Asops Kasal Buka Latihan Penyusunan Naskah Latihan TA 2019 di Kodiklatal

KABARPROGRESIF.COM : (Surabaya) Asisten Operasi Kepala Staf Angkatan Laut (Asops Kasal) Laksda TNI Didik Setiyono, S.E., M.M mewakili Kasal Laksmana TNI Siwi Sukma Adji, S.E, M.M secara resmi membuka Latihan Penyusunan Naskah Latihan (Latsunaslat) TS 2019 yang dilaksanakan di gedung Joint Operasional Plan Ruler (JOPR) Kesatrian Bumimoro Komando Pembinaan Doktrin Pendidikan dan Latihan TNI Angkatan Laut (Kodiklatal).

Hadir dalam pembukaan tersebut Komandan Kodiklatal Laksda TNI Dedy Yulianto, Pangkoarmada II Laksda TNI Mintoro Yulianto, S.Sos., M.Si, Karumkital Dr Ramelan Laksma TNI dr. Ahmad Samsulhadi serta para Direktur Kodiklatal dan perwakilan pejabat Kotama TNI AL Wilayah Surabaya.

Latihan Latsunaslat yang akan berlangsung hingga tanggal 27 Februari tersebut diikuti 225 orang dengan rincian 84 orang peserta, 69 orang penyelenggara latihan, 15 orang penilai dan peninjau, 57 orang pendukung. Dari 84 peserta latihan tersebut berasal dari personil Koarmada I, Koarmada II, Koarmada III, Kolinlamil, Kormar, Pushidrosal dan Puspenerbal.

Adapun tema myang diambil dalam pelaksanaan latihan tersebut adalah “Kodiklatal melaksanakan Latihan Penyusunan Naskah Latihan TA 2019 dalam rangka mendukung Tugas TNI Angkatan laut.”

Kasal Laksmana TNI Siwi Sukma Adji, S.E, M.M dalam sambutan yang dibacakan Asops Kasal Laksda TNI Didik Setiyono, S.E., M.M menyampaikan bahwa Pelatihan penyusunan naskah latihan ini merupakan wujud pembinaan kemampuan yang dilaksanakan oleh Kodiklatal untuk mendukung perencanaan latihan dalam skala besar yaitu latihan gabungan TNI.

Menurutnya latihan ini bertujuan untuk meningkatkan pemahaman dan kemampuan personel TNI Angkatan Laut dalam menyiapkan suatu latihan operasi gabungan mulai tahap perencanaan, persiapan, pelaksanaan dan pengakhiran kemudian melatih para peserta latih untuk menyusun naskah latihan yang meliputi Rencana Garis Besar (RGB) Latihan , buku 1, buku 2A buku 2B yang digunakan sebagai pedoman bagi penyelenggara pelaku komando latihan.

Adapun penggunaan fasilitas Joint Operation Planning Rule (JOPR) Kodiklatal ini dapat memberikan kemudahan bagi peserta untuk menerapkan aturan main selama pelaksanaan latihan sehingga mencapai tujuan yang diharapkan. Latihan ini merupakan media untuk mengukur kemampuan membekali dan mempersiapkan perwira TNI Angkatan Laut agar dapat menghadapi tugas-tugas ke depan serta mampu berperan sebagai kelompok perancang latihan dan staf latihan pada kegiatan latihan operasi gabungan TNI.

Kegiatan Latihan ini juga memberikan jawaban realistik terhadap tuntutan tugas ke depan yang semakin Kompleks serta Tolok ukur untuk menilai sejauh mana keberhasilan pembinaan yang dilakukan oleh kodiklatal.

Melalui latihan ini diharapkan kemampuan dan profesionalitas perwira TNI Angkatan Laut akan meningkat sehingga mampu merencanakan dan menggelar latihan dalam berbagai Skala yang akan bermuara pada keberhasilan tugas operasi TNI Angkatan Laut. (arf)

Read More

KPK Pindahkan Penahanan Wali Kota Pasuruan ke Rutan Kejati Jatim

KABARPROGRESIF.COM : (Jakarta) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memindahkan penahanan Wali Kota Pasuruan Setiyono, pelaksana harian Kadis PU Kota Pasuruan Dwi Fitri Nurcahyo dan staf kelurahan Purutrejo Wahyu Tri Hardianto ke Jawa Timur.

