Terus Kobarkan Semangat Perjuangan Arek-arek Suroboyo 10 Nopember 1945 untuk memberantas Korupsi, Terorisme dan Penyalahgunaan Narkoba

Soft Launching Kota Lama, Gelar Sejumlah Paket Wisata

Sejumlah paket wisata digelar Pemkot Surabaya usai soft launching Kota Lama zona Eropa yang berada di kawasan Jalan Rajawali, Krembangan, Surabaya.

Cegah Narkoba di Kalangan ASN dan Pelajar, Pemkot Surabaya Gandeng BNN dan Polisi

Upaya Pemkot Surabaya memberantas Narkoba tak hanya di kalangan pelajar dan masyarakat, tetapi juga Aparatur Sipil Negara (ASN) di lingkup pemkot.

Peluang Investasi untuk Pengembangan Eks THR-TRS

Pemkot Surabaya menggandeng Kamar Dagang dan Industri (Kadin) untuk mempromosikan proyek peluang investasi di Kota Pahlawan. Diantaranya di kompleks eks Taman Hiburan Rakyat (THR) dan Taman Remaja Surabaya (TRS).

Tekan Laju Inflasi, Pemkot Rutin Gelar Pangan Murah

Untuk menekan laju inflasi agar masyarakat bisa mendapatkan komoditas bahan pangan dengan lebih murah, Pemkot Surabaya rutin menggulirkan program Gerakan Pangan Murah setiap bulan.

Pemkot Surabaya Komitmen Amankan Aset yang Dikuasai Pihak Ketiga

Berbagai upaya strategis terus dilakukan Pemkot Surabaya untuk memastikan aset daerah dapat dimanfaatkan secara optimal demi kepentingan warga dan pemerintah.

Sabtu, 16 Februari 2019

Pengusaha Samin Tan Diduga Suap Eni Maulani Terkait Kontrak Batubara dengan Kementerian ESDM


KABARPROGRESIF.COM : (Jakarta) Samin Tan selaku pemilik PT Borneo Lumbung Energi dan Metal (BLEM) disangka menyuap Wakil Ketua Komisi VII DPR, Eni Maulani Saragih.

Uang Rp 5 miliar yang diberikan Samin diduga terkait terminasi Perjanjian Karya Pengusahaan Pertambangan Batubara (PKP2B). Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi ( KPK) Laode M Syarif mengatakan, perjanjian itu antara PT Asmin Koalindo Tuhup (AKT) dan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM).

"Sebelumnya, diduga PT BLEM yang dimiliki tersangka telah mengakuisisi saham PT AKT," ujar Syarif dalam jumpa pers di Gedung KPK Jakarta, Jumat (15/2/2019).

Menurut Syarif, pada Oktober 2017, Kementerian ESDM melakukan terminasi terhadap PKP2B dengan PT AKT.

Untuk menyelesaikan persoalan terminasi, Samin diduga meminta bantuan sejumlah orang termasuk Eni Maulani.

Eni diminta bantuan untuk menyelesaikan PKP2B Generasi 3 di Kalimantan Tengah antara PT AKT dan Kementerian ESDM.

Menurut Syarif, Eni menyanggupi permintaan itu. Eni diduga berupaya memengaruhi Kementerian ESDM dalam forum rapat dengar pendapat di Komisi VII DPR. Saat itu, posisi Eni merupakan anggota panitia kerja mineral dan batubara di Komisi VII DPR. (rio)

Komandan Lanal Banyuwangi Terima Kunjungan Kerja Danguskamla Koarmada II


KABARPROGRESIF.COM : (Banyuwangi) Komandan Pangkaan TNI Angkatan Laut (Danlanal) Banyuwangi, Lantamal V,  Letkol Laut (P) Suhartaya,M.Tr.Hanla beserta staf menerima Kunjungan Kerja Komandan Gugus Keamanan Laut (Danguskamla) Koarmada II, Laksma TNI Kisdiyanto di Mako Lanal Banyuwangi, Jumat (15/2).

Kunjungan Danguskamla Koarmada ll di Lanal Banyuwangi didampingi Asops Danguskamla II dan Komandan KRI Arun - 903.

Dalam kunjungannya,  Danguskamla didampingi Danlanal Banyuwangi meninjau secara langsung fasilitas labuh Lanal Banyuwangi dan pendukung lainnya dalam mendukung unsur unsur KRI yang melaksanakan operasi di wilayah Banyuwangi.

