Monitoring Wajah Kota, Komandan Lanal Tegal Gowes Bareng Walikota Menuju Kelurahan Keturen

KABARPROGRESIF.COM : (Tegal) Komandan Lanal  (Pangkalan TNI-AL) Tegal, Lantamal V  Letkol Laut (P) Agus Haryanto SE,M.Tr.Hanla, MM. gowes bareng Walikota Tegal Drs. H.M.Nur Sholeh M.Pd. menuju Kelurahan Keturen Kec. Tegal Selatan, Sabtu (16/2).

Kegiatan sepeda santai yang juga diikuti oleh seluruh jajaran Forkompinda Kota Tegal tersebut,  dilakukan dalam rangka monitoring wajah Kota Tegal sekaligus menyapa dan berdialog dengan warga Kelurahan Keturen di Kantor Kelurahan.

Walikota Tegal menganggap bahwa wilayah Keturen sudah tidak asing lagi baginya, karena merupakan daerah kelahirannya dan mengenal selik beluk masyarakatnya. Pertemuan itu juga digunakan Walikota untuk memohon pamit.

"Jabatan saya akan berakhir tanggal 23 maret 2019 dan saya bersyukur atas dukungan masyarakat kota tegal selama ini, terimakasih," Ujarnya.

Sementara itu, Danlanal Tegal dihadapan para warga Kelurahan Keturen turut memberikan apresiasi kepada Walikota.

"Kegiatan pada pagi ini sangat luar biasa saya mengapresiasi Bapak Walikota meskipun dalam masa masa akhir jabatan, namun tidak mengurangi sedikitpun semangat untuk terus membangun Kota Tegal ini," Tuturnya.

Menurutnya kegiatan monitoring kota ini, merupakan kegiatan yang sangat positif, sehingga Pemerintah Kota bisa mengetahui langsung segala permasalahan warganya, dan ia juga berharap agar masyarakat  semakin mencintai kemaritiman, sesuai dengan motto Kota Tegal-Kota Bahari.

Dalam kesempatan tersebut, Alumni AAL 45 Tahun 1999 ini juga memberikan gambaran tentang potensi maritim yang bisa dimanfaatkan secara optimal oleh warga. (arf)

Read More

Jabatan Dirut Dikosongkan, Risma Hanya Pilih 3 Nama Direksi PDPS

KABARPROGRESIF.COM : (Surabaya) Jabatan Direktur Utama (Dirut) Perusahaan Daerah Pasar Surya (PDPS) nampaknya akan dibiarkan kosong.

Dari hasil rekrutmen tim pantia seleksi (Pansel) Direksi PDPS untuk posisi Direktur Utama (Dirut), Direktur Teknik(Dirtek), Direktur Pembinaan Pedagang(DPP) dan Direktur Keuangan(Dirkue) yang disetorkan masing-masing 3 (tiga) nama calon oleh Badan Pengawas (Bawas), hanya dipilih Wali Kota Surabaya Tri Rismaharini tiga nama saja.

Tiga nama tersebut mengisi jabatan Dirtek, Dirkue dan Direktur Pembinaan Pedagang. Sedangkan tiga nama calon Dirut PDPS tak dipilih sama sekali.

“ Ya itu sudah final. Untuk posisi Dirut saya biarkan kosong karena saya belum menemukan yang pas." kata Risma, sabtu (16/2).

Alasan Risma tidak memilih calon Dirut PDPS, karena melihat rekam jejak ketiga calon yang diajukan oleh Bawas PDPS. Rekam jejak tersebut mulai dari kinerjanya sampai aktivitasnya dalam keseharian.

" Saya gak ngomong mereka buruk ya, tapi saya kurang pas saja untuk menempatkan posisi Dirut PDPS. Ini berdasarkan hasil rekam jejaknya dan saya punya semua aktivitas kesehariannya mulai mereka keluar rumah.” jelasnya.

Berdasarkan informasi yang berkembang di internal PDPS, surat keputusan (SK) pengangkatan jabatan  Dirtek, Dirkue dan DPP sudah diterima oleh masing-masing Direksi PDPS, Rabu (13/2) lalu.