Ketiganya akan menjalani sidang terkait kasus dugaan suap pengadaan barang dan jasa di lingkungan Pemerintah Kota Pasuruan Tahun Anggaran 2018.

"SET (Setiyono) dititipkan di Polda Jatim, sedangkan DFN (Dwi Fitri) dan WTH (Wahyu Tri Hardianto) dititipkan di Rutan Kejati Jatim untuk menunggu proses persidangan yang direncanakan akan dilakukan di Pengadilan Tipikor Surabaya," kata Juru Bicara KPK Febri Diansyah, Senin (18/2/2019).

Febri memaparkan, pada 1 Februari 2019 lalu, KPK telah melimpahkan berkas perkara tiga tersangka ke tingkat penuntutan.

"Total 115 saksi telah diperiksa untuk ketiga tersangka. Masing-masing tersangka juga telah diperiksa minimal 2 sampai 5 kali dalam kapasitas sebagai tersangka," kata Febri.

Dalam kasus ini, Setiyono ditetapkan sebagai tersangka setelah diduga menerima uang Rp 115 juta dari kontraktor Muhamad Baqir.

Menurut KPK, diduga sejak awal sudah ada kesepakatan bahwa Setiyono akan mendapatkan jatah 10 persen dari nilai proyek sebesar Rp 2,2 miliar yang akan dikerjakan oleh Baqir.

Proyek yang dimaksud yakni proyek belanja modal gedung dan bangunan pengembangan pusat layanan usaha terpadu pada Dinas Koperasi dan Usaha Mikro di Pemerintah Kota Pasuruan.

Anggaran proyek tersebut pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) 2018. (rio)

Read More

Lantamal V Siapkan Petembak Jitu, Jelang Lomba Menembak Hardikal 2019

KABARPROGRESIF.COM : (Surabaya) Untuk mencapai hasil positif dan memuaskan,  perlu adanya upaya penyiapan yang maksimal jauh jauh hari secara bertahap, bertingkat dan berlanjut,  seperti yang dilakukan Pangkalan Utama TNI AL V (Lantamal V) dengan menyiapkan petembak petembak jitunya dalam menghadapi event Lomba Menembak Hari Pendidikan TNI Angkatan Laut 2019 pada Mei mendatang.

Hal terasebut diungkapkan Wakil Komandan Lantamal V, Kolonel Marinir CTO. Sinaga saat meminpin latihan menembak kering dengan menggunakan pistol jenis Sig Sauer P. 226 di Loby Gedung Yos Sudarso,  Mako Lantamal V, Jl. Laksda M. Nazir No. 56 Tanjung Perak,  Surabaya,  Senin (18/2).

Tampak dalam latihan nembak kering antara lain Asrena Danlantamal V Kolonel Laut (S) Johannes Tambunan,  Asops Danlantamal V Kolonel Laut (P) Agus Prabowo,  Asintel Danlantamal V Kolonel  Laut (T) Harlius Bachtiar,  Aslog Danlantamal V Letkol Laut (T) Dedi dan para Kasatker dijajaran Lantamal V lainnya.

Menurut Wadan, seorang petembak harus mengetahui dan memahami karakteristik dari senjata yang digunakan, dengan pengetahuan tersebut, petembak akan bisa maksimal dalam menggunakannya dan bisa mencapai hasil yang diinginkan.

Dalam menembak dikenal istilah Nabitepi, yakni nafas, bidik,  tarikan dan picu atau istilah Nabiretata yaitu nafas,  bidikan, remas, tarikan pertma dan tarikan kedua.

Dengan latihan menembak kering ini, Sinaga -sapaan akrab Wadan Lantamal V ini- berharap para petembak bisa mengulang kembali teori menembak yang didapat dan diselaraskan dengan praktek dilapangan. (arf)

Read More

KPK Periksa Sekjen DPR untuk Taufik Kurniawan

KABARPROGRESIF.COM : (Jakarta) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) telah memeriksa Sekretaris Jenderal DPR Indra Iskandar, Senin (18/2/2019), sebagai saksi kasus dugaan tindak pidana korupsi terkait Dana Alokasi Khusus (DAK) untuk kabupaten Kebumen, Jawa Tengah.

