KPK Limpahkan Kasus Meikarta ke Pengadilan

KABARPROGRESIF.COM : (Jakarta) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) melimpahkan berkas dakwaan 5 tersangka kasus dugaan suap terkait proses perizinan proyek pembangunan Meikarta ke pengadilan.

Kelima orang itu adalah adalah Bupati Bekasi Neneng Hasanah Yasin, Kepala Dinas PUPR Kabupaten Bekasi Jamaludin dan Kepala Dinas Pemadam Kebakaran Kabupaten Bekasi Sahat MBJ Nahor.

Kemudian Kepala Dinas DPMP TSP Kabupaten Bekasi Dewi Tisnawati dan Kepala Bidang Tata Ruang Dinas PUPR Kabupaten Bekasi Neneng Rahmi.

"Jaksa penuntut umum KPK merencanakan akan melimpahkan berkas perkara 5 orang ini ke Pengadilan Negeri Bandung, untuk kemudian menunggu penetapan jadwal sidang dan majelis hakim di Bandung," kata Juru Bicara KPK Febri Diansyah, Rabu (20/2/2019).

Penahanan terhadap 5 orang tersebut juga dipindahkan. Neneng, Dewi dan Rahmi dipindahkan ke Lapas Wanita Sukamiskin.

Sementara Sahat dan Jamaludin dipindahkan ke Rutan Kebon Waru. Sementara, 4 terdakwa pemberi suap akan menjalani sidang dengan agenda pembacaan tuntutan pada Kamis (21/2/2019).

"Tuntutan terhadap 4 terdakwa lainnya yang telah terlebih dahulu diajukan ke persidangan akan dibacakan di Pengadilan Tipikor Bandung," ujar Febri.

Keempat terdakwa itu adalah Direktur Operasional Lippo Group, Billy Sindoro; konsultan Lippo Group, Taryudi dan Fitra Djaja Purnama serta pegawai Lippo Group, Henry Jasmen.

"Dari rangkaian proses persidangan yang telah dilakukan sebelumnya, KPK telah meyakini terbuktinya dakwaan-dakwaan yang diajukan KPK terhadap 4 terdakwa tersebut," ungkapnya.

Dalam kasus ini, Neneng, Dewi, Rahmi, Jamaludin dan Sahat diduga menerima suap terkait perizinan proyek pembangunan Meikarta di Cikarang, Bekasi, Jawa Barat. Suap diberikan oleh pejabat pengembang properti Lippo Group. (rio)

Read More

Dikunjungi Mahasiswa, Danrem 084/Bhaskara Jaya Diminta Bekali Wawasan Kebangsaan

KABARPROGRESIF.COM : (Surabaya) Mahasiswa dari Universitas Muhammadiyah, Kota Surabaya seakan terlihat antusias dengan adanya wawasan kebangsaan yang selama ini terus digaungkan oleh TNI.

Firdaus (19), salah satu mahasiswa Unmuh Surabaya mengakui jika wawasan kebangsaan dinilai mampu memacu semangat patriotisme dan nasionalisme di dalam diri para generasi muda.

“Untuk itu, saya meminta ketersediaan bapak Danrem untuk mensosialisasikan wawasan kebangsaan di kampus kami,” pinta Firdaus.

Ia mengungkapkan, dirinya sangat berterima kasih kepada pihak Korem dengan diterimanya audiensi yang dilakukannya bersama beberapa teman kampusnya saat ini. Kamis, 21 Februari 2019 siang.

“Kami bersama beliau juga saling memperkenalkan diri,” cetusnya.

Sementara itu, menanggapi hal tersebut, Komandan Korem (Danrem) 084/Bhaskara Jaya, Kolonel Inf Sudaryanto, S. E, sangat mengapresiasi keinginan para mahasiswa tersebut.

Kolonel Sudaryanto menilai, maraknya aksi sekaligus paham radikalisme dan komunisme seperti yang terjadi saat ini, seakan menjadi pantauan tersendiri bagi pihak TNI-AD, untuk memberikan pembekalan wawasan kebangsaan terhadap para pemuda.

