Pastikan Warga Binaan Bisa Mencoblos, Tiga Anggota DPR RI Kunjungi Lapas dan Rutan

Dari kiri : Arteria Dahlan, Zainudin Amali dan Adies Kadier saat berbincang dengan Kalapas Klas I Surabaya, Suharwan

KABARPROGRESIF.COM : (Sidoarjo) Tiga anggota DPR RI meninjau rumah tahanan negara (rutan) dan lembaga pemasyakaran (lapas) yang ada di Kabupaten Sidoarjo. Kunjungan ketiga wakil rakyat diantaranya Ketua Komisi II DPR RI Zainudin Amali didampingi oleh anggota Komisi III Adies Kadir dan Arteria Dahlan tersebut bertujuan untuk memastikan keikutsertaan warga binaan dalam Pemilu 17 April mendatang.

“ Hampir separo rata-rata warga binaan rutan dan lapas belum punya e-KTP,” kata Zainudin Amali, selasa (19/2).

Dia mengungkapkan, koordinasi antara Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dispendukcapil), KPU Sidoarjo serta Bawaslu Sidoarjo sangat penting untuk mengakomori pemilih di rutan dan lapas. Karena itu, sistem jemput bola diharapkan bisa dilakukan sebelum pencoblosan dilakukan.

“Sangat disayangkan banyak warga binaan yang tidak ikut menyalurkan haknya sebagai pemilih,” terangnya.

Sementara Adies Kadir lebih menegaskan harus ada tindakan cepat dan tepat untuk mengakomodasi warga binaan pemasyarakatan. Kendala terkait pengurusan e-KTP harus diselesaikan dengan jemput bola oleh Dispendukcapil.

“Tinggal nanti KPU bisa mengakomodir masuk ke DPT,” terangnya.

Selain itu, Adies menambahkan, warga binaan bisa dimasukkan dalam Daftar Pemilih Khusus (DPK). Diharapkan dengan koordinasi yang matang maka warga binaan bisa mencoblos pada 17 April nanti.

“Kami sudah koordinasi dengan kemenkumham dan kemendagri terkait hal itu,” ujar politisi Partai Golkar ini.

Sebelumnya, Komisi Pemilihan Umum (KPU) Sidoarjo sudah melakukan koordinasi dengan rutan dan lapas yang berada di Kabupaten Sidoarjo.

Pihak KPU kesulitan memastikan penambahan daftar pemilih tetap (DPT) yang berasal dari warga binaan.

Hingga saat ini KPU Sidoarjo masih menunggu petunjuk dari KPU pusat terkait mekanisme agar warga binaan tetap bisa mencoblos.

Ketua KPU Sidoarjo Mokhammad Zainal Abidin mengatakan, warga binaan Lapas Sidoarjo, Lapas Porong, dan Rutan Medaeng belum masuk DPT Sidoarjo. Total warga binaan diperkirakan sekitar 4.000 orang. Data warga binaan ini dianggap belum jelas.

“Banyak yang bukan warga Sidoarjo dan jumlah napi keluar masuk,” kata Zainal.

Zainal mengungkapkan, total pemilih dalam DPTHP-2 sebanyak 1.397.573. Meningkat dibandingkan DPTHP-1 yang hanya 1.394.483. Jumlah tersebut belum termasuk napi di tiga lapas yang ada di Kabupaten Sidoarjo.

“Belum kita masukkan karena masih belum jelas petunjuknya dari pusat,” ujarnya.

Meski begitu, Zainal sepakat dengan masukan anggota parlemen agar warga binaan pun menggunakan hak pilihnya pada pesta demokrasi bulan depan. (arf)

Read More

Gubernur Jawa Timur, Jalin Silahturahmi dengan Pangdam V/Brawijaya

KABARPROGRESIF.COM : (Surabaya) Gubernur Jawa Timur, Khofifah Indar Parawansa menggelar pertemuan dengan Pangdam V/Brawijaya, Mayjen TNI Wisnoe, P. B di Makodam V/Brawijaya.

Dengan di dampingi beberapa Kepala Dinas lingkup Pemprov Jatim, mantan Menteri Sosial itu berkoordinasi guna menyamakan persepsi terhadap program-program ke depan untuk masyarakat.