Ia menjadi saksi untuk tersangka Wakil Ketua DPR Taufik Kurniawan. Juru Bicara KPK Febri Diansyah mengatakan, ada dua hal yang dilakukan penyidik dalam pemeriksaan tadi.

"Untuk pemeriksaan Sekjen DPR, didalami informasi tentang proses rapat di DPR, termasuk mekanisme rapat-rapat pembahasan anggaran di Badan Anggaran," kata Febri, Senin (18/2/2019).

Selain itu, kata Febri, penyidik KPK juga menyita sejumlah dokumen terkait dengan risalah rapat dan pembahasan anggaran.

Secara terpisah, Sekjen DPR Indra Iskandar mengaku dikonfirmasi mekanisme rapat-rapat di DPR, termasuk rapat di Badan Anggaran.

Namun demikian, ia enggan berkomentar lebih rinci terkait materi pemeriksaan tadi.

"Saya kira materi substansi itu penyidik, saya enggak boleh bicara. Saya hanya teknis, karena saya selaku Sekjen memfasilitasi semua persidangan-persidangan di semua alat kelengkapan dewan," kata dia usai diperiksa.

Indra juga menyebut, penyidik KPK menyita dan mengonfirmasi sekitar 8 dokumen untuk kepentingan penanganan kasus ini.

"KPK hanya memastikan itu saja, apakah benar dokumen-dokumen ini dibuat DPR, apakah benar dokumen ini dibuat oleh staf-staf DPR. Saya hanya dikonfirmasi sekitar 8 dokumen yang disita oleh KPK," katanya.

Dalam kasus ini, Wakil Ketua DPR Taufik Kurniawan ditetapkan sebagai tersangka.

Penetapan tersangka ini merupakan hasil pengembangan kasus dugaan tindak pidana korupsi terkait Dana Alokasi Khusus (DAK) untuk kabupaten Kebumen, Jawa Tengah. Taufik diduga menerima hadiah atau janji terkait dengan perolehan anggaran DAK fisik pada perubahan APBN Tahun Anggaran 2016.

Setelah M Yahya Fuad dilantik sebagai Bupati Kebumen, ia diduga melakukan pendekatan pada sejumlah pihak termasuk Taufik.

Saat itu terdapat rencana alokasi DAK senilai Rp 100 miliar. Diduga fee untuk kepengurusan anggaran DAK ini adalah sebesar 5 persen dari total anggaran.

Dalam pengesahan APBN Perubahan Tahun 2016, Kabupaten Kebumen mendapat alokasi DAK tambahan sebesar Rp 93,37 miliar. Taufik diduga menerima sekitar Rp 3,65 miliar. (rio)

Read More

Mantan Danyon 509/Kostrad, Dilantik Jadi Dandim Surabaya Timur

KABARPROGRESIF.COM : (Surabaya) Setelah sebelumnya dijabat oleh Letkol Inf Lukman Hakim, kini kursi jabatan Dandim 0831/Surabaya Timur, secara resmi digantikan oleh mantan Danyon 509/Kostrad, Letkol Inf La Ode Muhammad Nurdin.

Pergantian jabatan tersebut, ditandai dengan adanya proses serah terima jabatan (sertijab) yang berlangsung di Aula Makorem 084/Bhaskara Jaya. Jalan Ahmad Yani, Kecamatan Wonocolo, Kota Surabaya. Senin, 18 Februari 2019 pagi.

Danrem 084/Bhaskara Jaya, Kolonel Inf Sudaryanto, S. E, mengatakan, prosesi sertijab di tubuh TNI-AD, merupakan suatu hal yang lumrah.

Dijelaskannya, selain sebagai langkah guna penyegaran Satuan, prosesi sertijab, menurut Kolonel Sudaryanto, merupakan salah satu upaya untuk mewujudkan Satuan TNI-AD yang handal dan profesional.

“Ini juga sebagai bentuk upaya untuk memelihara kesinambungan organisasi,” jelasnya.

“Sehingga, nantinya prajurit mampu memberikan karya terbaiknya dalam mengemban tugas dan tanggung jawab yang sudah dipercayakan,” lanjut Danrem.

Sebagai salah satu Makodim yang memiliki cakupan wilayah yang cukup luas, Danrem menginstruksikan kepada Dandim 0831/Surabaya Timur yang baru, untuk segera beradaptasi dengan lingkungan tugasnya.