Rencananya secara simbolis SK tersebut akan diserahkan lagi oleh Wali kota Tri Rismaharini, Jumat (15/2) kemarin, tanpa calon Direktur Utama PDPS yang memang masih dikosongkan. (arf)

Read More

Anak Buah Dianiaya, Pemkot Surabaya Tempuh Jalur Hukum

KABARPROGRESIF.COM : (Surabaya) Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya geram dengan ulah Ahmad Damuji, warga Jl Kebalen Wetan VI/6, sekaligus Ketua RT 006/RW 007 Kelurahan Krembangan Utara yang tega menganiaya Rianda berdinas Kelurahan Krembangan Utara Kecamatan Pabean Cantikan.

Agar tak terulang lagi, kasus penganiayaan tersebut bakal diserahkan ke penegak hukum.

" Setelah berkoordinasi dengan Polres Pelabuhan Tanjung Perak untuk melaporkan kasus ini. Kami memutuskan untuk membuat laporan ke polisi. Dalam video itu terlihat jelas, staf kami dianiaya oleh pelaku,” tegas Kasatpol PP Kota Surabaya, Irvan Widyanto, Jumat (15/2) malam.

Dipilihnya jalur hukum, lanjut Irvan pasalnya dari hasil keterangan yang dihimpun melalui staf Kelurahan Krembangan Utara dan Satpol PP,  prnertiban atau menurunkan spanduk dan banner yang menempel di fasilitas umum, pepohonan maupun tiang listrik sudah sesuai prosedur.

“ Itu sudah ada aturannya. Sesuai aturan PKPU (Peraturan Komisi Pemilihan Umum), spanduk maupun poster tak boleh ada di pohon, tiang listrik dan fasilitas umum lainnya karena dikhawatirkan mengganggu. Apalagi ini alat pengaitnya terlepas sehingga APK menggantung di tengah jalan. Jadi kami sudah sesuai prosedur dalam kasus ini,” pungkasnya.

Seperti diberitakan beredar Sebuah video, oknum PNS Pemkot Surabaya diketahui bernama Rianda dianiaya seseorang yang mengaku pendukung salah satu calon legislatif (Caleg) di Surabaya.

Insiden penganiayaan itu dipicu lantaran Rianda, PNS Pemkot berpakaian Sat Pol PP ini melepas alat peraga kampanye (APK) salah satu caleg tanpa melakukan koordinasi terlebih dahulu.

Seperti yang terlihat dalam video itu, tampak seseorang berbaju kaos oblong warna hijam dan mengenakan sarung tanpa menggunakan alas kaki diketahui bernama Ahmad Damuji, warga Jl Kebalen Wetan VI/6, sekaligus Ketua RT 006/RW 007 Kelurahan Krembangan Utara mendatangi sebuah rumah sepertinya kantor kelurahan.

Ahmad terlihat marah-marah mencari seseorang, bahkan juga terdengar nada ancaman meski nantinya berujung ke ranah hukum.

" Golek perkoro, lalala...totok ngaku, tak tempeleng. Jarno urusan polisi ( cari masalah, kalau ngaku tak pukul pipinya. Biar urusan polisi." tegasnya sambil hilir mudik.

Emosi Ahmad ini memuncak setelah ia melihat Rianda datang. Ia pun menghampirinya, tak tanggung-tanggung, cacian makian bahkan penganiayaan berupa pukulan meluncur di mulut oknum PNS Pemkot tersebut.

" Lahh iki... tak tempeleng, Lapo koen nyoplok spandukku, hee...perkoro opo koen, goblok koen iku, setan koen koen iku. (Ini dia...tak pukul, kenapa kamu melepas spandukku, bodoh kamu, setan kamu ini." Kata Ahmad sambil meminta Rianda masuk ke dalam kantor kelurahan.

Hardikan cacian bahkan pukulan tak membuat Ahmad puas. Ia pun melanjutkan sikap tak pantas tersebut di teras rumah sambil menarik baju Rianda padahal Rianda sudah menjelaskan peraturannya. Namun hal tersebut tak dianggap Ahmad.