“Setelah sertijab, kami ingin silahturahmi dengan bapak Pangdam di awal. Tapi, beliau kebetulan sedang ada tugas di luar Kota. Maka, hari ini kami berterima kasih, kami di terima oleh pak Pangdam dan pak Kasdam serta jajaran lainnya,” ujar Gubernur Jawa Timur, Khofifah Indar Parawansa. Rabu, 20 Februari 2019.

Dalam pertemuan itu, Khofifah membahas terkait keamanan selama pelaksanaan Pemilu yang bakal dihelat pada tanggal 17 April 2019 mendatang. Dirinya mengungkapkan, menjelang pelaksanaan pesta demokrasi tersebut, sangat dibutuhkan komunikasi dan sinergitas agar Jawa Timur tetap dalam suasana kondusif.

“Saya rasa, banyak yang harus kami koordinasikan agar semua bisa berjalan baik. Maka, kami semua bisa menyiapkan layanan terbaik untuk masyarakat Jawa Timur,” tuturnya.

Tak hanya terkait kondusifitas selama berlangsungnya Pemilu, dalam pertemuan tersebut, Gubernur Jawa Timur itu juga membahas soal program Tentara Manunggal Membangun Desa (TMMD).

Rencananya, sebelum pelaksanaan program TMMD tersebut, Khofifah bakal turun bersama pihak TNI untuk melakukan peninjauan terkait beberapa wilayah di Jawa Timur yang nantinya bakal dijadikan sasaran pelaksanaan program TMMD, tahun ini.

Sementara itu, Pangdam V/Brawijaya, Mayjen TNI Wisnoe, P. B menuturkan, pertemuan yang berlangsung saat ini, merupakan salah satu koordinasi dan silahturahmi yang baik dengan Gubernur Jawa Timur.

Mantan Wakil Gubernur Akademi Militer ini menambahkan, sselama pelaksanaan Pemilu mendatang, TNI bakal membantu pihak Kepolisian dalam menjaga keamanan dan kondusifitas.

“Sebagai Komandannya, nanti pihak Kepolisian. Kami hanya memberi bantuan. Semua TNI yang disini, sudah siap. Mulai dari AD, AL dan AU,” jelas Pangdam V/Brawijaya. (arf)

Read More

Di Markas PBB New York, Wali Kota Risma Sampaikan Ketahanan Pangan hingga Pengentasan Kemiskinan

KABARPROGRESIF.COM : (Surabaya) Wali Kota Surabaya Tri Rismaharini menjadi pembicara di Markas Besar Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) New York, Selasa (19/2/2019). Forum tingkat dunia itu mengangkat tema From Global Issues to Local Priorities: The Role Of Cities In The Global Agenda, Including Cities For Sustainable Development, Food Security, Nutrition Ad Climate Change”.

Acara yang dihadiri sekitar 193 perwakilan negara anggota tetap PBB itu, merupakan salah satu forum penting dunia yang mengundang beberapa wali kota dan gubernur sukses untuk menjadi pembicara. Salah satunya adalah Wali Kota Risma yang saat itu satu panel dengan Wali Kota Valencia dan Gubernur Nairobi. Wali Kota Risma bertolak ke New York sejak Sabtu (16/2/2019) dan akan kembali ke Surabaya pada Sabtu (23/2/2019).

Pada kesempatan itu, Wali Kota Risma menjelaskan tentang penanganan ketahanan pangan hingga pengentasan kemiskinan. Dalam penanganan ketahanan pangan, Wali Kota Risma memastikan sudah menerapkan program urban farming sejak tahun 2010. Bahkan, urban farming yang diterapkan Pemkot Surabaya tidak menggunakan pestisida dan hanya menggunakan pupuk alami, sehingga tidak ada bahan kimianya.

“Warga kami ajak untuk menanam buah-buahan, sayuran, dan padi di tanah milik pemerintah dan juga di lingkungan mereka masing-masing. Pemkot pun memberi mereka benih dan peralatan gratis. Saat ini, padi yang mereka tanam di Surabaya tidak hanya beras putih, tetapi juga beras merah dan hitam,” kata Wali Kota Risma dalam paparannya.