“Saya yakin dan percaya, kemampuan dan pengalaman serta latar belakang pendidikan yang dimiliki oleh Dandim baru, mampu mewujudkan sekaligus mengemban amanat barunya sebagai Dandim 0831/Surabaya Timur,” tutur Kolonel Sudaryanto. (arf)

Read More

KPK Panggil Sekretaris Jenderal DPR Terkait Kasus DAK Kebumen

KABARPROGRESIF.COM : (Jakarta) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menjadwalkan pemeriksaan terhadap Sekretaris Jenderal DPR Indra Iskandar, Senin (18/2/2019).

Indra rencananya diperiksa sebagai saksi kasus dugaan tindak pidana korupsi terkait Dana Alokasi Khusus (DAK) untuk Kabupaten Kebumen, Jawa Tengah.

"Yang bersangkutan akan diperiksa sebagai saksi untuk tersangka TK (Wakil Ketua DPR, Taufik Kurniawan)," kata Juru Bicara KPK Febri Diansyah saat dikonfirmasi, Senin.

Dalam kasus ini, Wakil Ketua DPR Taufik Kurniawan ditetapkan sebagai tersangka.

Penetapan tersangka ini merupakan hasil pengembangan kasus dugaan tindak pidana korupsi terkait Dana Alokasi Khusus (DAK) untuk kabupaten Kebumen, Jawa Tengah.

Taufik diduga menerima hadiah atau janji terkait dengan perolehan anggaran DAK fisik pada perubahan APBN Tahun Anggaran 2016. Setelah M Yahya Fuad dilantik sebagai Bupati Kebumen, ia diduga melakukan pendekatan pada sejumlah pihak termasuk Taufik.

Saat itu terdapat rencana alokasi DAK senilai Rp 100 miliar. Diduga fee untuk kepengurusan anggaran DAK ini adalah sebesar 5 persen dari total anggaran.

Dalam pengesahan APBN Perubahan Tahun 2016, Kabupaten Kebumen mendapat alokasi DAK tambahan sebesar Rp 93,37 miliar. Taufik diduga menerima sekitar Rp 3,65 miliar. (rio)

Read More

Mayjen TNI Wisnoe, P. B, Tutup Pendidikan Pertama Bintara Tahap I di Jember

KABARPROGRESIF.COM : (Jember) Pendidikan Pertama Bintara (Dikmaba) TNI-AD Tahap I yang berlangsung di Secaba Rindam V/Brawijaya, Kabupaten Jember, secara resmi ditutup oleh Pangdam V/Brawijaya, Mayjen TNI Wisnoe, P. B.

Dalam upacara penutupan itu, Pangdam menuturkan jika sebagai prajurit efektif, merupakan titik awal dari karir dan pengabdian bagi para prajurit yang sebelumnya telah mengikuti pendidikan di Secaba Rindam V/Brawijaya.

“Semoga ilmu dan ketrampilan yang telah di dapat dalam lembaga pendidikan, dapat dijadikan bekal untuk menempuh pendidikan lanjutan nanti sesuai kejuruan, maupun kecabangan masing-masing,” jelas Pangdam melalui amanat yang dibacakannya. Senin, 18 Februari 2019.

Untuk mewujudkan hal itu, kata Mayjen Wisnoe, para Bintara muda diharapkan untuk senantiasa mempersiapkan diri dengan baik selama mengikuti proses pendidikan selanjutnya dengan meningkatkan budaya belajar, dan berlatih yang mengacu pada Tri Pola Dasar pendidikan.

“Tri Pola Dasar pendidikan itu, meliputi aspek fisik, mental dan intelektual secara seimbang. Timbulkan motivasi berlajar dan berlatih. Karena, proses berlajar mengajar tidak akan pernah berhenti,” tegasnya.

Sebelum mengakhiri upacara penutupan itu, mantan Danrem 084/Bhaskara Jaya ini juga menyampaikan beberapa pesan yang harus dijalankan oleh para Bintara muda. Selain menjaga sikap dan perilaku, kata Pangdam, para Bintara muda juga diharuskan untuk dapat menjadi tauladan dan pengayom masyarakat. “Hindari perbuatan tidak terpuji yang dapat merusak citra dan nama baik TNI-AD,” pintanya. (arf)

Read More

Dinkes Larang Caleg Gelar Fogging

KABARPROGRESIF.COM : (Surabaya) Dinas Kesehatan (Dinkes) Kota Surabaya melarang calon legislatif (Caleg) partai politik maupun lembaga lain melakukan kegiatan sosial pengasapan atau fogging secara sembarangan di Kota Surabaya, karena bisa membahayakan kesehatan.
   