" Ayo klarifikasien, genakno nang jero, alasanmu nyoplok opo, ojok ijen-ijen koen, tak gibeng, setan iku, koen iki arek anyar, iki urusane gede (ayo diklarifikasi, jelaskan didalam, alasannya melepas (spanduk) itu apa, jabgan sendiri-sendiri, tak pukul, setan ini, kamu abak baru, ini urusan besar). Tandas Ahmad.

Meski terlihat ada yang merekam namun Ahmad ini tak memperdulikan, dengan mencekeram krah baju Rianda, Ahmad malah menatap kamera sambil mengucapkan kalimat umpatan.

" Iki bangsat, iki harga diri, pasang maneh, gak usah kakean cangkem (ini kurang ajar, ini harga diri, pasabg lagi, gak usah vanyak mulut." paparnya.

Suasana yang cukup panas, ternyata membuat Ahmad semakin kalap. Ia tak mau menghiraukan omongan orang lain padahal ada warga yang mencoba menyadarkannya.

" Gak isok sabar iki, Pemilu suksesno ojok dolek perkoro, setan iku (gak bisa sabar, jangan cari masalah, setan itu." Pungkasnya lantas ngeloyor pergi menaiki motor merahnya. (arf)

Read More

Tiba di Mojokerto, Brigjen Gathut Disambut Kepala Staf Korem 082/CPYJ

KABARPROGRESIF.COM : (Mojokerto) Meski tak lagi berdinas di Korem 082/CPYJ. Namun, Brigjen TNI Gathut seakan terpikat dan tak bisa melupakan Satuan yang dulu di bawah kendalinya tersebut.

Bahkan, keberadaan Panti Asuhan Putra  Prajurit yang dulu  diresmikan oleh

Mayjen TNIArif Rahman, menjadi lokasi tujuan utama kedatangannya di Kota Mojokerto. Jumat, 15 Februari 2019.

Dengan di dampingi Kepala Staf Korem (Kasrem) 082/CPYJ, Letkol Moch Sulistiono, Brigjen Gathut seakan mengingat kembali memori ketika dirinya menjabat sebagai Danrem 082/CPYJ pada tahun 2017 lalu.

“Yang paling mengingatkan saya di Korem 082/CPYJ itu, keberadaan anak-anak yatim piatu di PAPP,” ungkap almameter Akademi Militer tahun 1990 ini.

Dirinya menganggap, yatim piatu di Panti Asuhan Putra Putri Prajurit tersebut, sudah seperti anak kandungnya sendiri.

“Saya dengan anak-anak di PAPP ini, punya hubungan emosional yang sangat kental,” tuturnya.

Panti Asuhan Putra Putri Prajurit yang berada di Kecamatan Sooko, Kota Mojokerto, didirikan oleh Brigjen Gathut pada tahun 2017 lalu, atas dasar keprihatinan yang timbul di dalam benaknya.

Tidak hanya itu, Mayjen TNI Arif Rahman yang kala itu menjabat sebagai Pangdam V/Brawijaya, sangat mengapresiasi pembangunan panti asuhan bagi putra putri para Prajurit tersebut. (arf).

Read More

Anak Buahnya Dianiaya, Camat Pabean Cantikan Sulit Dikonfirmasi

KABARPROGRESIF.COM : (Surabaya) Usut punya usut oknum PNS Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya yang dianiaya diduga pendukung salah satu calon legislatif (Caleg) Surabaya tersebut bernama Rianda berdinas Kelurahan Krembangan Utara Kecamatan Pabean Cantikan.

Sedangkan orang berkaos hijau hanya mengenakan sarung tanpa menggunakan alas kaki diketahui bernama Ahmad Damuji, warga Jl Kebalen Wetan VI/6, sekaligus Ketua RT 006/RW 007 Kelurahan Krembangan Utara.

Namun sayangnya hingga berita ini diturunkan, Camat Pabean Cantikan, Yanu Mardyanto tak bisa dihubungi meski saat ditelpon terdengar nada sambung.