“Korem selaku bagian dari Komando Kewilayahan, akan selalu aktif berperan dalam rangka memerangi paham-paham tersebut,” tegas Danrem.

Dalam audiensi tersebut, Danrem juga mengajak mahasiswa untuk terus bermotivasi melalui berbagai pergerakan pembaharuan guna membangun Indonesia.

“Generasi muda, harus mampu meningkatkan eksistensinya dalam mencegah disintegrasi bangsa, dan membangun martabat bangsa melalui semangat kesadaran dan pemahaman wawasan kebangsaan,” pintanya. (arf)

Read More

Giliran Anang Hermansyah Jenguk Ahmad Dhani di Rutan Medaeng

KABARPROGRESIF.COM : (Sidoarjo) Anggota Komisi X DPR RI Anang Hermansyah bersama sang istri, Ashanty mengunjungi Ahmad  Dhani di Rutan Kelas I Surabaya di Medang, Sidoarjo. Mereka tiba sekira pukul 09.45 dengan menggunakan mobil Toyota Innova warna hitam.

Saat ditanya tentang kunjungannya itu, Anang hanya tersenyum, sedangkan Ashanty bungkam.

"Nanti saja ya mas, kita masuk dulu,"kata Anang saat menjawab pertanyaan awak media setibanya di Rutan Medang,Kamis (21/2).

Dari pantauan, saat mengunjungi Ahamd Dhani, Pelantun lagu separuh hati ini berpenampilan rapi, dengan menggunakan batik, sedangkan Ashanty memakai baju kemeja lengan panjang berwarna hitam.

Untuk diketahui, Selain Anang Hermansyah dan Ashanty, sebelumnya Ahmad Dhani juga dijenguk Wakil Ketua DPR RI Fadli Zon dan Capres nomor urut 2 Prabowo Subianto. (Komang)

Read More

Usai Berangkatkan Pasukan ke NTB, Panglima Kodam Brawijaya Kunjungi Makodim 0818/Kabupaten Malang-Batu

KABARPROGRESIF.COM : (Malang) Usai memimpin upacara pemberangkatan Satgas Yonzipur 5/ABW di Kecamatan Kepanjen, Kabupaten Malang, Pangdam V/Brawijaya langsung beranjak menuju ke Makodim 0818/Kabupaten Malang-Batu.

Sesampainya di lokasi Makodim, dengan di dampingi beberapa pejabat teras Makodam serta Korem 083/Baladhika Jaya, Pangdam langsung menuju ke sebuah pekarangan yang berada di Makodim 0818 untuk melakukan penanaman beberapa pohon di lokasi itu.

Tak hanya penanaman pohon saja. Di Makodim Kabupaten Malang, Pangdam juga meresmikan Primkopad milik Kodim 0818/Kabupaten Malang-Batu. Kamis, 21 Februari 2019 siang.

Almameter Akademi Militer tahun 1986 itu mengatakan, dirinya sangat mengapresiasi kinerja para Bintara Pembina Desa (Babinsa) Kodim 0818/Kabupaten Malang-Batu.

Sebab, kata Pangdam, dirinya menilai jika Babinsa Kodim 0818/Kabupaten Malang-Batu, selalu berada di garda depan dalam pengabdiannya kepada masyarakat Kabupaten Malang dan Kota Batu.

“Saya sangat bangga dengan kinerja Babinsa disini. Karena, kegigihan dan kerja keras Babinsa, menjadi yang terdepan,” jelasnya.

Selain menjalin silahturahmi, menurut Pangdam, kedatangan dirinya saat ini juga bertujuan untuk memperkenalkan dirinya kepada para personel Kodim 0818/Kabupaten Malang-Batu.

“Kehadiran saya saat ini, untuk lebih mengenal anggota dan keluarga besar yang berada di bawah Kodam V/Brawijaya. Itu bertujuan untuk menciptakan sinergitas antara anggota TNI-AD dan menjaga hubungan baik dengan Forkopimda,” jelas orang nomor satu di tubuh Makodam.

Tahun ini, imbuh mantan Asrendam XVII/Cenderawasih ini, merupakan tahun politik. Sehubungan dengan hal itu, dirinya menghimbau seluruh prajurit TNI-AD di wilayah teritorialnya untuk bersikap netral selama berlangsungnya pesta demokrasi mendatang.