" Saya sudah bilang ke kader-kader bumantik (ibu pemantau jentik), kalau ada caleg atau mengatasnamakan partai melakukan fogging sembarangan dan tanpa koordinasi, silahkan tolak. Kalau mereka marah temukan ke saya." tegas Kepala Dinas Kesehatan (Kadinkes) kota Surabaya Febria Rahmanita, Senin (18/2).
   
Menurut dia, fogging secara sembarangan melanggar Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor : 374/MENKES/PER/III/ 2010 Tentang Pengendalian Vektor. Vektor adalah artropoda yang dapat menularkan, memindahkan dan menjadi sumber penular penyakit terhadap manusia.
   
Pengendalian vektor adalah semua kegiatan atau tindakan yang ditujukan untuk menurunkan populasi vektor serendah mungkin sehingga keberadaannya tidak lagi berisiko untuk terjadinya penularan penyakit tular vektor di suatu wilayah atau menghindari kontak masyarakat dengan vektor sehingga penularan penyakit tular vektor dapat dicegah.
   
" Kita ingin menjaga semua. Bahayanya fogging sembarangan bisa keracunan, mungkin sekarang tidak, tetapi nanti. Itu bisa masuk ke paru-paru." katanya.
   
Sementara anggota Komisi B DPRD Surabaya Baktiono membenarkan jika ada aturan fogging yang tidak bisa dilakukan secara sembarangan karena berbahaya bagi lingkungan, tanaman, hewan peliharaan juga berbahaya bagi manusia.
   
"Jadi tidak asal fogging begitu saja. Ada aturan obatnya seperti apa, campurannya seperti apa. Kalau solar terlalu banyak juga tidak efektif, kalau obat terlalu banyak dan campuran tidak mengerti itu juga berbahaya." pungkasnya. (arf)

Read More

Upacara 17-an, Danrem Bhaskara Jaya Sampaikan Amanat KSAD

KABARPROGRESIF.COM : (Surabaya) Serentak, seluruh Satuan TNI-AD menggelar upacara rutin 17-an. Dalam upacara yang berlangsung di Makorem 084/Bhaskara Jaya saat ini, Senin, 18 Februari 2019, Kolonel Sudaryanto, S. E, menyampaikan amanat Kepala Staf Angkatan Darat, Jenderal TNI Andika Perkasa ke seluruh peserta upacara yang sudah berkumpul di Lapangan Makorem.

Menurut Danrem, menjelang pelaksanaan Pileg dan Pilpres mendatang, ia menginstruksikan seluruh personelnya untuk tetap menjunjung tinggi netralitas TNI seperti yang selama ini sudah menjadi kewajiban seluruh prajurit TNI.

“Netralitas dan profesionalisme TNI-AD, harus senantiasa kita pegang teguh dan di implementasikan dalam mengawal, sekaligus mensukseskan ajang Pemilu mendatang,” tegas Kolonel Sudaryanto melalui amanat KSAD yang dibacakannya.

Tidak hanya itu saja, melalui amanat Jenderal Andika Perkasa, Kolonel Sudaryanto juga mewajibkan beberapa hal yang harus dilakukan oleh personelnya.

Selain memacu kesadaran semangat kerja, menurut Danrem, dedikasi yang tinggi juga harus mampu dibuktikan oleh prajuritnya guna kepentingan organisasi, khususnya Korem 084/Bhaskara Jaya.

“Tunaikan sumpah dan tugas kewajiban sebagai prajurit Negara Republik Indonesia yang sanggung menjamin keamanan, dan keselamatan nusa dan bangsanya,” tegas Kolonel Sudaryanto. (arf)

Read More

Pertama Kali DPRD Surabaya Undang Staf Ahli Wali Kota Surabaya Untuk Hearing

KABARPROGRESIF.COM : (Surabaya) Komisi B DPRD Surabaya yang membidangi perekonomian, bakal melibatkan staf ahli Wali Kota Surabaya untuk membahas penataan Pasar Ikan Pabean Cantikan. Keterlibatan staf ahli Wali Kota dalam rapat pembahasan ini merupakan pertama kali sejak era reformasi.