Viralnya video perbuatanbtak pantas itu mendapat kecamatan dari pejabat Pemkot Surabaya.

Mereka meminta Camat Pabean Cantikan jangan berdiam diri, tetapi harus memberi perlindungan terhadap anak buahnya.

" Video itu viral mulai tadi pagi di grup, Yanu tak memberikan komentarnya. Saya harap Yanu (Camat Pabean Cantikan) jangan diam saja." Pungkas salah salah camat yang meminta namanya dirahasiakan.

Seperti diberitakan beredar Sebuah video, oknum PNS Pemkot Surabaya dianiaya seseorang yang mengaku pendukung salah satu calon legislatif (Caleg) di Surabaya.

Insiden penganiayaan itu dipicu lantaran oknum PNS Pemkot berpakaian Sat Pol PP ini melepas alat peraga kampanye (APK) salah satu caleg tanpa melakukan koordinasi terlebih dahulu.

Seperti yang terlihat dalam video itu, tampak seseorang berbaju kaos oblong warna hijam dan mengenakan sarung tanpa menggunakan alas kaki mendatangi sebuah rumah sepertinya kantor kelurahan.

Orang tersebut terlihat marah-marah mencari seseorang, bahkan juga tedengar nada ancaman meski nantinya berujung ke ranah hukum.

" Golek perkoro, lalala...totok ngaku, tak tempeleng. Jarno urusan polisi ( cari masalah, kalau ngaku tak pukul pipinya. Biar urusan polisi." tegasnya sambil hilir mudik.

Emosi orang berbaju hijau itu memuncak setelah ia melihat orang yang dicarinya datang. Ia pun menghampirinya, tak tanggung-tanggung, cacian makian bahkan penganiayaan berupa pukulan meluncur di mulut oknum PNS Pemkot tersebut.

" Lahh iki... tak tempeleng, Lapo koen nyoplok spandukku, hee...perkoro opo koen, goblok koen iku, setan koen koen iku. (Ini dia...tak pukul, kenapa kamu melepas spandukku, bodoh kamu, setan kamu ini." Kata orang tersebut sambil meminta oknum PNS itu masuk ke dalam kantor kelurahan.

Hardikan cacian bahkan pukulan tak membuat orang berbaju hijau ini puas. Ia pun melanjutkan sikap tak pantas tersebut di teras rumah sambil menarik baju oknum PNS tersebut padahal ia sudah dijelaskan peraturannya. Namun hal tersebut tak dianggapnya.

" Ayo klarifikasien, genakno nang jero, alasanmu nyoplok opo, ojok ijen-ijen koen, tak gibeng, setan iku, koen iki arek anyar, iki urusane gede (ayo diklarifikasi, jelaskan didalam, alasannya melepas (spanduk) itu apa, jabgan sendiri-sendiri, tak pukul, setan ini, kamu abak baru, ini urusan besar). Tandasnya.

Meski terlihat ada yang merekam namun orang berbaju hijau ini tak memperdulikan, dengan mencekeram krah baju oknum PNS itu, ia malah menatap kamera sambil mengucapkan kalimat umpatan.

" Iki bangsat, iki harga diri, pasang maneh, gak usah kakean cangkem (ini kurang ajar, ini harga diri, pasabg lagi, gak usah vanyak mulut." paparnya.

Suasana yang cukup panas, ternyata membuat orang tersebut tak mau menghiraukan omongan orang lain padahal ada warga yang mencoba menyadarkannya.

" Gak isok sabar iki, Pemilu suksesno ojok dolek perkoro, setan iku (gak bisa sabar, jangan cari masalah, setan itu." Pungkasnya lantas pergi menaiki motor merahnya. (arf)

Read More

Masa Penahanan Tiga Tersangka Kasus Bupati Pakpak Bharat Diperpanjang

KABARPROGRESIF.COM : (Jakarta) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memperpanjang masa penahanan tiga tersangka kasus dugaan suap terkait proyek-proyek di Dinas PUPR Kabupaten Pakpak Bharat Tahun Anggaran 2018.

