Sidang Ahmad Dhani Lanjut Ke Pembuktian

KABARPROGRESIF.COM : (Surabaya) Majelis hakim yang diketuai R Anton Widyopriyono menolak eksepsi yang diajukan tim pembela Ahmad Dhani, tersangka kasus pencemaran nama baik.

"Mengadili, menyatakan menolak keberatan penasehat hukum terdakwa, memerintahkan Jaksa Penuntut Umum untuk melanjutkan perkara dan menangguhkan biaya perkara sampai putusan akhir,"kata R Anton Widyopriyono saat membacakan amar putusan sela diruang sidang Cakra, Pengadilan Negeri (PN) Surabaya, Selasa (28/2).

Dijelaskan dalam amar putusan selanya, surat dakwaan yang disusun oleh JPU telah memenuhi syarat formil dan materiil. Majelis hakim menilai, surat dakwaan telah menyebutkan secara jelas identitas terdakwa dan menyebutkan uraian tindak pidana.

"Secara formil tidak ada kesalahan, majelis akan mempelajari materiil perkara ini,"terang R Anton Widyopriyono saat membacakan pertimbangan putusan selanya.

Atas penolakan eksepsi tersebut, Kejari Surabaya  melalui JPU Dedi Arisandi mengaku akan siap menghadirkan saksi saksi ke persidangan.

"Minta waktu satu miggu majelis, hari Selasa tanggal 26,"kata JPU Dedi menjawab pertanyaan majelis hakim.

Dari pantauan Kantor Berita RMOLJatim, usai pembacaan putusan sela, Ahmad Dhani langsung digiring menuju mobil tahanan Kejati Jatim dan selanjutnya dibawa ke Rutan Medaeng

Diberitakan sebelumnya, musisi sekaligus Politis Partai Gerindra ini didakwa melanggar Pasal 27 ayat (3) Juncto Pasal 45 ayat (3) UU ITE.

Kasus ini bermula saat Ahmad Dhani akan menghadiri acara deklarasi Ganti Presiden 2019 di Tugu Pahlawan Surabaya. Namun saat tiba di Hotel Majapahit, Ia dihadang oleh kelompok yang mengatasnamakan elemen Bela NKRI.

Saat penghadangan itulah, Ahmad Dhani membuat vlog yang berisi kata kata berkalimat 'Idiot' yang diunggah ke media sosial dengan durasi waktu 1 menit, 37 detik.

Peristiwa itu akhirnya dilaporkan Bela NKRI ke Polda Jatim karena merasa dilecehkan nama baiknya atas vlog yang diunggah Ahmad Dhani. (Komang)

Read More

Denpomal Kodiklatal Gelar Opsgaktib Ranmor Roda Empat

KABARPROGRESIF.COM : (Surabaya) Setelah sebelumnya menggelar Operasi Penegakan dan Ketertiban (Opsgaktib) kusus Kendaraan Bermotor (Ranmor) roda dua, kini Detasemen Polisi Militer (Denpomal) Komando Pembinaan Doktrin Pendidikan dan Latihan TNI Angkatan Laut (Kodiklatal) melanjutkan Opsgaktib dengan sasaran Ranmor roda empat.

Opsgaktib yang dilaksanakan di jalan Bumimoro pintu masuk kesatrian Bumimoro Kodiklatal tersebut dipimpin langsung Komandan Detasemen Polisi Militer (Dandenpomal) Kodiklatal  Letkol Laut (PM) Hendarwan Setiawan, S.Pd dengan melibatkan sedikitnya 30 prajurit Denpomal.

Disela-sela pelaksanaan Opsgaktib, Dandenpomal Kodiklatal Letkol Laut (PM) Hendarwan Setiawan, S.Pd menyampaikan bahwa pelaksanaan Opsgaktib tersebut sebagai upaya mendisiplinkan sekaligus menekan angka pelanggaran lalulintas di lingkungan Prajurit Kodiklatal.