“Prajurit, harus tetap netral dalam Pileg maupun Pilpres mendatang. Dan, prajurit harus bisa memelihara komunikasi dengan unsur Pemda sekaligus masyarakat,” tegas Panglima Komando Daerah Militer V/Brawijaya ini. (arf)

Read More

KPK Pindahkan Penahanan Bupati Bekasi dan 4 Tersangka Lain Kasus Meikarta

KABARPROGRESIF.COM : (Jakarta) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memindahkan penahanan lima tersangka kasus dugaan suap terkait proses perizinan proyek pembangunan Meikarta ke wilayah Jawa Barat.

Kelima tersangka itu akan menjalani persidangan di Pengadilan Tipikor Bandung. Mereka adalah Bupati Bekasi Neneng Hasanah Yasin, Kepala Dinas PUPR Kabupaten Bekasi Jamaludin dan Kepala Dinas Pemadam Kebakaran Kabupaten Bekasi Sahat MBJ Nahor.

Kemudian Kepala Dinas DPMP TSP Kabupaten Bekasi Dewi Tisnawati dan Kepala Bidang Tata Ruang Dinas PUPR Kabupaten Bekasi Neneng Rahmi.

"Hari ini, 20 Februari 2019 dilakukan pemindahan penahanan terhadap lima orang terdakwa. Penahanan terharap Neneng Hasanah Yasin, Dewi Tisnawati dan Neneng Rahmi dilakukan di Lapas Wanita Sukamiskin," kata Juru Bicara KPK Febri Diansyah, Rabu (20/2/2019).

Sementara itu penahanan Jamaludin dan Sahat dipindahkan ke Rumah Tahanan Kebon Waru.

"Besok, jaksa penuntut umum KPK merencanakan akan melimpahkan berkas perkara 5 orang ini ke PN Bandung, untuk kemudian menunggu penetapan jadwal sidang dan majelis hakim di Bandung," ujarnya.

Dalam kasus ini, kelima tersangka tersebut diduga menerima suap terkait perizinan proyek pembangunan Meikarta di Cikarang, Bekasi, Jawa Barat. Suap diberikan oleh pejabat pengembang properti Lippo Group. (rio)

Read More

Gara-Gara Surat Ketua PN, Eksekusi Tanah Jalan Jemursari Nyaris Bentrok

KABARPROGRESIF.COM : (Surabaya) Pelaksanaan eksekusi sebuah tanah dijalan Jemursari Selatan I Nomor 24 Surabaya olehG juru sita Pengadilan Negeri (PN) Surabaya, Joko Subagyo berlangsung tegang hingga nyaris bentrok.

Kuasa hukum Thie Butje Sutedja, termohon eksekusi yakni Billy Vidya Setiawan Daniel dan Fran Lutfi Rahman memprotes surat penetapan eksekusi Nomor 82/X /2015/ PN Surabaya juncto Nomor 629 Pdt.G/2012/PN.Surabaya yang ditanda tangani Ketua PN Surabaya, Sudjatmiko.

Aksi protes itu dilakukan karena Sujadtmiko sudah tidak lagi menjabat sebagai Ketua PN Surabaya, Namun perintah pelaksanaan eksekusi tetap dijalankan oleh juru sita.

"Apakah surat tugas saudara ini masih berlaku, karena Pak Sudjatmiko sudah pindah ke Bali, kita sama sama orang hukum, ayo kita koreksi, apakah orang yang sudah tidak menjabat bisa memberikan perintah eksekusi," kata Advokat Fran Lutfi Rahman saat melayangkan aksi protes ke juru sita PN Surabaya usai membacakan berita acara pelaksanaan eksekusi, Kamis (21/2).

Menurut Fran, Surat ketetapan eksekusi itu cacat hukum dengan mengacu buku yang dikeluarkan Mahkamah Agung.

"Dalam buku ke 3, Pasal 7 dan Pasal 54 jelas, eksekutor adalah Ketua Pengadilan Negeri. Kalau beliau sekarang sudah tidak menjabat lagi, iya jelas surat ini cacat hukum,"terang Fran.