"Jika selama ini ada yang berpandangan jika posisi staf ahli wali kota itu adalah posisi yang tidak penting, bahkan tempat penampungan eks pejabat, itu salah besar, karena kami justru menganggap jika mereka yang ada di dalamnya memiliki pengetahuan yang mumpuni di segala bidang," kata anggota Komisi B DPRD Surabaya, Baktiono, senin (18/2)

Menurut Baktiono, untuk bisa mendapatkan posisi sebagai staf ahli ini, biasanya adalah mantan kepala OPD. Artinya bukan sosok yang sembarangan, mereka memiliki banyak pengalaman di berbagai bidang.

" Misal Bu Arini, beliau itu sudah pernah menjadi kepala beberapa OPD, demkian juga dengan Suharto Wardoyo yang beberapa tahun menjabat kepala OPD, maka kami menilai sangat butuh pendapat dan pandangannya terkait apapun yang menyangkut kerakyatan dan masa depan Kota Surabaya." tandasnya.

Diketahui, DPRD Surabaya secara reami telah mengundang dua staf ahli Wali Kota Surabaya yakni Arini dan Anang (Suharto Wardoyo) dalam rapat pembahasan Pasar Ikan Pabean Cantikan yang bakal digelar besok hati Selasa (19/2).

Tidak hanya itu, Komisi B DPRD Surabaya juga telah mengundang keduanya terkait rapat pembahasan tentang perparkiran di jalan Baliwerti Surabaya. (ARF)

Read More

Mayjen TNI Wisnoe P, B, Bangga dengan Babinsa Kodim 0824/Jember

KABARPROGRESIF.COM : (Jember) Pangdam V/Brawijaya, Mayjen TNI Wisnoe, P. B, mengapresiasi kinerja Bintara Pembina Desa (Babinsa) di wilayah tugas Kodim 0824/Jember.

Apresiasi itu, kata Pangdam, diberikan lantaran Babinsa Kodim 0824/Jember memiliki peran, dan berkontribusi tinggi dalam kehidupan sosial bermasyarakat.

“Tugas yang dikerjakan oleh Babinsa, sangat luas di lingkungan masyarakat. Namun, berkat loyalitas, dedikasi dan keikhlasan mereka (Babinsa), itu semua dapat terwujud dengan baik,” ujar mantan Wakil Gubernur Akademi Militer ini. Senin, 18 Februari 2019 siang.

Menanggapi perkembangan situasi seperti yang terjadi saat ini, Mayjen Wisnoe meminta para Babinsa untuk tidak mudah terpengaruh terhadap isu-isu yang belum dipastikan kebenarannya.

Secara garis besar, kata Pangdam, ia menginstruksikan seluruh prajuritya untuk tetap memfokuskan diri terhadap kondusifitas wilayah, tunjukkan Netralitas TNI, jangan mudah terpengaruh apalagi terpancing berita-berita  hoax yang belum tentu kebenarannya,” pintanya. (arf)

Read More

Bikin Keributan, RSUD dr M Soewandhie Laporkan Keluarga Pasien ke Polisi

KABARPROGRESIF.COM : (Surabaya) RSUD dr M Soewandhie melaporkan keluarga pasien ke pihak berwajib. Pasalnya, lelaki berinisial W telah membuat insiden keributan di IGD (Instalasi Gawat Darurat) RSUD dr M Soewandhie pada Jumat (15/2) malam. Bahkan, menjurus ke arah ingin memukul petugas.

Berbekal rekaman CCTV, pihak rumah sakit segera membuat laporan kepada Polrestabes Surabaya.

“Laporan kami masukan hari ini (Sabtu), untuk selanjutnya dapat diproses oleh rekan-rekan di kepolisian sesuai aturan dan ketentuan yang berlaku,” terang pelaksana tugas (Plt) Dirut RSUD dr M Soewandhie, Febria Rachmanita, Sabtu (16/2).