Menurutnya Operasi tersebut merupakan program lanjutan setelah sebelumnya melaksanakan operasi dengan sasaran kendaraan bermotor roda dua. Adapun dalam Opsgaktib tersebut yang menjadi obyek pemeriksaan antara lain Surat Ijin Mengemudi (SIM) baik SIM umum untuk kendaraan umum dan SIM TNI untuk pemegang kendaraan dinas, pajak kendaraan mobil untuk mobil umum dan Kelengkapan kendaraan lainya seperti spion, lampu riting dan lampu sign.

“Operasi ini merupakan bentuk preventif terhadap pelanggaran lalulintas sekaligus meningkatkan disiplin Prajurit dan PNS Kodiklatal dalam berlalu-lintas, menghindari penyalahgunaan kendaraan tanpa surat resmi, serta untuk mewujudkan keamanan dan keselamatan dalam berkendara sehingga menunjang terlaksananya tugas pokok.”tegas Pamen melati dua di pundak tersebut.

Bagi prajurit yang kedapatan melanggar untuk selanjutnya diberi pembinaan, prajurit yang kedapatan SIMnya mati agar melaksanakan perpanjangan, begitu juga kendaraan yang kedapatan pajaknya sudah kedalu warsa agar segera diurus. (arf)

Read More

Giliran Setya Novanto Jadi Saksi Idrus Marham

KABARPROGRESIF.COM : (Jakarta) Mantan Ketua DPR, Setya Novanto dihadirkan sebagai saksi di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jakarta, Selasa (19/2/2019).

Novanto akan menjadi saksi untuk terdakwa mantan Sekretaris Jenderal Partai Golkar, Idrus Marham.

"Saya kenal terdakwa, tidak ada hubungan keluarga," ujar Novanto kepada majelis hakim.

Selain Novanto, jaksa juga menghadirkan Johannes Budisutrisno Kotjo selaku pemegang saham Blackgold Natural Resources Ltd. Novanto dan Idrus memiliki hubungan cukup dekat.

Sebelumnya, Novanto merupakan Ketua Umum Partai Golkar.

Dalam kasus ini, Idrus didakwa menerima suap Rp 2,250 miliar. Idrus didakwa melakukan perbuatan bersama-sama dengan Wakil Ketua Komisi VII DPR Eni Maulani Saragih.

Menurut jaksa, pemberian uang tersebut diduga agar Eni membantu Johannes Budisutrisno Kotjo selaku pemegang saham Blackgold Natural Resources Limited mendapatkan proyek Independent Power Producer (IPP) Pembangkit Listrik Tenaga Uap Mulut Tambang (PLTU) Riau 1.

Proyek tersebut rencananya akan dikerjakan PT Pembangkitan Jawa Bali Investasi (PT PJBI), Blackgold Natural Resources dan China Huadian Engineering Company Ltd yang dibawa oleh Kotjo.

Awalnya, Kotjo meminta bantuan Novanto agar dapat dipertemukan dengan pihak PLN.

Kemudian, Novanto mempertemukan Kotjo dengan Eni yang merupakan anggota Fraksi Golkar yang duduk di Komisi VII DPR, yang membidangi energi.

Selanjutnya, Eni beberapa kali mengadakan pertemuan antara Kotjo dan pihak-pihak terkait, termasuk Direktur Utama PLN Sofyan Basir.

Hal itu dilakukan Eni untuk membantu Kotjo mendapatkan proyek PLTU. (rio)

Read More

Uji Terampil Perorangan, Ukur Kemampuan Prajurit Armed 12/Kostrad

KABARPROGRESIF.COM : (Ngawi) Minggu ini prajurit Yonarmed 12/Kostrad, menyelenggarakan Uji Terampil Perorangan (UTP) Umum.

UTP Umum, kata Mayor Arm Ronald, rencananya akan digelar selama 5 hari di Asrama Yonarmed.

“UTPU ini, merupakan realisasi dari pelaksanaan program latihan standarisasi satuan TNI AD,” ujar Danyonarmed 12/Kostrad ini. Selasa, 19 Februari 2019.

Masing-masing prajurit, kata Mayor Arm Ronald Siwabessy, akan dihadapkan dengan pengetahuan militer umum dan kecabangan masing-masing personel.