Selesai berkunjung di Lanal Banyuwangi,  Danguskamla melanjutkan kunjungannya ke PT.Lundin dan diterima Satgas  Katamaran Ltk Laut (P) Muh. Azzam beserta staf dan pimpinan PT. Lundin.

Tiba di PT Lundin,  Danguskamla mendapatkan pemaparan dan meninjau lokasi galangan kapal OT Lundin.

Selesai kunjungan di dua lokasi di Banyuwangi,  Danguskamla mengucapkan terimakasih dan apresiasi terhadap prajurit serta fasilitas yang ada di Pangkalan TNI AL Banyuwangi. (arf)

LBH Surabaya Buka Posko Pengaduan Pinjol


KABARPROGRESIF.COM : (Surabaya) Kemudahan Perusahaan Aplikasi Pinjaman Online (pinjol) dalam memberikan pinjaman ternyata berbuntut masalah. Banyak masyarakat yang menjadi korban sehingga mengeluh setelah menjadi nasabah. Keluhan para nasabah itu terutama soal cara penagihan yang dilakukan.

"Penagihan oleh Pinjol dilakukan dengan cara intimidatif dan menyebarkan data pribadi nasabah kepada publik." ujar Ketua LBH Surabaya Wachid Habibullah, Jum'at (15/2).

Selain itu Wachid mengatakan, besaran bunga dan biaya administrasi dilakukan secara sepihak dan jumlahnya sangat tinggi. Nasabah juga dibebankan biaya penagihan kalau tidak membayar tepat waktu. Ironis dalam Pinjol tidak ada ruang komunikasi antara nasabah dengan penyedia Pinjol. Dengan tidak adanya ruang komunikasi ini membuat nasabah kesulitan untuk melakukan upaya negosiasi untuk mengklarifikasi besaran utang yang harus dibayarkan.

Menyikapi kondisi ini LBH Surabaya membuka posko pengaduan di Kantor LBH Surabaya Jl.Kidal Surabaya.

"Sampai saat ini, sudah ada 9 (Sembilan) pengaduan ke LBH Surabaya dengan jumlah korban sebanyak 59 (lima puluh Sembilan) orang." ujar Wachid.

Penagihan kepada nasabah yang menunggak dengan cara menyebarkan informasi pribadinya kepada semua contact person yang ada di handphone nasabah, tanpa terkecuali keluarga dan tempat kerja nasabah, menimbulkan dampak sosial.

"Akibatnya, terdapat nasabah yang kena (PHK) dari tempat kerjanya. Dan ada pula nasabah yang mengalami masalah keretakan hubungan keluarga akibat penagihan yang dilakukan oleh pihak Pinjol." terangnya.

LBH Surabaya juga meminta pemerintah bersikap dan tidak cenderung pasif seperti sekarang. Dengan mengembalikan permasalahan ini kepada masyarakat karena duanggap sebagai urusan privat atau keperdataan antara nasabah dengan produsen dalam hal ini pihak Pinjol.

"Negara harus segera membuat peraturan perundang-undangan yang khusus mengatur perlindungan data pribadi secara komprehensif." tegasnya.

OJK juga diminta meningkatkan seiring dengan maraknya aplikasi Pinjol illegal. OJK harus menguatkan kordinasi dengan pihak-pihak terkait khususnya Kementerian Komunikasi dan Informatika mengingat Aplikasi Pinjol berbasis teknologi.

"Aplikasi Pinjol illegal harus segera diblokir dan memberikan sanksi tegas kepada Aplikasi Pinjol yang melakukan penagihan dengan cara intimidatif dan menyebarkan data pribadi nasabahnya." pungkasnya.

Pemerintah dan DPR RI juga didesak untuk segera merampungkan dan mengesahkan RUU Perlindungan Data Pribadi.

Sedangkan kepolisian diminta serius mengusut setiap laporan dari nasabah korban Pinjaman Online. (arf)

Wadan Lantamal V Hadiri Sertijab Komandan Pasmar 2 dan Dankolatmar


KABARPROGRESIF.COM : (Surabaya) Wakil Komandan Panhkalan Utama TNI AL V (Wadan Lantama V) Kolonel Marinir C.T.O Sinaga mewakili Komandan Pangkalan Utama TNI AL V (Danlantamal V) Laksamana Pertama TNI Edwin, S.H,.M.Han menghadiri Upacara Serah Terima Jabatan Komandan Pasmar 2 dan Dankolatmar di Lapangan Apel Ksatrian  Marinir Soetedi Senaputra Karangpilang Surabaya, Jumat (15/2).