Sementara Advokat Billy Vidya Setiawan Daniel juga mempertanyakan tentang kedudukan lokasi yang dieksekusi oleh juru sita PN Surabaya. Billy menyebut, jika eksekusi tersebut salah alamat, tidak sesuai dengan surat penetapan pelaksanan eskekusi.

"Tadi disebutkan objeknya adalah Persil SHM nomor 53 dan itu letaknya di desa Wonosari, bukan disini, silahkan tanya Camat dan lurah yang hadir disini,"kata Billy.

Kendati demikian, Joko Subagyo selaku juru sita mengaku tidak bisa berbuat apa apa dan mengaku hanya melaksanakan tugas pimpinan.

"Kalau memang bapak bapak ini tidak puas, silahkan ajukan gugatan, saya hanya melaksanakan tugas dan tolong hormati saya,"ujar Joko Subagyo.

Terpisah, Sunarno Edi Wibowo selaku kuasa hukum pemohon eksekusi yakni Pintardjo Sultan Saputro saat dikonfirmasi mengatakan, pelaksaaan eskekusi ini harus dihormati oleh para pihak.

"Ini adalah perintah undang-undang, dan sudah dijelaskan dalam penetapan eksekusi tadi, siapapun yang menempati harus keluar dari lokasi,"terang Bowo.

Dari pantauan di lokasi, setidaknya ada 125 petugas gabungan dari Polsek Wonocolo, Polrestabes Surabaya, Linmas dan Satpol PP terlibat dalam pengamanan jalannya eksekusi.

Pelaksanan eksekusi dimulai pukul 08.15 WIB, usai juru sita PN Surabaya, Joko Subagyo membacakan berita acara pelaksanaan eksekusi.

Tak lama kemudian, satu unit Bego yang didatangkan juru sita menghancurkan bangunan yang terdapat di lokasi eksekusi.

Satu persatu barang milik penghuni berhasil dikeluarkan oleh juru sita dari lokasi eksekusi. (arf)

Read More

Percepat Pembangunan di NTB, Pangdam V/Brawijaya Kirim Pasukan Yonzipur 5/ABW

KABARPROGRESIF.COM : (Malang) Guna mempercepat pembangunan di lokasi pasca gempa bumi di Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) beberapa waktu lalu, Pangdam V/Brawijaya, Mayjen TNI Wisnoe, P. B, menerjunkan pasukan Batalyon Zeni Tempur (Yonzipur) 5/ABW.

Pelepasan pasukan Yonzipur itu, ditandai dengan adanya upacara pemberangkatan Satgas percepatan pembangunan hunian yang berlangsung di Mako Yonzipur 5/ABW. Kamis, 21 Februari 2019 pagi.

Menurut Pangdam, tugas yang diemban oleh Pasukan Yonzipur 5/ABW saat ini, merupakan suatu kebanggan, sekaligus kehormatan bagi seorang prajurit ketika mendapat panggilan tugas demi bangsa dan negara.

“Tugas itu, merupakan kepercayaan dan kehormatan kepada prajurit,” jelas Mayjen TNI Wisnoe.

Selama berada di NTB, kata Pangdam, prajurit Yonzipur 5/ABW nantinya akan melaksanakan tugas percepatan rehabilitasi dan rekonstruksi terhadap sarana dan prasarana sosial masyarakat yang rusak akibat dilanda gempa beberapa waktu lalu.

“Dengan harapan, kedatangan Satgas Yonzipur 5/ABW di NTB, dapat memberikan sumbangsih yang terbaik untuk membantu masyarakat yang terdampak gempa bumi di Lombok, NTB,” ujarnya.

Mantan Danrem 084/Bhaskara Jaya itu meyakini, jika bekal pengalaman yang selama ini dimiliki oleh personel Yonzipur, mampu menyelesaikan semua tantangan dan tugas selama berada di lokasi pasca gempa bumi tersebut.