“UTPU, merupakan perangkat, pengendalian serta pembinaan dalam rangka meningkatkan kemampuan, pengetahuan dan ketrampilan perorangan prajurit,” terangnya.

Digelarnya UTPU, menurut Danyonarmed, dinilai memiliki manfaat yang sangat baik menuju kepada profesionalisme. “Hal ini, sangat penting dalam rangka pembinaan personel, maupun pembinaan latihan selanjutnya,” tukas Mayor Arm Ronald, F. Siwabessy. (arf)

Read More

Sekda Papua Jadi Tersangka, Ini Kata Mendagri

KABARPROGRESIF.COM : (Jakarta) Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo yakin kepolisian sudah memiliki bukti kuat dalam menetapkan tersangka Sekretaris Daerah (Sekda) Pemerintah Provinsi (Pemprov) Papua, Titus Emanuel Adopehan Hery Dosinaen.

Hery ditetapkan tersangka kasus dugaan penganiayaan dua pegawai Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

"Secara prinsip kami hanya menyerahkan kepada kepolisian. Kepolisian menetapkan tersangka tentunya sudah memiliki alat bukti yang cukup," ujar Tjahjo ketika ditemui di Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan RI, Jakarta Pusat, Selasa (19/2/2019).

Tjahjo juga meminta Sekda Papua mematuhi proses hukum yang berlaku dalam proses penyelidikan.

"Tinggal nanti kalau dalam proses penyelidikan Sekda Papua dipanggil, ya silahkan menjelaskan secara detail apa yang terjadi, bagaimana permasalahanya, dan sebagainya," ujar dia.

Sebelumnya, Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Argo Yuwono mengatakan, penetapan tersangka berdasarkan data petunjuk keterangan saksi-saksi, dan gelar perkara yang dilakukan tim penyidik Polda Metro Jaya. Hery dijerat Pasal 351 KUHP tentang Penganiayaan.

Juru bicara KPK Febri Diansyah juga mengapresiasi penetapan tersangka tersebut.

"Tentu saja KPK berterima kasih dan apresiasi apa yang sudah dikerjakan tersebut," kata Febri.

Febri mengatakan, penetapan tersangka ini tak lepas dari langkah kepolisian yang terus berkoordinasi dengan KPK dalam menemukan pelaku penganiayaan tersebut.

Menurut Febri, kepolisian sudah melakukan banyak upaya, mulai pemeriksaan saksi, korban, hasil visum korban, hingga kegiatan lainnya.

"Kami mengajak semua pihak untuk melihat ini sebagai sebuah proses hukum," kata dia. (rio)

Read More

Dirdok Kodiklatal Hadiri Penyampaian Visi Misi Gubernur Jawa Timur

KABARPROGRESIF.COM : (Surabaya) Direktur Doktrin (Dirdok) Komando Pembinaan Doktrin Pendidikan dan Latihan TNI Angkatan Laut (Kodiklatal) Laksma TNI Budi Purwanto, S.T., M.M mewakili Komandan Kodiklatal Laksda TNI Dedy Yulianto menghadiri penyampaian Visi Misi Gubernur Jawa Timur Periode 2019-20124 Khofifah Indar Parawansa- Emil Dardak kepada anggota DPRD Jawa Timur yang digelar di Gedung DPRD Jalan Indrapura Nomor 1 Surabaya.

Selain Dirdok Kodiklatal hadir dalam penyampaian visi misi tersebut Kasgartap III Surabaya Brigjen TNI Mar Lukman, S.T., M.Si (Han), Danguspurla Koarmada II Laksamana Pertama TNI Erwin S. Aldedharma, S.E., M.M, Ketua dan anggota DPRD serta para Bupati, Walikota se Jawa Timur.

Paparan Visi Misi tersebut disampaikannya saat melakukan Serah Terima Jabatan (Sertijab) Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Timur Masa Jabatan 2019-2024 dan Rapat Paripurna dalam rangka Pidato Penyampaian Visi Misi Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Timur Masa Jabatan 2019-2024 di Gedung DPRD Jatim.