Komandan Korps Marinir Mayjen TNI (Mar ) Suhartono,M.Tr.(Han) memimpin langsung Sertijab Danpasmar 2 dari Brigjen TNI (Mar) Endi Supardi,S.E, kepada Brigjen TNI (Mar) Ipung Purwadi, M.M dan Dankolatmar diserahkan Kolonel Marinir Sarjito  kepada Kolonel Marinir Suliono,S.E,.

Tampak hadir dalam Pangdiv 2 Kostrad, Kas Armada II, Danpasmar 1 bersama Ibu, Danpasmar 3  bersama Ibu, Wagub AAL bersama ibu , KS Garnisun tetap III Sby, Danlantamal IX, Danpuspenerbal , Danguspurla Koarmada II , Wakapolda Jatim , Kasdif 2 Kostrad, Dan STTAL, Dirjian Kodiklatal, Dirdok Kodiklatal, Kadispisial, Danlantamal VII , Para Mantan Danpasmar2, Para Asisten Dankormar, Kadilmil III-12 SBY , Kaotmilti Sby  dan undangan lainnya.

Dankormar dalam amat mengatakan bahwa Seertijab di lingkungan Korps Marinir merupakan suatu tonggak regenerasi kepemimpinan sebagai wujud kesinambungan organisasi sekaligus bentuk kepercayaan yang  terpilih atas dedikasi, kapabilitas dan loyalitas selama berdinas.

Menurutnya, jabatan adalah suatu kehormatan sekaligus amanah. Perubahan dan perkembangan teknologi telah mengambil peran yang sangat besar dalam kehidupan manusia, arus revolusi industri four point "o" (4.0) telah menjadi pembicangan dalam forum ekonomi dunia.

Hal ini mempengaruhi terjadinya transformasi budaya secara global,q perubahan tatanan dunia baru, perubahan gaya hidup dan tuntutan hidup (life style and life demand), serta cara bekerja dan berinteraksi karena telah mengaburkan batas antara bidang fisik, digital dan biologis yang dapat memberikan dampak positif dan negatif bagi pemahaman ideologi dan paham kebangsaan kita.

Korps Marinir diharapkan memiliki teknologi alutsista yang berkembang adaptif terhadap teknologi digital, disertai peningkatan kualitas sumber daya manusia yang memiliki kemampuan sebagai pasukan ekspedisioner dan multirole.

Pasmar 2 adalah salah satu komando pelaksana utama Korps Marinir, yang memiliki kedudukan yang sangat strategis dalam membina kekuatan, kesiapan operasional satuan Marinir sebagai pasukan pendarat amfibi TNI Angkatan Laut (PASRAT) dalam rangka proyeksi kekuatan lewat laut, operasi pertahanan pantai di pulau-pulau strategis, serta operasi tempur lainnya yang memiliki wilayah utama operasi di kawasan Tengah Indonesia, namun selalu siap dan mampu diproyeksikan keseluruh wilayah NKRI dalam rangka menjaga kedaulatan negara dan bangsa.

Pasmar 2 berkewajiban untuk melaksanakan operasi militer selain perang dalam rangka menjaga stabilitas keamanan dengan melaksanakan operasi penanggulangan terorisme, penanggulangan bencana alam dan SAR bantuan kemanusiaan serta tugas perbantuan kepada satuan kewilayahan dan kepolisian maupun mendukung kegiatan pembangunan di wilayah dengan melaksanakan pembinaan potensi maritim dan pembinaan masyarakat pesisir.

Dibutuhkan pemimpin revolusioner yang mempunyai visi dan misi jauh ke depan dan berkomitmen dalam peningkatan kemampuan tempur Korps Marinir serta prajurit petarung profesional yang memiliki naluri tempur, jiwa militansi terhadap segala kondisi, kemampuan adaptif untuk berfikir kreatif dan inovatif dalam merespon perkembangan jaman.

Kemudian senantiasa siap sedia dan dapat diandalkan dalam segala penugasan baik dalam negeri maupun luar negeri untuk mewujudkan Korps Marinir yang profesional, modern berkarakter, serta berkemampuan proyeksi regional dan berkomitmen global selain dari pada itu, yang tidak kalah pentingnya agar tetap memelihara dan menjaga sinergitas dengan aparatur pemerintahan daerah serta membina hubungan yang baik dengan masyarakat setempat dan selalu menjaga serta menghormati norma-norma adat dan budaya yang berlaku.