Menurut Wali Kota Risma, program ini juga diterapkan di kampung-kampung Surabaya serta lingkungan perkotaan. Termasuk pula di sekolah dan berbagai kampus di Kota Pahlawan. Hasil urban farming ini untuk memasok kebutuhan di kota, termasuk di hotel dan restoran, serta beberapa didistribusikan ke kota-kota tetangga lainnya.

“Sebulan sekali, kami juga menyelenggarakan minggu pertanian di Taman Surya Balai Kota Surabaya. Acara itu untuk memamerkan semua produk pertanian lokal dari pertanian perkotaan,” ujarnya.

Selain pertanian, Pemkot Surabaya juga mendukung petani garam, perikanan dan peternakan. Bahkan, saat ini pemkot sudah merevitalisasi kampung nelayan sambil mendorong mereka untuk membuat kolam ikan demi meningkatkan produktivitasnya. Alhasil, saat ini mereka dapat menikmati penghasilan yang lebih baik dari bisnis mereka. “Sedangkan untuk mengendalikan inflasi, Pemkot Surabaya secara teratur membuat operasi pasar murah dan bazar selama bulan puasa yang biasanya kebutuhan makanan pokok sangat tinggi,” kata dia.

Sementara untuk meningkatkan gizi warga, Pemkot Surabaya telah menyediakan makanan gratis setiap hari untuk 35 ribu lebih warga, baik orang cacat, anak-anak yatim dan penghuni Liponsos. Selain itu, pemkot juga memberikan makanan tambahan untuk 255 ribu lebih orang yang mengalami pasien HIV/AIDS, pasien kanker, ibu hamil, hingga pekerja sosial.

Wali kota perempuan pertama di Kota Surabaya juga menjelaskan langkah pemkot dalam mengatasi masalah kemiskinan. Oleh karena itu, pemkot meluncurkan pogram Pahlawan Ekonomi yang mendorong warga Surabaya untuk membuat usaha atau UMKM sembari diberi pelatihan gratis setiap minggunya.

“Program ini awalnya hanya 89 orang pada 2010, kini telah berkembang menjadi 9.500 orang. Mereka didampingi oleh pemkot mulai dari awal hingga akhir atau pemasarannya, termasuk diajak dalam berbagai pameran,” kata dia.

Di samping itu, pemkot juga telah meluncurkan program pejuang muda yang dikhususkan bagi anak-anak muda yang ingin memulai bisnis atau usahanya. Mereka juga diberi pelatihan seperti Pahlawan Ekonomi dan juga didampingi dari awal hingga akhir.

“Sekarang sudah ada 600 orang dengan UMKM nya masing-masing,” tegasnya.

Wali Kota Risma menambahkan, semua program itu tujuan utamanya adalah kesejahteraan warga dan meningkatnya kualitas hidup warga. Terbukti, berbagai program Pemkot Surabaya telah berhasil mengurangi area banjir dengan signifikan, meningkatkan kualitas udara, penurunan suhu 2 derajat, penurunan tingkat penyakit dan penurunan kekurangan gizi, serta pengurangan inflasi.

“Saat ini, daya beli masyarakat Surabaya juga meningkat dan itu artinya ada peningkatan dalam bidang ekonomi lokal,” pungkasnya. (arf)

Read More

HUT Dharma Pertiwi, Ribuan Siswa di Surabaya Ikut Pencanangan Gemar Menabung

KABARPROGRESIF.COM : (Surabaya) Ribuan anak-anak pelajar di Kota Surabaya terlihat sangat antusias ketika mengikuti gerakan gemar menabung dalam rangka HUT Dharma pertiwi ke-55 yang sengaja dipusatkan di SMA Kartika IV-3, Kota Surabaya.

Ketua Dharma Pertiwi daerah E, Ny Ari Wisnoe mengatakan jika pencanangan gerakan Gemar Menabung dan hidup sehat, hidup hemat dan hidup sehat memang wajib ditanamkan kepada anak-anak sejak usia dini.

Sebagai orang tua, kata Istri Pangdam V/Brawijaya ini, anak akan paham tentang menghemat, maupun cara menggunakan uang dengan baik.

“Dengan menabung, secara tidak langsung kita mengajarkan anak-anak kita untuk hidup hemat,” ujar Ny Ari Wisnoe. Rabu, 20 Februari 2019.