Dalam penyampaian visi misi Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa menyampaikan Terwujudnya Masyarakat Jawa Timur yang Adil, Sejahtera, Unggul dan Berakhlak dengan Tata Kelola Pemerintahan yang Partisipatoris Inklusif melalui Kerja Bersama dan Semangat Gotong Royong. Hal ini terangkum dalam kampanye saat mengikuti Pilkada Jawa Timur tahun lalu itu dalam program Nawabhakti Satya.

Program Nawabhakti Satya diarahkan demi terwujudnya Jatim yang mulia melalui pembangunan daya saing multisektoral dan multidimensi, termasuk mulia di mata rakyat dengan hadirnya pemerintah dalam mewujudkan kesejahteraan bagi masyarakat secara adil dan merata.

 Konsep Nawabhakti Satya itu, kata Khofifah, dirumuskan lebih detail menjadi sembilan bakti, yakni bakti Jatim sejahtera, bakti Jatim sehat dan cerdas, bakti Jatim kerja, bakti Jatim akses, bakti Jatim agro, bakti Jatim berkah, bakti Jatim berdaya, bakti Jatim amanah, dan bakti Jatim harmoni. Adapun Contohnya bakti Jatim sejahtera, konsep ini diturunkan menjadi program pengentasan masyarakat dari kemiskinan, seperti Program Keluarga Harapan (PKH) Plus. (arf)

Read More

Kasus SPAM PUPR, Jumlah PPK Proyek yang Serahkan Uang ke KPK Jadi 37 Orang

KABARPROGRESIF.COM : (Jakarta) Juru Bicara Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Febri Diansyah mengatakan, hingga saat ini, sebanyak 37 pejabat pembuat komitmen (PPK) proyek pembangunan sistem penyediaan air minum ( SPAM) Kementerian PUPR menyerahkan uang ke KPK.

Penyerahan uang oleh para PPK itu berlangsung dalam proses penyidikan kasus dugaan suap proyek pembangunan SPAM Kementerian PUPR.

"Jumlah pihak yang mengembalikan terus bertambah. Sampai saat ini, 37 orang PPK di Kementerian PUPR yang memegang proyek SPAM di sejumlah daerah telah  mengembalikan uang secara bertahap ke KPK," kata Febri dalam keterangan tertulis, Selasa (19/2/2019).

Adapun total nilai penyerahan uang oleh PPK tersebut sebesar Rp 14,8 miliar, 128.500 dollar Amerika Serikat dan 28.100 dollar Singapura.

"Kami hargai pengembalian uang ini, yang berikutnya disita dan dimasukan dalam berkas penanganan perkara yang sedang berjalan. KPK menghargai pengembalian uang ini," ujarnya.

KPK menduga masih ada penerimaan lain yang diterima pejabat di Kementerian PUPR terkait proyek SPAM di sejumlah daerah.

"Oleh karena itu kami imbau agar pihak lain yang pernah menerima uang terkait kasus ini dapat bersikap kooperatif mengembalikan uang ke KPK," ungkapnya.

Dalam kasus ini, KPK menetapkan delapan orang sebagai tersangka. Empat tersangka yang diduga memberi suap adalah Direktur Utama PT Wijaya Kusuma Emindo (WKE) Budi Suharto; Direktur PT WKE Lily Sundarsih, dan dua Direktur PT Tashida Sejahtera Perkara (TSP) bernama Irene Irma serta Yuliana Enganita Dibyo.

Sementara empat tersangka yang diduga penerima adalah Kepala Satuan Kerja Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Strategis Lampung Anggiat Partunggul Nahat Simaremare; Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) SPAM Katulampa Meina Woro Kustinah, Kepala Satker SPAM Darurat Teuku Moch Nazar dan PPK SPAM Toba 1 Donny Sofyan Arifin.

Anggiat, Meina, Nazar dan Donny diduga menerima suap untuk mengatur lelang terkait dengan proyek pembangunan SPAM tahun anggaran 2017-2018 di Umbulan 3, Lampung, Toba 1, dan Katulampa.