Prajurit Pasmar 2 dan Kolatmar juga harus mampu membangun kerjasama yang solid dan sinergis dengan satuan TNI/POLRI lainnya untuk menjaga stabilitas keamanan dan suasana yang kondusif, khususnya di tahun 2019 yang merupakan tahun politik. (arf)

Risma Beri Arahan Kepada 433 CPNS


KABARPROGRESIF.COM : (Surabaya) Sebanyak 433 orang Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) tahun 2018 diberi pembinaan dan arahan oleh Wali Kota Surabaya Tri Rismaharini di Graha Sawunggaling Lantai 6 Surabaya. Pembinaan ini, bertujuan untuk memberikan bekal dan pengetahuan dasar kepada CPNS, sebelum mereka aktif bekerja di lingkungan Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya.

Pasalny selama setahun itu, CPNS akan menjalani pendidikan dasar (diksar) terintegrasi. Dalam proses itu mereka akan menjalani pendidikan dan pelatihan (diklat), maupun magang di instansi yang akan jadi tempatnya bekerja nanti. Hal itu dilakukan agar CPNS mengetahui pekerjaannya dan aktivitasnya nanti setelah diangkat menjadi Aparatur Sipil Negara (ASN).

“Karena kita membutuhkan tenaga teman-teman, kita tarik SK (Surat Keputusam) teman-teman dulu. Kalau teman-teman berkenan, saya minta mulai hari Senin, (18/02) bisa mulai masuk kantor,” kata Risma, jum'at (15/2).

Risma menerangkan, pada awal ia menjabat sebagai wali kota jumlah ASN di lingkungan pemkot sekitar 23 ribu. Namun, lambat laun angka itu terus mengalami penurunan, karena banyak dari mereka yang purna tugas. Sehingga, pihaknya mengaku mengalami kekurangan tenaga ASN.

“Karena kami banyak sekali yang pansiun, terutama para guru. Kini tinggal 13 ribu, dan yang 11 ribunya itu adalah guru,” ujarnya.

Pada kesempatan ini, ia juga menjelaskan bahwa Pemkot Surabaya terdiri dari 154 kelurahan, 31 kecamatan dan 42 Organisasi Perangkat Daerah (OPD). Sementara itu, jumlah ASN di OPD Pemkot Surabaya hanya sekitar 2 ribu orang, karena yang 11 ribu itu merupakan tenaga pendidik.

“Karena itu saya minta teman-teman ini sukarela. Karena kami banyak sekali yang pansiun, terutama para guru,” imbuhnya.

Ia menyebut ada beberapa hal yang patut diperhatikan ketika menjadi CPNS, yaitu harus mematuhi peraturan dan ketentuan yang sudah ditetapkan, menunjukan etika perilaku dan sepak terjang yang baik, memupuk kebersamaan sesama CPNS, serta meningkatkan kedisiplinan dan bersedia menjaga lingkungan kerja sekitar.

“Semua gaji nanti dari hasil pajak yang dibayar masyarakat kepada kita, jadi kita harus kembalikan, karena ini uang keringat masyarakat. Karena itu, ayo kita bersama-sama bekerja melayani masyarakat,” katanya.

Terlebih, ia juga menegaskan agar nantinya para CPNS itu menghindari hal-hal yang dinilai negatif, seperti melakukan pencurian ataupun korupsi. Oleh karena itu, ia berharap kepada mereka agar menghindari perilaku-perilaku negatif tersebut, sebab pihaknya tidak akan segan-segan untuk bertindak dan menggugurkan mereka menjadi ASN.

“Saya berharap, tidak ada yang macam-macam, seperti mencuri atau korupsi. Jangan pernah membayangkan itu di Surabaya. Tapi teman-teman akan mendapatkan pendapatan (insentif) lain yang di daerah lain ndak ada,” jelasnya.

Bahkan, Risma juga berpesan agar mereka tidak mengikuti jejak ASN yang dinilai kinerjanya bermalas-malasan. Sebab, kinerja mereka akan berpengaruh terhadap insentif gaji yang diterima. Artinya, laporan kinerja mereka berkaitan dengan sistem administrasi penggajian.

“Jadi jangan mau mudah tergoda kalau ada yang ajak-ajak ndak benar. Kita harus punya prinsip, kita harus punya komitmen. Jadi karena itu, jangan mau kalau ada yang ngajak berbuat jelek,” pesannya.