“Saya yakin, prajurit Yonzipur 5/ABW mampu dengan cerdas mengatasi dan menyelesaikan semua tugasnya,” tutur Pangdam V/Brawijaya, Mayjen TNI Wisnoe, P. B. (arf)

Read More

Korupsi di Bank Jatim, Bareskrim Serahkan Petinggi PT SGS ke Jaksa

KABARPROGRESIF.COM : (Surabaya) Bareskrim Polri menyerahkan tersangka dan barang bukti kasus korupsi Bank Jatim ke Kejari Surabaya.

Tersangka yang diserahkan adalah sebuah korporasi yakni PT Surya Graha Semesta yang diwakili Direktur Operasional berinisial RH.

"Benar,  Kemarin kami sudah terima pelimpahan tahap II nya dari Bareskrim Mabes Polri yang didampingi Kejagung "kata Kasi Pidsus Kejari Surabaya, Heru Kamarullah, Rabu (20/2).

Dijelaskan Heru, kasus ini merupakan satu rangkaian dengan perkara yang menjerat empat pejabat Bank Jatim, yakni Wonggo Prayitno (mantan pimpinan Divisi Kredit KMK Bank Jatim) dan Arya Lelana (mantan Pimsubdiv Kredit KMK Bank Jatim),  Harry Soenarno Pimpinan Cabang Pembantu Bank Jatim Bangil, Pasuruan dan Iddo Laksono Hartanto Asistant Relationship and Manager Bank Jatim. Mereka sudah lebih dulu diadili di Pengadilan Tipikor Surabaya.

"Sedangkan untuk perkara ini yang dijadikan tersangka adalah korporasinya yakni PT SGS, dimana RH merupakan Dirut Operasional yang mewakili dari PT SGS pada kasus kredit macet di di Bank Jatim dengan total  kerugiannya sebesar Rp 157 miliar rupiah,"terang Heru.

Saat ditanya apakah pihaknya melakukan penahanan pada kasus kejahatan korporasi ini, Heru mengaku jika sanksi hukum pada adalah denda.

"Alasannya adalah, kasus korparasi ini ancamannya denda dan pidana tambahan lainnya, kedua RH selaku perwakilan PT SGS sudah ditahan dalam kasus yang berbeda oleh Kejari Kediri. Sehingga usai tahap II kemarin, RH kami kembalikan lagi ke Kejari Kediri,"terang Heru.

Dari BAP yang diterima dari penyidik Bareskrim Polri, tercatat jika PT SGS disangkakan melanggar pasal Pasal 2 ayat 1 dan Pasal 3 Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi.

Untuk diketahui, Kasus korupsi di Bank Jatim ini bermula dari kecurigaan Bareskrim Polri atas kredit macet PT Surya Graha Semesta (SGS) yang dikucurkan Bank Jatim. Dari hasil penyelidikan, penyidik akhirnya menetapkan empat pejabat Bank Jatim sebagai tersangka.

Namun penyidikan tak terhenti pada empat pejabat Bank Jatim saja, Penyidik melakukan pengembangan dengan menjadikan PT SGS sebagai tersangka korupsi korporasi yang diwakili RH, Dirut Operasional PT SGS.

Kasus korupsi ini terjadi saat PT SGS mengajukan kredit ke Bank Jatim yang  telah menyalahi prosedur dan tak sesuai dengan SK Direksi Nomor 048/203/KEP/DIR/KRD tertanggal 31 Desember 2010.

Selain melanggar SK Direksi, pemberian kredit tersebut juga tidak sesuai dengan DER (Debt Equity Ratio) dan dokumen SPMK. Berdasarkan fakta, ternyata PT SGS tidak pernah mendapatkan proyek-proyek APBD, tapi telah diajukan dalam proses penambahan plafon kredit dan tidak sesuai dengan ketentuan buku Pedoman Perkreditan Kredit Menengah dan Korporasi SK Nomor 043/031/KEP/DIR/KRD tanggal 28 Februari 2005 yang kemudian dilakukan perubahan pada Buku Pedoman Pelaksanaan Kredit Menengah dan Korporasi SK Dir Nomor 047/001/DIR/KRD tanggal 30 Januari 2009.(Komang)

Read More

KPK Pindahkan Penahanan Bupati Bekasi dan 4 Tersangka Lain Kasus Meikarta

KABARPROGRESIF.COM : (Jakarta) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memindahkan penahanan lima tersangka kasus dugaan suap terkait proses perizinan proyek pembangunan Meikarta ke wilayah Jawa Barat.