Dua proyek lainnya adalah pengadaan pipa High Density Polyethylene (HDPE) di Bekasi dan daerah bencana di Donggala, Palu, Sulawesi Tengah.

Lelang diduga diatur sedemikian rupa agar dimenangkan oleh PT WKE dan PT TSP. PT WKE dan PT TSP diminta memberikan fee 10 persen dari nilai proyek. Fee tersebut kemudian dibagi 7 persen untuk kepala Satker dan 3 persen untuk PPK. (rio)

Read More

Pangdam Evaluasi Program Kerja Tahun 2018

KABARPROGRESIF.COM : (Surabaya) Pelaksanaan program kerja tahun 2018 lalu, saat ini menjadi topik pembahasan Pangdam V/Brawijaya, Mayjen TNI Wisnoe, P. B.

Melalui rapat pimpinan Kodam V/Brawijaya di Gedung Balai Prajurit, Makodam, Selasa, 19 Februari 2019 pagi, Mayjen Wisnoe menyampaikan beberapa kebijakan yang sebelumnya sudah di bahas di Mabesad, beberapa waktu lalu.

“Tujuannya adalah, untuk mengevaluasi pelaksanaan program di tahun sebelumnya,” jelas Pangdam.

“Rapat pimpinan ini, juga sebagai bentuk penyamaan persepsi, menyampaikan kebijakan dan garis besar program kerja tahun ini (2019, red),” imbuhnya.

Tema yang diusung dalam rapat pimpinan saat ini, kata Pangdam, dinilai memiliki arti tersendiri bagi prajurit TNI-AD, khususnya Kodam V/Brawijaya guna membentuk suatu kokohnya karakter keprajuritan.

“Kodam V/Brawijaya yang Profesional, Loyalitas dan Manunggal Dengan Rakyat, Siap Mendukung Tugas Pokok TNI AD, tema itu sangat sesuai dalam menghadapi dinamika lingkungan strategis yang memberikan pengaruh signifikan. Baik secara internal, maupun eksternal,” tutur Mayjen TNI Wisnoe.

Dengan berpedoman pada tema tersebut, mantan Wakil Gubernur Akademi Militer itu berharap, jika nantinya prajurit Kodam V/Brawijaya dapat membangun kembali karakter yang kokoh dan kuat pada diri prajurit Kodam V/Brawijaya di semua tingkatan.

“Semua itu dilandasi dengan jiwa Sapta Marga, Sumpah Prajurit dan lebih adaptif pada kemajuan ilmu pengetahuan, sekaligus teknologi,” ujarnya.

Meski beradaptasi dengan perkembangan teknologi saat ini, menurut Pangdam, prajurit TNI-AD, khususnya prajurit Kodam tetap menjaga jati dirinya sebagai tentara rakyat yang selalu manunggal dengan rakyat.

Menjelang pelaksanaan pesta demokrasi mendatang, Jenderal bintang dua kelahiran Kota Surabaya ini, tak lupa meminta seluruh prajuritnya untuk ikut serta menjaga kondusifitas wilayah dengan instansi terkait.

“Saya minta agar seluruh jajaran melaksanakan operasi perbantuan kepada Polri sesuai dengan prosedur dan mekanisme yang berlaku,” pinta Pangdam. “Pertahankan sinergitas dan soliditas TNI-Polri di semua jajaran,” imbuh Mayjen TNI Wisnoe, P. B.(arf)

Read More

KPK Panggil Sejumlah Kasatker dan PPK Terkait Kasus SPAM PUPR

KABARPROGRESIF.COM : (Jakarta) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menjadwalkan pemeriksaan terhadap dua kepala satuan kerja (Kasatker) dan tiga pejabat pembuat komitmen (PPK) proyek pembangunan sistem penyediaan air minum ( SPAM) Kementerian PUPR, Selasa (19/2/2019).

Rencananya mereka diperiksa sebagai saksi kasus dugaan suap proyek pembangunan SPAM Kementerian PUPR. Mereka yang dipanggil adalah PPK Gorontalo Rino Putra Catur, PPK Sulawesi Utara Hario Pamungkas, PPK Sumatera Selatan Khoirul Hakim, Kasatker PSPAM Kepulauan Riau Farid Sudibyo dan Kasatker PSPAM Riau Sahta Bangun.