Ia menambahkan selama ini, ia selalu menyampaikan kepada seluruh ASN di lingkungan pemkot, agar tidak menyianyiakan kesempatan yang telah diberikan Tuhan. Sebab, tidak semua orang beruntung bisa menjadi seorang ASN.

“Saya selalu katakan kepada teman-teman pemkot, beruntunglah kita jadi PNS, dengan jadi PNS kita bisa tolong orang lain tanpa mengeluarkan uang,” pungkasnya. (arf)

Wadan Kodiklatal Buka Tiga Program Pendidikan Perwira


KABARPROGRESIF.COM : (Surabaya) Wakil Komandan Komando Pembinaan Doktrin Pendidikan dan Latihan TNI Angkatan laut (Wadan Kodiklatal) Laksma TNI Sugeng Ing Kaweruh, S.E., M.M mewakili Komandan Kodiklatal Laksda TNI Dedy Yulianto secara resmi membuka tiga program Pendidikan Perwira Ta 2019 yang dilaksanakan di gedung Moeljadi Kesatrian Bumimoro Kodiklatal.

Ketiga Program pendidikan tersebut adalah Pendidikan Lanjutan Perwira (Diklapa) TNI AL Angkatan ke-28 yang diikuti 98 orang perwira, Pendidikan Matra 1 yang diikuti 25 orang perwira dan Pendidikan Aplikasi 1 yang diikuti 24 orang perwira.

Komandan Kodiklatal Laksda TNI Dedy Yulianto dalam sambutan yang dibacakan Wadan Kodiklatal Laksma TNI Sugeng Iong Kaweruh, S.E., M.M menyampaikan bahwa pendidikan lanjutan perwira (Diklapa) yang akan dilaksanakan selama tujuh bulan terse but terdiri jurusan komando umum (Koum), bantuan tempur (banpur) dan komando tempur (Kopur). Secara umum, tujuan diklapa yaitu mendidik dan membekali perwira TNI/TNI AL menjadi prajurit pejuang sapta marga yang memiliki kesamaptaan jasmani serta profesionalisme matra laut, dengan pengetahuan taktis operasi dan manajerial staf,

Sedangkan Dikmatra-1 yang akan dilaksanakan selama dua bulan dengan tujuan untuk memberikan pendidikan profesi matra laut bagi perwira yang telah mengikuti dikspespa di luar tni angkatan laut, agar dapat melaksanakan tugas sebagai perwira divisi di kri, dankiyon, kaur di mabesal atau jabatan lain yang setingkat. Demikian pula dikaplikasi-1 akan dilaksanakan selama dua bulan dengan tujuan untuk mendidik perwira siswa agar memiliki kemampuan administrasi umum, perencanaan umum, perbekalan dan pembinaan personel.

Lebih lanjut disampaikan dalammenghadapi tantangan tugas tni/tni angkatan laut ke depan yang semakin kompleks seiring dengan dinamika perkembangan lingkungan strategis global, regional dan nasional serta kebijakan pemerintah “menjadikan indonesia sebagai poros maritim dunia”, menuntut kodiklatal mampu menghasilkan output yang berkualitas tidak saja pada bidang yang menjadi embanan tugasnya, namun hasil didik kodiklatal harus memiliki nilai lebih, baik kadar profesionalitas, kedewasaan berpikir maupun kadar moralitas, bila dibandingkan dengan sebelum mengikuti pendidikan. Itu semua, sebagai upaya kodiklatal mewujudkan visi tni al yang profesional dan modern serta berkemampuan proyeksi regional dan berkomitmen global.

Sehubungan dengan hal tersebut, keberhasilan para siswa mencapai tujuan dan sasaran pendidikan, tidak hanya ditentukan oleh kualitas para tenaga Pendidik saja, melainkan peran serta siswa sangat berpengaruh, karena sebaik apa pun sistem pendidikan dirancang, apabila tidak ada kerja sama yang baik antara tenaga pendidik dan peserta didik, maka hasilnya tidak akan sesuai dengan yang kita harapkan bersama.

Oleh karena itu, untuk mewujudkan keberhasilan pendidikan dalam meningkatkan kualitas perwira tni/tni al yang bermoral, profesional dan berani, para perwira siswa harus dapat mengembangkan kemampuan diri dalam kompetisi yang sehat dan dinamis. Harus berani berubah sepanjang perubahan tersebut untuk kemajuan diri dan organisasi serta selalu berorientasi pada kepentingan bangsa, negara dan tni al, karena hanya para perwira yang memiliki kemauan dan dedikasi tinggi sajalah yang dapat mengembangkan karier di masa mendatang.