Ketiga tersangka itu adalah Bupati Pakpak Bharat Remigo Yolando Berutu, pelaksana tugas Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) David Anderson Karosekali dan seorang pihak swasta, Hendriko Sembiring.

"Hari ini dilakukan perpanjangan penahanan selama 30 hari dimulai tanggal 17 Februari sampai 18 Maret 2019 untuk 3 tersangka," kata Juru Bicara KPK Febri Diansyah, Jumat (15/2/2019).

Dalam kasus ini, Remigo diduga menerima suap Rp 550 juta dari para kontraktor yang sedang mengerjakan proyek di Dinas Pekerjaan Umum Pakpak Bharat. KPK menduga, suap tersebut diberikan melalui David dan Hendriko.

Remigo juga diduga menginstruksikan semua kepala dinas untuk mengatur mekanisme pengadaan di setiap proyek pada masing-masing kedinasan. Hal itu bertujuan untuk mendapatkan suap dari para rekanan yang mengerjakan proyek.

Dalam pengembangan kasus ini, KPK juga menetapkan Direktur PT TMU, Rijal Efendi Padang sebagai tersangka. Rijal adalah kontraktor yang mengerjakan peningkatan Jalan Simpang Kerajaan sampai Binanga Sitelu dengan nilai kontrak Rp 4.576.105.000.

Rijal diminta David untuk memberikan sejumlah uang sebagai komitmen fee 15 persen dari nilai proyek kepada Remigo. (rio)

Read More

Dua Pengusaha Dicegah ke Luar Negeri Terkait Kasus Idrus Marham

KABARPROGRESIF.COM : (Jakarta) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mencegah dua pengusaha agar tidak bepergian ke luar negeri dalam penyidikan terkait terdakwa mantan Sekretaris Jenderal Partai Golkar, Idrus Marham.

Kedua pengusaha warga negara asing yang dicegah yakni, Wang Kun selaku Direktur China Huadian Engineering Indonesia dan CEO Blackgold Natural Resources Limited Rickard Philip Cecil.

"KPK telah mengirimkan surat ke Ditjen Imigrasi Kementerian Hukum dan HAM untuk pencegahan selama enam bulan," ujar Wakil Ketua KPK Laode M Syarif dalam jumpa pers di Gedung KPK Jakarta, Jumat (15/2/2019).

Pencegahan berlaku sejak 27 Desember 2018 hingga 27 Juni 2019. Dalam kasus ini, Idrus didakwa menerima suap Rp 2,250 miliar.

Idrus didakwa melakukan perbuatan bersama-sama dengan Wakil Ketua Komisi VII DPR Eni Maulani Saragih.

Menurut jaksa, pemberian uang tersebut diduga agar Eni membantu Johannes Budisutrisno Kotjo selaku pemegang saham Blackgold Natural Resources Limited mendapatkan proyek Independent Power Producer (IPP) Pembangkit Listrik Tenaga Uap Mulut Tambang (PLTU) Riau 1. Proyek tersebut rencananya akan dikerjakan PT Pembangkitan Jawa Bali Investasi (PT PJBI), Blackgold Natural Resources dan China Huadian Engineering Company Ltd yang dibawa oleh Kotjo. (rio)

Read More

Pangkostrad Kunjungi Divisi Infanteri 1

KABARPROGRESIF.COM : (Cilodong) Panglima Komando Cadangan Strategis Angkatan Darat (Pangkostrad), Letnan Jenderal TNI Besar Harto Karyawan, S.H., M.Tr (Han), didampingi Ibu Ketua Ketua Persit Kartika Chandra Kirana Gabungan Kostrad beserta rombongan melaksanakan kunjungan kerja pada Rabu 13-2-2019 ke Markas Divisi Infanteri 1 Kostrad, Cilodong, Jawa Barat.