Sementara itu, Ketua pelaksana pencanangan gemar menabung, Ny Silvia Sudaryanto menambahkan, selain sebagai peringatan HUT Dharma Pertiwi, acara yang dihadiri oleh beberapa pihak Bank ternama itu, juga bertujuan untuk memotivasi anak-anak untuk hidup sehat.

“Selesai kita motivasi, anak-anak disini kita suguhi dan kita perkenalkan menu-menu makanan sehat,” tandasnya. (arf)

Read More

KPK Panggil Tiga Kasatker dan Satu PPK Proyek Terkait Kasus SPAM PUPR

KABARPROGRESIF.COM : (Jakarta) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menjadwalkan pemeriksaan terhadap tiga kepala satuan kerja (Kasatker) dan seorang pejabat pembuat komitmen (PPK) proyek pembangunan sistem penyediaan air minum (SPAM) Kementerian PUPR, Rabu (20/2/2019).

Para saksi ini rencananya diperiksa sebagai saksi kasus dugaan suap proyek pembangunan SPAM Kementerian PUPR.

Mereka yang dipanggil adalah PPK SPAM Strategis Ronny Londa, Kasatker SPAM Sulawesi Tengah Teguh Haryono, Kasatker SPAM Yogyakarta Harjono dan Kasatker SPAM Kalimantan Timur Gandung Pujo Purnomo.

"Yang bersangkutan akan diperiksa sebagai saksi untuk tersangka TMN (Kasatker SPAM Darurat, Teuku Moch Nazar)," kata Juru Bicara KPK Febri Diansyah, Rabu (20/2).

Dalam kasus ini, KPK menetapkan delapan orang sebagai tersangka. Empat tersangka yang diduga memberi suap adalah Direktur Utama PT Wijaya Kusuma Emindo (WKE) Budi Suharto; Direktur PT WKE Lily Sundarsih, dan dua Direktur PT Tashida Sejahtera Perkara (TSP) bernama Irene Irma serta Yuliana Enganita Dibyo.

Sementara, empat tersangka yang diduga penerima adalah Kepala Satuan Kerja Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Strategis Lampung Anggiat Partunggul Nahat Simaremare; Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) SPAM Katulampa Meina Woro Kustinah, Kepala Satker SPAM Darurat Teuku Moch Nazar dan PPK SPAM Toba 1 Donny Sofyan Arifin.

Anggiat, Meina, Nazar dan Donny diduga menerima suap untuk mengatur lelang terkait dengan proyek pembangunan SPAM tahun anggaran 2017-2018 di Umbulan 3, Lampung, Toba 1, dan Katulampa.

Dua proyek lainnya adalah pengadaan pipa High Density Polyethylene (HDPE) di Bekasi dan daerah bencana di Donggala, Palu, Sulawesi Tengah. Lelang diduga diatur sedemikian rupa agar dimenangkan oleh PT WKE dan PT TSP. PT WKE dan PT TSP diminta memberikan fee 10 persen dari nilai proyek. Fee tersebut kemudian dibagi 7 persen untuk kepala Satker dan 3 persen untuk PPK. (rio)

Read More

Akhir Tahun 2018, Primkop Kartika Bhaskara Jaya Tutup Buku

KABARPROGRESIF.COM : (Surabaya) Kepala Staf Korem (Kasrem) 084/Bhaskara Jaya, Letkol Arm Aprianko Suseno menyebut jika akhir tahun 2018 lalu, Primkop Kartika Bhaskara Jaya sudah dinyatakan tutup buku.

Pengelolaan manajemen yang cukup bagus pada tahun 2018 lalu, kata Kasrem, merupakan salah satu upaya penting untuk dilakukan guna meningkatkan sumber daya manusia, terlebih guna meminimalisir adanya penyelewengan, maupun penyalahgunaan jabatan.

“Sistem manajemen yang terbuka, serta efektif dan efisien merupakan salah satu pola penerapan manajemen yang mengacu pada Good and Clean Corporate,” ungkap Letkol Aprianko melalui rapat anggota tahunan yang digelar di Aula. Rabu, 20 Februari 2019.

Sementara itu, Kepala Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kecil dan Menengah Kota Surabaya, Drs. Hadi Mulyono menambahkan, rapat angota tahunan, kata dia, merupakan pemegang kekuasaan tertinggi, sekaligus hal yang mutlak untuk dilaksanakan.