Hadir dalam pembukaan tersebut para pejabat Utama Kodiklatal diantaranya Direktur Pendidikan dan latihan (Dirdiklat) Kodiklatal, Direktur Doktrin (Dirdok), Direktur Umum (Dirum), Direktur pengkajian dan Pengembangan (Dirjianbang)Kodiklatal, para Komandan Kodik, Inspektur Kodiklatal, Para Komandan Puslat dan para Komandan Pusdik dijajaran Kodiklatal. (arf)

KPK Tetapkan Pengusaha Samin Tan sebagai Tersangka


KABARPROGRESIF.COM : (Jakarta) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menetapkan Samin Tan selaku pemilik PT Borneo Lumbung Energi dan Metal sebagai tersangka. Samin Tan diduga menyuap anggota DPR Eni Maulani Saragih.

"KPK menemukan bukti permulaan yang cukup mengenai dugaan pemberian hadiah atau janji kepada penyelenggara negara," ujar Wakil Ketua KPK Laode Muhammad Syarif dalam jumpa pers di Gedung KPK Jakarta, Jumat (15/2/2019).

Menurut Syarif, Tamin memberikan Rp 5 miliar kepada Eni. Uang tersebut terkait terkait terminasi Perjanjian Karya Pengusahaan Pertambangan Batubara (PKP2B).

Perjanjian itu antara PT Asmin Koalindo Tuhup (AKT) dan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM).

Samin disangka melanggar Pasal 5 ayat 1 huruf a atau Pasal 13 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dalam UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. (rio)

Dukung Ekonomi Kerakyatan Kompi I Lantamal VI Syukuran Dengan Gerobak Pangsit


KABARPROGRESIF.COM : (Makassar) Meraih Juara I non Marinir pada lomba Triathlon HUT perdana Satuan Patroli (Satrol) Lantamal VI, Kompi I Lantamal VI mengadakan syukuran dengan acara makan bersama, Jum’at (15/02/2019).

Gerobak Pangsit pun menjadi alternatif untuk memeriahkan acara makan bersama yang diadakan secara sederhana ini bertempat di taman Gazebo Mako Lantamal VI.

Bersama dengan Ka Akun Lantamal VI serta beberapa Perwira Pembantu (Paban) dan Palaksa Denma Lantamal VI, para personel Lantamal VI yang tergabung dalam Kompi I Lantamal VI  tampak akarab berbincang sambil menikmati makanan Pangsit  yang telah disediakan oleh owner gerobak pangsit tersebut.

“Hal ini juga untuk mendukung ekonomi kerakyatan dimana bisa  memberikan kesejahteraan bagi para pedagang/penjual untuk meningkatkan penghasilannya sehingga dapat mempengaruhi pertumbuhan perekonomian agar dapat berkembang”, ujar Paban Ren Srena Lantamal VI Letkol Laut (KH/W) Nurmala. (arf)

Komisi D Temukan Pelayanan BPJS Di Surabaya Kurang Maksimal


KABARPROGRESIF.COM : (Surabaya) Kurang Maksimalnya pelayanan dengan menggunakan fasilitas BPJS di Surabaya membuat Komisi D DPRD Kota Surabaya menggelar hearing dengan pihak rumah sakit, BPJS dan Dibas Kesehatan (Dinkes).

Dalam hearing itu, Komisi D meminta masalah jumlah kepesertaan BPJS dari jalur mandiri yang masih mencapai 85 persen peserta atau sekitar 504 ribu orang itu padahal sekitar 155 ribu tidak bisa meneruskan iuran.

" Ternyata setelah dihitung, warga surabaya baru terdaftar 85 persen, masih ada 15 persen yang belum terdaftar," kata Ketua Komisi D, Agustin Poliana usai hearing, Jumat (15/2).

Selain itu lanjut Titin sapaan Agustin juga terkait penanganan masalah pasien BPJS kelas 3 yang kurang mendapatkan pelayanan layak dari dua rumah sakit tipe B di Surabaya meskipun dalam kondisi kritis dengan alasan tidak tersedianya kamar untuk pasien kelas 3.

" Satunya kondisi kritis di rumah sakit di Wiyung sana, satunya lagi di Perak, dua-duanya dengan kondisi kegawatan, dia punya kartu BPJS, tapi tidak bisa digunakan karena ruang kelasnya tidak ada," tandasnya.