Dalam pengarahannya kepada prajurit jajaran Divif 1 Kostrad, Pangkostrad menyampaikan bahwa sebagai prajurit Kostrad harus profesional, terlatih, loyal dan senantiasa membina fisik agar siap tempur, mensyukuri segala nikmat dari Tuhan Yang Maha Esa, serta tidak akan goyah dengan berbagai situasi guna mempertahankan bangsa dan negara.

Pangkostrad mengajak seluruh prajurit Divisi Infanteri 1 Kostrad untuk selalu menjaga nama baik satuan dengan tidak melakukan pelanggaran serta harus bangga menjadi prajurit Kostrad karena Kostrad merupakan satuan yang besar yang mempunyai 3 Divisi yang tersebar di wilayah Indonesia.

Di hadapan prajurit jajaran Divif 1 Kostrad, Letnan Jenderal TNI Besar Harto Karyawan menekankan agar prajurit senantiasa meningkatkan dan wajib memelihara kemampuannya dengan terus berlatih, berdoa dan tawakal serta bersikap ramah tamah dengan masyarakat dengan kemampuan teritorial.

“Prajurit Kostrad harus memiliki kualitas kemampuan dan militansi yang dilandasi tekad untuk dapat mewujudkan profesionalisme sebagai prajurit Kostrad yang berdedikasi tinggi dan dicintai rakyat, oleh karena itu, prajurit Kostrad harus terus berlatih, berdoa, dan tawakal serta bersikap ramah tamah terhadap rakyat,” tegas Pangkostrad.

Disamping itu, Pangkostrad juga menekankan kepada seluruh prajurit Kostrad untuk mengikuti latihan standarisasi prajurit Kostrad (Cakra), karena latihan standarisasi prajurit Kostrad ini adalah latihan untuk menyamakan, menstandarisasikan kemampuan prajurit Kostrad dengan menerapkan 5 kemampuan dasar yang harus dimiliki oleh prajurit Kostrad yakni memiliki disiplin yang tinggi, jago tembak, jago perang, jago bela diri dan mempunyai fisik yang prima.

“Kepada seluruh prajurit Kostrad jadikanlah latihan itu sebagai kebutuhan,” tegas Pangkostrad Letnan Jenderal TNI Besar Harto Karyawan mengakhiri arahannya.(arf)

Read More

Direktur PT Borneo Lumbung Energi dan Metal ke Luar Negeri

KABARPROGRESIF.COM : (Jakarta) Komisi Pemberantasan Korupsi ( KPK) mencegah Direktur PT Borneo Lumbung Energi dan Metal (BLEM) Nenie Afwani untuk tidak bepergian ke luar negeri.

Pencegahan ini terkait penyidikan untuk tersangka Samin Tan selaku pemilik PT BLEM.

"KPK telah mengirimkan surat ke Ditjen Imigrasi Kementerian Hukum dan HAM untuk pencegahan selama 6 bulan," ujar Wakil Ketua KPK Laode M Syarif dalam jumpa pers di Gedung KPK Jakarta, Jumat (15/2/2019).

Selain Nenie, pencegahan itu berlaku juga terhadap tersangka Samin Tan. Pencegahan berlaku sejak 14 September hingga Maret 2019.

Samin disangka memberikan Rp 5 miliar kepada Wakil Ketua Komisi VII DPR Eni Maulani Saragih. Uang tersebut diduga terkait terkait terminasi Perjanjian Karya Pengusahaan Pertambangan Batubara (PKP2B).

Perjanjian itu antara PT Asmin Koalindo Tuhup (AKT) dan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM).

Samin disangka melanggar Pasal 5 ayat 1 huruf a atau Pasal 13 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dalam UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. (rio)

Read More

Menyiapkan Millennial Leadership Bagi Taruna AAL

KABARPROGRESIF.COM : (Surabaya) Sekitar 431 Taruna AAL tingkat I, II, III dan IV pada Senin 11-2-2019 memenuhi ruangan gedung Maspardi, AAL Bumimoro, Surabaya dalam rangka untuk mendengarkan dan menyimak pengarahan yang disampaikan oleh Gubernur AAL Laksamana Muda TNI Edi Sucipto, S.E., M.M.