Febria lantas menjelaskan kronologis insiden tersebut. Pada  Jumat (15/2) siang, pasien atas nama Surati masuk ke IGD RSUD dr M Soewandhie. Pasien langsung mendapat serangkaian penanganan antara lain, pemeriksaan laboratorium, EKG (monitoring rekam jantung), infus, dan foto thorax.

Rangkaian penanganan tersebut memang membutuhkan waktu. Misalnya saja, EKG dimana pasien dimonitor rekam jantungnya.

Untuk mendapatkan hasil maksimal, perekaman ritme jantung dilakukan antara satu hingga dua jam. Sedangkan tes laboratorium juga memerlukan proses hingga hasilnya dapat diketahui.

Di sisi lain, pihak RSUD dr M Soewandhie juga berkoordinasi dengan RSUD Dr. Soetomo untuk persiapan rujukan.

Dari koordinasi tersebut, pasien baru bisa dirujuk di atas pukul 18.00. Pada pukul 17.00, perawat sudah berupaya mencari keluarga pasien, baik melalui panggilan via speaker hingga mencoba menyisir rumah sakit, mulai bagian depan hingga belakang. Namun, perawat gagal menemukan keluarga pasien.

Pada pukul 19.15, W, menantu Surati, bersama istrinya, datang ke rumah sakit. Perawat mencoba mengingatkan dengan sopan agar keluarga tidak meninggalkan pasien sendirian, sekaligus ingin memberikan penjelasan perihal teknis rujukan ke RSUD Dr. Soetomo.

Awalnya, W bersikukuh menyatakan bahwa dirinya tidak meninggalkan rumah sakit. Namun, keterangan W berubah dan mengakui bahwa dia sedang mengisi ulang daya ponselnya ketika sedang dicari petugas.

Besar kemungkinan pengisian daya ponsel dilakukan di luar rumah sakit, sebab di dalam rumah sakit tidak tersedia titik pengisian daya.

Pada pukul 19.30, tiba-tiba W tidak bisa mengendalikan emosinya. Pria berkumis tersebut berteriak-teriak memaki perawat dengan kata-kata yang tidak pantas.

Dia juga mencatut nama salah satu anggota DPRD Kota Surabaya. Perawat mencoba meredam emosi W dengan memberikan penjelasan secara sopan.

Bukannya mereda, emosi W malah menjadi-jadi. W sempat hendak memukul perawat tersebut.

Beruntung aksi tersebut dapat dilerai oleh petugas keamanan di tempat.

Namun saat proses peleraian, sikut W sempat mengenai wajah ketua tim perawat yang coba melerai.

Akibat insiden tersebut, pelayanan di IGD RSUD dr M Soewandhie sempat terganggu.

Beberapa pasien yang membawa anak-anak tampak ketakutan dan memilih membawa anaknya menjauh.

Oleh karenanya, Febria menegaskan, pihaknya akan membawa hal ini ke ranah hukum.

“Kami ada bukti CCTV secara utuh,” ujarnya.

Menurut Febria, petugas di RSUD dr M Soewandhie selalu memberikan pelayanan terbaik sesuai SOP. Pasien maupun keluarganya tidak seharusnya melakukan perbuatan yang mengganggu kenyamanan publik, apalagi ini di rumah sakit, serta ada indikasi kekerasan terhadap petugas.

Dia melanjutkan, pihaknya telah menyediakan sejumlah sarana untuk menyampaikan segala bentuk ketidakpuasan atas pelayanan rumah sakit. Mulai dari SMS, email hingga personal yang dapat dihubungi.

Pengumuman tersebut tertera di banner-banner yang ada di beberapa sudut rumah sakit.

Di samping itu, masyarakat juga dapat mengadu ke akun media sosial sapawarga. Laporan tersebut bahkan akan masuk kepada Wali Kota Surabaya, jika tak kunjung ditindaklanjuti oleh dinas terkait.

“Buktinya, keluarga pasien yang lain tidak melakukan tindakan serupa. Artinya, pelayanan kami sudah sesuai prosedur dan semua terlayani dengan baik. Semoga, ini bisa menjadi edukasi bagi semua pihak,” kata Febria yang juga menjabat Kepala Dinas Kesehatan Kota Surabaya ini.
 
Dia menambahkan, upaya yang dilakukan juga merupakan bentuk perlindungan terhadap para petugas medis yang memberikan pelayanan kepada masyarakat. (arf)

Read More