Kelima tersangka itu akan menjalani persidangan di Pengadilan Tipikor Bandung. Mereka adalah Bupati Bekasi Neneng Hasanah Yasin, Kepala Dinas PUPR Kabupaten Bekasi Jamaludin dan Kepala Dinas Pemadam Kebakaran Kabupaten Bekasi Sahat MBJ Nahor.

Kemudian Kepala Dinas DPMP TSP Kabupaten Bekasi Dewi Tisnawati dan Kepala Bidang Tata Ruang Dinas PUPR Kabupaten Bekasi Neneng Rahmi.

"Hari ini, 20 Februari 2019 dilakukan pemindahan penahanan terhadap lima orang terdakwa. Penahanan terharap Neneng Hasanah Yasin, Dewi Tisnawati dan Neneng Rahmi dilakukan di Lapas Wanita Sukamiskin," kata Juru Bicara KPK Febri Diansyah, Rabu (20/2/2019).

Sementara itu penahanan Jamaludin dan Sahat dipindahkan ke Rumah Tahanan Kebon Waru.

"Besok, jaksa penuntut umum KPK merencanakan akan melimpahkan berkas perkara 5 orang ini ke PN Bandung, untuk kemudian menunggu penetapan jadwal sidang dan majelis hakim di Bandung," ujarnya.

Dalam kasus ini, kelima tersangka tersebut diduga menerima suap terkait perizinan proyek pembangunan Meikarta di Cikarang, Bekasi, Jawa Barat. Suap diberikan oleh pejabat pengembang properti Lippo Group. (rio)

Read More

Tim Fasharkan Makassar Berhasil Menarik KAL Andau I.6-18 Ke Laut

KABARPROGRESIF.COM : (Palu) Tim Fasilitas Pemeliharaan dan Perbaikan Alutsista TNI AL (Fasharkan) Makassar yang berjumlah 8 personel dan dipimpin langsung oleh Letkol Laut (E) Daymon berhasil menarik KAL Andau I.6-18 kembali ke Laut, Rabu (20/02/2019).

KAL Andau I.6-18 yang terhempas ke daratan sebagai akibat dari dampak bencana alam gempa dan tsunami di kota Palu, Sulawesi Tengah yang terjadi pada tahun 2018 lalu ini berhasil ditarik kembali ke laut.

“Untuk menarik kembali Kal Andau ke laut, kami membuat Kanal menuju ke Laut dengan dibantu alat berat berupa ekskavator dan Kapal Tugboat, penurunan serta penarikan pun dilaksanakan sore hari dimana air laut berada pada posisi air pasang dengan tidak merobohkan rumah yang menempel dengan buritan kal Andau ini”, ujar Letkol Laut (E) Daymon.

Selanjutnya, akan dilaksanakan pengecekan terhadap kondisi Kal Andau tersebut agar bisa beroperasi. “Kami akan melakukan cek fisik terhadap kerusakan yang ditimbulkan dan akan melakukan berkoordinasi dengan Lanal Palu agar segera diajukan rencana perbaikkan terhadap KAL Andau ini”, tambah Letkol Laut (E) Daymon. (arf)

Read More

KPK Bahas Area Rawan Korupsi Bersama Tiga Kepala Daerah Baru

KABARPROGRESIF.COM : (Jakarta) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) membahas area rawan korupsi bersama tiga kepala daerah yang baru dilantik oleh Presiden Joko Widodo. Mereka adalah Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa-Emil Dardak, Gubernur dan Wakil Gubernur Riau Syamsuar-Edy Natar Nasution serta Gubernur Jambi Fachrori Umar.

"Bahwa KPK saat ini menjaga ada 8 area, kita sampaikan juga 8 area itu, mulai dari pendapatan, pengeluaran, aparat pengawasan intern pemerintah (APIP), kemudian juga perizinan terpadu satu pintu, dana desa, dan lain-lain, kita bicara banyak hal," kata Wakil Ketua KPK Saut Situmorang di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Rabu (20/2/2019) sore.