Menurut Gubernur AAL Laksda TNI Edi Sucipto, kepemimpinan era milenial berorientasi pada masa depan dengan menetapkan sasaran melalui visi dan misi yang jelas dengan menentukan arah, motivasi dan mendukung pencapaiannya.

Pengarahan yang disampaikan oleh orang nomor satu dijajaran Akademi Angkatan Laut ini sekaligus sebagai entry briefing kepada Taruna AAL sejak menjabat sebagai Gubernur AAL pada tanggal 6 Februari 2019 yang lalu.

Dalam pengarahannya, Laksamana Muda TNI Edi Sucipto, S.E., M.M. menyampaikan tema yakni “Menyiapkan Millennial Leadership bagi Taruna AAL”. Menurut Gubernur AAL, kepemimpinan era milenial berorientasi pada masa depan dengan menetapkan sasaran melalui visi dan misi yang jelas dengan menentukan arah, motivasi dan mendukung pencapaiannya.

Sedangkan hal yang perlu diperhatikan dalam membangun kepemimpinan pada generasi milenial yaitu mengerti dan memahami visi kebangsaan serta karakter bangsa, berfikir strategis dan bertindak taktis serta dapat menyikapi tantangan globalisasi.

“Kepemimpinan dalam lingkup militer, keberhasilan dalam mencapai tujuan dan tugas pokok sangat ditentukan oleh leadership dari Komandan atau Kasatker”, tegas Gubernur AAL. Sedangkan kapasitas kepemimpinan terdiri dari 3 elemen yaitu pengetahuan, keterampilan dan karakter, lanjutnya.

Pada kesempatan itu, Gubernur AAL menurunkan prinsipnya kepada para Taruna, saat dirinya menempuh pendidikan Taruna AAL saat itu, yaitu tidak ada rintangan yang tidak bisa dihadapi karena ilmu yang dipelajari di Akademi Angkatan Laut ini adalah ilmu kasat mata dan telah terukur.

“Oleh karena itu kalau kita mau, kita pasti bisa”, tegas Gubernur AAL dihadapan para Taruna. Selain itu Gubernur AAL berpesan kepada para Taruna untuk selalu bersyukur, disiplin dan dapat mengendalikan diri serta harus mampu melawan ketidakpercayaan diri dan harus mampu melawan keinginan-keinginan yang tidak seharusnya dilakukan.

Dalam acara tersebut Gubernur AAL memberikan buku-buku tentang kepemimpinan tokoh dunia dan mengadakan sesi tanya jawab bagi Taruna AAL. (arf)

Read More

KPK Limpahkan Berkas 2 Tersangka Penyuap Kasus Dana Hibah Kemenpora ke Pengadilan

KABARPROGRESIF.COM : (Jakarta) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) melimpahkan berkas perkara tersangka Sekretaris Jenderal Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI) Ending Fuad Hamidy dan Bendahara Umum KONI Jhonny E Awuy ke tingkat penuntutan.

Keduanya terjerat dalam kasus dugaan suap terkait alokasi dana hibah Kementerian Pemuda dan Olahraga ( Kemenpora) ke KONI.

"Penyidikan untuk 2 orang tersangka telah selesai. Hari ini dilakukan pelimpahan berkas, barang bukti dan dua tersangka," kata Juru Bicara KPK Febri Diansyah dalam keterangan tertulis, Jumat (15/2/2019).

Sidang terhadap dua tersangka rencananya digelar di Pengadilan Tipikor Jakarta. Menurut Febri, sebanyak 23 orang telah diperiksa sebagai saksi untuk keduanya.

Dalam kasus ini, KPK menetapkan Deputi IV Kemenpora, Mulyana sebagai tersangka. Selain itu, pejabat pembuat komitmen (PPK) pada Kemenpora Adhi Purnomo dan staf Kemenpora Eko Triyanto juga menjadi tersangka.

Ketiganya diduga sebagai penerima suap. Di sisi lain, Sekretaris Jenderal KONI Ending Fuad Hamidy dan Bendahara Umum KONI Jhonny E Awuy diduga sebagai pemberi suap.