Rapat anggota Tahunan, kata Hadi, memiliki arti strategis guna membahas laporan pertanggungjawaban pengurus, dan rencana kerja serta rencana anggaran pendapatan belanja koperasi tersebut.

“Pastikan jika Primkop Bhaskara Jaya, selalu dikelola dengan mengacu pada sistem Good and Clean Corporate,” tambah Hadi. (arf)

Read More

Penetapan Tersangka Gus Nur Sarat Muatan Politik

KABARPROGRESIF.COM: (Surabaya) Penetapan Sugi Nur Raharja alias Gus Nur sebagai tersangka oleh Polda Jatim dalam kasus pencemaran nama baik lewat media sosial (Sosmed) terhadap generasi muda NU terkesan dipaksakan bahkan sarat dengan nuansa politis.

" Proses hukum pada Klien kami adalah proses politik sumir dan dipaksakan. Nanti kita akan bongkar semuanya di persidangan." kata Ketua LBH Pelita Umat, Ahmad Khozinuddin didampingi juga dari Ketua Advokasi FPI Jawa Timur, Andry Ermawan usai mendampingi Gus Nur menjalani tahap II di Kejari Surabaya, selasa (19/2).

Menurut Ahmad Khozinuddin, saat kasus ini ditingkatkan ke penyidikan, pihaknya sudah sangat keberatan pasalnya jati diri si pelapor ini belum jelas statusnya.

" Sangat keberatan pada proses penyidikan. Kalau ini pencemaran nama baik tentu pihak pelapor punya legal standing apakah dia punya wewenang atau tidak." tegasnya.

Legal standing yang dimaksud lanjut Ahmad Khozinuddin cukup logis misalnya apa dasar dari si pelapor ini, apakah apakah dia mendapatkan kuasa dari NU. Atau apakah dia adalah bagian besar dari pengurus NU atau paling tidak si pelapor ini mendapatkan surat kuasa dari NU..

" Sehingga memiliki legal standing untuk bertindak atas nama NU." pungkasnya. (arf)

Read More

Lantamal V Peringati Hari Ulang Tahun Ke-73 Polisi Militer Angkatan Laut

KABARPROGRESIF.COM : (Surabaya) Prajurit dan PNS Pangkalan Utama TNI Angkatan Laut V (Lantamal V) hari ini mengikuti Apel Khusus dalam rangka peringatan Hari Ulang Tahun ke-73 Polisi Militer Angkatan Laut (Pomal) yang dihelat di Lapangan Yos Sudarso,  Mako Lantamal V Jl. Laksda M. Nazir No. 56 Surabaya,  Rabu (20/2).

Upacara peringatan kali ini dipimpin Inspektur Upacara (Irup) Wakil Komandan Lantamal V Kolonel Marinir C.T.O Sinaga mewakili Danlantamal V Laksma TNI Edwin,  S. H,. M. M yang menghadiri peringatan punca HUT Pomal di Jakarta.

Komandan Pusat Polisi Militer Angkatan Laut (Danpuspomal) Laksamana Pertama TNI Dr. Nazali Lempo, S.H.,M.H. dalam amanat tertulisnya yang dibacakan Irup mengatakan bahwa peringatan HUT ini merupakan momentum yang tepat untuk melakukan introspeksi dan evaluasi terhadap pelaksanaan tugas.

Ke depan lanjut Lempo -sapaan akrab Danpuspomali ini- kinerja Pomal sebagai penegak hukum, disiplin dan tata tertib di lingkungan TNI Angkatan Laut akan semakin baik.

Perkembangan teknologi informasi dan sosial masyarakat saat ini lanjutnya,  telah mempengaruhi pola kehidupan prajurit TNI Angkatan Laut, kondisi tersebut berdampak terhadap peningkatan intensitas pelanggaran prajurit baik perwira, bintara, tamtama dan PNS TNI AL.

Oleh karena itu, prajurit Pomal dituntut harus mampu beradaptasi dan terus mengasah kemampuan dalam rangka mencegah dan menangani setiap pelanggaran disiplin maupun tindak pidana yang terjadi.

