daerah Militer (Kodam) XVI/Pattimura menyiagakan prajuritnya dalam Operasi Satuan Tugas Pengamanan Pulau-pulau Kecil Terluar (Satgaspam Puter) di daerah Penambulai, Batugoyang-Kepulauan Aru, Pulau Leti-Maluku Barat Daya, daerah Masela, Selaru, Matimerang dan Larat-Pulau Saumlaki serta di daerah Lirang, Wetar dan Kisar, wilayah Kabupaten Maluku Barat Daya.

Wakil Asisten Operasi (Waasops) Kasdam XVI/Pattimura, Letkol Inf Sigit Purwanto, S.I.P., M.Si, mengatakan tidak semua prajurit mempunyai kesempatan melaksanakan tugas ke daerah operasi. Karena itu tugas operasi merupakan suatu yang membanggakan bagi setiap prajurit.

“Sebelum memasuki suatu wilayah perlu menggali informasi sebanyak-banyaknya tentang situasi dan kondisi wilayah tersebut sehingga tidak mengalami kesulitan selama di daerah operasi,” ujarnya, saat melepas keberangkatan anggota Satgaspam Puter, pada Senin 6-2-2019 bertempat di Lapangan Mako Yonif Raider 733/Masariku.

Waasops menjelaskan, sebelum melaksanakan tugas pengamanan, para prajurit telah dibekali dengan berbagai pengetahuan dan informasi tentang tipologi daerah penugasan.

Baik menyangkut kondisi cuaca, medan di lokasi maupun sosial budaya warga setempat. Untuk itu dia mengingatkan prajurit dapat menunjukkan sikap dan tindakan serta kemampuan terbaik saat melaksanakan tugas.

“Operasi ini akan dilangsungkan selama 9 bulan ke depan. Saya berharap agar tugas dilaksanakan dengan penuh dedikasi yang tinggi dan selalu melakukan koordinasi yang baik dengan instansi lain.

Baik pemerintah daerah maupun unsur kepolisian yang juga sama-sama bertugas sehingga tercipta sinergitas dan lebih mudah mencapai tujuan pokok”, harapnya.

“Hindari terjadinya pelanggaran sekecil apapun. Jangan pernah menyakiti hati rakyat dan terus berupaya untuk dapat membantu kesulitan warga di sekitar tempat kalian bertugas. Dan tetaplah berpedoman pada Sapta Marga, Sumpah Prajurit dan 8 Wajib TNI dalam setiap pelaksanaan tugas,” tuturnya.

Diketahui, Maluku memiliki pulau terluar yang berbatasan langsung dengan negara lain, di antaranya wilayah Pulau Leti, Kisar dan Wetar yang merupakan bagian dari wilayah pemerintah Kabupaten Maluku Barat Daya, Provinsi Maluku.

Pulau ini berada di sebelah Timur Laut dari negara Timor Leste begitu juga dengan Pulau Penambulai yang juga bertetangga dengan Australia Barat. (Pendam Pattimura).

Read More