Mulyana diduga menerima uang dalam kartu ATM dengan saldo sekitar Rp 100 juta. Ia juga diduga sudah menerima uang sekitar Rp 300 juta, satu unit mobil dan satu ponsel pintar.

Sementara itu, Adhi, Eko dan kawan-kawan diduga menerima sekitar Rp 318 juta. KPK menduga suap yang diberikan terkait penyaluran dana hibah dari Kemenpora ke KONI sebesar Rp 17,9 miliar.

KPK menduga, sebelum proposal diajukan, telah ada kesepakatan untuk mengalokasikan fee sekitar 19,13 persen dari total dana hibah Rp 17,9 miliar, yaitu sekitar Rp 3,4 miliar. (rio)

Read More

Waaster KSAD dan Menteri Amran Sulaiman, Tinjau Lokasi Panen Raya di Tuban

KABARPROGRESIF.COM : (Tuban) Pemerintah terus memastikan jika program ketahanan pangan nasional, bakal terus meningkat.

Bahkan, Pemerintah juga berkomitmen untuk terus mendukung setiap langkah para petani maupun peternak, untuk terus mendongkrak hasil panennya.

Fathul Huda menjelaskan, kali ini Tuban menargetkan 103 % kenaikan hasil panen jagung di wilayahnya. Alhasil, target tersebut pun berhasil diraih dan dibuktikan oleh para petani di Kabupaten Tuban.

“Meski lahan kita belum bisa panen setahun 2 kali, tapi kita bisa mencukup kebutuhan pangan di Tuban,” kata Bupati Tuban ini. Jumat, 15 Februari 2019 siang.

Hal itu, kata Fadli, disebabkan tanah Tuban yang mayoritas tandus. Kendati demikian, Fadli meyakini jika petani di daerahnya bakal terus mendongkrak hasil panen jagung setiap tahunnya.

“Petani di Tuban, hanya mengandalkan sawah tadah hujan,” ungkap Fadli.

Sementara itu, menanggapi hal tersebut, Menteri Pertaian, Amran Sulaiman memastikan jika Pemerintah terus mendukung setiap langkah petani dan peternak dalam upaya meningkatkan swasembada ketahanan pangan.

Pada bulan Februari lalu, kata Amran, dirinya mendapat laporan langsung dari Bupati dan Wakil Bupati mengenai maraknya para tengkulak yang dinilai bisa berimbas terhadap program yang digagas oleh Pemerintah pada tahun 2015 lalu itu.

“Nanti kami akan pertemukan langsung antara petani dan tengkulak, dan diawasi oleh pihak Bulog. Biar petani tidak di bohongi oleh para tengkulak-tengkulah yang disinyalir mau memanipulasi harga,” kata Amran.

Tak hanya dukungan dari Pemerintah Pusat, hingga Pemerintah Daerah saja. Ternyata, dalam mewujudkan swasembada pangan itu, petani juga mendapat dukungan penuh dari TNI-AD.

Brigjen TNI Gathut Setyo Utomo menegaskan, para petani tak perlu lagi mengeluh ketika mengalami kesulitan selama bercocok tanam. Sebab, mantan Danrem 082/CPYJ itu menambahkan, ia telah memerintahkan seluruh Satuan TNI-AD untuk ikut serta membantu para petani di setiap wilayah tugasnya. “Pastinya, kita dukung terus para petani dan peternak. Semua Babinsa, selama ini sudah mulai berjalan dan bersinergi dengan para petani, peternak maupun instansi terkait,” ujar Brigjen Gathut.

Selain dihadiri Menteri Pertanian, Waaster KSAD dan Bupati Tuban, peninjauan lokasi panen raya di Tuban saat ini, juga turut dihadiri oleh Kepala Staf Korem (Kasrem) 082/CPYJ, Letkol Inf Moch Sulistiono, Dandim 0811/Tuban, Letkol Inf Nur Wicahyanto, Wakil Bupati Tuba, serta beberapa pihak terkait. (arf)

Read More