Saut ingin para kepala daerah ini menjaga integritasnya dengan baik. Selain itu, mereka juga diharapkan fokus pada upaya menyejahterakan masyarakat daerah.

"Dan ada juga sejumlah planning-planning, setiap daerah mempunyai masalah tersendiri dan kita tadi juga spesifik terhadap berapa hal. Sehingga nanti ke depan tim Koorsupgah (Koordinasi, Supervisi dan Pencegahan) akan menjaga beliau (para kepala daerah)," kata Saut.

Gubernur Jawa Timur Khofifah mengatakan, area rawan korupsi yang disampaikan KPK, menjadi pedoman bagi dirinya beserta seluruh jajaran dalam memperkuat pencegahan korupsi.

"Titik rawan itu akan menjadi bagian yang terus dikonsultasikan bagaimana memaksimalkan transparansi dari kebijakan yang dikeluarkan dan dimaksimalkan. Di Jatim, yang ingin dibangun adalah CETAR, Cepat, Efektif, Efisien, Tanggap, Transparan dan Responsif," katanya.

Tim Koorsupgah KPK juga akan kembali bertemu dengan dirinya dan seluruh kepala daerah di Jawa Timur.

"Tanggal 28 Februari, akan ada tim dari KPK untuk mengonsolidasikan bagaimana proses perencanaan semua sudah terkawal, bupati, wali kota, insya allah pada 28 Februari esok akan diberi penjelasan detail kembali, bupati, wali kota yang baru," ujarnya.

Sementara itu, Gubernur Riau Syamsuar juga mengaku mendapat pencerahan dalam pertemuan ini. Hasil diskusi bersama KPK akan dijadikan sebagai pedoman.

Syamsuar bersama Edy tak ingin terjerat dalam kasus korupsi. Sebab, sudah ada tiga gubernur Riau yang tersangkut dalam pusaran korupsi.

"Kami bersama Pak Edy tidak mau menjadi yang keempat dan kami siap menjalani rekomendasi dari koordinasi, supervisi, pencegahan yang akan ditindaklanjuti mengenai pembenahan-pembenahan yang ada di Riau terhadap titik-titik rawan," ujarnya.

Ia juga menjelaskan, tim Koorsupgah KPK akan berkunjung ke Riau untuk bertemu dengan seluruh kepala daerah di sana.

"Kami juga meminta pendampingan kepada KPK untuk persoalan yang ada di Riau sehingga kami nanti bisa menyelesaikan persoalan yang ada di Riau sebaik-baiknya," kata dia. (rio)

Read More

HUT Ke-73 Pomal Di Lantamal VI, Penjual Makanan Grobak Kompak Pakai Kaos "73 Th Pomal Mengabdi"

KABARPROGRESIF.COM : (Makassar) Pomal (Polisi Militer TNI AL) Lantamal VI Makassar  menyediakan puluhan gerobak makanan gratis untuk personel Lantamal VI usai apel khusus HUT ke-73 Pomal  bertempat di depan Ruang PP Jaladri Mako Lantamal VI, Rabu (29/2/2019).

Tak hanya saat apel khusus saja, kekompakan  juga terlihat para penjual makanan grobak kompak memakai kaos warna biru  bertuliskan "73 Th  Pomal Mengabdi" dibagian belakangnya

"Kami ikut merasa bangga  memakai kaos ini di acara ramah tamah ini" ujar Mas Ardi salah satu penjual makanan gerobak .

Sementara itu Wadan Pomal Lantamal VI Mayor PM Syahrir mengatakan Pomal Lantamal VI menyiapkan puluhan gerobak makanan,   jenis makanannya antara lain bakso, bubur ayam,mie ayam dan pangsit.

Dalam makan bersama personel Lantamal VI yang dikemas dalam acara  ramah tamah HUT Ke-73 Pomal tersebut  , Pomal Lantamal VI menggandeng pelaku usaha kecil dan menengah untuk menyiapkan ratusan porsi  makanan , ujar Mayor PM Syahrir. (arf)

Read More