Tak hanya itu, Agustin juga menangkap adanya permintaan dari rumah sakit untuk pasien agar memberikan jaminan dana terlebih dahulu agar pihak rumah sakit mau memberikan pelayanan. Ia menilai pihak Rumah Sakit seharusnya tetap menangani pasien dalam kondisi apapun dengan mempertimbangkan sisi kemanusiaan.

" Iya kalau dia pegawai dan dapat gaji yang tinggi ya tidak masalah, tapi kalau dia pasien yang kondisi tidak punya siapa-siapa dan tidak punya apa-apa dan dia harus mendapatkan perawatan dengan jaminan terus dapat duit darimana," pungkasnya. (arf)

Dandenmako Kodiklatal Buka Rapat LPJ Primkopal Denmako


KABARPROGRESIF.COM : (Surabaya) Komandan Detasemen Markas Komando (Dandenmako) Komando Pembinaan Doktrin Pendidikan dan Latihan TNI Angkatan Laut (Kodiklatal) Letkol Laut (P) Teddy Barata secara resmi membuka Rapat Laporan Pertanggung Jawaban (LPJ) Pengurus Primer Koperasi Angkatan laut (Primkopal) Denmako Kodiklatal tahun buku 2018 yang dilaksanakan di gedung Martadinata Kesatrian Bumimoro Kodiklatal.     

Komandan Denmako Kodiklatal Letkol Laut (P) Teddy Barata dalam sambutanya menyampaikan kepada peserta rapat yang mewakili seluruh anggota primkopal denmako Kodiklatal diharapkan partisipasi aktifnya dalam menanggapi Rapat anggota yang membahas laporan pertanggungjawaban pengurus dan pengawas Primkopal Denmako Kodiklatal dalam memberikan masukan dan pendapat koreksi dan saran untuk dibahas bersama dalam forum rapat anggota ini sehingga rapat akan membuahkan produk bahasan yang berkualitas objektif serta mencerminkan aspirasi anggota.

Menurutnya rapat anggota sebagai pemegang kekuasaan tertinggi menentukan sebagai sumber dari segala keputusan yang harus ditaati dan mengikat semua perangkat organisasi koperasi baik pengurus, pengawas maupun anggota. Melalui rapat anggota ini pengurus dapat memanfaatkan sebagai forum untuk berkomunikasi serta mengevaluasi sejauh mana hasil yang dicapai selama ini dan sekaligus menyusun rencana tindak lanjut dalam mengantisipasi dinamika yang dialami baik intern dalam Koperasi itu sendiri maupun ekstern yaitu mitra kerja. Oleh karena itu diharapkan agar semuanya memberi semangat untuk melangkah dan bekerja secara maksimal.

Dalam menghadapi situasi ekonomi saat ini, peranan koperasi TNI Angkatan Laut harus antisipasi dan proaktif hal ini merupakan tantangan bagi primkopal Kodiklatal mampu untuk segera merespon situasi yang ada pada saat ini maupun pada waktu yang akan mendatang.

Sebelum mengakiri amanat Dandenmako Kodiklatal berharap kepada segenap pengurus Primkopal selaku motor penggerak koperasi hendaknya selalu berupaya mencari peluang dan meningkatkan dinamika organisasi agar koperasi mampu berfungsi secara efektif dan efisien,

Selalu memupuk dan meningkatkan sikap profesionalisme dan jiwa pengabdian para pengurus hendaknya, meningkatkan dan mengembangkan usaha yang telah ada baik unit usaha simpan pinjam dan bentuk usaha usaha lain yang masih ada dan kesempatan terbuka seluas-luasnya serta hindari segala bentuk kegiatan yang dapat merugikan koperasi. (arf)

Kejagung Terima 5 Berkas Laporan Kasus Dugaan Pengaturan Skor Liga Indonesia


KABARPROGRESIF.COM : (Jakarta) Kejaksaan Agung sudah menerima berkas perkara terkait kasus dugaan pengaturan skor pada Liga Indonesia dari Satuan Tugas (Satgas) Antimafia Bola.

Jaksa Agung HM Prasetyo mengatakan, pihaknya menerima 5 berkas dengan 6 tersangka terkait kasus tersebut. "Kejaksaan Agung RI telah menerima 5 berkas dengan 6 tersangka, semua kaitannya dengan mafia bola," tutur Prasetyo saat ditemui di Kompleks Kejaksaan Agung, Jakarta Selatan, Kamis (14/2/2019).