"Yang bersangkutan akan diperiksa sebagai saksi untuk tersangka TMN (Kasatker SPAM Darurat, Teuku Moch Nazar)," kata Juru Bicara KPK Febri Diansyah, Selasa (19/2).

Dalam kasus ini, KPK menetapkan delapan orang sebagai tersangka. Empat tersangka yang diduga memberi suap adalah Direktur Utama PT Wijaya Kusuma Emindo (WKE) Budi Suharto; Direktur PT WKE Lily Sundarsih, dan dua Direktur PT Tashida Sejahtera Perkara (TSP) bernama Irene Irma serta Yuliana Enganita Dibyo.

Sementara empat tersangka yang diduga penerima adalah Kepala Satuan Kerja Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Strategis Lampung Anggiat Partunggul Nahat Simaremare; Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) SPAM Katulampa Meina Woro Kustinah, Kepala Satker SPAM Darurat Teuku Moch Nazar dan PPK SPAM Toba 1 Donny Sofyan Arifin.

Anggiat, Meina, Nazar dan Donny diduga menerima suap untuk mengatur lelang terkait dengan proyek pembangunan SPAM tahun anggaran 2017-2018 di Umbulan 3, Lampung, Toba 1, dan Katulampa. Dua proyek lainnya adalah pengadaan pipa High Density Polyethylene (HDPE) di Bekasi dan daerah bencana di Donggala, Palu, Sulawesi Tengah.

Lelang diduga diatur sedemikian rupa agar dimenangkan oleh PT WKE dan PT TSP. PT WKE dan PT TSP diminta memberikan fee 10 persen dari nilai proyek. Fee tersebut kemudian dibagi 7 persen untuk kepala Satker dan 3 persen untuk PPK.(rio)

Read More

Renang Militer, Tingkatkan Kemampuan Jasmani Personel Armed 12/Kostrad

KABARPROGRESIF.COM : (Ngawi) Prajurit TNI, diwajibkan untuk memiliki kondisi fisik yang prima. Bahkan, hampir setiap hari, prajurit TNI selalu disuguhkan berbagai macam olahraga, hingga latihan guna meningkatkan kemampuan jasmaninya.

Seperti yang berlangsung di Kolam Renang Tawun, Kabupaten Ngawi saat ini. Selasa, 18 Februari 2019 pagi. Puluhan personel Yonarmed 12 Kostrad  mengikuti berlangsungnya renang militer dasar di lokasi tersebut.

Sersan Satu (Sertu) Z Sawori mengatakan, renang militer dasar merupakan salah satu kegiatan renang dengan menggunakan pakaian dinas lapangan (PDL) tanpa helm dan senjata. “Renang ini merupakan salah satu ketrampilan dan ketangkasan yang harus dimiliki oleh prajurit,” ujar Sawori.

Sementara itu, Danyonarmed 12/Kostrad, Mayor Arm Ronald, F. Siwabessy menegaskan, renang militer dasar merupakan tuntutan dan salah satu program yang dikeluarkan oleh TNI AD guna membentuk postur fisik prajurit.

“Kegiatan ini harus tetap ditingkatkan. Sehingga, seluruh personel Armed 12/Kostrad memiliki ketrampilan dan ketangkasan, terlebih di bidang renang militer dasar,” tegasnya.

Dengan adanya latihan renang militer dasar, kata Mayor Ronald, ia menginstruksikan seluruh personelnya untuk tetap menjadikan hal itu sebagai suatu kebutuhan. “Tidak ada prajurit yang hebat. Yang ada ialah, prajurit yang terlatih,” ujar Danyonarmed 12/Kostrad, Mayor Arm Ronald, F. Siwabessy. (arf)

Read More

Kasus Mantan Bupati Lampung Tengah, KPK Panggil 3 Anggota DPRD

KABARPROGRESIF.COM : (Jakarta) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menjadwalkan pemeriksaan terhadap 3 anggota DPRD Kabupaten Lampung Tengah, Selasa (19/2/2019).