"Tidak hanya itu, untuk meningkatkan kredibilitas pomal sebagai aparat penegak hukum, seluruh jajaran prajurit Pomal harus senantiasa mampu menjadi tauladan dalam melaksanakan tugas sesuai dengan ketentuan dan prosedur operasional serta pedoman aturan hukum yang berlaku kedepan," jelasnya.

Pomal lanjutnya lagi,  harus terus berbenah dengan meningkatkan pembinaan organisasi dalam bentuk pembangunan kemampuan Pomal yang dilandasi dengan Tripilar, yaitu kesiapan personel, material Pomal yang didukung dengan perbaikan perangkat lunak dan penyelenggaraan dukungan yang baik.

Menurutnya,  tema HUT ke-73 Pomal tahun 2019, yakni, Dengan semangat Wijna Wira Widhayaka Polisi Militer Angkatan Laut siap menjaga netralitas, soliditas dan sinergitas TNI - Polri guna menyukseskan Pemilu 2019.

"Saya menilai ini sangat tepat dikaitkan dengan bangsa Indonesia yang akan melaksanakan hajatan besar di tahun ini, yaitu pemilihan presiden dan pemilihan legislatif. oleh karenanya, saya mengharapkan pomal dapat berpartisipasi aktif dalam mensukseskan pesta demokrasi tersebut agar dapat berjalan dengan aman dan lancar," pungkasnya. (arf)

Read More

Jubir BPN Prabowo-Sandi Benarkan Isi Surat Ahmad Dhani

KABARPROGRESIF.COM : (Surabaya) Beredarnya surat Ahmad Dhani seorang NU Gusdurian jelang persidangan di PN Surabaya, dibenarkan oleh Jubir BPN Prabowo-Sandi Muhammad Irfan Yusuf.

Gus Irfan mengatakan jika surat itu benar-benar ditulis oleh Dhani ketika berada di Medaeng. Menurutnya itu adalah ungkap hati Dhani saat mengahadapi situasi ini.

"Suratnya memang dari mas dhani sendiri sebagai ungkapan hatinya, perasaannya yang disampaikan supaya teman yang lain paham situasinya," kata pria yang akrab dipanggil Gus Irfan kepada wartawan di PN Surabaya, Selasa(19/2).

Gus Irfan juga mengungkapkan kedatangan di PN Surabaya adalah untuk memberikan support terhadap Dhani, yang saat ini tengah menjalani persidangan.

"Sebagai sahabat teman sesama nahdliyin karena saat ini mas dhani dalam situasi mendapatkan perlakuan ‘dizalimi’ karena itu kami wajib mendukung mas Dhani," ujar Gus Irfan.

Terkait kasus yang dialami oleh Dhani, Gus Irfan meminta agar semuanya diperlakukan adil dan sama. Terlebih kepada kelompok yang melakukan hal sama kepada Dhani.

"Dia tidak bisa berkomentar karena relatif sangat ketat dengan teman-teman lainnya. Bagi kami apa yang dialami mas Dhani ya mungkin sah sah saja namun sebaiknya perlakuan yang sama diberikan kepada kelompok lain yang melakukan hal yang sama. Tidak hanya kelompoknya mas dhani saja yang diberikan perlakuan seperti ini itu harapan kita," tandas Gus Irfan. (Komang)

Read More

Beredar Surat Pengakuan Ahmad Dhani Menganut NU Gusdurian

KABARPROGRESIF.COM : (Surabaya) Sejumlah simpatisan Ahmad Dhani terlihat membagi-bagikan sebuah surat yang konon ditulis Ahmad Dhani sebelum persidangan. Dalam surat itu, menceritakan tentang Nahdlatul Ulama (NU).

"Saya belum tau dan akan mengkonfirmasi soal surat itu, karena selama ini kalau mas Dhani buat surat selalu ada tanda tangannya. Contohnya saat menulis surat untuk mamanya, disitu ada tanda tangan mas Dhani,"kata Aldwin Rahardian usai persidangan di Pengadilan Negeri (PN) Surabaya, Selasa (18/2).

Dalam surat tersebut, ada beberapa point yang tertulis tentang NU. Pertama, Ahmad Dhani menyebut jika NU adalah Islam Nusantara.

"Saya bukan bagian dari ini,"terang surat yang dibagikan simpatisan Ahmad  Dhani jelang persidangan dengan agenda putusan sela di PN Surabaya, Selasa (18/2).