Berkas pertama untuk tersangka dengan inisial P dan AYA. Kemudian, empat berkas lainnya untuk masing-masing tersangka berinisial, DI, TLE, NS, dan ML.

Untuk tersangka P, AYA, DI, dan TLE, mereka disangkakan melanggar Pasal 378 KUHP juncto Pasal 55 ayat (1) KUHP dan atau Pasal 372 KUHP juncto Pasal 55 ayat (1) KUHP dan atau Pasal 3 Undang-Undang (UU) RI Nomor 11 Tahun 1980 tentang Tindak Pidana Suap dan Pasal 3, Pasal 4, Pasal 5 U RI Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang.

Sementara itu, untuk tersangka lainnya diduga melanggar Pasal 3 Undang-Undang RI Nomor 11 Tahun 1980 tentang Tindak Pidana Suap dan Pasal 5 Undang-Undang RI Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang.

Saat ini, berkas tersebut sedang diteliti oleh Jaksa Penuntut Umum (JPU).

Prasetyo menuturkan, apabila ada yang kurang lengkap maka berkas akan dikembalikan agar dilengkapi, sesuai prosedur seperti biasanya.

"Selesai penyidikan kemudian diserahkan ke JPU, kami teliti. Setelah kita teliti apakah sudah memenuhi syarat dan materi atau belum. Kalau sudah kami nyatakan lengkap atau P21, kalau belum kami beri petunjuk. Prosedur normal," tuturnya. (rio)

Tingkatkan Pemeliharaan Caesar, Armed 12/Kostrad Gelar LDS


KABARPROGRESIF.COM : (Ngawi) Yonarmed 12/Kostrad dipercaya sebagai Satuan Artileri yang memiliki Alat Utama Sistem Senjata pertahanan yang canggih dan modern, yaiti Meriam 155 mm Caesar. Meriam tersebut, merupakan salah satu Alutsista andalan yang dimiliki oleh Satuan di bawah kepemimpinan Mayor Arm Ronald, F. Siwabessy.

Lettu Arm Donny menjelaskan, Latihan Dalam Satuan (LDS) seperti yang digelar saat ini, merupakan salah satu latihan di luar siklus latihan rutin reguler (Proglatsi) guna memelihara, sekaligus meningkatkan kemampuan perorangan teknis prajurit dalam memelihara Caesar.

“Latihan dalam Satuan ini, rencananya akan digelar selama 10 hari dengan rangkaian kegiatan yang menjadi 2 tahap yang meliputi teori dan praktek,” ujar Lettu Donny, Perwira Seksi Operasi Yonarmed 12/Kostrad. Jumat, 15 Februari 2019.

Pelaksanaan teori dan praktek itu, kata Lettu Donny, terbagi pada masing-masing pos koordinator materi, atau guru militer (Gumil) pada tahap I.

“Untuk tahap II, digelar pelaksanaan materi praktek. Pelaksanaan kali ini istimewa karena dilakukan bersamaan dengan kegiatan Techinal Assistance Meriam  Caesar yang disupervisi dari teknisi Nexter, Perancis, harapannya prajurit Armed dapat mengeksplorasi ilmu sebanyak-banyaknya langsung dari ahlinya” tandasnya.

Terpisah, Danyonarmed 12/Kostrad, Mayor Arm Ronald menjelaskan, Meriam 155 Caesar, merupakan salah satu Alutsista kebanggaan  Artileri Medan (Armed) TNI-AD.

“ Sistem meriam tersebut, sudah otomatis dan terkomputerisasi sehingga memiliki perbedaan yang siknifikan jika dibandingkan dari meriam lama, yang masih bersifat manual,” ungkap Danyonarmed 12/Kostrad.

Saat ini, kata Mayor Arm Ronald, terdapat beberapa personel yang telah cukup profesional membidangi maintenance meriam tersebut. Sebelum ditugaskan untuk membidangi meriam itu, para personel tersebut terlebih dahulu diwajibkan untuk mengikuti kursus ataupun penataran.

“Akan menjadi suatu hal yang sia-sia jika kita sudah memiliki Alutsista yang modern dan canggih, namun kita tidak tahu cara merawatnya,” tegasnya.

Dengan digelar latihan itu, Mayor Ronald berharap jika nantinya prajurit Yonarmed 12/Kostrad mampu menjalankan tugas dan kewajibannya dengan baik dan lebih profesional. (arf)