Tiga anggota DPRD yang dipanggil adalah Saifulloh Ali, Purismono dan Firdaus Ali.

Mereka rencananya diperiksa sebagai saksi kasus dugaan suap ke DPRD Lampung Tengah yang juga melibatkan mantan Bupati Lampung Tengah Mustafa.

Dalam pengembangan kasus ini, Mustafa kembali menjadi tersangka. Selain itu empat anggota DPRD juga ikut terjerat.

"Yang bersangkutan akan diperiksa sebagai saksi untuk tersangka MUS (Mustafa)," kata Juru Bicara KPK Febri Diansyah, Selasa (19/2).

Febri pernah mengatakan, para saksi yang diperiksa, didalami pengetahuannya tentang dugaan aliran dana dari Mustafa pada sejumlah pimpinan dan anggota DPRD Kabupaten Lampung Tengah.

"Serta proses pengesahan APBD-P Tahun 2017 dan APBD Tahun 2018 dan Pengesahan pinjaman Pemkab Lampung Tengah kepada PT SMI," ujarnya.

Dalam kasus ini, Ketua DPRD Kabupaten Lampung Tengah Achmad Junaidi dan tiga anggota DPRD lainnya bernama Bunyana, Raden Zugiri, dan Zainudin menjadi tersangka.

Keempatnya diduga secara bersama-sama menerima hadiah atau janji terkait dengan pinjaman daerah Kabupaten Lampung Selatan Tahun Anggaran 2018.

Keempatnya diduga menerima suap terkait tiga hal. Pertama, persetujuan pinjaman daerah kepada PT Sarana Multi Infrastruktur (SMI) sebesar Rp 300 miliar untuk pembangunan infrastruktur jalan dan jembatan.

Kemudian terkait pengesahan APBDP Kabupaten Lampung Tengah Tahun Anggaran 2017 dan pengesahan APBD Kabupaten Lampung Tengah Tahun Anggaran 2018. (rio)

Read More

Menakar Profesionalisme Penanganan Demontrasi, Prajurit Lantamal VI Latihan Siaga PHH

KABARPROGRESIF.COM : (Makassar) Pangkalan Utama TNI AL VI (Lantamal VI) Makassar kerahkan prajuritnya melaksanakan kegiatan latihan siaga Penanggulangan Huru Hara (PHH) bertempat di Dermaga Layang Mako Lantamal VI, Selasa (19/02/2019)

Menurut Komandan Detasemen Markas (Dandenma) Lantamal VI Makassar Letkol Marinir Akhmad Mukhroji S.Pd,M.A.P   latihan siaga PHH prajurit  Lantamal VI ini dalam rangka menakar profesionalisme dan meningkatkan keterampilan  di dalam menjaga Pangkalan Utama TNI AL VI dan obyek – obyel vital lain.

Lebih lanjut dikatakan latihan PHH tersebut bertujuan untuk menjaga wilayah yang dianggap mempunyai alutsista-alutsista atau data-data penting yang ada hubungannya dengan Negara Kesatuan Republik Indonesia dari demontrasi orang-orang yang tidak bertanggung jawab.

Latihan tersebut untuk mengetahui sampai dimana kesiapsiagaan Prajurit militer Lantamal VI Makassar  yang ada  dalam menanggulangi  unjuk rasa,ujar Dandenma Lantamal VI.

Diungkapkan juga bahwa latihan siaga PHH dilaksanakan dalam rangka menyambut Pemilu 2019 yang nantinya prajurit Lantamal VI akan di perbantuan ke Pemda maupun Polri wilayah Makassar bila diperlukan.

Sementara itu pelatih PHH Lantamal VI Kapten Marinir Umar Dalle mengatakan  “Latihan siaga PHH Lantamal VI  ini ada beberapa materi yang latihkan yakni  pembinaan fisik, latihan formasi PHH, latihan penindakan massa (demonstrasi) dan latihan penyelamatan korban” (arf)

Read More