Sedangkan pada point kedua, surat tersebut menyebutkan bukan bagian dari pending Jokowi.

Dipoint ketiga, menyebutkan tentang bantahan Ahmad Dhani masuk dalam sebuah kelompok yang paling benar.

"Obui osly not may kiada  grup,"sepenggal tulisan pada bait ketiga.

Sementara dalam point keempat, terdapat tulisan tentang 'mereka yang tidak belajar dari masa lalu' dan tertulis 'Apalagi ini, jelas bukan golong saya'.

Inti dari surat tersebut, Dhani mengaku bukan bagian dari NU yang ditulis dalam empat point tersebut.

"Saya NU pengikut HADRSTUSSYEKH HASYIM ASY'ARI, saya NU Gusdurian, 100 persen Islam saya Islamnya Gus Dur dari dulu hingga sekarang,"penggal kalimat akhir pernyataan Ahmad Dhani tentang aliran yang dianutnya.

Diakhir surat itu, Ahmad Dhani menyebut jika Rutan Medaeng merupakan pondok pesantren bagi dirinya. (Komang)

Read More

Kejari Bartim Selamatkan Keuangan Daerah Rp. 1,4 Miliar

KABARPROGRESIF.COM : (Bartim) Kejaksaan Negeri (Kejari) Barito Timur (Bartim) berhasil menyelamatkan keuangan daerah sebesar Rp. 1,4 Miliar dari kasus dugaan penyimpangan pelaksanaan pekerjaan peningkatan jalan dan pekerjaan jalan yang diselenggarakan oleh Dinas PUPR Kabupaten Barito Timur.

" Penyelidikan belum cukup bukti mas. Jadi kita hentikan, tetapi kita berhasil menyelamatkan potensi kerugian keuangan daerah." jelas Kajari Barito Timur, Roy Rovalino Herudiansyah, selasa (19/2).

Roy menambahkan keberhasilan penyelamatan uang negara ini juga berkat kerja sama dengan pemerintah setempat.

" Hasil kerjasama dengan APIP (Aparatur Pengawas Internal Pemerintah daerah) atau Inspektorat." pungkas mantan Kasi Pidsus Kejari Surabaya ini.

Saat melakukan penyetoran penyelamatan Keuangan Negara Tahun 2019 di aula Kejari Bartim juga dihadiri Bupati Barito Timur Ampera AY. Mebas, Sekda, para Kasi, Kasubagbin, Kabag Hukum, Inspektorat, Pimpinan Bank Kalteng Cabang Tamiang Layang dan staf. (arf)

Read More

Gus Nur Menjadi Tersangka Karena Tak Mau Jadi Penjilat

KABARPROGRESIF.COM : (Surabaya) Sugi Nur Raharja atau Gus Nur menganggap kasus yang menimpanya ini diluar logika.

Pasalnya bantahan atas tuduhan sebagai ustad radikal dan wahabih di akun generasi muda NU di face book tersebut malah kini ia dijadikan sebagai tersangka.

" Kan itu cuma akun." Jelasnya, selasa (19/2).

Menurut Gus Nur tak hanya dirinya namun ada 19 nama ustad lainnya yang turut disebut seperti Abdul Somad, Baktiar Nasir, Kyai Tengku Zulkarnaen, sayangnya mereka tak melakukan perlawanan.

" Nah yang 19 nama ustad diam. Saya gak diam. Saya lawan lewat video, wong jawa timur." Tandasnya.

Dijelaskan Gus Nur, perlawanan tersebut dengan mengucapkan kalimat yang dianggap bermasalah.

" Akun generasi muda NU jancok. Tak gitukan kan. Hanya itu permaslahannya." ujarnya.

Namun setelah membuat video bantahan itu, lanjut Gus Nur, pihak kepolisian bekerja ekstra cepat untuk memprosesnya.

" Berapa bulan dilaporkan. Diproses seperti jalan tol." Ungkapnya.

Menurut Gus Nur, kemungkinan cepatnya respon pihak kepolisian menanggapi laporan video balasannya itu lantaran Gus Nur enggan menjadi diajak bermusyawarah.

" Kesalahan saya cuma satu karena saya gak mau jadi cebong. Lebuh baik saya mati dari pada jadi penjilat." Pungkasnya. (arf)

Read More